KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKOTAAN
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT YOGYAKARTA, OKTOBER 2014
PROFIL KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA
Potret Kota di Indonesia • Daerah Otonom di Indonesia 34 Provinsi, 412 Kabupaten, 92 Kota (tidak termasuk DKI Jakarta) (Sumber : Undang –Undang Republik Indonesia Otda kemendagri Nomor 20 - 24 Tahun 2012, Nomor 2-8 Tahun 2013, Nomor 12, 13, dan 16 Tahun 2013)
93 Kawasan Perkotaan Utama di Indonesia Kota Otonom sebanyak 92 kota + DKI Jakarta, terdiri dari : Kota Metropolitan : 11 kota; Kota Besar : 15 kota; Kota Sedang : 56 kota; Kota Kecil : 11 kota.
Sumber : BPS Masing-Masing Kota Tahun 2012/2013 26.Serang
25.Yogyakarta
24.Pontianak
1500
23.Balikpapan
22.Jambi
21.Cimahi
20.Tasikmalaya
19.Pekanbaru
18.Banjarmasin
17.Samarinda
16.Malang
15.Padang
14.Bandar Lampung
13.Batam
12.Bogor
11.Makassar
10.Tangerang Selatan
9.Semarang
8.Palembang
7.Depok
6.Tangerang
5.Medan
4.Bandung
3.Bekasi
2.Surabaya
1. Jakarta
Jumlah Penduduk (dlm ribuan)
10.000
KOTA METROPOLITAN DAN BESAR
3000
2500
2000
KOTA METROPOLITAN
1000
KOTA BESAR
500
0
Wilayah Anglomerasi di Indonesia
MEBIDANGRO Population : 3.9 million Area : 2,750 km2
PALEMBANG RAYA Population : 2.4 million Area : 1,134 km2
BANJAR BAKULA Population : 1.9 million Area : 3,405 km2
CIAYUMAJAKUNNG Population : 2.3 million Area : 1,026 km2 KEDUNGSEPUR Population : 4.7 million Area : 3,269 km2
JABODETABEK Population : 28 million Area : 6,683 km2 MAMMINASATA Population : 2.4 million Area : 2,462 km2 BANDUNG RAYA Population : 7.9 million Area : 3,383 km2 SARBAGITA Population : 1.4 million Area : 724 km2
KARTAMANTUL Population : 2.4 million Area : 1,114 km2
Source: CMEA, 2011
GERBANG KERTASUSILA Population : 6.5 million Area : 2,117 km2
6
PERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DI INDONESIA
PERMASALAHAN TRANSPORTASI SAAT INI
1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif & efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum.
8
KONDISI EKSISTING
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas. 9
KONDISI EKSISTING
Angkutan Umum “Ngetem”
Menaikkan & Menurunkan penumpang di sembarang tempat
4. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan, Terminal, Halte, Parkir. 10
MENYEBERANG TIDAK PADA TEMPATNYA
PENUMPANG BERLEBIH
BERKENDARA SAMBIL BERMAIN HANDPHONE
MELAWAN ARUS 11
KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
FOKUS: 5 PILAR KEBIJAKAN (Push – Pull Policies) 1
2 1
3
4
5
Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritasi)
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)
Penurunan Polusi Udara dan Suara
Transportation Demand Management (TDM)
Pengembangan Non Motorized Transport (NMT)
Gasifikasi
ERP
Pemanfaatan Energi Alternatif
Perparkiran (Parking Policy)
Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki
Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (green transport environmentally friendly)
Dis-incentive using private car
Pengembangan Transit System atau TOD Pengembangan Jaringan dan infrastruktur Angkutan Umum Masal Perbaikan Intermodalitas dan Aksesibilitas Angkutan Umum Perbaikan Sistem Kepemilikan Angkutan Umum
Perbaikan Kapasitas Jalan Penerapan ATCS / ITS Manajemen Lalu Lintas ANDALALIN
Pengembangan Jalur Sepeda
Car free day
5 Pilar kebijakan dilaksanakan secara paralel (dalam satu paket kebijakan) untuk menuju keberhasilan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
PILAR 1: PENINGKATAN PERAN ANGKUTAN UMUM (PRIORITAS) TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT adalah peruntukkan lahan campuran berupa perumahan/perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum. PENGEMBANGAN BRT di semua Ibu Kota Provinsi dan Kota Besar PEMISAHAN LAJUR/JALAN antara kendaraan pribadi dan angkutan umum di kota besar dan kota metropolitan (dedicated public transport infrastructure). INTEGRASI SIMPUL DAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN dengan simpul lainnya (Bandara, Pelabuhan dan Stasiun KA) yang didukung dengan infrastruktur Non Motorized Transport (NMT) (sepeda dan pejalan kaki yang memadai)
PERBAIKAN SISTEM KEPEMILIKAN ANGKUTAN UMUM Penyelenggaraan angkutan yang berbadan hukum seperti koperasi, perusahaan, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kerjasama Pemda dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Konsorsium pengusaha angkutan umum.
PILAR 2: MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS (MRLL) PERBAIKAN KAPASITAS JALAN: Penyediaan jalur/jalan khusus angkutan umum; Penyediaan jalur khusus sepeda motor/sepeda PENERAPAN ATCS / ITS di semua Ibu Kota Provinsi, Kota Besar, kota-kota yang sudah menerapkan BRT dan kota-kota yang berada pada jalur logistik nasional( MANAJEMEN LALU LINTAS: Larangan Parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; Pengendalian lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan; Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki yang mendukung pengguna angkutan umum.
aksesibilitas
ANDALALIN Kewajiban melaksanakan ANDALALIN pada setiap pengurusan IMB untuk pembangunan pusat kegiatan, perumahan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
PILAR 3: PENURUNAN POLUSI UDARA DAN SUARA GASIFIKASI Gasifikasi angkutan umum pada kota-kota yang memiliki jaringan pipa gas/SPBG. PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF Penerapan APILL Tenaga Surya; Penerapan penerangan jalan umum (PJU) Tenaga Surya; Penggunaan Bio Solar untuk angkutan umum (saat ini sudah diterapkan di Kota Bogor). PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN (GREEN TRANSPORT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY) Penelitian pemanfaatan kendaraan bermotor bertenaga listrik.
PILAR 4: TRANSPORTATION DEMAND MANAGEMENT (TDM) PEMBATASAN LALU LINTAS: Pembatasan lalu lintas tanpa dan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas)
PEMBATASAN KENDARAAN (DIS-INCENTIVE USING PRIVATE CAR) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (pembatasan penggunaan sepeda motor, penerapan 3 in 1 dan 4 in 1). KEBIJAKAN PERPARKIRAN (PARKING POLICY) Penerapan pembatasan parkir di pusat kota; Pengenaan tarif parkir yang lebih tinggi pada kawasan pusat kota; Pembangunan Park and Ride pada simpul-simpul angkutan massal. PENERAPAN ERP PP 32 Tahun 2011 Tentang MRLL, ANDALALIN dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; PP 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
PILAR 5: PENGEMBANGAN NON MOTORIZED TRANSPORT (NMT) PENGEMBANGAN FASILITAS PEJALAN KAKI Pengembangan fasilitas pejalan kaki di perkotaan . PENGEMBANGAN JALUR SEPEDA Pengembangan jalur sepeda di pusat pendidikan ; Pengembangan jalur sepeda pada kawasan-kawasan khusus di perkotaan .
HARI BEBAS KENDARAAN CAR FREE DAY Public transport day; One day no car; Car free day.
PERAN DIREKTORAT BSTP DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
PERAN DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN BIMBINGAN TEKNIS:
Asistensi langsung; Rapat koordinasi dan fasilitasi; Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha; Penyelenggaraan bimbingan teknis.
BANTUAN TEKNIS: Penyusunan rencana induk LLAJ perkotaan; Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dan fasilitas pendukungnya; Penerapan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda; Penerapan APILL adaptif/responsif, ATCS/ITS; Peningkatan kinerja lalu lintas di jalan nasional perkotaan Penyelenggaraan angkutan pemadu moda; Penyelenggaraan angkutan sekolah, kampus dan umum perkotaan; Penerapan fasilitas integrasi moda.
IMPLEMENTASI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN
PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN (Sistem Transit) N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KOTA DKI Jakarta **) Batam *) Bogor *) Bandung Yogyakarta Semarang Pekanbaru Manado Gorontalo Palembang Surakarta/Solo *) Ambon Denpasar/Sarbagita Bandar Lampung **) Tangerang *) Bekasi *) Padang
*) Bukan ibukota Propinsi; **) Non APBN
NAMA
TAHUN
TransJakarta Bus Pilot Project Trans Pakuan Trans Metro Bandung Trans Jogja Trans Semarang Trans Metro Trans Kawanua Trans Hulontalangi Trans Musi Batik Solo Trans Trans Amboina Trans Sarbagita (Aglomerasi) Trans Bandar Lampung Trans Jabodetabek Tangerang Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) Trans Padang
2004 2005 2006 2006 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2013
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KOTA – KOTA YG MENERAPKAN SISTEM TRANSIT DI INDONESIA
Bogor
Yogya
Palembang
Pekanbaru
Solo Gorontalo
Semarang
Manado
Batam Bandung
23
PENYEDIAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN (2014) Pengembangan Sistem Transit (BRT) menuju Angkutan Massal berbasis jalan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kawasan Perkotaan Mebidangro; Kawasan Perkotaan Bandung Raya; Kawasan Perkotaan Jabodetabek; Kawasan Perkotaan Surabaya Metropolitan Area; Kawasan Perkotaan Maminasata; Kawasan Perkotaan Sarbagita;
24
ANGKUTAN PEMADU MODA No.
1.
2.
3.
4.
BANDARA
KOTA/KAB.
JUMLAH (UNIT)
Bandara Sultan Hasanudin
Makasar
5
Bandara International Lombok
Lombok
5
Bandara Sam Ratulangi
Manado
5
Bandara Sentani
Jayapura
3
Bandara Belimbingsari
Banyuwangi
2
Bandara International Kuala Namu
Medan
5
Bandara Djalaludin
Gorontalo
3
Bandara Depati Amir
Pangkal Pinang
2
Bandara Supadio
Pontianak
3
Bandara Sam Ratulangi
Manado
5
Bandara Depati Amir
Pangkal Pinang
2
TAHUN
2011
2012
2013
2014
IMPLEMENTASI ATCSDA Dampak Sosial Ekonomi ATCS (Area Traffic Control System) telah diimplementasikan di 24 Kota, antara lain : 2005
: Bekasi
2006
: Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Jakarta dan Batam (Kepri)
2007
: Tegal (Jateng), Malang (Jatim)
2008
: Bukit Tinggi (Sumbar) , Manado (Sulut), Balikpapan (Kaltim) dan Pontianak (Kalbar)
2009
: Sragen (Jateng)
2010
: Surakarta (Jateng) dan Bogor (Jateng)
2011
: Jakarta (upgrade), Samarinda (Kaltim), Tangerang dan Sarbagita (Bali)
2012
: Medan (Sumut) and Yogyakarta, Bandung (lanjutan), Samarinda (lanjutan), Sarbagita (lanjutan), Surakarta (lanjutan)
2013
: Medan (lanjutan), Padang, Bandung (lanjutan), Yogyakarta (lanjutan), Samarinda (lanjutan) dan Sarbagita (lanjutan)
2014
: Medan, Padang, Batam, Bandar Lampung, Bandung, Yogyakarta, Pekalongan dan Sarbagita
RUANG PENGENDALI ATCS DENPASAR
BANDUNG
SURAKARTA
BOGOR
TEGAL
MEDAN
Fasilitas Pejalan Kaki, Jalur Khusus sepeda, dan Fasilitas Integrasi
2010: 2011: 2012: 2013: 2014:
Bukittinggi dan Sragen; Surakarta; Surakarta, Bogor, dan Palembang; Bogor dan Palembang; Bogor dan Palembang.
Bukittinggi
Before and After
Bogor
Before and After
Palembang
Bus Sekolah, Kampus dan Angkutan Umum Perkotaan (Tahun 2006-2013) TAHUN
BUS SEKOLAH (unit)
BUS KAMPUS (unit)
BUS UMUM (unit)
JUMLAH (unit)
2006
0
15
5
20
2007
40
8
2
50
2008
35
34
6
75
2009
36
30
4
70
2010
3
31
4
38
2011
30
14
6
50
2012
31
5
9
45
2013
39
7
13
60
TOTAL
408
UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA) SURAKARTA
KRITERIA PROPINSI, KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN TEKNIS 1. KOMITMEN KEPALA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
2. MEMPUNYAI RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN (DILENGKAPI DENGAN FS, DED DAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN) 3. SECARA AKTIF IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PENGHARGAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEPERTI WTN, AKUT, PENGUJI TELADAN 4. ADANYA KESIAPAN DAERAH UNTUK MENERIMA ASSET, MENGOPERASIKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKANNYA
PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TEKNIS
USULAN KAB/KOTA
DISHUB PROPINSI
Nop : N-2 tahun
DIT. BSTP Desember : N-2 tahun
Pembahasan Dit. BSTP, Propinsi
Ditampung dalam Usulan Satuan 1 Satker Propinsi Februari : N-1 tahun
Terima Kasih
