BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1.

KERJASAMA ANTAR DAERAH Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

daerah

dapat

mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan dan memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan kerjasama dengan daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama

antar daerah didapatkan solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

guna

peningkatan

mutu

pelayanan terhadap masyarakat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain: A.

KERJASAMA KEDUNGSEPUR Kota Semarang

dengan daerah hinterland-nya, yang

meliputi

Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota

Salatiga

membentuk

dan

Purwodadi

kerjasama

antar

(Kabupaten daerah

yang

Grobogan) disebut

bersepakat

Kedungsepur.

Kerjasama ini merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 535


tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur, dan telah

diperbarui

dengan

Kesepakatan

Bersama

No.146/199.c/2011,

No.130/07/2011, No.415.4/03.3/KJS/2011, No.MOU-6/Perj-III/2011, 130/049, 130/1131/I/2011 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kedungsepur. Program kerjasama ini bertujuan

untuk menciptakan pertumbuhan

yang serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur,

serta

menjalin

hubungan

kerjasama

yang

saling

menguntungkan antar Pemerintah Daerah di wilayah Kedungsepur dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah, disamping juga dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kedungsepur. Kesepakatan kerjasama antar daerah di wilayah Kedungsepur mencakup berbagai aspek, meliputi : 1.

Pendidikan;

2.

Kesehatan;

3.

Pekerjaan umum;

4.

Perumahan rakyat;

5.

Penataan ruang;

6.

Perencanaan pembangunan;

7.

Lingkungan hidup;

8.

Pertanahan;

9.

Kependudukan dan catatan sipil;

10. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 11. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 12. Sosial; 13. Ketenagakerjaan; 14. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 15. Penanaman modal; 16. Kebudayaan; 17. Kepemudaan dan olah raga; 18. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 19. Otonomi daerah,pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 20. Ketahanan pangan; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;

536


22. Statistik; 23. Kearsipan; 24. Komunikasi dan informatika; 25. Perpustakaan; 26. Pertanian; 27. Kehutanan; 28. Energi dan sumber daya mineral; 29. Pariwisata; 30. Kelautan dan perikanan; 31. Perdagangan; 32. Industri; 33. Ketransmigrasian; 34. Bidang lain yang dianggap perlu. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama antar daerah Kedungsepur diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang strategis, pertama, dengan orientasi pada upaya-upaya untuk mengakomodir dan optimalisasi potensi wilayah Kedungsepur, sehingga pembangunannya dapat dilakukan secara sinergis, khususnya dalam skala regional Kedungsepur. Kedua, Penyelesaian sengketa antar daerah, khususnya di wilayah Kedungsepur, penanganan masalah perbatasan, air bersih, sampah, rob dan banjir, termasuk menyangkut masalah-masalah sosial seperti gepeng, dan masalah-masalah sosial lainnya. Sejak tahun 2012 Sekretariat Bersama berada di Kabupaten Kendal yang sebelumnya berada di Kota Semarang. pada tahun 2013 Kerjasama Kedungsepur memprioritaskan kerjasama di bidang pariwisata dengan mengemas paket wisata yang connect antar daerah perbatasan. B.

APEKSI (ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA) Kegiatan Kerjasama antar daerah yang lain adalah APEKSI (Asosiasi

Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota

Manado

dengan

Direktur

Esekutif

APEKSI

Pusat

sebagai

sekretarisnya. Berdasarkan Hasil Muskomwil III APEKSI tahun 2011 di Kota Bekasi, Kota Semarang secara aklamasi di pilih sebagai ketua hingga tahun 2014. Selain mengikuti kegiatan – kegiatan APEKSI yang diselenggarakan oleh Pusat, Kota Semarang selaku pengurus Komwil III APEKSI juga

537


memfasilitasi rapat - rapat persiapan (Rapat SC) untuk penyelenggaraan Raker dan Rakor. Kegiatan- kegiatan APEKSI yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain : 1.

Raker Komwil III di Bogor tanggal 17 – 19 April 2013, yang menghasilkan rekomendasi internal dan eksternal yaitu : a) Rekomendasi Internal. 1) Memfasilitasi terbentuknya forum/media Komunikasi antara APEKSI dan ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) serta

AKABSI

(Asosiasi

Pemerintah

Kabupaten

Seluruh

Indonesia) dalam penyelarasan pemahaman permasalahan di daerah. 2) Mengembangkan corporate partnership yang diarahkan untuk meningkatkan keberlangsungan organisasi melalui inovasi yang disusun berdasarkan program dan kegiatan dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta, pelayanan pelatihan dan konsultasi yang difasilitasi oleh APEKSI. 3) Menguatkan peran negosiasi APEKSI terhadap pemerintah dengan melibatkan secara aktif pengurus APEKSI di masingmasing KOMWIL. 4) Mewujudkan Tim Penasehat Hukum (advokat) profesional di bawah APEKSI untuk memberikan bantuan hukum (konsultasi ataupun pendampingan) kepada anggota yang menghadapi masalah hukum. 5) Menguatkan peran APEKSI dalam mendorong

implementasi

PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah. 6) Mengupayakan dan mendesak Kementerian Keuangan dan berkoordinasi

dengan

BPK

terkait

dengan

iuran

wajib

keanggotaan APEKSI pasca diterbitkannya Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber APBD, yang tidak memperbolehkan adanya partisipasi keanggotaan APEKSI. 7) Memperbanyak dialog sektoral untuk melakukan pembahasan secara mendalam mengenai berbagai isu aktual yang berdampak pada daerah seperti kenaikan harga BBM, pengembangan pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pariwisata,

UMK,

inflasi,

pengangguran,

kemiskinan,

kerawanan sosial.

538

dan


b) Rekomendasi Eksternal (Rekomendasi untuk Rakernas APEKSI 2013) 1) Mendorong percepatan pembahasan: (i) revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (ii) revisi UU No. 33 Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintahan Daerah dan Pemerintah; (iii) Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN); serta (iv) peraturan per-UU-an lainnya yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah, selanjutnya hasil

pembahasan

tersebut

dijadikan

bahan

pembahasan dengan Pemerintah. 2) Melakukan dan mengusulkan evaluasi dan revisi Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber APBD jo Permendagri No. 39 Tahun 2012, khususnya mengenai hibah kepada organisasi-organisasi yang membantu tugas-tugas pemerintahan daerah, seperti: KONI, Pramuka, PKK, PMI, Dharma Wanita, RT/RW, serta Badan Pengelola Kerjasama Antar Kota/APEKSI, dan LPMK. 3) Mendorong terbentuknya forum komunikasi antara APEKSI dengan ADEKSI dalam bentuk lokakarya/seminar/simposium guna

menyelesaikan

persoalan-persoalan

aktual

yang

berkembang. 4) Mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q. Kemendagri agar bantuan hibah dan bansos dianggarkan pada belanja langsung sehingga tidak ada persepsi belanja aparatur lebih besar dari belanja publik. 5) Mendorong percepatan revisi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah,

termasuk

perubahan

nomenklatur SKPD sesuai perubahan Kementerian. 6) Melakukan pembahasan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Air bersih, persampahan, Transportasi, Batas wilayah/laut

yang

berdekatan/berbatasan

dengan

pemerintah kota dan/atau kabupaten. 7) Melakukan pembahasan penguatan Millennium Development Goals (MDGs) dari tingkat daerah sampai nasional. 8) Merekomendasikan beberapa hal spesifik persoalan daerah sebagai berikut: a. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q. Kemendagri dan Kementerian terkait agar membuat road map yang

539


jelas terhadap kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan secara bertahap. b. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR 1)

Mengusulkan

kepada

pemerintah

pusat

c.q

Kemendagri agar segera menetapkan peraturan perUU-an tentang pola karier dan kesejahteraan PNS yang jelas sesuai dengan kompetensi PNS. 2)

Mengusulkan dan mendorong kepada pemerintah pusat

c.q.

Kemendagri

menerbitkan

peraturan

untuk

mempercepat

per-UU-an

mengenai:

(i)

penambahan batas usia pensiun PNS; (ii) remunerasi; dan (iii) uang pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji yang diterima terakhir. Keterangan: kejelasan tentang batas usia pensiun diperlukan untuk menyamakan

perbedaan

penerapan

disetiap

daerah. 3)

Mendorong

percepatan

remunerasi

di

jajaran

Kementerian Dalam Negeri khususnya Pemerintah Daerah yang merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat c. KEUANGAN DAERAH 1)

Mengusulkan

kepada

mengevaluasi

pemerintah

kebijakan

pusat

tentang

untuk

dana-dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk dijadikan dana perimbangan (DAU/DAK) sehingga terintegrasi ke dalam APBD agar daerah lebih leluasa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan pemerintahan. 2)

Mendesak

kepada

Kemendagri

untuk

mensinkronikasikan pelaksanaan regulasi DAK bidang Pendidikan

antara

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan LKPP. 3)

Mengusulkan

kepada

pemerintah

pusat

untuk

mempercepat perhitungan dan pendistribusian dana bagi hasil pajak, bukan pajak dan bantuan lainnya baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi kepada pemerintah kota/kabupaten paling lambat

540


pada awal triwulan. 4)

Mengusulkan

kepada

mempercepat anggaran

pemerintah

penetapan

dari

dan

pusat

informasi

pemerintah

pusat

agar alokasi

dan/atau

pemerintah provinsi paling lambat Bulan November tahun berjalan dan dipublikasikan secara luas untuk menghindari praktek percaloan. d. PEMERINTAHAN UMUM 1)

Mendesak

kepada

pemerintah

pusat

untuk

menetapkan kebijakan yang berimplikasi luas secara cepat dan tepat dan tidak berlarut-larut, seperti kebijakan kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok dan pangan. 2)

Mendesak kepada pemerintah pusat agar rencana pemberian (BLMS)

Bantuan

hendaknya

Langsung ditinjau

Masyarakat

kembali

Miskin

dan

lebih

diarahkan kepada subsidi transportasi guna menekan biaya transportasi dan/atau diarahkan untuk bidangbidang

yang

langsung

bersentuhan

dengan

masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. 3)

Mendorong pemerintah pusat agar mengintegrasikan bentuk-bentuk

pelaporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah hanya menjadi 2 (dua) jenis saja, yaitu: (i) Laporan Keuangan; dan (ii) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4)

Melakukan evaluasi terhadap PP No. 24 Tahun 2004 (jo. PP perubahannya: PP No. 37 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2006, PP No. 21 Tahun 2007) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

5)

Mendesak

kepada

kewenangan

pemerintah

pusat

agar

diskresi Kepala Daerah dimasukkan

dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan RUU Administrasi Pemerintahan,

sehingga

Kepala

Daerah

dalam

pengambilan keputusan tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana, tetapi merupakan kebijakan (policy) Pejabat Tata Usaha Negara (asas vrijbestuur).

541


6)

Mendesak pemerintah pusat untuk lebih berkoordinasi antar Kementerian sehingga tidak ada regulasi yang saling bertentangan dalam mengatur daerah, seperti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (jo. Perubahnnya Permendagri No. 21 Tahun 2011) tentang Pedoman

Pengelolaan

mempersulit

daerah

Keuangan dalam

Daerah

yang

mengimplementasi-

kannya. 7)

Mendesak kepada Kemendagri untuk mengevaluasi kembali

terhadap

memberatkan

produk-produk

daerah,

seperti

hukum

yang

pelaksanaan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8)

Mendorong kepada Kemendagri agar menerbitkan pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP),

khususnya

terhadap

dokumen

keuangan

daerah guna mengurangi sengketa informasi akibat tafsir yang berbeda di masing-masing daerah. e. KEWENANGAN 1)

Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera memperluas pemberian kewenangan kepada daerah pada

urusan

pertanahan,

yaitu

sub

urusan

pendaftaran tanah. Keterangan: penguatan peran pemerintah daerah

diperlukan dalam pelaksanaan

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. 2)

Mengusulkan

kepada

pemerintah

pusat

agar

meninjau ulang UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3)

Mengusulkan

kepada

pemerintah

pusat

agar

menerbitkan regulasi yang memperjelas kewenangan urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Provinsi

dengan Pemerintah Kota/Kabupaten. f.

TATA RUANG 1)

Mendorong pemerintah pusat agar meninjau kembali peraturan per-UU-an mengenai tata ruang (Perpres

542


No. 54 Tahun 2008) karena memberatkan daerah dengan tipologi wilayah yang berbeda-beda dan berimplikasi sebagai pelanggaran pidana dengan memperhatikan perencanaan bottom up. 2)

Mendorong pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah agar mengimplementasikan kerjasama terkait tata ruang wilayah dan transportasi.

3)

Mendorong pemerintah pusat dan/atau daerah untuk mengembangkan rencana infrastruktur daerah.

g. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH Mendorong

pemerintah

pusat

agar

membentuk

PP

mengenai keberadaan FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah)

di

tingkat

Kabu-paten/Kota

dan

FORKOPIMKA (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) di tingkat Kecamatan. 2.

Rakernas Apeksi di Palangkaraya tanggal 06 – 08 Mei 2013, hasil dari Rakernas adalah menetapkan Kota Dumai Sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI tahun 2014 selain itu juga menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu: a) PEMERINTAHAN 1. Mengharapkan

kepada

pemerintah

untuk

menetapkan

kebijakan yang berimplikasi luas secara cepat , tepat dan tidak berlarut-larut. Seperti kebijakan kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok dan pangan 2. Mengharapkan kepada pemerintah agar

meninjau kembali

rencana pemberian Bantuan iuMasyarakat Miskin (BLMS) dengan lebih diarahkan untuk bidang-bidang yang langsung bersentuhan

dengan

masyarakat,

seperti

:

transportasi,

pendidikan dan kesehatan. 3. Mendorong pemerintah agar mengintegrasikan bentuk-bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya menjadi 2 (dua) jenis saja, yaitu: (i) Laporan Keuangan; dan (ii) Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Mendorong pemerintah segera melakukan pembahasan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

543


5. Mendorong

pemerintah

segera

melengkapi

peraturan

perundang-undangan terkait Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat satu tahun setelah disahkan. 6. Mendorong Pemerintah untuk melibatkan Apeksi dalam proses penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan dari UU Pemerintahan Daerah dan UU Aparatur Sipil Negara 7. Mengharapkan kepada Kemendagri untuk mengevaluasi kembali terhadap produk-produk hukum yang memberatkan daerah, seperti pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Mendorong kepada Kemendagri agar menerbitkan pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya terhadap dokumen keuangan daerah guna mengurangi sengketa informasi akibat tafsir yang berbeda di masingmasing daerah 9. Mengusulkan

kepada

pemerintah

kewenangan kepada pemerintah

agar

memperluas

daerah pada urusan

pertanahan, untuk penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah termasuk diintegrasikan dengan tata guna tanah atau tata ruang 10. Pemerintah segera mengeluarkan keputusan bersama antara Kapolri, Kejaksaan dan Mendagri mengenai Surat MENPAN No. 148/MENPAN/5/2003 Tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat b) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR Mendorong

Pemerintah

segera

melakukan

percepatan

remunerasi yang dianggarkan dari APBN di jajaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Pemerintah Daerah yang merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. c) KEUANGAN DAERAH 1) Penegasan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

daerah

dalam peraturan perundang-undangan terutama penegasan prinsip “money follows functions” yaitu perlunya menjamin ketersediaan sumber daya untuk mendanai urusan/fungsi yang

544


telah didesentralisasikan. 2) Mengusulkan kebijakan

kepada

tentang

pemerintah

dana-dana

untuk

mengevaluasi

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan untuk dijadikan dana perimbangan (DAU/DAK) sehingga terintegrasi ke dalam APBD agar daerah lebih leluasa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan pemerintahan. 3) Merekomendasikan

perubahan

formulasi

DAU

dan

mengeluarkan beban gaji dari alokasi DAU kota/kabupaten agar belanja gaji pegawai diambil dari APBN. Jika reformulasi diberlakukan maka diusulkan ada kebijakan antara selama 5 tahun. 4) Mendorong pemerintah meningkatkan transfer dana alokasi khusus (DAK) dan menghapus kewajiban daerah untuk meyediakan dana pendamping. 5) Merekomandasikan dana sertifikasi guru dibayarkan oleh pemerintah pusat langsung ke guru dan tidak masuk dalam struktur APBD. 6) Mendorong

pemerintah

untuk

mengalokasikan

dana

perimbangan berdasarkan kerangka pembiayaan jangka menengah (multi years) untuk memudahkan perencanaan anggaran di daerah. 7) Mendorong pemerintah untuk melakukan reformulasi dana perimbangan

(perhitungan

menciptakan

insentif

hingga

kepada

alokasi)

untuk

pemerintah

lebih

daerah

,

menciptakan efisiensi dan peningkatan pelayanan publik. 8) Mengusulkan

kepada

pemerintah

untuk

mempercepat

perhitungan dan pendistribusian dana bagi hasil pajak, bukan pajak dan bantuan lainnya baik dari pemerintah maupun pemerintah

provinsi

kepada

pemerintah

kota/kabupaten

paling lambat pada awal triwulan. 9) Mengusulkan

kepada

pemerintah

agar

mempercepat

penetapan dan informasi alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi paling lambat Bulan September tahun berjalan dan dipublikasikan secara luas untuk menghindari praktek percaloan. 10) Mendorong pemerintah meningkatkan transfer DAK Kesehatan

545


dan kualitas penyaluran DAK dari pusat ke daerah. 11) Agar Kementrian Keuangan dan pihak terkait, mempermudah syarat-syarat bagi Pemerintah Daerah dalam memperoleh pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 12) Agar

Kementrian

Dalam

Negeri

mempertimbangkan

pencantuman Pos Pembiayaan bagi Asosiasi Pemerintah Daerah dalam perubahan Permendagri tentang Penyusunan APBD. d) TATA RUANG 1) Mendorong pemerintah agar meninjau kembali

UU no. 26

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tentang tata ruang karena memberatkan daerah dengan tipologi wilayah yang berbeda-beda dan berimplikasi sebagai pelanggaran pidana dengan memperhatikan perencanaan bottom up. 2) Mendorong pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar mengimplementasikan kerjasama terkait tata ruang wilayah dan transportasi. 3) Mendorong

pemerintah

pusat

dan/atau

daerah

untuk

mengembangkan rencana infrastruktur daerah. 4) Mendorong pemerintah untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah Tentang Prosedur Perolehan Ijin dan Tata Cara Penggantian yang layak sesuai dengan pasal 37 ayat 8 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang e) LINGKUNGAN HIDUP 1) Agar

pemerintah

meningkatkan

transparansi

akses

dan

mekanimse pendanaan infrastruktur di bidang lingkungan 2) Pemerintah dapat memfokuskan DAK bidang lingkungan pada satu kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, agar terjadi pemerataan dalam penerimaan DAK bidang lingkungan. 3) Mendorong Pemerintah terhadap

untuk segera

melakukan sosialisasi

Aksi perubahan iklim (Adaptasi dan mitigasi) di

setiap kota pada skala nasional dan internasional. 4) Mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi area tangkapan air dan melindungi kawasan sumber air 5) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk kebijakan

pengurangan resiko

bencana dan skenario penanganan bencana di daerah 6) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan

546


kementerian terkait tindakan konservasi 3.

Indonesia City Expo (ICE) di Palangkaraya tanggal 07 - 11 Mei 2013, Pemerintah Kota Semarang didalam ICE 2013 ini menampilkan produkproduk

dari

UKM

binaan

Pemerintah

Kota

Semarang

(batik

semarangan, kerajinan tas, serta produk olahan khas semarang) 4.

Rakor Komwil III di Jakarta Pusat tanggal 03 – 06 Desember 2013 Rakor yang dilaksanakan di Jakarta Pusat memiliki tema “Peningkatan Pelayanan Publik melalui re- Fungsi Infrastuktur” dengan 2 sub tema yaitu: 1.

“Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pasar Tradisional”, dengan hasil rumusan sebagai berikut: 1) Revitalisasi

pasar

tradisional

dilakukan

melalui

strategi

perbaikan pasar-pasar tradisional, pengelolaan dan sekaligus penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menghindari penggusuran. 2) Revitalisasi pasar tradisional ditujukan secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan pedagang melalui peningkatan sarana-prasarana bidang perdagangan, koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan secara umum ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 3) Penataan pasar tradisional dan PKL dilakukan melalui re-fungsi infrastruktur melalui recovery penataan usaha perdagangan dan UMKM, rehabilitasi lokasi pasar dan PKL, pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk relokasi PKL serta evaluasi dan monitoring. 4) Pengelolaan pasar tradisional dilakukan melalui perencanaan fisik dan non-fisik, kelembagaan dan struktur organisasi, tata kelola

tempat

usaha

dan

perijinan,

pelaksanaan

pembangunan pasar, serta pengendalian dan evaluasi. 5) Pemberdayaan peningkatan

pasar

tradisional

profesionalisme

dilakukan

pengelola,

dengan

peningkatan

kompetensi pasar dan peningkatan kualitas pembenahan sarana fisik pasar secara terpadu pada manajemen lalu lintas barang dan orang, pengendalian keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan. 6) Keuangan pasar tradisional teranggarkan dan bersumber dari APBD.

547


7) Pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional dilakukan melalui sosialisasi kebijakan dan pemberdayaan pasar tradisional, koordinasi perumusan kebijakan, pedoman pengelolaan

pemberdayaan,

supervisi

dan

konsultasi,

pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan serta pengawasan dari Kepala Daerah melalui SKPD terkait. 2. “Membangun Daerah dengan Model Zonasi (Kementerian Perumahan Rakyat)” dengan hasil rumusan sebagai berikut: 1) Penataan ruang melalui model zonasi didasarkan pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, khususnya Pasal 35 yakni “pengendalian

pemanfaatan ruang dilakukan melalui

penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. 2) Penataan tata ruang model zonasi dilakukan dengan pola penanganan

permukiman

pemeliharaan

lingkungan;

peremajaan

lingkungan;

yang (i)

di-design

perbaikan

dan

(iv)

melalui:

(i)

lingkungan;

(iii)

pembangunan

baru

terhadap lahan yang tersedia untuk dipergunakan sebagai kawasan baru terbangun. 3) Penataan tata ruang model zonasi sebagaimana diatur di dalam UU sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui peraturan zonasi yang termuat di dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). 4) Pola penanganan permukiman model zonasi di DKI Jakarta menyesuaikan dengan peraturan zonasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta melalui relokasi permukiman yang berada di kawasan dengan peruntukan non-hunian dan pembangunan lahan dengan peruntukan permukiman sesuai dengan insentitas yang ditetapkan. 5) Penataan ruang model zonasi memiliki nilai kemanfaatan yang efisien dan efektif dari sisi pengelolaan, meningkatkan nilai tambah kawasan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan. 6) Identifikasi permasalahan dalam penerapan model zonasi di DKI Jakarta, diantaranya adalah: (i) terbangunnya Kota Jakarta yang terlebih dahulu dari pada rencana yang ada; (ii) status

kepemilikan

lahan;

dan

(iii)

partisipasi

aktif-pasif

masyarakat.

548


C.

CITYNET INDONESIA DAN CITYNET ASIA PASIFIC Sesuai dengan hasil Rapat Pengurus Citynet Indonesia, Pemerintah

Kota Semarang resmi menjadi anggota Citynet Indonesia sejak tanggal 22 Desember 2008, yang pada waktu itu masih dalam naungan BKPM. Disamping

menjadi anggota Citynet Indonesia Kota semarang juga

menjadi anggota Citynet Asia Pasific yang di tandai dengan keikutsertaan dalam Kongres Yokohama yang diadakan di Yokohama, Jepang pada tanggal 1)

6 – 11 September 2009.

Citynet Indonesia Dalam tahun 2013 ini Presiden Citynet Indonesia yaitu Walikota Balikpapan telah mengagendakan beberapa kegiatan yaitu: - Laporan pertanggungjawaban tahun 2012 dan penyusunan perencanaan kegiatan tahun 2014 di Kota Balikpapan - Kegiatan Sharing Best Practice di Kota Sorong - Kegiatan Sharing Best Practice di Kota Kupang Namun

dalam

pelaksanaanya

hanya

satu

kegiatan

yang

dilaksanakan yaitu Rapat Kerja Teknis Tahun 2013 dan Sharing Best Practice

tentang

pelaksanaan

pengadaan

tanah

bagi

pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Sorong pada tanggal 23 – 25 Oktober 2013 dengan materi sebagai berikut: a) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memaparkan tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. b) Pemerintah Kota Sorong memaparkan tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Sorong. c) Pemerintah Kota Sidoarjo memaparkan tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Sidoarjo. 2)

Citynet Asia Pasifik Adapun kegiatan yang di ikuti oleh Kota Semarang adalah : - Menghadiri Kongres Citynet Asia Pasific ke 7 tahun 2013 di Kota Seoul, Korea Selatan pada tanggal 02 - 07 November 2013 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: a) Seminar

Internasional

tentang

Urban

Management

and

Development (Khususnya: perumahan/permukiman, transportasi, air bersih, penegelolaan pendidikan dan kesehatan kota) dan

549


dilanjutkan dengan kunjungan best-practices yang dilakukan di kawasan metropolitan Seoul. b) Pemilihan Presiden Citynet-Asia Pasific yang baru dengan hasil sebagai berikut: - Presiden

: Walikota Seoul

- Wakil Presiden 1

: Walikota Bangkok

- Wakil Presiden 2

: Walikota Makati

c) Pemilihan anggota Executive Committee, saat ini dari Indonesia yang menjadi anggota Excomini adalah Kota Surabaya. d) Pemilihan anggota Election Committee, dari Indonesia yang terpilih

menjadi

anggota Election

Committee

adalah

Kota

Sukabumi. D.

SISTER CITY

1.

Penjajagan Sister City Kota Semarang – Kota Den Haag (Belanda) Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penjajagan Sister City

dengan Kota Den Haag Belanda. Hal ini diawali dengan keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang di dalam acara Pasar Malam Indonesia (PMI) yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag Belanda. Pemerintah Kota Semarang didalam acara PMI tersebut mempromosikan perdagangan, pariwisata, budaya dan kuliner khas Semarang sehingga diharapkan membuka peluang kerjasama investasi dengan pelaku usaha di Kota Den Haag. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan penjajagan kerjasama Sister City dengan Kota Den Haag tentang pengelolaan kawasan kota lama. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga melakukan kunjungan ke Perusahaan air minum terbesar “Degremont” di Paris Perancis untuk menimba ilmu di bidang penyediaan air dalam rangka study komparasi untuk pengembangan air minum di Kota Semarang.

2.

Sister City Kota Semarang – Kota Brisbane (Australia) Kerjasama Kota Kembar ini telah dirintis sejak tahun 1993 antara

Pemerintah

Kota

Semarang

dengan

Pemerintah

Kota

Brisbane,

Queensland, Australia dan terus diperpanjang hingga tahun 2002. Pada tahun 2009. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Brisbane masih terus menjalin hubungan baik.

550


Pada tahun 2013 hubungan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Brisbane semakin erat hal itu di buktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Penerimaan Delegasi University of Queensland dan Griffith University pada bulan mei yang meliputi: a. Courtesy Call UQ dengan Pemerintah Kota Semarang. b. Presentasi Prof.Heidi Dahles dan Dr. Peter Wood dari Brisbane Australia tentang Penanganan kepariwisataan di Kota Semarang

2.

Jamuan Makan malam Pemerintah Kota Semarang dengan Griffith University pada bulan juni.

3.

Kunjungan Pemerintah Kota Semarang Ke Pemerintah Kota Brisbane dalam rangka perayaan 20 tahun Sister City Semarang – Brisbane dan kunjungan ke Melbourne dan Sidney. Sebagai langkah tindak lanjut pada tahun 2014 direncanakan Pemerintah Kota Semarang akan mengirim staf untuk magang di Pemerintah Kota Brisbane. Hal ini merupakan wujud nyata dari kerjasama siter city ini dan diharapakan ada transfer ilmu yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota Semarang,.

3.

Penjajagan Sister City Kota Semarang – Kota Jung-gu (Korea Selatan) Pemerintah Kota Semarang juga melakukan penjajagan Sister City

dengan Kota Jung-gu Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan. Kedua Pemerintah Kota sudah saling melakukan kunjungan kerja dan pada tanggal 13 November 2013 telah dilakukan penandatangan LoI antara kedua Kota di Kota Semarang. Adapun latar belakang penandatanganan LoI ini adalah adanya ketertarikan dari kota Jung-gu untuk menjalin kerjasama dengan kota-kota di Indonesia, hal ini kemudian di fasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Pada tahun 2014 akan dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kota Jung-gu yaitu direncanakan kedua kota akan melakukan penandatangan MoU Kerjasama Sister City di Kota Jung-gu, Korea Selatan. 4.

Rintisan Kerjasama Sister City Kota Semarang – Kota Kuala Lumpur (Malaysia) Selain kerjasama Sister City diatas Pemerintah Kota Semarang juga

melakukan rintisan kerjasama Sister City dengan Kota Kuala Lumpur Malaysia. Hal ini ditandai dengan kunjungan Walikota Semarang Ke Kuala Lumpur yang tergabung di dalam kunjungan

balasan misi Kadin Jawa

Tengah pada tanggal 10 – 12 Maret 2013. Dengan adanya rintisan Sister

551


City diharapkan dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak. Kerjasama yang dapat dikembangkan antara lain perdagangan, ekonomi, budaya, pariwisata dan pendidikan. 5.

Rintisan Kerjasama Dengan Singapura Pemerintah Singapura melalui Menteri senior Urusan Luar Negeri dan

Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 25 September 2013 yang berencana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang di Bidang Kepariwisataan. Menurut info yang berkembang, tokoh Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Semarang, hal inilah yang akan dibidik sebagai fokus kerjasama bidang pariwisata antara Singapura dengan Kota Semarang. selain bidang pariwisata, kerjasama juga akan dilakukan di bidang tata kota dan perdagangan serta industri kecil menegah (UKM). E.

KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG LAINNYA

1.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota semarang dengan Kabupaten Semarang Nomor: 415.4/05/KJS/2013 - 019.6/76 tentang Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian kontribusi air bersih oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari total debit air yang dimanfaatkan, jangka waktu 12 bulan.

2.

Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT. Angkasa Pura I (persero) tentang addendum perjanjian kerjasama pemerintah provinsi jawa tengah, pemerintah kota semarang, PT. Angkasa

Pura

I

(persero)

no.

188/2012,

no.

415.4/10,

no.

sp.42/hk.09.01/2012/du tanggal 30 maret 2012 ttg pembangunan jalan akses dari jembatan sungai siangker menuju lapangan parkir terminal baru bandar udara Internasional Ahmad Yani. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK. 3.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. Indonesia

Infrastrukture

Finance

(IIF)

tentang

penyiapan

dan

pelaksanaan pengadaan badan usaha proyek kerjasama pemerintah – swasta (KPS) sistem penyediaan air minum (SPAM) semarang Barat. Nomor: 019.6/59, Nomor: PKS.2013.PBSA-1/III/IIF tanggal 27 Maret 2013. Maksud dari perjanjian adalah berkerjasama dan menugaskan Pihak Kedua

untuk

melakukan

asistensi

dan

pendampingan

dalam

552


melaksanakan pengadaan badan usaha melalui proses pelelangan proyek.

6.2.

KERJASAMA PIHAK KETIGA Guna

optimalisasi

penyelenggaraan

pembangunan

daerah,

pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga memegang peranan penting karena dengan kerjasama tersebut pengelolaan potensi daerah yang ada dapat lebih mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset dan pelayanan publik untuk meningkatkan investasi di Kota Semarang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang undangan, yaitu: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah;

3.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan barang Daerah;

4.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

5.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota semarang 2010 – 2015;

7.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031;

8.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang. Hasil

kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan pada tahun

2013 antara lain : a.

Kerjasama Sewa Menyewa Lahan terdiri dari :

553


NO 1.

NOMOR & TANGGAL

KETERANGAN

PERJANJIAN No.644.2/8/2013



Tanggal 01 Januari 2013

Perpanjangan Sewa Menyewa Pertokoan Di Lantai I Plasa II (Dua) Simpanglima Yang Beralamat Di Jalan Kyai Haji Ahmad

Dahlan

No.2

Semarang

Oleh

PT.Metropolitan

Golden Management 

Lokasi : Luas ± 100 m² terletak di AS.OP.17-18 yang dipergunakan untuk Restoran Dim Sum.

 Jangka

waktu

sewa

5

(lima)

tahun

(29/10/2012

-

28/10/2017).  Uang sewa 5 th Rp. 1.450.000.000,- yang dibayar secara bertahap sebanyak 10 kali selama 10 bulan pada tahun pertama dgn perincian sbb:

2.

No.641/27



Tanggal 06 Febuarri 2013

-

Jan 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Feb 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Mar 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Apr 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Mei 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Juni 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Juli 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Agt 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Sep 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

-

Okt 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

Perpanjangan Sewa Menyewa Areal Parkir Milik Pemerintah Kota

Semarang

Yang

Terletak

Di

Lantai

5

Plasa

2

Simpanglima Kota Semarang Oleh Hotel Horison Semarang 

Obyek yg dikerjasamakan : Luas lahan ± 1.621 m² digunakan untuk parkir roda 4 sbg fasilitas penunjang hotel Horison Semarang Areal Parkir Lt. VII Plasa Simpang Lima seluas 920m2.



Jangka waktu 3 Tahun ( 1/1/2013 – 31/12/2015 )



Uang sewa 3 tahun Rp. 690.000.000 dg perincian:





Juni

2013 sebesar Rp. 115.000.000



Juli

2013 sebesar Rp. 115.000.000



Agust 2013 sebesar Rp. 115.000.000



Sept 2013 sebesar Rp. 115.000.000



Okt



Nop 2013 sebesar Rp. 115.000.000

2013 sebesar Rp. 115.000.000

Uang sewa disetorkan ke Kasda paling lambat tgl. 25 bulan berjalan.

3.

No.641/28



Tanggal 08 Febuari 2013

Perpanjangan Sewa Menyewa Bangunan Atau Ruangan Di Lantai IV Gedung Juang 45 Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak di Jalan Pemuda Nomor 163 Semarang Kepada PD. BPR Bank Pasar Kota Semarang



Luas lahan ± 502,25 m²



Jangka waktu 5 tahun ( 9/2/2013-8/2/2018)



Sewa lahan sebesar Rp. 200.000.000 dengan

perincian

sebagai berikut : - Tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- Tahun 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- Tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- Tahun 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- Tahun 2017 sebesar Rp. 40.000.000,

Disetorkan ke Kasda paling lambat 25 Februari tahun berjalan

4.

No.641/62 Tanggal 01 Maret 2013



Sewa Menyewa Lahan Di Jalan Tiang Bendera Dan Di Sepanjang

Jalan

Kapten

Laut

Wiratno

Kelurahan

554


NO

NOMOR & TANGGAL

KETERANGAN

PERJANJIAN Bandarharjo

Kecamatan

Semarang

Utara

Untuk

Pembangunan Prasarana Air Bersih Oleh PT. Tirto Podo Moro Jakarta. 

Lokasi : Sewa lahan seluas ±1.030 m² untuk pembangunan prasarana Air bersih sebagai berikut: - Jl. Tiang Bendera seluas ± 35 m² untuk pembangunan rumah pompa ( samping rumah pompa Kali Baru ) - Sepanjang Jl. Kapten Laut Wiratno seluas ± 995 m² untuk pemasangan instalasi jaringan pipa air bersih.



Jangka waktu 5 sewa (lima) tahun ( 01/04/2013 – 13/03/2018 )



Uang sewa selama 5 th. sebesar Rp. 245.400.000 dibayarkan setiap awal tahun berjalan dgn perincian sbb :



-

Tahun 2013 sebesar Rp. 38.200.000,-

-


-


-


-


Pembayaran Uang sewa disetorkan ke Kasda paling lambat setiap tanggal 1 Mei tahun berjalan.

5.

No.030/111



Tanggal 04 Juni 2013

Sewa Menyewa Aset Milik Pemerintah Kota Semarang Di Lingkungan

Balaikota

Untuk

Pemasangan

Jaringan

Telekomunikasi Dengan PT. Mac Sarana Djaya Jakarta. 

Lokasi : - Sebagian ruang lantai 9 Gd. Mr. Moch. Ichsan seluas ± 31.125 m2 yang

digunakan untuk penempatan

Shelter BTS dan antena luar. -

Sebagian ruangan yang berada di gedung – gedung kantor di lingkungan Balikota Semarang seluas

±

1,4306

m2

yang

digunakan

untuk

penempatan titik antena dalam. 

Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 juni 2018



Nilai sewa sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) yang dibayarkan 2 tahap

dengan perincian

sebagai berikut: -

Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 1 Juli 2013.

-

Tahap II sebesar Rp. 201.000.000,- dibayarakan paling lambat tanggal 1 Oktober 2013

6.

No.019.6/218/2013 No. 019/SEK/PGIJTG/XII/2013 Tanggal 23 Oktober 2013

 Pengelolaan Lapangan Golf Gombel Semarang dengan cara sewa oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah  Merupakan tindak lanjut dari adanya pemutusan perikatan perjanjian

antara

PT.

Damar

Djaya

Lestari

dengan

Pemerintah Kota Semarang karena PT.Damar Djaya Lestari tidak memenuhi kewajiban menyetorkan bank garansi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan membayar PBB selam 2 tahun (tahun 2012 dan tahun 2013) berserta dendanya sebesar Rp. 767.000.000,(tujuh

ratus

enam

puluh

tujuh

juta

rupiah).

Untuk

menghindari kekosongan pengelolaan, maka Pemerintah Kota Semarang mohon bantuan fasilitasi pengelolaan sementara

kepada

PGI

Jateng

sebagai

lembaga

professional uang dipandang mempunyai kemampuan

555

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents