BAHAN PRESENTASI. 3. BAGIAN KETIGA oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan RUEN Sisi Transportasi

BAHAN PRESENTASI SESI PERTAMA 1. BAGIAN PERTAMA oleh Prof. Rinaldy Dalimi (AUPK) KEN sebagai Pedoman Penyusunan RUEN 2. BAGIAN KEDUA oleh Ir. Abadi Poernomo (AUPK) RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED 3. BAGIAN KETIGA oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan RUEN Sisi Transportasi 4. BAGIAN KEEMPAT oleh Dyah P. Winarni, Wakil Tetap Kementerian Perindustrian RUEN Sisi Industri

1

#ruen

© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

1

SESI PERTAMA

BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyususan RUEN oleh Prof. Rinaldy Dalimi (AUPK)

2

#ruen


2

DEWAN ENERGI NASIONAL TUGAS DEN

(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* *

MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR

#ruen


3

3

STRUKTUR DEWAN ENERGI NASIONAL 2014 - 2019

Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri ESDM ANGGOTA

Unsur Pemerintah

Unsur Pemangku Kepentingan

1. Menteri Keuangan

1. Dr.Ir. Andang Bachtiar, MSc (Teknologi)

2. Menteri Bappenas

2. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Ristek 7. Menteri Lingkungan Hidup

3. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph. D (Akademisi) 4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth.En.Tech (Industri) 5. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri) 6. Sonny Keraf, PhD (Lingkungan Hidup) 7. Prof.Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

DALAM PENYUSUNAN KEN DAN PENETAPAN SEMUA SEKTOR TERKAIT DILIBATKAN #ruen

RUEN


4

4

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SAAT INI) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) PP No. 79 Tahun 2014

Perencanaan Energi Nasional Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Dalam Bentuk BBM. BBG, dan Listrik

RUEN

Kepmen ESDM No : 2682 K/21/MEM/2008

RUED Propinsi/Kab/Kota

#ruen

RUKN

RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013

Perencanaan Tenaga Listrik Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Nasional

Terjemahan dari RUKN Untuk Pembangunan infrastruktur Listrik dengan memanfaatkan 5 Potensi Energi Nasional


5

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SEHARUSNYA) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Berisikan Kebijakan Energi secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional

PP No. 79 Tahun 2014

RUEN

RUED Propinsi/Kab/Kota

#ruen

RUKN

RUPTL

Terjemahan dari KEN Guna Memanfaatkan Potensi Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Dilihat Dari Kepentingan Nasional Terjemahan dari R U E N/RUKN pada masing2 Daerah dengan Memanfaatkan Potensi di Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dilihat Dari Kepentingan Nasional © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

6

6

KEN–RUEN–RUED Untuk Jangka Panjang Dalam Merancang KEN/RUEN/RUED sampai dengan 2050 Pola Pikirnya adalah Apa yang (bisa) ingin Dilakukan dan Apa yang (bisa)

ingin Dicapai

Dengan Asumsi Semua Hambatan Dapat Diatasi Karena Waktunya Cukup Panjang

KEN RUEN RUED 2016

#ruen

34 T A H U N

KEMANDIRIAN & KETAHANAN ENERGI NASIONAL

2050


7

7

Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses Masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka Panjang dgn tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingk. hidup

#ruen


8

8

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PP No. 79 Tahun 2014 Kebijakan Utama Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional Prioritas Pengembangan Energi

Kebijakan Pendukung Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi Lingkungan Hidup dan

Keselamatan

Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Cadangan Energi Nasional

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi

9

Kelembagaan dan Pendanaan #ruen


9

Prioritas Pembangunan Energi Nasional 1.

Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan

2.

Minimumkan penggunaan minyak

3.

Optimalkan penggunaan gas bumi

4.

Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional

5.

Energi nuklir pilihan terakhir

10

#ruen


10

TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET KEN Peran energi

2025

TARGET RUEN 2050

2050

24%

Sebagai modal pembangunan

Bauran EBT

23%

31%

Penyediaan energi

> 400 MTOE

> 1.000 MTOE

Pembangkit Listrik

> 115 GW

> 430 GW

Elastisitas energi

<1

<1

Listrik /kapita/thn

2.500 kWh

7.000 kWh

Rasio elektrifikasi

100%

100%

2050

25% 1.012 MTOE

22%

2015

166 MTOE 46%

#ruen

2025

400 MTOE 25%

26% 23%

5%

20%

TARGET RUEN 2025

30% KONDISI 2015

31%

23%

Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

11

11

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak

Dijadikan Sebagai

Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran

Rakyat

Pembangunan Ekonomi

Dengan Nasionall,

Cara

Mengoptimalkan

Penciptaan

Nilai

Tambah

Pemanfaatannya Didalam

Negeri

Bagi dan

Penyerapan Tenaga Kerja.

PASAL 10 Mengurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap

Terutama Gas dan Batubara Serta

Menetapkan Batas Waktu Untuk Memulai Menghentikan Ekspor.

Dalam

Mewujudkan

Ketersediaan

Energi

Untuk

Kebutuhan

Nasional,

Jika Terjadi

Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Dalam Penyediaan Energi Maka Didahulukan Yang Memiliki Nilai Ketahanan Nasional dan/atau Nilai Strategis Yang Lebih Tinggi. 12

#ruen


12

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 11 Pengembangan

Energi

dengan

Mengutamakan

Sumber

Daya

Energi

Setempat, dan Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan di daerah Yang Kaya Sumber Daya Energi.

PASAL 19 Pengelolaan Energi Nasional

Nasional

Diselaraskan Dengan

Arah

Pembangunan

Berkelanjutan Pelestarian Sumber Daya Alam, Konservasi Sumber

Daya Energi, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

13

#ruen


13

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur terbarukan dengan asumsi

berdasarkan pada perhitungan harga energi

Untuk bersaing dengan harga energi dari sumber

energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah Dalam kurun waktu tertentu.

PASAL 21 Subsidi disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong

Program diversifikasi sumber energi dan pengembangan

energi terbarukan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan Pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi didaerah terpencil sampai Nilai keekonmiannya 14

kompetitif dengan energi konvensional. #ruen


14

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 23 Pengembangan dan penguatan infrastruktur

energi serta akses untuk masyarakat

terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pengembangan infrastruktur enegi memperhatikan kondisi geografis

Indonesia

yang

sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, Distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.

PASAL 26 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas Penyediaan energi listrik diluar pulau jawa

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan energi

#ruen


15

15

IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

terciptanya lapangan kerja

kemandirian pengelolaan energi

ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri

pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan

akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata

terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

pengembangan kemampuan pemanfaatan energi teknologi, industri energi dan jasa secara efisien di semua energi dalam negeri agar mandiri sektor dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional

#ruen


16

16

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN Perubahan paradigma energi Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor

Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

Komoditi Khusus

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas

Multiplier effect ekonomi

#ruen

Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

17

17

BEBERAPA POIN PENTING PERAN DAERAH 1.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW

2.

Lahan untuk BBN

3.

Pembangunan pembangkit EBT

4. 5.

Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi

6.

Subsidi energi yang bersumber dari APBD

7.

Penyederhanaan perizinan

8. 9.

Pengembangan transportasi massal Optimalisasi layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan

18

#ruen


18

@dewanenergi

dewanenerginasional

www.den.go.id

Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

#EnergiBerkeadilan © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

19

19

SESI PERTAMA

BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyususan RUED oleh Ir. Abadi Poernomo (AUPK)

20

#ruen


20

REGULASI I. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, Ayat (1) “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”. II. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional Pasal 16, Ayat (1) “Pemerintah Provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu pada RUEN”. Pasal 17, Ayat (1) “RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan”. Pasal 19, Ayat (1) “RUED-Kab/Kota ditetapkan paling paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUED-P ditetapkan”. III. Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional Pasal 3, Ayat (2)

#ruen

RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi: a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis; b. pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P; c. Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi. © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

21

21

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor

Komoditi Khusus

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

Perubahan Paradigma Energi #ruen

• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah

Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja Multiplier effect ekonomi


22

22

RUEN ADALAH AGREGAT RUED 34 PROVINSI

INTERFACE

Pasokan

MTOE

Transformasi

MTOE

%

98,7

24,7%

89,5

22,3%

119,8

30,0%

92,3

23,0%

400,3

Energi Final

100%

Pembangkit 135,5 GW

Kebutuhan MTOE

%

Listrik

60,7

24,5%

Transportasi

Gas

44,8

18,0%

Industri*

BBM

86,9

35,0%

Batubara

32,2

13,0%

BBN

12,2

4,9%

ET lainnya

11,6

4,6%

248,4

100%

Total

Asumsi Dasar PDRB + Populasi 30,3%

118,4

47,6%

Rumah Tangga

37,2

15,0%

Komersial

12,2

4,9%

5,4

2,2%

248,4

100%

Sektor lainnya Total

* termasuk bahan baku 17,3 MTOE

Pembangkit EBT

45,2

GW

Pembangkit Fosil

90,3

GW

Pembangkit Listrik

135,5 GW

Kilang Minyak

2,2 juta bpod

Kilang LPG

9,5 juta ton

Pasokan

MTOE

24,7%

Gas bumi

89,5

22,3%

119,8

30,0%

92,3

23,0%

Total

400,3

Bottom Up

Transformasi EBT

Sumber Daya EBT

Energi Final

MTOE

%

98,7

EBT

Kebutuhan Daerah

Transformasi

Minyak bumi

Batubara

34

%

75,2

100%

Top Down

MTOE

%

%

Listrik

60,7

24,5%

Transportasi

Gas

44,8

18,0%

Industri*

118,4

47,6%

BBM

86,9

35,0%

37,2

15,0%

Batubara

32,2

13,0%

Rumah Tangga

BBN

12,2

4,9%

Komersial

12,2

4,9%

5,4

2,2%

248,4

100%

ET lainnya

Pembangkit 135,5 GW

Kebutuhan

Total

11,6

4,6%

248,4

100%

Sektor lainnya Total

75,2

30,3%

23

* termasuk bahan baku 17,3 MTOE

#ruen

Pembangkit EBT

45,2

GW

Pembangkit Fosil

90,3

GW


23

SASARAN KEN No. Sasaran KEN Satuan 2015 2020 2025 2050 1 Penyediaan energi primer MTOE > 400 > 1.000 2 Target bauran energi: a. EBT % > 23 > 31 b. Minyak bumi % < 25 < 20 c. Batubara % > 30 > 25 d. Gas bumi % > 22 > 24 3 Penyediaan pembangkit tenaga listrik GW > 115 > 430 4 Rasio elektrifikasi % 85 100 5 Pemanfaatan energi primer per kapita TOE 1,4 3,2 6 Pemanfaatan listrik per kapita KWh 2.500 7.000 7 Elastisistas energi <1 8 Penurunan intensitas energi final % 1% per tahun 9 Rasio penggunaan gas rumah tangga % 85

SINERGI SASARAN KEN-RUEN DENGAN SASARAN RUED #ruen


24

24

TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050 Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

23%

26%

22%

5%

2015 Total 166 MTOE

2025

Total 400 MTOE

46% 30%

Pembangkit: 55.53 GW Konsumsi Energi: 0.75 TOE/kap Konsumsi Listrik: 910 KWh/kap

#ruen

24%

23%

31%

2050

Total 1012 MTOE

25% 25%

Pembangkit:115 GW Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap

20%

Pembangkit:430 GW Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap


25

25

POTENSI ENERGI FOSIL DI INDONESIA TAHUN 2015

No.

Jenis Energi

Sumber Daya

Cadangan

151 Miliar barel

3,6 Miliar barel

288 Juta barel 12 tahun

2 Gas Bumi

487 TCF

98,0 TCF

3,0 TSCF 33 tahun

3 Batubara

120,5 Miliar ton

32,4 Miliar ton

393 Juta ton 82 tahun

1 Minyak Bumi

Produksi

Umur*

4 CBM

453 TSCF

-

-

-

5 Shale Gas

574 TSCF

-

-

-

Catatan: *) asumsi apabila tidak ada temuan cadangan baru 26

#ruen


26

POTENSI ENERGI TERBARUKAN POTENSI PANAS BUMI DAN TENAGA SURYA PER PROVINSI

PANAS BUMI Satuan: MW

TENAGA SURYA

Potensi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Provinsi

Sumber Daya Speculative Hypothetical

Total

Possible

Cadangan Probable Proven

Total

Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Sumatera Selatan Jawa Tengah Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Bengkulu Aceh Jambi Sulawesi Utara Maluku Utara Sulawesi Tengah Maluku Banten Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Bali Sulawesi Tenggara Gorontalo Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Papua Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Riau Kalimantan Timur Yogyakarta

1.225 300 600 273 130 532 226 105 357 640 348 55 190 349 370 100 316 172 70 200 129 100 75 65 50 20 41 18 -

934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 30 -

2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 -

1.687 1.996 1.319 964 949 1.035 748 1.012 780 332 566 540 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10

543 115 15 150 -

1.535 320 20 280 15 40 78 -

3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10

Total

7.055

4.943

11.998

14.435

823

2.288

17.546

#ruen

Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah Kalimantan Tengah Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan

Potensi 20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.931 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031

Satuan: MW

No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Sumatera Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Banten Lampung Sulawesi Utara Papua Maluku Sulawesi Barat Bali Gorontalo DI. Yogyakarta Riau DKI Jakarta

Total

Potensi 5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.254 1.218 996 753 225

207.898

27

27


27

SUPLAI ENERGI 2025

MTOE

%

Minyak bumi

98,7

24,7%

Gas bumi

89,5

22,3%

119,8

30,0%

92,3

23,0%

Batubara EBT Total

No 1. 2. . . . 34.

Provinsi

MTOE

... ...

... ...

...

... Total

405

400,3 100%

TOP DOWN SUPLAI RUEN = RUED 28

#ruen


28

PASOKAN DAN KEBUTUHAN ENERGI RUED

29

#ruen


29

KEBUTUHAN ENERGI FINAL NASIONAL 641,5

248,4

30

#ruen


30

SUPLAI ENERGI EBT

31

#ruen


31

KEGIATAN PENCAPAIAN TARGET ENERGI BARU TERBARUKAN Pembangunan Pembangkit EBT (Geothermal, Air & Mycrohydro, Bioenergy, Surya, Bayu, EBT Lainnya) Membentuk badan usaha EBT tersendiri Mengalokasikan subsidi feed-in tariff dari pembangkit EBT Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel

Action Plan

Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di tahun 2025 dan 54,2 juta kl di tahun 2050 Menyusun roadmap pengembangan biogas dan memenuhi target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025 Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP 32

Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi dari Pemda

#ruen

32


32

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI KEGIATAN Perbandingan konsumsi energi

MTOE

Satuan: MTOE

1,200 2015 152,8 148,0 4,8 3,1%

Skenario BAU Skenario RUEN

1,000

Konservasi energi

800

2025 2030 300,7 397,1 248,4 310,0 52,3 87,1 17,4% 21,9%

2050 1.049,1 641,5 407,6 38,9%

39%

600 BAU RUEN

400

22% 17%

200 0

2015

2020

Target KEN :

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050

1. Restrukturisasi permesinan industri, penerbitan standar industri hijau dan pemberian fasilitas insentif bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi. (Kemenperin) 2. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan peningkatan penggunaan gas dan listrik. (Kemenhub) 3. Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. (Kemenhub) 4. Penerapan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi. (KESDM) 5. Mengembangkan kebijakan Energy Service Company (ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi. (KESDM) 6. Percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dan pengembangan kereta api listrik. (Kemenhub) 7. Melaksanakan program audit dan manajemen energi. (KESDM) 8. Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai energi (KESDM)

- Elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 - Penurunan intensitas energi final 1% per tahun s.d. Tahun 2025

33

33


33

PROFIL PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM

KEGIATAN

Satuan: Ribu bopd

699

770

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

568

520

600

677

Total

809

Committed produksi produksi Committed

818

Kegiatan EOR

786

800

1.

Potensial tambahan produksi Potensi penambahan produksidari darieksplorasi eksplorasi

1.000

2.

400 Kegiatan EOR

200

2035

2040

2045

2050

5.000

6.210

4. 5.668

6.000

5.808

PotensiPenambahan penambahanProduksi Potensi produksi dari eksplorasi dari Eksplorasi Commited produksi Committed Produksi 6.680

6.907

7.000

2030

Satuan: MMSCFD

9.000 8.000

2025

5.930

10.000

2020

6.202

2015

7.611

0

3.

Committed produksi

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

4.000 3.000

5.

Committed produksi

2.000 1.000 -

2015

#ruen

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) (KESDM) Mempercepat keputusan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR (KESDM) Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna (KESDM) Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya (KESDM) Meningkatkan rasio pemulihan cadangan migas 34 hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan eksplorasi menjadi 3 kali lipat (KESDM)


34

TINDAK LANJUT Dalam menyusun RUED-P, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Lintas Satuan Kerja “Tim lintas satuan kerja dibentuk oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang energi atau Bappeda, anggotanya terdiri dari SKPD terkait, BPS Daerah, BUMN/BUMD energi dan Peruruan Tinggi”. 2. Menetapkan Tim Teknis penyusun RUED Penetapan tim teknis dapat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengutamakan personil yang memiliki kompetensi perencanaan energi. 3. Berkoordinasi dengan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P (P2RUED-P) Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P merupakan tim gabungan dari Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM, Bappenas dan Kemendagri. Adanya fasilitator yang akan mendampingi daerah dalam menyusun RUED-P. 4. Penyusunan draft RUED-P 35

#ruen


35

@dewanenergi

dewanenerginasional

www.den.go.id


36


36

SESI PERTAMA

BAGIAN KETIGA RUEN Sisi Transportasi oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan

37

#ruen


37

SEKTOR TRANSPORTASI PROGRAM

KEGIATAN Satuan: Juta TOE

Gas Listrik TOTAL

168,9

BBN BBM 75,2

1. Mempercepat pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dengan pembangunan 646 SPBG di 15 kota sampai tahun 2025. (Kemenhub) 2. Peningkatan penggunaan biofuel. (KESDM) Jenis Biofuel

49,6

Biodiesel Bioethanol

2015

2020

Energi Listrik TWh

2025

2030

2035

2040

2015 0,2

2020 0,9

2025 2,3

2030 5,2

BBG

MMscfd

19,1

130,9

288,7

429,8

BBM BBN

Juta KL Juta KL

56,9 2,0

65,1 6,7

74,2 12,0

84,1 17,3

#ruen

2045 2040 14,9

2050

2050 31,6 1.435, 832,7 0 111,4 144,9 26,1 38,1

Bioavtur

2016 2025 2050

Campuran

20%

30%

30%

Juta KL

2,9

8,7

20,4

Campuran

5%

20%

20%

Juta KL

0,1

3,3

14,1

Campuran

2%

5%

5%

Juta KL

0,0

0,1

3,6

3. Mengembangkan KA (Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trem) di 13 wilayah perkotaan serta KA Bandara di Jawa dan Sumatera. (Kemenhub) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

38

38

PROGRAM UTAMA SEKTOR TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DUKUNGAN K/L TERKAIT 1. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber energi matahari untuk transpotasi dan membangun listrik tenaga surya pada fasilitas transportasi (terminal, statiun, pelabuhan, bandara dan lain-lain) 2. Menyusun roadmap penggunaan BBN dan gas untuk sektor transportasi 3. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas dengan target mencapai 282 MMSCFD sampai dengan tahun 2025 4. Akselerasi penggunaan listrik untuk transportasi mencapai 1,6 TWh sampai dengan tahun 2025 5. Mengembangkan sistem angkutan umum massal (KA dan bus) sehingga share angkutan umum meningkat menjadi 30% pada 2025 6. Menetapkan rencana pengembangan jalur Kereta Api Nasional, MRT, Trem, Kereta Api Bandara dalam RTRW 7. Memperbaiki manajemen transportasi dengan membangun Intelligent Transport System (ITS) di 24 kota dan Area Traffic Control System (ATCS) di 50 lokasi 8. Menerapkan Eco Airport di 15 bandara 9. Membangun sistim Tol laut dengan menyediakan 150 kapal dan membangun green sea-port

#ruen

1. Mempercepat subtitusi BBM ke gas dengan membangun SPBG sebanyak 632 unit dengan total kapasitas 282 MMSCFD di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 MMSCFD pada tahun 2050. (KESDM) 2. Membangun secara bertahap sistem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025. (KESDM) 3. Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi–fuel engine) (Kemenperin) 4. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu) 5. Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan. (Kementan) 6. Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil (KESDM) 7. Menyusun kebijakan penerapan biaya preservasi jalan 39 dengan mekanisme pendapatan pemerintah (Kemenkeu)


39

@dewanenergi

dewanenerginasional

www.den.go.id


40


40

SESI PERTAMA

BAGIAN KEEMPAT RUEN Sisi Industri oleh Dyah Winarni P Wakil Tetap Kementerian Perindustrian

41

#ruen


41

SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU PROGRAM

KEGIATAN 293

Satuan: Juta TOE

Produk minyak lainnya BBM Listrik Gas Bumi (termasuk LPG, Syngas) Batubara Bioenergi (BBN, Biomasa) Total 118 72

2015

2020

2025

Jenis Listrik Gas & Syngas BBM LPG Batubara BBN Biomasa Non BBM

#ruen

TWh MMscfd Juta KL Juta Ton Juta Ton Juta KL Juta Ton Juta KL

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2020

2025

2030

2040

2050

83,5 2.014,0 6,2 0,1 43,2 0,3 9,3 63,1

157,1 2.605,1 6,2 0,1 48,4 1,5 11,1 73,7

286,1 3.441,8 7,2 0,1 55,2 2,3 13,6 87,4

363,8 4.384,4 9,8 0,1 67,4 3,6 17,2 103,1

535,0 6.701,3 17,0 0,1 92,9 6,9 25,5 140,5

670,5 9.374,8 26,3 0,1 114,8 11,0 34,0 186,5

1. Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan baku industri nasional. (KESDM) 2. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta harga energi yang kompetitif untuk kebutuhan industri. (Kemenkeu dan KESDM) 3. Meningkatkan porsi investasi industri pengolahan nonmigas luar Jawa di banding Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 5. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi. (Kemenperin) 6. Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap. 42 (Kemenperin) 7. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

42

PROGRAM UTAMA SEKTOR INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035 2. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi 3. Memprioritaskan penggunaan peralatan dan jasa produksi nasional, khusus untuk EBT harus diupayakan secara bertahap bisa mencapai 50% pada tahun 2025 dan 100% selambat-lambatnya pada tahun 2050 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan substitusi impor 5. Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050 6. Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk #ruen

DUKUNGAN K/L TERKAIT

1. Membangun 135,5 GW pada tahun 2025, dan 443,1 GW pada tahun 2050 (KESDM) 2. Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional (Perpres terkait Tata Kelola Gas Bumi Nasional) (KESDM) 3. Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036 (KESDM) 4. Meningkatkan panjang pipa transmisi/distribusi gas bumi menjadi 18.322 km sampai dengan tahun 2019 (KESDM) 5. Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri (KESDM) 6. Melanjutkan kebijakan DMO batubara untuk kebutuhan nasional (KESDM) 7. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan . (Kemenkeu) 43


43

PROGRAM UTAMA SEKTOR INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

7. Mengembangkan industri petrokimia hulu khusus untuk Teluk Bintuni untuk menyerap produksi gas Tangguh 8. Melakukan restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi) 9. Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi– fuel engine) 10. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2 11. Membangun industri moda transportasi listrik dan hybrid dari hulu sampai ke hilir 12. Audit kepatuhan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada badan usaha energi 13. Mengembangkan sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang memuat kebutuhan energi per wilayah industr

#ruen

Lanjutan

DUKUNGAN K/L TERKAIT

8. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. (Kemenkeu) 9. Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor BBG (dedicated engine) bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kemenkeu) 10. Membangun sistem perkeretaapian Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua dan kereta api yang sudah tidak aktif serta menambah kapasitas system (Kemenhub) 11. Membangun sistem tol laut (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapal (Kemenhub) 12. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2 (Kemenhub) 13. Melakukan audit teknologi impor untuk meningkatkan daya saing industri nasional (Kemenristekdikti) 44 14. Menjamin ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri (Kementan) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

44

@dewanenergi

dewanenerginasional

www.den.go.id


45


45

BAHAN PRESENTASI. 3. BAGIAN KETIGA oleh Ir. Bambang Prihartono, Wakil Tetap Kementerian Perhubungan RUEN Sisi Transportasi

Recommend Documents