BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Bab. VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1) KERJASAMA ANTAR DAERAH A. Kebijakan Dan Kegiatan Tahun 2005 - 2009 Kebijakan pengembangan kerjasama daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (pasal 195, 196 dan 197) dan tindaklanjutnya pada tahun 2007 Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya. Kegiatan kerjasama daerah selama ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Pemerintahan Setda Prov Kalimantan Selatan, dan sepanjang periode 2005-2010 meliputi kegiatan : a. Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain di Indonesia. b. Kegiatan tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatangan MoU Nomor 120.4/30/Set dan Nomor 02 Tahun 2006 dengan Pemerintah Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Januari 2006 di Makasar. c. Kegiatan tahun 2007 - 2008 adalah : a. Rapat Tim Pembinaan Kerjasama dan Sekretariat Tim Pembina Kerjasama Provinsi Kalimntan Selatan b. Penandatangan MoU Kerjasama regional Kalimantan c. Pembuatan Buku Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Regional kalimantan dan Korea Selatan. d. Pembuatan Buku tentang Mitra Kerjasama Luar negeri. e. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur di Surabaya. f. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kalimantan Selatan dengan DKI Jakarta di Jakarta. g. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Makasar. h. Rapat Konsultasi tindaklanjut MoU Kerjasama Regional Kalimantan. i. Konsultasi, rapat kerja, Seminar / Lokakarya Kerjasama di Jakarta. j. Penjajakan Kerjasama Sister Province ke Korea Selatan. d. Kegiatan tahun 2009 . a. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Makassar.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

407


b. Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan di Banjarmasin (Persiapan Penyerahan Sekretariat Badan Kerjasama Kalimantan Selatan –Sulawesi Selatan). c. Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. d. Penjajagan Kerjasama Daerah dengan Provinsi Sumatera Utara di Medan. e. Koordinasi Kerjasama Daerah dengan Provinsi Jawa Tengah di Banjarmasin.

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2005 -2009 a. Pada tahun 2005 tidak ada realisasi kegiatan dikarenakan belum adanya kegiatan kerjasama dengan daerah lain di Indonesia b. Pada tahun 2006 ditandangani MoU Gubernur Kalimantan Selatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Adapun untuk kerjasama Pengembangan bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan dilaksanakan sebagai berikut : a. Bidang Peningkatan SDM Pariwisata - Pengiriman peserta Diklat Pariwisata yang diselenggarakan oleh Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) orang peserta tidak dipungut dana Diklat. - Penerimaan tenaga praktek lapangan/tenaga magang dari Akademi Pariwisata Sulawesi Selatan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan ditempatkan pada Dinas Kebudayaan. b. Bidang Pemasaran Pariwisata - Disbudpar Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti pameran/promosi Pariwisata di kota Makassar, bersama-sama dengan wilayah Indonesia Timur memamerkan produk industri/kerajinana dan obyek wisata daerah. Selain itu terjalin pula kerjasama pemasaran paket wisata daerah - Kerjasama penyelenggaraan paket wisata mudik Sulawesi Selatan - Kalimantan Selatan, baik dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. c. Pembelian perahu Phinisi oleh Asita Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 buah di Kab. Tanah Bumbu (Batulicin) c. Pada tahun 2007 ditandatangani Peraturan Bersama antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Banjarmasin sebagai tindaklanjut dari MoU tahun 2006 pada tanggal 30 Mei 2007 yang meliputi bidang kerjasama : a. Pertanian b. Perikanan dan Kelautan c. Peternakan d. Perkebunan e. Perhubungan f. Pertambangan dan Energi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

408


g. Perindustrian dan Perdagangan h. Sosial Budaya i. Kependudukan d. Pada tahun yang sama ditandatangani MoU Nomor 120.1/29/012/2007 dan No 13 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang meliputi bidang : a. Pertambangan dan Energi. b. Perikanan dan Kelautan c. Pertanian dan Peternakan d. Kehutanan dan Perkebunan e. Penanaman Modal f. Investasi dan Perdagangan g. Perhubungan h. Pariwisata i. Penelitian dan Pengembangan j. Ketenagakerjaan k. Kependudukan e. Untuk kerjasama diantara 4 (empat) provinsi di Kalimantan

(Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Tmur dan Kalimantan Barat) melalui pembentukan Forum Kerjasama Revitaliasi Dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, yang antara lain bertujuan untuk pecepatan pembangunan jalan trans Kalimantan disamping bidangbidang pembangunan lainnya. Kedepan forum kerjasama ini perlu lebih diformulasikan dengan mengacu kepada Undangundang Nomor 32 Tahun 2004. f. Selain itu untuk pelaksanaan kerjasama Luar Negeri sudah berjalan. Korespondensi dengan Provinsi Kangwoon di Korea Selatan yang pada prinsipnya kesediaan sudah didapat. Namun MOU belum dapat dilaksanakan karena tahun 2007 ada larangan dari Sekneg bagi Kepala Daerah melaksanakan perjalanan ke Luar Negeri, akibaatnya kegiatan tahun tersebut tidak bisa direalisasikan. g. Pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta dimana sejak tahun 1999 sudah terjalin kerjasama dan berakhir pada tahun 2004. Selanjutnya kedua belah pihak berencana menjalin kerjasama MoU lanjutan dengan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan meliputi : a. Pertanian. b. Kehutanan c. Perikanan dan Kelautan d. Kebudayaan dan Pariwisata e. Pemuda dan Olahraga LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

409


f. Kependudukan dan Transmigrasi g. Perindustrian dan Perdagangan. h. Kegiatan pada tahun 2009 merupakan tindaklanjut dari beberapa MoU yang ditindaklanjuti pada tahun sebelumya dimana SKPD yang melaksanakan adalah : a. Badan Penlitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan penelitian dengan tema “Pola Distribusi hasil-Hasil Tambang, Industri, dan Komoditi Pangan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Regional”. Selain itu ada Kegiatan Forum Koordinasi Daerah yang terdiri dari beberapa Balitbangda Provinsi di wilayah Indonesia Tengah. b. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan kegiatan Sekretariat Bersama (SEKBER) Forum Kerjasama Revitalisasi & Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Selain itu Terselenggaranya Musrenbang Regional Forum Kerjasama Revitalisasi & Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) pada periode 2005-2009.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Berdasarkan uraian diatas, didapati beberapa kendala permasalahan di dalam melakukan kerjasama daerah antara lain : 1) Kurangnya pemahaman stackholder dalam hal kerjasama maupun memahami aspekaspek yuridisnya dan lain-lain. 2) Belum seluruh daerah memiliki kelembagaan yangb secara khusus menangani kerjasama. 3) Terdapat kendala informasi termasuk belum trsedianya profil daerah secara memadai. 4) Belum siapnya kerangka kerja kerjasama daerah baik antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga dalam bentuk rencana induk data base dan action plan kerjasama daerah. 5) Pemerintah Provinsi Kangwon Republik Korea Selatan telah mengagendakan rencana penerimaan kunjungan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan penjajakan kerjasama Sister Province pada akhir tahun ( September Oktober ). Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Sekretaris Negara dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang musibah bencana alam yang menimpa negeri ini seperti banjir, tanah longsor gempa bumi, kebakaran dan lain-lain sehingga meminta agar Kepala Daerah tidak boleh meninggalkan daerahnya dan Keluar Negeri. dengan demikian kegiatan tersebut terkendala dan tidak dapat dilaksanakan. 6) Pembuatan Buku Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri juga tidak direalisasikan disebabkan oleh karena tidak terlaksananya kegiatan kerjasama Regional Kalimantan dan kegiatan Penjajakan Kerjasama Luar Negeri ke Korea Selatan.


410


Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, secara tehnis dapat dilakukan solusi antara lain : 1) Dalam upaya meningkatkan pemahaman aparatur baik kerjasama antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga, Pemerintah Pusat perlu secara intensif melakukan fasilitasi dan pembinaan dan dukungan. 2) Aparatur pelaksana kerjasama daerah seyogianya memiliki sprit, kemauan, keunggulan dan kemampuan serta nyali yang kuat yang dapat mendukung upaya implementasi kerjasama daerah. Tanpa itu semua mustahil kerjasama daerah dapat terwujud dengan baik. Untuk itu diperlukan kesediaan aparatur untuk membangun diri sendiri melalui optimalisasi pengembangan diri sehingga diharapkan aparatur memiliki kemampuan memahami, manfaat aturan main, peluang kelebihan dan keterbatasan daerah.

2) KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Tahun 2005 - 2009 A. Kebijakan dan Program Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam pasal 195 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan program kerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut : Rumah Sakit Ulin Daerah Banjarmasin, Sekretariat DPRD Prov.Kalimantan Selatan, Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Kalsel.

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1) Tahun 2005 Keputusan Gubernur Kalsel No 316 tahun 2005 dan Keputusan Direktur RSUD No 68 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Karyawan PT.Bank Niaga, PT POS dan PT Kharisma Inti Mitra

2) Tahun 2006 a. Sekretariat DPRD - Kegiatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dewan bekerjasama dengan Radio Abdi Persada, Radio Smart FM dan Televisi Kalimantan Selatan. - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sekretariat dan gedung dewan, kendaraan bermotor serta pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan dewan sebagai berikut untuk pengecatan/pengapuran bekerjasama dengan CV. Sekar Taji, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

411


pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor bekerjasama dengan CV. 99 Motor, perbaikan dan pemeliharaan Lift Gedung DPRD bekerjasama dengan CV. Angkasa Buana.

b. Rumah Sakit Dareah Ulin Banjarmasin Keputusan Direktur RSUD No 68 Tahun 2006 tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Karyawan Bank BPD, PT Bumi Putera, CV Tirta Nauli, PT. Cahaya Buana Makmur Lestari, PT. Central Corporindo, PT. Nawakara Persada Nusantara, Disnakertrans Kab. Barito Kuala, dan PT. Minamas Gemilang

3) Tahun 2007 a. Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan - Kerjasama ini dilaksanakan dengan beberapa Perguan Tinggi di Kalimantan Selatan yaitu dengan Universitas Lambung Mangkurat, STAI Al Falah Banjarbaru dan ATPN Banjarbaru, dengan Polresta Banjarbaru, dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Murung Raya Kalteng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kota Waringin Timur Kalteng dan Kelompok Peserta Pelatihan. - Dasar hukum pelaksanaan kerjasama ini adalah Peraturan daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 tahun 2004 tentang Retribusi penggunaan Fasilatas Balai Latihan Kerja, Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama jasa pelatihan, jasa produksi dan sewa menyewa dengan nama kegiatan Kerjasama Pihak Ketiga/Swadana.

b. Rumah Sakit Ulin Daerah Banjarmasin - Keputusan Direktur RSUD No. 68 tahun 2005 tentang Kerjasama dengan Jasa Kebersihan RS / Cleaning Service.

4) Tahun 2008 a. Keputusan Direktur RSUD No. 61 tahun 2008 Rumah Sakit Dareah Ulin Banjarmasin tentang Jasa Security.

5) Tahun 2009 Dalam rangka untuk meningkatkan fungsi kelitbangan dan meminimalisasi keterbatasan yang dimiliki, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Departemen Hukum dan HAM) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Keduanya ditandatangani bersamaan waktu, yaitu pada tangal 13 Mei 2009 bertempat di Jakarta. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

412


C. Permasalahan dan Solusi Masalah yang dihadapi dalam menggalang kerjasama dengan pihak ketiga adalah masih terbatasnya fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga belum semua permintaan kerjasama dapat ditindaklanjuti. Selain itu sumber daya manusia dari SKPD pelaksana dalam memahami kegiatan kerjasama ini sehingga SKPD tidak melaksanakannya. Solusi selama ini yang dilakukan adalah melaksanakan sesuai fasilitas dan sarana yang dimiliki secara maksimal, serta secara bertahap mengajukan peralatan yang diperlukan melalui dana APBD dan APBN.

3) KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH A. Kebijakan Dan Kegiatan 2005 - 2009 Kebijakan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Di Provinsi Kalimantan Selatan kebijakan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal ini dengan membentuk Forum Komunikasi dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi antar Pimpinan Instansi di daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan dan Hukum melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 A Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 02.A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan di Daerah Kalimantan Selatan. Materi Koordinasi : 1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintrah di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna ; 2) Melakukan Penilaian Intensitas dan Ektensitas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulannya ; 3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka mensukseskan pembangunan. Pertemuan Muspida dihadiri oleh : a. Para Anggota Muspida yaitu : - Gubernur Kalimantan Selatan - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan - Komandan Korem (Danrem) 101/ Antasari Kalimantan Selatan - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. b. Anggota Tidak Tetap (Muspida Plus) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

413


- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan - Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan - Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin - Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) Syamsuddin Noor c. Sekretaris Muspida (dijabat Sekretaris Daerah Prov Kalsel) d. Anggota Pendukung - Kasrem 101/Antasari Kalimantan Selatan - Wakapolda Kalimantan Selatan - Wakajati Kalimantan Selatan - Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan - Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan - Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan Kegiatan koordinasi pada tahun 2005 – 2006 dilaksanakan oleh SKPD Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum Biro Pemerintahan. Sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan 2009 dilaksanakan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Menyesuaikan dengan program yang telah direncanakan maupun yang bersifat insidentil dengan memperhatikan adanya kegiatan yang bersifat mendesak. b. Rapat yang diselenggarakan Muspida Provinsi dipimpin oleh Gubernur. c. Rapat

Muspida

dilaksanakan

dengan

prinsip

Kekeluargaan,

Kebersamaan,

Ketentraman, demokrasi dan kesepahaman serta saling pengertian dengan mengedepankan musyawarah antara semua anggota. d. Rapat

Muspida

dilaksanakan

untuk

menyelesaikan

permasalahan

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan mengutamakan Kepentingan masyarakat, Daerah dan Nasional, menjunjung Tinggi Hukum dan Demokrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. e. Hasil Rapat Muspida secara Opersional dilaksanakan oleh Instansi masing-masing sesuai dengn tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundangundangan. f. Manfaat Koordinasi : terciptanya Penyelenggaran Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyakatan serta kondisi yang kondusif dan terpeliharanya Stabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan. g. Tindak Lanjut hasil Koordinasi Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tindaklanjut hasil Koordinasi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.


414


B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2005 -2009. 1) Tahun 2005 koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan. 2) Tahun 2006 koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan. 3) Tahun 2007 koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan. 4) Tahun 2008 koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan. 5) Tahun 2009 koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan.

C. Permasalahan Dan Solusi Selama tahun 2005 -2009 dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ditemukan

permasalahan baik secara teknis

penyelenggaraan koordinasi antara Pemerimntah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, maupun substansi kegiatan dalam hal ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

4) PEMBINAAN BATAS WILAYAH A. Kebijakan Dan Kegiatan Tahun 2005 - 2009 1) Kegiatan penetepan dan penyelesaian batas daerah antar Provinsi 2) Fasilitasi penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sehingga terwujudnya batas batas yang definitif sesuai ketentuan yang berlaku 3) Program pengembangan wilayah perbatasan, identifikasi dan penamaan pulau-pulau di Kalimantan Selatan

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 2005 - 2009 1) Tahun 2005 a. Terlaksananya pelacakan batas Prop. Kalimantan Selatan dengan Prop. Kalimantan Timur pada jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir. b. Terpasangnya Pilar Batas Utama Type A ukuran 50 X 50 X 100 Cm dengan kedalaman 100 Cm dan pelataran 1M2 Cor semen bertulang lengkap dengan Brass Tablet dan informasi pilar sebanyak 4 buah dipasang pada batas Prop. Kalsel dengan Prop. Kaltim jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir pada titik genap yaitu titik nomor 8, 10, 12 dan 14 (sesuai kesepakatan dengan pihak Prop. Kaltim. Pembangunan pilar nomor genap oleh Kalsel dan pilar nomor ganjil oleh Kaltim ). c. Terwujudnya pengadaan seperangkat alat pengukur posisi koordinat berupa GPS (Global Posisioning System) Type Garmin MAP 76 CN Jenis Navigasi d. Terlaksananya Rakor perbatasan antara Prop. Kalsel dengan Prop. Kalteng yang membahas masalah batas antara Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Timur yang difasilitasi oleh Dirjen PUM Depdagri Jakarta dikarenakan pihak Kab. Barito Timur tidak LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

415


dapat menerima Hasil kesepakatan batas yang dibuat oleh Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Selatan (Sewaktu Kab. Barito Timur belum dibentuk ).

2) Tahun 2006 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 trayek

3) Tahun 2007 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 1 trayek terutama pada batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Kabupaten Balangan.

4) Tahun 2008 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebayak 2 trayek. c. Terwujudnya Kepastian Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 2 trayek.

5) Tahun 2009 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebayak 5 trayek. c. Terwujudnya Kepastian Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 5 trayek.

C. Permasalahan Dan Solusi 2005 - 2009 1) Antar Kabupaten/Kota Secara umum sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan sementara ini belum mengarah pada konflik yang meluas, dimana hanya melibatkan masyarakat sekitar perbatasan (massa driven) dan memilki kecenderungan pada konflik kepentingan (elite driven) yang mengarah pada perebutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kasus yang menonjol ádalah sengketa batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Khusus untuk kasus Banjar – Tanbu setelah terbitnya amar putusan MA yang menganulir SK Gubernur No 3 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Banjar – Tanbu, persoalannya telah diserahkan kepada Tim PBD Pusat untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah


416


Bumbu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Di pihak lain, pada kasus sengketa Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar. pihak Tanah Laut telah melaksanakan Pemasangan beberapa Pilar batas karena Kabupaten Tanah Laut telah menganggarkannya pada tahun anggaran 2007, namun pemasangan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan Permendagri no 1 tahun 2006, sehingga pihak Kabupaten Banjar berkeberatan dan meminta pihak Tim PBD Provinsi untuk memfasilitasi hal tersebut, dan hal ini sudah dilaksanakan pada akhir TA 2007 lalu, di mana kedua daerah sepakat untuk melaksanakan pelacakan ulang sesuai tahapan yang tertuang dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 dan memasukkannya dalam kegiatan pada Tahun Anggaran 2008. Pada tahun 2009 semua trayek batas dapat dituntaskan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana trayek batas yang dituntaskan tersebut adalah : a. Kabupaten Banjar – Kabupaten Tanah Bumbu b. Kabupaten Hulu Sungai Utara–Kabupaten Hulu Sungai Selatan. c. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Balangan d. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Tabalong e. Kabupaten Tabalong – Kabupaten Balangan

2) Antar Propinsi Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Thaun 2006, maka penyelesaian Batas Daerah Antar Provinsi ádalah kewenanganTim PBD Pusat, walaupun pihak Tim PBD Kalimantan Selatan bersama Tim Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sudah menyampaikan permohonan secara resmi kepada Pemerintah Pusat, namun hinggá saat ini Tim PBD Pusat belum mengambil langkah-langkah konkrit atas penyelesaian batas antar provinsi.

5) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2005-2009 A. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya 1) Berbagai jenis bencana alam dan bencana sosial yang sangat tinggi frekuensi kejadiannya dan menimbulkan dampak kerusakan diantaranya: a. Banjir dan gelombang pasang laut b. Tanah longsor dan abrasi pantai c. Angin Puting beliung d. Kebakaran pemukimanm, hutan dan lahan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

417


2) Penanggulangan bencana ditangani secara berjenjang oleh Satlak PB Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana yang berskala lokal, sedangkan bencana yang berskala besar akan dibantu penanganannya oleh Satkorlak PB Prov. Kalsel. Selanjutnya apabila bencana tersebut berskala nasional maka akan dilaporkan dan sekaligus meminta bantuan tanggap darurat atau rehabilitasi rekonstruksi. 3) Bencana yang berkala provinsi, akan diberikan bantuan tambahan oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Satkorlak PB Prov. Kalsel dengan beban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendukung Satlak PB Kabupaten/kota yang terkena bencana dengan prioritas sasaran bantuan langsung kepada korban bencana berupa : - rumah rusak total/berat

Rp. 5.000.000,-

- rumah rusak sedang

Rp. 4.000.000,-

- rumah rusak ringan

Rp. 2.500.000,-

B. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten /Kota) Tahun 20052009. 1) Setiap kejadian bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi akan ditinjau lapangan oleh Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota untuk mendata kerusakan dan menganalisa kebutuhan bantuan tanggap daraurat atau rehabilitasi rekonstruksi. 2) Indikator penilaian untuk menentukan status dan tingkatan bencana tingkat nasional, provinsi atau kabupaten terdiri dari : jumlah korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan prasarana sarana, luas cakupan bencana dan ganggungan kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah. 3) Selama tahun 2005 - 2009 status bencana di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam status lokal/ kabupaten.

C. Sumber dan Jumlah Anggaran Tahun 2005-2009 DPA pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2005 = termasuk anggaran keseluruhan SKPD Rp.723.150.000,Tahun 2006 = termasuk anggaran keseluruhan SKPD Rp.1.553.249.000,Tahun 2007 = termasuk anggaran keseluruhan SKPD Rp. 4.632.609.600,Tahun 2008 = Rp.3.000.000.000Tahun 2009 = Rp.655.000.000,-

D. Antipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 2005-2009 1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana antar sesama anggota Satkorlak PB Provinsi maupun antar Satlak PB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

418


Rapat Koordinasi akan diintensifikan pada saat menjelang dan saat kejadian bencana terjadi. 2) Menggalang kemitraaan dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam turut serta dan kepeduliaannya mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan azas kemanusiaan dan gotong royong. 3) Melaksanakan pemetaan daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada instansi pemerintah sebagai bahan kebijakan dan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi bencana. 4) Melaksanakan berbagai pelatihan bagi Satgas Penanggulangan Bencana baik dilaksanakan oleh Satkorlak PB maupun Satlak PB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. 5) Menyediakan berbagai peralatan perlengkapan operasional bagi petugas dalam rangka mengantisipasi dan menangani kebencanaan. 6) Sosialisasi peraturan perundangan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pemaduan dan penyelarasan program dan kegiatan serta pemahaman filosofi kebencanaan. 7) Menyebarluaskan informasi peringatan dini tentang perkembangan iklim dan cuaca yang ekstrim yang berpotensi menyebabkan serangkaian kejadian bencana alam. 8) Melaksanakan gladi lapangan penanganan kedaruratan kebencanaan dengan memadukan keterkaitan penangan pada saat kejadian bencana terjadi.

E. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi. 1) Ancaman bencana sosial yang sangat rentan terjadi di Kalimantan Selatan khususnya pada musim kemarau adalah kebakaran pemukiman penduduk dan gedung pertokoan perkantoran. Berdasarkan penyelidikan, dugaan kuat lebih 60 persen penyebabkan kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. 2) Bencana kebakaran lahan dan hutan sering terjadi pada kawasan perkebunan, pertanian padi dan tanaman gambut. Akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut menyebabkan kabut asap tebal yang berdampak menghambat kelancaran lalu lintas, membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. 3) Seluruh Kabupaten di Kalimantan Selatan sangat potensial diancam banjir setiap tahun, pada umumnya diakibatkan meluapnya air sungai yang datang daerah Pegunungan Meratus. Pinggiran Kota Banjarmasin hanya dilanda pasang air laut/rob yang dalam pada saat bulan purnama, sedangkan Kota Banjarbaru hanya kawasan pemukiman topografinya cekung yang terendam air hujan.


419


4) Ancaman badai angin kencang menunjukan peningkatan frekeunsi kejadian, sasarannya melanda daerah dataran rendah yang terbuka dan tepi laut. 5) Abrasi pantai dan instrusi air laut cukup mengancam daerah pesisir muara Sungai Barito, beberapa titik pantai di bagian selatan terutama di Kecamatan Takisung, Penyipatan, Jorong, Kintap, Satui, Angsana, Kusan Hilir dan Kelumpang.

6) PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2005-2009 A. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terjadi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum berupa konflik yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya.

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 1) Jumlah Pegawai 69 orang yang terdiri dari : a. Pejabat Struktural 13 orang,Staf Sekretariat 8 orang b. Anggota Satpol PP (PNS) 41 orang dan PTT 7 orang 2) Kualifikasi Pendidikan : a. Sarjana (S1) : 11 orang b. Sarjana Muda : 1 orang c. SLTA : 56 orang dan SLTP : 1 orang. 3) Pangkat dan Golongan : a. Golongan IV : 5 orang b. Golongan III : 15 orang c. Golongan II : 42 orang.

(Catatan : PTT = 7 orang ).

D. Sumber Dan Jumlah Anggaran Sumber dari APBD Prov. Kalsel. Tahun 2005 = Rp.200.000.000,Tahun 2006 = Rp.100.000.000,Tahun 2007 = Rp.600.000.000,Tahun 2008= Rp.1.599.400.000,Tahun 2009= Rp. 1.110.536.000,-


420


E. Penanggulangan Dan Kendalanya. 1) Masalah kekurangan personil kendalanya antara lain adalah keterbatasan formasi pengadaan pegawai baru, sementara untuk pengangkatan personil PTT belum diperkenankan. Penanggulangannya adalah memberdayakan personil yang ada seoptimal mungkin. 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, ditanggulangi dengan pemanfaatan sarana/ fasilitas yang ada, dan untuk masalah kendaraan apabila sangat mendesak dengan cara pinjam melalui Biro Umum dan Perlengkapan. Kendala yang dihadapi antara lain kesiapan dan ketersediaan fasilitas yang ada perlu penambahan agar tercukupi. 3) Keterbatasan dan ketersediaan dana operasional ditanggulangi dengan memberikan pengertian dan motivasi yang tinggi untuk sebuah keberhasilan tugas, kendalanya tidak semua personil dapat memahami dengan keadaan yang ada. 4) Keterbatasan kapasitas personil ditanggulangi dengan

koordinasi dan belajar serta

berlatih, kendalanya antara lain adalah ketersediaan waktu. 5) Penanggulangan terjadinya gangguan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diutamakan dapat diatasi oleh Personil Satpol.PP, namun apabila dirasa tidak mampu baru meminta bantuan ke aparat Kepolisian Negara atau aparat terkait lainnya. Kendalanya untuk meminta bantuan dengan aparat keamanan lain diperlukan bantuan biaya paling tidak untuk konsumsi bahkan terkadang menuntut uang lelah, sementara dana tidak tersedia.

F. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Selama ini apabila terjadi unjuk rasa, demo atau penyampaikan aspirasi baik diminta maupun tidak diminta, secara formal pihak keamanan terutama POLRI dan pihak Intel dari aparat lain selalu membantu dan selalu dapat bekerjasama dengan baik. Khusus kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara, Gubernur dan Kapolda Kalimantan Selatan telah membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama yang telah tertuang dengan surat Nomor :119/565/PEM dan No: POL.:B/480/XII/2002 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Desember 2002 hingga sekarang masih berjalan dengan baik.


421

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents