BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1. Visi dan Misi SKPD 1.1.1. Visi Selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018” maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu : “Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018” Makna
dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas
adalah: • Otonomi Desa dimaksudkan sebagai terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi; Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan
Administrasi
Pemerintahan
Desa;
Pengembangan
Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
termasuk
sistem
penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis. • Keberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat
memiliki
kemampuan
dan
kelembagaan
untuk
berprakarsa dan berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada tingkat lokalitasnya. • Terkemuka di Indonesia di maksudkan bahwa pencapaian dari aspek otonomi desa dan keberdayaan masyarakat tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia. 1.1.2. Misi Sejalan
dengan
visi
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut :
1.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2.
Menguatkan kelembagaan lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3.
Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat;
4.
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
5.
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan
tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPDK 1.2.1. Tujuan Berdasarkan Visi Dan Misi BPMDPK maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 4. Mengembangkan pengelolaan sumber daya
alam yang efektif dan
efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin. 5. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan 1.2.2. Sasaran Untuk mencapai tujuan Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan tujuh sasaran strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2018 Sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. 2. Meningkatnya
Partisipasi
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan desa 3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa. 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan 1.3. Strategi dan Kebijakan 1.3.1. Strategi Dalam
rangka mewujudkan
Visi dan menjalankan
Misi Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan (BPMPDK) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan
yang
ditetapkan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalahmasalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir. Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, maka strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : TABEL 14. STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN No. 1.
2.
Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
3
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
Indikator Kinerja Sasaran Persentase desa berstatus swasembada
Jumlah keswadayaan gotong royong Masyarakat dalam pembangunan Desa Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya Jumlah RTM yang mengelola SDA Dan memanfaatkan TTG
Strategi Peningkatan Jumlah Desa Swasembada Melalui intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
5
Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan
1.3.2.
Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan
TABEL 15 . ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VISI : TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN YANG TERKEMUKA DI INDONESIA MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN; TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan efektivitas Meningkatnya Peningkatan Jumlah Penguatan kapasitas dan kualitas Kualitas Desa Swasembada kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan Melalui intervensi pemerintah desa pemerintahan desa dan Pemerintahan Desa Kategori pemerintahan kelurahan Desa Dan Cepat Berkembang dalam proses Kelurahan. penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik MISI 2 : MENGUATKAN KELEMBAGAAN LOKAL DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT; TUJUAN Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
SASARAN Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
STRATEGI Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
KEBIJAKAN Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
MISI 3 : MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT; TUJUAN Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
SASARAN Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
STRATEGI Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
KEBIJAKAN Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
MISI 4 : MENINGKATKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN; TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
Peningkatan Pengelolaan SDA Dan TTG untuk Pemenuhan Hak Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN. TUJUAN Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan
SASARAN Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan
STRATEGI Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
KEBIJAKAN Penguatan Diklat Pemberdayaan Masayarakat yang tersertifikasi dan terakreditasi.
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka program, sasaran dan kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi badan, dapat di lihat pada tabel 16 berikut :
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPDK PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013-2018 1.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan strategi dapat di lihat pada tabel 17. 1.2. Indikator Kinerja Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD yang menjadi Acuan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Tabel 18 Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggara-an pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyeleng-garaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.
Persentase desa berstatus swasembada
2.
Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
Jumlah keswadayaan gotong royong Masyarakat dalam pembangunan Desa
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE: 2014
2015
2016
2017
2018
24 Kab/Kota Tersedia Data Profil Desa
100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang
200 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang
300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang
400 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang
3
Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya
226 BUMDES
276 BUMDES
326 BUMDES
376 BUMDES
426 BUMDES
4.
Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
Jumlah RTM yang mengelola SDA Dan memanfaatkan TTG
2970 RTM
3820 RTM
4670 RTM
5520 RTM
6370 RTM
5
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup provinsi Sulawesi Selatan.
Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan
Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
6 Modul Tersertifikasi dan 15 Pelatihan Terstandarisasi
8 Modul Tersertifikasi dan 26 Pelatihan Terstandarisasi
10 Modul Tersertifikasi dan 37 Pelatihan Terstandarisasi
12 Modul Tersertifikasi dan 48 Pelatihan Terstandarisasi
14 Modul Tersertifikasi dan 59 Pelatihan Terstandarisasi
BAB VII PENUTUP 7.1. Pola Penyelenggaraan Sasaran strategis dalam renstra badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan desa dan Kelurahan, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BPMPDK berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan renstra BPMPDK 20132018 kedalam rencana strategis di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Renstra BPMPDK tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti. Rencana strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan strategis renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 diperlukan organisasi pelaksana, yang disajikan pada tabel berikut Tabel 19. Organisasi Pelaksana Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 10
Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2013-2018 No.
Pejabat Pelaksana
Kedudukan
1
Kepala Badan PMPDK
Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2
Sekretaris
Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3
Para Kepala Bidang dan Kepala Unit Penanggung Jawab Pelaksana dan Pelaksana Teknis Badan di Lingkup Pengendali Kegiatan BPMPDK
7.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 akan berakhir pada tahun 2018.
Dengan
pertimbangan
(1).
menjaga
kesinambungan
perencanaan
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan (2). menghindari kekosongan rencana pembangunan BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 karena belum adanya Renstra BPMPDK Tahun 2019-2024 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2019, maka Rencana Kerja (Renja) BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2018 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2019. BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada saat tahapan pembangunan RPJMD ke-2 (Tahun 2013-2018) berdasarkan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan renja BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Makassar,
November 2013
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 11
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ir. H. MUHAMMAD KASIM ALWI, MP Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19560429 198403 1 006
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 12
