BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TINGKAT UAKPA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TINGKAT UAKPA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010

AUDITED

JALAN KAPTEN TANTULAR DENPASAR

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TINGKAT UAKPA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010

AUDITED

NOMOR TANGGAL

: LAP- 380/PW22/1/2011 : 20 JANUARI 2011

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Nomor 49 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Tingkat Satuan Kerja yang dipimpinnya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kantor Pusat BPKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan dan Belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 17.642.600,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau mencapai 89,73 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 Nomor : 0028/089-01.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009 dan SKPA Nomor: KPA-0070,0071,0072/WPB.12/KP.0422/2010, tanggal 19 April 2010;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 31 Desember Tahun 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 59.962.843.133,00 dan Kewajiban sebesar Rp.68.358.169,00, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kantor Perwakilan BPKP

Provinsi Bali per 31 Desember 2010 adalah sebesar

Rp59.894.484.964,00;

3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kata Pengantar – i

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 20 Januari 2011 Kepala Perwakilan,

Abd. Rachman Datjong NIP. 195206031975111001

Kata Pengantar - ii


INDEKS ISI Halaman Kata Pengantar

i

Indeks Isi

iii

Indeks Tabel

iv

Indeks Grafik

v

Indeks Singkatan

vi

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

ix

I. Ringkasan

1

II. Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan TA 2010 dan 2009)

4

III. Neraca (Perbandingan 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009)

5

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum

6

A.1. Dasar Hukum

6

A.2. Kebijakan Teknis

6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

10

A.4. Kebijakan Akuntansi

10

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

16

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

16

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

16

B.3. Catatan Penting Lainnya

23

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

24

C.1. Penjelasan Umum Neraca

24

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

25

C.3. Catatan Penting Lainnya

30

D. Pengungkapan Penting Lainnya

30

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65 /PB/2010 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Tahunan • Laporan Kondisi Barang Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

Indeks Isi – iii


INDEKS TABEL Tabel 1

: Rincian Realisasi PNBP Tahun 2010

Tabel 2

: Rincian Realisasi PNBP Tahun 2010 dan Tahun 2009

Tabel 3

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana Tahun 2010

Tabel 4

: Realisasi Belanja Tahun 2010 dan Tahun 2009

Tabel 5

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja Tahun 2010

Tabel 6

: Daftar Aset Tetap

Tabel 7

: Daftar Aset Lainnya

Indeks Tabel – iv


INDEKS GRAFIK Grafik 1

:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 dan 2009

Grafik 2

:

Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2010 dan 2009

Grafik 3

:

Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2010 dan 2009

Grafik 4

:

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2010 dan 2009

Grafik 5

:

Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2010 dan 2009

Grafik 6

:

Komposisi Neraca 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Grafik 7

:

Perbandingan Aset Tetap 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Indeks Grafik – v


INDEKS SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BM

:

Belanja Modal

BPK - RI

:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BUN

:

Bendahara Umum Negara

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

MA

:

Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

:

Uang Persediaan

TA

:

Tahun Anggaran

TAYL

:

Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

TUP

:

Tambahan Uang Persediaan

Indeks singkatan – vi


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI APBN

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Catatan Catatan

A. A.1 A.2 A.3 A.4 B B.1 B.2 B.2.1 B.2.1.1

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 B.3

Penjelasan Umum Dasar Hukum Kebijakan Teknis UAKPA Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBN Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak

Belanja Negara Belanja Catatan Penting Lainnya

NERACA ASET C C.1 C.2 C.2.1 Catatan Catatan

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3

Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca Penjelasan Umum Neraca Penjelasan Per Pos Neraca Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Persediaan

C.2.2 C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya

KEWAJIBAN Catatan C.2.3 Catatan C.2.3.1 C.2.3.2

Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari KPPN Utang Kepada Pihak Ketiga

EKUITAS Catatan

C.2.4 C.2.4.1 C.2.4.2

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

Indek Catatan atas Laporan Keuangan

vii


C.2.5

Ekuitas Dana Investasi

Catatan

C.2.5.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Catatan

C.3

Catatan Penting Lainnya

D D.1

Pengungkapan Penting Lainnya Rekening Pemerintah

Indek Catatan atas Laporan Keuangan

viii

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 20 Januari 2011 Kepala Perwakilan,

Abd. Rachman Datjong NIP 195206031975111001

. Pernyataan Tanggung Jawab - ix


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan ini merupakan dukungan terhadap penyusunan laporan keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010. Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, dan Belanja, selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010

merupakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 17.642.600,00. Realisasi Belanja Negara

Tahun

2010 adalah sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau

mencapai 89,73 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman LN. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah)

Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman LN

TAHUN 2010 Anggaran Realisasi 0 15.685.945.000 865.384.000

17.642.600 14.096.983.645 755.285.600

TAHUN 2009 Anggaran Realisasi 0 14.689.409.000 0

56.701.254 13.916.679.154 0

Ringkasan – 1


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp59.962.843.133,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 53.762.860,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 59.799.365.744,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp68.358.169,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 59.894.484.964,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar (Rp14.595.309,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp59,909,080,273,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) Tanggal Neraca Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2010

31 Desember 2009

Nilai kenaikan/ (penurunan)

53.762.860 59.799.365.744 109.714.529 59.962.843.133

56.675.492 59.496.886.673 0 59.553.562.165

(2.912.632) 302.479.071 109.714.529 409.280.968

68.358.169

61.175.128

7.183.041

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

(14.595.309) 59.909.080.273 59.894.484.964

(4.499.636) 59.496.886.673 59.492.387.037

(10.095.673) 302.479.071 412.193.600

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

59.962.843.133

59.553.562.165

409.280.968

Ekuitas Dana

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya

Ringkasan – 2

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Laporan Keuangan ini dilengkapi dengan pengungkapan informasi pendapatan dan Belanja secara akrual sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ringkasan – 3


II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 2010 NO.

URAIAN

CATATAN

A

PENDAPATAN ■ Penerimaan Perpajakan ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2.1 B.2.1.1

TOTAL PENDAPATAN B B.1

BELANJA Rupiah Murni ■ Belanja Pegawai j Barangg ■ Belanja ■ Belanja Modal

B.2

Pinjaman Luar Negeri ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal TOTAL BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

(Dalam Rupiah)

2009 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN

ANGGARAN

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

REALISASI

% REALISASI ANGGARAN

-

17.642.600

17.642.600

-

-

56.701.254

56.701.254

-

-

17.642.600

17.642.600

-

-

56.701.254

56.701.254

-

15.685.945.000 7.887.897.000 7.598.048.000 200.000.000

14.096.983.645 7.026.128.982 6.871.183.063 199.671.600

(1.588.961.355) (861.768.018) ((726.864.937)) (328.400)

89,87 89,07 90,43 , 99,84

13.916.679.154 6.643.949.855 6.851.243.249 421.486.050

(772.729.846) (595.023.145) ((174.192.751)) (3.513.950)

94,74 91,78 97,52 , 99,17

865.384.000 865.384.000 -

755.285.600 755.285.600 -

(110.098.400) (110.098.400) -

87,28 87,28 -

16.551.329.000

14.852.269.245

(1.699.059.755)

89,73

B.2.2 14.689.409.000 7.238.973.000 7.025.436.000 425.000.000 14.689.409.000

13.916.679.154

(772.729.846)

94,74

Lihat catatan atas laporan keuangan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan *

4


III. N E R A C A

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2010 DAN PER 31 DESEMBER 2009 (Dalam Rupiah) ASET

CATATAN

ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Bagian Lancar Tagihan TGR ■ Piutang Bukan Pajak ■ Persediaan Jumlah Aset Lancar

C.2.1

ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Aset Tetap Lainnya Sub Jumlah ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap

C.2.2 C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4

ASET LAINNYA ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR ■ Aset Tak Berwujud ■ Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

C.2.3 C.2.3.1 C.2.3.2 C.2.3.3

JUMLAH ASET

C.2.1.1

C.2.1.2

2010

2009

8.253.000 45.509.860 53.762.860

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - ■ Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN) - ■ Utang kepada pihak ketiga - ■ Pendapatan Yang Ditangguhkan 56.675.492 56.675.492 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

38.079.728.000 4.293.074.479 17.321.663.459 104.899.806 59.799.365.744 59.799.365.744 109.714.529 109.714.529 59.962.843.133

KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

CATATAN C.2.4 C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3

C.2.5 EKUITAS DANA LANCAR 38.079.728.000 ■ Cadangan untuk Piutang 4.030.358.208 ■ Cadangan untuk Persediaan C.2.5.1 17.306.873.459 ■ Dana yang disediakan untuk pembayaran utang C.2.5.2 79.927.006 jangka pendek 59.496.886.673 59.496.886.673 Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI - ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap - ■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi 59.553.562.165

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

C.2.6 C.2.6.1 C.2.6.2

2010

2009

60.105.169 8.253.000

61.175.128 -

68.358.169

61.175.128

45.509.860 (60.105.169)

56.675.492 (61.175.128)

(14.595.309)

(4.499.636)

59.799.365.744 109.714.529

59.496.886.673 -

59.909.080.273

59.496.886.673

59.962.843.133

59.553.562.165

Lihat catatan atas laporan keuangan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

5


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga;

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, dan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk Catatan atas Laporan Keuangan

6

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah,

BPKP

berperan

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai

“Auditor Presiden yang

responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berkualitas” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu: 1.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN;

2.

Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;

4.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah;

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP sendiri diatur dalam pasal 2 sampai dengan 11, SK Kepala BPKP No. Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan

7

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Kepala Perwakilan BPKP Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Kepala Bidang Pengawasan Akuntansi Pemerintah Daerah Kepala Bidang Pengawasan Akuntan Negara Kepala Bidang Pengawasan Investigasi

: : :

Abd. Rachman Datjong, Ak Widhi Sutikno, Ak Agus Istiyadi, SE

:

Jamason Sinaga, Ak,MEP

:

Drs. Dewa Putu Ngurah Brana

:

Drs. Anggiat Situmorang

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali per 31 Desember 2010 sebanyak 157 orang yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan: (1) menurut jabatan: Jabatan

Jumlah

%

Struktural

10 orang

6,37

Fungsional Auditor

97 orang

61,78

Fungsional Analis Kepegawaian

1 orang

0,64

Fungsional Analis Arsiparis

4 orang

2,55

Fungsional Analis Pranata Komputer

2 orang

1,27

40 orang

25,48

3 orang

1,91

Pelaksana Administrasi Pengemudi Jumlah

157 orang

100

(2) menurut tingkat pendidikan: Pendidikan

Jumlah

%

S. 2

3 orang

1,91

S. 1

59 orang

37,58

D. IV : STAN

18 orang

11,46

1 orang

1,27

35 orang

22,29

41 orang

26,11

MSDA D. III SLTA Jumlah

157 orang

100


8

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Pendapatan

PENDAPATAN Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak mempunyai PNBP yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi Pendapatan Tahun 2010 adalah sebesar Rp 17.642.600,00 atau turun sebesar Rp 39.058.654,00 atau 68,88 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 56.701.254,00. Penurunan realisasi PNBP ini antara lain disebabkan pendapatan pada tahun 2010 hanya diproleh dari Sewa Rumah Dinas. Pada tahun 2010 tidak terdapat Penerimaan/Pendapatan dari penjualan Aset sebagaimana terjadi di tahun 2009.

Belanja

BELANJA Realisasi belanja Tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau mencapai 89,73 persen dari anggaran sebesar Rp 16.551.329.000,00. Realisasi belanja Tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Kode Jenis Belanja

Persen Naik/(Turun)

Realisasi Belanja

Uraian Jenis Belanja

Tahun 2010

Tahun 2009

51

Belanja Pegawai

7.026.128.982

6.643.949.855

5,75

52

Belanja Barang

7.626.468.663

6.851.243.249

11,31

53

Belanja Modal

199.671.600

421.486.050

14.852.269.245

13.916.679.154

Jumlah

(52,63) 6,30

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai dan Barang masing-masing sebesar 5,44 persen dan 10,16 persen antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikan

gaji

pangkat/jabatan,

dan dan

gaji

ke

13

realisasi

pegawai SKPA

PNS

Nomor

Tahun :

2010,

SKPA-

kenaikan

00070

s.d

00072/WPB.12/KP.0422/2010 tanggal 19 April 2010. Sedangkan penurunan realisasi belanja modal sebesar 52,63 persen disebabkan karena kegiatan yang ada di tahun 2010 lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Bali per program dalam Tahun 2010 adalah sebagai berikut :


9

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Kode Program 01.01.09 01.01.10

01.01.17

01.01.10

Uraian Program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

%

9.376.040.000

8.464.427.241

90,32

6.109.905.000

5.432.884.804

88,95

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

200.000.000

105.415.800

99,84

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (BLN)

865.384.000

755.285.600

87,28

16.551.329.000

14.852.269.245

89,73

Jumlah

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp15.685.945.000,00 dan menerima SKPA

dari

Kantor Pusat untuk membiayai kegiatan SPIP sebesar Rp 865.384.000,00 Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam Neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Catatan atas Laporan Keuangan

10

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Penyajian Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kantor Pusat BPKP adalah : Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat

jumlah

netonya

(setelah

dikompensasikan

dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, Catatan atas Laporan Keuangan

11

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Liannya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara Catatan atas Laporan Keuangan

12

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya

yang

proses

perolehannya

dan/atau

pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 Catatan atas Laporan Keuangan

13

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang

jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari dua Catatan atas Laporan Keuangan

14

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi

pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selaian perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.


15


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 17.642.600,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya.

Sementara

itu

realisasi

Belanja

Negara

tahun

2010

sebesar

Rp14.852.269.245,00 atau 89,73 persen dari anggaran sebesar Rp 16.551.329.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Anggaran

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

% Real. Angg.

Realisasi

Rp

-

Rp

17,642,600

- Penerimaan Pajak

Rp

-

Rp

-

0.00 0.00

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

-

Rp

17,642,600

0.00

- Penerimaan Hibah

Rp

-

Rp

-

0.00

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

16,551,329,000

Rp

14,852,269,245

89.73

Rp

15,685,945,000

Rp

14,096,983,645

89.87

- Belanja Pinjaman LN

Rp

865,384,000

Rp

755,285,600

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

-

Rp

-

87.28 -

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp17.642.600

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp 17.642.600,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini:

60000 40000 20000 0 Tahun 2010

Tahun 2009

Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009

Catatan atas Laporan Keuangan - 16


Dibandingkan dengan

tahun 2009, realisasi pendapatan Negara dan Hibah tahun

2010 terdapat penurunan sebesar Rp 39.058.654,00 atau 68,88 persen. Penurunan tersebut disebabkan pendapatan tahun 2010 hanya diproleh dari sewa rumah dinas. Pada tahun 2010 tidak terdapat penerimaan/pendapatan dari penjualan Aset sebagaimana terjadi di tahun 2009.

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yaitu Penerimaan Sewa Rumah Dinas. Realisasi Penerimaan PNBP pada

tahun 2010 sebesar Rp 17.642.600,00

terdiri dari : Tabel 1 Rincian Realisasi PNBP Tahun 2010 Uraian Jenis PNBP

Anggaran

Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan Jasa Jumlah

Realisasi

%

-

17.642.600

-

-

-

-

-

17.642.600

-

Dibandingkan dengan tahun 2009 terdapat penurunan jumlah realisasi PNBP Semester tahun 2010 sebesar Rp 39.058.654,00 atau 68,88 persen. Perbandingan Realisasi PNBP tahun 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Rincian Realisasi PNBP Tahun 2010 dan 2009 Tahun Tahun 2010 Tahun 2009

Uraian Jenis PNBP ¾ ¾

Pendapatan Penjualan Sewa Pendapatan jasa

¾

Pendapatan Lain-lain : Jumlah

dan

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

17.642.600

56.701.254

(39.058.654)

(68,88)

-

-

-

‐ ‐ (68,88)

-

-

-

17.642.600

56.701.254

(39.058.654)

Komposisi perbandingan realisasi PNBP Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini:



60,000,000 50,000,000

30,000,000 20,000,000

17,642,600

40,000,000

0

0

-

10,000,000

Pend. Penj & Sewa

-

ribuan rupiah Pend Jasa

Tahun 2009 Pend. Penr TAYL

Tahun 2010

Tahun 2010 0

Tahun 2009

0

Pend. Pelunasan Piutang

Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2010 dan 2009 Dibandingkan dengan tahun 2009, realisasi pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 terdapat penurunan sebesar Rp 39.058.654,00 atau 68,88 persen. Penurunan PNBP disebabkan tidak adanya pendapatan penjualan asset rusak berat di tahun 2010.

Realisasi Belanja Negara Rp14.852.269.245

B.2.2. Belanja Negara Belanja Negara dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan

penghematan

dan

efisiensi

penggunaan

belanja

negara,

menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Realisasi belanja pada tahun 2010 sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau 89,73 persen dari anggarannya. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana tahun 2010 Uraian Belanja Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman LN Jumlah

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

15.685.945.000

14.096.983.645

865.384.000

755.285.600

16.551.329.000

14.852.269.245

%

89,87 46,16 89,73

Realisasi belanja diatas merupakan realisasi netto setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp5.947.397,00. Masih rendahnya realisasi belanja tahun 2010 antara lain disebabkan :


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 a. Adanya penghematan atas kegiatan STAR Project yang dibiayai dengan PHLN ADB No. 2127-INO b. Penghematan belanja pada kegiatan pengawasan karena adanya kegiatan audit yang dibiayai oleh Pihak ke III dan BPKP Pusat. Realisasi belanja tahun 2010 dan 2009 dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini : Tabel 4 Realisasi Belanja Tahun 2010 dan 2009 Uraian Belanja

TA 2010

14.096.983.645 755.285.600

Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman LN Belanja RM Pendamping Jumlah

% Kenaikan/ (Penurunan)

TA 2009

13.916.679.154 0

1,30 -

-

-

-

14.852.269.245

13.916.679.154

6,72

Kenaikan realisasi belanja rupiah murni sebesar 6,72 persen antara lain disebabkan diterimanya SKPA dari BPKP Pusat untuk kegiatan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik 3 di bawah ini:

Jumlah Rupiah 15,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

Bel. RM Bel. PLN Tahun Bel. Rp Pendamping 2010

Tahun 2009

Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2010 dan 2009

Realisasi Belanja Rp14.852.269.245

B.2.2.1. Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada TA 2010 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp16.551.329.000,00. Realisasi belanja tahun 2010 sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau 89,73 persen dari anggarannya. Realisasi belanja ini merupakan realisasi netto setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp5.947.397,00. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik 4 berikut ini:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Modal 1,21%

Belanja Pegawai 42.45%

Belanja Barang 46.08%

Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2010

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini : Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja Tahun 2010 Kode Jenis Blj.


Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

7.887.897.000

7.026.128.982

89,07

52

Belanja Barang

8.463.432.000

7.626.468.663

90,11

53

Belanja Modal

200.000.000

199.671.600

99,84

16.551.329.000

14.852.269.245

89,73

Jumlah

Realisasi belanja tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Kode Jenis Belanja


Realisasi Belanja Tahun 2010

Tahun 2009

Persen Naik/ (Turun)

51

Belanja Pegawai

7.026.128.982

6.643.949.855

5,75

52

Belanja Barang

7.626.468.663

6.851.243.249

11,34

53

Belanja Modal

199.671.600

421.486.050

(52,63)

14.852.269.245

13.916.679.154

6,72

Jumlah

Realisasi belanja diatas merupakan realisasi netto setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp5.947.397,00 yang terdiri dari pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp4.059.897,00 dan pengembalian Belanja Barang senilai Rp1.887.500,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 5,75 persen dan belanja barang sebesar 11,34 persen antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikan gaji dan gaji ke 13 pegawai PNS tahun 2010, kenaikan pangkat/jabatan, dan realisasi SKPA Nomor : SKPA-00070 s.d 00072/WPB.12/KP.0422/2010 tanggal 19 April 2010. Sedangkan Penurunan realisasi belanja modal sebesar 52,63 persen merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membatasi anggaran belanja modal. Catatan atas Laporan Keuangan - 20

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Komposisi realisasi Belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik 5 di bawah ini: 8,000 6,000 4,000 Tahun 2010

2,000

Tahun 2009

0 jutaan rupiah

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2010 dan 2009 Belanja Pegawai Rp7.026.128.982

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai pada Tahun 2010 sebesar Rp 7.026.128.982,00 atau mencapai 89,07% dari anggarannya sebesar Rp 7.887.897.000,00 Dibandingkan dengan Tahun 2009 terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar Rp. 382.179.127,00 atau 5,75% yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikkan gaji dan gaji ke 13 bagi PNS Tahun 2010 serta kenaikan pangkat/jabatan. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian

TA 2010

TA 2009

% Naik/(Turun)

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

4,607,874,020

Rp

4,466,652,520

3.16

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp

132,487

Rp

118,217

12.07

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

Rp

362,149,050

Rp

349,529,570

3.61

Belanja Tunjangan Anak PNS

Rp

118,858,668

Rp

112,086,540

6.04

Belanja Tunjangan Struktural PNS

Rp

154,030,000

Rp

147,720,000

4.27

Belanja Tunjangan Funsional PNS

Rp

614,355,000

Rp

642,375,000

(4.36)

Belanja Tunjangan PPh PNS

Rp

125,856,674

Rp

126,463,044

(0.48)

Belanja Tunjangan Beras PNS

Rp

324,467,280

Rp

242,991,720

33.53

Belanja Uang Makan PNS

Rp

503,260,000

Rp

351,525,111

43.16

Belanja Tunjangan Umum PNS

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

119,575,000 6,788,700 92,842,000 7,030,188,879 4,059,897 7,026,128,982

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

110,790,000 10,534,500 86,789,000 6,647,575,222 3,625,367 6,643,949,855

7.93

Belanja Tunjangan Uang Duka Belanja Uang Lembur Jumalah Brutto Jumlah pengembalian

Jumlah Netto

(35.56) 6.97 5.76 11.99 5.75


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Belanja Barang Belanja Barang Rp7.628.356.163

Realisasi belanja barang pada Tahun 2010 sebesar Rp 7.626.468.663,00 atau mencapai 90,11% dari anggarannya sebesar Rp 8.463.432.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2009 terdapat kenaikan belanja barang sebesar Rp 775.225.414,00 atau 11,34% yang disebabkan antara lain adanya realisasi dari SKPA Nomor : SKPA 00070 s.d 00072/WPB.12/KP.0422/2010 tanggal 19 April 2010 yang meliputi penyelenggaraan Sosialisasi dan Diklat SPIP. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI Honor yang terkait dengan operasional satker

TA 2010

TA 2009

% Naik/(Turun)

Rp

555,952,805

Rp

366,980,430

51.49

Rp

48,782,112

Rp

51,314,037

21.32

Rp

47,269,520

Rp

23,999,400

-

Rp

74,490,000

Rp

64,890,000

100.00

Rp

156,307,211

Rp

213,478,530

100.00

Rp

76,640,000

Rp

128,300,000

100.00

Rp

108,637,800

Rp

-

100.00

Belanja Langganan Daya dan Jasa

Rp

227,851,652

Rp

230,087,767

Belanja Jasa Konsultan

Rp

93,850,000

Rp

-

100.00

Belanja Jasa Profesi

Rp

34,200,000

Rp

5,760,000

100.00

Belanja Jasa Lainnya

Rp

-

Rp

36,000,000

100.00

Rp

217,853,600

Rp

290,539,090

13.26

Rp

263,079,763

Rp

347,523,098

33.39 100.00

Belanja Barang Operasional Lainnya Honor yang terkait dengan output kegiatan Blnja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

(0.97)

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp

612,447,800

Rp

-

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

5,110,993,900

Rp

5,098,375,897

(4.24) (4.24)

Jumlah Belanja Brutto

Rp

7,628,356,163

Rp

6,857,248,249

Jumlah Pengembalian Belanja

Rp

1,887,500

Rp

6,005,000

Jumlah Belanja Netto

Rp

7,626,468,663

Rp

6,851,243,249

(4.24) 11.32

Belanja Modal Belanja Modal Rp 199.671.600

Realisasi belanja modal pada Tahun 2010 sebesar Rp 199.671.600,00 atau mencapai 99,84% dari anggarannya sebesar Rp 200.000.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2009 terdapat penurunan belanja modal sebesar Rp 221.814.450,00 atau 52,63% yang disebabkan berkurangnya pagu anggaran yang ada pada TA 2010.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2010

TA 2009

% Naik/(Turun)

Belanja Modal Tanah

Rp

-

Rp

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

174,698,800

Rp

14,129,000

1,136.46

Rp

-

Rp

372,362,000

(100.00)

Rp Rp

24,972,800 199,671,600

Rp Rp

34,995,050 421,486,050

(17.24) (52.63)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Catatan penting lainnya

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Posisi keuangan Tahun 2010 Perwakilan BPKP Provinsi Bali Pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Aset sebesar Rp 59.962.843.133,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 59.894.484.964,00. Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Uraian Aset Kewajiban Ekuitas Dana

31 Desember 2010 31 Desember 2009 Rp 59.962.843.133 Rp 59.553.562.165 Rp 68.358.169 Rp 61.175.128 Rp 59.894.484.964 Rp 59.492.387.037

% Naik/ (Turun) 0,68 11,74 0,67

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 59.962.843.133,00 terdiri dari Aset

Lancar

sebesar

Rp

53.762.860,00

dan

Aset

Tetap

sebesar

Rp59.799.365.744,00. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 68.358.169,00 yang merupakan kas lainnya dan setara kas dan utang kepada pihak ketiga pada tanggal neraca. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 59.894.484.964,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar (Rp14.595.309,00) dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 59.909.080.273,00 Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

0 Aset

59.492.387.037

59.894.484.964

20.000.000.000

68.358.169 61.175.128

40.000.000.000

59.962.843.133

60.000.000.000

59.553.562.165

Grafik : 6 Komposisi Neraca

Tahun 2010

Kewajiban

Ekuitas Dana

Tahun 2009

Catatan atas Laporan Keuangan – 24

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kasdi Bendahara Pengeluaran Rp. 0

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 Rekening koran yang digunakan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk menampung dana uang persediaan adalah rekening giro nomor 0368-01-000544-30-5 pada Bank BRI Cabang Renon Denpasar sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kepala KPPN Denpasar nomor : S-2249/WPb.20/KP.01/2008 tanggal 01 Juli 2008. C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp8.253.000,00 yang

Kas Lainnya dan Stara Kas

merupakan sisa uang makan PNS bulan Desember 2010. Sisa uang makan

Rp 8.253.000

tersebut telah disetor ke Rekening Kas Negara senilai Rp8.253.000,00 dengan nomor NTPN :0208021302061210.

Persediaan Rp 45.509.860

C.2.1.3 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 45.509.860,00 dan Rp 56.675.492,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal Neraca,

diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 45.509.860,00 diperoleh dari hasil inventarisasi (berita acara opname fisik terlampir) Saldo persediaan terdiri dari : Barang Konsumsi

Rp

29.111.576,00

Bahan untuk Pemeliharaan

Rp

204.050,00

Persediaan Lainnya

Rp

16.194.234,00


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 C.2.2 Aset Tetap Aset Tetap

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar

Rp59.799.365.744

Rp 59.799.365.744,00 dan Rp 59.496.886.673,00. Asset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 6 Daftar Aset Tetap

Uraian

31 Desember 2010

31 Desember 2009

% Naik / (Turun)

Tanah

Rp

38.079.728.000 Rp

38.079.728.000

-

Peralatan dan Mesin

Rp

4.293.074.479 Rp

4.030.358.208

6,51

Gedung dan Bangunan

Rp

17.321.663.459 Rp

17.306.873.459

0,08

Aset Tetap Lainnya

Rp

104.899.806 Rp

79.927.006

31,24

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

- Rp

-

-

Jumlah

Rp

59.799.365.744 Rp

59.496.886.673

0,50

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan

-

TA 2010

-

Tanah

79.927.006

10.000.000.000

4,030,358,208

20.000.000.000

17.306.873.459 104.899.806

30.000.000.000

4.293,074.479

38.079.728.000

40.000.000.000

38.079.728.000 17.321.663.459

dalam Grafik berikut ini:

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

TA

TA 2009

TA 2009 2010 Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Tanah Rp38.079.728.000

C.2.2.1

Tanah

Perbandingan Aset Tanah per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 38,079,728,000

31 Desember 2009 Rp 38,079,728,000

Kenaikan / (penurunan)

Rp

-


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 Saldo awal Aset Tanah merupakan aset tanah yang digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Aset tanah tersebut merupakan milik BPKP dan dibuktikan dengan kepemilikan dengan rincian sebagai berikut : No

Sertifikat Kepemilikan

Luas /m2

Nilai /Rp

Keterangan

18.915.000.000

Jl. HS. Cokroaminoto Denpasar Jl. Tukad Pakerisan Gg. XXIV Denpasar Jl. Tukad Pakerisan Gg. XXIV Denpasar Jl. Muding Indah Kerobokan Badung Jl. Muding Indah Kerobokan Badung Jl. Kapten Tantular Denpasar Jl. Kapten Tantular Denpasar Jl. Sultan Salahuddin Mataram

1

00004

9.700

2

00009

630

473.130.000

3

00012

300

225.300.000

4

00019

2.600

5

00020

900

6

00040

3.000

9.300.000.000

7

00055

2.000

6.200.000.000

8

00070

1.400

393.798.000

20.530

38.079.728.000

Jumlah

1.911.000.000 661.500.000

Tidak terdapat mutasi Aset Tanah selama Tahun 2010. Peralatan dan Mesin

C.2.2.2

Peralatan dan Mesin

Rp4.293.074.479

Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 4.293.074.479

31 Desember 2009 Rp 4.030.358.208


Rp

262.716.271

Saldo awal Aset Peralatan dan Mesin yang masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Mutasi/perubahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 262.716.271,00 tersebut adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 Mutasi Tambah : Pembelian Transfer Masuk Perolehan Lainnya Jumlah Tambah : Mutasi Kurang : 1) Transfer Keluar 2) Penghentian aset dari penggunaan Jumlah Kurang : Jumlah

Rp Rp Rp Rp

174.148.800 177.170.000 691.500 352.010.300

Rp Rp Rp Rp

89.294.029 89.294.029 262.716.271

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: MA

Uraian

Jumlah

532111 BM Peralatan dan Mesin 532121 BM Penambahan nilai Peralatan dan Mesin

Rp Rp Rp

174.148.800 174.148.800

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan penambahan peralatan mesin dipengaruhi juga oleh Transfer Masuk dan Perolehan Lainnya. Gedung dan Bangunan

C.2.2.3

Gedung dan Bangunan

Rp17.321.663.459

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 17.321.663.459

31 Desember 2009 Rp 17.306.873.459


Rp

14.790.000

Saldo awal Aset Gedung dan Bangunan yang masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Terdapat prolehan lainnya Gedung dan Bangunan selama Tahun 2010 sebesar Rp14.790.000,00. Aset Tetap Lainnya Rp104.899.806

C.2.2.4

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 104,899,806

Rp

31 Desember 2009 79,927,006


Rp

24,972,800


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 Saldo awal Aset Tetap Lainnya masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) serta digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Realisasi Modal Fisik Lainnya Tahun Anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : MA

Uraian

Jumlah

536111 BM Fisik Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek

C.2.3

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.2.3.1

Rp

24,972,800

Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN yang merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009. C.2.3.2 Utang Kepada Pihak Ketiga Rp60.105.169

Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp60.105.169,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek atas pemakaian daya dan jasa selama bulan Desember 2010 serta kekurangan Tunjangan Beras PNS tahun 2010. Atas kewajiban tersebut akan dilunasi pada tahun 2010. C.2.3.3

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp8.253.000

Saldo

Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan

yang

Ditangguhkan

per

31

Desember

2010

sebesar

Rp8.253.000,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang dari akun Kas Lainnya dan setara Kas.

Ekuitas Dana

C.2.4 Ekuitas Dana Lancar

lancar

Cadangan Persediaan Rp45.509.860

C.2.4.1

Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, masing-masing sebesar Rp45.509.860,00 dan Rp56.675.492,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang Akun Persediaan. C.2.4.2

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang per 31 Desember 2010 sebesar Rp 60.105.169,00. Perkiraan ini merupakan Penyeimbang akun Utang Kepada Pihak Ketiga.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010 Ekuitas Dana Investasi

C.2.5

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam aset tetap

C.2.5.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Rp59.873.869.773

Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember

2009,

masing-masing

sebesar

Rp

59.873.869.773,00

dan

Rp59.496.886.673,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap. Catatan penting lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA BPKP mulai bulan Juli 2010 memperoleh Tunjangan Kinerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2010. Pembayaran Tunjangan Kinerja menggunakan Bagian Anggaran 999.08 Kantor Pusat BPKP dengan melakukan dropping ke Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tanggal 30 Desember 2010, sehingga masih terdapat saldo Bank pada PT. BRI Cabang Renon Denpasar dengan nomor rekening 0368-01-000544-30-5 sebesar Rp1.036.028.894,00. Saldo tersebut seluruhnya telah dibayarkan kepada pegawai.

Pengungkapan penting lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. Temuan dan Tindak Lanjut BPK Terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dan berkoordinasi dengan Kantor BPKP Pusat. D.2. Rekening Pemerintah Rekening koran yang digunakan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk menampung dana uang persediaan adalah rekening giro nomor 0368-01-000544-30-5 pada Bank BRI Cabang Renon Denpasar sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kepala KPPN Denpasar nomor : S2249/WPb.20/KP.01/2008 tanggal 01 Juli 2008. D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual Sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER62/PB/2009 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan, maka laporan keuangan ini telah dilengkapi dengan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual.


BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TINGKAT UAKPA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents