PERAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM TRANSPORTASI Oleh : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPSDM PERHUBUNGAN Tugas Pokok : Menyelenggarakan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi 2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang SISTEM PENDIDIKAN transportasi SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi 4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
PERAN BPSDM DALAM TRANSPORTASI • Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor transportasi tersebut maka BPSDM mempunyai berbagai Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi tersebar dari Aceh hingga Papua. • Selain itu BPSDM juga mengadakan berbagai Diklat, Penyuluhan dan Bimbingan teknis untuk SDM Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
PERAN BPSDM DALAM TRANSPORTASI • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memiliki sasaran mewujudkan SDM yang kompeten secara merata di semua wilayah Indonesia. • BPSDM Perhubungan saat ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor transportasi, serta meningkatkan kapasitas pendidikan di semua lembaga pendidikan agar unggul secara nasional dan berstandar internasional.
UPT DI BPSDM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO
NAMA UPT
NO
NAMA UPT
1
STTD Bekasi
11
BP3IP Jakarta
2
STIP Jakarta
12
BPPTL Jakarta
3
STPI Curug
13
BP2IP Tangerang
4
PKTJ Tegal
14
BP2IP Barombong
5
Akademi Perkeretaapian Madiun
15
BP2IP Malahayati Aceh
6
BPPTD Bali
16
BP2IP Sorong
7
BP2TD Palembang
17
Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman
8
PIP Semarang
18
Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan
9
PIP Makassar
19
ATKP Medan
10 Poltektel Surabaya
20
ATKP Surabaya
UPT DI BPSDM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO
NAMA UPT
21
ATKP Makassar
22
BP3 Curug
23
BP3 Jayapura
24
BP3 Palembang
25
Balai Diklat Penerbang Banyuwangi
26
Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi
PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN MATRA DARAT
STTD BEKASI
PKTJ TEGAL
DIPLOMA IV TRANSDAR
Ahli Tranportasi Darat (S.ST (TD))
DIPLOMA III LLAJ
Ahli LLAJ (A.Md. TD)
DIPLOMA III PERKERETAAPIAN
Ahli Perkertaapian (A.Md. KA))
DIV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (MKTJ)
S.ST
DIV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF (TKO)
Teknis/Engginer (S.ST)
DIII PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
Teknisi PKB (A.Md.)
DIII TEKNIK BANGUNAN DAN JALUR PERKERTAAPIAN
Teknisi (A.Md.)
DIII TEKNIK ELEKTRO PERKERTAPIAN
Teknisi Elektro (A.Md.)
DIII TEKNIK MEKANIKA PERKERETAAPIAN
Teknisi (A.Md.)
DIII MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERTAAPIAN
Ahli Manajemen Perkeretaapian (A.Md)
API MADIUN
BP2TD PALEMBANG DIII LLASDP (LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN) BP2TD BALI
D II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
Teknisi LLASDP (A.Md.) Teknisi PKB (A.Ma.)
PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN MATRA LAUT
STIP JAKARTA, PIP SEMARANG, PIP MAKASSAR, POLTEKPEL SURABAYA,
NAUTIKA
S.ST.Pel (Sarjana Sains Terapan Pelayaran), Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT - III), Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT - IV)
TEKNIKA
S.ST.Pel (Sarjana Sains Terapan Pelayaran), Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT - III), Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV (ATT - IV)
KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN (KALK)
S.ST.Pel (Sarjana Sains Terapan Pelayaran).
DIPLOMA III JURUSAN ELEKTRO PELAYARAN
Diploma III Elektro Pelayaran
PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN MATRA UDARA D II Penerbang Sayap Tetap D II Penerbang Sayap Putar D III Operasi Perhubungan Udara (OPU)/ FOO D III Teknik Pesawat Udara (TPU) STPI CURUG, ATKP MEDAN, ATKP SURABAYA, ATKP MEDAN,
D IV Teknik Pesawat Udara (TPU) D III Teknik Listrik Bandara (TLB) D IV Teknik Listrik Bandara (TLB) D III Teknik Navigasi Udara (TNU) D IV Teknik Navigasi Udara (TNU)
Penerbang/ Pilot (A.Ma) Penerbang/ Pilot (A.Ma) Flight Operation Officer/ FOO Teknisi Pesawat/ Engineer Teknisi Pesawat/ Engineer (S.ST) Teknisi (A.Md) Teknisi (S.ST) Teknisi (A.Md) Teknisi (S.ST
PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN D III Teknik Bangunan dan Landasan (TBL) D III Teknik Mekanikal Bandara (TMB) D IV Teknik Mekanikal Bandara (TMB) D III Lalu Lintas Udara (LLU) STPI CURUG, ATKP MEDAN, ATKP SURABAYA, ATKP MEDAN,
D IV Lalu Lintas Udara (LLU) D III Komunikasi Penerbangan (KP) D III Penerangan Aeronautika (PA
D III Administrasi Perhubungan Udara (APU D III Manajemen Transportasi Udara (MTU) BP3 BANYUWANGI
ND Penerbang
Teknisi (A.Md) Teknisi (A.Md) Teknisi (S.ST) Pemandu Lalu Lintas Udara /ATC (A.Md) Pemandu Lalu Lintas Udara /ATC (S. ST) Air Traffic Services Operator/ATS Operator Aeronautical Information Services Officer/AIS Officer (A.Md)
Adminsitrator (A.Md Officer (A.Md Penerbang/ Pilot (A.Ma)
BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN • Agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat berjalan beriringan dalam bidang Transportasi khususnya Transportasi Darat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka, beberapa daerah sudah menjalin kerjasama dalam sistem penerimaan Taruna STTD melalui Pola Pembibitan. Dan masih memberikan kesempatan bagi Pemda yang ingin bekerjasama dalam pola pembibitan untuk pemenuhan kebutuhan SDM Daerah • Kerjasama dengan PEMPROV DKI Jakarta, penyerapan lulusan Sekolah Tinggi melalui PKWT (Pegawai Kontrak dengan Waktu Tertentu) sejumlah 243 orang
DAFTAR DAERAH POLA PEMBIBITAN NO
KAB / KOTA
NO
KAB / KOTA
1
KABUPATEN ACEH TAMIANG
16
KABUPATEN TANAH DATAR
2
KABUPATEN BANJAR
17
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
3
KABUPATEN BENER MERIAH
18
KOTA AMBON
4
KABUPATEN BENGKALIS
19
KOTA BAU BAU
5
KABUPATEN BINTAN
20
KOTA BLITAR
6
KABUPATEN BUTON
21
KOTA LANGSA
7
KABUPATEN CIANJUR
22
KOTA LUBUK LINGGAU
8
KABUPATEN ENREKANG
23
KOTA METRO
9
KABUPATEN FAK FAK
24
KOTA PADANG
10
KABUPATEN KAMPAR
25
KOTA PAGAR ALAM
11
KABUPATEN KARO
26
KOTA PALU
12
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
27
KOTA PARIAMAN
13
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
28
KOTA PEKALONGAN
14
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
29
KOTA SINGKAWANG
15
KABUPATEN MAMUJU UTARA
30
KOTA SOLOK
DAFTAR DAERAH POLA PEMBIBITAN NO
KAB / KOTA
NO
KAB / KOTA
31
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
50
KOTA SURAKARTA
32
KABUPATEN NIAS SELATAN
51
KOTA TANJUNG BALAI
33
KABUPATEN OKU
52
KOTA TEBING TINGGI
34
KABUPATEN PAKPAK BARAT
53
KOTA TIDORE KEPULAUAN
35
KABUPATEN PARIGI MAUTONG
54
PROVINSI BANGKA BELITUNG
36
KABUPATEN PASAMAN BARAT
55
PROVINSI KALTARA
37
KABUPATEN PONOROGO
56
PROVINSI NAD
38
KABUPATEN PRINGSEWU
57
PROVINSI NTB
39
KABUPATEN ROKAN HILIR
58
PROVINSI RIAU
40
KABUPATEN SAMOSIR
59
PROVINSI SULAWESI TENGAH
41
KABUPATEN SEMARANG
60
PROVINSI SUMATERA BARAT
42
KABUPATEN SIAK
61
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
43
KABUPATEN SIGI
62
KOTA SUKABUMI
44
KABUPATEN SIMALUNGUN
63
KOTA MAGELANG
45
KABUPATEN SINJAI
64
KABUPATEN BATU BARA
46
KABUPATEN SOLOK
65
KABUPATEN PATI
47
KABUPATEN SOLOK SELATAN
66
KOTA PALEMBANG
48
KABUPATEN SRAGEN
67
KOTA BUKITTINGGI
49
KABUPATEN SUKABUMI
JENIS DIKLAT DI BPSDM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO. NAMA DIKLAT 1 Penyusunan Programma 2 Sistem Manajemen Angkutan Umum 3 Pengemudi Profesional 4 Mekanik 5 Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II 6 Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan III 7 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Pengemudi Angkutan Umum SISTEM PENDIDIKAN 9 Teknisi APILL Pengemudi Angkutan B3 DARAT SEKOLAH10 TINGGI TRANSPORTASI 11 Dasar LLAJ 12 Manajemen Perparkiran 13 Manajemen Terminal 14 Pembekalan Kepala Unit PKB 15 Penyusunan Desain Kampanye Keselamatan Jalan
JENIS DIKLAT DI BPSDM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No.
Nama Diklat
16 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ 17 Analisa Dampak Lalu Lintas
18 Awak Mobil Tanki 19 Emisi Gas Buang 20 Perbaikan dan Perawatan Alat Uji 21 Sistem Informasi Manajemen Dasar PKB 22 Sistem Informasi Manajemen Lanjutan PKB
SISTEM23PENDIDIKAN Sistem Manajemen Keselamatan Jalan SEKOLAH TRANSPORTASI DARAT 24TINGGI Road Safety Auditor I 25 Road Safety Auditor II 26 Investigasi Kecelakaan 27 Teknik Perlengkapan Jalan 28 Dll..
POLA PEMBIBITAN DALAM SISTEM PENERIMAAN TARUNA/I STTD
DASAR PENYELENGGARAAN
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2014 Nomor B/1518/M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putera/i Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD.
DASAR PENYELENGGARAAN • Memenuhi kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
• Menyelaraskan antara kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat pada masing masing instansi/daerah dengan penyerapan lulusan STTD • Memenuhi kebutuhan SDM Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi instansi yang terkait : Dinas Perhubungan, BAPPEDA, atau Dinas Pekerjaan Umum
KOMPOSISI PENDIDIKAN PRIMA
• KESAMAPTAAN
PROFESSIONAL
(10%)
• AKADEMIK, PERKULIAHAN (70%)
PENGASUHAN, PEMBENTUKAN BERETIKA • KEGIATAN SOFT SKILL KOMPETENSI (20%)
KOMPOSISI TEORI DAN PRAKTEK
PRAKTEK 60%
TEORI 40%
KEGIATAN PRAKTEK TARUNA
PROSPEK LULUSAN STTD NO
PRODI
PASAR
1
D-IV TRANSPORTASI DARAT
• KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PU, BAPPENAS • BAPPEDA, TATA RUANG/KOTA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PU PROVINSI/KAB/KOTA • KONSULTAN TRANSPORTASI • LOGISTIC COMPANY (PT. DHL, FEDEX, dsb)
2
D-III LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
• KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PU, BAPPENAS • BAPPEDA, TATA RUANG/KOTA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PU PROVINSI/KAB/KOTA • OPERATOR ANGKUTAN UMUM
3
D-III PERKERETAAPIAN
• • • •
4
D-II PENGUJIAN KEND • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BERMOTOR • DINAS PERHUBUNGAN PROV/KAB/KOTA • PERUSAHAAN KAROSERI • AGEN PEMEGANG MEREK (APM)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI/KAB/KOTA PT. KAI, PT. MRT, PT. KCJ, PT. BUKIT ASSAM, PT. LRT HIKKAPI
PROSPEK LULUSAN STTD
PROSPEK LULUSAN STTD
PROSPEK LULUSAN STTD
PROSPEK LULUSAN STTD
BLM LULUS 29% LULUS 71%
LULUS BLM LULUS
PESERTA TKD = 244 ORANG LULUS TKD
= 174 ORANG
BLM LULUS
= 70 ORANG
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
