1
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Deskripsi Lokasi Penelitian
Gambaran Umum Desa Banjarjo Desa Banjarjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah 166 Ha. Desa Banjarjo dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu: Dusun Alastuwo, Dusun Baru, dan Dusun Banjardowo. Ketiga dusun tersebut dibagi menjadi 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Banjarjo adalah sebagai berikut: Utara : Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman Timur : Desa Kebonagung Selatan : Desa Ngradin Barat : Desa Kuncen. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Desa Banjarjo sebanyak 4.835 jiwa. Sumber perekonomian masyarakat berasal dari perindustrian (home industry), peternakan, pertanian, dan perdagangan/ jasa. Bidang peternakan meliputi budidaya kambing etawa, penggemukan sapi, budidaya ayam potong, dan penggemukan kambing domba. Visi Desa Banjarjo adalah “Menuju Banjarjo yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai norma-norma dalam bermasyarakat.” Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Banjarjo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Banjarjo yang maju dalam segala bidang terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun, makmur, dan sejahtera. Selain itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai kegamaan. Sedangkan misi Desa Banjarjo dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 1
2
b. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal; c. Mampu mengelola potensi desa dan bisa mengakses potensi dari luar desa untuk kemajuan pembangunan desa; d. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian; e. Meningkatkan usaha peternakan; f. Meningkatkan usaha kecil menengah (home industry); g. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa (PADes) ; h. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah; i. Mengurangi angka kemiskinan. Bagan Pemerintah Desa Banjarjo BPD
Kepala Desa
Sekretaris Desa
KAUR Keuangan
Kasun Alastuwo
KAUR Pemerintahan
Kasun Banjardowo
KAUR Pembangunan
Kasun Mbaru
KAUR Kesra
Bagan 2 : Pemerintah Desa Banjarjo Tabel Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarjo No
Nama
Jabatan
1
H. Waspodo, ST
Ketua
2
KAUR Umun
3
2
Imam Siswanto
Wakil Ketua
3
M. Taqwin
Sekretaris
4
Diyono
Anggota
5
M. Basuki
Anggota
6
Sumino
Anggota
7
Agus Arif S
Anggota
8
Widodo
Anggota
9
Suwarno
Anggota
Tabel 1: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarjo B. Implementasi Kebijakan Kepala Desa Banjarjo dalam Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Desa merupakan suatu organisasi yang menganut paham demokrasi. Selain sentralisasi dan dekonsentrasi, pemerintahan desa juga menyelenggarakan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government). Pemerintahan Desa Banjarjo menerapkan asas desentralisasi karena adanya pembagian kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Asas desentralisasi di dalam pemerintahan desa terjadi ketika pembentukan dan implementasi kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Asas desentralisasi di dalam pemerintahan desa berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelanggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya (Ni’matul Huda, 2009: 13-14).
3
4
Asas desentralisasi, khususnya yang diselenggarakan di Desa Banjarjo mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut ekonomi, sosial, dan budaya. Dilihat dari fungsi pemerintahan. desentralisasi menunjukkan satuan-satuan desentralisasi yang lebih inovatif serta mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif (Bagir Manan, 2001: 174). Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintahan desa ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, serta kemampuan dan potensi desa. 1. Dasar Hukum Kebijakan Kepala Desa Banjarjo dalam Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro a. Undang - Undang Desa Banjarjo memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa merupakan wilayah otonom, karena dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kebijakan, serta prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung di dalam desa yang otonom adalah memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan desa dan maupun masyarakatnya sendiri. Desa Memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Bab IV Kewenangan Desa yang berbunyi : Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; 4
5
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 19 huruf b, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
5
6
Pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pasal 22 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pelaksanaan
Pembangunan
Desa,
pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya. Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo selaku kepala pemerintahan Desa Banjarjo memliki tugas berdasarkan Undang – undang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari hal tersebut timbul beberapa kewenangan yang terkait dengan pengelolaan Pasar Hewan Desa Antara lain adalah kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan untuk menetapkan peraturan Desa terkait pengelolaan Pasar Hewan Desa serta memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan dan aset Desa melaksanakan pengelolaan Pasar Hewan Desa. Berdasarkan Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada Pasal 24 pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. Kepastian hukum; b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. Tertib kepentingan umum; 6
7
d. Keterbukaan; e. Proporsionalitas; f. Profesionalitas; g. Akuntabilitas; h. Efektivitas dan efisiensi; i. Kearifan lokal; j. Keberagaman; dan k. Partisipatif. Berdasarkan Pasal 26 menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Banjarjo dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang: a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. Menetapkan Peraturan Desa; e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina kehidupan masyarakat Desa; g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7
8
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mempunyai wewenang, Kepala Desa juga mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak : a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. Mendapatkan pelindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Sedangkan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDesa; k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa; n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa 8
9
b. Peraturan Pemerintah Kewenangan lokal berskala Desa dalam Pasal 19 poin b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan dalam Peraturam Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 B dan Pasal 34 yang berbunyi : Pasal 34 (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa. (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
9
10
(3)
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. c. Peraturan Menteri Jenis kewenangan lokal berskala desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. bidang pemerintahan Desa, b. pembangunan Desa; c. kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pelayanan dasar Desa; b. sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi: a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 10
11
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; j. pengembangan benih lokal; k. pengembangan ternak secara kolektif; l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa; n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; o. pengelolaan padang gembala; p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; q. pengelolaan balai benih ikan; r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Terkait dalam Pengelolaan Pasar Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa dengan berdasarkan kewenangan local berskala desa memiliki kewenangan Pasal 23 (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa. Dalam penetapan kewenangan desa Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 24 (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11
12
d. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa Pasal 197 ayat (1) huruf a angka 2 menyebutkan mengenai pendapatan asli desa dari hasil pengelolaan kekayaan desa, jenis kekayaan desa dijelaskan dalam Pasal 198 yang berunyi; (1) Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa ; b. Pasar Desa ; c. Pasar Hewan ; d. Tambatan perahu ; e. Bangunan Desa ; f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, dan g. Lain-lain kekayaan milik Desa. (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain : a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi ; b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau sumbangan dari pihak ketiga; c. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya; d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; g. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat ; h. Hasil kerjasama desa.
12
13
(3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: a. pembelian ; b. sumbangan ; c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa memberikan kewenangan Pemerintah Desa untuk mengelola kekayaan Desa terdapat dalam Pasal 199 yang menyatakan bahwa; (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai, berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. (2) Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa. (3) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. (4) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada. Pasal 200 (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP. (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur. 13
14
(6) Kekayaan Desa berupa Tanah kas desa dapat disewakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme lelang; (7). Sewa menyewa tanah kas desa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan dibuktikan Pasal 201 (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, dapat berupa : a. sewa ; b. pinjam pakai ; c. kerjasama pemanfaatan ; d. bangun serah guna dan bangun guna serah. (2) Tata cara Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan pasar tradisional, penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Bojonegoro nomor 4 tahun 2015 menggolongkan pasar tradisional menjadi beberapa macam bentuk pasar , antara lain : a. Pasar lingkungan b. Pasar Desa c. PasarTradisional Desao d. Pasar Khusus Dalam ketentuan umum disebutkan Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik , seperti pasar hewan , burung, sepeda dan lain sebagainya.
14
15
e. Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa banjarjo Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar hewan Desa Banjarjo dalam Pasal 2 menyatakan bahwa; a. Didesa dapat dibentuk Pasar Hewan Desa b. Pasar hewan sebagaimana dimaksud ayat 1 berlangsung setiap pasaran wage c. Pembentukan Pasar Hewan Desa sebagaimana ayat ditetapkan dalam peraturan Desa Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pasar Hewan Desa Banjarjo , pasar hewan tersebut berlangsung setiap pasaran wage. Tujuan pembentukan Pasar Hewan Desa terdapat di Pasal 3 Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pasar Hewan Desa Banjarjo a. Memasarkan hewan ternak khususnya sapi, kerbau dan kambing b. Melakukan interaksi social dan pengembangan ekonomi masyarakat c. Menciptakan lapangan kerja masyarakat d. Mengembangkan pendapatan pemerintah Desa e. Memberikan perlindungan terhdap pedagang kecil;dan f. Mendudukan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Hewan Desa. Pembangunan dan Pengembangan Pasar Hewan Desa Banjarjo berdasarkan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Pasar Hewan Desa. Pasal 4 menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Pasar Hewan Desa Banjarjo dibiayai dari: a. Swadaya dan partisipasi masyarakat b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarjo c. Pinjaman Desa d. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 5 pembangunan dan pengembangan Pasar Hewan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 didasarkan atas prinsip: a. Mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Pasar Hewan Desa Banjarjo dan
15
16
sekitarnya; b. Memberikan perlindungan dan keadilan masyarakat Desa; c. Mengembangkan kekayaan dan aset Desa Banjarjo; d. Menciptakan rancang bangun Pasar Hewan Desa disesuaikan dengan nilai – nilai masyarakat Desa Banjarjo. 2. Implementasi Kebijakan Kepala Desa Banjarjo dalam Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Kewenangan, hak dan kewajiban Pemerintah Desa Banjarjo dalam mengelola kekayaan desa memiliki dasar yang jelas seperti yang telah ada dalam peraturan periundang – undangan. Desa Banjarjo memiliki dua pasar desa yang berupa Pasar Hewan Desa dan pasar tradisional. Pasar hewan memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola pasar desa sedangkan pasar tradisional tidak memilikinya. Maka dari itu kebijakan pemerintah Desa Banjarjo hanya memuat mengenai Pasar Desa yang menurut Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 berbentuk Pasar hewan Desa. Dalam Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pasar Hewan Desa Banjarjo Pasal 1 ayat 6 yang dimaksud Pasar Hewan Desa adalah Pasar Hewan yang berkedudukan di Desa Banjarjo dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pasar tradisional yang terdapat di Desa Banjarjo selain Pasar Hewan Desa adalah Pasar tradisional yang beroperasi setiap pagi hari yang menjual belikan kebutuhan pokok masyarakat setempat seperti sayur buah dan lain seagainya. Pasar ini tidak dikelola oleh pemerintah Desa Banjarjo maupun tidak di ada pelaksana operasional pasar diluar manajemen pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada pemerintah Desa. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Banjarjo Bapak Agus Hariyanto menjelaskan bahwa pasar tersebut merupakan pasar tumpah yang berlokasi di jalan provinsi sehingga Desa Banjarjo tidak melakukan pengelolaan dan hanya melakukan penarikan retribusi sebagai sarana perawatan untuk ketertiban dan kebersihan. Pemerintah Desa Banjarjo belum mengupayakan pengembangan dan pembangunan pasar tradisional yang terdapat di Desa Banjarjo. a. Pengelolaan oleh Pihak ketiga 1. Dasar hukum 16
17
Pengeloalaan Pasar Hewan Desa Banjarjo melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan bagian dari tugas operasional Pasar Desa yang berupa retribusi portal Desa Banjarjo, yang merupakan akses masuk Pasar Hewan Desa Banjarjo. Pembentukan Portal Desa berdasarkan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi portal desa. 2. Pertimbangan Pengelolaan Pihak Ketiga Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan serta mengoptimalkan fungsi portal dilakukan penataan retribusi portal. Berdasarkan pertimbangan tersebut diterbitkan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Portal Desa. Pelaksanaan mengenai pengelolaan portal Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Desa yang mengatur mengenai portal Desa. Portal Desa di Desa Banjarjo sendiri merupakan akses jalan masuk Pasar Hewan Desa Banjarjo. Pengelolaan Portal saat ini diwacanakan akan dilelang kepada pihak ketiga sebagai pengelola Portal Desa, pertimbangan pelelangan Portal Desa itu sendiri dikarenakan penurunan pendapatan retribusi Portal Desa itu sendiri yang tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan hasil pengelolaan Pasar Hewan Desa. Pelelangan kepada pihak ketiga dimaksudkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa yang didapat dari retriusi portal . Retribusi Portal merupakan kesatuan dari pengelolaan Pasar Hewan Desa pada saat Pasar Hewan tersebut beroperasi. Pertimbangan dilakukan pelaksanaan lelang sendiri merupakan bentuk dari Pemerintah Desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Desa. Pelelangan memberikan sisi positif terhadap Pendapatan Asli Desa antara lain kejelasan Pendapatan Asli Desa tiap tahun dan peran serta masyarakat Desa Banjarjo, sebab pelelangan retribusi portal desa hanya mengikutsertakan masyarakat setempat. b. Di kelola sendiri oleh Pemerintah Desa 1. Dasar Hukum Pengelolaan Pasar Hewan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Banjarjo berdasarkan pada pedoman menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa, peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar desa, Peraturan kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2006 tentang pemerintahan desa dan peraturan Bupati Bojonegoro
nomor 188 tahun 2009 tentang lokasi dan alokasi dana bantuan
stimulant untuk pemberdayaan dan peningkatan pasar desa Kaupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 tahun 2011 17
18
tentang Pasar Hewan Desa Banjarjo dan Peraturan Kepala Desa Banjarjo nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan Pasar Hewan. 2. Bentuk Pengelolaan Pemerintah Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset, di Desa Banjarjo terdapat pasar desa (pasar hewan). Pasar hewan di Desa Banjarjo ini merupakan salah satu usaha percepatan pembangunan yang dapat meningkakan pendapatan kas Desa Banjarjo. Pasar hewan merupakan salah satu sumber PAD yang potensial di Desa Banjarjo yaitu berasal dari retribusi pasar dan parkir. Dalam rangka pengelolaan pasar hewan di Desa Banjarjo, Pemerintah Desa mengeluarkan peraturan Desa yang memuat pengelolaan pasar hewan desa. . Sebagai upaya pengelolaan kekayaan milik Desa, pasar hewan di Desa Banjarjo memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk
untuk mengelola. Namun pelaksana
operasional yang dimaksud bukan merupakan fungsi pelaksana pemerintah Desa Banjarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Hewan yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo dilakukan secara terpisah dengan manajemen pemerintah Desa, meskipun pelaksanaanya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Pelaksana operasional dan penasihat dibentuk oleh usulan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan kekayaan Desa. Pembentukan pelaksana Operasional Pasar hewan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Banjarjo, yang merupakan pelaksana peraturan desa dan Kebijakan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pasar Hewan Desa Banjarjo). Pengelolaan Pasar Hewan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk manajemen baru di luar manajemen pemerintah Desa. Manajemen baru terseut berupa pengelola yang ditunjuk dari masyarakat setempat. Masyarakat yang ditunjuk tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola pasar Hewan Desa Banjarjo melalui Keputusan Kepala Desa. Penunjukan tersebut didasarkan mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. Adapun Susunan Organisasi pengelola Pasar Hewan Desa Banjarjo terdiri dari : 1.
Kepala pasar; 18
19
2.
Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3.
Kepala urusan administrasidan keuangan
Pembentukan pengurus operasional Pasar Hewan di Desa Banjarjo ditetapkan melalui SK Nomor 02/51.19.009/II/2014. Pengurus yang ditunjuk dalam keputusan ini adalah masyarakat setempat yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi, seagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo. Pada ketetapan yang pertama disebutkan bahwa pengangkatan pengurus Pasar Hewan Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.
19
20
Mekanisme pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo dapat dilihat pada bagan di bawah ini: Pemerintah Desa
Kepala Pasar
Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban
Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan
Garis Komando Garis Pertanggungjawaban Bagan 3 : Garis pertanggungjawaban Pasar hewan Desa Keterangan : Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat Desa memberikan kewenangan dalam pengelolaaan Pasar Hewan Desa Banjarjo dalam manajemen lain di luar manajemen pemerintahan Desa yang dibentuk berdasar Peraturan Desa Banjarjo. . Susunan Organisasi pengelola Pasar Hewan Desa Banjarjo terdiri dari : 1. Kepala pasar; 2. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan 3. Kepala urusan administrasidan keuangan. Kepala Urusan pemeliharan dan ketertiban serta Kepala urusan administrasi dan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Pasar Hewan Desa Banjarjo. Dalam Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo, Kepala Pasar Hewan Desa Banjarjo bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Banjarjo dengan melaporkan segala bentuk laporan hasil pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo. Laporan pengelolaan Pasar Hewan Desa dilaporkan langsung kepada Kepala Desa Banjarjo oleh 20
21
Kepala Pasar untuk memperoleh pengesahan tanda tangan dan stempel dari Kepala Desa kemudian secara bersama menyetorkan pendapatan pengelolaan Pasar Hewan Desa kepada Kepala Urusan Keuangan Desa Banjarjo. Adapun masa kerja dari pengurus tersebut ditetapkan selama 2 tahun dihitung sejak tanggal penetapan yaitu pada tanggal 6 Februari 2016. Hal ini telah sesuai dengan ketetapan poin kedua dalam Surat Keputusan Nomor
02/51.19.009/II/2014. Berdasakan Surat Ketetapan
tersebut pelaksana operasional diberikan kewenangan untuk mengelola hasil pendapatan Pasar Hewan Desa Banjarjo. Pendapatan tersebut berdasarkan rincian hasil pendapatan Pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2011 BAB V tentang keungan yang mana pada Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan hasil pendapatan Pasar Hewan Desa bersumber dari hak sewa guna usaha dan retribusi tiap pasaran wage. Penetapan retribusi dan sewa guna usaha disebutkan dalam ayat (2) sebagai berikut: a. Kios
Rp. 5000/kios
b. Sapi / Kerbau
Rp. 5000/ekor
c. Kambing
Rp. 1000/ekor
d. Pedagang
Rp. 1000/lapak
e. MCK
Rp. 30.000/wage
f. Baduk
Rp. 30.000/wage
g. Parkir Kendaraan
Rp. 5000/kendaraan
h. Portal
Rp. 5000/kendaraan
Penerimaan dan pengeluaran Pasar Hewan Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Hewan Desa. Penerimaan tersebut setelah dipotong biaya operasional Pasar Hewan Desa dan Prosentase Pegawai Pasar, Perangkat Desa, dan muspika, disetor ke kas Desa dengan mengutamakan untuk kepentingan pasar dan operasional Pasar Hewan Desa. Sebagaima disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Desa Banjarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Hewan Desa, dengan rincian sebagai berikut : Biaya Operasional Pasar : Uang makan 5 orang
: Rp. 50.000
Petugas Kebersihan
: Rp. 50.000 21
22
Petugas Desa
: Rp. 50.000
Lain – lain
: Rp. 15.000 RP. 165.000,Rp. ………..
Pendapatan bersih Prosentase : Petugas Pasar : Kepala Pasar
= 5% X pendapatan bersih
3 pembantu
= 12%X pendapatan bersih
Perangkat Desa Keppala Desa
= 3% X pendapatan bersih
Sekretaris Desa
= 2% X pendapatan bersih
8 perangkat Desa
= 8% X pendapatan bersih
Muspika
= 1,5% X pendapatan besih
Kas Desa
= 68,5% X pendapatan bersih
Menurut hasil wawancara dengan bapak Agus Hariyanto selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Banjarjo penerimaan pendapatan hasil dari Pasar Hewan Desa Banjarjo sepenuhnya masuk ke PADes setelah dikurangi biaya operasional pasar dan lain – lain seperti yang telah dirincikan dalam peraturan Desa Banjarjo. PADes yang didapat dari pendapatan Pasar Hewan Desa dipergunakan untuk pengembangan dan perawatan Pasar Hewan Desa Banjarjo. Pengembangan Pasar Hewan Desa Banjarjo sendiri dikembangkan secara bertahap dan swadaya yang diprakarsai oleh Urusan Pembangunan Desa Banjarjo. Dalam Peraturan Desa Banarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pembangunan mempunyai tugas : a. Melaksanakan administrasi pembangunan; b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan; c. Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana proyek; d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan sesuai bidangnya; 22
23
e. Nelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa. Urusan Pembangunan Desa Banjarjo selain memiliki tugas juga memiliki fungsi yang dijelaskan dalam Peraturan Desa Banjarjo Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (2) sebagaimana berikut :’ a. Pengolahan data dan evaluasi pembangunan; b. Pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan; c. Penyusunan rencana pembangunan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek; d. Penyusunan pencatatan inventarisasi proyek;. e. Pelaporan surat – menyurat, kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya. Pengembangan Pasar Hewan Desa Banjarjo telah dikembangkan dengan penambahan infrastruktur secara bertahap dan swadaya maupun dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pasar Hewan tersebut telah dibangun jalur akses masuk Pasar, perbaikan dan perawatan kios pedagang, perawatan parkir kendaraan bongkar muat hewan , dan pembaharuan alat timbang. 3. Pertimbangan Pengelolaaan Pertimbangan pengelolaan Pasar Hewan Desayang dilakssanakan oleh Pemerintah Desa Banjarjo adalah unruk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat desa Banjarjo, dengan mengelola pasar hewan Desa terseut sebagai sarana perekonomian dan pusat interaksi social masyarakat Desa. Dalam memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Hewan perlu dilakukan penataan Pasar hewan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banjarjo dengan membentuk pengelola opreasional Pasar Hewan Desa Banjarjo diluar struktur Pemerintah Desa. Pembentukan pengelola operasional sendiri dilakukan karena pengelolaan secara operasional tidak dimungkinkan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Desa C. Kendala dalam Pengelolaan Pasar Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro 1. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo tersebut berdasarkan Peraturan Desa yang dibuat dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan Perundang – undangan di atasnya. akan tetapi peraturan tersebut menjadi tidak relevan karena Peraturan Desa tersebut masih berdasarkan hukum lama. Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya memuat kewenangan, hak dan kewajiban Pemerintah Desa dalam menjalankan 23
24
pemerintah Desa termasuk juga dalam pengelolaan kekayaan Desa yang berupa Kewenangan berskala Desa, Undang - Undang ini menjadi dasar dalam pengelolaan kekayaan desa termasuk Pasar Hewan Desa di dalamnya. Selain dalam Undang – Undang Nmor 6 Tahun 2014 kewenangan lokal berskala desa dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 B dan Pasal 34 dan dijabarkan dalam peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Desa Bnajarjo yang masih berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2011. Peraturan Desa Banjarjo Nomor 4 Tahun 2011. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan Pasar Hewan Desa tidak menyebutkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun peraturan perundang – undangan yang menyertainya sebagai dasar pengelolaan Pasar Hewan Desa. Peraturan Desa yang masih berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2011. Peraturan Desa Banjarjo Nomor 4 Tahun 2011. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 yang hingga saat ini belum ada upaya pembaharuan peraturan Desa yang baru terkait pengelolaan Pasar Hewan Desa. 2. Adanya Perkembangan Aturan di Tingkat Pusat Secara yuridis kebijakan pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo yang termasuk kategori pasar hewan desa Banjarjo tersebut masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaaan Pasar Desa dalam menentukan kebijakan oleh Pemeritah Desa Banjarjo. Mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah berlaku dan pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam Pasal 113 berbunyi : “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan perturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”, sedangkan
24
25
Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan peraturan yang terkait pengelolaan pasar Desa. Pengelolaan Pasar hewan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang – Undang kepada Desa yang telah disebutkan dalam kewenagan lokal berskala desa. Dalam hal ini Kepala Desa beserta Perangkat Desa menentukan kebijakan sendiri dalam pengelolaan Pasar hewan desa. Mengingat Pasar Hewan Desa Banjarjo yang termasuk pusat jual – beli hewan ternak di daerah Bojonegoro dan kota besar di sekitarnya, pengaturan mengenai pengelolaan Pasar Hewan Desa harus lebih disesuaikan dengan kondisi peraturan perundang – undangan
dan
juga
kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah desa Banjarjo tidak ada upaya melakukan pembaharuan kebijakan tentang pengelolaan Pasar milik Desa yang disesuaikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Banjarjo masih menggunakan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Desa Banjarjo Nomor 6 Tahun 2011 dalam melaksanakan pengelolaan Pasar milik Desa. Pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo masih menggunakan Peraturan tersebut hingga saat ini. 3. Dukungan Masyarakat Pelaksanaan Kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan Pasar Hewan Desa Banjarjo menurut Agus Hariyanto (Kepala Urusan Pemerintahan) tidak terlepas dari berbagai kendala secara teknis. Kendala tersebut diantaranya adalah pelaksanaan yang terjadi banyak penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Banjarjo, dalam pengambilan retribusi yang tidak dilakukan secara benar sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, karena masyarakat sendiri tidak berkontribusi positif dalam pelaksanaan pasar Hewan tersebut, sehingga menimbulkan selalu berkurangnya Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pasar Hewan tersebut. Terkendalanya pengambilan retribusi yang merupakan sebagai Pendapatan Asli Desa yang terus berkurang menyebabkan lamanya pengembangan maupun perawatan Pasar Hewan Desa Banjarjo sehingga menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat setempat.
25
26
26
27
27
