BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2006 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SARMI DI SARMI
PERWAKILAN JAYAPURA Nomor
: 20/ S/XIV.8/07/2007
Tanggal
: 14 Juli 2007
DAFTAR ISI
RESUME HASIL PEMERIKSAAN………………………………………..... BAB I. GAMBARAN UMUM……………………………………................... 1. Tujuan Pemeriksaan ………………………………………………...... 2. Sasaran Pemeriksaan ………………………………………………… 3. Metode Pemeriksaan …………………………………………………. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan ………………………………………….. 5. Obyek Pemeriksaan ………………………………………………….. 6. Anggaran dan Realisasi ………………………………………………. 7. Cakupan Pemeriksaan………………………………………………… BAB II. HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.... BAB III. HASIL PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT................................... BAB IV. TEMUAN PEMERIKSAAN............................................................... 1. Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp40.000.000,00...................... 2. Pemberian bantuan dana Pembinaan Partai Politik dibayar melebihi ketentuan sebesar Rp310.000.000,00................................................... 3. Penggunaan bantuan dana kepada Partai Politik belum dilaporkan sebesar Rp332.500.000,00....................................................................
1 3 3 3 3 3 3 4 5 7 9 10 10 11 12
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN ATAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2006 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SARMI DI SARMI Semester I
Tahun Anggaran 2007
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2006 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Hasil penelaahan atas mekanisme pengajuan, penyerahan, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik TA 2006 pada Kabupaten Sarmi, belum dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang memadai karena masih dijumpai kelemahan dalam unsur kebijaksanaan, perencanaan, prosedur, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan sehingga mengakibatkan terjadinya masalah sebagai berikut: 1. Laporan penngunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp40.000.000,00. 2. Pemberian bantuan dana pembinaan Partai Politik dibayar melebihi ketentuan sebesar Rp310.000.000,00. 3. Penngunaan bantuan Keuangan kepada Pertai Politik belum dilaporkan sebesar Rp332.500.000,00.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN JAYAPURA KEPALA,
SUDIN SIAHAAN, SH
NIP.2400000751
BAB I GAMBARAN UMUM
1. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan mencakup penentuan apakah : a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Belanja Bantuan pada Partai Politik.
3. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas dokumen pengajuan, penyerahan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 04 Juni 2007 sampai dengan 13 Juli 2007, sesuai Surat Tugas No. 17/ST/XIV.8/05/2007, tanggal 29 Mei 2007.
5. Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan yaitu pelaksanaan belanja bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2006 pada Kabupaten Sarmi.
6. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2006 dianggarkan sebesar Rp0,00 telah direalisasikan sebesar Rp527.500.000,00. Dari realisasi di atas, pelampauan anggaran terjadi karena : 1. Bantuan yang diserahkan kepada masing-masing partai politik sesuai jumlah kursi di DPRD adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Partai Patriot Pancasila Partai Serikat Indonesia Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera Jumlah
Jumlah Bantuan (Rp) 152.500.000,00 30.000.000,00 47.500.000,00 40.000.000,00 32.500.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 527.500.000,00
2. Bantuan yang diserahkan kepada masing-masing partai politik yang tidak mendapat kursi di DPRD sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partai Politik Partai Amanat Nasional Partai Buruh Sosial Demokrat Partai Karya Peduli Bangsa Partai Nasional Indonesia Marhaen Partai Persatuan Daerah Partai Merdeka Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Indonesia Baru Partai Pelopor Jumlah
Jumlah Bantuan (Rp) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 155.000.000,00
3. Bantuan yang diserahkan kepada masing-masing partai politik yang mendapat pembinaan namun terdapat kelebihan pembayaran adalah sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Partai Patriot Pancasila Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera Jumlah
Jumlah kursi
Jumlah Bantuan (Rp)
Jumlah Maksimal (Rp)
1
47.500.000,00
20.000.000,00
27.500.000,00
Kelebihan (Rp)
1 1 1
40.000.000,00 32.500.000,00 30.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00
1
55.000.000,00
20.000.000,00
35.000.000,00
1 1 1 8
50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 315.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 160.000.000,00
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 155.000.000,00
7. Cakupan Pemeriksaan Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sarmi TA 2006 sebesar Rp527.500.000,00 atau 100% dari realisasi anggaran sebesar Rp527.500.000,00 (Audit Coverage sebesar 100%). Secara terinci hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:
DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN ATAS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2006 PADA KABUPATEN SARMI DI SARMI TAHUN ANGGARAN 2006
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
NILAI YANG DIPERIKSA
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
3
4
0,00
682.500.000,00
682.500.000,00
532.500.000,00
0,00%
100,00%
TOTAL RINCIAN KODE PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN
5 78,02%
6
INDIKASI KERUGIAN DAERAH
UANG TIDAK DAPAT PEMBOROSAN DIPERTANGGUN G JAWABKAN
EFEKTIFITAS
LAIN-LAIN
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
7
8
9
10
11
310.000.000,00
182.500.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
58,22%
34,27%
0,00%
0,00%
7,51%
1 Laporan
penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp40.000.000,00
40.000.000,00
2
Pemberian bantuan dana Pembinaan Partai Politik Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp310.000.000,00 3 Penggunaan bantuan dana kepada Partai Politik belum dipertanggungjawa bkan sebesar Rp182.500.000,00
310.000.000,00
182.500.000,00
BAB II HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Penilaian terhadap pengendalian intern, dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dari pengelolaan belanja bantuan keuangan pada partai politik yang dikehendaki bisa tercapai. Dalam pengujian terhadap komponen pengendalian intern, diprioritaskan komponen berisiko tinggi untuk direview secara mendalam. Berdasarkan review diketahui behawa dalam pelaksanaan pengendalian intern belum memadai karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 1. Kebijaksanaan Kabupaten Sarmi belum menetapkan Peraturan daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarmi, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada DPC Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD, hanya berdasarkan kebijaksanaan Bupati Sarmi berupa disposisi kepada Partai Politik. Atas dasar kebijaksanaan Bupati seperti tersebut, juga diberikan bantuan keuangan kepada DPD/DPC Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. 2. Perencanaan Dalam pengajuan atas bantuan keuangan masing-masing DPC Partai Politik tidak menyebutkan rencana penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima 3. Personalia Dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan, belum ditunjuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 32 Tahun 2005 jo No.25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
4. Prosedur Dalam pengajuan permintaan bantuan keuangan, masih dijumpai ketidak lengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Permendagri No.25 Tahun 2005, antara lain Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik, Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor rekening atas nama DPC Partai Politik. 5. Pencatatan/Pembukuan DPC Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD, telah menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan keuangan, namun belum dipisahkan untuk dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Partai Politik dengan sumber dana yang lain. 6. Pelaporan Laporan penggunaan bantuan keuangan telah disampaikan oleh sebagian DPC Parpol di Kabupaten Sarmi, meskipun terlambat 7. Pengawasan Kantor Kesbang dan Linmas selaku dinas teknis pembina Partai Politik untuk TA 2006 tidak dilibatkan dalam proses pemberian dan pengawasan Bantuan Keuangan Partai Politik.
BAB III HASIL PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT
BPK
RI
pada
Tahun
2006
belum
melakukan
pemeriksaan
atas
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2005 pada Sekretariat Daerah/Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sarmi, serta Sekretariat DPC partai politik di Kabupaten Sarmi, sehingga tidak ada hasil pemeriksaan tindak lanjut. Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik juga tidak dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sarmi.
BAB IV TEMUAN PEMERIKSAAN 1. Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp40.000.000,00
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa dari 11 (sebelas) Partai Politik (Parpol) yang memperoleh bantuan keuangan atas beban belanja bantuan keuangan Partai Politik pada Sekretariat Daerah baru 2 (dua) Parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera yang telah menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 sedangkan 9 (sembilan) Parpol lainnya belum menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan. Pemeriksaan lebih lanjut ternyata laporan penggunaan bantuan keuangan tersebut hanya berupa daftar rincian penggunaan dana tetapi tidak dilampiri bukti pengeluaran/penggunaan dana yang sah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah; Hal tersebut mengakibatkan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp40.000.000,00.(Rincian lihat lampiran 1) Hal tersebut terjadi karena Kepala Kantor Kesbang Linmas selaku pembina Partai Politik tidak pernah melakukan peringatan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana. Atas hal tersebut di atas Kepala Kantor Kesbang dan Linmas mengakui temuan tersebut dan akan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi No. 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sarmi dalam menetapkan besar bantuan keuangan setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Bupati Sarmi yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sarmi. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sarmi agar memerintahkan Kepala Kantor Kesbanglinmas untuk memberi peringatan kepada para Ketua DPC Parpol untuk menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Pemberian bantuan dana Pembinaan Partai Politik Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp310.000.000,00 Pada tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada pos Bagi Hasil dan
Bantuan
Keuangan
memberikan
bantuan
kepada
Partai
Politik
sebesar
Rp682.500.000,00. Berdasarkan pemeriksaaan atas bukti realisasi bantuan dana pembinaan Parpol berupa kuitansi pembayaran, disposisi Bupati dan Sekda ternyata : a. Sebanyak 8 (delapan) partai Politik yang mendapatkan kursi, diberikan bantuan melebihi yang diatur dalam Perturan Gubernut Papua No.209 Tahun 2006 yaitu seharusnya diberi Rp160.000.000,00 (8 x Rp20.000.000,00) ternyata dibayarkan Rp.315.000.000,00 atau lebih bayar Rp155.000.000,00. b. Sebanyak 9 (sembilan) Parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPRD mendapat bantuan sebesar Rp155.000.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pemberian bantuan tersebut diberikan dengan didasarkan atas kebijakan Bupati Sarmi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Partai Politik di Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 2 Ayat (1) menyatakan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan kepada partai politik dan Pasal 5 Ayat (2) bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi. b. Peraturan Gubernur No. 209 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD bantuan parpol ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 setiap kursi per tahun. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp310.000.000,00
(Rp155.000.000,00
+
Rp155.000.000,00). (Rincian lihat Lampiran 1) Hal tersebut terjadi karena kebijaksanaan Bupati untuk memberikan bantuan kepada Partai Politik tidak mendasarkan jumlah bantuan untuk tiap-tiap kursi dan tidak mendasarkan perolehan kursi di DPRD.
Atas hal tersebut di atas Kepala Kantor Kesbang dan Linmas mengakui temuan tersebut dan akan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten sarmi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sarmi untuk menetapkan besar bantuan keuangan setiap tahun yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sarmi yang akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sarmi. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sarmi agar : a. Memerintahkan kepala Kantor Kesbang dan Linmas untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan Keuangan kepada Partai Politik. b. Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Keuangan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp310.000.000,00 disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya copy bukti setoran disampaikan kepada BPK RI.
3. Penggunaan bantuan dana kepada Partai Politik belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp182.500.000,00 Pada Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan memberikan Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp682.500.000,00. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti realisasi bantuan dana kepada Partai Politik yang ternyata sebanyak 9 (sembilan) Partai Politik belum menyampaiakn SPJ sebesar Rp332.500.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. b) Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2006 Bab IV pasal 11 ayat (3) menyatakn bahwa Laporan penngunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/Kota disampaikan
kepada
Bupati/Walikota
setelah
diaudit
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp332.500.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. (Rincian lihat lampiran 1)
Hal tersebut terjadi karena Bagian keuangan tidak pernah melakukan peringatan kepada
para
pemimpin
cabang
partai-partai
politik
untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diterima. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sarmi agar, memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk menerbitkan Surat Peringatan kepada pimpinan cabang dan bendahara Partai Politik penerima bantuan, segera mempertanggungjawaban bantuan yang diterima sebesar Rp332.500.000,00.
Rekapitulasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nama Partai 2 Golkar PDI P PPP Keadilan Sejahtera PBR Kebangkitan Bangsa PNBK Patriot Pancasila Serikat Indonesia Partai Demokrat Damai Sejahtera Amanat Nasional Buruh Sosial Demokrat Karya Peduli Bangsa PNI Marhaen Persatuan Daerah Partai Merdeka Demokrasi Kebangsaan Indonesia Baru Pelopor
Jumlah
Jumlah Kursi di DPRD 3 8 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seharusnya Realisasi bantuan menurut ketentuan (Rp) (Rp) 4 152.500.000,00 30.000.000,00 47.500.000,00 40.000.000,00 32.500.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 682.500.000,00
5 160.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
Tidak Sesuai Ketentuan (Rp) 6=(4-5) 0,00 0,00 27.500.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 310.000.000,00
Laporan yang Bantuan yang belum tidak didukung disampaikan Jumlah Bantuan dengan bukti yang Pertanggunglengkap (Rp) jawabannya 7 8=(4-6-7) 9=(6+7+8) 152.500.000,00 152.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 47.500.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 32.500.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 40.000.000,00 332.500.000,00 682.500.000,00
