BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Deskripsi Lokasi Penelitian

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang terletak di dataran tinggi, dengan tinggi 105 meter di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2012 tercatat 4.458 Ha atau sekitar 9,55 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Jarak dari Barat ke Timur ± 5,0 Kilometer dan dari Utara ke Selatan ± 6,0 Kilometer dan secara astronomis terletak antara 110º 46’ 39.72º hingga 110º 52’ 32.43” Bujur Timur dan 7º 37’ 57.54º hingga 7º 43’ 00” Lintang Selatan. Luas wilayah tersebut terdiri dari 2.363 Ha atau 53,01 persen Lahan Sawah dan 2.095 Ha atau 46,99 persen bukan Lahan Sawah, dibandingkan luas kabupaten. Dibandingkan dengan tahun 2011 luas lahan sawah tidak mengalami perubahan. Luas Bukan Lahan Sawah yang digunakan untuk pekarangan sebesar 75,70 persen dari total luas lahan bukan lahan sawah. Presentase tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain. Kecamatan Sukoharjo terbagi dalam 14 Kelurahan, wilayah tersebut terdiri dari 52 lingkungan, 137 RW (Rukun Warga) dan 437 RT (Rukun Tetangga). Menurut klasifikasinya semua kelurahan di Kecamatan Sukoharjo termasuk Desa Swakarya. Jarak dari Kecamatan Sukoharjo ke Ibukota Kabupaten Sukoharjo ± 1,5 Km. Batas-batas Kecamatan Sukoharjo adalah : Sebelah Utara

: Kecamatan Grogol

Sebelah Timur

: Kecamatan Bendosari

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawangsari Sebelah Barat

: Kecamatan Juwiring dan Kabupaten Klaten commit to user

72

73 digilib.uns.ac.id


Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Sukoharjo Adapun Kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo antara lain : a. Kelurahan Kenep b. Kelurahan Banmati c. Kelurahan Mandan d. Kelurahan Begajah e. Kelurahan Gayam f. Kelurahan Joho g. Kelurahan Jetis h. Kelurahan Combongan i. Kelurahan Kriwen j. Kelurahan Bulakan k. Kelurahan Dukuh l. Kelurahan Sukoharjo m. Kelurahan Bulakrejo n. Kelurahan Sonorejo

commit to user



Kecamatan Sukoharjo merupakan suatu kawasan dengan pembagian luas wilayah yang berbeda-beda di setiap kelurahannya. Disamping itu, jarak yang harus ditempuh oleh setiap Kelurahan ke Kecamatan juga berbeda-beda di setiap kelurahannya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, jarak dari masing-masing Kelurahan ke Kecamatan Sukoharjo dan luas wilayah dari setiap Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Menurut Desa Tahun 2012 No.

Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kenep Banmati Mandan Begajah Gayam Joho Jetis Combongan Kriwen Bulakan Dukuh Sukoharjo Bulakrejo Sonorejo JUMLAH

Jarak Dari Desa Ke Kecamatan (Km) 4,80 4,20 2,60 2,20 1,90 0,80 2,70 3,80 5,60 7,20 6,60 3,80 5,40 7,70

Luas (Ha) 283 239 318 317 211 216 191 325 313 301 394 495 411 444 4.485

Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan tabel mengenai jarak Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan luas wilayah masing-masing Kelurahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan yang paling jauh adalah Kelurahan Sonorejo, yang memiliki jarak tempuh 7,70 Km ke Ibukota Kecamatan Sukoharjo. Keadaan yang berbeda ada pada Kelurahan Joho yang hanya berjarak 0,80 Km dari Ibukota Kecamatan Sukoharjo. Faktor jarak dari commit toSukoharjo user Kelurahan ke Ibukota Kecamatan akan mempengaruhi akses



interaksi masyarakat ke wilayah Kecamatan Sukoharjo. Berkaitan dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Sukoharjo menurut Desa atau Kelurahan, dapat diidentifikasi jumlah Rukun Tangga dan Rukun Warga dari masing-masing Kelurahan, jumlah RW dan RT yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo, dapat dilihat dalam tebel berikut: Tabel 4.2 Jumlah Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Sukoharjo Menurut Desa Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kelurahan Kenep Banmati Mandan Begajah Gayam Joho Jetis Combongan Kriwen Bulakan Dukuh Sukoharjo Bulakrejo Sonorejo JUMLAH

Lingkungan

Rukun Warga

3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 6 4 3 52

9 9 9 12 14 9 8 6 10 10 9 13 8 11 137

Rukun Tetangga 29 24 29 31 43 26 29 23 34 32 36 43 24 34 437

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Dari adanya rincian mengenai kelurahan-kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo di atas, maka dapat dijabarkan bahwa wilayah-wilayah Kelurahan itulah yang mampu mendukung terselenggaranya segala macam kebijakan yang dibuat di wilayah kecamatan Sukoharjo. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kecamatan Sukoharjo tidak akan mampu berjalan di setiap daerahnya apabila tidak didukung oleh kinerja dari masing-masing Kelurahan. Masing-masing kelurahan yang berada di commit to user wilayah Kecamatan Sukoharjo memiliki potensi-potensi alam yang berbeda-



beda sesuai dengan karakteristik masing-masing Kelurahan. Potensi alam di masing-masing Kelurahan dapat dipengaruhi oleh luas wilayah dari masingmasing Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo. Berkaitan dengan hal tersebut, luas wilayah masing-masing Kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.3 Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan dan Status di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2012

Kecamatan Sukoharjo

Jumlah Sumber

Desa/ Kelurahan

Status (D/K)

Kenep Banmati Mandan Begajah Gayam Joho Jetis Combongan Kriwen Bulakan Dukuh Sukoharjo Bulakrejo Sonorejo

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Persentase Luas terhadap luas (Km²) Kecamatan 2,83 6,35 2,39 5,36 3,18 7,13 3,17 7,11 2,11 4,73 2,16 4,85 1,91 4,28 3,25 7,29 3,13 7,02 3,01 6,75 3,94 8,84 4,95 11,10 4,11 9,22 4,44 9,96 44,58 100,00

: Kecamatan Sukoharjo dalam angka 2013 Badan Pusat Statistik --Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kelurahan dengan luas wilayah paling besar di wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah Kelurahan Sukoharjo. Kelurahan Sukoharjo memiliki luas wilayah 4,95 Km2 dengan persentase luas wilayah 11,10% jika dilihat dari luas keseluruhan Kecamatan. Berdasarkan tabel di atas dapat pula, dapat dilihat Keluarahan dengan luas wilayah terkecil di Kecamatan Sukoharjo. Kelurahan dengan luas wilayah commit to user terkecil di wilayah Kecamatan



Sukoharjo adalah Kelurahan Jetis yang memiliki luas wilayah hanya 1,91 Km2 dengan persentase luas wilayah 4,28% jika dilihat dari luas keseluruhan Kecamatan Sukoharjo. Dari rincian luas wilayah masing-masing Kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo di atas, dapat pula diidentifikasi penggunaan lahannya dari masing-masing Kelurahan. Karena pada dasarnya setiap Kelurahan memiliki bermacam-macam kebijakan untuk memanfaatkan lahan yang ada di masing-masing Kelurahan. Dari data yang telah dihimpun Peneliti dari hasil studi lapangan, maka penggunaan lahan di setiap Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa Tahun 2012 (Ha) No

Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kenep Banmati Mandan Begajah Gayam Joho Jetis Combongan Kriwen Bulakan Dukuh Sukoharjo Bulakrejo Sonorejo JUMLAH

Tanah Sawah 143 123 190 142 75 90 45 174 136 132 257 296 258 302 2.363

Tanah Tegal 20 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 75

Pekara -ngan 103 80 104 158 107 94 123 102 103 120 114 155 112 111 1.586

Hutan Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya

Jumlah

17 36 24 17 29 32 23 49 19 49 23 44 41 31 434

283 239 318 317 211 216 191 325 313 301 394 495 411 444 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan Kelurahan untuk tanah sawah yang terbesar adalah di Kelurahan Sonorejo yaitu 302 Ha dari luas total wilayah Kelurahan commit user Sonorejo yaitu 444 Ha. Dengan datato di atas pula, dapat diketahui wilayah



Kelurahan dengan penggunaan lahan untuk tanah sawah yang terkecil adalah Kelurahan Jetis yang hanya memanfaatkan lahannya dari total 191 Ha untuk tanah sawah hanya 45 Ha. Sehingga berdasarkan data yang sama dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kelurahan memiliki penggunaan lahan untuk tanah persawahan yang berbeda-beda, artinya tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah yang mengatur mengenai penggunaan lahan untuk tanah persawahan. Sehingga berdasarkan tabel di atas, maka penggunaan total lahan untuk persawahan di Kecamatan Sukoharjo adalah 2.363 Ha dari total luas lahan kecamatan Sukoharjo 4.458 Ha. Dari Data Statistik Kecamatan Sukoharjo Tahun 2013, hanya 2 Kelurahan dari 14 Kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo yang memilki tanah tegal didalamnya. Dua Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kenep dan Kelurahan Kriwen. Di Kelurahan Kenep terdapat 20 Ha tanah dari luas total Kelurahan Kenep yaitu 283 Ha. Di Kelurahan Kriwen juga terdapat tanah tegal seluas 55 Ha dari jumlah luas tital Kelurahan Kriwen yaitu 313 Ha. Sedangkan untuk kelurahan yang lain yaitu Kelurahan Mandan, Kelurahan Banmati, Kelurahan Begajah, Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho, Kelurahan Jetis, Kelurahan Combongan, Kelurahan Bulakan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Bulakrejo, dan Kelurahan Sonorejo tidak terdapat tanah atau lahan yang digunakan sebagai lahan tegal. Sehingga penggunaan total lahan untuk tanah tegal di Kecamatan Sukoharjo adalah 75 Ha dari luas total Kecamatan Sukoharjo yaitu 4.458 Ha. Berbeda dengan penggunaan lahan tegal yang hanya terdapat dua Kelurahan saja di wilayah Kecamatan Sukoharjo, dilihat dari penggunaan lahan untuk pekarangan semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukoharjo memiliki lahan pekarangan. Yang menjadi pembeda dari masing-masing Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo hanyalah luas penggunaan lahannya. Kelurahan dengan pekarangan terluas adalah Kelurahan Begajah, yang memiliki luas lahan pekarangan 158 Ha dari luas total Kelurahan Begajah yaitu 317 Ha. Berbeda dengan Kelurahan Begajah yang memiliki pekarangan commit terluas,to user Kelurahan Banmati justru menjadi



Kelurahan dengan luas pekarangan terkecil, yaitu hanya 80 Ha dari luas total Kelurahan Banmati yaitu 239 Ha. Total penggunaan lahan untuk pekarangan di Kecamatan Sukoharjo adalah 1.586 Ha dari luas total Kecamatan Sukoharjo 4.458 Ha.

b. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo, karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lain di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain karena Kecamtan Sukoharjo terletak di area Kabupaten kota atau dalam kata lain akses untuk menuju ke pusat kota relatif lebih dekat, menjadikan Kecamatan Sukoharjo sebagai Kecamatan Kota di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Berkaitan dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo, dapat dilihat dari data yang berhasil dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013, bahwa jumlah Penduduk Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2012 tercatat 86.153 jiwa yang terdiri dari 42.570 penduduk laki - laki atau 49,41 persen dan 43.583 penduduk perempuan atau 50,59 persen. Adapun jumlah rumahtangga sebanyak 24.168. Dilihat dari kepadatannya (jiwa / Km2), Kelurahan Gayam merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.517 jiwa setiap Kilometer persegi, sedangkan yang terendah yaitu Kelurahan Sonorejo sebesar 1.051 jiwa setiap Kilometer persegi. Pada tahun 2012, penduduk pendatang baru di Kecamatan Sukoharjo sebanyak 964, sebaliknya penduduk yang pindah sebesar 887. Dilihat dari Angka Kelahiran Kasar (CBR)-nya, dari tiap 1000 penduduk terjadi kelahiran sebanyak 12 orang, sementara Angka Kematian Kasarnya 8 orang per 1000 penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu daerah per satuan luas. Kepadatan penduduk disuatu daerah bisa dihitung dengan rumus (Kepadatan penduduk : jumlah penduduk total / luas wilayah). Adapun kepadatan penduduk di setiap Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo dapat commit to user dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.5 Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Luas Wilayah (Km²)

Jumlah Penduduk

2,83 2,39 3,18 3,17 2,11 2,16 1,91 3,25 3,13 3,01 3,94 4,95 4,11 4,44 44,58

4.950 4.969 5.325 5.676 9.531 6.105 7.138 4.706 5.416 7.214 5.718 9.434 5.304 4.667 86.153

Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²) 1.755 2.079 1.675 1.791 4.517 2.826 3.737 1.448 1.730 2.389 1.451 1.906 1.291 1.051 1933

Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan tabel jumlah penduduk di atas, maka dapat dianalisis bahwa, jumlah penduduk yang ada di wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo tersebar di 14 Kelurahan dan memiliki kepadatan penduduk yang beragam. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Kelurahan Gayam dengan jumlah penduduk sejumlah 9.531 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Gayam sangat berbeda dengan jumlah penduduk di Kelurahan Sonorejo, yang hanya memiliki jumlah penduduk 4.667 jiwa, dengan keadaan jumlah penduduk seperti itu Kelurahan Sonorejo tercatan sebagai Kelurahan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kecamatan Sukoharjo, sebaliknya Kelurahan Gayam tercatat sebagai Kelurahan dengan juml;ah penduduk yang paling banyak di Kecamatan Sukoharjo. Dengan jumlah penduduk yang telah dipaparkan di atas, maka rincian jumlah penduduk jenis kelamin sex ratio di setiap Kelurahan di commitdan to user



Kecamatan Sukoharjo juga dapat diketahui. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta sex ratio dari setiap Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo dapat dirinci dalam tabel berikut: Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Ririnci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Laki-laki 2.460 2.425 2.628 2.848 4.586 2.952 3.567 2.435 2.633 3.632 2.823 4.679 2.592 2.310 42.570

Perempuan 2.490 2.544 2.697 2.828 4.945 3.153 3.571 2.271 2.783 3.582 2.895 4.755 2.712 2.357 43.583

Jumlah 4.950 4.969 5.325 5.676 9.531 6.105 7.138 4.706 5.416 7.214 5.718 9.434 5.304 4.667 86.153

Sex Ratio 98,80 95,32 97,44 100,71 92,74 93,63 99,89 107,22 94,61 101,40 97,51 98,40 95,58 98,01 97,68

Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan data mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio di atas, maka dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki terbanyak yang tinggal di Kecamatan Sokoharjo terletak di Kelurahan Gayam dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 4.586 jiwa. Berbeda dengan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Gayam, di Kelurahan Sonorejo justru hanya 2.310 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi penduduk lakilaki yang paling banyak adalah di Kelurahan Gayam dan jumlah populasi penduduk laki-laki yang paling sedikit jumlahnya ada di Kelurahan Sonorejo. Berkaitan dengan jumlah penduduk perempuan yang ada di setiap Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo, dapat commit dianalisis bahwa jumlah populasi penduduk to user



perempuan terbanyak ada di Kelurahan Gayam yang memiliki jumlah penduduk perempuan sejumlah 4.945 jiwa. Sedangkan, Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo yang memiliki jumlah penduduk perempuan paling sedikit adalah Kelurahan Combongan yang memiliki populasi penduduk perempuan 2.271 jiwa dari total jumlah penduduk keseluruhan 4.706 jiwa. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah 86.153 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 42.570 jiwa dan penduduk perempuan 43.583 jiwa. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013, secara spesifik banyaknya penduduk Kecamatan Sukoharjo menurut kelompok umur tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.7 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 Jenis Kelamin Jumlah L P 0–4 3.417 3.321 6.738 5–9 3.760 3.518 7.341 10 – 14 3.594 3.391 6.985 15 – 19 3.224 3.368 6.592 20 – 24 3.026 3.562 6.588 25 – 29 3.784 4.150 7.934 30 – 34 3.815 4.059 7.874 35 – 39 3.414 3.514 6.928 40 – 44 3.329 3.355 6.684 45 – 49 2.876 2.870 5.746 50 – 54 2.443 2.244 4.687 55 – 59 1.875 1.669 3.544 60 – 64 1.168 1.334 2.502 65 – 69 1.048 1.146 2.194 70 – 74 783 916 1.699 75+ 1.014 1.103 2.117 JUMLAH 42.570 43.583 86.153 Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Kelompok Umur

commit to user



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2012 berdasarkan kelompok umurnya, memiliki jumlah yang beagam di setiap rentang umurnya. Dengan melihat tampilan data yang ada pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk usia 25 – 30 tahun dengan jumlah total 7.934 jiwa dengan rincian 3.784 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.150 jiwa berjenis kelamin perempuan. Selain itu, melalui data dalam tabel di atas dapat diketahui pula bahwa penduduk dengan rentang usia 70 – 75 tahun menjadi penduduk dengan populasi paling sedikit jika dibandingkan dengan rentang usia yang lain. Penduduk dengan rentang usia antara 70 sampai dengan 75 tahun hanya perjumlah 1.699 jiwa dengan rincian 783 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 916 jiwa yang memiliki jenis kelamin perempuan. Dengan melihat populasi kependudukan seperti pada tabel di atas, dapat dilihat jumlah penduduk dengan usia produktif dan tidak produktif. Data kependudukan berdasarkan jenjang usia juga dapat berfungsi sebagai data acuan penentuan kebijakan pemerintah. Dengan melihat data kependudukan yang tersaji secara rinci dapat pula dilakukan analisis bagi pemerintah untuk menanggulangi ledakan penduduk serta gejala-gejala sosial lainnya yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk

Kecamatan

Sukoharjo

mengalami

kenaikan

jika

dibandingkan dengan tahun 2011 yang memiliki jumlah penduduk 85.636 jiwa. Selisih penduduk Kecamatan Sukoharjo dari rentang waktu 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan populasi penduduk sejumlah 517 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo harus di tanggulangi agar keberadaannya bukan menjadi beban tanggungan melainkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penyedeiaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat agar kualitas kehidupannya dapat meningkat.

commit to user



c.

Pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo terbagi dalam 14 Kelurahan, wilayah tersebut terdiri dari 52 lingkungan, 137 RW (Rukun Warga) dan 437 RT (Rukun Tetangga). Menurut klasifikasinya semua Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo termasuk Desa Swakarya. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo, jumlah aparat kecamatan ada 19 orang, sedangkan aparat desa ada 114 orang. Dari data Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo dapat pula dianalisis mengenai banyaknya aparat Kecamatan Sukoharjo dirinci menurut seksi atau bidang dan tingkat pendidikannya pada tahun 2013. Berkaitan dengan jumlah aparat Kecapatan Sukoharjo, dalam data yang berhasil dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013, jumlah aparat Kecamatan Sukoharjo dirinci berdasarkan pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Banyaknya Aparat Kecamatan Dirinci Menurut Seksi dan Pendidikan Tahun 2013 No.

Seksi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Camat Sekretariat Sie Pelayanan Umum Sie Pemerintahan Sie PMD Sie Kesos Sie Trantip JUMLAH

S1+ 1 1 1 3 1 2 1 10

Tingkat Pendidikan DIII SMA SMP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 2 6 1

Jumlah 1 1 3 4 3 3 4 19

Sumber: Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

commit to user



2. Gambaran Umum Tentang Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah sejak 2007, sebelumnya yakni pada tahun 1999 program ini dikenal dengan nama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). P2KP saat itu dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, (karena disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang). Bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, program ini dinilai sangat strategis. Melalui PNPM Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya mengarahkan Pemerintah Daerah agar makin responsif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing. Selain itu dilakukan pula pendampingan secara intensif terhadap masyarakat, agar mereka mampu berupaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, sehingga diharapkan ke depan Pemerintah Daerah menjadi mandiri, dan pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat madani. Hingga saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan terus mendampingi Pemda dan masyarakat dengan memberikan technical assistance atau bantuan teknis. Langkah ini dilakukan agar dukungan serta peran serta Pemda terhadap PNPM Mandiri Perkotaan terus menguat dari waktu ke waktu. Berikut ini sejumlah kisah sukses atau best practice dari Pemda maupun masyarakat yang layak dijadikan contoh dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni atau yang di singkat RTLH merupakan suatu program yang diberikan pemerintah melalui PNPM-MP atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Program ini diberikan atau diterapkan di masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam segi papan. Program kebijakan seperti ini sangat perlu dilakukan, untuk memberikan akses kepada userlayak untuk dihuni. Permintaan masyarakat agar memiliki commit rumah to yang



terhadap rumah akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia di samping pakaian dan makanan. Meningkatnya kebutuhan rumah bagi masyarakat harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang dapat membenatu tercukupinya kebutuhan masyarakat terhadap rumah. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan salah satu upaya yang tepat untuk dilakukan agar kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap rumah dapat tercapai. Renovasi dan pembangunan perumahan merupakan salah satu komponen kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan, rehabilitasi dan pembangunan perumahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin di kelurahan PNPM Perkotaan yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan, kenyamanan dan keamanan penghuninya. Hasil evaluasi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan pembangunan rumah yang didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan telah memberikan manfaat yang sangat baik kepada masyarakat miskin. Sebagai investasi terbesar ketiga di bidang

lingkungan,

tren

rehabilitasi

dan

pembangunan

perumahan

menunjukkan peningkatan sejak tahun 2007 hingga 2011, dari 12,00% menjadi 18,38% secara nasional, data tersebut diambil dari buku Prosedur Operasional Baku pembangunan rumah tidak layak huni PNPM Mandiri Perkotaan. Selama kurun waktu tersebut lebih dari 85.648 rumah telah direhabilitasi. Selain jumlah rumah yang meningkat investasi per rumah juga terjadi peningkatan dari Rp. 5,049 juta per rumah pada tahun 2007 menjadi Rp. 7,747 juta per rumah pada tahun 2011. Dari sejumlah rumah tersebut telah dimanfaatkan bagi warga miskin sebanya 159.160 KK miskin. Penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo, selalu bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) termasuk di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Dalam penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini terdapat sasaran dan pembiayaannya bagi masyarakat penerima manfaat. Adapun sasaran serta commit to user sebagai berikut: penjelasan mengenai pembiayaannya adalah



a. Sasaran Renovasi dan pembangunan rumah di diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin (PS2) di kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan dengan ketentuan: 1) Penerima manfaat memiliki lahan untuk kebutuhan pembangunan rumah 2) Penerima manfaat memiliki bukti surat syah atas kepemilikan tanah 3) Penerima manfaat memiliki bukti atas kepemilikan rumah yang kurang layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya. b. Biaya Biaya rehabilitasi dan pembangunan rumah yang berasal dari BLM PNPM Perkotaan hanya sebagai stimulan bagi masyarakat untuk merehabilitasi / membangun rumahnya sesuai yang sudah mereka rencanakan dan sepakati bersama, oleh karena itu diperlukan adanya tambahan biaya swadaya dari warga yang lebih mampu untuk menolong masyarakat miskin yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni. Pembangunan rumah ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu, pertama rehabilitasi dan kedua pembangunan baru (rekonstruksi), penentuan kategori ini berdasarkan pada tingkat kerusakan sesuai hasil survey yang dilaksanakan sebelumnya. Adapun besaran alokasi pagu dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk rehabilitasi (tingkat kerusakan mencapai 50 %) maksimal sebesar Rp. 7,5 juta per unit dan pembangunan rumah baru (rekonstruksi) maksimal sebesar Rp. 15 juta per unit. Berdasarkan penjelasan mengenai Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di atas, maka dapat diketahui bahwa mulai dari ketentuan penerima program (sasaran) dan juga rincian biaya yang dikeluarkan telah diatur secara pasti. Selain itu salah satu program PNPM-MP ini juga bekerjasama dengan BKM yang ada di setiap Kelurahan. hal ini juga user dipertegas oleh pernyataancommit Agus toSuyadi, selaku Koordinator Badan



Keswadayaan Masyarakat “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo, sebagai berikut: Jadi memang beberapa program yang diterapkan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan selalu menggandeng BKM. Termasuk Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini, hal ini saya acungi jempol karena dengan bekerjasama dengan BKM berarti pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan serta memantau sendiri pembangunan yang dilakukan di daerah mereka masing-masing Mas. (Wawancara, Senin 9 Desember 2013) Bentuk koordinasi yang dijalin antara PNPM Mandiri Perkotaan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan langkah yang strategis. Karena, BKM merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk aktif menyampaikan gagasan dalam proses pembangunan daerah, dengan begitu masyarakat dapat mengemukakan gagasannya secara langsung dan ikut serta di dalamnya. Dengan komunikasi dan pendekatan yang baik antara pihak BKM dan masyarakat, maka segala macam program kebijakan yang ingin diterapkan dalam kehidupan masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat luas, serta memungkinkan adanya partisipasi aktif masyarakat terhadap program kebijakan yang diterapkan. PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan salah satu mitra bagi masyarakat untuk membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih berdaya, melalui program kebijakan yang dilakukan. Pemberdayaan terhadap masyarakat, menjadi salah satu tujuan diterapkannya program-program PNPM-Mandiri Perkotaan. Salah satu program PNPM-Mandiri Perkotaan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah adanya penerapan Program Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, salah satunya diterapkan di Kecamatan Sukoharjo. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Indrasna selaku Unit Pengelola Lingkungan BKM Kelurahan Kriwen, sebagai berikut: PNPM Mandiri Perkotaan memang memiliki andil besar untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatannya. Banyak program yang melibatkan masyarakat secara mandiri, mulai dari pembangunan talut, perbaikan jalan, ada juga bantuan perbaikan rumah dan lain-lain, dari program itu masyarakat selalu diikutsertakan. Sejak ada kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan, masyarakat commit to user menjadi tahu dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan.(Wawancara: Selasa 31 Desember 2013)



Pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perkotaan, terutama Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat, yaitu dampak bagi terpenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak huni dan dampak bagi masyarakat yang semakin berdaya karena keterlibatannya dalam setiap program yang dilakukan. Penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo memberikan dampak yang nyata, yang ditunjukkan dalam sebuah dokumen yang menyatakan adanya penurunan jumlah/volume perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo. Kebutuhan akan rumah yang layak huni menjadi pendorong bagi masyrakat untuk mengajukan permohonan bantuan renovasi rumah tinggal layak huni, namun dengan adanya kerjasama dan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan di setiap pelaksanaan pembangunannya menjadi lancar. Adanya penurunan jumlah permintaan atau permohonan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukoharjo antara tahun 2012 dan 2013, menunjukkan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jumlah penerima Renovasi RTLH Tahun 2012 berjumlah 390, sedangkan pada tahun 2013 hanya berjumlah 169 rumah. Selain dari dokumen yang menyatakan bahwa penerima program RTLH mengalami penurunan, hal tersebut juga ditunjang dengan adanya data wawancara dengan Sabari selaku Ketua RW V Kelurahan Sonorejo sebagai berikut: Yang saya tahu, setiap tahun itu ya berbeda-beda jumlah penerimanya, tergantung usulan atau dananya juga. Tapi yang saya tahu dari tahun ke tahun rumah di daerah sini mengalami perbaikan, mungkin dua atau tiga tahun yang lalu rumah gedhek (dinding dari bambu) masih banyak, tapi sekarang ini mungkin hanya tinggal empat atau lima rumah saja per RT yang masih menggunakan gedhek (dinding dari bambu). Dengan program seperti itu, dampak yang ditimbulkan sangat besar terutama bagi pemilik rumah akan semakin aman dan nyaman, karena mendapat bantuan perbaikan rumah yang layak. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) commit to user



Tabel 4.9 Rekap Data Kegiatan Perbaikan RTLH Kecamatan Sukoharjo PNPMMandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012

Sumber: Dokumen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012

Tabel 4.10 Rekap Data Kegiatan Perbaikan RTLH Kecamatan Sukoharjo PNPMMandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013

Sumber: Dokumen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013

commit to user



B. Deskripsi Temuan Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Partisipasi dalam hal ini secara spesifik membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah tidak layak huni sangat dibutuhkan, karena dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam arti lain, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menikmati pembangunan saja tetapi juga diposisikan sebagai pelaku pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan karena mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Selain itu, mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek pembangunan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mudi Basori mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai berikut: Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan terutama berkaitan dengan pembangunan rumah yang layak huni bagi warga miskin memang sangat diperlukan, karena partisipasi dari masyarakat akan sangat mempengaruhi lama tidaknya proses pengerjaan dan juga banyak tidaknya dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan rumah yang layak huni. (Wawancara, Minggu 8 Desember 2013) Mariyono, selaku Unit Pengelola Lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo juga menyatakan pendapatnya mengenai perlunya partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, sebagai berikut: Partisipasi masyarakat terutama dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni harus dilakukan, karena masyarakat perlu diberdayakan dan tidak hanya sekedar menerima hasil pembangunan saja tetapi harus terlibat didalamnya, mulai daritoawal commit usersampai akhir. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program semacam ini masyarakat akan mau



berpikir, minimal berpikir mengenai penanganan-penanganan masalah pembangunan rumah dilingkungan tempat dia tinggal. Nah, kalau partisipasi masyarakat sudah bisa berjalan dampaknya nanti bukan hanya sekedar masyarakat yang semakin berdaya, tetapi lebih dari itu masyarakat menjadi mandiri dalam program-program lain kedepannya. (Wawancara, Selasa 10 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah yang layak huni, dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program-program pembangunan terutama dalam hal ini adalah pembangunan rumah layak huni, maka akan ada beberapa keuntungan bagi kehidupan masyarakat yang didapatkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam program pembangunan maka masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol sendiri pembangunan yang dilakukan, sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui seluk-beluk program kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol yang nyata terhadap program kebijakan yang diberlakukan. Terakhir, masyarakat menjadi berdaya, karena telah mampu berpartisipasi dalam program pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang keberhasilan program dan pada akhirnya akan mampu memberdayakan masyarakat dalam program-program lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rumah yang layak huni menuai banyak permasalahan yang pada akhirnya menghambat keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. hal tersebut, didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan di lapangan, yang menunjukkan keadaan yang kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan pribadi, misalnya melanjutkan usaha mereka di rumah, bahkan ada juga yang bersantai bersama keluarga di rumah. Sesuai dengan hal tersebut, menurut commit to user



salah seorang warga bernama Riyadi, berpendapat mengenai beberapa penghambat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rumah layak huni, sebagai berikut: Sebenarnya kalau ada kerepotan di lingkungan saya, keinginan untuk membantu itu ada ya, tetapi memang ada beberapa hal yang mengakibatkan keterlibatan itu tidak maksimal. Beberapa diantaranya adalah kurangnya sosialisasi program kebijakan, kalau di lingkungan tempat saya tinggal Ketua RT atau RW memang sudah mengumumkan beberapa agenda gotong royong, termasuk gotong royong untuk membantu pembangunan rumah yang hendak di renovasi, tetapi pengumuman tersebut disampaikan secara mendadak, misalnya pada saat ada pertemuan rutin setiap malam Jum’at, Ketua RT baru menyampaikan agenda gotong royong padahal pelaksanaannya adalah hari minggunya. Kalau sudah menjadi keputusannya seperti itu agendaagenda yang lebih penting yang sebelumnya sudah dijadwalkan jadi tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan gotong royong tersebut. Selain itu, setahu saya banyak masyarakat yang memilih beristirahat daripada menghadiri gotong royong karena setelah 6 hari masuk kerja mungkin menurut mereka hari minggu adalah hari yang harus dimanfaatkan untuk beristirahat. (Wawancara, Selasa 10 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara mengenai penghambat tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat mengenai kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara gotong royong. Selain itu, sosialisasi di tingkat basis (RT atau RW) juga harus dilaksanakan secara rutin agar agenda-agenda kemasyarakatan dapat diketahui oleh semua warga masyarakat. Yang terakhir, masyarakat harus diberikan motivasi atau dorongan agar pola pikir masyarakat juga ikut terbangun ke arah yang lebih baik bagi masyarakat luas. Selain data wawancara di atas, melalui observasi yang dilakukan peneliti di lapangan juga menggambarkan bahwa terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan pembangunan (gotong royong). Hal tersebut diketahui dari pengamatan peneliti, bahwa peserta yang hadir pada saat itu sangat sedikit. Sehingga commit to user pelaksanaan gotong royong pada



saat itu terkesan kurang semarak. Data observasi yang lain juga memperlihatkan terdapat beberapa masyarakat yang memilki kegiatan usaha di rumah seperti berjualan, bengkel, dan kerajinan kayu, memilih melanjutkan pekerjaan mereka dari pada berpartisipasi dalam pembangunan yang ada. Maka dari itu untuk mempermudah pengkajian permasalahan, maka penulis memilih data yang benar-benar dapat dipakai dalam memecahkan permasalahan, sehingga data-data tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang beberapa aspek diantaranya: 1. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni 2. Dampak

penerapan

pembangunan

partisipatif

terhadap

Program

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo 3. Hambatan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo. Berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo yang juga turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Salah satu kebijakan yang juga dilaksanakan oleh wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo adalah pelaksanaan kebijakan renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. Program kebijakan ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan lingkungan kumuh yang ada di Kecamatan Sukoharjo dengan memberdayakan masyarakat dalam usaha tersebut. Dengan dilaksanakannya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut masyarakat akan terbantu dalam hal perbaikan papan dan userbertempat tinggal di dalam rumah terwujud keinginannya untukcommit singgahtoatau



yang layak huni. Kebijakan pemerintah seperti ini selaras dengan tujuan nasional Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini adanya kebijakan pemerintah untuk merenovasi rumah warga masyarakatnya, maka pemerintah telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memiliki banyak kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Dengan adanya kewenangan ini pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi di daerah itu, termasuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satu kebijakan yang tidak boleh di pandang sebelah mata adalah adanya kebijakan untuk memperbaiki rumah masyarakat miskin yang dinilai kurang layak untuk dihuni. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut peran pemerintah bersama dengan warga masyarakat sangat dibutuhkan agar program kebijakan tersebut tepat sasaraan dan tepat guna. Maksudnya adalah tepat sasarannya, yaitu tepat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah tepat guna, maksudnya adalah dalam membelanjakan dana alokasi untuk perbaikan rumah, benar-benar dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mudi Basori selaku Ketua Unit Pengelola Sosial Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo dalam wawancara sebagai berikut: Program seperti ini (Renovasi Rumah Tidak Layak Huni) memang sangat tepat untuk dilakukan, hal ini karena sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan hanya cukup untuk makan sehari-hari sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Karena logikanya, dia tidak punya banyak uang simpanan yang dialokasikan untuk membangun sebuah rumah. Rumah yang kokoh dan terbuat dari bahan-bahan yang layak juga sangat berdampak pada kenyamanan masyarakat untuk tinggal di tempat tersebut. Tetapi yang tidak kalah penting adalah dalam rangka memberikan bentuk bantuan seperti ini pemerintah bersama masyarakat harus senantiasa melakukan survei atau penyeleksian yang tepat, agar program seperti initobenar-benar bisa dinikmati oleh orang commit user yang membutuhkan. (Wawancara, Minggu 8 Desember 2013)



Dalam penyelenggaraan program renovasi rumah tidak layak huni masyarakat merupakan salah satu aktor yang sangat penting. Hal tersebut logis karena di masa sekarang ini strategi pembangunan di Indonesia memang sudah mulai bergeser dari Top-Down (dari pemerintah ke masyarakat) menjadi Bottom-Up (dari masyarakat ke pemerintah) sejak bergulirnya rezim otoriter di tahun 1998. Saat ini celah-celah demokrasi telah terbuka, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Berbagai kegiatan pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik kepada pemerintah, tetapi masyarakat memiliki kewenangan pula untuk ikut serta menentukan arah pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan, menunjukkan masyarakat ikut serta melaksanakan program kebijakan bantuan rumah layak huni ini, beberapa diantaranya juga terlihat sudah mempersiapkan diri dengan membawa peralatan pembangunan. sehingga dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat perlu diberikan kewenangan untuk turut andil dalam beberapa program pembangunan. Terutama dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, dirasa memang sangat tepat untuk dilaksanakan. Karena dari pengamatan atau observasi yang dilakukan, masih sangat banyak rumah masyarakat di beberapa wilayah di Kecamatan Sukoharjo yang tidak layak huni. Hal ini didasarkan pada bangunan fisik rumah yang sangat memprihatinkan, karena beberapa diantaranya masih terbuat dari bambu dan ditopang dengan tiang-tiang yang mulai rapuh. Selain itu, hasil observasi juga menyatakan bahwa kepedulian warga masyarakat untuk turut serta membantu masyarakat yang membutuhkan, hasrus senantiasa di tumbuh kembangkan. Dalam penyelenggaraan pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sukoharjo, telah banyak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat secara umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesediaan warga masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang diselenggarakan untuk membantu terselesaikannya renovasi rumah dari masyarakat yang menerima program commit tersebut. to user Seperti yang telah diungkapkan



oleh salah seorang warga yang menerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni pada pertengahan bulan November 2013 bernama Warjono, dalam kesempatan wawancara Warjono mengungkapkan bahwa: Wonten kathah wargo masyarakat ingkang mbiantu anggene kulo gadah kerepotan. Dinten Minggu niku wargo ngawontenake gotong royong Mas, geh wonten Bapak-bapak lan poro pemuda geh katah ingkang tumut Mas. Tiang alit kados kulo ngenten menawi mboten dibantu kalian tonggo tepalih geh sinten maleh Mas, geh tho ? (Ada banyak warga masyarakat yang turut membantu saya dalam kegiatan tersebut. Hari Minggu warga masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong Mas, ya ada Bapak-bapak dan para pemuda juga banyak yang datang Mas. Orang kecil seperti saya ini kalau tidak dibantu oleh warga masyarakat di lingkungan saya, siapa lagi Mas, iya kan ?). (Wawancara, Minggu 8 Desember 2013) Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga masyarakat yang menerima bantuan renovasi rumah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni di tempat tersebut terdapat partisipasi aktif dan langsung dari warga masyarakat sekitar. Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya bapak-bapak serta para pemuda yang turut membantu proses pembangunan. Peran serta masyarakat sekitar dalam pembangunan memang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan, salah satunya adalah efisien waktu. Dengan banyaknya tenaga dalam pembangunan akan mempercepat poses pengerjaan karena banyak orang yang ikut bergotong royong dalam setiap pengerjaannya. Dari data yang berhasil dihimpun, dapat diketahui beberapa hal mengenai partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Dari hasil wawancara dengan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo Agus Suyadi, diperoleh data sebagai berikut: Kalau ditanya dalam hal apa saja masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan rumah tidak layak huni jelas banyak sekali Mas, bahkan masyarakat mulai dilibatkan sejak perencanaannya, baik dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang maupun dalam rapat-rapat intern setelah commit to userterbentuknya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Selain itu masyarakat juga terlibat langsung



dalam pengerjaannya juga Mas, jadi mulai dari perencanaan sampai dengan pengerjaannya memang praktek di lapangan keterlibatan masyarakat Alhamdulillah selalu ada Mas. (Wawancara, Senin 9 Desember 2013) Sejalan dengan pernyataan di atas, Harjono selaku pendamping / fasilitator Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo, menyatakan bahwa: Pelibatan masyarakat memang sangat penting dalam program-program PNPM termasuk program RTLH ini. Setahu saya respon masyarakat terhadap program-program seperti ini sangat baik, terutama dalam kegiatan-kegiatan gotong royong. Di Kelurahan Dukuh, Kriwen dan kelurahan lainnya yang saya dampingi bersama kawan-kawan dari tim 2 memang keseluruhan partisipasi masyarakat sangat baik Mas. (Wawancara: Selasa 31 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan telah dilakukan mulai dari perecanaannya, hal ini menegaskan bahwa dalam merenovasi rumah

warga

yang

tidak

layak

huni

tersebut,

masyarakat

telah

menyumbangkan pemikirannya melalui suatu forum satu tahunan yang disebut musrenbang atau musyawaran perencanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan fisik rumah dari warga penerima manfaat, sehingga dari data hasil wawancara di atas masyarakat di daerah tersebut melakukan partisipasi terhadap proses pembangunan dari awal direncanakannya sampai pada pelaksanaannya. Selain data yang ditunjukkan dalam beberapa petikan wawancara di atas, peneliti juga menemukan data dari hasil observasi bahwa pada saat dilaksanakannya pembangunan banyak warga masyarakat yang ikut serta, bahu-membahu dalam kegiatan tersebut. Selain itu dalam kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) yang peneliti ikuti, yaitu di Kelurahan Sonorejo, masyarakat sangat antusias memberikan saran atau kritikan terhadap BKM berkaitan dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dari data hasil observasi tersebut terlihat bahwa pada umumnya pelaksanaan pembangunan dalam setiap tahapannya berjalan secara baik. commit to user



Berkaitan

dengan

bentuk-bentuk

partisipasi

masyarakat

dalam

penanggulangan rumah tidak layak huni di Kecamatan Sukoharjo, ternyata bentuk partisipasinya tidak hanya sebatas tenaga saja yang dikeluarkan warga masyarakat sekitar untuk membantu proses pembangunannya, melainkan ada bentuk bantuan lain yang diberikan masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap sesama manusia. Beberapa partisipasi masyarakat dapat dirinci menjadi 4 hal, yang pertama masyarakat Kecamatan Sukoharjo berpartisipasi

dalam

tahap

perencanaan

pembangunan

dengan

menyumbangkan ide atau gagasannya mengenai program-program yang hendak dilakukan termasuk didalamnya adalah Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni melalui forum tahunan yang disebut musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Selanjutnya, masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan gotong royong oleh warga masyarakat sekitar. Ketiga, masyarakat terlibat dalam evaluasi kegiatan yang dilakukan setelah pembangunan rumah telah selesai dilaksanakan. Yang terakhir partisipasi masyarakat terlihat pula dalam pemeliharaan hasil pembangunan, masyarakat melakukan pemantauan hasil pembangunan dan melengkapinya apabila terdapat suatu kekurangan pada hasil pembangunannya. Secara terperinci bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo terhadap Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat sebagai berikut: a. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan dari atas ke bawah (top down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan atau peranan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhankebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat ditempatkan dalam posisi objek to user dari atas ke bawah tersebut pembangunan, program commit yang dilakukan



seringkali tidak berhasil dan kurang memberi manfaat, karena masyarakat

kurang

terlibat,

sehingga

mereka

merasa

kurang

bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya. Dari latar belakang tersebut perlu adanya pendekatan atau strategi yang diterapkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau subyek pembangunan. Strategi ini lebih bersifat memberdayakan masyarakat, dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna bagi orang lain. Proses ini bertitik tolak untuk mendirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya sebaik mungkin baik sumber daya dari luar maupun sumber daya yang ada di wilayah sendiri. Perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang direncanakan oleh semua pihak terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka, yang di mulai dari penjajakan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan kegiatan. Perencanaan pebangunan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat akan menghasilkan suatu agenda pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dilakukannya perencanaan pembangunan secara partisipatif masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya kepada anggota forum yang lain, dan akan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Dalam tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, dimana dalam kegiatan tersebut diidentifikasi penyebab, masalah, potensi serta dilakukan analisa masalah melalui pembuatan pohon masalah. Dilanjutkan dengan penyusunan PJM (Program Jangka Menengah) Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang merupakan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Dalam perencanaan partisipatif sangat penting memperhatikan keterlibatan to maupun user masyarakat baik secara commit langsung tidak langsung diajak untuk



berdiskusi, hal ini dikarenakan apabila masyarakat hanya tinggal menunggu semuanya beres tanpa permasalahan dan tanpa ada keterlibatan

sama

sekali,

dapat

menyebabkan

kurangnya

rasa

tanggungjawab dan tidak menutup kemungkinan bahwa programprogram yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, gagasan serta perencanaan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan rumah yang layak huni dapat diungkapkan dalam forum tahunan yaitu musrenbang Kelurahan. Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Agus Suyadi, dalam sebuah kesempatan wawancara, sebagai berikut: Beberapa perwakilan masyarakat seperti Ketua RT atau RW dapat memberikan idenya baik yang menyangkut masalah usulan program atau usulan lainnya berdasarkan usulan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh warga mereka. Di dalam forum Renta (Rencana Tahunan) yang difasilitasi oleh BKM di masing-masing Kelurahan yang biasanya diadakan setiap awal tahun. Setiap orang diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk dapat mengusulkan program, ya termasuk Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. (Wawancara: Senin 9 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat telah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan memberikan ide atau gagasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam forum. Ide atau gagasan tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Kebijakan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dalam wawancara tersebut, narasumber menyatakan bahwa, ide atau gagasan tersebut disampaikan dalam sebuah forum tahunan yang diadakan oleh BKM di Desa atau Kelurahan. sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah berupa ide atau gagasan yang disampaikan dalam forum tahunan yang disebut Renta (Rencana tahunan). commit to user



Selain dari data hasil wawancara di atas, hasil observasi yang dilakukan juga memperlihatkan adanya antusias dari perwakilan yang dihadirkan dalam forum Renta di Kelurahan Sonorejo. Antusias masyarakat tersebut ditunjukkan dari adanya kesan yang positif dari salah satu peserta berkaitan dengan pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni dan program lainnya. Dari absensi kehadiran pada acara Renta tersebut juga menunjukkan adanya beberapa masyarakat yang hadir mulai dari Ketua RT, RW, Gapoktan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga PKK. Dengan hadirnya perwakilan masyarakat dalam forum tersebut, maka dari hasil observasi menunjukkan atau memperlihatkan adanya dialog yang positif antara BKM atau pemerintah terkait, dengan masyarakat yang hadir. Berdasarkan analisis dokumen yang peneliti lakukan, dari Kumpulan Buku Bacaan Pelatihan Penguatan BKM Tahun 2 dan 3 yang di publikasikan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan, di peroleh data mengenai pengertian umum dari Renta. Musyawarah perencanaan tahunan (Renta) Desa atau Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Renta Desa/Kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan Desa dengan mengacu atau memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa). Rencana tahunan yang biasanya dilakukan pada awal tahun antara Bulan Januari dan Februari dengan melibatkan masyarakat secara umum. Dalam forum Renta masyarakat memilki peluang untuk mengemukakan usulan berdasarkan fenomena yang sedang terjadi dan mendesak untuk segera ditanggulangi. Hal tersebut tersirat dalam petikan wawancara dengan Bambang selaku Anggota BKM Kelurahan Kriwen, sebagai berikut: commit to user



Sebelum finalisasi program yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu kita menyelenggarakan Renta (Rencana tahunan) untuk membahas agenda-agenda apa yang hendak kita lakukan di tahun anggaran berikutnya. Tentu saja, kita melibatkan masyarakat di lingkungan Kelurahan, karena suara merekalah yang akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Komitmen masyarakat selama ini untuk ikut serta menyumbangkan idenya juga sangat bagus, antusias, dan dialogis. (Wawancara: Selasa 31 Desember 2013) Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam sebuah wadah yang di sebut Renta ini, mengundang antusias yang baik dari masyarakat. Seperti terlihat dari hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan renta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan gagasannya mengenai program yang hendak dilakukan, termasuk di dalamnya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Keterlibatan dibutuhkan

masyarakat guna

dalam

menghasilkan

penyelenggaraan suatu

keputusan

Renta yang

sangat mufakat

berdasarkan musyawarah masyarakat. Dalam penyelenggaraan Renta banyak lapisan masyarakat yang diundang atau dilibatkan, bedasarkan data hasil penelitian diperoleh data bahwa pihak yang di undang antara lain Ketua RW, Ketua RT, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Ketua Gapoktan, Lurah, dan tokoh masyarakat yang dipandang kompeten untuk mewakili suara masyarakatnya dalam forum Renta. Data tersebut juga dinyatakan oleh Sunardi selaku Ketua RW di Kelurahan Bulakan dalam kesempatan wawancara sebagai berikut: Forum perencanaan tahunan yang bisanya bertempat di Kelurahan itu yang saya tahu ya Mas, itu yang di beri undangan adalah perwakilan masyarakat yang dipandang mampu gitu lah, ya antara lain ada RW, RT, Tokoh masyarakat, Ketua Organisasi Kelurahan, ada juga Lurah, PKK juga ada Mas. Ya yang jelas setiap unsur dalam masyarakat terwakili Mas. Forum itu sangat positif Mas, selain suara masyarakat bawah didengarkan juga masyarakat bisa bertanya tentang agenda-agenda yang belum dipahami, begitu kirakira Mas. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) commit to user



Dengan adanya perwakilan yang kompeten yang mewakili suara masyarakat di daerah masing-masing, tentu saja forum Renta ini menjadi semakin berkualitas. Sebagai salah satu wadah penyalur aspirasi masyarakat bawah, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya berkaitan dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Agenda RTLH yang diusulkan masyarakat ini dapat diagendakan dalam program selanjutnya berdasarkan alokasi yang ditentukan dalam Renta tersebut. Renta yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan mengacu pada potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam Desa sendiri maupun dari luar Desa. Renta adalah forum publik perencanaan program yang diselenggarakan oleh BKM Kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan Renta merupakan salah satu tugas BKM Kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemberdayaan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila masyarakat tidak berperan atau berfungsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Renta juga dapat berfungsi sebagai forum pendidikan bagi warga masyarakat agar menjadi bagian aktif dari kebijakan pembangunan. Sepaham dengan pernyataan tersebut, dalam kesempatan wawancara Mudi Basori yang merupakan Ketua Unit Pengelola Sosial BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo menyatakan pendapatnya sebagai berikut: Rencana tahunan memang menjadi hal yang sifatnya wajib ya Mas, karena Renta merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperan atau berpartisipasi menyampaikan gagasannya dalam pembangunan. Beberapa tahun terakhir penyelenggaraan Renta di Kelurahan Sonorejo juga berjalan baik, itu artinya perhatian masyarakat akan pentingnya musyawarah itu masih ada. Selain itu kalau dipikir-pikir ya Mas, kita kan hidup di lingkungan masyarakat, kita tidak harus selalu berpikir bagaimana kita pribadi hidup serba enak, tetapi kita juga harus ikut memikirkan bagaimana membantu mereka yang kesusahan. Ya kalau rumahnya sudah tidak nyaman atau tidak layak untuk di tempati ya kita yang di utus untuk mewakili masyarakat juga harus memperjuangkannya untuk commit to user Minggu 8 Desember 2013) kepentingan bersama. (Wawancara,



Suatu kebijakan yang diterapkan dalam suatu wilayah atau daerah memang tidak bisa lepas dari payung hukum atau dasar hukum penyelenggaraan

kebijakan.

Berkaitan

dengan

dasar

hukum

penyelenggaraan musrenbang, maka dapat dianalisis bahwa UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya

perencanaan

pembangunan

dari

bawah

secara

partisipatif. Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2005 tentang desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi Desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada Undang-undang No.32 Tahun 2004 tersebut. Sedangkan Kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan merupakan satu kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

(Kabupaten/Kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan atau observasi juga memperlihatkan hal yang sama, bahwa dalam pelaksanaan Renta yang peneliti ikuti, keterlibatan masyarakat sangat menentukan keputusan. Hal ini terlihat dari setiap gagasan yang diberikan tokoh masyarakat yang mewakili masyarakatnya untuk menyampaikan keluhan atau harapan untuk program kerja selanjutnya. Data hasil observasi dalam perencanaan pembangunan tersebut, juga memperlihatkan adanya kesempatan yang diberikan pihak BKM kepada masyarakat untuk ikut serta membangun program kebijakan yang dijiwai dari fenomena yang ada di lingkungan masing-masing peserta. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Renta Desa/Kelurahan dapat dijelaskan melalui data hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Koordinator Badan Keswadayaan commit to user



Masyarakat

“Sumber

Makmur”

Kelurahan

Sonorejo

Kecmatan

Sukoharjo, Agus Suyadi sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Renta yang sudah berjalan selama ini, selalu ada masyarakat yang memunculkan gagasannya mengenai agenda ke depan untuk kepentingan Desa mereka. Dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat saya kira sangat baik ya, apalagi setiap Dusun mengirimkan perwakilannya untuk duduk di forum Renta secara adil, artinya ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Dalam proses pelaksanaan Renta selalu ada dialog yang aktif dari masyarakat ke pemerintah yang waktu itu hadir. Apabila Renta selalu berjalan seperti ini saya kira akan semakin banyak aspirasi masyarakat tentang agenda pembangunan yang di perhatikan. (Wawancara, Senin 9 Desember 2013) Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, konsep musyawarah menunjukkan bahwa Renta bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan sebuah istilah yang sudah jelas berarti merupakan forum untuk mendiskusikan segala sesuatu dan perakhir pada pengambilan kesepakatan dan keputusan bersama. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Saman selaku Ketua RW di Kelurahan Bulakrejo menyatakan: Renta bukan sekedar sosialisasi informasi atau seminar saja, proses pelaksanaan Renta tidak disusun sebagai acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutansambutan atau pidato-pidato. Inti dari Renta adalah partisipasi aktif warga masyarakat. Renta Desa/Kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam perencanaan tahunan BKM bersama dengan masyarakat berembug dalam menyusun program tahunan Desanya. (Wawancara: Kamis 26 Desember 2013) Penyelenggraab perencanaan tahunan atau Renta terdapat tujuan serta luaran yang diharapkan. Tujuan serta luaran dalam penyelenggaraan Renta Kelurahan tersebut dapat dicermati dari hasil wawancara dengan Darwis selaku Fasilitator Kelurahan sebagai berikut: Dalam penyelenggaraan program apapun tentunya kan ada tujuannya Mas, kalau untuk rencana tahunan sendiri ada beberapa tujuannya Mas, commit antara tolain: user menyepakati adanya prioritas kebutuhan dan kegiatan yang telah dusulkan oleh masyarakat



melalui perwakilan mereka dalam forum Renta, kemudian prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga Kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, ya kalau di tempat kita BKM Mas. Selain itu luarannya adalah terbentuknya daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan, kemudian ada juga daftar permasalahan dari warga yang sudah disepakati. (Wawancara: Kamis 19 Desember 2013) Dari data hasil wawancara yang telah dilakukan Peneliti dengan Fasilitator Kelurahan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Renta terdapat tujuan serta luaran yang diharapkan. Tujuan dari penyelenggaraan Renta ini adalah menyepakati adanya prioritas kebutuhan dan kegiatan yang telah dusulkan oleh masyarakat melalui perwakilan mereka dalam forum Renta, kemudian prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga Kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan. Dalam tujuan tersebut secara

langsung

masyarakat

diberikan

wewenang

untuk

memusyawarahkan program-program usulan yang berkaitan dengan keinginan masyarakat, termasuk di dalamnya usulan-usulan yang berkaitan dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Rencana tahunan (Renta) juga dilaksanakan secara demokratis dan berlangsung secara dialogis. Hal ini karena sebagian besar perwakilan masyarakat yang ditunjuk Kelurahan masing-masing dalam forum Renta menyampaikan apa yang menjadi usulan masyarakat di tingkat Kelurahan untuk kemudian disepakati bersama-sama dengan anggota forum yang lain. Senada dengan hal tersebut di atas, Joko Supriyadi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Sukoharjo berpendapat dalam kesempatan wawancara sebagai berikut: Kalau secara detail penyelenggaraan Renta itu saya tidak begitu tahu Mas, karena kalau perencanaan pembangunan di lingkup kedinasan pemerintah daerah itu musrenbang Mas. Tapi setahu saya, agendanya hampir sama, jadi Renta itu mengagendakan program-program commit yang tidak to userdiagendakan dalam pembahasan Musrenbang. Jadi istilahnya agar tidak ada benturan antara



program yang sudah dialokasikan Musrenbang dengan forum Renta. Dan setahu saya partisipasi masyarakatnya sama-sama bagus dan aktif. (Wawancara: Kamis 19 Desember 2013) Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renta memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut berarti partisipasi yang diberikan masyarakat untuk memberikan sumbangan

ide

dan

pemikirannya

dalam

proses

perencanaan

pembangunan telah berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo dalam memberikan sumbangan idenya diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan yang hendak dijalankan. Sehingga, pembangunan yang nantinya dilakukan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kehendak masyarakat yang telah disamapaikan dalam forum-forum musyawarah seperti Renta tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas pula, dapat dilihat bahwa keterwakilan unsur-unsur dalam masyarakat baik dari sisi gendernya ataupun status sosialnya dapat terwakili secara baik. Hal tersebut dapat diamati dari wawancara di atas, bahwa dari perwakilan yang di tunjuk dari masing-masing kelurahan, diwakili oleh laki-laki dan perempuan, serta dari status sosial yang beragam. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukoharjo dapat ditunjukkan dari hadirnya warga masyarakat dalam forum-forum musyawarah seperti Renta di Kelurahan. Berdasarkan beberapa petikan wawancara di atas, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat berkontribusi dalam memberikan sumbangan ide atau gagasan berkaitan dengan proses pembangunan yang hendak dilakukan, termasuk didalamnya gagasan mengenai Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Bentuk partisipasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengawal pembangunan agar sesuai dengan harapan commit to user



masyarakat. Hal ini dipertegas dengan adanya bunyi Pasal 6 Undangundang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk: 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat 2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa 3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa 4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka semua program pembangunan dapat diusulkan kepada pemangku kepentingan termasuk usulan atau gagasan yang berkaitan dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Partisipasi masyarakat di tingkat perencanaan ini dapat berupa gagasan atau ide tentang usulan warga yang seharusnya masuk dalam daftar prioritas penerima bantuan renovasi rumah atau dapat pula berupa gagasan tentang teknis pelaksanaan pembangunannya. Selain data hasil wawancara dan dokumen kaiatannya dengan tahap perencanaan pembangunan di atas, data hasil observasi juga menunjukkan keberhasilan program Renta dalam mewadahi pendapat masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterwakilan masyarakat dalam forum Renta dapat dikatakan memenuhi kompetensi, hal ini karena perwakilan yang diundang adalah tokoh masyarakat seperti Ketua RT, RW, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kehadiran masingmasing perwakilan tersebut dapat dilihat dari absensi kehadiran yang peneliti amati pada saat acara berlangsung. Dari beberapa data hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan, secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: commit to user



Tabel 4.11 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh di lapangan, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah dokumen yang berupa Kumpulan Buku Bacaan Pelatihan Penguatan BKM Tahun 2 dan 3 PNPM-Mandiri Perkotaan, yang memberikan informasi atau data mengenai pengertian dan prosedur diselenggrakannya Renta (Rencana Tahunan) dalam penyusunan program-program BKM. Dokumen selanjutnya adalah Pasal 6 Undangundang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, beberapa hal yang termuat didalamnya adalah mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

Data hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Sukoharjo, Fasilitator Kelurahan, Anggota BKM, Ketua RW dan Ketua RT, mengemukakan pendapatnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam agenda perencanaan pembangunan. kesimpulan dari data hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo terlibat aktif dalam agenda perencanaan pembangunan yang di selenggarakan di setiap Kelurahan. Partisispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wadahi dalam forum perencnaan yang disebut Renta (Perencaan Tahunan). Dalam forum tersebut suara dari masyarakat bawah diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RW, RT dan sejumlah tokoh lain yang berpengaruh dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menyatakan bahwa perwakilan masyarakat yang datang dalam commit forum to user Renta tersebut berpartisipasi aktif

Data hasil observasi juga menunjukkan keberhasilan program Renta dalam mewadahi pendapat masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterwakilan masyarakat dalam forum Renta dapat dikatakan memenuhi aspirasi, hal ini karena perwakilan yang diundang adalah tokoh masyarakat seperti Ketua RT, RW, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kehadiran masingmasing perwakilan tersebut dapat dilihat dari absensi kehadiran yang peneliti amati pada saat acara berlangsung.



keadaan setempat, dalam memberikan kemudian gagasan atau buah pikiran menumbuhkemba tentang agenda-agenda ngkan dan pembangunan tahun mendorong peran berikutnya, termasuk serta masyarakat agenda Program Renovasi dalam Rumah Tidak Layak Huni. pembangunan. Dokumen yang ke tiga adalah foto Kegiatan Renta dan RWT (Rembug Warga Tahunan). Sumber: Data Hasil Penelitian 2013

b. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan

merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dan berdampak pada hasil yang diinginkan khususnya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Tahap ini dalam pembangunan merupakan sebuah implementasi dari program-program dan proyek‐proyek yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan uang dan bahan‐bahan material untuk pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam pembangunan merupakan salah satu bentuk partisipasi yang diinginkan atau yang diharapkan dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan inti dari pelaksanaan pembangunan rumah layak huni selain material atau bahan lain, juga adanya tenaga yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengerjaan pembangunannya. Hal tersebut senada dengan pendapat tersebut, Mariyono selaku Ketua Unit Pengelola Lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo berpendapat bahwa: commit to user



Ya, Saya kira begini Mas, Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tidak akan berjalan secara maksimal jika tidak dibarengi dengan keterlibatan (partisipasi) warga terhadap program tersebut, meskipun di setiap pelaksanaannya masyarakat punya banyak hal untuk diberikan, tetapi yang paling di butuhkan sebenarnya adalah tenaga yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. (Wawancara: Selasa 10 Desember 2013) Dari petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi langsung yang berupa tenaga yang diberikan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni akan sangat membantu masyarakat penerima program, dalam mempercepat hasil kerjanya sesuai dengan target. Dalam pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni biasanya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan yang disebut gotong royong. Kegiatan gotong royong merupakan aktifitas masyarakat secara bersama-sama dan sukarela yang biasanya diagendakan oleh seorang Ketua RT atau RW jika itu dilakukan di lingkungan sekitar Dusun. Berdasarkan hasil observasi, juga menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam agenda gotong royong. Masyarakat terlihat membawa peralatan yang diperlukan dalam pembangunan, seperti cangkul, ember, dan perlengkapan pertukangan lainnya. Kegiatan gotong royong merupakan salah satu bentuk inisiatif yang banyak dilakukan dilingkungan Dusun untuk membantu masyarakat penerima Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dengan membantu secara tenaga dalam pembangunan yang dilakukan. Sunardi selaku Ketua RW Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo berpendapat bahwa: Jadi begini Mas, kalau di lingkungan sini pas ada warga kami yang mendapatkan bentuk bantuan apapun dan memungkinkan untuk dilakukan gotong royong maka setiap Ketua RT biasanya sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Biasanya mereka (Ketua RT) beberapa hari sebelumnya sudah berkomunikasi kepada seluruh warga untuk membantu atau ya nyengkuyung apa commit to user yang menjadi kerepotan tetangga. Termasuk dalam membantu



warga yang mendapatkan bantuan dana untuk perbaikan rumah, kami juga mengkoordinasi warga untuk ikut serta dalam pembangunannya, walaupun hanya di waktu-waktu tertentu saja misalnya hari Munggu Mas. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan gotong royong memang sudah menjadi agenda yang dilakukan oleh masyarakat apabila mengetahui warga mereka memiliki kerepotan yang memungkinkan untuk dibantu dengan cara gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari memang sudah dibudayakan untuk kehidupan warga masyarakat. Senada dengan pendapat di atas, Sabari selaku Ketua RW V Kampung Cebukan Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, sebagai berikut: Dalam kegiatan di lingkungan masyarakat gotong royong memang sangat penting. Bukan hanya dalam program pembangunan rumah saja, tapi juga program lain seperti pembangunan talut atau saluran air, jalan, dan juga perbaikan sarana umum lainnya. Khusus untuk pembangunan rumah, Alhamdulillah masyarakat di sini sangat kompak dan berjalan dengan baik. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Selain data hasil wawancara di atas, data observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan tetap dilakukan secara baik. Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni masyarakat bergotong royong secara aktif, sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Data hasil wawancara dan observasi di atas menegaskan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan rumah layak huni. Dengan memberikan kesempatan pada masyarakat dalam melakukan pembangunan, maka keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya akan semakin terbuka. Hal tersebut dikarenakan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut memperbaiki keadaannya melalui pembangunan rumah yang layak untuk di huni. Dari beberapa wawancara dan observasi di atas, dapat commit to user disimpulkan bahwa gotong royong merupakan salah satu bentuk



partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni secara baik. Dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat berperan sebagai pelaku dan juga penikmat hasil pembangunan. Dalam penyelenggaraannya, gotong royong di setiap Dusun atau Kelurahan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi adanya komando yang diberikan oleh Ketua RT atau RW kepada warganya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Supono selaku Ketua RT dalam kesempatan wawancara sebagai berikut: Pada saat saya tahu ada salah satu warga saya yang mendapatkan program bantuan ini, di pertemuan warga setiap malam Jumat, saya umumkan ke masyarakat RT untuk ikut membantu gotong royong secara sukarela. Sehingga masyarakat menjadi tahu agenda gotong royongnya dan bisa datang dalam pelaksanaannya. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Berbeda dengan yang dilakukan Supono dalam melakukan komando kepada warganya sebelum gotong royong berlangsung, Karsono yang juga berperan sebagai Ketua RT, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Menginformasikan pada warga itu memang penting, tetapi kalau di lingkungan saya pada umumnya hanya saya beri tahu kalau yang di kerjakan itu skalanya besar, misalnya pembangunan talut (saluran air), nah itu yang akan saya gerakkan semuanya. Tapi untuk membantu tetangga kami yang menerima bantuan bedah rumah ini misalnya, masyarakat pada umumnya sudah merespon itu, dan tanpa dikomando mereka sudah bergerak sendiri dan membantu masyarakat yang memiliki kerepotan itu. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dikomando ataupun tidak, pada umumnya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tersebut berjalan dengan lancar dan dengan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi yang berbentuk tenaga untuk

membantu

pelaksanaan

gotong

royong

tersebut

mampu

membudaya dalam diri masing-masing individu dalam masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan Karsono dalam petikan wawancara di commit to user atas, bahwa untuk membantu masyarakat menyelesaikan pekerjaannya



membangun rumah yang layak huni secara otomatis masyarakat akan bahu-membahu, bergotong royong membantunya. Data hasil observasi juga menunjukkan keadaan yang sama bahwa, dalam pertemuan RT yang di adakan setiap minggu sekali di beberapa Dusun di Kelurahan Sonorejo, Ketua RT memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang agenda gotong royong yang akan dilaksanakan satu minggu kedepan. Selain bantuan tenaga dalam kegiatan gotong royong untuk merenovasi rumah tidak layak huni, terdapat beberapa bentuk bantuan lain yang diberikan warga masyarakat untuk membantu si penerima program. Bentuk bantuan non-tenaga ini adalah berupa uang tunai, material bangunan, dan juga konsumsi untuk pekerja yang diberikan setiap hari secara bergiliran dari warga secara swadaya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non-tenaga seperti ini merupakan wujud kepedulian lingkungan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Senada dengan pernyataan tersebut, Suminah sebagai salah seorang warga masyarakat penerima bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni mengungkapkan bahwa: Rikolo wingi pembangunan, kulo nampi bantuan engkang langkung kathah, mboten namung bantuan artho Rp 7.500.000, nanging bantuan saking sanak sedulur geh kathah sanget. Saking keponakan kulo nggeh arto kalian bahan bangunan, saking wargo masyarakat wonten gulo kalian teh kangge tukang lan bapak-bapak ingkang nyengkuyung mbantu pembangunan. (Pada saat kemarin melakukan pembangunan, saya menerima banyak bantuan, bukan hanya uang bantuan senilai Rp 7.500.000 saja, tetapi bantuan dari sanak saudara juga banyak. Dari sanak saudara saya memberi uang tunai dan juga bahan bangunan, dari warga masyarakat memberikan gula dan teh untuk keperluan konsumsi tukang dan bapak-bapak yang membantu pembangunan) (Wawancara: Minggu 8 Desember 2013) Bantuan yang diberikan masyarakat sekitar kepada masyarakat yang sedang melakukan proses pembangunan rumah layak huni, pantas untuk mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat commit to user



“Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, Agus Suyadi, sebagai berikut: Saya salut dengan niat dan bantuan warga kepada penerima program bantuan rumah ini, dari yang saya tahu beberapa dari mereka ada yang memberikan bantuan material, ada yang memberikan bantuan tambahan uang juga secara sukarela. Wujud partisipasi semacam ini saya kira bagus untuk pelaksanaanpelaksanaan selanjutnya. (Wawancara: Senin 9 Desember 2013) Berkaitan dengan masalah teknis pelaksanaan gotong royong yang ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo sangat beragam. Ada yang melaksanakan teknis gotong royong secara masal pada satu hari tertentu saja, ada pula yang menggunakan teknis gotong royong secara bergiliran setiap hari oleh warga sekitar. Teknis pelaksanaan pembangunan secara gotong royong ini dipengaruhi oleh kesepakatan warga pada saat pertemuan RT berlangsung. Seperti yang ada di Kampung Cebukan RT 1/RW V, Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, di daerah ini pelaksanaan gotong royong dilakukan secara bergiliran dan terstruktur. Misalnya pada hari Senin di tunjuk 4 Kepala Keluarga, begitu juga dengan hari-hari selanjutnya, namun pada hari Minggu pelaksanaan gotong royong dilakukan secara masal oleh seluruh masyarakat di RT tersebut. Pernyataan tersebut dipertegas dengan pendapat Rosidi Selaku Ketua RT 1/RW V, Kelurahan Sonorejo, Kacamatan Sukoharjo, sebagai berikut: Kalau masalah pelaksanaan gotong royongnya di RT 1 berjalan lancar-lancar saja Mas, hanya saja kami punya aturan ketat untuk warga di RT 1. Pelaksanaan gotong royong berjalan setiap hari, jadi mulai hari Senin sampai dengan Sabtu kita bagi setiap harinya 4 Kepala Keluarga secara bergiliran sampai hari sabtunya Mas, nah kalau di hari Minggu saya gerakkan semua warga untuk ikut kerja bakti membantu tetangga kami yang sedang membangun rumah bantuan itu Mas. Kalau ada yang tidak datang kita dari awal sudah sepakat untuk di denda sebesar Rp 20.000, uang hasil denda itu kami gunakan untuk tambahan uang konsumsi di hari itu. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) commit to user



Dari hasil wawancara di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, setiap dilaksanakannya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni partisipasi masyarakat selalu ada didalamnya, partisipasi tersebut dapat berupa tenaga dan non-tenaga. Pada kegiatan pelaksanaan gotong royong masyarakat turut serta membantu proses pembangunan dengan partisipasi tenaga membantu tukang dan melakukan aktivitas lain yang dapat membantu proses pembangunan. Selanjutnya, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk non-tenaga, yaitu memberikan sesuatu secara sukarela untuk kelancaran pembangunan, baik berupa uang tunai, material bangunan ataupun konsumsi untuk tukang dan peserta gotong royong lainnya. Data hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo, menunjukkan adanya antusias yang baik dari masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan gotong royong. Setiap orang yang datang dalam kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata bagi penerima manfaat, terlihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap orang yang hadir, membantu tukang bangunan mengambilkan pasir, mengambilkan batubata dan lain sebagainya. Dalam kegiatan tersebut masyarakat juga terlihat santai dengan sikap saling bercanda satu sama lain. Data hasil observasi di RT 01 RW V Kelurahan Sonorejo juga menunjukkan antusias ibu-ibu yang membawakan konsumsi bagi warga masyarakat yang bergotong royong. Dengan keadaan yang seperti itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan atau observasi dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat melakukan pembangunan secara gotong royong secara baik. kekompakan masyarakat dalam gotong royong tersebut terlihat jelas dari kegiatan gotong royong tersebut, msyarakat bahu membahu dalam kegiatan tersebut untuk membantu tukang menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu peran Ketua RT atau RW untuk mengoordinasi masyarakatnya terbukti sangat efektif. Keadaan di commit to user atas sangat sesuai dengan amanat Pasal 199 ayat 6 Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya dijelaskan bahwa: “dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.” Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di atas, bentuk komando yang dilaksanakan di tingkat Dusun dapat dijelaskan melalui skema sebagai berikut :

Sumber: Analisis Peneliti 2013 Gambar 4.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan penjelasan mengenai data temuan lapangan yang berkaitan

dengan

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan di atas. Maka secara terperinci, beberapa data yang berkaitan satu sama lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.12 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat, seperti Ketua RW, RT, Unit Pengelola commit to user Lingkungan BKM, dan

Data hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembangunan rumah



pembangunan adalah dokumen yang berupa Pasal 199 ayat (6) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dokumen yang berhasil di dapatkan di lapangan adalah Foto Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni.

juga masyarakat penerima manfaat, diperoleh data bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo berpartisipasi secara baik dalam pelaksanaan pembangunan. kesimpulan dari beberapa wawancara, dapat dinyatakan bahwa masyarakat berpartisipasi secara baik dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, dengan melakukan gotong royong secara masal dan ada pula beberapa wilayak di Kecamatan Sukoharjo yang melakukan gotong royong bergilir setiap hari secara terjadwal. Partisipasi yang diberikan masyarakat adalah partisipasi tenaga dan partisipasi nontenaga/barang, dimana selain berupa tenaga untuk membantu pelasanaan pembangunan, ada pula masyarakat yang secara suka rela memberikan bantuan bahan makanan, tambahan materian, dan uang tunai. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo berjalan secara baik dan optimal.

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013

commit to user

layak huni di Kecamatan Sukoharjo, menunjukkan adanya antusias yang baik dari masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan gotong royong. Setiap orang yang datang dalam kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata bagi penerima manfaat, terlihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap orang yang hadir, membantu tukang bangunan mengambilkan pasir, mengambilkan batubata dan lain sebagainya. Dalam kegiatan tersebut masyarakat juga terlihat santai dengan sikap saling bercanda satu sama lain. Data hasil observasi di RT 01 RW V Kelurahan Sonorejo juga menunjukkan antusias ibu-ibu yang membawakan konsumsi bagi warga masyarakat yang bergotong royong.


c.


Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan suatu program kebijakan yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah yang nyaman dan sehat. Kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak huni serta nyaman, baik di tinjau dari segi kebersihan lingkungannya ataupun dari segi kekuatan bangunannya, sangat diinginkan oleh masyarakat. Kebijakan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat memang menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sambutan positif dari masyarakat terhadap Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini ditunjukkan dari antusiasme masyarakat terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunannya. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, merupakan salah satu strategi yang tepat untuk diterapkan. Selain memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri arah pembangunan sesuai kebutuhan, juga karena masyarakat perlu aktif memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di negara yang demokratis. Dari beberapa pernyataan di atas, seorang Anggota Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo bernama Sutanto berpendapat sebagai berikut: Masyarakat di daerah sini rata-rata sudah paham apa yang harus dilakukan dalam gotong royong, kalau kaitannya dengan gotong royong pembangunan bantuan rumah, ya masing-masing dari mereka sudah membawa peralatan kerja bakti dari rumah, misalnya cangkul, apa ember gitu Mas, ya salah satu faktornya mungkin karena mereka menerima dengan senang hati bantuan rumah tersebut ya, jadi masyarakat sekitar juga ikut senang dan bersemangat kerja bakti bersama dalam pembangunannya. (Wawancara: Sabtu 21 Desember 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa antusias masyarakat terhadap commitprogram to user pembangunan rumah di wilayah



tersebut sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan semangat warga masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat penerima program. Upaya medapatkan respon aktif dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan harus senantiasa di kawal dan difasilitasi oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya tidak hanya berhenti sampai pada pelaksanaannya saja, tetapi masyarakat masih harus terlibat dalam evaluasinya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu mengemukakan gagasannya kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam pembangunan tersebut misalkan BKM, RW, ataupun RT. Dengan adanya evaluasi tentang pelaksanaan program pembangunan tersebut, maka masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai kritikan atau saran terhadap program yang sedang berjalan agar pelaksanaan yang akan datang jauh lebih baik. Masyarakat sebagai aktor penting dalam pembangunan harus terlibat dalam evaluasi program yang berjalan, agar kualitas program yang akan dilakukan di waktu yang akan datang semakin baik. Di Kecamatan Sukoharjo, evaluasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh pihak BKM bersama dengan masyarakat dalam forum RWT (Rembug Warga Tahunan). Dalam penyelenggaraan evaluasi pembangunan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, BKM yang diwakili UPL (Unit Pengelola Lingkungan) melakukan evaluasi pada saat pembangunan masih berlangsung, selain itu juga melibatkan masyarakat dalam evaluasi yang diwadahi dalam forum RWT. Yang pertama, BKM melalui UPL melakukan evaluasi melalui kegiatan monitoring atau pengawasan pada saat proses pelaksanaan pembangunan masih berlangsung dari tahap perencanaan sampai pada tahap berakhirnya masa pembangunan. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin (berpenghasilan rendah), commit to user sehingga proses pemberian bantuannyapun harus tepat sasaran kepada



yang membutuhkan. Pengawasan atau monitoring ini dilakukan agar semua tindakan yang diambil dalam pembangunan rumah layak huni tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, pengawasan ini dilakukan untuk mencagah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan. Dalam

kesempatan

wawancara

dengan

Unit

Pengelola

Lingkungan (UPL) BKM “Sumber Makmur” bernama Mariyono menyatakan bahwa: Evaluasi terhadap Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni itu ya ada Mas, apalagi saya sebagai UPL memang harus melakukan evaluasi agar permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya dapat ditanggulangi sesegera mungkin. Pada saat pelaksanaan kami melakukan pengawasan di beberapa titik pembangunan, nah dari situ kami dapat mengevalusi secara langsung, kira-kira apa kurangnya dan lain sebagainya. Kami biasanya melakukan evaluasi tersebut beberapa kali, mulai dari diberikannya material bangunan, proses pengerjaan 50% sampai selesainya pembangunan 100%. (Wawancara: Selasa 10 Desember 2013) Dengan memperhatikan petikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh UPL di masing-masing BKM terjadi secara langsung pada saat pembangunan berjalan. Hal tersebut dilakukan agar kesalahan atau kekurangan yang ditemui pada saat berlangsungnya pembangunan dapat segera ditanggulangi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan pada saat pengawasan berlangsung dirasa efektif, karena pihak BKM dapat mengetahui proses pembangunan dari awal sampai akhir. Dengan dilakukannya evaluasi secara langsung, pihak UPL berkesempatan melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap pembangunan rumah yang sedang berlangsung. Pengawasan atau evaluasi yang dilakukan oleh UPL ini merupakan langkah yang komperhensif dalam suatu pembangunan. Selain evaluasi yang dilakukan oleh UPL pada saat pembangunan masih berlangsung, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada pula bentuk user evaluasi yang dilakukancommit denganto melibatkan partisipasi masyarakat di



dalamnya. Senada dengan pernyataan tersebut Imam Muslim sebagai salah satu warga yang menerima Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni menyatakan: “ada Mas, bentuk evaluasi yang dilakukan antara masyarakat dengan BKM atau kelurahan Mas, tentu ada kegiatan lain, besok tanggal 3 Januari katanya akan di adakan, tapi saya juga baru mendengar saja”. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Sutanto selaku Anggota Unit Pengelola Lingkungan BKM “Sumber

Makmur”

Kelurahan

Sonorejo

Kecamatan

Sukoharjo

menyatakan hal yang sama, sebagai berikut: Tentu ada evaluasi yang melibatkan masyarakat, ya selain kami dari UPL yang keliling melakukan evaluasi di tempat pembangunan rumah pada saat pembangunan masih berlangsung, dan mengambil gambar bangunannya ketika bangunan masih 0 %, 50 %, dan 100 %. Selain itu juga ada RWT yang mengagendakan adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan selama satu tahun dan juga dalam kesempatan itu masyarakat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. (Wawancara: Sabtu 21 Desember 2013) Lebih lanjut, Sutanto menyatakan bahwa: Ada beberapa hal juga mengapa perlu melakukan evaluasi dengan masyarakat luas. Selain karena segala sesuatunya harus dimusyawarahkan, juga karena kita harus menggali informasi dari masyarakat tentang kelemahan, kritik atau saran yang berkaitan dengan program sebelumnya, termasuk RTLH. (Wawancara: Sabtu 21 Desember 2013) Data hasil wawancara di atas, sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan KSM Infrastruktur PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai berikut: Tabel 4.13 Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Konstruksi) Persiapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyiapan organisasi 1. Pencairan dana operasional dan pemeliharaan 2. Mobilisasi tenaga 2. Penajaman rencanacommit kerja to user bahan / alat

kerja

/


3. Penandatanganan dana lingkungan 4. Musyawarah pelaksanaan konstruksi 5. Pelatihan (Coaching) teknis dan administrasi pelaksanaan konstruksi 6. Sosialisasi kegiatan 7. Pembuatan papan nama kegiatan


3. Musyawarah pengadaan bahan dan alat 4. Praktek kerja di lapangan 5. Pelaksanaan konstruksi 6. Supervisi pelaksanaan konstruksi 7. Rapat evaluasi kemajuan lapangan 8. Pemantauan dampak lingkungan kondisi 50% dan 100 % 9. Membuat dokumentasi (gambar/foto) kondisi 50 % dan 100 % 10. Perubahan pekerjaan di lapangan 11. Penyelesaian pekerjaan KSM Infrastruktur 12. Pemerikasaan/sertifikasi kegiatan

Sumber: Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan KSM Infrastruktur PNPM---------------MP Selain dari data wawancara di atas, data observasi dalam evaluasi pembangunan yang di wadahi dalam forum RWT di Kelurahan Sonorejo, terlihat antusias masyarakat yang sangat baik. dalam acara tersebut masyarakat memasuki pendopo Kelurahan Sonorejo dengan mengisi absen terlebih dahulu secara tertib. Kemudian masyarakat mulai memasuki pendopo dan membaca materi yang sebelumnya diberikan. Tujuan dari acara tersebut adalah melaporkan kepada masyarakat kelurahan Sonorejo yang diwakili ketua RT / RW, tokoh masyarakat terkemuka, lembaga dan pemerintah kelurahan mengenai tugas, tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo selama tahun 2013 dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban. Materi yang diberikan berisi Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2013. Selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk dapat memberikan saran atau kritikan dalam commit to user forum tersebut. Dalam forum RWT tersebut Laporan



Pertanggungjawaban mengenai penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni juga di paparkan. Pada saat pemaparan Laporan Pertanggungjawaban selesai, masyarakat mulai menyampaikan usulan dan kritikan berkaitan dengan program yang telah dijalankan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat 4 orang dalam forum tersebut yang menyampaikan kesan dan usulan. Sebagian besar, inti dari kesan yang diberikan oleh peserta dalam forum RWT tersebut adalah kesan positif bagi BKM ataupun masyarakat luas yang antusias mendukung berjalannya proses pembangunan. Berdasarkan petikan wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo terdapat partisipasi masyarakat dalam agenda evaluasi program. Evaluasi yang dilaksanakan dalam program tersebut berasal dari pihak Unit Pelaksana Lingkungan dan juga dari masyarakat melalui forum RWT (Rembug Warga Tahunan) yang mengagendakan laporan pertanggungjawaban kegiatan selama 1 tahun dan juga evaluasi dari masyarakat luas. Dengan kenyataan seperti itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki akses atau kesempatan untuk mengemukakan gagasannya mengenai kekurangan atau kritikan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang sudah berjalan. Sehingga, adanya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program tersebut, akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni untuk pelaksanaan yang akan datang. Secara terperinci beberapa kutipan data temuan lapangan yang saling berkaitan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

commit to user



Tabel 4.14 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan adalah dokumen yang berupa Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan KSM Infrastruktur PNPMMP yang menjelaskan beberapa hal mengenai langkahlangkah pelaksanaan pembangunan (infrastruktur), dimana di dalanmnya juga terdapat langkah evaluasi yang dilakukan. Dokumen selanjutnya adalah materi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang di sampaikan dalam forum RWT (Rembug Warga Tahunan) BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, di dalamnya dapat dilihat beberapa program yang telah dilakukan dalam satu tahun, termasuk salah satunya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dan dokumen yang terakhir adalah foto Kegiatan Renta dan

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah tokoh masyarakat seperti Unit Pengelola Lingkungan BKM, dan juga masyarakat penerima manfaat, diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam evaluasi pembangunan, berjalan baik. hal ini di dasarkan pada hasil wawancara yang sudah dilakukan, bahwa perwakilan masyarakat seperti Ketua RW, RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, PKK, dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya, melakukan evaluasi secara dialogis melalui forum yang di sebut RWT (Rembug Warga Tahunan). Dalam forum tersebut dilaksanakan laporan pertanggungjawaban dari BKM terhadap setiap program yang dijalankan dalam satu tahun yang lalu. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan, kritikan dan saran terhadap program yang sudah dijalankan. Sehingga dengan adanya forumcommit RWT tersebut to user masyarakat terlibat dalam

Data hasil observasi dalam evaluasi pembangunan yang di wadahi dalam forum RWT di Kelurahan Sonorejo, terlihat antusias masyarakat yang sangat baik. dalam acara tersebut masyarakat memasuki pendopo Kelurahan Sonorejo dengan mengisi absen terlebih dahulu secara tertib. Kemudian masyarakat mulai memasuki pendopo dan membaca materi yang sebelumnya diberikan. Tujuan dari acara tersebut adalah melaporkan kepada masyarakat kelurahan Sonorejo yang diwakili ketua RT / RW, tokoh masyarakat terkemuka, lembaga dan pemerintah kelurahan mengenai tugas, tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo selama tahun 2013 dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban. Materi yang diberikan berisi Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2013. Selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk dapat memberikan saran atau kritikan dalam forum tersebut. Dalam forum RWT tersebut Laporan Pertanggungjawaban mengenai penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni juga di paparkan. Pada saat pemaparan Laporan


RWT (Rembug Warga evaluasi pembangunan. Tahunan) Namun, selain evluasi dalam forum RWT tersebut, Unit Pengelola Lingkungan juga melakukan pengawasan dan juga evaluasi pada saat berlangsungnya pembangunan, Unit Pengelola Lingkungan BKM juga mengambil gambar bangunan dalam keadaan 0 %, 50 %, dan 100 %, sebagai lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban.


Pertanggungjawaban selesai, masyarakat mulai menyampaikan usulan dan kritikan berkaitan dengan program yang telah dijalankan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat 4 orang dalam forum tersebut yang menyampaikan kesan dan usulan. Sebagian besar, inti dari kesan yang diberikan oleh peserta dalam forum RWT tersebut adalah kesan positif bagi BKM.


d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan tanpa dominasi dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu keadaan yang sangat diinginkan di masa sekarang ini. Dengan adanya hubungan yang lebih adil dan tanpa dominasi memungkinkan seseorang untuk dapat berpartisipasi atau terlibat secara bebas dalam berbagai hal di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan harus senantiasa di kembangkan dalam rangka menunjang fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya diartikan sebatas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi saja, tetapi masyarakat juga perlu terlibat dalam pemeliharaan atau pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dilakukan. Pemeliharaan hasil pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, harus senantiasa ditopang oleh keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dilakukan. Melalui program bantuan commit to user rumah layak huni tersebut, masyarakat miskin (berpenghasilan rendah) di



berikan akses untuk mendapatkan rumah yang layak untuk di tempati. Di samping itu, masyarakat yang menerima program bantuan tersebut, harus konsekuen terhadap pemeliharaan hasil pembangunannya. Senada dengan pendapat tersebut, Lasimin selaku Ketua RW 1 di Kelurahan Gayam menyatakan bahwa: Ya jadi begini Mas, untuk di lingkungan Kelurahan Kriwen sendiri pemeliharaan hasil pembangunan khususnya bantuan rumah, di rawat sepenuhnya oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Jadi untuk masyarakat sekitar biasannya hanya ikut gotong royongnya, tapi untuk perawatan, ya jelas dirawat oleh yang punya rumah sendiri Mas. Kecuali kalau yang di bangun itu sarana dan prasarana umum seperti jalan atau saluran air biasanya dirawat secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, tapi kalau untuk bantuan rumah ya sekali lagi saya ulangi, itu di rawat sepenuhnya oleh si pemilik rumah Mas. (Wawancara: Selasa 24 Desember 2013) Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Agus Suyadi, selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo bahwa: “pada umumnya untuk bantuan rumah dirawat sendiri oleh penerima bantuan, karena rumah kan milik pribadi jadi ya harus dirawat oleh anggota keluarga yang menghuni rumah tersebut. (Wawancara: Senin 9 Desember 2013) Berdasarkan data hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memelihara hasil pembangunan bantuan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo, dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Dalam kata lain, penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni melakukan perawatan atas hasil pembangunan tersebut secara mandiri dan tidak melibatkan masyarakat luas. Seperti yang telah dikemukakan dalam data hasil wawancara di atas, bahwa rumah merupakan hak pribadi yang memerlukan perawatan atau pemeliharaan secara baik dari pemiliknya. Rumah yang terawat secara baik akan menimbulkan dampak positif bagi pemiliknya dan bahkan lingkungan sekitarnya. Dengan merawat hasil pembangunan rumah tersebut, maka user akan terjaga. Rumah yang layak kebersihan dan keawetancommit rumah to tersebut



untuk dihuni merupakan dambaan bagi setiap orang, khususnya bagi masyarakat miskin, bantuan renovasi rumah ini harus dimanfaatkan dengan baik dengan konsekuensi masyarakat penerima program mau serta mampu untuk merawatnya. Dari hasil observasi juga terlihat hal yang sama, yaitu peneliti meliihat masyarakat penerima manfaat menjaga dan merawat hasil pembangunan setelah bangunan selesai dilaksanakan, yaitu membersihkan sisa hasil pembangunan seperti papan, potongan kayu dan bambu. Dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan

masyarakat

merupakan

unsur

utama

yang

harus

diberdayakan. Hal tersebut sesuai dengan dokumen yang ditemukan di lapangan dari Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan KSM Infrastruktur PNPM-MP, bahwa salah satu kegiatan penting dari keseluruhan proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan adalah adanya kegiatan pemanfaatan hasil dan pemeliharaan yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat sebagai penggerak utama dalam kegiatan ini. Salah satu tujuannya adalah untuk memelihara prasarana secara berkelanjutan, dengan catatan untuk Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dipelihara oleh masingmasing keluarga. Kemandirian masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan rumah layak hini harus senantiasa dilakukan. Khususnya untuk pemeliharaan hasil pembangunan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni harus senantiasa dijaga dan dirawat secara mandiri oleh pemilik rumah. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pernyataan Darwis selaku Fasilitator Kelurahan sebagai berikut: Berbeda dengan pemeliharaan hasil pembangunan seperti saluran air, jalan dan lain sebagainya yang dipeliharara secara bersamasama dan menjadi tanggungjawab bersama warga masyarakat, untuk program bantuan rumah selama ini memang dirawat oleh pihak yang bersangkutan atau si pemilik rumah itu sendiri. (Wawancara: Kamis 19 Desember 2013) commit to user



Hasil pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo semuanya dirawat oleh pemilik rumah (penerima bantuan) sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pribadi. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat umum tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta merawat hasil pembangunan, namun yang harus diperhatikan adalah hak kepemilikan rumah hasil pembangunan tersebut sifatnya pribadi atau hak milik pribadi. Secara terperinci, beberapa data temuan lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah dokumen yang berupa Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan KSM Infrastruktur PNPM-MP, Mengenai Pengendalian Operasional dan Pemeliharaan (O&P). Dokumen selanjutnya berupa foto Rumah hasil pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni.

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah tokoh masyarakat seperti Ketua RW dan juga Fasilitator Kelurahan, diperoleh data bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan rumah layak huni berjalan sangat baik dengan dikelola oleh pemilik rumah. Dari data hasil wawancara juga dapat dijelaskan bahwa, untuk hasil pembangunan yang sifatnya milik probadi seperti rumah dan jamban keluarga dirawat atau dikelola sendiri oleh pemilik rumah karena merupakan milik pribadi, sehingga pemilik rumah memiliki kekuasaan untuk commit to user menentukan bentuk

Dari hasil observasi juga terlihat hal yang sama, yaitu peneliti meliihat masyarakat penerima manfaat menjaga dan merawat hasil pembangunan setelah bangunan selesai dilaksanakan, yaitu membersihkan sisa hasil pembangunan seperti papan, potongan kayu dan bambu.



perawatan yang sesuai dengan keinginannya. Hasil bangunan yang dikelola bersama adalah hasil pembangunan yang berupa saluran air, jalan, dan bangunan umum lainnya. Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 Berdasarkan penjelasan dari beberapa petikan wawancara, dokumen, serta observasi mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo berpartisipasi secara aktif dalam beberapa tahapan pembangunan rumah layak huni. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat miskin berpenghasilan rendah untuk bisa menikmati rumah yang layak huni. Dalam menerapkan program tersebut di masyarakat, pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunannya, dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan pembangunan tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat menentukan sendiri arah pembangunan berdasarkan kebutuhan. Masyarakat perlu berkontribusi secara maksimal dalam program-program pembangunan di daerah, termasuk dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dilakukan agar segala bentuk kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat dapat dianalisis, dikontrol, dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat berdaya dan mandiri dalam berbagai pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni bisa ditunjukkan dalam beberapa tahapan pembangunan sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Program Renovasi Rumah Tidak Layak di Kecamatan Sukoharjo berjalan commitHuni to user



dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data hasil wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo terlibat secara aktif dalam berbagai forum yang diadakan di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam forum Renta (Rencana Tahunan)

yang diadakan Badan

Keswadayaan Masyarakat di setiap awal tahun juga terlihat keterlibatan aktif warga masyarakat. Dalam forum tersebut perwakilan masyarakat menyampaikan usulan warga mereka ke dalam forum musyawarah. Inti dari Renta (Rencana Tahunan) adalah menghasilkan daftar program kebijakan bagi masyarakat berdasarkan anggaran yang ada, selain itu dalam forum ini juga menghasilkan daftar prioritas warga yang mendapatkan bantuan dari program yang diterapkan, termasuk didalamnya prioritas warga penerima Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Selain dalam forum Rencana Tahunan, masyarakat Kecamatan Sukoharjo juga berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan yang diadakan oleh pihak pemerintahan Kelurahan yang disebut Musrenbangkel (musyawarah

perencanaan

pembangunan

tingkat

kelurahan).

Penyelenggaraan forum ini berlangsung pada awal tahun, dalam forum tersebut perwakilan masyarakat menyampaikan usulan program yang hendak diterapkan. 2. Partisipasi

masyarakat

Kecamatan

Sukoharjo

dalam

pelaksanaan

pembangunan rumah layak huni berjalan secara baik dan optimal. Partisipasi

masyarakat

Kecamatan

Sukoharjo

dalam

pelaksanaan

pembangunan adalah berupa partisipasi tenaga dan non-tenaga. Partisipasi tenaga dari masyarakat dapat dilihat dari kegiatan gotong royong yang diagendakan oleh masyarakat setempat untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Sukoharjo berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan memberikan barangbarang (non-tenaga) untuk keperluan pembangunan. Barang-barang yang diberikan msyarakat antara lain adalah material bangunan, uang tunai, dan juga barang lain yang digunakan sebagai tambahan konsumsi untuk user beras, gula dan teh. peserta gotong royong dancommit tukang to seperti



3. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam evaluasi program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni berjalan secara baik. Hal tersebut didasarkan pada data hasil wawancara, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan oleh pihak BKM melalui UPL dengan melakukan pengawasan atau kontrol pada saat pelaksanaan masih berlangsung. Pihak BKM melakukan kunjungan pada saat bangunan masih dalam tahap pembangunan 0 %, 50 %, dan 100 %. Pihak BKM melakukan evaluasi di tempat tersebut dengan memberikan saran terhadap pembangunan yang berlangsung. Selain itu masyarakat juga diikutkan dalam penyelenggaraan evaluasi melalui kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT). Pelaksanaan evaluasi berlangsung secara optimal karena masyarakat dilibatkan dalam forum evaluasi pembangunan. Sehingga, suara masyarakat mengenai kritikan atau saran untuk pembangunan selanjutnya bisa tersampaikan secara langsung. 4. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemilik rumah (penerima bantuan) berperan sebagai aktor utama dalam pemeliharaan

atau

perawatan

hasil

pembangunan.

Hal

tersebut

dikarenakan rumah merupakan hak milik pribadi yang harus senantiasa dirawat secara intensif oleh pemiliknya agar keawetannya dapat terjaga. Jadi kesimpulan keseluruhan dari petikan wawancara, dokumen, serta observasi dari uraian mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam tahapan pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni berjalan secara baik dan optimal dalam beberapa hal. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat ditunjukkan dalam bentuk skema. Skema berikut ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan hingga proposal program diselesaikan. Skema yang dimaksud dapat dilihat sebegai berikut: commit to user



commit to user



2. Dampak Penerapan Pembangunan Partisipatif Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan / penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak / hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Kaitannya dengan penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat keberhasilannya dengan mengetahui dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pemerintah yang diterapkan untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program ini sangat diharapkan, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat program ini akan berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo berjalan dengan baik dalam beberapa tahapan. Namun, yang jelas dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisis dokumen penerapan program pembangunan secara partisipatif ini menimbulkan dampak yang banyak dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya ada pada pelaksanaan pembangunannya, tetapi juga terlihat pada perencanaan, evaluasi maupun pada pemanfaatan hasilnya. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan pembangunan partisipastif dalam Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: a. Tepat Sasaran Kepada Pihak Yang Membutuhkan Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pembangunan partisipatif dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini adalah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dikarenakan dalam setiap forum musyawarah pembangunan yang diadakan dari tingkat Desa atau Kelurahan seperti Renta (Rencana commit to user tahunan) dan musrenbang masyarakat tetap terlibat. Keterlibatan



masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut menimbulkan dampak yang positif yaitu menghasilkan daftar prioritas masyarakat yang berhak menerima bantuan rumah layak huni tersebut. Dengan dihasilkannya daftar penerima program, maka program bantuan yang ada dapat disalurkan kepada warga yang tepat berdasarkan daftar warga miskin yang telah diusulkan dalam perencanaan. Dengan memperhatikan daftar prioritas warga miskin yang berhak menerima bantuan renovasi rumah, maka secara tidak langsung pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk mengarahkan sendiri pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga, dengan kesempatan seperti itu akan terjadi pemerataan pembangunan di daerah serta program pembangunannya tepat sasaran kepada pihak atau masyarakat yang benar-benar

membutuhkan.

Dampak

positif

dari

pembangunan

partisipatif khususnya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini, diperkuat oleh pendapat dari salah seorang Ketua RW Kampung Kerajan Kelurahan Bulakrejo, bernama Saman, berikut: Jadi begini Mas, kalau masyarakat mau memberikan bantuannya kepada masyarakat lain atau tetangga yang baru ada kerepotan sebenarnya banyak sekali dampaknya. Kalau dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program bantuan rumah itu adalah tepat pada sasarannya Mas, biasannya perwakilan masyarakat diajak untuk rapat bersama membahas agenda pembangunan selanjutnya, salah satunya kita bisa memberikan gagasan mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. (Wawancara: Kamis 26 Desember 2013) Semua program pembangunan yang diagendakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah harus diberikan kepada daerah atau masyarakat yang tepat. Hal ini penting dilakukan agar tujuan program yang dilakukan sesuai atau sejalan dengan perencanaannya. Kaitannya dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, penyelenggaraannya sudah cukup baik, sehingga dampak yang ditimbulkanpun sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu dampak positif dari commit topartisipatif user penyelenggaraan pembangunan dalam Program Renovasi



Rumah Tidak Layak Huni adalah tepat sasaran. Hal tersebut menandai bahwa dalam perencanaan pembangunan memang sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu program tersebut dapat dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan. Senada dengan pernyataan tersebut, Koordinator

Badan

Keswadayaan

Masyarakat

(BKM)

“Sumber

Makmur” Kelurahan Sonorejo Agus Suyadi, menyatakan bahwa: Dengan partisipasi aktif dari masyarakat maka ya ada banyak sekali dampak positif atau manfaat yang diperoleh, dampak tersebut dapat kita lihat dalam setiap keterlibatan masyarakat, misalnya di dalam Rencana Tahunan (Renta) masyarakat aktif menyampaikan usulan baik usulan program maupun usulan penerima manfaat. Sehingga dampaknya jelas, program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungannya dan juga dari sisi penerimanya sendiri ya bisa dikatakan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (Wawancara: Senin 9 Desember 2013) Selain di dasarkan pada hasil wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa masyarakat menyampaikan gagasannya melalui forum Renta (Rencana Tahunan) dan RWT, masyarakat terlihat sangat antusias dalam menyampaikan gagasannya. Observasi yang dilakukan peneliti adalah di Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, pada saat diselenggrakannya Renta oleh BKM “Sumber Makmur”. forum tersebut merupakan agenda yang positif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat. Dari observasi di lapangan, masyarakat menyempaikan gagasannya dengan dipandu oleh moderator dalam forum tersebut, sehingga musyawarah atau diskusi berjalan secara terstruktur. Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan sumber daya manusia di suatu daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan akan ada banyak manfaat atau dampak yang ditimbulkan. Dampak atau manfaat dapat dijadikan ukuran keberhasilan commit suatu to userprogram yang dijalankan. Wujud



partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo terhadap Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni menimbulkan dampak yang sesuai dengan harapan masyarakat Kecamatan Sukoharjo, yaitu tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan rumah. Partisipasi masyarakat memang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, partisipasi tersebut harus senantiasa dijaga, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang dilakukan. Secara terperinci data temuan lapangan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.16 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Dampak penerapan partisipasi masyarakat (Tepat Sasaran) Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh, terkait dampak penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto Kegiatan Renta BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat seperti Ketua RW dan juga Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, diperoleh data bahwa salah satu dampak dari partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan yaitu, program bantuan renovasi rumah tidak layak huni dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara bahwa banyak usulan yang diberikan masyarakat dalam forum perencanaan tahunan commit to user (Renta). Selain usulan

Observasi di lapangan, menunjukkan bahwa masyarakat menyampaikan gagasannya melalui forum Renta (Rencana Tahunan) dan RWT, masyarakat terlihat sangat antusias dalam menyampaikan gagasannya. Observasi yang dilakukan peneliti adalah di Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, pada saat diselenggrakannya Renta oleh BKM “Sumber Makmur”. forum tersebut merupakan agenda yang positif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat. Dari observasi di lapangan, masyarakat



mengenai program yang dilakukan untuk tahun selanjutnya, dalam tersebut, masyarakat juga menyampaikan penerima manfaat terutama untuk program-program Perbaikan Rumah dan Domba Bergulir. Usulan pihak-pihak yang berhak menerima di dasarkan pada fenomena/keadaan senyatanya yang ada dalam masyarakat. Sumber: Data Hasil Penelitian 2013

menyempaikan gagasannya dengan dipandu oleh moderator dalam forum tersebut, sehingga musyawarah atau diskusi berjalan secara terstruktur.

b. Tahap Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Dapat Berlangsung Secara Cepat (Efisien Waktu) Dampak dari pelaksanaan pembangunan partisipatif dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya adalah efisien waktu dalam pengerjaannya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memang menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan yang sedang berlangsung. Kepedulian masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan rumah yang layak huni di Kecamatan Sukoharjo diwujudkan dalam bentuk agenda gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong tersebut setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk membantu pelaksanaan pembangunannya dengan membantu tukang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam agenda gotong royong pembangunan rumah akan memberikan dampak positif, terutama bagi penerima manfaat (penerima bantuan). Dengan adanya gotong royong yang dilakukan warga masyarakat dalam pembangunan, secara otomatis banyak tenaga yang membantu proses pembangunannya, sehingga pembangunan semakin cepat terselesaikan.

commit to user



Dampak penyelenggaraan pembangunan partisipatif dapat dilihat melalui kegiatan gotong royong yang diagendakan untuk membantu terselesaikannya kegiatan pembangunan rumah layak huni. Dengan adanya antusias gotong royong dari masyarakat untuk membantu pembangunan

yang

sedang

berjalan,

maka

tahapan-tahapan

pembangunan yang seharusnya diselesaikan oleh tukang bangunan dalam beberapa hari dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Senada dengan pernyataan tersebut, Inem sebagai salah satu warga penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni, menyatakan bahwa: Tonggo tepalih katah Mas ingkang bantu, nopo malih sanak sedulur saben dinten wonten mriki. Njeh Alhamdulillah Mas, pembangunan dados lancar lan wektune njeh mboten pati suwe, amargi njeh niku wau Mas, katah ingkang mbyantu. (Tetangga banyak Mas yang ikut membantu, apa lagi sanak saudara setiap hari di sini, jadi ya Alhamdulillah Mas, pembangunan menjadi lancar dan waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama, karena ya itu tadi Mas, banyak yang membantu). (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Dari data observasi peneliti juga melihat masyarakat berbondongbondong

datang

dengan

peralatan

pertukangan

dan

membantu

pelaksanaan gotong royong dalam pembangunan rumah. Bahkan di beberapa tempat kegiatan gotong royong berlangsung setiap hari dengan di dibuat jadwal, sehingga hal ini akan berdampak pada waktu pengerjaan yang semakin cepat. Gotong royong merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan atas dasar kesukarelaan. Dorongan untuk membantu tetangga atau masyarakat lain yang sedang melakukan proses pembangunan, akan menghasilkan suatu tindakan yang akan berdampak pada hasil pembangunan yang dilakukan. Salah satunya adalah cepat terselesaiakan. Pernyataan dalam kutipan wawancara di atas sudah cukup mewakili kepuasan masayarakat penerima bantuan rumah layak huni. Hal tersebut karena pembangunan yang dilakukan memakancommit waktu to relatif userlebih singkat, karena bantuan dari



lingkungan berupa tenaga yang membantu pelaksanaan pembangunan. Kepedulian masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam menanggapi Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut harus senatiasa ditingkatkan agar setiap kebijakan yang dilakukan di masyarakat dapat berjalan secara baik. Sehingga dampak positif yang ditimbulkan tidak sebatas efisien waktu saja dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga menimbulkan kemanfaatan dalam hal yang lainnya. Secara terperinci data temuan lapangandapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Dampak penerapan partisipasi masyarakat (Efisien Waktu) Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh, terkait dampak penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (gotong royong).

Data hasil wawancara dengan penerima manfaat Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, diperoleh data bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni adalah tahap berlangsungnya pembangunan berjalan secara cepat (efisien waktu). Masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan memberikan dampak secara langsung, karena banyaknya tenaga yang terlibat membantu tukang dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunannya. Sehingga dengan banyaknya masyarakat yang datang pekerjaan dapat segera di selesaikan.

Dari data observasi peneliti juga melihat masyarakat berbondongbondong datang dengan peralatan pertukangan dan membantu pelaksanaan gotong royong dalam pembangunan rumah. Bahkan di beberapa tempat kegiatan gotong royong berlangsung setiap hari dengan di dibuat jadwal, sehingga hal ini akan berdampak pada waktu pengerjaan yang semakin cepat.

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 commit to user



c.

Pengambilan Keputusan Lebih Demokratis Dalam perencanaan pembangunan setiap perwakilan dari masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab mengemukakan gagasannya melalui suatu fotum musyawarah yang demokratis. Dalam agenda acara seperti ini masyarakat berkesempatan untuk mempengaruhi kebijakan yang ada, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan keputusan bersama. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat merupakan tindakan yang adil dari pemerintah, karena suara dari masyarakat

bawah

masih

diperhitungkan.

Dalam

perencanaan

pembangunan rumah layak huni, suara dari masyarakat merupakan faktor penting. Karena dengan adanya suara atau gagasan dari masyarakat proses pembangunan akan berjalan lebih demokratis. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri arah pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu cara untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan menyuarakan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan maka

secara

tidak

langsung proses

pengambilan

keputusannya

didasarkan pada suara rakyat dengan asas musyawarah mufakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan, maka masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang hendak diambil. Sehingga dalam hal ini proses pengambilan keputusan berjalan secara demokratis, karena adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut mengenai Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Sabari selaku Ketua RW Kampung Cebukan, Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo berpendapat bahwa: Kalau di daerah sini memang segala keputusan itu masyarakat dilibatkan kog Mas, apalagi saya sebagai RW di sini memang sering sekali di beri undangan untuk acara-acara rapat pembangunan seperti itu. Ya dari yang saya lihat selama ini, keputusan yang diambil commitdalam to userrapat-rapat pembangunan memang di ambil dari usulan dan kesepakatan warga masyarakat. Jadi



kalau dikatakan adil ya memang adil Mas. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Senada dengan pendapat Sabari di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukoharjo, Joko Supriyadi berpendapat sebagai berikut: Kita sebagai pemangku pemerintahan tingkat Kecamatan ya memang harus memfasilitasi masyarakat dengan forum-forum musyawarah, jadi masyarakat dapat berpendapat mengenai apapun yang di bahas dalam forum tersebut. Sehingga masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan segala macam gagasannya. Apalagi kita kan negara demokrasi, jadi masyarakat harus punya andil dalam pembangunan. (Wawancara: Kamis 19 Desember 2013)

Berdasarkan data hasil observasi, peneliti melihat masyarakat memberikan gagasannya dalam forum perencaan pembangunan, gagasan yang diberikan tersebut mula-mula ditampung terlebih dahulu oleh pemandu acara, kemudia dibahas secara bersama-sama sehingga menghasilkan keputusan yang demokratis. Bahkan, dalam forum tersebut masyarakat yang mengeluarkan gagasannya bukan berasal pada orangorang tertentu saja, namun suaranya hampir merata di semua titik. Dalam kesempatan

tersebut

masyarakat

kebanyakan

meberikan

usulan

berdasarkan masalah atau fenomena yang ada, sehingga apa yang mereka usulkan dalam forum benar-benar berasal dari fenomena yang ada. Berdasarkan petikan wawancara, observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum pembangunan yang diadakan di setiap daerah memang sangat dibutuhkan. Seperti yang telah dikemukakan dalam petikan wawancara di atas, masyarakat memang memerlukan akses yang luas untuk ikut serta dalam pembahasan pembangunan. Kesepakatan yang diambil melalui gagasan rakyat dalam forum pembangunan, akan menghasilkan kesepakatan yang lebih demokratis.

Kesepakatan

yang demokratis

dalam

pembangunan,

merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari partisipasi to userdalam pembahasan-pembanhasan masyarakat. Keterlibatancommit masyarakat



pembangunan perlu ditingkatkan dan difasilitasi oleh pemerintah, agar gagasan dari masyarakat mengenai agenda pembangunan yang akan dilakukan dapat disepakati berdasarkan gagasan dari masyarakat. Untuk mewujudkan kesepakatan yang demokratis dalam program-program pembangunan kedepannya, pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat dengan cara menyelenggarakan forum pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Secara terperinci data dokumentasi, wawancara dan observasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.18 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Dampak penerapan partisipasi masyarakat (Pengambilan Keputusan Lebih Demokratis) Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh terkait dengan dampak penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto Kegiatan masyarakat dalam forum Renta dan RWT (Rembug Warga Tahunan)

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RW dan juga dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukoharjo, diperoleh data bahwa salah satu keuntungan atau dampak yang ditimbulkan dari adanya partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan pembangunan yaitu pengambilan keputusan lebih demokratis. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa perwakilan masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan sangat aktif dan berlangsung secara dialogis. commit to user Perwakilan masyarakat

Berdasarkan data hasil observasi, peneliti melihat masyarakat memberikan gagasannya dalam forum perencaan pembangunan, gagasan yang diberikan tersebut mula-mula ditampung terlebih dahulu oleh pemandu acara, kemudia dibahas secara bersama-sama sehingga menghasilkan keputusan yang demokratis. Bahkan, dalam forum tersebut masyarakat yang mengeluarkan gagasannya bukan berasal pada orangorang tertentu saja, namun suaranya hampir merata di semua titik. Dalam kesempatan tersebut masyarakat kebanyakan



menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan juga usulan mengenai penerima manfaat yang berhak menerima program bantuan. Dalam forumforum pembangunan usulan dari masyarakat ditampung dan diputuskan bersama secara musyawarah mufakat dan demokratis.

meberikan usulan berdasarkan masalah atau fenomena yang ada, sehingga apa yang mereka usulkan dalam forum benar-benar berasal dari fenomena yang ada.


d. Menghemat Anggaran Dalam Pembangunan Dengan adanya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dampak selanjutnya yang ditibulkan adalah penghematan anggaran atau pengeluaran pembangunan. Dalam suatu pembangunan khususnya dalam pembangunan rumah layak huni pada umumnya dibutuhkan beberapa tenaga ahli atau tukang bangunan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Namun, dengan partisipasi yang ditunjukkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya, maka seccara otomatis kebutuhan tenaga dalam pembangunan dapat diminimalisir. Keterlibatan masyarakat dalam membantu para tukang bangunan akan mempercepat proses pengerjaannya, sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk membayar tukang juga ikut berkurang. Bahkan, berdasarkan data hasil wawancara yang berhasil dihimpun peneliti di lapangan, terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengeluarkan biaya untuk keperluan tukang, dikarenakan proses pengerjaan dilaksanakan oleh masyarakat secara bergotong royong. Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh Suminah sebagai salah satu penerima bantuan rumah layak huni, sebagai berikut:

commit to user



Kulo niku namung meruhi dadi mawon Mas, pas nampi bantuan Rp 7.500.000 niku langsung kulo serahke teng anak lan sanak sedulur dadose tambahan dana nopo mawon pun di urusi kalian sanak sedulur sedaya. Wingi nggeh mboten mbayar tukang, kolo wingi di ayahi kalian sanak sedulur dados nggeh malah ngirit. Dinten Minggu nggeh katah tonggo tepalih kerja bakti, Pengurus RT nggeh nyaosi gula lan teh kangge keperluan kerja bakti. Dadose kulo niki nggeh namung merui dados mawon, hasile nggeh namung ngenten niki Mas. (Saya ini hanya tahu jadi saja Mas, pada saat menerima bantuan Rp 7.500.000 langsung saya serahkan ke anak saya dan sanak saudara saya, jadi kalau ada tambahan dana apapun sudah ditangani oleh sanak saudara. Kemarin juga tidak membayar tukang karena kemarin pembangunannya dikerjakan oleh sanak saudara jadi ya malah hemat pembiayaannya. Hari minggu juga banyak masyarakat yang melakukan gotong royong, pengurus RT juga memberikan gula dan teh untuk keperluan gotong royong. Jadi saya hanya tahu jadi saja, hasilnya juga cuma seperti ini Mas) (Wawancara: Minggu 8 Desember 2013) Berdasarkan data hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembangunan partisipatif di Kecamatan Sukoharjo memberikan dampak yang positif bagi masyarakat penerima bantuan. Dalam hal ini masyarakat menerima dampak positif, karena dengan kegiatan kerja bakti yang dilakukan sanak saudara dan masyarakat sekitar, maka pengeluaran untuk biaya tukang bangunan dapat dikurangi. Data hasil wawancara di atas semakin mempertegas bahwa dengan adanya partisipasi dari sanak saudara dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan tidak lagi membutuhkan tenaga dari tukang. Selain itu pengeluaran untuk keperluan konsumsi juga dapat di minimalisir, karena dari lingkungan juga memberikan bantuan gula dan teh. Sehingga secara otomatis beberapa bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat tersebut, berdampak pada pengurangan anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan. Di samping itu, data hasil observasi peneliti menunjukkan adanya antusias ibu-ibu di lingkungan pembangunan tersebut, memberikan makanan dan minuman untuk para peserta gotong royong dan tukan. commit to user Makanan dan minuman tersebut diberikan sekitar jam 10 siang,



sedangkan untuk makan siang, para peserta kembali ke rumah masingmasing. Dengan adanya hal yang seperti itu maka masyarakat penerima program tidak perlu lagi mengeluarkan uang atau biaya untuk keperluan konsumsi tukang atau peserta gotong royong. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam membantu pelaksanaan dan juga pemberian bantuan berupa barang, dapat menghemat atau meminimalisisr anggaran. Respon masyarakat untuk berprtisipasi dalam membantu sesama, harus di tumbuh kembangkan dalam diri setiap orang. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh Ketua RT atau RW di lingkungannya adalah dengan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat juga perlu dilakukan, agar pemerintah dekat dengan masyarakatnya dan pada akhirnya pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam programprogram pemerintah yang akan dilakukan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Joko Supriyadi sebagai berikut: “ya, salah satu cara agar masyarakat respect terhadap

program-program

pemerintah,

ya

dengan

melakukan

pendekatan. Kita berkomunikasi secara santai saja, ketemu di warung ya ngobrol, dari situ masyarakat jadi tahu apa sebenarnya program kita ke depan dan dapat mendukung program tersebut”. Apabila keseluruhan pemerintah konsisten melakukan tindakan seperti itu, maka dampak yang paling luas adalah kesadaran partisipasi masyarakat semakin baik, dan pada akhirnya mampu mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga, kesimpulan secara keseluruhan dari beberapa uraian di atas adalah, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, maka dari sisi pengeluaran anggaran dapat diminimalisir. Selain bantuan tenaga yang diberikan commit user sembako (gula dan teh) juga masyarakat, bentuk bantuan lainto seperti



dapat membantu meminimalisir anggaran untuk kebutuhan konsumsi, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk membeli material bangunan atau keperluan lain yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut. Secara terperinci data temuan lapangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.19 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Dampak penerapan partisipasi masyarakat (Penghematan Anggaran) Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh terkait dengan dampak penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penerima manfaat, diperoleh data bahwa salah satu dampak dari adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan adalah, adanya penghematan anggaran pembangunan. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan bantuan tenaga dan juga barang. Dari data yang diperoleh dari informan sebagai salah satu penerima manfaat, menyatakan bahwa sanak saudara banyak yang membantu masalah teknis pelaksanaan, sehingga tidak memerlukan tenaga tukang karena sudah di tangani oleh sanak saudara. Selain itu banyak masyarakat yang berpartisipasi memberikan konsumsi bagi tukang dan peserta gotong royong, sehingga penerima manfaat commit to user tidak perlu lagi

Data hasil observasi peneliti menunjukkan adanya antusias ibuibu di lingkungan pembangunan tersebut, memberikan makanan dan minuman untuk para peserta gotong royong dan tukan. Makanan dan minuman tersebut diberikan sekitar jam 10 siang, sedangkan untuk makan siang, para peserta kembali ke rumah masingmasing. Dengan adanya hal yang seperti itu maka masyarakat penerima program tidak perlu lagi mengeluarkan uang atau biaya untuk keperluan konsumsi tukang atau peserta gotong royong. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam membantu pelaksanaan dan juga pemberian bantuan



mengeluarkan anggaran bagi pembangunan.

berupa barang, dapat menghemat atau meminimalisisr anggaran.


e. Menumbuhkan Sikap Kepedulian Terhadap Sesama Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah tumbuhnya rasa kepedulian antar sesama manusia. Sikap ini merupakan sikap luhur yang harus senantiasa mendarah daging dalam diri seseorang. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam kegiatan gotong royong pembangunan rumah layak huni secara tidak langsung mendorong seseorang untuk senantiasa peduli dengan kebutuhan masyarakat lain. Dengan ikut serta dalam tahapan-tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan, maka tindakan-tindakan tersebut mampu menjadi stimulus bagi masyarakat tentang perlunya membantu sesama dalam kesulitan. Sebagai warga negara yang baik, tentu sikap kepedulian terhadap warga lain yang membutuhkan pertolongan harus senantiasa dikembangkan dalam diri setiap orang. Kebersamaan yang ditunjukkan warga masyarakat melalui kegiatan gotong royong, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kerukunan masyrakat. Dengan adanya sikap kegotongroyongan yang ditunjukkan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, maka diharapkan masyarakat akan memposisikan sikap kegotongroyongan tersebut menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saman selaku Ketua RW di Kampung Kerajan, Kelurhan Bulakrejo, diperoleh data sebagai berikut: Dampaknya banyak Mas, mulai dari dampak bagi masyarakat yang mendapat bantuan dan dampak bagi masyarakat keseluruhan. Kalau dampak untuk masyarakat penerima bantuan, ya tentu mereka dapat menghemat biaya untuk tukang ya Mas, commit to user karena kan banyak masyarakat yang membantu jadi biaya tukang



bisa agak sedikit berkurang, selain itu ya jelas Mas karena masyarakat bahu-membahu maka pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kalau dampak untuk masyarakat luas, saya kira kegiatankegiatan seperti ini dapat memupuk rasa kepedulian terhadap warga lain. (Wawancara: Kamis 26 Desember 2013) Senada dengan pernyataan Saman di atas, Sabari selaku Ketua RW Kampung Cebukan, Kelurahan Sonorejo berpendapat bahwa: Kalau di daerah sini memang saya akui gotong royongnya memang sangat bagus. Dengan gotong royong yang semakin baik seperti ini, maka kebersamaan antar warga masyarakat akan semakin baik, maksudnya hubungan antara satu dengan yang lainnya menjadi semakin rekat dan kepedulian sesama masyarakat menjadi semakin baik pula. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Berdasarkan dua petikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan diselenggarakannya pembangunan partisipatif dalam pembangunan, mampu menumbuhkan sikap kebersamaan antar warga dan kepedulian antar sesama masyarakat. Sikap kepedulian yang berkembang di masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga terlihat di Kelurahan Bulakan, Sunardi selaku salah satu Ketua RW di Kelurahan tersebut berpendapat bahwa: Antusias masyarakat untuk berkumpul dalam kegiatan kerja bakti memang sangat tinggi. Di daerah sini para warga terlihat sayuk rukun pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti. Setahu saya selama ini, masyarakat bukan hanya antusias dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan rumah bantuan itu saja, tetapi dalam kegiatan kerja bakti yang lain seperti bersihbersih selokan dan yang lainnya. Kalau di daerah sini kegiatankegiatan seperti itu selain memupuk rasa solidaritas antar warga, juga apa ya istilahnya, ya membuat mereka menjadi lebih peduli dengan keadaan masyarakatnya. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Dari data observasi peneliti menunjukkan kebersamaan yang sangat tinggi antar warga masyarakat dalam gotong royong tersebut. Hal ini terlihat di beberpa tempat di Kecamatan Sukoharjo, misalnya di Kelurahan Kriwen, masyarakat terlihat bersenda gurau atau bercanda commit to user dengan masyarakat lain, sehingga suasana yang terbentuk dalam acara



gotong royong tersebut adalah santai dan penuh dengan kekeluargaan. Gotong royong sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyelesaikan suatu permasalahan atau pekerjaan secara bersama-sama memberikan dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Dengan mengikuti agenda gotong royong maka rasa silidaritas antar warga menjadi terbentuk dan pada akhirnya sikap kepedulian antar warga masyarakat menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepedulian antar umat manusia merupakan nilai luhur yang harus dibangun dalam kehidupan manusia. Karena dengan sikap tersebut rasa kebersamaan dan saling menjaga antar warga masyarakat menjadi terbentuk. Data observasi mengenai kebersamaan yang terbentuk pada saat pelaksanaan pembangunan juga terlihat di Dusun Cebukan Kelurahan Sonorejo. Meskipun waktu kehadirannya tidak serempak, namun pada saat semua masyarakat sudah berkumpul mereka mulai respon dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang membantu tukang membuat adonan bangunan (pasir, semen, gamping dan air) ada juga yang bahu membahu memindahkan batu-bata, dan lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut hubungan yang baik ditunjukkan oleh peserta gotong royong, hal tersebut merupakan cerminan dari kepedulian masyarakat terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kepedulian antar masyarakat harus ditumbuhkembangkan dalam diri setiap orang. Karena dari kepedulian itu, hubungan antara warga yang satu dengan yang lainnya semakin terjaga. Berpartisipasi dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin merupakan salah satu sara menjalin kepedulian dan kekeluargaan terhadap masyarakat. Dengan partisipasi seperti itu, masyarakat akan semakin respon terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Secara terperinci data hasil temuan lapangan yang berkaitan dengan dampak yang

ditimbulkan

dari adanya partisipasi commit to tebel user berikut: pembangunan, dapat dilihat dalam

masyarakat

dalam



Tabel 4.20 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Dampak penerapan partisipasi masyarakat (Menumbuhkan Sikap Kepedulian) Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh terkait dengan dampak penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh yaitu Ketua RW, di peroleh data bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah semakin menumbuhkan rasa kebersamaan antar anggota masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yang melakukan gotong royong melakukan pekerjaannya bahumembahu bekerjasama dengan anggota masyarakat yang lain sehingga hubungan yang terbentuk adalah hubungan yang harmonis. Dengan pelaksanaan gotong royong, maka kebersamaan antar warga masyarakat akan semakin baik, maksudnya hubungan antara satu dengan yang lainnya menjadi semakin rekat dan kepedulian sesama masyarakat menjadi semakin baik pula.

Dari data observasi peneliti menunjukkan kebersamaan yang sangat tinggi antar warga masyarakat dalam gotong royong tersebut. Hal ini terlihat di beberpa tempat di Kecamatan Sukoharjo, misalnya di Kelurahan Kriwen, masyarakat terlihat bersenda gurau atau bercanda dengan masyarakat lain, sehingga suasana yang terbentuk dalam acara gotong royong tersebut adalah santai dan penuh dengan kekeluargaan. Data observasi mengenai kebersamaan yang terbentuk pada saat pelaksanaan pembangunan juga terlihat di Dusun Cebukan Kelurahan Sonorejo. Meskipun waktu kehadirannya tidak serempak, namun pada saat semua masyarakat sudah berkumpul mereka mulai respon dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang membantu tukang dan lain sebagainya.

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 commit to user



Dari data temuan lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseuruhan dampak penerapan pembangunan partisipatif terhadap Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, menimbulkan dampak positif bagi penerima program bantuan dan juga masyarakat pada umumnya. Dari data yang berhasil dihimpun, kebanyakan pendapat disampaikan oleh ketua RT tau RW sebagai pihak yang terlibat langsung dari setiap aktifitas warganya. Termasuk didalamnya atifitas masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukoharjo tersebut, maka dampak yang ditimbulkan juga sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dampak tersebut antara lain: yang pertama, karena program tersebut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya maka program tersebut dapat diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, karena masyarakat secara langsung dapat memberikan masukan mengenai siapa saja yang berhak menerima program tersebut. Ke-dua, lebih efisien waktu, hal ini dikarenakan masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya sehingga

mereka

dapat

membantu

tukang

dalam

menyelesaikan

pembangunannya dalam agenda gotong royong. Ke-tiga, pengambilan keputusannya lebih demokratis, hal ini dikarenakan masyarakat terlibat dalam perencanaan

pembangunan,

sehingga

mereka

dapat

menyampaikan

gagasannya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak huni, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama secara musyawarah dan demokratis. Ke-empat, lebih hemat biaya, hal ini dikarenakan banyak warga masyarakat yang memberikan bantuan berupa tenaga dan sembako untuk membantu pelaksanaan pembangunan, dari kedua bantuan yang diberikan masyarakat tersebut mampu menimimalisir pengeluaran untuk keperluan pembangunan. Yang ke lima, menumbuhkan sikap kepedulian antar warga masyarakat, hal ini dikarenakan kebersamaan seluruh warga dalam kegiatan gotong royong mendorong seseorang untuk senantiasa peduli terhadap kesulitan orang lain, dan dapat membantu orang committersebut. to user lain untuk keluar dari permasalahan



3.

Hambatan Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Sukoharjo

Program

kebijakan

dari

pemerintah

yang

diterapkan

untuk

kesejahteraan masyarakat umum, merupakan suatu etikat baik yang harus senantiasa di dukung oleh seluruh masyarakat. Terlebih lagi jika program kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan program kebijakan pembangunan daerah, pemerintah harus senantiasa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan atau implementasinya. Keterlibatan ini juga diamanatkan dalam Pasal 199 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Dalam perencanaan,

pelaksanaan

pembangunan,

dan

pengelolaan

kawasan

perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.” Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa masyarakat memiliki peluang besar untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai langkah kebijakan pembangunan dari pemerintah ini meliputi keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan juga keterlibatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Sehingga dalam hal ini, jelas bahwa masyarakat diposisikan sebagai aktor utama pembangunan daerah. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pembangunan terlihat dari beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu program kebijakan pembangunan yang senantiasa mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat adalah Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini diberikan kepada masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Program yang diberikan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan ini diberikan kepada masyarakat miskin dengan proses seleksi yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, artinya masyarakat diberikan commit to saja useryang berhak menerimaa program kesempatan untuk mengusulkan siapa



bantuan ini. Gagasan masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menerima program ini dapat disampaikan dalam forum resmi Renta (Rencana Tahunan) yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di setiap Keluarah. Selain itu kategori rumah yang layak huni juga ditentukan sendiri berdasarkan usulan yang diberikan masyarakat di setiap daerah, hal ini dilakukan karena di setiap daerah memiliki keadaan masyarakat yang berbeda, termasuk pandangan masyarakat mengenai standar kemiskinan di setiap daerah. Hal ini di sampaikan Mudi Basori selaku Unit Pengelola Sosial BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo sebagai berikut: Kalau untuk standar kemiskinan itu berbeda di setiap daerahnya, di BKM Kelurahan Sonorejo itu punya standar miskin tersendiri yang oleh masyarakat dalam forum musyawarah masyarakat tingkat kelurahan misal dalam Renta (Rencana Tahunan) atau dalam musrenbang. Keadaan masyarakat di setiap daerah kan berbeda-beda Mas, perumpamaannya begini Mas, kalau di Kelurahan A misalnya orang dikatakan miskin karena hanya memiliki sepeda karena masyarakat yang lain memiliki sepeda motor, namun di Kelurahan B orang dikatakan miskin karena hanya memiliki sepeda motor karena masyarakat yang lain memiliki mobil, dan lain sebagainya. Nah jadi setiap daerah bisa menganalisis tingkat kemiskinan berdasarkan analisis masing-masing. (Wawancara: Minggu 8 Desember 2013) Selain pendapat di atas, Agus Suyadi selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo berpendapat bahwa: Untuk mengetahui siapa saja masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni ini ada 5 hal yang menjadi syarat rumah yang tidak layak huni, antara lain: a. Tidak memiliki ventilasi udara b. Tidak memiliki Kamar mandi / tempat MCK c. Dinding tidak permanen (terbuat dari bambu) d. lantai masih berupa tanah e. Tidak memiliki genteng yang terbuat dari kaca untuk pencahayaan Jika ada rumah warga yang memiliki keadaan seperti itu, bisa dikatakan belum layak huni. Tapi untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut juga harus di sesuaikan dengan prioritas warga yang diusulkan oleh masyarakat. (Wawancara, Senin 9 Desember 2013) commit to user



Partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo tentu saja sangat diharapkan. Bukan hanya karena sekedar formalitas saja agar terkesan pembangunan itu bersifat demokratis, tetapi keterlibatan masyarakat dalam program ini juga dapat menjamin arah pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan penerima program lewat usulan-usulan dalam forum juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Karena dengan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan masyarakat dapat menentukan siapa saja yang benar-benar mambutuhkan bantuan tersebut. Dengan memperhatikan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat memang sangat penting. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo menemui hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut secara tidak langsung sangat mengganggu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan data temuan lapangan, hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat dijabarkan sebagai berikut: a.

Hambatan Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni masyarakat memiliki andil besar dalam pelaksanaannya. Dalam program renovasi tersebut, terdapat panitia yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam pembangunan. KSM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga penerima program dan beberapa anggota masyarakat terlibat dalam kepanitiaan pembangunan tersebut. user Layak Huni KSM sering juga di Dalam Program Renovasicommit RumahtoTidak



sebut panitia pembangunan, dalam hal ini panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di Desa setempat, bukan berasal dari Desa lain. Panitia ini dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan tertentu secara finansial, tetapi dibentuk untuk mendukung program PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Ada beberapa maksud serta tujuan dibentuknya kepanitiaan dalam pembangunan, seperti yang dikemukakan Darwis selaku fasilitator Kelurahan, dalam kesempatan wawancara sebagai berikut: Mengapa panitia dibentuk dan dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ?, tentu saja ada maksud dan tujuannya, beberapa diantaranya jelas Mas, memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan prasarana di wilayahnya, kemudian meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang sifatnya teknis maupun dalam hal pengorganisasian, selanjutnya menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang dibangun, dan yang terakhir panitia dibentuk dalam rangka mendayagunakan dan melibatkan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (Desa). (Wawancara: Kamis 19 Desember 2013) Dalam penyelenggaraannya, bentuk kepanitiaan seperti ini tidak berjalan dengan baik dan menjadi penghambat terlaksananya partisipasi masyarakat secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat hanya sekedar pasrah saja kepada pihak-pihak tertentu di Desa tersebut, sehingga hasilnya selama ini kurang terlibat dalam kepanitiaannya. Menjadi panitia dalam program pembangunan di daerah harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat setempat, karena dengan terlibatnya mereka dalam sebuah kepanitiaan maka segala urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat atau penerima program. Namun, justru keadaan berbeda terjadi di wilyah Kecamatan Sukoharjo, dimana sebagian besar masyarakatnya ccenderung enggan untuk masuk dalam kepanitiaan (KSM). Data hasil wawancara juga commit to user menyatakan hal yang sama, Mudi Basori selaku Ketua RT sekaligus



Pelaksana Unit Pelaksana Sosial BKM “Sumber Makmur” Kelurahan Sonorejo, menyatakan bahwa: Kalau di daerah sini hambatannya itu, masyarakat hanya pasrah saja kalau di suruh jadi panitia pembangunan, pada akhirnya yang menjadi ketua KSM atau panitia ya hanya orang-orang itu saja, misalnya RT atau RW begitu, ya kalau satu dua kali sebenarnya tidak masalah, tapi kalau berkali-kali masih saja seperti itu, ya kita juga kerepotan, apalagi pas menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) itu yang juga menyita banyak waktu. (Wawancara: Minggu 8 Desember 2013) Data yang diperoleh dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

pelaksanaan

renovasi

RTLH,

terlihat

bahwa

kepanitiaan

pembangunan yang terlibat dalam pembanguan, adalah orang-orang yang dirasa mampu saja, misalnya ketua RT atau tokoh masyarakat tertentu. Sedangkan penerima manfaat tidak tertulis di dalamn ya, dokumen tersebut menunjukkan kurang antusiasnya masyarakat untuk menjadi panitia pembangunan. selain itu data observasi juga menunjukkan hal yang sama, pemilik rumah terlihat hanya membantu pelaksanaan keseluruhannya saja, tetapi dalam pembelanjaan anggaran terlihat orangorang tertentu saja yang bergerak. Berdasarkan petikan wawancara, analisis dokumen, dan observasi di atas, dapat di simpulkan bahwa hambatan yang berkaitan dengan sifat keengganan masyarakat untuk terlibat dalam kepanitiaan ini pada akhirnya menghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan rumah tidak layak huni. Dengan adanya hambatan mengenai pembentukan organisasi kemasyarakatan atau KSM ini,

maka

partisipasi

masyarakat

untuk

memantau,

sekaligus

mengarahkan arah pembangunan tersebut menjadi terbatas. Dalam hal ini masyarakat perlu ditumbuhkembangkan keinginannya untuk ikut serta menjadi panitia pembangunan agar pelaksanaan ke depan dapat di kontrol oleh masyarakat penerima manfaat, dan tokoh lainnya dalam masyarakat. Secara terperinci beberapa data temuan lapangan tersebut, dapat dilihat dalam tabel commit berikut:to user



Tabel 4.21 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Hambatan Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh terkait dengan hambatan penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni.

Data hasil wawancara dengan Unit Pengelola Sosial BKM, diperoleh data bahwa salah satu hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah hambatan yang berkaitan dengan masalah pembentukan organisasi pelaksanaan. Dalam berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat cenderung berpasrah kepada pihak-pihak yang dirasa mampu di darah tersebut, seperti Ketua RW atau RT, sehingga rasa enggan yang ditunjukkan masyarakat untuk menjadi panitia pembangunan, menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Data observasi juga menunjukkan hal yang sama, pemilik rumah terlihat hanya membantu pelaksanaan keseluruhannya saja, tetapi dalam pembelanjaan anggaran terlihat orang-orang tertentu saja yang bergerak.

Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 b. Hambatan Pendanaan Hambatan selanjutnya berkaitan dengan masalah pendanaan, seperti yang di kutip dalam dokumen Pedoman Operasional Baku (POB) Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni PNPM Mandiri Perkotaan, bahwa dana yang dikucurkan untuk perbaikan rumah adalah sebesar Rp 7.500.000 dan untuk pembangunan baru adalah sebesar Rp 10.000.000. Berdasarkan data temuan lapangan yang berhasil dihimpun, data stimulan dengan jumlah seperti itu, belum mampu mencukupi kebutuhan bahan bangunan dan keperluan lain dalam pembangunan. Dana stimulan dengan commit jumlah tosebatas user itu masih memerlukan dana



swadaya yang cukup besar untuk bisa menghasilkan hunian atau papan yang layak huni. Berdasarkan petikan wawancara dengan Imam Muslim sebagai salah seorang warga yang menerima bantuan, menuturkan: Hambatannya bagi saya terutama dana Mas, bisa dibayangkan sendiri dana yang saya dapat cuma tujuh setengah juta, mana mungkin mencukupi. Lagi pula kalau di hitung-hitung dana sebesar itu hanya habis untuk pembayaran tukang bangunan saja. Saya harus menyediakan dana probadi saya lumayan besar, bahkan saya harus hutang kesana kemaari untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Ya harus siap mental juga Mas, dana seminim itu harus putar otak untuk cari tambahannya. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Senada dengan pernyataan Imam Muslim tersebut, Inem yang juga merupakan salah satu warga penerima manfaat menyatakan: Dananya itu lho Mas, sedikit sekali. Jadi dana tambahannya juga banyak kemarin, untung saja jauh-jauh hari saya sudah beli batubata dan pasirnya, jadi ya agak sedikit berkurang tanggungan bahannya. Memang pas saya di survey saya juga di tanya apa sudah punya dana pribadi untuk pembangunan begitu Mas, tapi karena dananya terbatas, saya harus berusaha agar seselai bagaimanapun caranya. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Selain dokumen dan wawancara di atas, hasil observasi juga menunjukkan keadaan yang sama. Dari beberapa rumah hasil pembangunan di beberapa wilayah di Kecamatan Sukoharjo, seperti di Dusun Gedong, Langsur, Cebukan, dan Sayemrejo yang hanya berdinding batu-bata tanpa dilapisi semen untuk memperhalus dinding, karena keterbatasan dana. Dari analisis dokumen dan petikan wawancara di atas, jelas bahwa faktor dana merupakan penghambat masyarakat untuk melakukan pembangunan terhadap rumahnya. Sehingga dana pribadi harus dipersiapkan. Secara terperinci beberapa data temuan lapangan tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut:

commit to user



Tabel 4.22 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Hambatan Pendanaan Dokumen

Wawancara

Dokumen yang Data hasil wawancara yang diperoleh terkait dilakukan dengan beberapa dengan hambatan masyarakat penerima manfaat, penerapan diperoleh data bahwa salah satu partisipasi hambatan yang ditemui dalam masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen adalah hambatan dalam yang berupa pendanaan. Hal ini dikarenakan Pedoman dana stimulan yang diberikan Operasional Baku masyarakat untuk memperbaiki (POB) Pelaksanaan rumah hanyalah Rp 7.500.000 Renovasi Rumah saja, dan untuk pembangunan Tidak Layak Huni rumah adalah Rp 10.000.000 PNPM Mandiri saja. Hal tersebut menjadi Perkotaan, penghambat berjalannya proses mengenai seluk- pembangunan secara optimal beluk pelaksanaan karena masyarakat harus renovasi rumah menyediakan dana pribadi tidak layak huni. dengan jumlah yang tidak Dokumen sedikit, untuk menyelesaikan selanjutnya adalah pembangunan. foto rumah hasil pembangunan. Sumber: Data Hasil Penelitian 2013

Observasi Hasil observasi juga menunjukkan keadaan yang sama. Dari beberapa rumah hasil pembangunan di beberapa wilayah di Kecamatan Sukoharjo, seperti di Dusun Gedong, Langsur, Cebukan, dan Sayemrejo yang hanya berdinding batubata tanpa dilapisi semen untuk memperhalus dinding, karena keterbatasan dana.

c. Hambatan Pengadaan Lahan dan Prasarana Kemampuan masyarakat dalam hal pengadaan lahan dan prasarana juga menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena tidak adanya lahan yang dibangun sebagai wadah untuk berpartisipasi. Seperti yang di kutip dalam dokumen Pedoman Operasional Baku (POB) Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni PNPM Mandiri Perkotaan, bahwa penerima bantuan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki lahan probadi yang dinyatakan secara sah dalam sertifikat. Hal ini berarti, meskipun terdapat warga miskin berpenghasilan rendah dan commit to user memiliki papan yang jauh dari kata layak huni, namun tidak memiliki



memiliki lahan yang sah, maka masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dengan adanya kenyataan seperti iitu, proses pemerataan pembangunan terhadap rumah, hanya bisa di nikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki lahan resmi atau legal saja. Hal ini disampaikan oleh

Harjono

selalaku

faskel

atau

fasilitator

kelurahan

yang

mendampingi setiap kegiatan BKM di Kelurahan Dukuh, dengan pernyataan sebagai berikut: Untuk permasalahan lahan, memang salah satu prasyarakat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan renovasi rumah ini ya harus punya lahan yang resmi atau sah. Karena dengan lahan resmi tidak ada kekhawatiran bagi kami suatu saat nanti akan di gusur, atau menyalahi aturan pengadaan bangunan. Ya sebisa mungkin resiko-resiko seperti itu di hindari agar pembangunan ini bisa berjalan secara baik di masyarakat. (Wawancara: Selasa 31 Desember 2013) Data observasi peneliti juga menunjukkan masih ada beberapa orang yang tinggal di lahan tetangganya. Salah satunya ada di RT 03 RW V kelurahan Sonorejo, dimana ada satu orang yang tinggal di pekarangan orang lain dengan rumah yang jauh dari kata layak. Dengan data temuan lapangan tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu penghambat bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pembangunan terhadap rumah yang layak huni adalah tidak adanya lahan yang legal atau resmi bagi sebagian masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Secara terperinci beberapa data temuan lapangan tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.23 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Hambatan Pengadaan Lahan dan Prasarananya Dokumen

Wawancara

Dokumen yang Data hasil wawancara diperoleh terkait yang dilakukan dengan dengan hambatan salah seorang fasilitator penerapan partisipasi commit Kelurahan to user mengenai masyarakat dalam hambatan dalam

Observasi Data observasi peneliti juga menunjukkan masih ada beberapa orang



pembangunan adalah dokumen yang berupa Pedoman Operasional Baku (POB) Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni PNPM Mandiri Perkotaan, yang salah satunya membahas mengenai banyaknya dana yang diberikan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan program renovasi rumah tidak layak huni memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat adalah memiliki lahan resmi milik pribadi. Sehingga, masyarakat miskin yang tidak memilki lahan resmi pribadi tidak bisa mendapatkan program bantuan tersebut.

yang tinggal di lahan tetangganya. Salah satunya ada di RT 03 RW V kelurahan Sonorejo, dimana ada satu orang yang tinggal di pekarangan orang lain dengan rumah yang jauh dari kata layak.


d. Hambatan Teknis Pembangunan Rumah Hambatan yang berkaitan dengan teknis pembangunan lebih kepada sifat individualis masyarakat. Sifat individual dalam kehidupan bermasyarakat tidak sesuai jika terus dibiarkan berkembang di dalam diri seseorang, karena dengan sikap yang individualis dari diri seseorang akan memunculkan sifat egois yang tinggi sehingga kepedulian antar sesama

masyarakat

masyarakat

menjadi

semakin

luntur.

Rasa

individualis

dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, terjadi

karena adanya benturan antara agenda pribadi dengan agenda di masyarakat (gotong royong). Dengan keadaan seperti itu masyarakat harus memilih satu dari beberapa agenda dalam satu hari, yang kebetulan pelaksanaannya bersamaan. Dengan keadaan seperti itu banyak masyarakat yang harus memilih untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung pada kepentingan pribadi, misalnya apabila commit to user yang agenda bekerja dengan gotong royong waktunya bersamaan maka



sebagian masyarakat justru memilih untuk bekerja. Hal serupa juga dilakukan oleh seorang warga bernama Hariyanto yang memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya daripada menghadiri kegiatan gotong royong, seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut: Ya saya memang pernah tidak berangkat, tapi sangat jarang sekali saya ijin tidak berangkat. Karena pekerjaan saya itu bengkel, kan pekerjaan tidak bisa diperkirakan kapan datangnya, lha pas hari Minggu itu seringkali malah rame, jadi ya kadang kalo pas ada kegiatan gotong royong saya ijin dulu ndak bisa datang. Karena juga kan seringkali pekerjaan itu harus dituntut jadi hari itu juga, saya juga tidak mau mengecewakan pelanggan jadi saya kerjakan dulu. (Wawancara: Sabtu 21 Desember 2013) Riyadi sebagai salah seorang warga, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: Kalau hari Minggu itu biasanya keluarga memang ada acara Mas, kadang arisan keluarga, kalau tidak datang ya tidak enak juga dengan anggota keluarga yang lain. kadang hari Minggu juga kami gunakan untuk istirahan setelah 6 hari kerja. Kalau saya dan istri libur cuma hari Minggu, jadi kita ingin istirahat dulu. Jadi ya kadang saya tidak hadir karena kepentingan keluarga juga Mas. (Wawancara: Sabtu 21 Desember 2013) Sejalan dengan hal tersebut, data observasi peneliti menunjukkan ada beberapa orang yang terlihat sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka, dan ada pula yang pergi bersama keluarga. Observasi tersebut menunjukkan kesibukan pekerjaan yang dilakukan di rumah, misalnya toko kelontong dan bengkel. Dari petikan wawancara dan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kesibukan pribadi dari

masing-masing

orang

memang

beragam,

sehingga

dapat

mempengaruhi kehadiran masyarakat dalam agenda kegotongroyongan. Dengan berkurangnya masyarakat yang hadir, maka partisipasi masyarakat dalam menunjang program-orogram pembangunan juga ikut terhambat. Khususnya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, program ini dapat terhambat apabila pemikiran masyarakat masih sebatas itu saja tanpa ada dorongan dari Ketua RT atau RW di Dusun commit to user setempat. Salah satu usaha strategis dari Ketua RT dan RW di



lingkungan Kecamatan Sukoharjo adalah dengan memberikan sanksi yang sebelumnya telah disepakati oleh masyarakat dalam forum kemasyarakatan. Dari data wawancara di lapangan Rosidi selaku Ketua RT 01 / RW V Kelurahan Sonorejo menyatakan bahwa: Dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan RT 1 memang kami menyepakati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong dalam kegiatan malam Jumatan (pertemuan warga mingguan). Misalnya untuk setiap warga yang tidak datang dalam kegiatan gotong royong kami denda Rp 20.000, untuk kas RT atau untuk dana tambahan konsumsi untuk kerja bakti yang dilakukan saat itu, tapi memang hanya 1 atau 2 orang saja Mas selama ini yang ijin tidak datang. (Wawancara: Jumat 20 Desember 2013) Secara terperinci beberapa data temuan lapangan tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.24 Rincian Data Temuan Lapangan Mengenai Hambatan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Dokumen

Wawancara

Observasi

Dokumen yang diperoleh terkait dengan hambatan penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dokumen yang berupa foto pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni.

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat umum, dan Ketua RT mengenai hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, diperoleh data bahwa salah satu hambatannya adalah hambatan yang berkitan dengan teknis pelaksanaan pembangunan. hal ini didasarkan pada data hasil wawancara yang menyatakan adanya hambatan pada saat pelaksaan pembangunan berlangsung, commit to user hambatan ini terjadi karena adanya

Data observasi peneliti menunjukkan ada beberapa orang yang terlihat sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka, dan ada pula yang pergi bersama keluarga. Observasi tersebut menunjukkan kesibukan pekerjaan yang dilakukan di rumah, misalnya toko kelontong dan bengkel.



sikap individualis dari masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya dari pada menghadiri gotong royong. Dengan adanya sikap seperti ini pembangunan dapat terhambat karena jumlah partisipan dalam gotong royong berkurang. Sumber: Data Hasil Penelitian 2013 Dari data temuan lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseuruhan hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif dalam penanggulangan rumah tidak layak huni di Kecamatan Sukoharjo antara lain adalah kurangnya antusias masyarakat untuk menjadi panitia pembangunan, hambatan pendanaan, hambatan pengadaan lahan dan juga berkembangnya sikap individualis masyarakat. Beberapa hambatan tersebut diperoleh dari data hasil temuan di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun melalui studi dokumen. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, merupakan data temuan yang dapat dianalisis dan dipecahkan oleh birokrasi atau masyarakat, untuk perbaikan di kemudian hari. Hambatan-hambatan yang ada, harus segera ditanggulangi oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat misalkan Ketua RT atau RW agar keterlibatan masyarakat khususnya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat ditingkatkan. Selain itu, dengan mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat menjadi alternatif acuan bagi pemangku pemerintahan mengenai strategi pemecahan masalah. Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, merupakan masalah yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup Salah satu sisi kehidupan commit to masyarakat. user



masyarakat yang akan terpengaruhi adalah dalam hal laju pembangunannya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni, yang akan semakin berkurang partisipannya apabila hambatanhambatan yang ada tidak segera ditanggulangi. Namun, apabila hambatan yang ada dapat ditanggulangi secara baik, maka dampak yang akan ditimbulkan bukan hanya dari sisi pembangunannya saja, tetapi juga berdampak pada mental atau karakter masyarakatnya. Sehingga, dengan ditanggulanginya hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat pada Pogram Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, maka kualitas pelaksanaan pembangunan rumah layak huni akan semakin baik kedepannya.

commit to user



C. Pembahasan Dalam sub bab ini peneliti menganalisis informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan sesuai dengan perumuasan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan studi, sebagai berikut: 1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Partisipasi

masyarakat

merupakan

faktor

penting

yang

dapat

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam beberapa program pembangunan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat Desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Di masa sekarang ini partisipasi masyarakat gencar dilakukan guna mengawal laju pertumbuhan dan perkembangan di setiap daerah. Bahkan, partisipasi masyarakat saat ini sudah mulai mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan. Salah satu program pembangunan yang selalu melibatkan partisipasi masyarakat adalah Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan salah satu program PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan sangat baik. hal ini dapat dibuktikan dari beberapa data temuan lapangan yang berhasil diperoleh. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam bidang pembangunan, khususnya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu tindakan masyarakat yang berdamapak langsung dalam mendukung laju commit to user



pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1995 : 8), bahwa pembangunan nasional adalah:

(1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dalam poin ke tiga di atas, Tjokroamidjojo mengemukakan bahwa pembangunan nasional merupakan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Pernyataan dari Tjokroamidjojo tersebut sangat sesuai atau relevan jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakan di Kecamatan Sukoharjo yang berjalan hingga saat ini. Partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat dari keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo yang ditunjukkan melalui kegiatan yang seperti itu dalam pembangunan, sangat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo dalam kutipan poin ke tiga di atas. Hal tersebut dikarenakan proses pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo merupakan

proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa antara data temuan lapangan sesuai dengan teori yang di kemukakan Tjokroamidjojo mengenai konsep pembangunan nasional di atas.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Sesuai dengan pernyataan tersebut, masyarakat di Kecamatan Sukoharjo telah melakukan partisipasi aktif dalam beberapa proses pembanguan mulai dari perencanaan commit to user pembangunan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan. Beberapa bentuk



partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam pembangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Perencanaan Pembangunan Perencanaan merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan pendekatan atau strategi yang diterapkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau subyek pembangunan. Strategi ini lebih bersifat memberdayakan masyarakat, dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya dalam pembangunan dapat di usulkan dalam

forum-forum

perencanaan

pembangunan.

Di

Kecamatan

Sukoharjo, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berjalan dengan sangat baik. hal ini dibuktikan dengan hadirnya beberapa tokoh atau perwakilan masyarakat dalam forum-forum pembahasan pembangunan yang diagendakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui forum Perencanaan Pembangunan (Renta) yang di adakan di awal tahun. Selain itu masyarakat Kecamatan Sukoharjo juga antusias dalam mengikuti forum pembangunan lain yang di adakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan juga di tingkat Kabupaten melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang diadakan oleh pemerintah daerah di masing-masing tingkat. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam forum Renta maupun Musrenbang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi terhadap pembangunan yang hendak dilakukan. Dengan berpartisipasi

dalam

perencanaan

pembangunan

masyarakat

di

Kecamatan Sukoharjo dapat menentukan sendiri arah pembangunan di wilayah Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan kemampuan, serta kebutuhannya sendiri, khususnya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam commitsangat to user relevan dengan teori yang perencanaan pembangunan



dikemukakan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96) mengenai empat macam kegiatan yang menunjukkan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya yaitu: Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. Teori

yang dikemukakan

oleh

Yadav

(UNAPDI,

1980)

(Mardikanto, 2010: 95-96) di atas sangat relevan jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo yang ditunjukkan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undangundang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk: “Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.” Bunyi pasal dalam Undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan masyarakat harus terlibat dalam setiap langkahnya, termasuk didalamnya keteribatan masyarakat dalam perencanaannya.

Sehingga

dengan

didasarkan

pada

teori

yang

dikemukakan Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96) dan juga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni relevan dengan teori yang ada. commit to user



b. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam pelaksanaan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut didasarkan pada data hasil temuan lapangan yang berhasil dihimpun. Pelaksanaan pembangunan perlu melibatkan masyarakat sebagai aktor utama yang berpengaruh terhadap proses pembangunan. Masyarakat perlu diberikan kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama dalam program-program

yang

berkaitan

langsung

dengan

aktivitas

pembangunan Desa. Salah satu program kebijakan yang sangat erat kaitannya dengan pelibatan masyarakat di dalam pembangunan adalah adanya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penerapannya sendiri di Kecamatan Sukoharjo, memperoleh dukungan penuh dari masyarakat umum. Berdasarkan data hasil temuan, antusias warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong dalam pembangunan rumah layak huni tersebut. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong royong pembangunan diikuti secara baik oleh masyarakat sekitar. Gotong royong yang dilaksanakan di tempat penerima program bantuan RTLH, diikuti secara baik oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat bukan hanya berpartisipasi dalam memberikan tenaga saja dalam pelaksanaan gotong royong, tetapi juga berpartisipasi memberikan bantuan berupa bahan makanan, sepeti beras, gula dan teh untuk keperluan konsumsi tukang dan masyarakat yang bergotong royong. Bahkan, di beberapa wilayah di Kecamatan Sukoharjo, masyarakat juga memberi bahan material tambahan serta uang tunai bagi warga yang menerima

program

bantuan

RTLH

sebagai

dana

tambahan

pembangunan. Pelaksanaan gotong royong ini merupakan salah satu commit to user



media bagi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam menyalurkan partisipasinya secara maksimal. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo berjalan baik. bahkan, di beberapa wilayah partisipasi dalam gotong royong di agendakan secara terstruktur oleh Ketua RT dan RW untuk wilayah masing-masing. Pembahasan agenda gotong royong tersebut dilaksanakan oleh ketua RT dan RW pada saat pertemuan warga rutin Mingguan, dalam kegiatan tersebut dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan agenda gotong royong satu minggu ke depan, termasuk di dalamnya agenda gotong royong Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Sukoharjo, sangat relevan dengan teori yang disamapaikan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96) sebagai berikut: Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni relevan dengan teori yang dikemukakan Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96) di atas. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 199 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya dijelaskan bahwa “Dalam commit to user perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan



perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.” Sehingga berdasarkan pendapat Yadav serta bunyi Pasal dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa antara pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dengan teori yang ada, dapat dikatakan relevan.

c. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Dalam Evaluasi Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam evaluasi, penyelenggaraan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo berjalan secara baik. Hal tersebut diperkuat oleh data yang berhasil dihimpun dari lapangan, bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin, diselenggarakan secara terbuka dalam forum yang memungkinkan masyarakat menyampaikan gagasannya dalam evaluasim yaitu dalam forum RWT (Rembuk Warga Tahunan). Selain itu BKM melalui Unit Pengelola Lingkungan juga melakukan evaluasi pada saat pembangunan masih berlangsung, yaitu melakukan kunjungan

dan

melakukan

evaluasi

di

tempat

berlangsungnya

pembangunan. Sehingga dalam tahap partisipasi ini, keterlibatan masyarakat sangat baik. Adanya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program tersebut, akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni untuk pelaksanaan yang akan datang menjadi lebih baik. Pelaksanaan evaluasi Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo dilakukan oleh pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di masing-masing Kelurahan. Melalui Unit Pelaksana Lingkungan BKM di masing-masing Kelurahan, melakukan monitoring atau pengawasan terhadap proses pembangunan dari 0% sampai pada 100% pembangunan, dan juga melakukan evaluasi di tempat apabila terdapat kekurangan pada bangunan, misalnya kurang memenuhi commit to user yang perlu diperhatikan bahwa standar minimal bangunan. Namun,



dalam evaluasi juga dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan yaitu melalui RWT (Rembug Warga Tahunan) dimana dalam forum tersebut dilakukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari BKM kepada masyarakat, dan juga timbal-baliknya masyarakat melakukan evaluasi dari program yang telah atau sudah dilakukan. Sehingga pelaksanaan program selanjutnya menjadi semakin baik. sehingga, komunikasi yang terjadi dalam evaluasi tersebut terjalin antara masyarakat dengan birokrasi terkait, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya kenyataan seperti itu, partisipasi masyarakat untuk ikut mempengaruhi pelaksanaan selanjutnya bisa dijalankan, karena evaluasi yang dilakukan mewakili semua unsur dalam masyarakat. Atau dalam kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Lingkungan mampu

mewakili

suara

atau

gagasan

keseluruhan

masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh di lapangan tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembanguan rumah layak huni di Kecamatan Sukoharjo, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96), bahwa: Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yadav di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, antara pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo dengan teori di atas relevan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan maka umpan balik tentang masalah-masalah serta kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di dapat tersampaikan. commit to masyarakat user



e. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dikatakan baik. hal ini didasarkan pada data yang berhasil dihimpun di lapangan. Bahwa masyarakat di Kecamatan Sukoharjo memeliharan hasil pembangunan secara baik oleh satu pihak saja, yaitu oleh pemilik rumah sendiri. Hal tersebut logis karena rumah merupakan hak milik pribadi yang memungkinkan pemiliknya sendiri yang melakukan kontrol dan perawatan secara menyeluruh. Sedangkan, masyarakat lain tidak terlibat secara keseluruhan dalam pemeliharaan hasil pembangunan rumah layak huni tersebut, dan hanya memberikan masukan suatu waktu berdasarkan kapasitasnya sebagai masyarakat. Pembangunan yang telah selesai dikerjakan harus dirawat dan dijaga agar keawetan bangunannya tetap terjaga. Selain itu dengan memeliharan hasil pembangunan berarti masyarakat atau pemilik rumah hasil pembangunan berarti memanfaatkan dengan maksimal hasil pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96), bahwa: Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Berkaitan dengan teori yang di kemukakan Yadav di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan hasil pembangunan dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni harus dimaksimalkan, sesuai dengan teori di atas bahwa pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat commit to user untuk selalu berpartisipasi dalam



setiap program pembangunan yang akan datang. Sehingga, dapat dilihat bahwa antara data temuan lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan teori yang ada di atas dikatakan relevan. Berdasarkan data temuan lapangan secara keseluruhan mengenai partisipasi

masyarakat

Kecamatan

Sukoharjo

dalam

mendukung

terselenggaranya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahap evaliasi pembangunan, masyararakat Kecamatan Sukoharjo tidak terlibat secara maksimal, karena tidak diselenggarakan secara terbuka dalam forum yang memungkinkan masyarakat menyampaikan gagasannya dalam evaluasi. Namun, evaluasi hanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Lingkungan BKM di masing-masing Kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat tidak terakomodir dengan baik dalam tahap evaluasi pembangunan. Secara umum, partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo berjalan dengan baik dalam tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Bahkan dari data yang berhasil di himpun, antusias masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sangat tinggi, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan dan juga gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96) mengenai empat tahap partisipasi dalam pembangunan, sangat relevan dengan hasil temuan lapangan mengenai tahap partisipasi dalam perencanaan pembangunan, tahap partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, tahap partisipasi dalam evaluasi pembangunan dan tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Selain adanya relevansi antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan commit to user pemanfaatan hasil pembangunan yang ditemukan di lapangan dengan teori



yang dikemukakan Yadav (UNAPDI, 1980) (Mardikanto, 2010: 95-96), data temuan lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni juga sesuai atau relevan dengan Pasal 199 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam dua Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan secara keseluruhan dalam pembangunan sangat diperlukan dalam menunjang program kebijakan pembangunan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, penerapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, khususnya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni telah mendudung terselenggaranya amanat Undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Konsep pembangunan partisipatif yang telah dilakukan dalam pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin, sangat tepat jika dikaitkan dengan Teori Pembangunan Berbasis Hak yang dicetuskan oleh Amartha Sen (Vietnam) pada tahun 2000, dimana didalamnya banyak mendasari sebuah proses pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai obyek yang berpengaruh dalam proses pembangunan. Apabila dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka teori ini mampu mendasari kajian yang ada karena dalam teori ini mengisyaratkan berkembangnya

partisipasi

aktif

masyarakat

miskin

dalam

proses

pembangunan, kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat sebagai sarana menciptakan suatu harmoni sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini pembangunan tidak dianggap sebagai pemberian cuma-cuma melainkan sebagai hak yang melekat dan harus dijaga. Berdasarkan penjelasan tersebut Teori Pembangunan Berbasis Hak mendukung adanya prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan, dalam teori ini keterlibatan secara aktif masyarakat miskin dalam proses pembangunan sangat diharapkan. Prinsip tersebut sesuai dengan pembangunan commit to user ini, karena dalam pembangunan partisipatif yang diangkat dalam penelitian



partisipatif masyarakat pada umumnya dituntut untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga dengan dikaitkannya pembangunan partisipatif ini dengan Teori Pembangunan Berbasis Hak maka pembangunan yang dilakukan menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaaan yang ada disekitarnya. Selain itu, dengan adanya kepekaan masyarakat maka diharapkan seluruh masyarakat mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam.

2. Dampak

Penerapan

Pembangunan

Partisipatif

Dalam

Program

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dalam suatu penerapan program kebijakan pembangunan dapat dilihat dari antusias dan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Salah satu program kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam bidang papan adalah Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana salah satu penerapannya ada di Kecamatan Sukoharjo. Program kebijakan tersebut memiliki dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, pasalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat antusias dan terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, menimbulkan dampak bagi keberhasilan pembangunan dan juga pada diri masing-masing partisipan dalam pembangunan tersebut. Berdasarkan data hasil temuan lapangan, telah ditemukan lima dampak yang timbul karena adanya partisipasi aktif masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo. Beberapa dampak tersebut antara lain : commit to user



a. Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Dapat Diberikan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan (Tepat Sasaran) Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam penerapan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dampak tersebut timbul karena adanya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan yang diselenggarakan di masing-masing daerah. Di Kecamatan Sukoharjo, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dalam forum Renta (Rencana tahunan) yang di adalakan BKM atau juga bisa melalui Musrenbang oleh pemerintah daerah setempat. Dalam forum seperti Renta tersebut masyarakat dapat mengemukakan gagasannya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan, termasuk didalamnya mengusulkan warga miskin yang berhak menerima Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dengan disampaikannya daftar warga miskin dalam forum perencanaan pembangunan, maka pihak BKM mendapatkan daftar warga yang berasal dari usulan masyarakat sendiri, selanjutnya pihak BKM dapat melakukan survey kepada penerima, untuk mengetahui kelayakan masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan. Sehingga dengan tindakan seperti ini, warga yang menerima program bantuan tersebut benar-benar tepat.

b. Tahap Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Dapat Berlangsung Secara Cepat (Efisien Waktu) Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah di Kecamatan Sukoharjo, selalu

disertai

dengan kehadiran masyarakat dalam membantu to user Kecamatan Sukoharjo dalam pembangunan. Antusiascommit masyarakat



pelaksanaan pembangunan ditunjukkan dengan kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan

gotong

royong

dalam

membantu

masyarakat

membangun rumah layak huni. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan atau agenda kegotong royongan tersebut berdampak pada penyelesaian pembangunan, karena dengan hadirnya masyarakat dalam pembangunan tersebut, pengerjaan menjadi cepat terselesaikan. Sehingga dengan demikian, waktu pengerjaan menjadi lebih singkat. Berdasarkan data temuan studi di lapangan, masyarakat Kecamatan Sukoharjo menyisihkan sebagian waktu untuk ambil bagian dalam agenda gotong royong yang di adakan Dusun setempat. Agenda gotong royong masal dilaksanakan pada hari Minggu, dimana dalam agenda gotong royong tersebut masyarakat secara sukarela berbondong-bondong menghadiri agenda gotong royong secara bersama-sama. Bahkan berdasarkan data temuan lapangan, di beberapa daerah di Kecamatan Sukoharjo ada yang mengadakan agenda gotong royong terjadwal, artinya masyarakat di jadwal kehadirannya dalam gotong royong secara bergiliran setiap hari. Misalnya satu hari terdapat 4 kepala keluarga dari Senin sampai dengan Sabtu secara bergantian sesuai jadwal yang telah disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya kegiatan seperti ini, maka pembangunan yang dilakukan dalam merenovasi rumah tinggal yang tidak layak huni dapat terselesaikan dengan cepat atau dalam kata lain efisien waktu.

c. Pengambilan Keputusan Lebih Demokratis Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, masyarakat selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam perencanaan pembangunan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan atau ide-ide segar kaitannya dengan pembangunan, termasuk didalamnya adalah pembahasan commit user Huni. Keterlibatan masyarakat Program Renovasi Rumah Tidakto Layak



dalam perencanaan pembangunan, segala hal yang dibahas merupakan suara yang berasal dari masyarakat dan ditanggulangi atau dipecahkan oleh masyarakat dalam forum tersebut. Sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan kesepakatan masyarakat. Dengan

adanya

forum

pembahasan

pembangunan

yang

diselenggarakan bersama dengan masyarakat umum, sangat sesuai dengan konsep negara demokratis. Hal ini didasarkan pada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam forum pembahasan pembangunan. dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang hendak dilakukan kaitannya dengan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo.

d. Menghemat Anggaran Dalam Pembangunan Berdasarkan data temuan lapangan, salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni adalah menghemat anggaran untuk pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan data yang berhasil dihimpun bahwa dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam agenda-agenda pembangunan

menjadikan

penyelenggara

(penerima

anggaran manfaat)

yang menjadi

dikeluarkan berkurang.

pihak Apabila

partisipasi masyarakat tidak ada dalam kegiatan pembangunan tersebut, maka penerima program harus mengeluarkan dana yang lebih banyak, karena harus membayar tukang bangunan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Berbeda dengan hal tersebut, data yang diperoleh dilapangan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Sukoharjo sangat baik dalam mendukung program pembangunan tersebut. Aktifitas gotong royong yang berjalan dengan baik, pada akhirnya mengurangi biaya untuk membayar tukang, karena masyarakat commit to user bahu-membahu membantu penyelenggaraannya.



Selain bantuan tenaga bagi masyarakat penerima program yang berdampak langsung pada penghematan biaya tukang, masyarakat di Kecamatan Sukoharjo juga berpartisipasi dalam membantu mencukupi kebutuhan konsumsi tukang dari kas RT. Bahkan, di beberapa wilayah di Kcamatan Sukoharjo ada pula yang memberikan uang atau bahan material bangunan untuk penerima program. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, maka pengeluaran masyarakat penerima program untuk keperluan pembangunan dapat diminimalisir.

e. Menumbuhkan Sikap Kepedulian Terhadap Sesama Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni juga berdampak pada tumbuhnya sikap kepedulian dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil wawancara dari beberapa sumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan (gotong royong). Rasa kebersamaan yang tumbuh dalam diri masing-masing individu menjadikan semangat untuk bahu-membahu membantu sesama warga. Sebagai seseorang yang hidup dalam lingkungan masyarakat tentu juga harus berperan dalam bidang kemasyarakatan, termasuk didalamnya berpartisipasi dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Semangat partisipasi dalam pembangunan yang ditunjukkan di setiap daerah di Kecamatan Sukoharjo memang menumbuhkan antusias masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahap pembangunan. hal ini merupakan sikap positif yang harus senantiasa di jaga agar pelaksanaan selanjutnya semakin baik partisipasinya. Sikap positif yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, merupakan cerminan tentang keberdayaan masyarakat dalam mengawal sekaligus ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Tumbuhnya sikap kepedulian antar warga merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan commit to user dalam Program Renovasi Rumah dari adanya partisipasi aktif masyarakat



Tidak Layak Huni, sehingga dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat mampu mengikis sikap individualis dari masing-masing anggota masyarakat. Kesimpulan

secara

keseluruhan

mengenai

dampak

penerapan

pembangunan partisipatif dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, bahwa dampak yang ditimbulkan dari partisipasi masyarakat tersebut antara lain adalah, program tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dalam arti tepat sasaran, dengan adanya partisipasi tersebut waktu pengerjaan menjadi lebih singkat (efisien waktu), pengambilan keputusan lebih demokratis, menghembat anggaran dalam pembangunan, dan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Dari beberapa dampak tersebut, pada dasarnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni memberikan kemanfaatan yang positif. Dampak positif tersebut memberikan kemanfaatan bagi penerima program dan juga bagi masyarakat peserta gotong royong secara umum. Hal tersebut terlihat pada dampak yang ditimbulkan bagi peserta gotong royong secara umum, dimana dalam pelaksanaannya rasa kebersamaan dan sikap saling peduli antara peserta dapat terbentuk. Dampak tersebut relevan atau sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2010: 107-108) menjelaskan sebagai berikut : a. Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi individu yang melatarbelakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan. b. Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan. c. Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat, akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. d. Besarnya harapan, dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. e. Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi dan non-ekonomi (yang dapat dibedakan dalam kekuasaan, persahabatan/kebersamaan, dan prestasi). commit to user



Berdasarkan teori yang dikemukakan Mardikanto di atas, maka dapat dikatakan sangat relevan dengan data temuan lapangan yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Seperti yang telah dikemukakan di atas, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah tumbuhnya rasa kepedulian dan kebersamaan antar warga pada saat pembangunan berlangsung. Dengan antusias yang ditunjukkan anggota masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, menimbulkan motivasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk senantiasa peduli, termasuk peduli dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Pernyataan tersebut relevan dengan teori yang diungkapkan Mardikanto, terutama dalam poin a dalam kutipan di atas, bahwa dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

sangat

ditentukan

oleh

motivasi

individu

yang

melatarbelakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan. Dengan demikian, dorongan yang berupa motivasi dari masing-masing anggota masyarakat sangat berdampak pada tumbuhnya partisipasi dalam diri masyarakat itu sendiri.

3. Hambatan Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo Berdasarkan data yang berhasil dihimpun mengenai hambatan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Hambatan Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Hambatan yang berkaitan dengan pembentukan organisasi pelaksana ini terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan dilakukan. Sebelum dilaksanakannya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, terlebih dahulu harus dibentuk panitia pembangunan atau sering disebut commit to user namun yang terjadi di lapangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),



masyarakat cenderung pasrah saja dengan pihak atau tokoh masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi panitia. Sehingga masyarakat umum kurang terlibat dalam kepanitiaan ini dan menjadi penghambat partisipasi secara menyeluruh. Hal tersebut karena dengan menjadi panitia

pembangunan

sebenarnya

masyarakat

berpeluang

untuk

mengetahui alokasi dana dan menentukan laju pembangunan yang dilakukan.

b. Hambatan Pendanaan Hambatan yang berkaitan dengan masalah pendanaan ini di alami oleh penerima manfaat. Karena dengan keterbatasan dana stimulan yang diberikan yaitu Rp 7.500.000 untuk renovasi dan Rp 10.000.000 hanya cukup untuk pembayaran tukang dan sedikit bahan bangunan. Hal tersebut menghambat penerima program dalam menyelenggarakan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, karena dana pribadi yang dikeluarkan harus mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan yang dilakukan. Bahkan dari beberapa daerah di Kecamatan Sukoharjo, terpaksa berhutang untuk menyelesaikan pembangunan agar tuntas.

c. Hambatan Pengadaan Lahan dan Prasarana Hambatan yang berkaitan dengan pengadaan lahan dan prasara ini di alami oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan yang resmi. hal ini menghambat masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni, karenasalah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki lahan legal atau resmi. sehingga bagi sebagian masyarakat miskin yang sebenarnya tidak memiliki rumah yang layak huni namun tidak bisa menikmati hasil pembangunan karena tidak tersedianya lahan resmi.

commit to user



d. Hambatan Teknis Pembangunan Rumah Hambatan

yang

berkaitan

dengan

masalah

teknis

pelaksanaan

pembangunan terjadi pada saat pembangunan sedang berlangsung. Hambatan ini berkaitan dengan sikap individualis masyarakat yang ada di sebagian daerah di Kecamatan Sukoharjo, sikap ini ada ketika agenda gotong royong berbenturan dengan agenda keluarga. Dengan hal seperti ini teknis pelaksanaan terhambat karena berkurangnya partisipan yang hadir. Berdasarkan rangkuman data temuan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, menjadi penghalang bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut sesuai atau relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang Panudju (1999: 89-91) sebagai berikut: a. Hambatan yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah b. Hambatan yang berkaitan dengan masalah pembentukan Organisasi Pelaksanaan c. Hambatan yang berkaitan dengan masalah pendanaan d. Hambatan yang berkaitan dengan pengadaan lahan dan prasarananya e. Hambatan yang berkaitan dengan masalah teknis pelaksanaan pembangunan rumah Teori yang kemukakan oleh Bambang Panudju di atas, sangat relevan dengan

data

yang

diperoleh

di

lapangan

mengenai

hambatan

dalam

penyelenggraan partisipasi masyarakat Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang Panudju tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap langkah yang diambil dalam suatu kebijakan yang

di

terapkan

penyelenggaraannya.

di

masyarakat,

pasti

Hambatan-hambatan

menemui

yang

ada

hambatan

dalam

dalam

implementasi

kebijakan harus dianalisis dan di evaluasi agar pelaksanaan selanjutnya hambatanhambatan tersebut tidak ditemui lagi. Penanggulangan terhadap hambatanhambatan yang ditemui dalam penyelenggraan partisipasi masyarakat harus segera dilakukan baik oleh pemerintah yang terkait ataupun masyarakat itu sendiri. commit to user Karena hambatan-hambatan dalam partisipasi akan menjadikan masyarakat



menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk mempngaruhi kebijakan pembangunan yang ada. Selain itu, pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kcamatan Sukoharjo, juga dapat dikaitkan dengan konsep atau teori mengenai civic participatory skills, sebagai berikut: Dalam dimensi civic education, partisipasi masyarakat masuk dalam komponen civic skills yaitu ketrampilan partisipasi (participation skills). Dalam komponen civic skills tersebut MS Branson (1998) (Winarno dan Wijianto, 2010: 54) menjelaskan bahwa: “The second essential component of civic education in a democratic society is civic skill : intelectual and participatory skills...” “if citizens are to exercize their rights and discharge their responsibilities as members of self-governing comunities, they not only need to acquire a body of knowledge such as that embodied in the five organizing questions just describer; they also need to acquire relevant intellectual and participatory skills.” Menurut Branson dalam teori tersebut, kecakapan atau keterampilan kewarganegaraan meliputi dua komponen yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo, maka partisipasi masyarakat tersebut masuk dalam keterampilan partisipatoris (participation skills). Senada dengan hal tersebut Diknas (2004) (Winarno dan Wijianto, 2010: 55) mengemukakan bahwa: “yang dimaksud ketrampilan partisipatoris adalah ketrampilan mempengaruhi jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan publik, berkoalisi, mengelola konflik dan lain sebagainya.” Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sukoharjo dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan pernyataan tersebut karena dalam perencanaan pembangunan masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai forum pembahasan pembangunan yang diselenggarakan. Sehingga keterampilan warga negara, dalam hal ini ditunjukkan

masyarakat

Kecamatan

Sukoharjo

dalam

mendukung

terselenggaranya Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni secara partisipatif. commit to user



Senada dengan pernyataan di atas, maka kaitannya dengan penerapan kecakapan partisipatoris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Wahyuningsih (2012: 158-159), menjelaskan bahwa : Dalam suatu masyarakat yang otonom, para warganegara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat. Kemampuan ini sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, membuat pertimbangan tentang isu-isu tersebut dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik. Oleh karena itu, pendidikan untuk warganegara dalam masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggungjawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam civic society. Kecakapan-kecakapan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai interaksi (interacting), memonitor (monitoring), dan mempengaruhi (influencing). Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pembangunan partisipatif dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukoharjo relevan dengan konsep atau teori civic participatory skiils. Di negara yang otonom masyarakat perlu di berdayakan melalui kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakannya partisipasi aktif masyarakat.

Sehingga

masyarakat

mampu

menentukan

arah

atau

laju

pembangunan di daerah mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

commit to user

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Recommend Documents