STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
Sekretaris Badan Litbang Perhubungan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jakarta, Februari 2013
TRANSPORTASI MULTIMODA Menurut
United (UNCTAD):
Nations
Conference
on
Trade
and
Development
“… the carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator (MTO) to a place designated for delivery situated in a different country.” Transportasi Multimoda berdasarkan Sistranas didefinisikan: Transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda, dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Angkutan Multimoda berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2011: Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda ke suatu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
TUJUAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MULTIMODA
Mewujudkan pelayanan one stop service, dengan indikator single seamless service (S3) yaitu single operator, single tariff, dan single document untuk angkutan barang.
DASAR HUKUM UU NO: 22/ 2009, TTG LLAJ
UU NO.23/2007, TTG PERKERETAPIAN
Keterpaduan Antar Moda Diatur Pada Bagian Ke Lima Angkutan Multimoda Pasal 165
Keterpaduan Antar Moda Diatur Pada Bagian Ke Empat Angkutan Multimoda Pasal 147 Ayat 1,2, DAN 3
PP No. 8/2011 TTG Angkutan Multimoda dan PM No. 8/2012 TTG Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)
UU NO.17/2008 , TTG PELAYARAN Keterpaduan Antar Moda Diatur Pada Bagian Kesepuluh Tentang Angkutan Multimoda Terdiri Dari Pasal 50 ayat 1,2. pasal 51 ayat 1,2, pasal 52, pasal 53 ayat 1 dan 2, pasal 54 dan pasal 55
ANGKUTAN MULTIMODA
United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods
UU NO.1/2009 TTG PENERBANGAN keterpaduan antar moda diatur pada paragraf 11 tanggung jawab angkutan intermoda pasal 182 , angkutan multimoda pasal 187, 188, 189, 190 DAN 191
SISTRANAS Permenhub No : KM. 49/2005
MENGAPA BUKAN SISTEM UNIMODA?
Kontrak tersendiri untuk setiap tahap kegiatan
Dokumen tersendiri untuk setiap tahap kegiatan
Billing tersendiri untuk setiap kontrak Beda persyaratan dan tingkat pertanggung-jawaban untuk setiap tahap kegiatan
APA PENGARUHNYA? Transaksi dagang perlu diikuti secara teliti untuk semua tahapan Sulit menentukan seluruh biaya secara tuntas Sulit untuk mengurus klaim Sulit menentukan waktu yang pasti untuk suatu transaksi dagang
APA AKIBATNYA? Mempersulit eksporter/consignor
disetiap lini tahapan kegiatan; Mempermahal biaya angkutan, karena: o Pelaksanaan angkutan harus tampil disetiap jenjang birokrasi; o Struktur biaya angkutan tidak pasti; o Klaim angkutan sulit diurus; o Biaya premi asuransi tinggi. Eksporter/consignor menghadapi banyak penanggung jawab angkutan.
MENGAPA HARUS ANGKUTAN MULTIMODA?
Mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point; Mengangkut lebih cepat, menekan kerugian terhadap jarak, dan menghemat permodalan; Mengurangi beban dokumentasi, formalitas dan birokrasi; Menghemat biaya karena tarif rata-rata dan biaya asuransi turun; Memerlukan satu agen saja sebagai penanggung jawab; Menurunkan harga barang ekspor; Meningkatkan daya saing barang ekspor di pasar global.
APA KUNCI SUKSES KINERJA ANGKUTAN MULTIMODA?
Tepat waktu Utuh bentuk/wujud Utuh jumlah
Pelayanan yang baik Biaya kompetitif
Kepercayaan Image
SEGMEN KEGIATAN INDUSTRI JASA ANGKUTAN MULTIMODA
Industri jasa transportasi multimoda berdasarkan segmen kegiatan secara diagramatis dapat digambarkan berikut ini:
Pabrik/ pergudangan
Pengangkutan ke transshipment point
Transshipment point (stasiun/ pelabuhan/ bandar udara)
Pengangkutan/ main haul (kereta api/ kapal/ pesawat terbang)
Trans-shipment point (stasiun/ pelabuhan/ bandar udara)
Pengangkutan dari transshipment point
Pengecer/ Konsumen
Dari gambar di atas dapat diuraikan kegiatan yang terdapat pada masing-masing segmen, yaitu: Pabrik/pergudangan, beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi: • Pergudangan/warehousing; • Penyimpanan/ inventory; • Sortasi; • Pengepakan; • Penandaan/marking; • Pengukuran; • Penimbangan; • Stuffing; • Stripping. Pengangkutan ke/dari transshipment point, beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi: • Pengangkutan dengan angkutan jalan, perkeretaapian, SDP atau kombinasinya; • Asuransi; • Klaim asuransi.
Lanjutan... Transshipment point (stasiun/pelabuhan/bandar udara), beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi: • Pergudangan/warehousing; • Bongkar/muat; • Tally; • Kepabeanan; • Karantina; • Stuffing; • Stripping; • Pengurusan Dokumen Pengangkutan/main haul (kereta api/kapal/pesawat terbang), beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi: • Asuransi; • Klaim asuransi
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan Angkutan Multimoda 1. KETERPADUAN JARINGAN PRASARANA
Pembangunan jaringan prasarana transportasi di tingkat wilayah ditangani oleh beberapa kementerian dan pemerintah daerah sehingga diperlukan unit organisasi untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan jaringan prasarana agar tidak terjadi kapasitas berlebih pada masingmasing moda; Belum berkembangnya fasilitas logistics center sehingga pengguna jasa dan operator sulit mendapatkan informasi muatan dan angkutan; Keterpaduan antarsimpul saat ini belum terhubung secara optimal; Pembangunan simpul terminal masih sering kurang memperhatikan penyediaan prasarana trans-shipment.
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan Angkutan Multimoda (Lanjutan…) 2. KETERPADUAN JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG
Katerpaduan Pelayanan
• Penanganan keterpaduan pelayanan angkutan multimoda kurang optimal • Dokumen angkutan barang yang digunakan masih bersifat masing-masing moda
Keterpaduan Sarana dan Fasilitas Penunjang
• Kompatibilitas antarsarana dan fasilitas penunjang masih belum optimal
Keterpaduan Teknologi Informasi dan Komunikasi
• Pengembangan sistem informasi di bidang transportasi multimoda sudah berjalan tetapi masih bersifat parsial (tracking system, electronic seal)
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan Angkutan Multimoda 3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN • Perusahaan penyedia jasa logistik belum mampu bersaing secara internasional
• Kompetensi SDM di bidang angkutan multimoda ditingkatkan
masih perlu
• Lembaga sertifikasi profesi di bidang angkutan multimoda belum terbentuk • Lembaga atau unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan multimoda terdiri dari beberapa lembaga sehingga diperlukan koordinasi
Perbandingan Nilai Logistic Performance Index (LPI) Negara-Negara Anggota ASEAN
LPI
Custom
Infrastructure
Country
International Shipment
Competence
16
Tracking & Tracing
Timelines
Rank
Score
Rank
Score
Rank
Score
Rank
Score
Rank
Score
Rank
Score
Rank
Score
Singapore
1
4.13
1
4.10
2
4.15
2
3.99
6
4.07
6
4.07
1
4.39
Malaysia
29
3.49
29
3.28
27
3.43
26
3.40
30
3.45
28
3.54
28
3.86
Thailand
38
3.18
42
2.96
44
3.08
35
3.21
49
2.98
45
3.18
39
3.63
Philipines
52
3.02
67
2.63
62
2.80
56
2.97
39
3.14
39
3.30
69
3.30
Vietnam
53
3.00
63
2.65
72
2.68
39
3.14
82
2.68
47
3.16
38
3.64
Indonesia
59
2.94
75
2.53
85
2.54
57
2.97
62
2.85
52
3.12
42
3.61
Rata-Rata Score
3.29
3.03
Sumber: World Bank, 2012
3.11
3.28
3.20
3.40
3.74
Perbandingan Nilai Logistic Performance Index (LPI) Pulau Jawa, indonesia dan NegaraNegara Anggota ASEAN Variabel Logistic Performance Index No (LPI) 1
Customs (Efisiensi Proses Clearance)
2
Infrastructure (Kualitas Infrastruktur Transportasi) International Shipment Competence (Kompetensi dan Kualitas Jasa Logistik) Tracking and Tracing (Kemampuan Melacak dan Menelusuri Muatan Barang) Timelines (Ketepatan Waktu Pengiriman Barang Dengan Kesesuaian Jadwal Pengiriman Barang)
3 4
5 6
Rata-Rata Pulau 17 Jawa
Rata-Rata Indonesia
Rata-Rata NegaraNegara ASEAN
3,04
2,53
3,025
2,87
2,54
3,11
3,11
2,97
3,28
3,03
2,85
3,20
3,04
3,12
3,40
3,53
3,61
3,74
Sumber: Study Kinerja Logistik di Pulau Jawa, 2012
STRATEGI PENGEMBANGAN ANGKUTAN MULTIMODA DI PULAU JAWA
1. Peningkatan Keterpaduan Jaringan Prasarana 2. Peningkatan Keterpaduan Jaringan Pelayanan 3. Peningkatan Kualitas Badan Usaha Angkutan Multimoda
strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN JARINGAN PRASARANA
Mengurangi beban jalan dengan mengembangkan
jaringan transportasi multimoda dan logistic center sebagai upaya meningkatkan kelancaran arus barang dari pusat produksi menuju outlet-inlet, ekspor-impor dan antar pulau. Mengembangkan jaringan kereta api untuk angkutan barang jarak jauh. Optimasi kapasitas pelabuhan dan pengembangan interkoneksi dengan hinterland dan hub internasional.
strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN JARINGAN PRASARANA (Lanjutan..)
Menyiapkan
pelabuhan sebagai hub internasional untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada hub internasional di negara lain. Mengoptimalkan peran bandar udara yang ada untuk dapat berfungsi sebagai bandar udara kargo. Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi udara.
Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN JARINGAN PELAYANAN
Meningkatkan pelayanan angkutan barang melalui
angkutan kereta api. Memberlakukan asas cabotage untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh sesuai jadwal roadmap. Meningkatkan aksesibilitas barang di daerah tertinggal dan daerah padat/macet. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara terpadu serta melalui penataan jaringan trayek. Peningkatan efisiensi operasional pelayanan.
Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN JARINGAN PELAYANAN (lanjutan..)
Meningkatkan kinerja pelayanan pada
pelabuhan strategis yang menangani sebagian besar arus barang (Banten, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak).
Meningkatkan kinerja pelayanan kargo pada bandar udara yang menangani arus kargo (Soekarno Hatta, Adi Sicipto, Juanda).
Stategi 3: peningkatan Kualitas Badan Usaha Angkutan Multimoda
Peningkatan
pembinaan badan usaha angkutan multimoda agar mampu bersaing secara internasional; Meningkatkan kualitas SDM angkutan multimoda; Pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di bidang angkutan multimoda.
TERIMA KASIH
