BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. pembahasan dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang upaya Pengadilan

57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian dan pembahasan dilaporkan secara bersamaan dengan alasan agar lebih efektif dan efisien dalam melaporkannya serta lebih mudah dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, kendalakendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, serta hasil mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : A. Deskripsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan Negeri Kelas IA yang beralamat di Jalan Kapas Nomor 10, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kode pos 55166, dengan No telp. 0274-586563, website di http://www.pnyogyakota.go.id/, dan email [email protected]. Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki luas tanah yang seluruhnya 7.385 M2 yang merupakan tanah hak milik sendiri. Maksudnya, tanah tersebut benar-benar milik Pengadilan Negeri Yogyakarta dan sedang tidak dalam penguasaan pihak lain. Bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah bangunan gedung kantor seluas 3.610 M2, musholla seluas 60 M2, garasi permanen seluas 500 M2, dan pos jaga satpam seluas 9 M2.

57

58

Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri atas dua lantai dan beberapa ruangan yang meliputi : Gedung Lantai I, terdiri atas : 1.

Lobi sekaligus tempat tunggu pengunjung.

2.

Ruangan Kantor Wakil Sekretaris

3.

Ruangan Kantor Panitera Pengganti

4.

Ruangan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

5.

Ruangan Kantor Kepaniteraan Pidana

6.

Ruangan Kantor Kepaniteraan Perdata

7.

Ruangan Kantor Wakil Panitera

8.

Ruangan Kantor Sub Bagian Umum

9.

Ruang Perpustakaan

10. Ruang Gudang Penyimpanan Barang Bukti 11. Ruangan Kantor Jaksa 12. Ruangan Kantor Pengacara dan Posbakum 13. Ruang Sidang 6 ruangan 14. Ruang Sidang Utama (Aula) 1 ruangan 15. Ruang Tahanan Sementara, 2 ruangan 16. Gudang, 2 ruangan 17. Kamar Mandi, 5 unit ruangan

59

Sedangkan Gedung Lantai II, terdiri atas : 1.

Ruangan Kantor Ketua

2.

Ruangan Kantor Wakil Ketua

3.

Ruangan Kantor Hakim, 5 ruangan

4.

Ruangan Kantor Hakim Ad Hoc Tipikor, 1 ruangan

5.

Ruangan Mediasi

6.

Ruangan Kantor Panitera/Sekretaris

7.

Ruangan Kantor Kepaniteraan Hukum

8.

Ruangan Kantor Sub Bagian Keuangan

9.

Ruangan Kantor Sub Bagian Kepegawaian

10. Ruangan Kantor Jurusita 11. Ruang Arsip Berkas Perkara Perdata 12. Ruang Arsip Berkas Perkara Pidana 13. Gudang 14. Kamar mandi, 2 unit ruangan. Keterangan lebih lanjut mengenai Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai berdiri seiring dengan berdirinya Kota Yogyakarta pada tahun 1755. Sebelum bernama Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada jaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikenal dengan nama Landsgerech,

60

berkantor di Jalan Pangurakan yang juga dikenal dengan nama Jalan Trikora, dimana tanah dan gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah milik Kraton Yogyakarta. Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dengan tahun 1965 wilayah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta (sekarang Kota Yogyakarta) dan empat (4) kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka tempattempat sidang di luar Pengadilan (Zitting Plaats) di empat daerah Kabupaten tersebut yaitu Wonosari, Sleman, Kulon Progo dan Bantul dalam perkara Pidana singkat dan rol/pelanggaran lalulintas. Sedangkan untuk perkara-perkara Gugatan/Permohonan tetap disidangkan di gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Pangurakan atau dikenal dengan Jalan Trikora Yogyakarta. Kemudian dengan dibangunnya gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta pada tahun 1961 maka kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menempati gedung tersebut sampai dengan sekarang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka dibentuklah wilayah-wialayah hukum yang meliputi Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 1965 kemudian dususul

61

dengan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates di Kabupaten Kulon Progo, dan Pengadilan Negeri Bantul di Kabupaten Bantul, dimana wilayah hukumnya adalah meliputi daerah administratif pada tiap kabupaten tersebut. Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri di empat wilayah kabupaten tersebut maka sejak itulah wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya terbatas di wilayah Kotamadya/Kota Yogyakarta yang hanya bisa menangani perkara-perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta (wilayah Kotamadya/Kota Yogyakarta).

62

Berikut ini daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta : Tabel 2. Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nama

Periode Jabatan Gandra Subrata Tahun Salatun Tahun R. Sugiman Tahun 1958-1963 Dr. Rh. Santoso Pudjo Soebroto, S.H Tahun 1963-1964 Soeroto, S.H Tahun 1964-1966 Prof. Dr. Rm. Soedikno Mertokoesoemo, S.H Tahun 1966-1970 Soedijono, S.H Tahun 1970-1976 Soenarjo, S.H Tahun 1976-1981 Sof Laroza, S.H Tahun 1981-1983 Ohim Padmadisastra, S.H Tahun 1983-1987 Sakir Ardiwinata, S.H Tahun 1987-1988 Sp. Soenarto, S.H Tahun 1988-1991 Soetrisno, S.H Tahun 1991-1993 R. Soengkono, S.H Tahun 1993-1996 Moh. Zubaedi, S.H Tahun 1996-1998 Ny. Sri Budiastuti Soenandar, S.H Tahun 1998-2000 I Made Sudharma, S.H Tahun 2000-2001 A. Rusdi As’ad, S.H Tahun 2001-2002 Ny. Soemilah, S.H Tahun 2002-2003 Ny. Hj. Endang Sri Murwati, S.H Tahun 2003-2004 Ny. Susilowati, S.H. Cn Tahun 2004 Widodo, S.H Tahun 2004-2007 H.Saltiar Kisam, S.H. Tahun 2007-2008 Komari, S.H, M. Hum Tahun 2009-2010 H.Mohammad Lutfi, S.H Tahun 2010 Muhammad Nurzaman, S.H. Tahun 2013 Agung Wibowo, S.H.M.Hum Tahun 2013sekarang Sumber : http://pn_yogyakota.go.id., diakses tanggal 19 Agustus 2013

63

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Tabel 3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta No.

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

1

Kecamatan Mantrijeron

Kalurahan Suryodiningratan, Kalurahan Mantrijeron, dan Kalurahan Gedongkiwo

2

Kecamatan Kraton

Kalurahan Patehan, Kalurahan Panembahan, dan Kalurahan Kadipaten

3

Kecamatan Mergangsan

Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Keparakan, dan Kalurahan Wirogunan

4

Kecamatan Umbulharjo

Kalurahan Giwangan, Sorosutan, Kalurahan Kalurahan Warungboto, Tahunan, Kalurahan Muja Kalurahan Semaki

5

Kecamatan Kotagede

Kalurahan Prenggan, Kalurahan Purbayan, dan Kalurahan Rejowinangun

6

Kecamatan Gondokusuman

Kalurahan Kotabaru, Kalurahan Baciro, Kalurahan Demangan, Kalurahan Terban, dan Kalurahan Klitren

7

Kecamatan Danurejan

Kalurahan Bausasran, Panggung

8

Kecamatan Pakualaman

Kalurahan Purwokinanthi Kalurahan Gunungketur

9

Kecamatan Gondomanan

Kalurahan Prawirodirjan dan Kalurahan Ngupasan

10

Kecamatan Ngampilan

Kalurahan Notoprajan dan Kalurahan Ngampilan

11

Kecamatan Wirobrajan

Kalurahan Patangpuluhan, Kalurahan Wirobrajan, dan Kalurahan Pakuncen

Kalurahan Pandeyan, Kalurahan Muju, dan

Suryatmajan, Kalurahan dan Kalurahan Tegal

dan

64

12

Kecamatan Gedongtengen

Kalurahan Sosromenduran dan Kalurahan Pringgokusuman

13

Kecamatan Jetis

Kalurahan Gowongan, Kalurahan Bumijo, dan Kalurahan Cokrodiningratan

14

Kecamatan Tegalrejo

Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Bener, Kalurahan Kricak, dan Kalurahan Karangwaru

Sumber Data : http://pn_yogyakota.go.id., diakses pada tanggal 20 Agustus 2013 3.

Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan Negeri yang menangani perkara baik perkara pidana maupun perdata, yang mencakup yurisdiksi atau wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta di Kota Yogyakarta (dalam penelitian ini pembahasan dikhususkan pada perkara perdata). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945

pasca

Amandemen).

Kekuasaan

kehakiman

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan

65

tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya) seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. 4.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni sebagai berikut : a. Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” b. Misi: 1) “Menjaga Kemandirian Lembaga Peradilan” 2) “Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan” 3) “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan” 4) “Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan”

66

`Sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta : a. Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta : “Memberikan Keadilan Menurut Hukum, Moral, dan Sosial Berdasarkan Pancasila sebagai Perwujudan Negara Hukum Republik Indonesia yang Demokratis”. b. Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta : 1) “Mengadili,

yaitu

menerima,

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara” 2) “Melayani publik secara efisien, akurat, egaliter, dan transparan” 5.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Tabel 4. Pejabat Fungsional di Pengadilan Negeri Yogyakarta No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama Agung Wibowo, S.H.,M.H Moch. Mawardi, S.H.,M.H Bambang Purwoprasetyo, S.H. Muhammad Kadarisman,S.H. Priyo Utomo, S.H. Susanto Isnu Wahyudi, S.H. Tony Pribadi, S.H.,M.H. Bahtra Yeany Warita, S.H. Risti Indrijani, S.H. Tinuk Kushartati, S.H. Arini, S.H. Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. Sri Mumpuni, S.H. Donna H. Simamora, S.H. Alexander Sampewai P, S.H.,M.H Sri Purnamawati, S.H. Sutedjo, S.H. Sri Widiyastuti, S.H.,Kn Joni, S.H.,M.A. Siswanti, S.H.,M.Hum Ester Megaria, S.H.,M.Hum Setyawati Yun Irianti, S.H.,M.Hum Ikhwan Hendrato, S.H.,M.Hum

Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Wakil Ketua PN Yogyakarta Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim

67

Sumber Data : Nama-nama Pejabat Fungsional di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diolah pada tanggal 20 Agustus 2013

Tabel 5. Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Yogyakarta No Nama Jabatan 1 Sugeng Wahyudi, S.H.,M.H. Panitera/ Sekretaris 2 Siswadi, S,H.,M.H.Li Wakil Panitera 3 Adita Nurbaningrum Wakil Sekretaris 4 Sri Astuti Panitera Muda Pidana 5 Drs. H. Sulardjo, S.H. Panitera Muda Perdata 6 Hj. Iman Listyawati, S.H. Panitera Muda Hukum 7 Rani Murni Widyastuti, S.H. Panitera Muda PHI 8 Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Muda Tipikor 9 Sri Endang Mulyani,S.H. KasubBag Kepegawaian 10 Wiratno,S.H. KasubBag Keuangan 11 Sutarja,S.H. KasubBag Umum Sumber Data : Nama-nama Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diolah pada tanggal 20 Agustus 2013 6.

Nama-nama Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak semua hakim merupakan mediator, oleh karenanya nama-nama hakim mendiator di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Tony Pribadi, S.H.,M.H. Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. Setyaningsih Wijaya, S.H. Sri Purnamawati, S.H. Walfred Pardamean, S.H. Bahtra Yenni Warita, S.H. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan mendorong lahirnya mediator-mediator yang profesional. Hal ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada asanya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator

68

yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Dengan demikian, semakin jelas bahwa untuk menjadi seorang mediator, hakim harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembagalembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selain memiliki sejumlah hakim mediator, di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga terdapat beberapa mediator non-hakim yang telah bersertifikat, diantaranya : a. b. c. d. e.

Andreas Budisusetya, S.E.,M.H. Albertus Drepane Soge, S.H. Yohanes Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H. Naya Amin Zaini, S.H.,M.H. Syafi’i, S.Hi. Seseorang yang dapat menjadi mediator nonhakim ialah seorang yang

telah memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mereka dapat menjadi seorang mediator dengan mengajukan

permohonan

kepada

Ketua

Pengadilan

agar

namanya

ditempatkan dalam daftar mediator oleh pengadilan dengan melampirkan identitas diri (Curriculum Vitae) beserta sertifikat mediator yang telah dimiliki. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.

69

Seorang mediator memiliki berbagai tugas dan kewenangan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantaranya yaitu : a.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati

b.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi

c.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus

d.

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

7.

Prosedur dan prasyarat pengajuan gugatan perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berikut ini prosedur dan prasyarat pengajuan gugatan perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta : a.

Pendaftaran suatu gugatan dilakukan di meja pertama/loket pertama di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta

b.

Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurangkurangnya sebagai berikut : 1) Surat gugatan 2) Surat kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya (apabila Penggugat menguasakan kepada kuasa hukum) dan telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta

70

3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dari kuasa hukum yang bersangkutan c.

Salinan dokumen atau surat tertentu yang dibuat di luar negeri harus disyahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut (melampirkan pula terjemahan dari dokumen yang dimaksud dalam Bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi yang disumpah)

d.

Surat gugatan diajukan sebanyak pihak dalam perkara (Tergugat dan/atau Turut Tergugat), ditambah 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi Majelis Hakim, dan 1 (satu) asli Surat Gugatan dilekatkan pada berkas perkara (arsip)

e.

Dokumen (surat-surat) yang berupa fotokopi yang diajukan di muka persidangan harus diberi/dibubuhi materai cukup (bea materai) dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan

f.

Kepada Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai panjar biaya perkara dan disetorkan penuh melalui bank yang ditunjuk dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang tersedia pada hari yang sama denga hari gugatan tersebut didaftarkan

g.

Petugas akan membubuhkan cap/stamp “LUNAS” pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) setelah Penggugat dapat menunjukkan bukti setor dari pihak bank

h.

SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) diberikan dalam rangkap tiga: 1) Lembar pertama untuk Penggugat 2) Lembar kedua untuk kasir

71

3) Lembar ketiga terlampir di dalam berkas perkara i.

Selanjutnya Penggugat akan memperoleh “Nomor Register Perkara”

j.

Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi

k.

Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara

l.

Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa supaya perkara diakhiri dengan jalan mediasi dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang bersengketa.

m. Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja n.

Jika para pihak dapat menemukan titik temu dalam mediasi/kesepakatan perdamaian, maka mediator dapat menyatakan bahwa mediasi berhasil sehingga dapat dibuat sebuah akta perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka mediator wajib menyatakan mediasi secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim. Setelah

menerima

pemberitahuan

tersebut,

Hakim

melanjutkan

pemeriksaan perkara seuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan mediasi hingga sebelum pengucapan putusan. B. Identifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta

72

Sengketa yang masuk dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya sejumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut belum dibarengi oleh besarnya keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Meskipun jumlah perkara sangat tinggi, namun jumlah perkara yang dapat mencapai titik temu dalam mediasi masih sangat rendah sehingga perkara dilanjutkan melalui proses litigasi yaitu dengan proses beracara melalui sidang pengadilan, di mana dalam proses persidangan, hakim lah yang berwenang dalam memutuskan sengketa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan selalu bersifat menang kalah (winning or losing). Jenis-jenis sengketa

yang ditangani

oleh

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta cukup beragam, diantaranya ialah sengketa mengenai tanah, perumahan, persetujuan kerja, sewa menyewa, dan jual beli. Disamping itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga banyak menyelesaikan perkara tentang warisan, perceraian, harta perkawinan, gadai/hipotik, perseroan, persekutuan adat, surat berharga, pengangkutan darat/laut, asuransi, penyalahgunaan hak, melampaui batas kekuasaan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan lain sebagainya. Dari keseluruhan jenis sengketa yang ada, berikut ini penjelasan tentang tahun, jenis dan jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi (dapat tercapai titik temu antara para pihak) : Tabel 6. Jenis Sengketa yang dapat Diselesaikan melalui Mediasi dari Tahun 2009 hingga Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun

Jenis Sengketa yang dapat Mencapai titik temu

Jumlah sengketa

73

2009

1. Penguasaan tanpa hak atas tanah 2. Perbuatan melawan hukum 3. Wanprestasi 4. Penguasaan atas rumah dan tanah tanpa hak yang syah 5. Ganti kerugian 6. Perlawanan 7. Perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan ganti kerugian

1

1 1 1

1 1 1 1.

Pebuatan melawan hukum 2. Wanprestasi

2010

1 1. 2. 3. 4. 5.

2011

2

Wanprestasi Perbuatan melawan hukum Perlawanan Ganti kerugian Pembatalan peralihan hak atas tanah 6. Perceraian

1 2 2 1 1

1

2012

1. 2. 3.

Perceraian Pembagian harta Perbuatan melawan hukum

2 1 2

Sumber Data : Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diolah peneliti pada tanggal 7 Mei 2013 C. Faktor Pendukung Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

74

Setiap sengketa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu sebelum sengketa tersebut diperiksa oleh hakim. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta mempersiapkan hal-hal yang mendukung terlaksananya proses mediasi diantaranya yaitu adanya ruang mediasi dan adanya mediator-mediator yang berperan dalam proses mediasi, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim. 1.

Adanya ruang mediasi Salah satu hal yang mendukung pelaksanaan mediasi ialah adanya ruang mediasi. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah disediakan sebuah ruangan yang cukup luas dan nyaman untuk melaksanakan mediasi. Ruang mediasi tersebut kurang lebih berukuran 6 x 6 m atau luasnya sekitar 36 m2, yang didalamnya terdapat satu (1) meja untuk mediasi, 8 kursi untuk mediasi, sebuah pendingin/penyejuk ruangan (AC), sebuah kipas angin, sebuah almari dan satu meja kecil beserta laci. Meskipun mediasi sesungguhnya dapat dilakukan di luar pengadilan, namun pada prakteknya para pihak lebih memilih untuk melaksanakan mediasi di dalam ruang mediasi yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Salah satu pertimbangannya ialah karena penyelenggaraan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak dikenakan biaya.

2.

Adanya mediator-mediator di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat enam (6) orang hakim mediator profesional dan lima (5) mediator non-hakim bersertifikat di

75

mana mereka berkompeten dalam memimpin dan menengahi proses mediasi.

Dalam kaitannya dengan mediasi, mereka berperan sebagai

seorang mediator dalam suatu sengketa yang tengah dihadapi para pihak guna membantu mencapai kesepakatan atau titik temu antara pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki daftar nama-nama mediator baik mediator hakim maupun non-hakim yang disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka secara terbuka. Daftar mediator tersebut memuat nama-nama hakim (6 hakim) yang telah memiliki sertifikat mediator serta lima (5) mediator non-hakim bersertifikat yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mediasi. Nama-nama mediator hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu : a. b. c. d. e. f.

Tony Pribadi, S.H.,M.H. Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. Setyaningsih Wijaya, S.H. Sri Purnamawati, S.H. Walfred Pardamean, S.H. Bahtra Yenni Warita, S.H. Sedangkan mediator-mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu :

a. b. c. d. e.

Andreas Budisusetya, S.E.,M.H. Albertus Drepane Soge, S.H. Yohanes Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H. Naya Amin Zaini, S.H.,M.H. Syafi’i, S.Hi.

76

Daftar nama-nama mediator tersebut telah ditempel/diletakkan di tempat yang strategis di mana para pihak dapat secara leluasa melihat, mencari tahu serta memilih mediator mana yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa. Sebagian besar para pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menggunakan jasa mediator hakim daripada mediator non-hakim. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak semua hakim merupakan mediator, karena mediator di pengadilan tersebut kurang lebih hanya terdapat enam (6) hakim mediator bersertifikat dan lima (5) mediatormediator non-hakim. Untuk memelihara kualitas mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta setiap tahun mengevaluasi daftar mediator tersebut. Syarat untuk menjadi mediator hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah harus memiliki sertifikat mediator serta memiliki berbagai pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan mediasi. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta akan menunjuk hakim-hakim yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk dicantumkan sebagai mediator hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian, penetapan sebagai hakim mediator ditentukan oleh penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Disamping hakim mediator, terdapat pula beberapa mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Agar

77

namanya terdaftar sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, syarat yang harus dipenuhi yaitu : a. Mengajukan surat permohonan agar namanya tercantum sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta b. Memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan-pelatihan mediator di lembaga-lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung c. Mencantumkan identitas diri/CV pemohon d. Melampirkan

surat

keterangan/ijazah

dari

Universitas

atau

Perguruan Tinggi tempat pemohon menuntut ilmu. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jika sertifikat telah diperiksa keabsahannya dan telah disetujui, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan dan mencantumkan nama pemohon ke dalam daftar mediator nonhakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam menjalankan fungsi mediasi, mediator diikat oleh seperangkat aturan pedoman perilaku mediator (code of conduct). Aturan perilaku tersebut diharapkan dapat menentukan tingkat pelayanan para mediator, mencegah mediator berperilaku yang menghambat terwujudnya rasa keadilan para pihak dan juga dapat

78

melindungi mediator dari sangkaan negatif. Struktur pedoman perilaku mediator ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari Mukadimah dan Batang Tubuh yang terdiri atas 4 Bab dan 14 Pasal. Pedoman perilaku mediator di pengadilan mencakup tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban mediator. Keterampilan-keterampilan mediator, antara lain yaitu mendengar aktif, empati, keterampilan berunding, keterampilan memfasilitasi perundingan, keterampilan bertanya, keterampilan membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Keterampilan dan teknik-teknik perundingan dalam mediasi, dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan mediator yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mediasi. Lembaga mediasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan mediasi antara lain Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Di wilayah Yogyakarta, terdapat salah satu lembaga pelatihan mediasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yaitu Jogja Mediation Center (JMC) yang terletak di salah satu ruang di gedung Pasca Sarjana UGM. Lembaga tersebut melakukan pelatihan-pelatihan mediasi dan mengeluarkan sertifikat bagi para mediator yang mengikuti pelatihan mediasi di lembaga tersebut. D. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi

79

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

proses penyelesaian sengketa melalui

mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan sebagai berikut : 1. Tahap Pra mediasi Pada tahap ini, di hari sidang yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008). Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan kehendak para pihak. Pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja, para pihak/kuasa hukum berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim, yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim. Jika para pihak atau kuasa hukum tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara akan menunjuk mediator dari daftar mediator hakim dengan suatu penetapan pemilihan mediator. 2. Tahap Mediasi Pada hakikatnya proses mediasi berlangsung secara rahasia, akan tetapi jika diperlukan, pihak luar dapat mengikuti proses mediasi dengan izin para pihak. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 6

80

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.” Di Pengadilan Negeri Yogyakarta proses mediasi dapat diamati atas persetujuan dari para pihak. Dalam penelitian ini, perkara yang diamati dalam mediasi ialah perkara tentang wanprestasi dan ganti kerugian, di mana pada akhirnya mediasi yang dilaksanakan gagal dan para pihak tidak dapat menemukan titik temu sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses litigasi. Proses

mediasi

berlangsung

selama

40

hari

kerja

sejak

pemilihan/penunjukkan mediator dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Penyelenggaraan mediasi dilakukan di ruang mediasi yang terdapat di gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebelum

membahas

pokok

sengketa,

hakim

mediator

memperkenalkan diri kepada para pihak terlebih dahulu kemudian meyakinkan

para

pihak

untuk

melaksanakan

mediasi.

Mediator

memberitahukan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari proses mediasi dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa secara litigasi. Mediator juga menjelaskan perannya dalam proses mediasi yang dilaksanakan serta menegaskan bahwa yang berwenang mengambil keputusan bukanlah mediator melainkan para pihak sendiri. Setelah mediator memberikan arahan kepada para pihak, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator

81

secara bergantian. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Dalam tahap mediasi ini, beberapa upaya yang ditempuh mediator diantaranya : a. Menghimbau, menyarankan serta mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, karena bagaimanapun juga perdamaian adalah solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim menyuruh/menyarankan para pihak untuk melakukan mediasi. Selanjutnya para pihak berunding untuk menentukan mediator. Jika dalam batas waktu 3 hari para pihak tidak sepakat dalam pemilihan mediator, maka Ketua Majelis Hakim akan menunjuk salah satu mediator hakim untuk memimpin jalannya mediasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak melalui suatu penetapan/penunjukkan mediator. Selanjutnya, dalam proses mediasi, Hakim mediator medorong dan memberikan nasihat kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian apabila para pihak bersedia menempuh atau tidak menempuh mediasi. Jika perkara dapat diselesaikan melalui mediasi, waktu yang diperlukan untuk

82

menyelesaikan perkara lebih singkat, cepat, tidak berlarut-larut, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal, hubungan kekeluargaan tetap terjaga, serta masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Namun apabila para pihak lebih menghendaki untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi, waktu yang diperlukan sangat lama, mengeluarkan banyak biaya, dapat timbul permusuhan, serta akibat yang lainnya. Oleh karenanya para pihak diharapkan dapat memilih jalan keluar yang terbaik dari sengketa yang mereka hadapi. Kunci utama dalam proses mediasi ialah kemauan dan kesadaran para pihak sendiri untuk melaksanakannya. Jika para pihak tidak menginginkan mediasi maka sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh pihak pengadilan tetap tidak akan merubah keadaan, karena sejak awal para pihak sudah tidak menganggap dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan mediasi. Pada umumnya, sebelum para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebenarnya mereka telah melakukan musyawarah sendiri, akan tetapi mereka tidak dapat menemui kata sepakat sehingga pada akhirnya para pihak/salah satu pihak mengajukan gugatan perkara mereka ke pengadilan. b. Melaksanakan kaukus Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi yang biasa disebut dengan

83

istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Kaukus yang dilaksanakan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan pada hari/waktu yang lain di mana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Kaukus dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Dalam proses mediasi, hakim mediator tidak selalu melaksanakan kaukus dalam setiap penyelesaian sengketa. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya kerjasama para pihak dalam proses mediasi. Para pihak susah untuk diajak bertemu dengan disertai berbagai alasan yang biasanya disebabkan oleh kesibukan para pihak. Dalam mediasi, kaukus mempunyai banyak fungsi diantaranya : 1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan pokok sengketa 3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka serta membangun empati dan kepercayaan secara individual. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemampuan mediator dalam mengetahui motivasi sekaligus membangun empati tersebut sangat penting demi kelancaran proses mediasi.

84

4) Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan

emosi

kepada

mediator

tanpa

membahayakan

kemajuan mediasi. 5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan 6) Memungkinkan

mediator

untuk

mengarahkan

para

pihak

melaksanakan perundingan yang konstruktif 7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru. 8) Serta memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian. c. Mengadakan pendekatan/hubungan personal dan kerjasaman dalam tataran dinas antara hakim mediator/pengadilan dengan instansi lain (dalam hal ini untuk menjadi narasumber) yang berkaitan dengan pokok sengketa Hubungan personal yang dimaksud ialah hubungan atau kerjasama dalam tataran dinas yang dilakukan oleh hakim mediator/pengadilan, dengan instansi lain baik instansi pemerintahan maupun swasta. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada salah satu perwakilan dari instansi lain untuk turut serta berperan sebagai narasumber dalam membantu proses mediasi agar dapat menghasilkan kesepakatan dan titik temu antara para pihak yang sedang bersengketa. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan dalam tataran dinas

85

dengan pihak-pihak tertentu misalnya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan yang lainnya. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menghubungi pihak instansi lain untuk/agar dapat hadir dalam agenda mediasi di mana sekiranya mediator memerlukan bantuan dari narasumber untuk lebih mengetahui dan menguasai tentang permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di mana telah disebutkan bahwa “atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang/lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak.” Mengikat atau tidaknya penjelasan atau penilaian ahli tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 3. Tercapainya kesepakatan dalam mediasi Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yag telah dicapai oleh para pihak. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 17 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008), kemudian kesepakatan tersebut selanjutnya dikukuhkan oleh Ketua Majelis Hakim sebagai suatu akta perdamaian yang dapat berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian

86

akan diterbitkan apabila kesepakatan perdamaian yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008, syarat-syarat kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yaitu : a. Sesuai dengan kehendak para pihak b. Tidak bertentangan dengan hukum c. Tidak merugikan pihak ketiga d. Dapat dieksekusi e. Dengan iktikad baik Syarat-syarat tersebut dibuat agar isi kesepakatan perdamaian tidak merugikan para pihak dan pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa. Hal ini juga berkaitan dengan eksekusi dari hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh karenanya, akta perdamaian dibuat dengan tujuan agar hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dapat dilaksanakan dengan baik. 4. Tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sering kali tidak dapat menemukan titik temu antara para pihak yang bersengketa. Dalam menghadapi situasi tersebut, maka mediator menyatakan

secara

tertulis

bahwa

mediasi

telah

gagal

dan

memberitahukannya kepada hakim pemeriksa pokok perkara yang menangani perkara tersebut. Setelah itu, pemeriksaan pokok perkara tersebut dilanjutkan secara litigasi. Hal ini sesuai dengan apa yang

87

tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. E. Kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kendala yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dapat menghambat jalannya proses mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan, banyak ditemui berbagai macam kendala, baik kendala untuk mencapai titik temu dalam mediasi maupun kendala dalam penyelenggaraan proses mediasi secara maksimal. Untuk dapat mencapai suatu kesepakatan atau titik temu dalam proses mediasi, banyak hambatan dan kendala-kendala yang menyertainya. Hambatan tersebut diantaranya kurangnya keterbukaan para pihak dalam mediasi, sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah, ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, kurangnya iktikad baik para pihak, peran kuasa hukum, kurangnya kemampuan hakim dalam memimpin jalannya mediasi, ketidaknetralan mediator, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kendala yang ada, berikut ini beberapa kendala/hambatan yang acapkali ditemui dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu : 1.

Kurangnya Iktikad baik para pihak dalam proses mediasi Iktikad baik para pihak dalam mediasi ini berkaitan dengan hadir tidaknya para pihak dalam proses mediasi. Proses mediasi di pengadilan dilaksanakan berdasarkan asas sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika para pihak telah dipanggil secara patut oleh hakim

88

mediator dan tidak bersedia hadir, maka hakim mediator sampai batas jangka waktu yang ditentukan, memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa proses penyelesaian melalui mediasi telah gagal. Dalam proses mediasi sengketa tentang ganti kerugian dan wanprestasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak awal pertemuan mediasi, para pihak yang bersengketa tidak berkenan untuk

melakukan

mediasi

seperti

yang

telah

dianjurkan

oleh

pengadilan/hakim. Mereka tetap mempertahankan persepsi mereka sendiri-sendiri. Mereka cenderung menyepelekan proses mediasi yang dilaksanakan. Hal ini terbukti dari ketidakhadiran para pihak (khususnya pihak-pihak prinsipal) dalam proses mediasi. Para pihak hanya menyerahkan penyelesaian perkaranya pada kuasa hukum. Meskipun pihak-pihak prinsipal telah dipanggil secara patut, mereka tetap tidak datang. Hal ini semakin menunjukkan bahwa sejak awal para pihak memang tidak menginginkan mediasi, dalam arti mediasi hanya dijalankan sebatas formalitas saja tanpa ada niat dan maksud dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Jika sampai habis batas waktu 40 hari untuk mediasi, para pihak (Penggugat atau Tergugat) atau salah satu pihak tidak kunjung hadir, maka mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal, dan melaporkannya kepada Ketua Majelis Hakim. Meskipun mediasi gagal dilaksanakan, namun kesempatan para pihak untuk mediasi tidak serta merta

tertutup

begitu

saja,

karena

kesempatan

untuk

89

musyawarah/mediasi masih tetap terbuka bagi para pihak sepanjang perkara tersebut belum diputuskan oleh hakim. Disamping kehadiran

para

pihak

dalam

mediasi,

faktor

keterbukaan para pihak dalam proses mediasi juga sangat penting dan sangat dibutuhkan. Sikap terbuka para pihak dalam proses mediasi sangat sulit ditemukan karena pada praktiknya, sebagian besar pihak yang bersengketa yakni prinsipal tidak datang langsung/ tidak mengikuti proses mediasi secara langsung, mereka hanya diwakili oleh kuasa hukum. Kondisi ini lah yang kurang mendukung keberhasilan mediasi. Jika para pihak yang bersangkutan baik Penggugat maupun Tergugat datang langsung dan mau menghadiri pertemuan mediasi, hakim mediator akan lebih mudah dalam mencari tahu bagaimana kondisi permasalahan yang sebenarnya serta hal-hal apa yang diinginkan oleh para pihak. Namun kenyataannya, yang menghadiri proses mediasi sebagian besar adalah para kuasa hukum, sehingga dalam hal ini keterbukaan para pihak yang sedang bersengketa akan sangat minim, apalagi tidak semua kuasa hukum selalu mendukung jalannya mediasi dan mau mengarahkan kliennya untuk melaksanakan mediasi. Hal lain yang menjadi penyebab kegagalan dalam mediasi yang terkait dengan iktikad baik para pihak yaitu sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah. Para pihak sama-sama memiliki kemauan yang keras dan tetap saling mempertahankan persepsinya masing-masing. Jika dihimbau untuk mengalah, para pihak menolaknya karena gengsi.

90

Mereka berdalih jika mereka bersedia untuk mengalah, nereka akan direndahkan oleh pihak lawan, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Jika persepsi masyarakat yang seperti ini tidak segara diubah maka proses mediasi akan sangat sulit menghasilkan kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya sikap masyarakat yang demikian perlu segera diperbaiki. 2.

Tidak adanya mekanisme atau peraturan yang tegas yang dapat memaksa salah satu atau para pihak (Penggugat atau Tergugat) untuk menghadiri pertemuan mediasi pada waktu yang telah ditentukan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengatur secara jelas tentang ada tidaknya sanksi yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang tidak mau menghadiri pertemuan mediasi yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Peraturan tersebut hanya

menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk melaksanakan mediasi yang sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 2 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mengantisipasi sikap para pihak yang berusaha mengulurulur waktu dengan tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi dan dengan sengaja menghabiskan waktu 40 hari, sebaiknya para pihak perlu dihimbau untuk selalu menepati jadwal sesi-sesi pertemuan mediasi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat tujuan dasar dari mediasi ialah percepatan dalam penyelesaian perkara. Apabila

91

perkara cepat diselesaikan, maka akan ada penghematan waktu dalam proses penanganan sengketa. 3.

Peran kuasa hukum atau advokat yang tidak selalu mendukung pelaksanaan proses mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, meskipun pada prinsipnya sebaiknya proses mediasi dihadiri oleh para pihak sendiri. Pada praktiknya, yang sering terjadi yang menghadiri proses mediasi hanyalah kuasa hukum saja sedangkan pihakpihak yang bersangkutan justru tidak hadir. Pihak prinsipal yang berperkara lebih senang untuk mewakilkan kepada kuasa hukum mereka untuk menghadiri pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengacara/kuasa hukum cenderung bersikap negatif terhadap upaya pelembagaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal ini berkaitan dengan pemberian honorarium yang diberikan kepada para kuasa hukum. Jika kasus selesai dengan cepat, maka honor yang diterima pengacara kecil. Oleh karenanya, tidak jarang para advokat berusaha untuk mengarahkan para pihak agar meneruskan sengketanya ke proses litigasi.

F. Hasil mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang dimaksud dengan hasil mediasi ialah segala sesuatu yang telah dihasilkan atau dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

92

Yogyakarta tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan/titik temu antara para pihak yang bersengketa. Artinya, ada proses mediasi yang dapat mencapai kesepakatan damai antara para pihak namun ada juga mediasi yang gagal dalam menghasilkan kesepakatan atara para pihak yang berperkara. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, selanjutnya akan diperiksa oleh hakim secara litigasi. Rendahnya sengketa yang dapat mencapai kesepakatan/titik temu di Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat memprihatinkan. Semakin banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi maka akan semakin berat jumlah beban perkara di pengadilan yang berarti sekaligus menambah permasalahan penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Hal ini terjadi akibat banyaknya perkara yang mengajukan upaya banding atau kasasi. Tentunya situasi ini akan membuat beban perkara yang sudah banyak menjadi semakin bertambah banyak. Waktu yang disediakan untuk proses mediasi ialah selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Lamanya waktu tersebut terpisah dari batas waktu maksimal penanganan perkara perdata yakni 6 (enam) bulan. Jika sengketa dapat berhasil mencapai titik temu melalui mediasi, hal ini dapat meminimalkan beban perkara yang ditangani Pengadilan Negeri, karena suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya hukum biasa (banding atau kasasi) seperti yang terjadi pada litigasi. Hal ini sekaligus dapat membantu mewujudkan asas Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara secara

93

sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada umumnya, sebelum suatu gugatan perkara diajukan ke pengadilan, para pihak sebenarnya sudah terlebih dahulu bertemu dan membicarakan

permasalahan

yang

mereka

hadapi

(melakukan

musyawarah/negosiasi) guna mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada namun mereka tidak dapat mencapai titik temu. Jadi, upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pihak. Pada salah satu proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kedua belah pihak yang sedang bersengketa memang sangat sulit untuk dipertemukan dalam mediasi. Kedua belah pihak, khususnya prinsipal (Penggugat, Tergugat) enggan menghadiri pertemuan mediasi yang sudah dijadwalkan meskipun pengadilan telah memanggil para pihak secara patut untuk menghadiri agenda sidang mediasi. Biasanya, pihak prinsipal hanya mewakilkannya kepada kuasa hukum. Jika para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi yang pertama disertai dengan alasan yang sah, pengadilan akan memanggil mereka kembali, begitu selanjutnya hingga agenda sidang mediasi selanjutnya. Jika para pihak setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan tetap tidak hadir, maka mediator hakim berwenang untuk menyatakan bahwa mediasi gagal (dengan catatan alasan ketidakhadiran pihak-pihak prinsipal (Penggugat dan Tergugat) dianggap sah). Namun jika alasan ketidakhadiran para pihak dinilai tidak sah,

94

maka hakim mediator akan menyatakan verstek yaitu kesepakatan yang diambil tanpa hadirnya Tergugat. Disamping itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat pula dinyatakan gugur jika Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi. Sebenarnya sejauh ini masyarakat belum terlalu memahami akan maksud, tujuan, serta keuntungan mediasi dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan mediasi sehingga masyarakat dapat memahami benar maksud dan tujuan mediasi agar Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat benar-benar diberdayakan. Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak yang bersengketa berhasil mencapai suatu kesepakatan/titik temu, dan sebaliknya mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Meskipun hakim mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, namun sepanjang sengketa/perkara belum diputus, kesempatan bagi para pihak untuk bermusyawarah/mediasi masih tetap terbuka, walaupun perkara itu sudah sampai pada tahap banding atau kasasi. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi. Bila diperlukan, hakim pemeriksa perkara langsung dapat bertindak sebagai mediator. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

95

Berikut ini merupakan hasil-hasil mediasi (dalam hal ini kesepakatan perdamaian) yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2012, yaitu : 1. Mediasi tentang sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan dalam sengketa ini yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (Dwi Sunu Setiabirawa dan Bambang Setyadi) karena belum/tidak membayar hutang tepat pada waktunya kepada Penggugat (Dody Putra Setyawan) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Karena merasa dirugikan oleh Tergugat, maka Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah melakukan mediasi, maka akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak Tergugat mengakui dengan benar bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat akan melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat dengan cara menyerahkan jaminan tanah dan bangunan sesuai bukti Surat Pengakuan Hutang dan Kesanggupan Bayar yakni sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana terurai dalam Status Hak Milik No. 113 seluas 912 m2. Total harga aset tersebut telah disepakati bersama sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Setelah aset tersebut terjual sesuai

96

harga yang telah disepakati, Penggugat akan mengembalikan selisih antara total hutang dengan total harga jual aset yang akan diserahkan kepada pihak Tergugat yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dan menguatkan kesepakatan tersebut ke dalam sebuah akta perdamaian. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini hasil kesepakatan perdamaian yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. PERKARA PERDATA Nomor :83 / Pdt. G / 2012 / PN.YK Susunan persidangan Hakim Ketua : FX. SOEGIARTHO, S.H., M.Hum Hakim Anggota : SRI MUMPUNI, S.H. Hakim Anggota : SATYAWATI Y, S.H., M.Hum Panitera Pengganti : NOORMAN NEFONANTO, S.H. Tanggal Dicabut : ... Tanggal Putusan : 13 September 2012 KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Perdata No. 83/Pdt. G/2012/PN.YK. Tanggal 16 Juli 2012 Pada hari ini Kamis, 23 Agustus 2012, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Dody Putra Setyawan, TTL : Yogyakarta, 18 April 1980, Agama : Islam Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Blunyahrejo, TR II/1014 RT/RW015/005 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta. UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI ...............PENGGUGAT. Nama : Dwi Sunu Setiabirawa, TTL : Yogyakarta, 03 Juni 1977, Agama : Islam. Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Danukusuman, GK IV/1144 RT/RW 010004 Gondokusuman, Yogyakarta. UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI ..............TERGUGAT I. Nama Drs. Bambang Setyadi, TTL Pati, 10 Mei 1948, Agama : Islam, Alamat : Danukusuman, GK IV/1144 RT/RW 010/004 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI ..............TERGUGAT II. Bahwa kami para pihak telah mengadakan kesepakatan DAMAI sebagai berikut : Pasal 1

97

Bahwa pihak TERGUGAT mengakui dengan benar dan sesungguhnya telah berhutang kepada pihak PENGGUGAT sebagai berikut : Berupa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Pasal 2 Bahwa kerugian yang diderita pihak PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT yang meliputi bunga bank atas hutang sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan biaya penagihan TIDAK DIBEBANKAN kepada pihak TERGUGAT, sehingga menjadi tanggung jawab Pihak PENGGUGAT. Pasal 3 Bahwa TERGUGAT akan melunasi hutang kepada pihak PENGGUGAT, tetapi karena TERGUGAT tidak bisa melaksanakan pembayaran dalam bentuk uang tunai, maka Pihak TERGUGAT bersedia menyerahkan jaminan tanah dan bangunan sesuai bukti Surat Pengakuan Hutang dan Kesanggupan bayar yaitu : 1. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana terurai dalam Status Hak Milik Nomor 113 seluas 912 m2 atas nama Drs, Bambang Setyadi yang terletak di Desa/Kalurahan Kuweron/Candibinangun/Pakem, Kabupaten Sleman. Pasal 4 Bahwa total harga aset tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 3 yang telah disepakati bersama antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pasal 5 Bahwa pihak PENGGUGAT sepakat akan mengembalikan selisih antara total hutang dengan total harga jual aset yang akan diserahkan oleh pihak TERGUGAT yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh jura rupiah). Pasal 6 Para pihak sepakat bahwa apabila dalam kurun waktu 60 hari ternyata pihak TERGUGAT melakukan penebusan / pembayaran tunai sejumlah nilai hutang, maka PENGGUGAT akan menyerahkan aset yang dijadikan jaminan tersebut kepada TERGUGAT.

Pasal 7 Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan administrasi dan atau proses jual beli tanah (biaya notaris, biaya balik nama dan lain-lain), tetapi tidak termasuk pajak yang dibebankan kepada penjual merupakan tanggung jawab pihak PENGGUGAT. Pasal 8 Bahwa dengan adanya KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini maka para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Perdata N. 83 / Pdt.G / 2012 / PN.YK tanggal 16 Juli 2012 dan sepakat akan menguatkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dalam AKTA PERDAMAIAN di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo (Putusan Perdamaian). Pasal 9 Bahwa jika terjadi sesuatu hal yang tidak cukup atau tidak diatur dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini maka pihak PENGGUGAT dan

98

TERGUGAT sepakat akan melakukan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka para pihak memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pasal 10 Bahwa biaya perkara perdata No.83 / Pdt.G / 2012 / PN. YK. Tanggal 16-072012, dibebanka kepada PENGGUGAT. Pasal 11 Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap (3) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang akan diberikan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT dan HAKIM. PENGGUGAT

TERGUGAT I

Dody Putra Setyawan TERGUGAT II

Dwi Sunu Setiabirawa

Drs. Bambang Setyadi

2. Mediasi dalam perkara Wanprestasi di Pengadilan NegeriYogyakarta Salah satu perkara yang sering dapat menemukan titik temu dalam mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah perkara wanprestasi. Pihak Penggugat dalam perkara ini ialah M. Abdul Khaq, seorang karyawan swasta yang melawan Romi Susanto, Cs yang berposisi sebagai Para Tergugat. Dalam perkara ini, Tergugat digugat oleh Penggugat karena melakukan wanprestasi dengan belum/tidak membayar hutang kepada Penggugat senilai total Rp 461.640.000 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk mengakhiri sengketa tersebut, para pihak sepakat untuk melakukan mediasi. Dalam proses mediasi yang dipimpin oleh Bapak Tony Pribadi, SH., M.Hum, mediasi tersebut dapat mencapai titik temu antara para pihak.

99

Dalam kesepakatan tersebut, karena pihak Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran dalam bentuk uang tunai, maka pihak Tergugat menyerahkan jaminan tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 06944 seluas 526 m2. Setelah itu, para pihak sepakat akan menjual bersama aset tersebut sesuai dengan harga pasar. Proses penjualan aset tersebut dibatasi selama kurun waktu 2 tahun. Apabila aset tersebut telah terjual sesuai harga pasar, maka pihak Penggugat akan mengembalikan selisih antara total hutang dengan total nilai penjualan dari aset tersebut. Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini maka sengketa antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam suatu akta perdamaian. Jika dikemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak cukup dan tidak diatur dalam kesepakatan, maka para pihak akan melakukan musyawarah. Namun jika para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat, maka para pihak memilih penyelesaian perkaranya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah uraian kesepakatan perdamaiannya : KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Perdata No.155/Pdt.G/2012/PN.YK Dalam perkara antara : M. ABDUL KHAQ Sebagai .......................PENGGUGAT MELAWAN ROMI SUSANTO, Cs Sebagai ..............PARA TERGUGAT SUSUNAN PERSIDANGAN :

100

Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti Tanggal Putusan

: BAMBANG PURWOPRASETYO, SH : H.M. KADARISMAN, SH : SRI PURNAMAWATI, SH : Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH : 28 Februari 2013

KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Perdata No. 155/Pdt.G/2012/PN.YK Tanggal 19 Desember 2012 Pada hari ini Selasa, 19 Februari 2013, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : M. Abdul Khaq, TTL : Pekalongan, 8 November 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Potrowangsan, RT/RW 01/2, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak .................................PENGGUGAT. Nama : Romi Susanto, TTL : Yogyakarta, 3 September 1975, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Klitren Lor GK RT/RW 002/001 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ....................................TERGUGAT. Nama : Achmad Maulana, TTL : Pagar Alam, 10 Oktober 1942, Agama : Islam, Alamat : Jalan Affandi CC XII/3, Gejayan, RT/RW 04/30, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai ................................TURUT TERGUGAT. Bahwa kami para pihak telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut : Pasal 1 Bahwa pihak TERGUGAT mengakui dengan benar dan sesungguhnya telah berhutang kepada pihak PENGGUGAT sebagai berikut : 1. Berupa barang dagangan sebesar Rp 171.640.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) 2. Berupa uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) 3. Bagi hasil kerjasama sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) 4. Jumlah total sebesar Rp 461.640.000,00 (Empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Pasal 2 Bahwa kerugian yang diderita pihak PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT yang meliputi bunga bank atas hutang sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan biaya penagihan tidak dibebankan kepada pihak TERGUGAT sehingga menjadi tanggung jawab pihak PENGGUGAT Pasal 3 Bahwa pihak TERGUGAT akan melunasi hutang kepada pihak PENGGUGAT tetapi karena TERGUGAT tidak bisa melaksanakan pembayaran dalam bentuk uang tunai maka pihak TERGUGAT bersedia menyerahkan jaminan tanah dan bangunan sesuai bukti surat pengakuan hutang dan kesanggupan bayar yaitu :

101

1. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 06944 seluas 526 m2 atas nama Drs. Achmad Maulana yang terletak di Desa/Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pasal 4 Bahwa terhadap aset tersebut adalah dalam penguasaan pihak PENGGUGAT namun kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penjualan bersama terhadap aset tersebut sesuai harga pasar Pasal 5 1. Bahwa pihak PENGGUGAT sepakat akan mengembalikan selisih antara total hutang dengan total harga jual aset yang akan diserahkan kepada pihak TERGUGAT setelah aset tersebut terjual sesuai dengan harga pasar 2. Bahwa dalam rangka usaha untuk menjual aset tersebut secara bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membatasi waktunya maksimal selama 2 tahun dari disyahkannya akta perdamaian ini oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasal 6 Para pihak sepakat bahwa apabila dalam kurun waktu 60 hari ternyata para pihak TERGUGAT melakukan penebusan/pembayaran tunai sejumlah nilai hutang, maka PENGGUGAT akan menyerahkan aset yang dijadikan jaminan tersebut kepada TERGUGAT Pasal 7 Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan administrasi dan/atau proses jual beli tanah (biaya notaris, biaya balk nama, dan lain-lain) tetapi tidak termasuk pajak yang dibebankan kepada penjual merupakan tanggung jawab pihak PENGGUGAT Pasal 8 Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini maka para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata no.155/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal 11 Desember 2012 dan sepakat akan menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara aquo (putus perdamaian) Pasal 9 Bahwa jika terjadi sesuatu hal tentang tidak cukup atau tidak diatur dalam kesepakatan perdamaian ini maka para pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat akan melakukan musyawarah. Apabila tidak mencapai kata mufakat maka para pihak memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasal 10 Bahwa biaya perkara perdata No.155/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal 11 Desember 2012 dibebankan kepada PENGGUGAT Pasal 11 Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap tiga yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang akan diberikan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT, dan HAKIM.

102

PENGGUGAT

TERGUGAT

M. Abdul Khaq TURUT TERGUGAT

Romi Susanto

Achmad Maulana HAKIM MEDIASI

Mengetahui Pengadilan Negeri Yogyakarta

TONY PRIBADI, SH, MH

3. Mediasi dalam perkara gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 155 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Yk Perkara gugatan perlawanan ini melibatkan pihak pertama yaitu Bapak

Amat

Damsuki

sebagai

pelawan

dalam

perkara

No.155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk sekaligus sebagai Termohon Eksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk. sedangkan pihak kedua yaitu Lilis Erwiyati yang berposisi sebagai Terlawan I dalam perkara No. 155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk sekaligus sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk serta pihak Ketiga yakni Diah Anggraini dan Muchamad Nur Zakaria selaku Terlawan II dan III dalam perkara No.155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk. Perkara gugatan perlawanan ini bermula karena pihak ketiga belum/tidak

melaksanakan

kewajiban

untuk

membayar

pelunasan

pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah). Untuk mengakhiri sengketa mereka, para pihak sepakat untuk melakukan mediasi. Proses mediasi tersebut dapat

103

menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan tersebut memuat kewajiban pihak ketiga untuk membayar pinjaman sebesar Rp 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) kepada pihak kedua/bank bersamaan dengan penandatanganan surat kesepakatan perdamaian ini. Selain itu, pihak kedua juga bersedia menyerahkan surat keterangan Lunas dan surat permohonan Roya atas Akad Murabahah No.060/INV-MRH/DH/IV/2008 tanggal 28 April 2009 dan mencabut permohonan

eksekusi

hak

Tanggungan

dengan

Nomor

register

No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan diselesaikannya kewajiban dari pihak ketiga kepada pihak Kedua maka Pihak pertama bersedia dan sanggup bersamaan dengan penandatanganan surat kesepakatan tersebut untuk mencabut perkara gugatan perlawanan No.155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan bahwa perkara perlawanan tersebut telah selesai secara damai dan kekeluargaan. Kesepakatan dalam mediasi ini dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak, sehingga dengan adanya kesepakatan ini para pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di masa sekarang maupun yang akan datang. Uraian kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam perkara gugatan perlawanan tersebut ialah sebagai berikut : KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA Nomor : 115 / Pdt. Plw / 2012 / PN.YK

104

DALAM PERKARA ANTARA : AMAT DAMSUKI Sebagai ...........................................PENGGUGAT MELAWAN PT. BPRS DANA HIDAYATULLAH, dkk Sebagai ..............................PARA TERGUGAT

SUSUNAN PERSIDANGAN : Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti Tanggal Putusan

: SUSANTO ISNU WAHJUDI, SH : TINUK KUSHARTATI, SH : SATYAWATI Y IRIANTI, SH MH : YULITA SRI WIDAYATI, SH : 21 Februari 2013

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Februari 2013, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kami yang bertandatangan dan/atau membubuhkan cap jempol di bawah ini masing-masing : 1. Tn. AMAT DAMSUKI, beralamat di Kepuhsari RT 07 / RW 06, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini sebagai pelawan dalam perkara No.115 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Yk dan sebagai Termohon Eksekusi dalam perkara No. 02 / Pdt.Eks/2011/PN.Yk. ................Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Ny. LILIS ERWIYATI, SE, Direktur Utama PT. BPRS Dana Hidayatullah, bertindak didalam jabatannya tersebut, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS DANA HIDAYATULLAH, badan hukum yang berkedudukan di Yogyakarta beralamat di Jl. Ngasem No. 52 Yogyakarta, berdasarkan akta pendirian PT BPR Syariah Dana Hidayatullah tertanggal 29 Maret 2006 No.64 yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, SH notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 9 Juni 2006 No. C-16799 HT.01.01 Tahun 2006, Akta Perubahan tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 68 yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, SH dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 14 November 2008 Nomor AHU-86180.AH.01.02 tahun 2008, dalam hal ini sebagai Terlawan I dalam perkara Nomor 155/Pdt.Plw/2012/PN/Yk dan sebagai Pemohon eksekusi dalam perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk .................Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA. 3. DIAH ANGGRAINI, SE MUCHAMAD NUR ZAKARIA, SE Keduanya merupakan suami istri yang beralamat di Sidikan Gg Teratai UH 5/569 RT 022/RW 006, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota

105

Yogyakarta, dalam hal ini secara bersama-sama sebagai Terlawan II dan Terlawan III dalam perkara Nomor 115/Pdt.Plw/2012/PN/Yk dan sebagai Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk ...............Selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan permohonan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk serta penyelesaian Akad Al Murabahah No.060/INV-MRH/DH/IV/2008 DENGAN CARA DAMAI, dengan kesepakatan sebagai berikut : Pasal 1 1. Bahwa terhadap pinjaman / pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Akad Al Murabahah No.060/INV-MRH/DH/IV/2008 tertanggal 28 April 2009, pihak ketiga (Debitur) bersedia dan sanggup untuk membayar / menyelesaikan kewajiban pinjaman tersebut kepada Pihak Kedua / Bank sebesar Rp 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) Pasal 2 1. Bahwa pihak ketiga bersedia dan sanggup mengenai pembayaran pelunasan kewajiban sebesar Rp 166.000.000,00 (Seratus enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pihak ketiga kepada pihak kedua tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan surat kesepakatan perdamaian ini. 2. Bahwa atas penyelesaian kewajiban oleh pihak ketiga (Debitur) Maka pihak kedua bersedia dan sanggup untuk : - Menyerahkan surat keterangan Lunas dan surat permohonan Roya atas Akad Murabahah No.060/INV-MRH/DH/IV/2008 tanggal 28 April 2009 - Mencabut permohonan eksekusi hak Tanggungan dengan Nomor register No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasal 3 Bahwa dengan diselesaikannya kewajiban dari pihak ketiga kepada pihak Kedua maka Pihak pertama bersedia dan sanggup bersamaan dengan penandatanganan surat kesepakatan ini untuk mencabut perkara gugatan perlawanan No.155/Pdt.Plw/2012/PN.Yk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan terhadap perkara perlawanan tersebut telah selesai secara damai dan kekeluargaan. Pasal 4 Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka pihak (pihak Pertama, pihak Kedua dan pihak Ketiga) berjanji dan sepakat untuk tunduk dan taat pada isi perjanjian kesepakatan perdamaian ini dan tak akan saling menuntut baik pidana maupun perdata terhadap satu dan lainnya baik masa sekarang maupun yang akan datang mengenai persoalan hukum di atas serta menganggap persoalan hukum di atas telah selesai dengan cara DAMAI. Pasal 5 Bahwa segala hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian damai ini akan akan dibicarakan secara musyawarah kekeluargaan antara para pihak. Pasal 6

106

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak lain serta berlaku mengikat untuk kemudian dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama

Pihak Kedua

Tn. AMAT DAMSUKI

Ny. LILIS ERWIYATI, SE Pihak ketiga

Ny. DIAH ANGGRAINI, SE

Tn. MUCHAMAD NURZAKARIA, SH

Mengetahui dan menyetujui

Kuasa hukum Tn. Amat Damsuki

SURYANA, SH.M Hum

Kuasa hukum PT BPRS Dana Hidayatullah

DYAH SETYAWATI, SH Saksi pihak ketiga

(Wahyu Eka Nugraha)