BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

III.1 Gambaran Umum Kecamatan Silimakuta III.1.1 Keadaan Wilayah Kecamatan Silimakuta sebagai salah satu kecamatan dari 31 kecamatan di kabupaten Simalungun memiliki luas 77,50 km2 atau sekitar 1,77% dari total luas kabupaten Simalungun. Kecamatan Silimakuta dengan ibukota Saribudolok berjarak 34 km dari kota Pematang Raya sebagai ibukota kabupaten dan berjarak 110 km ke Kota Medan sebagai ibukota provinsi. Dengan letak geografis sebelah utara berbatasaan dengan kecamatan Dolok Silau, sebelah selatan berbatasan dengan Danau Toba dan Kecamatan Harangggaol Horison, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pematang Silimakuta,dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Purba. Letak Kecamatan Silimakuta berada pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian terluas pada 1001-1500 meter yaitu 13.842 Ha atau sama dengan 95 persen dari luas kecamatan, selebihnya 351 Ha pada ketinggian 500-1000 meter. III.1.2 Letak dan Geografis a. Letak diatas permukaan laut

: 751 - 1400 meter dpl

b. Luas Wilayah

: 77,50 km2

Universitas Sumatera Utara

c. Berbatasan dengan Sebelah utara

: Kecamatan Dolok Silau

Sebelah selatan

: Danau Toba dan Haranggaol Horiso

Sebelah barat

: Kecamatan Pematang Silimakuta

Sebelah timur

: Kecamatan Purba

Tabel III.1.2.1 Luas Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Silimakuta No

Kelurahan/desa

Luas (km2)

1

Sibangun Meriah

20,70

2

Saribudolok

20,60

3

Purba Sinombah

14,50

4

Purba Tua

11,22

5

Purba Tua Baru

3,10

6

Sinar Baru

7,10

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Silimakuta 2012 III.1.3 Visi Misi Visi “Terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan responsif pada kantor Kecamatan Silimakuta” Misi


Guna

mewujudkan

komitmen

terhadap

pencapaian

visi

maka

dirumuskanlah misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Misi ini mengamanatkan pada aparatur di kecamatan Silimakuta untuk bersikap santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu memahami data dan informasi secara akurat. 2. Meningkatkan budaya etos kerja pegawai dan masyarakat Misi ini sesuai dengan undang-undangkepegawaian yakni menjaga kedisiplinan, bersemangat serta mengacu pada norma-norma dan budaya yang berlaku dalam tataran masyarakat luas. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera Misi ini memberi arah bahwa kegiatan pembangunan akan berhasil apabila segala potensi yang ada dimasyarakat turut berperan serta secara partisipatif. Namun hal tersebut masih didukung oleh situasi aman, tertib dan koordinasi yang efektif dan efisien. III.1.4 Pemerintahan Kecamatan Silimakuta terdiri dari 5 nagori dan 1 kelurahan yang berdasarkan klasifikasinya 2 masih meruakan nagori swakarsa dan 4 lainnya telah berada pada klasifikasi swasembada, sementara menurut tingkat perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori/ Kelurahan (LPMN/K) maka 5 nagori merupakan kategori II dan 1 kelurahan pada kategori I.


Nagori terluas adalah Nagori Sibangun Meriah dan Kelurahan Saribudolok sedangkan terkecil adalah Nagori Sinar Baru. Sebutan desa di Kecamatan Silimakuta adalah Nagori dan dipimpin oleh pangulu, dan satuan lingkungan dibawah nagori adalah huta setingkat dusun yang dipimpin oleh gamot. Tabel III.1.4.1 Jumlah PNS dikantor Kecamatan Silimakuta Tingkat

2009

2010

2011

Tamatan SD

-

-

-

Tamatan SMP

-

-

1

Tamatan SMA

4

14

13

Tamatan D3

-

-

-

Tamatan S1

6

4

8

Tamatan S2/S3

-

-

-

Total

10

18

22

Pendidikan

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Silimakuta 2012 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kecamatan Silimakuta adalah sebanyak 22 orang terdiri dari golongan 1 sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 7 orang.


Berdasarkan jenjang pendidikan masih didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat sebanyak 13 orang atau sama dengan 59,09 %, pendidikan SMP sebanyak 1 orang dan pendidikan S1 sebanyak 8 orang. III.1.5 Keadaan Penduduk Jumlah penduduk Kecamatan Silimakuta mencapai 14.269 jiwa terdiri dari 7.237 jiwa laki-laki dan 7032 jiwa perempuan tersebar di 5 nagori dan 1 kelurahan. Kelurahan Saribudolok merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya mencapai 7.761 jiwa atau 54,39% dari total penduduk di Kecamatan Silimakuta, sedangkan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Nagori Purba Tua yaitu 739 jiwa atau 5,18% menyusul Nagori Purba Sinombah sebanyak 795 atau 5,57%. Tabel III.1.5.1 Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Silimakuta Kelurahan/ Desa

Jumlah Penduduk (jiwa) Persen (%)

Saribudolok

7.761

54,39

Sibangun Meriah

2.234

15,66

Purba Tua Baru

1.875

13,14

Sinar Baru

865

6,06


Purba Tua

739

5,18

Purba Sinombah

795

5,57

Total

14.269

100

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Silimakuta 2012 III.1.6 Pendidikan Jumlah sekolah di Kecamatan Silimakuta tidak mengalami penambahan atau pengurangan untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Namun jumlah guru SD dan SLTA mengalami penambahan selama tiga tahun terakhir kecuali guru SLTP. Guru SD pada tahun 2009 sebanyak 89 orang bertambah 14 guru ditahun 2010, kemudian bertambah lagi sebanyak 34 guru ditahun 2011 sehingga menjadi 138 guru SD. Untuk guru SLTA tahun 2009 sebanyak 52 orang, tidak mengalami penambahan pada tahun 2010 sedangkan ditahun 2011 bertambah sebanyak 6 orang sehingga menjadi 58 orang guru SLTA. Jumlah guru SLTP pada tahun 2009 sebanyak 99 orang, bertambah sebanyak 25 orang sehingga menjadi 79 orang guru SLTP. Menurut letaknya jumlah SD Negeri maupun Swasta yang ada 7 dari 16 sekolah berada di Kelurahan Saribudolok, sementara untuk jenjan pendidikan SLTP, SLTA seluruhnya berada di Kelurahan Saribudolok. III.1.7 Kesehatan Fasilitas kesehatan di Kecamatan Silimakuta sudah ditemukan seperti


rumah sakit yaitu rumah sakit swasta sebanyak satu unit, puskesmas atau puskesmas pembantu serta posyandu sebanyak 6 unit. Sedangkan untuk jumlah tenaga medis di Kecamatan Silimakuta ada perubahan selama tiga tahun terakhir dimana jumlah dokter bertambah 2 orang di tahun 2011 namun tahun 2009 dan 2010 masih sama keadaannya. Sedangkan jumlah bidan mengalami penurunan hanya di tahun 2010 berkurang sebanyak 4 orang dari tahun 2009, sedangkan tahun 2010 dan 2011 masih sama jumlahnya yaitu sebanyak 15 orang. III.1.8 Pertanian Mata pencaharian penduduk adalah bertani, meskipun ada klasifikasi Pegawai Negeri, pengusaha, pedagang dan buruh tani serta karyawan swasta. Hasil pertanian yang menonjol adalah tanaman seperti padi, jagung, kacang tanah ubi kayu dan ubi jalar, buah-buahan, dan palawijaya lainnya. Disamping itu penduduk juga mempunyai pekerjaan sambilan yaitu memelihara ternak ayam, lembu, kerbau, kambing, serta kolam ikan untuk penambahan pendapatan. Untuk diketahui, Kecamatan Silimakuta merupakan pusat produksi sayursayuran di Simalungun. Kecamatan Silimakuta merupakan penghasil wortel, nanas dan jeruk terbesar di Simalungun. Tanaman kedelai dan perkebunan karet dan sawit tidak ditemukan di Kecamatan Silimakuta sedangkan tanaman kacang tanah sempat hanya ada di tahun 2011.


III.1.9 Transportasi Infrastruktur

jalan

merupakan

sarana

yang

sangat

vital

untuk

memperlancar arus transportasi, dengan semakin lancar arus transportasi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu daerah. Tabel III.1.9.1 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kecamatan Silimakuta Kondisi Jalan

Panjang (km)

Baik

17,98

Sedang

73,86

Buruk

50,04

Sangat Buruk

18,75

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Silimakuta 2012 Kumulatif panjang jalan Kecamatan Silimakuta adalah 160,63 km. Berdasarkan kondisi jalan, jalan di Kecamatan Silimakuta didominasi oleh kondisi sedang yaitu sepanjang 73,86 km (45,98%), kemudian kondisi buruk sepanjang 50,04 km, kondisi sangat buruk sepanjang 18,75 km dan kondisi baik hanya 17,98 km.


Tabel III.1.9.2 Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kecamatan Silimakuta Jenis Jalan

Panjang

Beraspal

25,62

Lapen

43,38

Kerikil

24,74

Tanah

66,89

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Silimakuta 2012 Sedangkan berdasarkan jenis jalan, jalan di Kecamatan Silimakuta didominasi oleh jalan tanah yaitu sepanjang 66,89 km atau 41,64 % dari total jalan dan panjang jalan tanah bertambah dari tahun 2010. III.1.10 Susunan Kepegawaian Susunan Kepegawaian Kecamata Silimakuta Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut: Pejabat struktural eselon IVa

: 1 orang

Pejabat struktural eselon IIId

: 5 orang

Pejabat struktural eselon IIIc

: 2 orang

Pejabat struktural eselon IIIb

: 2 orang

Pejabat struktural eselon IIIa

: 1 orang

Staf

: 5 orang


III.1.11 Kinerja Pelayanan Kecamatan Silimakuta Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintahan Kecamatan Silimakuta, berikut ini disajikan alur kerja Kecamatan Silimakuta : Bagan Organisasi Pemerintah Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Camat

SUB TU

SU KEU

SUB PenRam

KASI Pemerintahan

KASI PMD

KASI

KASI TRANTIB

EK-BANG KEL

S. DLK

NAGORI Sib. Mariah

Sinar Baru

P.Tua

P.Tua Baru

P. Sinombah

Keterangan dari bagan dan tata kerja Kecamatan Silimakuta : Camat

: Lamat Ludin Purba 196003211981031009

Sekretaris Camat

: Robby Silalahi. SE


196911161990031001 Kasubbag TU

: Nellyani Saragih 196404251989052001

Kasubbag Keuangan

:

Kasubbag Penyusunan Program

: Marajo Harianja 196608161986031003

Kepala Seksi Pemerintahan

: Jhonson Samosir. SPd 196501271986021001

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Drs. Robensus Sembiring 196608101993031001 Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan

: Damerita Girsang 196009161986022002

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

: Erpelina Purba 196209031986022001

III.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Serta uraian Tugas Kecamatan a. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 1. Koordinasi Pemberdayaan masyarakat 2. Ketentraman dan ketertiban umum 3. Penegakan peeraturan perundangan


4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 5. Kegiatan pemerintahan 6. Membina pemerintahan desa/kelurahan 7. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan desa/kelurahan b. Uraian Tugas Camat 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah kecamatan 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan 8. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pasar dan kebersihan 9. Membina dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pasar dan kebersihan 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Uraian Tugas sekretaris camat 1. Memimpin sekretariat camat agar sekretariat camat berjalan lancar dan optimal


2. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan seksi 3. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan 4. Mengadakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf 5. Melaksanakan pengkajian masalah strategi kecamatan 6. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor 7. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat arsip dan dokumen lainnya 8. Melaksanakan kebersihan kantor dan bertanggungjawab terhadap keamanan kantor 9. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas 10. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian 11. Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan barang, memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor 12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggunjawaban pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan


1. Mendata jumlah penduduk melalui pangulu/lurah untuk dilaporkan kepihak melalui laporan mutasi mutandis kependudukan setiap bulannya 2. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan administrasi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk diteruskan kepada camat dan Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi jalannya KTP elektronik 4. Mengadakan surat pindah dari nagori/kelurahan untuk diproses dan diteruskan kepada camat 5. Membuat laporan harian camat setiap bulan untuk diteruskan ke pihak atasan 6. Membuat permohonan untuk mengambil KK dan KTP ke Kantor Catatan Sipil agar Blanko KK dan KTP tetap tersedia 7. Memproses surat-surat tanah untuk diteruskan kepada camat 8. Membuat surat undangan kepada seluruh PNS/Instansi terbaik, pengulu, lurah untuk mengikuti apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 setiap bulan 9. Melaksanakan persiapan untuk rapat harungguan di kantor camat setiap bulan 10. Mendistribusikan KK dan KTP yang sudah selesai diproses kepada masyarakat 11. Mengarsipkan surat menyurat KK dan KTP 12. Melaksanakan tugas dibidang pemerintahan apabila masa jabatan pengulu telah habis


13. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh camat e. Uraian Tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan 2. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pengembangan perekonomian

meliputi

pembangunan

sumber

produksi

dan

pengendalian penyaluran/pemasaran produksi 3. Pengendalian pembangunan meliputi perkreditan 4. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) 5. Membuat program kerja dibidang ekonomi, sosial dan budaya 6. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan kualitas Sumber Daya Alam 7. Membuat usulan pendapatan kecamatan, melakukan koordinasi tugas kepada sekretaris kecamatan 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya f. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Mempersiapkan

bahan-bahan

kegiatan

pendidikan

masyarakat

kesenian dan kebudayaan 2. Memonitor dan melakukan upaya pencegahan terhadap segala jenis penyakit masyarakat antara lain: perjudian, tuna susila, miras, perkelahian antar kelompok dan perbuatan asusila lainnya


3. Membuat program kerja di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan nagori 4. Melakukan pembinaan usaha gotongroyong masyarakat dalam mendukung gerakan swadaya masyarakat dan penyuluhan dalam rangka

menumbuhkan

kesadaran

dan

tanggungjawab

dalam

pembangunan 5. Melakukan kegiatan dalam melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Nagori dan Tingkat Kecamatan 6. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan aset nagori/kelurahan dan menyiapkan bahan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat 7. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepada nagori/kelurahan 8. Memiliki usulan anggaran yang diajukan nagori/ kelurahan dan berkoordinasi dengan pemerintah nagori/kelurahan 9. Melakukan

koordinasi

tugas-tugas

kepada

kegiatan

sekretaris

kecamatan 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya g. Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Menertibkan, menetapkan pos-pos pedagang 2. Mengawasi, pemeliharaan sarana kebersihan 3. Mengawasi, fasilitasi pembebasan tanah 4. Mengawasi dan memantau penyaluran bantuan


5. Memproses rekomendasi perizinan 6. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan 7. Pembinaan terhadap perlindungan masyarakat 8. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan 9. Melakukan koordinasi tugas kepada sekcam 10. Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 11. Pembinaan, pengawasan petugas pengangkut sampah 12. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas kepada atasan h. Uraian Tugas Kasubbag Tata Usaha/ Umum 1. Membuat program kerja di bidang tata usaha dan umum 2. Mendistribusikan surat masuk/surat keluar serta menyelenggarakan penerimaan naskah dinas, mencatat dalam lembaran disposisi 3. Memelihara/menyimpan dan mengatur penggunaan stempel dan jabatan camat, menyerahkan formulir yang telah disahkan keTDPK kecamatan atau tingkat kabupaten 4. Mengagendakan jadwal kegiatan kecamatan, mengurus perjalanan dinas dan menyampaikan saran kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan 6. Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepegawaian 7. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan barang 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya


i. Uraian Tugas Kasubbag Penyusunan Program 1. Membuat program kerja kecamatan 2. Menyusun rencana strategis serta profil kecamatan dan program kerja jangka pendek, menengah maupun jangka panjang 3. Melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan serta memonitoring kegiatan program potensi dan pengolahan data 4. Menyelenggarakan

sosialisasi

dan

evaluasi

pembinaan

serta

pemberdayaan pengendalian pelaksanaan kegiatan di kecamatan 5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya j. Uraian Tugas Kasubbag Keuangan 1. Menyusun rencana keuangan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 2. Membuat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan kecamatan serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta meneliti dokumen dan tanda bukti penerimaan/ pengeluaran keuangan 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya


BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimanakah gaya kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja birokrasi di Kantor Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Dalam

mengumpulkan

data

yang

diperlukan

untuk

menjawab

permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen Kantor Camat Kecamatan Silimakuta seperti Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua,

penulis melakukan sejumlah

wawancara dengan pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Silimakuta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun

yang menjadi informannya

adalah informan kunci yaitu Camat Silimakuta, informan utama yaitu kepalakepala seksi yang ada di kecamatan Silimakuta, dan informan tambahan yaitu beberapa masyarakat yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Silimakuta. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data-data sekunder didapatkan dari


studi kepustakaan dan karya-karya ilmiah yang ada serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan di lokasi penelitian, tepatnya di Kantor Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan subjek penelitian yang terdiri dari tiga kelompok informan, masing-masing sebagai informan kunci adalah Camat Kecamatan Silimakuta, sebagai informan utama adalah para pegawai yang ada di Kecamatan Silimakuta, dan sebagai informan tambahan adalah beberapa masyarakat yang terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. IV.1. Hasil Wawancara IV.1.1 Camat Kecamatan Silimakuta Untuk mengetahui pemahaman dan pendapat Camat tentang pengertian kepemimpinan, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada informan dalam penelitian ini, adapun bentuk dari pertanyaannya adalah mengenai pengertian kepemimpinan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan proses mempengaruhi sekelompok orang agar kelompok tersebut mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan yang diinginkan kelompok tersebut.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Untuk mengetahui bagaimana suasana kerja di lingkungan Kantor


Camat

Kecamatan Silimakuta, maka penulis memunculkan pertanyaan,

“Bagaimana suasana kerja yang dirasakan oleh camat di kantor kecamatan ini?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Suasana kerja di kantor ini sudah optimal kondusif tapi belum sempurna. Disini kita harus menyatukan persepsi/ pemahaman kepada

para

pegawai

tentang

apa

yang menjadi tujuan

organisasi dan melaksanakan tupoksi masing-masing serta kita kasih tanggung jawab penuh kepada para pegawai tapi tetap diawasi.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan hierarki antara bawahan dengan atasan, maka penulis memunculkan pertanyaan, “Bagaimana pola hubungan hierarki yang terjadi antara pimpinan dengan bawahan?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Selama ini hubungan antara saya dengan bawahan cukup baik dan kondusif, saya sebagai pimpinan berusaha meminimalisir jarak antara pimpinan dan bawahan agar para pegawai dapat bekerja tidak dibawah tekanan atau tingkat keseganan yang berlebihan. Cara yang saya lakukan adalah selalu memberi motivasi dan mengayomi setiap bawahan, tapi disisi lain saya juga harus memiliki ketegasan apabila ada bawahan yang tidak bekerja dengan maksimal.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta


Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Untuk melihat bagaimana menilai kinerja para pegawai dan kiat apa yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja para pegawai, maka penulis menanyakan langsung kepada camat, “Bagaimana cara anda menilai dan meningkatkan kinerja para pegawai yang ada di kantor kecamatan ini?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Kinerja para pegawai selama ini sudah cukup memuaskan tapi tetap masih butuh pembinaan dan pengawasan yang lebih agar kinerja para pegawai tidak menurun dan diharapkan meningkat terus. Selama ini apa yang saya sampaikan selalu bisa diterima sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan memuaskan. Saya selalu menghargai setiap pegawai yang berprestasi dengan memberi reward kepada mereka dan terus membangun komunikasi dengan baik. Setiap sebulan saya melakukan evaluasi dan 3 bulan sekali

saya

lihat

perkembangannya.”

(Wawancara

Camat

Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Untuk mengetahui tentang kedisiplinan para pegawai di kantor Camat Silimakuta, maka penulis menanyakan langsung kepada camat, “Bagaimana disiplin kerja para pegawai dan sanksi apa yang diberikan apabila pegawai melanggar aturan?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Sejauh ini tingkat kedisiplinan pegawai sudah cukup baik karena


saya selalu berusaha tegas kepada mereka yang melanggar nya. Untuk jam masuk kerja misalnya saya membuat peraturan jam 07.45 WIB harus sudah tiba dikantor dan jam pulang kerja pukul 16.00 WIB dan ini sudah ada diperaturan tertulis yang saya buat. Jika ada yang melanggar maka saya akan langsung menegur nya dan jika di ulangi kembali akan mendapat Surat Peringatan I ( SP I). Seminggu sekali setiap hari jumat saya mengadakan kegiatan kebersihan bersama meliputi kebersihan disekitar

lingkungan

kantor

camat

yang

berguna

untuk

menanamkan tanggungjawab bersama atas kesadaran lingkungan dan menjalin kerjasama dan membangun komunikasi yang baik dengan para pegawai sehingga diharapkan tingkat kedisiplinan para pegawai tetap bertahan baik.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Penulis juga menanyakan tentang bagaimana sistem pengawasan terhadap kerja para pegawai. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat, Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan : “Sistem pengawasan langsung

untuk

yang saya lakukan dengan

memantau

kerja

para

pegawai

turun dengan

mendatangi ruang kerja mereka masing-masing dan menanyakan apakah ada masalah dalam menyelesaikan pekerjaan nya dan tiap sebulan sekali saya melakukan evaluasi kerja. Saya juga meminta laporan secara berkala dari tiap Seksi dan Kasubbag sehingga saya dapat melihat langsung hasil kerja para pegawai.”


(Wawancara

Camat

Kecamatan

Silimakuta

Kabupaten

Simalungun, 22 Oktober 2013) Untuk mengetahui hal paling utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam meningkatkan etos kerja pegawai maka penulis menanyakan langsung kepada camat, “Bagaimana cara anda menjaga dan meningkatkan etos kerja pegawai kantor camat silimakuta?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kerja pegawai serta menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga pegawai dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan nya juga efektif dan efisien.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Kemudian penulis juga menanyakan langsung kepada camat tentang seperti apa pengaruh gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Seorang

pemimpin

sangat

berpengaruh

terhadap

kinerja

birokrasi dalam hal ini kinerja dan efektivitas kerja pegawai. Seorang pemimpin harus tegas tapi tidak memaksakan kehendak nya dan menjalin hubungan baik dengan bawahan serta terus melakukan pembinaan dan arahan kepada pegawai dan selalu mengevalusi

hasil

kerjanya

sehingga

pemimpin

dapat


mengetahui apakah hasil kerja pegawai sudah memenuhi standar atau belum. Pemimpin juga harus bisa menghargai hasil kerja bawahannya sehingga bawahan akan semakin termotivasi dalam bekerja.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Setelah menanyakan beberapa poin yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, penulis kemudian menanyakan kepada camat tentang hal yang berkaitan dengan surat keterangan tanah. Untuk lebih memahami dan memperjelas pentingnya Surat Keterangan Tanah maka peneliti memunculkan pertanyaan, Apakah yang menjadi alasan utama dari masyarakat sehingga melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah? Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Alasan masyarakat melakukan pengurusan atau pembuatan Surat Keterangan Tanah adalah untuk mencapai keabsahan atas tanah mereka, untuk menjual tanah dimana mereka harus memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai dasar sebelum mengurus sertifikat atau akte jual beli dari notaris atau pemerintah kecamatan, dan juga sebagai berkas untuk melakukan peminjaman ke bank dimana juga harus memiliki Surat Keterangan Tanah sebelum mengurus surat lainnya..” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Pentingnya berkas yang berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah, seharusnya berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk


melakukan pengurusan surat tersebut. Sehingga penulis mengajukan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Camat dengan pertanyaan, Seberapa besar masyarakat Kecamatan Silimakuta yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah? Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Dari keseluruhan masyarakat kecamatan Silimakuta yang memiliki tanah, masih banyak yang belum atau tidak memiliki Surat Keterangan Tanah. Masih ada sekitar 30% masyarakat yang belum memiliki SKT, dikarenakan Tanah mereka adalah Tanah warisan turun temurun. Mayoritas masyarakat yang belum memiliki SKT ini berada di nagori/ desa seperti Sibangun Meriah, Purba tua atau Sinar Baru. (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Adanya perbedaan keterangan masyarakat mengenai proses pengurusan Surat Keterangan Tanah mengarah kepada pertanyaan bahwa bagaimana sebenarnya proses pengurusan Surat Keterangan Tanah. Dengan alasan itupula penulis menanyakan kepada camat mengenai bagaimana sebenarnya tahapantahapan dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah yang dilakukan di Kecamatan? Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Masyarakat melapor kepada kecamatan dengan melampirkan berkas seperti, KK dan batas-batas, kemudian Kecamatan (dalam hal ini ditugaskan kepada Kasi Pembangunan) mengecek dan


turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran tanah tersebut yang dibantu oleh kepala lorong, kemudian baru kecamatan mengeluarkan surat untuk digunakan seperlunya oleh masyarakat yaitu Surat Keterangan Pengakuan Fisik Tanah dan kedua adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Dengan adanya beberapa proses pengurusan Surat Keterangan Tanah pasti berdampak pada waktu proses pengurusan, maka penulis juga ingin memastikan waktu sebenarnya yang diperlukan dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah di Kecamatan Silimakuta. Oleh karena itu penulis memunculkan pertanyaan, Berapa lama sebenarnya pengurusan Surat Keterangan Tanah yang dilakukan di Kecamatan Silimakuta? Berikut adalah jawaban dari Camat Lamat Ludin Purba: “Waktu pengeluaran surat ini tidak pasti, tergantung lama tidaknya penyelidikan yang dilakukan, namun jika masalah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah bisa dalam waktu 1 hari saja” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Pengurusan Pelayanan Publik tidak hanya berkaitan dengan masalah waktu, tetapi juga mengarah kepada permasalahan pembiayaan. Sehingga penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama mengenai bagaimana pengurusan Surat Keterangan Tanah dilihat dari besarnya biaya. Sehingga penulis memunculkan pertanyaan, Bagaimana masalah pembiayaan dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah di Kecamatan Silimakuta?


Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Masalah biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, sesuai ketentuan hukum mengenai Agraria, yaitu 1% dari harga Tanah menjadi pemasukan kecamatan.” (Wawancara Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 22 Oktober 2013) Setiap pelayanan publik pasti memiliki kendala ataupun persoalan yang menghambat lancarnya pengurusan dan proses pelayanan yang diberikan. Tidak terkecuali pelayanan publik yang menyangkut pada pengurusan Surat Keterangan Tanah. Sehingga penulis menanyakan apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah pada Camat selaku informan kunci. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Drs. Lamat Ludin Purba, beliau mengatakan: “Tidak ada kendala sebenarnya yang dihadapi dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah, selain masalah penentuan batas-batas karena biasa tanah yang dibagi adalah tanah warisan sehingga kita harus menyelidiki dan bertanya kepada setiap keluarga.” (Wawancara

Camat

Kecamatan

Silimakuta

Kabupaten

Simalungun, 22 Oktober 2013) IV.1.2 Pegawai Kecamatan Silimakuta Dalam melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai Kecamatan Silimakuta, Penulis menyelesaikan wawancara kepada informan setelah hasil wawancara menemukan titik jenuh. Titik jenuh ditemukan peneliti setelah mewawancarai 10 orang pegawai pada Kantor Camat Silimakuta Kabupaten


Simalungun. Adapun hasil wawancara dengan beberapa pegawai kantor camat Silimakuta adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pemahaman para pegawai

tentang pengertian

kepemimpinan, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada informan dalam penelitian, “ Apakah pengertian kepemimpinan menurut anda?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Camat, Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan : “Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain (anggotanya) dan bisa mengayomi serta mendidik para anggota sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, Jhonson Samosir. Spd, beliau mengatakan bahwa: “Kepemimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang di inginkan oleh seorang

pemimpin

organisasi/perusahaan.”

tersebut (Wawancara

dalam

memajukan

Pegawai

Kecamatan

Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Robensius Sembiring juga memberikan pengertian mengenai kepemimpinan, beliau mengatakan bahwa: “Kepemimpinan

adalah

kemampuan

seseorang

dalam

mempengaruhi orang lain tanpa memaksakan kehendak pribadi serta memberikan pelayanan yang prima, bisa mempunyai SDM


yang memiliki standar SDM dan memahami dan mengerti akan bawahannya.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Sedangkan Kasubbag Tata Usaha/ Umum Nellyani Saragih berpendapat bahwa kepemimpinan adalah : “Suatu kemampuan yang sanggup mempengaruhi atau mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu seperti yang diinginkan sipemerintah”. (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dari jawaban para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain (dalam hal ini bawahan) tanpa memaksakan kehendak dan kepentingan pribadi, bersifat mengayomi dan mengerti akan bawahannya sehingga orang yang dipimpin mau mengikuti apa yang diperintahkan seorang pemimipin sehingga tercapai tujuan organisasi serta memberikan pelayanan yang prima. Untuk mengetahui bagaimana suasana kerja di lingkungan Kantor Camat

Silimakuta, maka penulis menanyakan kepada informan, “Bagaimana

suasana kerja yang dirasakan para pegawai pada Kecamatan Silimakuta?” Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Camat, Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan : “Kalau suasana kerja di lingkungan kantor ini sudah sangat kondusif dan tidak ada masalah karena semua sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)” (Wawancara Pegawai Kecamatan


Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Hal

yang

senada

juga

disampaikan

oleh

Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Drs. Robensius Sembiring, beliau mengatakan : “Disini suasana kerjanya cukup kondusif dan para pegawai bekerja tanpa ada tekanan dan beban tapi tetap bertanggung jawab

terhadap

pekerjaan

masing-masing sehingga hasil

pekerjaan jg maksimal. Selama ini belum ada masalah yang terlalu besar yang dihadapi.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Marajo

Harianja,

selaku

Kasubbag

Penyusunan

Program,

juga

berpendapat kurang lebih sama dengan pendapat pegawai yang lain. Beliau mengatakan bahwa : “Saya dan para pegawai lainnya sangat merasa nyaman bekerja di kantor ini karena suasana kerja yang begitu kondusif dan penuh kekeluargaan.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Erpelina Purba juga mengutarakan pendapatnya, beliau berpendapat bahwa : “Suasana kerja dikantor Camat Silimakuta ini dinaungi atmosfer kekeluargaan dan pembagian tugas yang jelas antar pegawai. Mungkin hal ini bisa terjadi karena jumlah pegawai yang tidak besar

sehingga

memudahkan

pimpinan

untuk

melakukan

koordinasi antar pegawai sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Artinya para pegawai cukup efektif dalam menjalankan


tugasnya”.

(Wawancara

Pegawai

Kecamatan

Silimakuta

Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dari pernyataan para informan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa suasana kerja di Kantor Camat Silimakuta sudah sangat kondusif dan penuh kekeluargaan. Dengan suasana kerja yang seperti ini para pegawai merasa nyaman dan tanpa ada beban (keterpaksaan) dan tekanan tapi tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga hasil pekerjaan akan maksimal. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan hierarki antara bawahan dengan atasan, maka penulis menanyakan kepada informan, “Bagaimana pola hubungan hierarki yang terjadi antara pimpinan dan bawahan?”. Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Camat, Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan bahwa : “Selama ini tidak pernah ada masalah saya dengan atasan (Camat) karena beliau sangat welcome dan legowo. Setiap ada permasalahan saya selalu sharing dengan beliau dan dengan bijak beliau selalu kasih masukan kepada saya.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Hal senada juga diungkapkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Robensius Sembiring, beliau juga mengatakan : “Bapak Camat sangat legowo dan bersifat mengayomi ketika setiap pegawai memiliki masalah. Beliau selalu mengarahkan dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tapi beliau


juga memiliki ketegasan ketika pekerjaan telat diselesaikan atau kurang maksimal.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Demerita Girsang juga mengutarakan pendapat yang identik : “Bapak Camat merupakan tipe orang yang terbuka terhadap saran dan pendapat orang lain, walaupun saran dan pendapat tersebut datang dari bawahannya. Itulah yang menyebabkan komunikasi antara Bapak camat dengan kami berjalan dengan baik. Bapak Camat juga sanggup menjadi pelecut semangat kami dalam bekerja dengan motivasi-motivasinya”. (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dengan demikian, dengan pernyataan dari para informan diatas dapat dikatakan bahwa hubungan hierarki antara para pegawai (bawahan) kepada camat (atasan) terjalin dengan baik. Gaya kepemimpinan demokratis benar-benar diterapkan Camat selaku pimpinan di kantor tersebut. Sehingga para pegawai merasa memiliki sosok pemimpin yang mengerti setiap keadaan pegawai, bersifat mengayomi dan sangat bijaksana dalam memberi solusi dan mengambil keputusan. Sedangkan dalam membangun komunikasi Camat selalu melakukan pertemuan dengan para pegawai dan memberi arahan, bimbingan serta rajin untuk mendatangi saat bekerja di ruangan kerja dan menanyakan tentang keluhan para pegawai. Untuk melihat bagaimana menilai kinerja para pegawai dan kiat apa yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja para pegawai, maka penulis menanyakan


langsung kepada para informan, “Bagaimanakah kualitas kinerja pegawai saat ini dan apa kiat yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai?”. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat, Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan bahwa: “Selama ini kinerja para pegawai masih butuh perhatian lebih dan pembinaan serta pelatihan lagi sehingga para pegawai memiliki kualitas SDM yang bermutu. Tapi selama ini yang saya lihat kinerja para pegawai sudah bisa dikatakan baik (memuaskan) karena selalu tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Untuk lebih meningkatkan lagi kinerja para pegawai selalu ada reward yang saya berikan minimal ucapan terima kasih agar para pegawai merasa dihargai hasil pekerjaan nya dan lebih termotivasi lagi.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja para pegawai selama ini memuaskan walau masih butuh pembinaan. Camat selaku pimpinan sudah sangat peduli atas pekerjaan para pegawai karena sering langsung mengawasi dan menilai langsung kinerja pegawai serta memberikan motivasi kepada para pegawai untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dengan pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi. Dengan adanya reward ini maka para pegawai akan lebih bersemangat dalam bekerja karena mereka merasa dihargai langsung setiap hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan. Untuk mengetahui tentang kedisiplinan para pegawai di Kantor Camat Silimakuta, maka penulis menanyakan langsung kepada informan tentang


bagaimana disiplin kerja para pegawai. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat, Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan bahwa: “Karena ini adalah salah satu contoh organisasi, maka saya memandang kedisiplinan pegawai dari konteks disiplin kerjanya. Tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor Camat Silimakuta ini sudah cukup baik, dilihat dari kemampuan pegawai untuk memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pimpinan, seperti tata tertib atau ketentuan-ketentuan (mis: jam masuk, istirahat, dan pulang kantor). Disamping itu, pimpinan juga mempunyai konsep tersendiri dalam memberikan sanksi kepada bawahan. Pak Camat

tidak

semena-mena

memberikan

sanksi,

beliau

memberitahu pelanggaran apa yang dibuat bawahannya, dan kepada yang bersangkutan juga diberi kesempatan membela diri sehingga tidak ada dendam yang dirasakan bawahan yang diberikan sanksi”. (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Robensus Sembiring juga berpendapat bahwa : “ Saya pribadi cukup menaaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pimpinan, dan saya instruksikan lagi kepada anggotaanggota saya. Saya memandang penting kedisiplinan ini karena kedisiplinan ini kunci dari terwujudnya tujuan organisasi. Dalam konteks ini adalah kantor camat, maka tujuannya adalah untuk


memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dari pernyataan diatas maka tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor Camat Silimakuta sudah cukup baik. Mereka selalu masuk kerja tepat waktu dan tetap berada diruang kerja saat jam kerja sehingga para pegawai tetap menjalankan kewajiban nya melayani masyarakat. Dengan tingkat kedisiplinan seperti ini maka akan berpengaruh juga terhadap kinerja para pegawai. Para pegawai pun jarang mendapat teguran akibat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Penulis juga menanyakan langsung kepada informan, “Seperti apa sistem pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh camat kepada para pegawai?”. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Robby Silalahi. SE, beliau mengatakan bahwa: “Biasanya sistem pengawasan yang dilakukan disini Camat langsung memantau dan mengecek ke ruang kerja masing-masing pegawai dan meminta laporan secara rutin untuk dilaporkan kepada beliau dan tiap bulan diadakan evaluasi.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Hal serupa juga disampaikan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Demerita Girsang, beliau mengatakan: “Bapak Camat rutin memantau kinerja masing-masing pegawai dan memberi masukan dan saran tentang apa yang perlu


diperbaiki. Menurut saya hal ini penting untuk dilakukan guna menyelaraskan standar kerja para pegawai agar tidak tertinggal dari standar-standar yang sudah ditetapkan” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan Camat (pimpinan) terhadap kerja pegawai sudah cukup baik karena langsung memantau nya dengan mendatangi ruang kerja para pegawai dan menanyakan kepada para pegawai tentang

masalah yang mereka hadapi dalam menyelesaikan

pekerjaan sehingga Camat selaku pimpinan dapat mengetahui dan mengevaluasi hasil kerja para pegawainya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian penulis juga menanyakan tentang bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Maka hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha/ Umum Nellyani Saragih, mengatakan bahwa : “Peran

seorang

pemimpin

sangatlah

berpengaruh

dalam

meningkatkan kinerja birokrasi dalam hal ini meliputi kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai karena dengan gaya kepemimpinan

yang

diterapkan

Pak

Camat

yaitu

sistem

demokratis maka seluruh pegawai dilibatkan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan dan para pegawai juga bekerja sesuai tupoksi nya masing-masing.” (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Robby Silalahi. SE, beliau


mengatakan bahwa: “Gaya kepemimpinan Camat amat sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja birokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari output yang telah dihasilkan dari kinerja yang dilakukan oleh para pegawai kantor camat ini yaitu semuanya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang makin baik. Misalnya dalam hal pengurusan E-KTP,SKT, KK dan lainnya dapat dilihat bahwa semuanya berjalan dengan baik dikecamatan kita ini. Hal ini bisa terjadi karena pengawasan, evaluasi dan masukan yang yang diberikan beliau kapada bawahannya”. (Wawancara Pegawai Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, 24 Oktober 2013) Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan kinerja birokrasi dalam hal ini meliputi kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai. Pemimpin harus bisa mengayomi dan memberi tanggung jawab penuh kepada bawahannya sehingga bawahan tidak merasa tertekan dan merasa nyaman dalam bekerja. Pemimpin juga harus menjalin hubungan baik dengan bawahan dan memberi apresiasi terhadap hasil kerja mereka sehingga bawahan akan merasa dihargai dan semakin termotivasi di dalam bekerja dan sering melakukan evaluasi agar mengetahui hasil kerja para bawahannya. Dengan demikian kinerja pegawai akan meningkat dan semakin efektif dan efisien. IV.1.3 Masyarakat Sebagai Informan tambahan, penulis memilih beberapa masyarakat yang dapat dan berkeinginan untuk diwawancarai. Masyarakat di sini adalah mereka


yang bertempat tinggal di beberapa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Silimakuta. Karakteristik masyarakat difokuskan kepada beberapa masyarakat yang menyebar di beberapa desa/kelurahan. Hal tersebut dilakukan penulis untuk mengetahui pendapat masyarakat dari beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Silimakuta. Adapun karakteristik masyarakat sebagai informan tambahan yang diperoleh penulis dilapangan adalah: Tabel IV.1.3.1 Karakteristik Informan Tambahan No

Nama

Usia

Jenis

Pekerjaan

Kelamin

Desa/ Kelurahan

1

Ranto Saragih

54 thn

Pria

Wiraswasta

Saribudolok

2

Bungamin

42 thn

Wanita

Guru

Saribudolok

47 thn

Pria

Petani

Sibangun

Sinaga 3

Joslem Munthe

Meriah 4

Tuppak Saragih

38 thn

Pria

Pedagang

Sibangun Meriah

5

Rohman Jawak

40 thn

Pria

Petani

Purba Sinombah

6

Deliani Saragih

32 thn

Wanita

IRT

Purba Sinombah

7

Parlindungan

40 thn

Pria

Wiraswasta

Purba Tua

45 thn

Pria

Petani

Purba Tua

Purba 8

Wilser Saragih


9

Apriana

30 thn

Wanita

IRT

Sinar Baru

47 thn

Pria

Pedagang

Purba Tua Baru

Girsang 10

Hardiman Sinaga

Sumber: Hasil Penelitian 2013 Data tersebut disusun secara acak dan merupakan masyarakat yang berhasil penulis ambil informasinya. Data lain yang mendukung masyarakat tersebut adalah usia, jenis kelamin dan pekerjaan. Pada data yang menunjukan tempat masyarakat tinggal, peneliti mengambil beberapa Desa/Kelurahan. Peran

seorang

pemimimpin

dan

gaya

kepemimpinannya

tentu

berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dalam hal ini kinerja pegawai dan efektifitas kerja pegawai, dan hal itu pasti berimbas terhadap baik tidaknya kualitas pelayanan publik. Dengan alasan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai penikmat pelayanan publik dalam hal ini khususnya yang pernah melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah dengan memunculkan pertanyaan “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu melihat pengurusan pelayanan publik di Kecamatan Silimakuta? Joslem Munthe menjawab: “Pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan silimakuta saat ini sudah cukup baik. Dapat saya katakan cukup baik karena pada saat pengurusan E-KTP, kami sekeluarga mendapatkan pelayanan cukup baik dan dalam jangka waktu 2 bulan KTP yang baru sudah kami terima. Juga terkait dengan SKT yang pernah saya urus tidak banyak kendala yang saya hadapi” (Wawancara


masyarakat Desa Sibangun Meriah Kecamatan Silimakuta, 29 Oktober 2013) Parlindungan Purba menjawab: “Pandangan saya mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan sudah cukup baik, prosesnya tidak terlalu berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang cukup lama” (Wawancara masyarakat Desa Purba Tua Kecamatan Silimakuta, 02 November 2013) Sehubungan pengurusan Surat Keterangan Tanah yang menjadi tujuan wawancara penulis terhadap masyarakat, maka penulis mencoba mengajukan pertanyaan tentang dorongan atau penyebab sehingga masyarakat mau melakukan pengurusan atau pembuatan Surat Keterangan Tanah. Wilser Saragih menjawab: “Alasan saya melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah adalah untuk menjamin apakah tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa dan untuk tidak adanya keraguan serta memperkuat status tanah yang akan saya miliki tersebut.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Tua Kecamatan Silimakuta, 02 November 2013) Hal yang sama juga di ungkapkan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Purba Sinombah. Secara singkat Bapak Rohman Jawak menjawab: “Untuk menghindari jika di belakang hari tanah tersebut bermasalah dan untuk memperkuat status tanah tersebut adalah


hak saya.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta, 30 Oktober 2013) Bapak Ranto Saragih menjawab : “Agar kita tahu batas-batas tanah milik kita dan juga supaya menjadi bukti tanah itu milik siapa.” (Wawancara masyarakat Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta, 28 Oktober 2013) Seperti permasahan yang dimunculkan penulis pada latar belakang penelitian, salah satu yang menjadi hambatan yang mempengaruhi ketidakinginan masyarakat dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah adalah pengurusan yang di nilai terlalu berbelit-belit dan dengan biaya yang cukup memberatkan masyarakat. Karena alasan ini maka penulis melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana Bapak/Ibu melihat pengurusan Surat Keterangan di Kecamatan Silimakuta jika dilihat dari proses dan waktu? Ibu Deliani saragih menjawab : “Proses pengurusan Surat Keterangan Tanah agak sedikit lamban karena memakan waktu sampai berbulan-bulan baru selesai.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta, 30 Oktober 2013) Jawaban Ibu Apriana Girsang adalah : “Pengurusan Surat Keterangan Tanah yang pernah saya lakukan lumayan cepat dan tidak berbelit-belit.” (Wawancara masyarakat Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta, 04 November 2013) Tuppak Saragih menjawab : “Pengurusan yang saya lakukan di kantor kecamatan baru-baru


ini

lumayan

cepat

dan

tidak

bertele-tele.”

(Wawancara

masyarakat Desa Sibangun Meriah Kecamatan Silimakuta, 29 Oktober 2013) Dari jawaban diatas yang diperoleh dari informan yang berbeda, terlihat adaya perbedaan mengenai proses pengurusan Surat Keterangan Tanah. Maka penulis mencoba mengkonfirmasi hal ini dengan pihak kecamatan. Pihak kecamatan menjelaskan perbedaan waktu pengurusan Surat Keterangan Tanah bisa karena tergantung lama tidaknya penyelidikan yang dilakukan. Berkaitan masalah lamanya pengurusan, masalah biaya juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, mengingat banyaknya pemungutan liar yang dilakukan di setiap pelayanan publik yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat. Maka peneliti juga menanyakan, seberapa besar sebenarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah? Jawaban jawaban dari Ibu Apriana Girsang adalah : “Biaya agak sedikit ringan, hal ini tidak lain karena membuatnya ketika

itu

beramai-ramai

dengan

penduduk

yang

lain.”

(Wawancara masyarakat Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta, 04 November 2013) Ibu Deliani Saragih menjawab : “Biaya yang saya bayar wajar dan pantas, tapi hendaknya dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah, saya tidak ingin ada pungutan biaya apa-apa.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta, 30 Oktober 2013) Berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pemerintahan kecamatan,


masyarakat juga memiliki permasalahan tersendiri dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah. Permasalahan tersebut dapat digambarkan dengan keinginan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengurusan Surat Keterangan Tanah. Sehingga penulis mengajukan pertanyaan bagaimana seharusnya pengurusan Surat Keterangan Tanah yang baik menurut Bapak/Ibu dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah di Kecamatan Silimakuta? Bapak Ranto Saragih menjawab : “Pengurusan yang saya lakukan tidak ada masalah yang penting pada

saat

pengurusan

suratnya

lengkap.”

(Wawancara

masyarakat Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta, 28 Oktober 2013) Ibu Deliani Saragih menjawab : “Sebaiknya jangan terlalu lama dalam penyelesaiannya dan jangan terlalu memberatkan masyarakat mengenai masalah biayanya.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta, 30 Oktober 2013) Ibu Bungamin Sinaga menjawab : “Sebaiknya pengurusan dengan waktu yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal.” (Wawancara masyarakat Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta, 28 Oktober 2013) Secara singkat Bapak Parlindungan Purba : “Sebaiknya tidak ada pungutan liar dan prosesnya tidak berteletele.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Tua Kecamatan Silimakuta, 02 November 2013)


Bapak Hardiman Sinaga memberi jawaban : “Keinginan kita agar dalam pengurusan tanah milik kita tidak dipersulit atau dilanggar.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Tua Baru Kecamatan Silimakuta, 06 November 2013) Bapak Wilser Saragih menjawab : “Dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah, saya tidak ingin ada pungutan biaya apa-apa.” (Wawancara masyarakat Desa Purba Tua Kecamatan Silimakuta, 02 November 2013) Keterangan yang diperoleh dari masyarakat berkaitan dengan keluhan ataupun kendala diatas, diharapakan dapat menjadi saran dan masukan untuk pemerintah kecamatan kedepannya.


BAB V ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dianalisa semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan dalam bab terdahulu. Adapun analisa yang dilakukan adalah dengan analisa deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informan data tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara studi

dokumentasi

mendalam (depth interview) dengan informan,

maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan

penelitian selama di lapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang gaya kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja Birokrasi (studi tentang pembuatan Surat Keterangan Tanah pada Kantor Camat Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun). V.1 Analisis Gaya Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi Kepemimpinan

merupakan

salah

satu

faktor

terpenting

dalam

menjalankan serta memajukan suatu organisasi. Sebuah organisasi tidak akan mampu berkembang dengan baik jika pemimpinnya tidak mampu menciptakan kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki, salah satunya adalah SDM yang dalam hal ini adalah pegawai yang ada pada

Kantor

Camat

Silimakuta Kabupaten

Simalungun. Pemimpin harus mampu menjadi orang yang bisa memberikan


arahan,

dorongan,

serta

bisa

menciptakan

optimisme

kepada

para

bawahannya untuk bersama-sama memenuhi tujuan organisasi secara maksimal, karena untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi secara maksimal maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat mungkin disebabkan oleh adanya kontribusi kepemimpinan yang efektif dalam mengelola agar bawahan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini pimpinan harus mampu mempengaruhi bawahannya agar dapat melakukan tugasnya secara efektif dengan hasil yang baik tanpa ada unsur tekanan dan paksaan. Kepemimpinan dalam hal ini yaitu kepemimpinan camat yang merupakan kepala wilayah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan diwilayahnya (kecamatan). Penulis mencoba menganalisis gaya kepemimpinan Camat dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan kunci dan utama yaitu camat dan para pegawainya. Dari hasil yang diperoleh ketika ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya suasana kerja di kantor Camat Silimakuta maka para informan menjawab bahwa suasana kerja sudah sangat kondusif. Dengan suasana kerja yang seperti ini para pegawai merasa nyaman dan tanpa ada beban (keterpaksaan) dan tekanan tapi tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga hasil pekerjaan akan maksimal. Hubungan hierarki antara bawahan kepada atasan juga

masih dalam satu garis komando dimana jika terdapat masalah maka

bawahan akan terlebih dahulu sharing kepada Kepala Seksi dan jika belum bisa diatasi maka akan di sharing ke Camat. Dapat dikatakan bahwa hubungan


hierarki antara para pegawai (bawahan) kepada camat (atasan) terjalin dengan baik. Gaya kepemimpinan demokratis benar-benar diterapkan Camat selaku pimpinan di kantor tersebut. Sehingga para pegawai merasa memiliki sosok pemimpin yang mengerti setiap keadaan pegawai, bersifat mengayomi dan sangat bijaksana dalam memberi solusi dan mengambil keputusan. Sedangkan dalam membangun komunikasi Camat selalu melakukan pertemuan dengan para pegawai dan memberi arahan, bimbingan serta rajin untuk mendatangi saat bekerja di ruangan kerja dan menanyakan tentang keluhan para pegawai. Kinerja para pegawai selama ini sudah memuaskan walau masih butuh pembinaan. Camat selaku pimpinan dalam hal ini cukup peduli atas pekerjaan para pegawai karena sering langsung mengawasi dan menilai langsung kinerja pegawai serta memberikan motivasi kepada para pegawai untuk lebih meningkatkan lagi kinerja nya dengan pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi. Dengan adanya reward ini maka para pegawai akan lebih bersemangat dalam bekerja karena mereka merasa dihargai langsung setiap hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kinerja dari para pegawai ini juga dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang mereka selesaikan sudah efektif, efisien dan tepat waktu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan juga sudah memadai dan sangat membantu para pegawai didalam bekerja. Hal ini juga dibenarkan langsung oleh yang Camat Silimakuta, Drs.Lamat Ludin Purba, yang mengatakan bahwa: “Kinerja para pegawai selama ini sudah cukup memuaskan tapi tetap masih butuh pembinaan dan pengawasan yang lebih agar kinerja para pegawai tidak menurun dan diharapkan meningkat terus. Selama ini apa yang saya sampaikan selalu bisa diterima


sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan memuaskan. Saya selalu menghargai setiap pegawai yang berprestasi dengan memberi reward kepada mereka dan terus membangun komunikasi dengan baik. Setiap sebulan saya melakukan evaluasi dan 3 bulan sekali saya lihat perkembangannya.” Selama ini tidak ada faktor yang berarti yang dapat menghambat kinerja para pegawai karena atasan (Camat) selalu berupaya memberikan fasilitasfasilitas memadai dan memberikan motivasi yang lebih agar para bawahan dapat semangat dalam bekerja seperti pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi atau minimal mengucapkan terima kasih jika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Dengan ini maka pegawai akan merasa dihargai pekerjaannya sehingga nantinya mereka akan lebih semangat dan lebih meningkatkan lagi kinerja kerjanya. Tingkat kedisplinan para pegawai juga sangat memuaskan. Mereka selalu datang tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan Camat dan pulang saat jam kerja telah selesai. Mereka juga tidak pernah lalai akan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat. Para pegawai pun jarang mendapat teguran / peringatan akibat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Maka dengan tingkat kedisplinan yang sangat baik seperti ini maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang akan semakin memuaskan masyarakat dan pimpinan mereka (Camat) dan akan membantu atasan dalam mengawasi kerja pegawai sehingga tujuan dari organisasi akan tercapai. Sejauh ini dari hasil penelitian yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengeluh akan kinerja pegawai. Masyarakat hanya mengeluhkan dalam hal pengurusan KTP, SKT dan


KK dan itu juga bukan akibat kelalaian atau ketidakseriusan pegawai dalam melayani masyarakat tetapi lebih kepada masalah teknis saja. Pengawasan yang rutin dapat menunjang keefektivan kerja para bawahan. Dengan adanya pengawasan yang rutin maka atasan akan mengetahui apakah kinerja para pegawai sudah baik dan sesuai standar atau belum dan dapat dikontrol dengan baik (evaluasi). Sistem pengawasan yang dilakukan Camat (pimpinan) terhadap kerja pegawai sudah sangat baik karena langsung memantau nya dengan mendatangi ruang kerja para pegawai dan menanyakan kepada para pegawai tentang masalah yang mereka hadapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian bawahan akan merasa diperhatikan langsung oleh atasannya sehingga akan memacu semangat kerja mereka untuk

dapat menyelesaikan

pekerjaan nya dengan hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai. Pemimpin harus bisa mengayomi dan memberi tanggung jawab penuh kepada bawahannya sehingga bawahan tidak merasa tertekan dan merasa nyaman dalam bekerja. Pemimpin juga harus menjalin hubungan baik dengan bawahan dan memberi apresiasi terhadap hasil kerja mereka sehingga bawahan akan merasa dihargai dan semakin termotivasi di dalam bekerja dan sering melakukan evaluasi agar mengetahui hasil kerja para bawahannya. Dengan demikian kinerja pegawai akan meningkat dan semakin efektif dan efisien. Perihal tersebut juga dibenarkan oleh Camat Silimakuta Drs. Lamat Ludin Purba yang mengatakan bahwa:


“Seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja dan efektivitas kerja pegawai. Seorang pemimpin harus tegas tapi tidak memaksakan kehendak nya dan menjalin hubungan baik dengan bawahan serta terus melakukan pembinaan dan arahan kepada pegawai dan selalu mengevalusi hasil kerjanya sehingga pemimpin dapat mengetahui apakah hasil kerja pegawai sudah memenuhi standar atau belum. Pemimpin juga harus bisa menghargai hasil kerja bawahannya sehingga bawahan akan semakin termotivasi dalam bekerja.” Hal yang senada juga disampaikan oleh Kasubbag Tata Usaha/Umum, Nellyani Saragih mengatakan bahwa: “Peran

seorang

pemimpin

sangatlah

berpengaruh

dalam

meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai karena dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan Pak Camat yaitu sistem demokratis maka seluruh pegawai dilibatkan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan dan para pegawai juga bekerja sesuai tupoksi nya masing-masing.” Dari kedua pernyataan diatas semakin terlihat jelas bahwa seorang pemimpin sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai dan dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan serta memajukan suatu organisasi. Sebuah organisasi tidak akan mampu berkembang dengan baik jika pemimpinnya tidak mampu menciptakan kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki,


salah satunya adalah SDM yang dalam hal ini adalah pegawai yang ada pada Kantor Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun. Pemimpin harus mampu menjadi orang yang bisa memberikan arahan, dorongan, serta bisa menciptakan optimisme kepada para bawahannya untuk bersama-sama memenuhi tujuan organisasi secara maksimal, karena untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi secara maksimal maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam organisasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Camat selaku pimpinan di kantor Camat Silimakuta menggunakan gaya kepemimpinan tipe demokrasi dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin yang telah disebut diatas ternyata sesuai dengan beberapa ciri-ciri gaya kepemimpinan tipe demokratis.Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan tipe demokratis yaitu tipe demokratis mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Tipe demokratis menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Tipe demokratis menitikberatkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan dan disiplin. (http://duniabaca.com/hakekat-danteori-kepemimpinan.html, diakses pada 25 Februari 2014, 22.45 WIB) V.2 Pembuatan Surat Keterangan Tanah Pembuatan Surat Keterangan Tanah adalah diawali dari penyerahan dan pemeriksaan berkas hingga pengeluaran Surat Keterangan oleh pemerintahan kecamatan. Berkas awal yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin memiliki Surat Keterangan Tanah adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk


serta Surat yang berisikan keterangan batas-batas tanah tersebut. Dilanjutkan pada proses lapangan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan. Proses lapangan yang dimaksud adalah melakukan pengecekan pada kebenaran tanah tersebut, batas-batas tanah dan pengukuran luas tanah. Secara sederhana dari apa yang peneliti dapat dari penelitian yang dilakukan, berikut adalah tahapan-tahapan bagaimana pengurusan Surat Keterangan Tanah yang ada dikecamatan Silimakuta. 1. Masyarakat yang ingin memiliki Surat Keterangan Tanah dengan alasan apapun harus memasukan berkas. Berkas yang dimaksudkan merupakan langkah atau tahapan awal dalam proses pengurusan Surat Keterangan Tanah. 2. Berkas yang dimasukkan oleh pengaju adalah Kartu Keluarga sebagai bukti bahwa pengaju adalah salah satu anggota dari sebuah keluarga, Kartu Tanda Penduduk sebagai kejelasan data diri dan identitas pengaju serta keterangan batas-batas yang terdiri dari dua surat, yaitu : a. Surat Pernyataan/Pengakuan Merupakan salah satu berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat sendiri, sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang harus diserahkan kepada pemerintahan kecamatan. Surat Penyataan ini berisikan data diri masyarakat pemilik tanah. Baik itu nama, umur, alamat, pekerjaan hingga hal yang berkaitan dengan posisi tanah, luas dan apakah telah diatasi oleh sebuah bangunan atau tidak. Surat Pernyataan ini juga telah melampirkan dengan siapa-siapa saja tanah tersebut berbatasan. Surat pernyataan ini menjadi kelengkapan yang sah secara hukum, sesuai dengan pernyataan


masyarakat yang melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah yang bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila kelak kemudian hari ternyata pernyataan tersebut salah. Kekuatan hukum pada Surat Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan yang ditandatangai masyarakat yang malakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah yang bermaterai, serta tanda tangan oleh saksi-saksi hingga diketahui oleh Kepala Desa/Lurah daerah tersebut. b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Merupakan satu dari tiga surat yang akan dimiliki masyarakat nantinya, tidak berbeda dengan Surat pernyataan/pengakuan karena surat ini juga di buat oleh masyarakat sendiri. Surat ini merupaan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bersama antara pemilik tanah beserta saksi-saksinya. Pada surat ini juga terdapat batas-batas tanah pengaju Surat Keterangan Tanah

berbatasan

dengan

siapa.

Berbeda

dengan

surat

pernyataan/pengakuan yang hanya ditandatangani oleh saksi-saksi, pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ini saksi-saksi yang terdiri dari tondong, sanina dan anak boru tidak hanya menandatangai. Saksisaksi tersebut juga memberikan data yang lebih spsesifik. Dimana saksisaksi harus mencantumkan nama, pekerjaan dan alamat. Surat ini juga sah secara hukum karena pengaju Surat Keterangan Tanah menandatangani surat ini di atas materai, artinya apabila pernyataan atas tersebut salah pengaju bisa mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku mengenai surat yang bermaterai.


3. Dalam tahapan awal ini masyarakat sebagai pengaju jelas terlibat sebagai pihak yang berkeinginan. Tondong, sanina dan anak boru merupakan saksi-saksi yang terlibat dalam awal ini. Saksi-saksi disini memberikan peran dalam menandatangani surat pernyataan/pengakuan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 4. Proses lapangan merupakan tahapan kedua yang menjadi keharusan dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah. Tahapan ini merupakan tahapan yang menggunakan cukup waktu, sehingga lama tidaknya penyelesaian surat dipengaruhi oleh tahapan ini. 5. Dalam Proses lapangan yang dilakukan adalah pengecekan terhadap kebenaran tanah tersebut. Untuk memastikan tanah yang akan dikeluarkan suratnya benar-benar milik masyarakat yang mengajukan. Setelah didapat kebenarannya maka dilakukan pengecekan apakah batas-batas yang dilampirkan pengaju adalah benar. Serta apakah ada kesesuaian luas yang dilampirkan pengaju dengan yang diukur oleh kelurahan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menghindarkan adanya ketidaksesuaian dan permasalahan kedepannya, baik antara keluarga si pemilik tanah atau dengan siapa tanah itu berbatasan 6. Proses lapangan melibatkan masyarakat pengaju yang akan diminta keterangan mengenai batas dan luas serta pihak yang benar-benar tahu letak tanah tersebut. Kepala Lorong menjadi pihak yang mengetahui apakah sipengaju benar-benar masyarakat yang bertempat tinggal sesuai tanah yang akan dikeluarkan Surat Keterangan Tanahnya. Sementara pihak pemerintahan kecamatan menjadi pihak yang dominan akan proses ini,


dimana pihak pemerintahan kecamatan adalah pihak yang secara langsung melihat

batas-batas,

melakukan

pengecekan

hingga

melakukan

pengukuran tanah tersebut. 7. Pengeluaran surat merupakan tahapan akhir setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya. Tahapan ini adalah penyelesaian dari pengurusan Surat Keterangan Tanah. 8. Surat Keterangan Tanah yang telah sah dimiliki oleh masyarakat. Dimana menerangkan data diri masyarakat yang memiliki tanah, kepemilikan atas sebidang tanah beserta luas tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut dan pihak kecamatan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah miliki masyarakat yang bersangkutan dan digunakan sebagai tanah untuk keperluan apa. Kecamatan juga menjelaskan bahwa tanah tersebut bebas dari silang sengketa baik mengenai penguasanya, luas maupun batasbatasnya dengan pihak lain dan tidak dikenaka suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu atau diberati dengan beban-beban lain. Surat ini telah sah karena telah ditandatangai oleh camat. Surat Keterangan Tanah ini akan keluar dan ditandatangani apabila telah melewati proses pengurusan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hal masalah pembiayaan, sesuai hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada perbedaan pendapat dari kecamatan dan masyarakat. Pembedaan pendapat ini bisa jadi karena tidak adanya informasi yang diberikan dan berdampak pada ketidaktahuan oleh masyarakat. Dari informasi yang penulis dapat, yaitu sesuai ketentuan dalam agraria pengurusan akan Surat Keterangan Tanah memang dikenakan pembiayaan.


Pembiayaan pengurusan Surat Keterangan Tanah yang dibebankan kepada masyarakat adalah 1% dari harga tanah mereka. Sebagai contoh, masyarakat akan melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah kepada kecamatan, dengan luas tanah + 100 m. Jika harga tanah permeternya adalah Rp. 200.000,- maka 1% biaya yang dibebankan kepada masyarakat dari harga tanah adalah (100x200.000) x 1/100. Jadi kisaran harga yang dibayar masyaraat untuk kecamatan adalah Rp.200.000. Informasi ini perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak berpendapat bahwa biaya yang dibebankan kepada mereka adalah korupsi atau pungutan liar. Selain itu, Camat sebagai pemimpin juga harus mampu menangani dan mengkomandoi pegawai lainnya untuk tidak melakukan kutipan lain selain biaya yang sesuai dengan ketentuan. V.3 Keluhan Masyarakat dalam Pengurusan Surat Keterangan Tanah Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat menyerahkan kepercayaan untuk mengurusi kepentingan bersamanya kepada pemerintah. Pemerintah menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepentingan yang dipercayakan kepadanya. Meski sepenuhnya peran memberikan pelayanan adalah tugas dari pemerintah, namun masyarakat juga sering menghadapi kendala dalam menghadapi pelayanan publik. Dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah, kendala masyarakat yang


sering menjadi keluhan adalah mahalnya biaya pengurusan dan proses pengurusan yang cenderung berbelit-belit. Seperti informasi yang didapat dari keterangan camat, bahwa 1% biaya dari harga tanah adalah milik kecamatan dan dapat digunakan seperlunya. Ini menjadi satu masukan yang sangat penting untuk diketahu masyarakat, sehingga nantinya tidak mendapat perlakuan yang tidak sesuai berkaitan masalah pembiayaan pada pengurusan Surat keterangan Tanah. Meski ada ketentuan mengenai biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, masyarakat cendrung tidak tahu akan hal tersebut. Ketidaktahuan ini berdampak pada anggapan masyarakat akan adanya pungutan liar dan mahalnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Informasi ataupun pemberitahuan yang terbuka akan menjadi jalan penyelesaian masalah yang sangat baik. Sehingga tidak ada permasalahan dan keluhan masyarakat mengenai pembiayaan. Lambatnya proses pengurusan Surat Keterangan Tanah menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat. Dari hasil penelitian memang tidak ada ketentuan mengenai waktu yang digunakan dalam pengurusan ini. Akan tetapi lama tidaknya waktu tergantung proses pengecekan atau penyelidikan yang dilakukan kecamatan terhadap kebenaran suatu tanah. Permasalahan ini seharusnya diselesaikan dengan jalan adanya pemberitahuan kepada masyarakat akan proses pengecekan selain proses pada tahap pemeriksaan berkas. Sehingga masyarakat paham akan waktu yang digunakan atau mengerti tidak adanya ketentuan batas waktu yang ditentukan berdasarkan prosedur, melainkan bagaimana kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat untuk bersama-sama dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah.


BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini. VI.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : 1. Kepemimpinan Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun saat ini sudah terlaksana dengan c u k u p baik. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan antara atasan dengan bawahan, baik dari segi komunikasi, motivasi, penentuan kerja dan pemberian tanggung jawab, penilaian kinerja dan pengawasan yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan. 2. Kinerja birokrasi dalam hal ini efektivitas dan efisiensi kerja pegawai pada Kantor Camat Siliomakuta juga sudah cukup baik. Terlihat dengan penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu, hasil kerja yang memuaskan, pemberian pelayanan kepada masyarakat

juga

cukup mumpuni. Fasilitas-fasilitas yang ada cukup membantu dan memudahkan para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya serta adanya motivasi dari atasan yang semakin membuat para pegawai


semakin bersemangat dalam bekerja dengan didorong suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 3. Gaya kepemimpinan Camat sangat berpengaruh b a i k terhadap peningkatan kinerja birokrasi pada Kantor Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun. Dalam

hal

ini,

Camat

kecamatan

Silimakuta menggunakan gaya kepemimpinan tipe demokratis. Hal ini dapat dilihat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Camat itu sendiri maupun para pegawai itu sendiri. Camat merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap segala pekerjaan dan keputusan yang diambil. Berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan di Kantor Camat Silimakuta bergantung kepada kinerja para pegawai dan keefektivitasan kerja pegawai yang tidak jauh dari pengaruh kepemimpinan Camat. 4. Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu berkas yang harus dimiliki masyarakat yang memiliki tanah. Banyak alasan yang mendasari pentingnya Surat Keterangan Tanah, yaitu untuk untuk memberi kepastian hukum atas tanah tersebut, untuk melakukan peminjaman ke bank, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa dan lainnya serta adanya kepastian mengenai luas tanah dan batas-batas tanah tersebut. Selain alasan tersebut, Surat Keterangan Tanah juga merupakan berkas atau surat yang harus dimiliki masyarakat jika ingin melakukan pengurusan surat-surat lainnya, seperti sertifikat hingga akte jual beli tanah.


5. Masih banyak masyarakat Kecamatan silimakuta yang belum memiliki Surat Keterangan Tanah, dikarenakan tanah yang mereka miliki merupakan tanah warisan turun menurun. Setelah peneliti terjun langsung kemasyarakat, diperoleh alasan lain mengapa masih banyak masyarakat belum memiliki Surat Keterangan Tanah yaitu: Pertama, masyarakat belum menyadari pentingnya Surat Keterangan Tanah sebagai tanda keabsahan tanah mereka. Kedua, yaitu masyarakat enggan mengurus Surat Keterangan Tanah karena proses yang lama dan berbelit-belit. 6. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Salah satu pemimpin yang memiliki wilayah kerja tersendiri adalah Camat. Sebagai pemimpin dalam wilayah kecamatan, camat memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik, hal ini dikarenakan camat memiliki wewenang yang dapat memberi arahan kepada pegawai dalam meningkatkan setiap pengurusan pelayanan publik. 7.

Salah satu tugas pemerintahan kecamatan adalah tempat dimana dilakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah. Selain melakukan pengurusan Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kecamatan juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tersebut. Dilain pihak, surat keterangan tanah tersebut sangat penting untuk menjamin tidak adanya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan seorang camat disini sangat penting untuk mengawal proses pembuatan Surat Keterangan


Tanah dan juga mempersuasif masyarakat agar masyarakat tahu seberapa pentingnya Surat Keterangan Tanah tersebut dalam hal menjamin keabsahan tanah mereka. VI.2. Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat penelitian ini, khususnya bagi Kantor Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut : 1. Kepemimpinan Camat Silimakuta saat ini sudah cukup baik dan sebaiknya agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi 2. Camat Silimakuta menggunakan gaya kepemimpinan tipe demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya dan hal ini berdampak cukup baik terhadap kinerja birokrasi di Kecamatan silimakuta. Namun, gaya kepemimpinan tipe demokratis ini juga memiliki kelemahan yaitu proses pengambilan keputusan memakan waktu cukup banyak dan sulitnya mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Camat Silimakuta harus mampu menyikapi kelemahan tersebut agar tidak menjadi penghambat kinerja kecamatan sebagai agen pelayanan publik. 3. Kinerja pegawai dan tingkat efektivitas kerja pegawai sejauh ini juga cukup baik dan memuaskan dan agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. 4. Lebih meningkatkan fasilitas ataupun sarana dan prasarana agar dapat mendukung peningkatan kinerja para pegawai sehingga hasil kerja para pegawai akan lebih efektif dan efisien.


5. Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur yang profesional melalui pendidikan ataupun pelatihan untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga mendukung terciptanya program kerja dan rencana kegiatan yang jelas. 6. Perlunya memperhatikan aspek kuantitas kerja dalam membangun efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Silimakuta Kabupaten Simalungun, dimana fasilitasfasilitas

pendukung

yang

kurang

memadai, baik itu pengadaan peralatan kantor dan biaya patut dibenahi. 7. Dalam hal pengurusan Surat Keterangan Tanah, dari informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa pengurusan Surat Keterangan Tanah dibebankan biaya sebesar 1% dari harga tanah yang akan di urus Surat Keterangan Tanahnya. Ini berarti perlu adanya penginformasian dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. 8. Hal yang sama juga harus diberlakukan mengenai informasi waktu dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian hendaknya harus diinformasikan pemerintah kecamatan kepada masyarakat untuk meminimalisasi adanya adanya anggapan masyarakat akan ketidakbagusan dari kinerja pemerintah kecamatan. Sehingga harus ada penegasan mengenai peningkatan kerjasama pemerintah kecamatan dengan masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah yang baik. 9. Pemerintah Kecamatan sebaiknya mengintensifkan lagi sosialisasi tentang pentingnya Surat Keterangan Tanah untuk meminimalisir terjadinya


konflik kepemilikan tanah dimasyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung akan menjadi ajang edukasi bagi masyarakat dalam hal ini pentingnya pengurusan Surat Keterangan Tanah.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Recommend Documents