BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN III. 1 Gambaran Umum Kota Medan Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 54.Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional. Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis dan (3) faktor sosial ekonomi. Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota

54

http://www.pemkomedan.go.id

86 Universitas Sumatera Utara

termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi).Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administrative ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis


Secara administratif , wilayah kota medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

III.1.1 Letak Geografis Secara geografis, Medan terletak pada 3,30°-3,43° LU dan 98,35°-98,44° BT dengan topografi cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Medan


berkembang menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun internasional. Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 mm per tahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum 32,4°C dan minimum 24°C. Kotamadya Medan memiliki 21 Kecamatan dan 158 Kelurahan.

III.1.2. Demografi Penduduk Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adapt istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fakir masyarakat dan perubahan social ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian. Dalam kependudukan dikenal istilah transisi penduduk. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain perubahan pola berfikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya, dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi.


Penurunan tingkat kematian disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi atau urbanisasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun cultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (commuters), mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan. Tabel III.1.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kota Medan Tahun 2005 – 2009 Jumlah

Luas Wilayah

Kepadatan Penduduk

Penduduk

(KM²)

(Jiwa/KM²)

[1]

[2]

[3]

[4]

2005

2.036.185

265,10

7.681

2006

2.067.288

265,10

7.798

2007

2.083.156

265,10

7.858

2008

2.102.105

265,10

7.929,5

2009

2.121.053

265,10

8.001

Tahun

Sumber : BPS Kota Medan


Melalui data tabel diatas diketahui, jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

III.1.3 Visi dan Misi Kota Medan Secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi 55: 1. Jangka Panjang (Visi 2025)→ Perda Nomor 8 Tahun 2009 : Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan (Indikasi : Income perkapita Rp 72 Juta / tahun) 2. Jangka Menengah (Visi 2015) : Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera 3. Jangka Pendek (Tahun 2011) : Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis dan berkualitas guna menciptakan kesempatan kerja yang luas, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mutu pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat (Indikasi : Income perkapita menjadi Rp 41,3 Juta dari Rp 36 Juta Tahun 2010)

Misi Pemerintah Kota Medan Tahun 2011 Melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota terutama pada 6 (enam) aspek dasar, yaitu : 1. Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen pendidikan yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul.

55

http://www.pemkomedan.go.id/pemerintah_visi.php


2. Perbaikan infrastruktur, utamanya perbaikan jalan kota, jalan lingkungan, taman kota dan drainase serta penataan pasar tradisional secara simultan. 3. Pelayanan kesehatan, baik akses, mutu maupun manajemen kesehatan yang semakin baik. 4. Peningkatan

pelayanan

administrasi

public

terutama

pelayanan

KTP/KK/Akte kelahiran dan perizinan usaha. 5. Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kapasitas dan prestasi kerjanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 6. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Catatan : Misi ini tidak ringan dan pencapaiannya akan dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Untuk itu, kita harus bekerja lebih efektif.

Rencana Capaian Sasaran Pembangunan Kota Tahun 2011 1. Pencapaian PDRB menjadi sebesar Rp 85,85 Trilyun dari Rp 73,16 Trilyun Tahyn 2010. (Oleh karena itu, dunia usaha harus bekerja berdasarkan target PDRB, bukan volume APBD yang hanya sebesar Rp 2,9 Trilyun) 2. Income per kapita sebesar Rp 41,3 Juta dari Rp 36 Juta Tahun 2010. (Hal in akan mendorong kemampuan berkomunikasi masyarakat dapat lebih meningkat sehingga kesejahteraannya semakin tinggi) 3. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5%-7,7% lebih tinggi dari target propinsi (6,5%) dan nasional (6,2%). (kita sebenarnya harus lebih berani,


mematok target menjadi 8%-8,5% untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas) 4. Inflasi dibawah 1 digit (5%-5,5%) untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat 5. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin masing-masing 1% dari tahun 2010.


III.1.4 Susunan Organisasi Pemerintah Kota Medan


1. Walikota

Walikota merupakan kepala daerah untuk daerah kota yang menjalankan penyelenggaraan

pemerintah

dan

melaksanakan

kebijakan-kebijakan

pemerintahan kota yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD. Walikota merupakan sebuah jabatan politis bukan Pegawai Negeri Sipil yang sejajar dengan Bupati dalam daerah kabupaten dan dipilih melalui Pemilihan Umum Daerah (PILKADA).

2. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu walikota dibidang hukum dan perundangundangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintah umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain, serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Fungsi Sekretasis daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya ialah, sebagai berikut: 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah


5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat daerah membawahkan 4 (empat) Asisten meliputi 1. Asisten Pemerintahan , terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum b. Bagian Hubungan Masyrakat c. Bagian Hubungan Kerjasama 2. Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan , terdiri dari : a. Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat b. Bagian Agama dan Pendidikan c. Bagian Administrasi Kemasyrakatan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan , terdiri dari : a. Bagian Adminstrasi Pembangunan b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam c. Bagian Administrasi Perekonomian 4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : a. Bagian Hukum b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana c. Bagian Keuangan d. Bagian Perlengkapan dan Asset e. Bagian Umum


III.2 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan III.2.1 Tugas Pokok Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Adapun tugas pokok dinas tata ruang dan tata bangunan kota Medan adalah : 1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

III.2.2 Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang tata kota dan tata bangunan; 2. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penerapan rencana tata ruang kota dan kebijakasanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;


3. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta normanorma penataan kota dan bangunan yang berlaku; 4. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penatan ruang kota dan penataan bangunan; 5. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 6. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan dan kebijaksanaan panataan ruang dan penataan bangunan yang telah ditetapkan; 7. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB dan IMB tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 8. Mengadakan pengawasan dan penindakan penertiban terhadap pelestarian dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait; 9. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan;


10. Mengarahkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan kota; 11. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

III.2.3 Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Visi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut : "Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil".

Misi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut: “Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah”


III.2.4 Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan


III. 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan III. 3. 1 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Medan Sesuai dengan pasal 109 dan 110 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bappeda Kota Medan mempunyai tugas-tugas pokok : 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; 2. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun; 3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersamasama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait; 4. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;


5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; 6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas pokok Bappeda Kota Medan memiliki fungsi pokok : 1. Fungsi koordinasi perencanaan kota 2. Penyediaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kota. Tugas pokok dan fungsi dalam Bappeda dibagi menjadi tupoksi Bidang dan Sekretariat Bappeda Kota Medan, yang terdiri dari : 1. Sekretariat 2. Bidang ekonomi 3. Bidang Sosial dan Budaya 4. Bidang Fisik dan Tata Ruang 5. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi

III. 3. 1. 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan


3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggan Badan 4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan 5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas badan 6. Pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

bidang

kesekretariatan 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. 3. 1. 2. Bidang Ekonomi Bidang ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusun rencana, program dan kegiatan Bidang Ekonomi 2. Penyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata,


koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan dan pelayanan perijinan terpadu 4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menegah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan dan pelayanan perijinan terpadu yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga lain yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan ekonomi, merumuskan langkahlangkah dan kebijakan pemecahannya 6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan dan pelayanan perijinan terpadu dalam rangka melaksanakan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang ekonomi 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai denga tugas dan fungsinya.

III. 3. 1. 3. Bidang Sosial dan Budaya


Bidang sosial dan budaya di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas Badan lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksankan tugas pokok, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana, pemeberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, capacity building, pemuda dan olahraga, agama, hukum dan budaya 4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pendidikan,

kesehatan,

sosial,

kemiskinan,

ketenagakerjaan,

kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi

dan komunikasi, pembangunan kapasitas

(capacity building), pemuda dan olahraga, agama, hukum dan budaya yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. 5. Pelaksanaan

inventarisasi

permasalahan

dibidang

sosial

budaya

merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pemecahannya


6. Pengkoordinasian dan melaksankan sosialiasi rencana kerja tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, capacity building, pemuda dan olah raga, agama, hukum, dan budaya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sosial dan budaya 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. 3. 1. 4. Bidang Fisik dan Tata Ruang Bidang fisik dan tata ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup prasarana kota, tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Fisik dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Fisik dan Tata Ruang 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup prasarana kota, tata ruang dan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana kota serta pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup


4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana kota, tata ruang dan lingkungan hidup yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan inventarisasi di bidang fisik dan tata ruang, merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pemecahannya 6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang fisik dan tata ruang yang meliputi prasarana kota, tata ruang dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang fisik dan tata ruang 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. 3. 1. 5. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Data Monitoring dan Evaluasi di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas Badan lingkup data, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Data Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Data Monitoring dan Evaluasi 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup data, monitoring dan evaluasi 3. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi 4. Penyusunan data mengenai pelaksanaan program pembangunan 5. Pelaksanaan publikasi data dan informasi sesuai kebutuhan 6. Pengembangan pusat data perencanaan daerah 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang data, monitoring dan evaluasi 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. 3. 2 Visi dan Misi BAPPEDA Kota Medan Berdasarkan kondisi eksisting, potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama serta modal sosial pembangunan kota yang dimiliki maka dirumuskan visi Bappeda Kota Medan tahun 2011-2015 sebagai berikut : “Terwujudnya Bappeda yang Profesional dan Partisipatif untuk Mendukung Akselerasi Pembangunan Kota Medan.” Maksudnya proses perencanaan pembangunan kota harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang.


Dan sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Bappeda Kota Medan tahun 2011-2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan merupakan

kualitas

langkah

ketersediaan strategis

yang

rencana

pembangunan

dilaksanakan

agar

kota,

rencana

pembangunan kota tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan formal tetapi dilandasi kebutuhan materil dalam rangka mengidentifikasi, menemukenali masalah dasar dalam pembangunan kota, potensi yang tersedia sekaligus alterantif kebijakan dan formulasi program serta kegiatan dan penganggaran pelayanan umum. 2. Meningkatkan

efektivitas

pengukuran,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan pencapaian kinerja pembangunan kota, merupakan siklus manajemen pembangunan kota yang diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi bahwa implementasi pelaksanaan rencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus memberikan umpan balik bagi siklus perencanaan berikutnya. 3. Meningkatkan integrasi dan koordinasi rencana pembangunan kota, merupakan upaya meningkatkan nilai optimum dari setiap pemanfaatan sumber daya pembangunan yang digunakan baik secara makro maupun mikro. Di samping itu pengintegrasian dan pengkoordinasian juga diarahkan untuk memadusertakan tujuan nasional dan regional dan lokal dalam pembangunan secara hirarkis, sehingga dapat diformulasikan berbagai rencana efektif dan yang bisa implementatif.


III. 3. 3. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dirumuskan tujuan Bappeda Kota Medan untuk tahun 2011 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Dengan sasaran sebagai berikut : a.

Tersedianya RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015.

b.

Tersedianya RKPD Kota Medan Tahun 2012.

c.

Tersedianya KUA/PPAS Tahun 2012 dan KUA/PPAS Perubahan

Tahun 2011. d.

Tersedianya Renja Bappeda Tahun 2012.

e.

Tersedianya rencana-rencana pembangunan kota secara sektoral.

f.

Terwujudnya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

rencana

pembangunan kota antar urusan pemerintah, antar lintas SKPD dan antar wilayah kecamatan. g.

Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana perencanaan

pembangunan kota 2. Meningkatkan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota. Dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatkan keselarasan antara program dan kegiatan dalam RPJMD dengan Renstra SKPD. b. Meningkatkan keselarasan antara program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RKPD.


c. Meningkatkan keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan Renja SKPD. 3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota. Dengan sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota. b. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota 4. Meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan kota. Dengan sasaran sebagai berikut : terlaksananya pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.


III.3. 4 Susunan Organisasi BAPPEDA Kota Medan

No

1.

Nama/NIP

Drs. Zulkarnain, M.Si.

Pangkat/Gol

Jabatan

IV/b

Kepala

IV/a

Kasubbag Penyusunan Program

III/a

Staf Kasubbag Peny.Program

NIP. 19650127 198603 1 003

2

Ir. Hj. Meirnasari, M.Si. NIP. 19660526 199303 2 002

3

Shandra Himalaya, S.E. NIP. 19720415 200902 2 001

4

Rudi Gunawan, S.E., M.Si.

PH.

III/b

Kasubbag Umum

III/b

Staf Kasubbag Umum/Ekspedisi

NIP. 19810112 200502 1 006

5

Suprayitno NIP. 19560305 198003 1 007


6

Lidia Situmorang, S.Sos

III/a

Staf Kasubbag Umum

II/a

Penyimpan Barang

II/b

Pengurus Barang

NIP. 19561222 197603 1 001

III/d

Kasubbag Keuangan

Darmawan

III/a

Bendahara Pengeluaran

III/c

Staf Kasubbag Keuangan

NIP. 19780603 201001 2 014

7

Marintan Rut Siahaan NIP. 19731213 200701 2 020

8

Wajiko NIP. 19630327 200604 1 002

9

10

H Bangso Alam Hrp, S.Sos

NIP. 19810623 200502 1 004

11

Siti Khalijah, S. H. NIP. 19730428 199602 2 001


12

Wahyuniwati

II/d


II/c


IV/b

Kabid Data Monitoring & Evaluasi

III/d

Kasubbid Monitoring & Evaluasi

IV/a

Staf Kasubbid Monitoring & Evaluasi

III/d


III/d


NIP. 19690219 199503 2 001

13

Julia Sari NIP. 19780715 199903 2 001

14

P. Dolok Lubis, S.H., M.M. NIP. 19560629 198101 1 001

15

Ir. H. Mahmud Akhyar Lubis NIP. 19580405 198703 1 004

16

Drs. Haflur Hasan NIP. 19610917 198103 1 001

17

Rajuddin Abbas, S.H. NIP. 19550318 199003 1 004

18

Arwin, S.E.


NIP 160047128

19

Sugihartono, S.Sos., M.Si.

III/d

Kasubbid Data dan Informasi

NIP. 19620307 198503 1 001

20

Hendra Abdillah Lubis, S.T.

III/a

Staf Kasubbid Data dan Informasi

NIP. 19790805 199803 1 001 Staf Kasubbid Data dan Informasi 21

Dorty Ginting, S.Si

III/a

NIP. 19750718 201001 2 008 Staf Kasubbid Data dan Informasi 22

Astri Retno Artharini, ST

III/a

NIP. 19820315 201001 2 034

23

Siti Kholijah, S.E.

III/d

Kabid Ekonomi

Nip. 19640111 199203 2 003


24

Ir. Amirsyah Tambunan

III/d

Kasubbid Koperasi dan UKM

NIP. 19560226 198910 1 001

25

Defyanti Bakkara, S.E

III/a

Staf Kasubbid Koperasi dan UKM

NIP. 19830523 201001 2 030

26

Suluh Aulia Harahap, S.IP

III/a

Staf Kasubbid Koperasi dan UKM

NIP. 19871215 200701 1 001

27

Natal Leli Sembiring, SP

III/d Staf Kasubbid Koperasi dan UKM

NIP. 19691226 199703 2 002

28

Drs. Ishaq Harahap

III/d

Kasubbid Industri Perdagangan dan Pertanian

III/b

Staf Kasubbid Indag & Pertanian

NIP. 19620214 198611 1 001

29

Harvina Zuhra, STP NIP. 19770420 200502 2 002


30

Richard Hansen Sipayung, SE

III/a

Staf Kasubbid Indag & Pertanian

IV/a

Kabid Sosbud

III/d

Kasubbid Pendidikan & Kebudayaan

IV/a

Staf Kasubbid Pendidikan & Keb.

III/c


III/b


NIP. 19751128 201001 1 011

31

Drs. Mansur Usman NIP. 19560705 198003 1 014

32

Drs. Azwir NIP. 19600901 198602 1 001

33

Fahruddin, SH., MAP NIP. 19660605 199303 1 027

34

Edi Suranta Sinulingga, SE. NIP. 19730822 199303 1 001

35

Drs. Taufic Lubis NIP. 19611229 200604 1 001


36

Regen, SE., M.Si.

III/d

Kasubbid Sosial Kemasyarakatan

IV/a

Staf Kasubbid Sosial Kemasy.

III/d


III/d


NIP. 19680101 199503 1 005

37

Drs. Ismet Harahap NIP. 19590914 198602 1 002

38

Drs. Abdul Rahman Pane NIP. 19551119 197603 1 003

39

Budi Utari, AP NIP. 010254663

40


Iin Juniani Saragih, SKM NIP. 19790714 201001 2 012

III/a


41

Ir. Makmur Sitanggang, M.Si

III/d

Kabid Fisik Dan Tata Ruang

Nip. 19621215 199503 1 001

42

Susi Anggraini, S.Si

III/d Kasubbid Tata Ruang & Lingk.Hidup

Nip. 19700506 199803 2 003

43

Doly Joeni Iswara, Nip. 19810617 200502 1 001

44

Ir. M. Nurbakti F, M.Si.

II/b

Staf Kasubbid T.Ruang & Lingk. Hidup

III/d

Kasubbid Prasarana Kota

III/c

Staf Kasubbid Prasarana Kota

III/b

Staf Kasubbid Prasarana Kota

NIP. 480115239

45

Melvi Marlabayana, ST NIP. 19770706 199602 2 001

46

Ferri Ichan, ST NIP. 19790219 200312 1 008


III.4 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan 56 Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

III.4.1 Tugas Pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi, dan pengkoordinasiaan perangkat daerah lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan ,bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan. III.4.2 Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Dalam melaksanakan tugas pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah, maka Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana,program, dan kegiatan bagian hukum; b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan,bantuan hukum, evaluasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan ; c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup

hukum

dan

peraturan

perundang-undangan,bantuan

hukum,evaluasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 56

Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan


d. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup hukum

dan

peraturan


hukum,evaluasi, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan ; f. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup

hukum

dan

peraturan


hukum,evaluasi, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup hukum; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisiten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Peraturan Perundangundangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, dan Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi. a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Peraturan Perundangundangan menyelenggarakan fungsi :


1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan dan perundang-undangan; 3. Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup peraturan dan perundang-undangan; 4. Penyiapan bahan dan pedoman

pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup peraturan perundang-undangan; 5. Pelaksanaan eksaminasi atas rancangan produk hukum daerah; 6. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup peraturan dan perundang-undangan; 7. Penyiapan

bahan

pembinaan,

pengendalian,

evaluasi,

dan

pelaporan pelaksanaan tugas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum;


2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan hukum; 3. Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bantuan hukum; 4. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan hukum terhadap unsur pemerintah daerah; 5. Pelayanan bantuan hukum terhadap unsur pemerintah daerah; 6. Penyiapan

bahan

pembinaan,

pengendalian,

evaluasi,

dan

pelaporan pelaksanaan tugas; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi

dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup dokumentasi peraturan perundang-undangan; 3. Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup dokumentasi peraturan dan perundangundangan; 4. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum;


5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup peraturan perundang-undangan; 6. Pelaksanaan tugas ketatausahaan bagian; 7. Penyiapan

bahan

pembinaan,

pengendalian,

evaluasi,

dan

pelaporan pelaksanaan tugas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya

III.4.3 Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan

KEPALA BAGIAN HUKUM Ikhwan Habibi Daulay,SH,MH (III/d) NIP : 196201071984081001

KASUBBAG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

KASUBBAG BANTUAN HUKUM

-

-

KASUBBAG EVALUASI DAN DOKUMENTASI Mhd. Asnan. SH (III/c) 196308081987031004

19 orang staf

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Medan


NO 1

NAMA

NIP/GOL

Ikhwan Habibi

JABATAN

196201071984081001/III.d

Kabag Hukum

196308081987031004/III.c

Kassubag

Daulay,SH,MH 2

Mhd . Asnan. SH

Evaluasi

dan

Dokumentasi Hukum 3

Putriani, SH

1972024319960402002/III.d Staf

4

Salmando Tifa SH

197104031998031008/III.d

Staf

5

Rinawati SH

196701191998032002/III.d

Staf

6

Saurida Simatupang

196507161986032003/III.b

Staf

7

Rahmad Doni, SH

197409162005021003/III.b

Staf

8

Iskandar,SmHk

195909291993031003/IIII.b

Staf

9

Bambang,SH

196205151990111001/III.b

Staf

10

Arni

196112221989032004/II.c

Staf

11

Masran Angkat

195711221980031002/II.c

Staf

12

Alberth

Yasokhi 198208202011011012/III.b

Staf

Andry Syaban Siregar 198504272011011014/III.b

Staf

Lase,SH,MH 13

,SH.MH 14

Deus Levolt Sihombing, 198706092011011014/III.a

Staf

SH 15

Harhar Lonangan SH

198105302011011007/III.a

Staf

16

Josua P. Sitompul

198707162011011007/III.a

Staf

17

Morten Purba,SH

198606112011011012/III.a

Staf

18

Rahmah,SH

198605142011012018/III.a

Staf

19

Terkelin Eritha Trg,SH

HONOR

Staf

20

M. Deddy S, SH

HONOR

Staf

21

Desi Melinda,SH

HONOR

Staf

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Medan


III. 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu: 1. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di provinsi. 2. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di kabupaten. 3. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu : 1

Legislasi,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah

2

Anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)

3

Pengawasan,Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah


Adapun tugas dan wewenang Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) adalah: 1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 4. Mengusulkan: o

Untuk

DPRD

provinsi,

pengangkatan/pemberhentian

gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

untuk

mendapatkan

pengesahan

pengangkatan/pemberhentian. o

Untuk

DPRD

kabupaten,

pengangkatan/pemberhentian

bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. o

Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.


7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: Untuk DPRD


provinsi, berjumlah antara 35-100 orang, dan untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


III.5.1 Panitia Khusus RTRW Kota Medan Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2010-2030 maka Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua fraksi DPRD Kota Medan membentuk Panitia Khusus untuk pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030. Hal ini sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor : 171/1225/Kep-DPRD/2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030. Adapun tugas dari Panitia Khusus ini adalah melakukan pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030

III.5.2 Susunan Panitia Khusus Panitia Khusus DPRD Kota Medan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030

Ketua

:

Wakil Ketua

:

CP.Nainggolan,SE.MAP

1. Irwan Sihombing,SE 2. Ir.Remon Simatupang,Msc 3. Drs. Daniel Pinem 4. Budiman Panjaitan


5. Abdul Rani,SH 6. Juliandi Siregar,SPd,Msi

Sekretaris

:

Anggota

:

Drs.Aripay Tambunan,MM

1. Parlaungan Mangunsong,ST 2. Martua Oloan Harahap 3. Hj.Halimatussakdiyah 4. Drs.Herry Zulkarnain,M.si 5. H.Muslim Maksum,LC 6. Porman Naibaho,SH 7. Ilhamsyah 8. H.Ahmad Arif,SE, MM 9. Landen Marbun,SH 10. Ir. H. Ahmad Parlindungan 11. Drs. Lily, MBA, MH 12. Drs.Godfried Effendi Lubis

III.6

Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, 131 Universitas Sumatera Utara

pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang

mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan,

kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. Penataan ruang wilayah Kota Medan bertujuan untuk: a). mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan b). memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industry yang berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 dibentuk sebagai amanat dari munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 disahkan pada akhir desember 2011. Pembentukan ini mengatur lebih lanjut tentang Wilayah Perencanaan RTRW Kota Medan, tujuan,kebijakan dan stratedi penataan ruang wilayah kota Medan, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Medan, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan, Penetapan Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kota Medan, Ketentuan


Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Peran Masyarakat dan Kelembagaan dalam Penataan Ruang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 disebutkan bahwa Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri dari : 57 a. b. c. d. e. f.

rencana sistem pusat pelayanan kota; rencana sistem jaringan transportasi; rencana sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; dan rencana sistem infrastruktur perkotaan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan juga menyebutkan bahwa Rencana pola ruang wilayah Kota Medan meliputi : 1. kawasan lindung, terdiri atas: a. hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat c. RTH kota; d. kawasan suaka alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana; dan f. kawasan lindung lainnya. 2. kawasan budidaya terdiri atas : a. kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran; d. kawasan industri; e. kawasan pariwisata; f. Kawasan RTNH kota; g. Kawasan ruang evakuasi bencana; h. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan i. Kawasan peruntukan lainnya.

57

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030


Didalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yakni pada tahap proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang.

Pelaksanaan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

III.7 Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Landasan Perumusan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031

adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umm Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya. Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan


penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang

mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan,

kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.


Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Umum RPJP Nasional

RTRW Nasional

Rencana Rinci RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional

RPJM Nasional

RPJP Provinsi

RTRW Provinsi

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RPJM Provinsi RTRW Kabupaten RPJP Kabupaten/Kota

RPJM Kabupaten/Kota

RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten

RDTR Kota RTRW Kota RTR Kawasan Stretegis Kota

Gambar 4.1 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota


Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, BAPPEDA, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, DPRD Kota Medan, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan atas implementasinya


BAB IV PENYAJIAN DATA Setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian tentang Proses Perumusan dan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, maka peneliti akan menyajikan hasilnya. Pada hakekatnya, di dalam penelitian perlu adanya analisis untuk mengatur, mengurutkan dan mengelempokkan data-data atau informasi yang telah ditemukan selama penelitian di lapangan sehingga diperoleh temuan baik temuan formal maupun substantif yang dapat menjawab fokus atau masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti juga menyajikan karakteristik informan dan hasil analisis data pengumpulan data yang dilakukan di kantor Bappeda Kota Medan,Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan,Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan dan DPRD Kota Medan yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan (field research) yang telah dilakukan oleh peneliti selama ± 4 bulan. Dalam

mengumpulkan

data

yang

diperlukan

untuk

menjawab

permasalahan secara mendalam, Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitan skripsi ini (hasil wawanara), sedangkan data-data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan karya-karya ilmiah serta dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. Ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan


berbagai dokumen dari badan, dinas serta kantor yang berhubungan dengan penelitian antara lain: 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Medan 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan 3. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Kedua, penulis melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

IV.1

Karakteristik Informan Informan penelitian pada Tahap Perumusan Kebijakan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Kabid Fisik dan Tata Ruang Bappeda Kota Medan : Ir. Makmur Sitanggang, M.Si 2. Kassubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Medan : Susi Anggraini,S.si 3. Staf Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Medan : Doly Joeni Iswara 4. Kasubbag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan : Mhd.Asnan SH 5. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan : Alberth SH.MH 6. Staf Bidang Rencana Tata Ruang Dinas Tata Kota Dinas Tata Ruang dan Bangunan : Ika


Informan penelitian pada Tahap Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Ketua Pansus RTRW Kota Medan

: CP.Nainggolan,SE. MAP

2. Sekretaris Pansus RTRW Kota Medan

: Drs. Aripay Tambunan,MM

3. Anggota Pansus RTRW Kota Medan

: H.Muslim Maksum, LC

4. Kepala Bagian Risalah dan Perundangan

: Alida SH.MH

Karakteristik Informan dalam penelitian tentang Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dikelompokkan, sebagai berikut.

IV.1.1 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Pengklasifikasian informan berdasarkan jenis kelamin bukan merupakan kesengajaan peneliti. Peneliti melakukan wawancara yang sama pada setiap informan baik laki-laki maupun perempuan karena memang pada kenyataannya yang menjadi agen pelaksana dalam perumusan dan penetapan

Kebijakan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tabel 4.1.1 Pengklasifikasian Informan Berdasarkan Jenis Kelamin No 1. 2.

Jenis Kelamin Jumlah Laki- laki 7 orang Perempuan 3 orang 10 orang Total Sumber: Hasil wawancara, April-Juni 2012

Persentase 70% 30% 100%

Dari pengklasifikasian informan di Kota Medan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa persentase informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada persentase informan yang berjenis kelamin perempuan yakni


sebesar 30 %. Pengklasifikasian jenis kelamin dalam penelitian ini tidak mempengaruhi informasi yang diberikan informan. Peneliti menyajikan dan menganalisis informasi sesuai dengan kenyataan dan jawaban informan penelitian pada saat wawancara. Dalam proses penelitian, peneliti juga memberi pertanyaan yang sama pada setiap informan baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan fokus penelitian.

IV.1.2 Pengklasifikasian Informan Berdasarkan Pendidikan Informan

dalam

penelitian

ini

juga

dikelompokkan

berdasarkan

pendidikan. Pengelompokan ini disajikan berdasarkan data nyata yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Tabel 4.1.2 Tabel Pengklasifikasian Informan Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4

Pendidikan SMA D3 Sarjana/S1 Pasca Sarjana/S2 Total Sumber: Wawancara April-Juni 2012

Jumlah 0 orang 0 orang 4 orang 6 orang 10 orang

Persentase % % 40 % 60 % 100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang tinggi yakni sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S2 atau pasca sarjana. Hal ini membuktikan bahwa merupakan pejabat yang memiliki kompetensi yang tinggi bila dilihat dari tingkat pendidikan.


IV.2

Deskripsi Hasil Wawancara Deskripsi hasil wawancara dengan beberapa informan diuraikan dibawah

ini, yaitu pada tahap Formulasi Kebijakan dan pada tahap Adopsi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. IV.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Tahap Formulasi 1.Standar Kebijakan dan Sasaran Menurut beberapa informan bahwa kejelasan standar dan sasaran dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Informan lainnya juga mengatakan bahwa setiap kebijakan atau peraturan pastinya memiliki pedoman pelaksanaan, demikian juga UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007, dimana pedoman pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rinciannya. Sehingga tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa standar dari Perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan adalah karena adanya kebijakan maupun Undang-Undang yang mengharuskan Peraturan Daerah tersebut ada.


2.Sumber Daya Menurut para informan yang saya wawancarai bahwa dalam proses perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, dibentuk sebuah badan yakni Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang bertujuan untuk memperhatikan apa sebenarnya masalah kota dan selanjutnya mengembangkan tujuan dan sasaran dari adanya penataan ruang dan wilayah di daerah, dimana Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini harus bisa menjawab apa sebenarnya permasalahan yang dialami Kota Medan. Selanjutnya informan lainnya menambahkan bahwa selain Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Daerah, masih banyak lagi sumber daya manusia yang ada dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan seperti Bagian Hukum yang akan mengeksaminasi Ranperda RTRW tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga adanya Konsultan, dimana menurut beberapa informan, hasil kerja konsultan tersebut masih belum maksimal, begitu juga dengan utusan-utusan yang dikirim oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana menurut Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, utusan yang dikirim oleh setiap SKPD sewaktu pertemuan dinilai kurang memiliki kapasitas mengenai data maupun informasi yang diperlukan sehingga disiasati dengan meminta data nya langsung ke SKPD yang terkait. Dan mengenai sumber daya lainnya seperti kebutuhan mengenai data, informan juga mengatakan bahwa masih ada beberapa SKPD yang masih agak tertutup dalam meminta data sehingga tidak dapat menghimpun semua data karena terbatas. Informan juga mengatakan bahwa didalam proses pengeksaminasian Ranperda Rencana Tata


Ruang Wilayah Kota Medan, Bagian Hukum mengundang SKPD terkait, tetapi didalam proses pertemuan tersebut masih ditemukan adanya ketidakseriusan dari SKPD terkait mengenai pengeksaminasian Ranperda RTRW tersebut.

Gambar 4.2.1 Proses Eksaminasi Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan,Mei 2012

3.Komunikasi dan Penguatan Aktivitas Menurut beberapa informan, komunikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya berjalan dengan baik. Misalnya saja, dengan Dinas Petamanan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Bangunan maupun dinas-dinas yang lainnya,pentingnya komunikasi dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah RTRW ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahan informasi. Informan tersebut juga mengungkapkan bahwa 145 Universitas Sumatera Utara

Komunikasi yang dilakukan para agen pelaksana tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yakni melalui via telepon dan pertemuan langsung baik kepada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Komunikasi yang dilakukan tersebut juga dilakukan dalam pertemuan yang dilaksanakan boleh BAPPEDA, dimana setiap SKPD

di Lingkungan Pemerintah Kota Medan diundang oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Dan Bappeda telah melakukan komunikasi dengan masyarakat seperti adanya Focus Group Discussion dan melakukan pendekatan partisipatif dengan masyarakat dan Bappeda telah melakukan jaringan aspirasi di setiap Kecamatan dan ada survey lapangan, walaupun pada kenyataannya masyarakat tidak mengerti tentang tata ruang, masyarakat hanya berfokus pada bentuk fisik nya saja seperti jalan yang bagus dan tidak berlubang, tetapi pada dasarnya masyarakat turut aktif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan namun tidak memahami apa itu tata ruang dan apa yang mereka dapatkan dari adanya perencanaan tata ruang. Tetapi ada sedikit perbedaan dari informasi yang diberikan informan bahwa komunikasi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari sewaktu Bagian Hukum mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Medan dimana ada beberapa SKPD yang tidak mengirimkan utusannya kedalam pertemuan tersebut dan juga masih ada SKPD yang egois didalam proses pertemuan tersebut.


4.Karakteristik agen pelaksana Menurut beberapa informan yang saya wawancarai bahwa di dalam proses perumusan kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Medan, para perumus kebijakan sudah melaksanakan proses perumusan dengan sesuai pada pedoman maupun peraturan yang berlaku. Sedangkan informan yang lain mengatakan bahwa didalam proses pengeksaminasian sebuah rancangan produk hukum daerah terkadang sering bersinggungan antara masalah keadaan struktur birokrasi yang terdapat didalam lembaga tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana beliau tidak menjelaskan lebih rinci masalahnya seperti apa.

5.Kondisi sosial, ekonomi dan politik Menurut beberapa informan didalam perumusan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi proses perumusannya namun tidak mengganggu. Maksudnya adalah seperti ketika dalam penghimpunan data yang berasal dari masyarakat, masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang keadaan sosial di sekitar mereka seperti banyaknya ruko yang semrawut, papan reklame yang tidak tertata baik, dan keadaan jalan di sekitar mereka yang berlubang. Adanya tanggapan dari masyarakat ini akan sangat membantu Bappeda dalam merumuskan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Informan yang lain juga mengatakan bahwa Elit politik yang ada di Kota Medan juga tidak memberi respon negatif atas proses perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota


Medan. Elit politik cenderung bersikap terbuka dan mendukung proses perumusan tersebut. Hal ini dikarenakan selama ini kota Medan sepertinya tumbuh tanpa perencanaan yang jelas.

6.Disposisi implementor Menurut beberapa informan yang saya wawancarai adanya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dijadikan sebagai acuan dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menjadi guideline bagi perumus kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Medan, dengan tujuan menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para perumus Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilyah Kota Medan juga melakukan beberapa pertemuan. Pertemuan- pertemuan yang dilakukan oleh Bappeda dua sampai tiga kali pertemuan. Dimana Bappeda mengundang SKPD yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Medan.

IV.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara Tahap Adopsi 1. Nilai ( Values ) Menurut beberapa informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa proses penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah harus sesuai dengan mengikuti prosedur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011, dan sebelumnya harus melalui kajian dari Badan Legislasi Daerah. Dan didalam pembahasan yang akan dilakukan oleh Panitia

Khusus

bisa

saja

terdapat

perubahan-perubahan

pasal

maupun

penambahan pasal. Dan didalam proses penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, anggota Fraksi maupun Panitia Khusus pasti memiliki nilai-nilai dari dalam diri mereka, misalnya saja nilai yang berorientasi pada kepentingan rakyat maupun nilai yang lainnya yang akan mempengaruhi seseorang dalam menetapkan maupun memilih kebijakan publik. Informan yang saya wawancarai juga mengatakan bahwa dalam Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan nilai yang berada di dalam diri seseorang akan berpengaruh didalam pengambilan keputusan, tetapi seharusnya dengan tidak mengesampingkan kepentingan publik. Karena tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi dan melayani publik.

2. Afiliasi Partai Politik ( Political Party Affiliation ) Menurut beberapa informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa di dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tidak ada keterkaitannya dengan kesetiaan pada partai politik. Hal ini dikarenakan yang melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah Panitia Khusus, dimana Panitia Khusus tersebut berorientasi pada masyarakat, kepentingan publik dan kawasan Kota Medan. Informan yang lain juga


menambahkan bahwa di dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan juga mengatakan bahwa kesetiaan pada partai politik bukanlah suatu kriteria didalam pengambilan keputusan ataupun penetapan kebijakan karena hal yang paling utama yang harus diprioritaskan adalah kepentingan publik..

3. Kepentingan konstituen Menurut semua informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa didalam penetapan dan pembahasan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, suara dari konstituen pasti akan sangat berpengaruh. Maksudnya adalah didalam penetapan kebijakan harus menyerap aspirasi masyarakat yang tidak lain adalah konstituen dari sebuah partai politik. Hal ini bisa ditemukan dengan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keinginan maupun kebutuhan masyarakat dari yang ada didalam daerah tersebut. Sehingga aspirasi dari konstituen tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan didalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

4. Opini publik ( Public Opinion ) Menurut informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa didalam proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, Panitia Khusus Medan telah melakukan survey ke lapangan dimana Panitia Khusus menemukan adanya daerah-daerah (kepulauan-kepulauan) kecil wilayah Deli


Serdang yang berada di tengah-tengah kota Medan yang menjadi beban sosial dan beban ekonomi bagi Pemerintahan Kota Medan, misalnya keberadaan Pasar Bengkok di Aksara yang termasuk Kabupaten Deli Serdang, maka dari itu Panitia Khusus merekomendasikan agar wilayah tersebut menjadi wilayah Kota Medan dengan memanfaatkan batas sungai Denai sebelah timur. Informan yang lain juga mengatakan bahwa mereka menerima banyak informasi maupun pendapat dari masyarakat seperti adanya informasi dari masyarakat bahwa saat ini banyak ruko– ruko yang berdiri tanpa memiliki septic-tank yang sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitarnya dan banyaknya laporan dari masyarakat mengenai papan reklame yang semrawut menjadi salah satu opini publik yang berpengaruh dalam proses penetapan kebijakan rencana tata ruang wiliayah Kota Medan, penjelasan ini terdapat dalam Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Kota Medan.

5. Pendapat pejabat/pimpinan ( deference ) Menurut informan yang peneliti wawancarai, mengatakan bahwa selama proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW tidak ada perbedaan pendapat yang mencolok yang terjadi didalam proses pembahasan tersebut melainkan yang ada hanya saran-saran maupun himbauan yang akan membantu penetapan Peraturan Daerah tersebut. Informan yang lain juga menambahkan bahwa selama proses Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW tidak ada perbedaan pendapat antara atasan dan bawahan hal ini dikarenakan semuanya sudah dirangkum didalam Pemandangan Umum Fraksi maupun Pendapat Fraksi.


6. Peraturan Perundang-undangan Menurut informan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dimana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman yang harus diikuti. Informan yang lain juga mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang tersebut telah memperoleh persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, dan sudah dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya, sudah dievaluasi untuk disesuaiakan dengan ketentuan substansi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang RTRW tersebut juga telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah dievaluasi oleh Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

IV.3 Data Sekunder Data sekunder yang peneliti peroleh adalah Naskah Akademik Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Medan, Ranperda RTRW Kota Medan, Perda RTRW Kota Medan serta Tata Tertib dan Risalah Persidangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dan Peraturan Menteri


lainnya. Proses penetapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan terdiri dari Penyampaian Pemandangan Umum Setiap Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW

Tahun 2011-2030,Nota Jawaban Walikota Medan,

Laporan Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW Kota Medan.

IV.3.1 Pemandangan Umum Setiap Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW Tahun 2010-2030 1. Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Menurut

Partai

Demokrat

ada

beberapa

isu

strategis

dalam

penyelenggaraan penataan ruang yakni : a). adanya konflik kepentingan antara sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya ; b). belum berfungsinya secara optimal penataan ruang ; c). penyimpanan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya, penyebabnya adalah inkosistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; d). belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatakan kepentingan sector dan wilayah; e). kurangnya kemampuan menahan diri dari membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.


Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan : a) Bagiamana persiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Medan b) Bagaimana persiapan Peraturan Daerah yang menjadi acuan pemanfaatan ruang bawah tanah dan udara untuk mendukung RDTR c) Komitmen eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha menjadikan Kota Medan sebagai satu diantara tiga kota penting di Indonesia Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa pemandangan, himbauan dan saran atas permasalahan tata ruang yang perlu disikapi dalam menata kembali kota Medan yakni ; Pertama, melakukan inventarisasi terhadap pemilik bangunan yang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik

yang

telah

memilki

izin

maupun

tidak.

Kedua,

menyampaikan

pemeberitahuan kepada pemilik bangunan untuk segera menyelesuaikan dengan rencana tata ruang dengan tenggang waktu sebagaiamana diatut undang-undang. Ketiga, melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur dan drainase pada pusat pelayanan kota. Keempat, menggalakkan gerakan penghijauan kepada masyarakat dan SKPD terkait guna memenuhi RTH. Kelima, melakukan sosialisasi tentang rencana tata ruang wilayah melalui pengumuman atau penyebar luasan melalui pemasangan peta RTRW di kelurahan,kecanatan, dan tempat strategis lainnya. Keenam, mendukung tugas SKPD terkait dengan mempersiapkan segera peraturan- peraturan pendukung pelaksanaan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap aparat pelaksana.


Ketujuh, memberikan penyiapan lahan parkir bagi pembangunan gedung-gedung baru terutama di inti kota.

2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Adapun pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Lambatnya pengajuan Ranperda yang menyebabkan terjadinyanya kekeliruan penataan kota Medan b) Mengapa Ranperda tidak mencantumkan peta penataan parkir di Kota Medan, padahal banyak persoalan pada penempatan lahan parkir c) Mengapa dalam Ranperda ini tidak mencantumkan rencana dan peta subway Kota Medan d) Perlunya ,membentuk konsep pembanguan yang dinamis sehingga tidak semua kawasan dapat dibangun pertokoan. e) Penetapan standart baru untuk pembangunan kawasan pertokoan yang dikarenakan banyak ruko yang tidak memiliki septictank sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan. f) Harus ada ketegasan dari Pemko Medan untuk menertibakan bangunan yang tidak sesuai RTRW g) Adanya pembangunan pusat pelayanan kota di Medan Utara harus mampu memberi dampak pada peningkatan ekonomi di Medan Utara h) Ranperda RTRW belum mencantumkan rencana terhadap kawasan Bandara Polonia

secara maksimal, dan mengapa Bandara Militer


pangkalan TNI AU masih dicantumkan dalam Ranperda RTRW padahal sangat menggangu realisasi RTRW Medan. i) Perusahaan KIM yang masih membuang limbah ke parit harus dihentikan,jika jalur dialog tidak berhasil maka kami mendorong Pemko Medan untuk menutup jalur parit yang berada di Medan Labuhan agar limbahnya tidak mengalir ke Kota Medan. j) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dan RTH yang sudah ada tidak lepas kepada pihak swasta. Maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai bahwa Ranperda RTRW Kota

Medan

yang diajukan

belum komprehensif,

sehingga

diperlukan

pembahasan dan kajian lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan

3. Pemandangan Umum Fraksi PDIP Adapun pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Langkah – langkah apa saja yang akan ditempuh Pemerintah Kota Medan untuk menjalankan konsistensi Perda ini ke depan dan apakah jaminannya bagi masyarakat Medan karena berdasarkan realita banyak terjadi pelanggaran terhadap perda itu sendiri. b) Bagiamana hubungan antara Ranperda RTRW ini dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


karena sesuai hirarkinya Perda harus memenuhi ketentuan peraturan yang diatasnya dan berdasarkan pengalaman selalu bersinggungan. c) Penjelasan mengenai korelasi konsep perdagangan dan jasa dengan ranperda RTRW. d) Penetapan ruang wilayah unntuk pertambangan, permukiman, usaha jasa maupun perkantoran tidak boleh mengganggu fungsi lindung serta pelestarian SDA dan budaya. e) Perda RTRW ini hendaknya mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat, filosofis, estetika, ekonomi dan faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta , kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. f) Adanya kebijakan tata ruang ini hendaknya tidak mengabaikan keberadaan manusia dalam masyarakat, ketahanan lingkungan dan nilai keberlanjutan penataan lingkungan. g) Perencanaan kawasan pariwisata alam kedepan harus lebih terencana seperti : Danau Siombah dan Natural Park. h) Mengenai Ruang Terbuka Hijau,dari hasil pantauan FPDIP sangat tidak memadai seperti : Perumahan Citra Garden, Perumahan Indah Seroja,dll i) Ditetapkannya Medan Utara sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, sosial budaya, kegiatan industri dan pertahanan keamanan hendaknya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Medan Utara


j) Penetapan kawasan Bandara Polonia sebagai CBD hendaknya dilakukan penelitian

yang cermat

dan

seksama

dan dinas TRTB

jangan

mengeluarkan izin sebelum AMDAL dilakukan secara cermat dan benar. k) Pengaturan dan penataan dengan baik lokasi SPBU, Lokasi gudang dan Pool Angkutan Barang maupun Angkutan Umum. l) Perubahan peruntukan satu kawasan di Kota Medan tidak terulang kembali, seperti di Jalan Gagak Hitam (Ringroad) yang telah menjadi kawasan bisnis yang menyebabkan macet . m) Pada Ranperda ini disebutkan bahwa sanksi apabila melanggar hanya sanksi administrasi, fraksi PDIP mengusulkan agar sanksi hukuman pidana juga diberlakukan sesuai hukum pidana yang berlaku. Maka Fraksi PDIP mengharapkan komitmen Walikota dan seluruh jajaran di Pemerintah Kota Medan untuk menjalankan amanat perda RTRW.

4. Pemandangan Umum Fraksi Golkar Adapun pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Tujuan keberadaan Ranperda adalah untuk memberikan kerangka regulasi yang lebih pasti,tetapi

didalam ranperda ini Fraksi Golkar tidak

menemukan adanya pedoman penyusunan Naskah Akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. b) Fraksi Golkar menanyakan bagaimana cara untuk mewujudkan kota Medan sesuai Bab II Pasal 6 a sementara kondisi lalu lintas semrawut.


c) Tidak adanya penetapan kawasan agrobisnis, padahal banyak kecamatan yang berpotensi d) Hal apa yang menyebabkan Kecamatan Medan Deli, Medan Sunggal, Medan Denai tidak termasuk sebagai pusat pelayanan kota. e) Hal apa yang bisa dilakukan agar penempatan menara telekomunikasi BTS menjadi terpadu f) Hal apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah Kota Medan untuk membangun CBD Polonia, g) Sosialisasi kepada masyarakat yang kecamatan nya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya h) Hal apa yang menyebabkan Medan Sunggal tidak ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir dan mengapa ada kecamatan Medan Selatan i) Mengenai penetapan Kawasan Strategis di lima kecamatan yang tertera, apakah sudah sesuai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap Kecamatan Maka kesimpulan dari Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar adalah bahwa ranperda ini perlu penelahaan yang lebih mendalam antara pihak Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. Dan Fraksi Golkar menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan di Kota Medan.

5. Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional


Adapun pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Didalam pembahasan Ranperda RTRW perlu dibuat prinsip dan azas rencana tata ruang wilayah, yakni keterpaduan,keselarasan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,keterbukaan,kebersamaan dan kemitraan,perlindungan kepentingan umum, kepastian

hukum dan

keadilan dan akuntabilitas b) Di dalam Perda ini perlu adanya kajian lingkungan hidup strategis sesuai amanat UU 32 Tahun 2009. c) Sejauhmana keterpaduan dan paduserasi antara Ranperda RTRW Kota Medan dengan Ranperda RTRW Provinsi dan sejauhmana sinergitasnya dengan RPJPD dan RPJMD Kota Medan Fraksi PAN juga meminta keseriusan pemerintah mengenai masalah DBD dan sampah dan juga meminta untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang dan membangun jalan layang baru guna mengatasi kemacetan. Fraksi PAN juga meminta untuk meninjau dan memeriksa keberadaan bangunan-bangunan baru di daerah Belawan, dan mengevaluasi keberadaan papan reklame yang semrawut.

6. Pemandangan Umum Fraksi Partai Damai Sejahtera Adapun pemandangan umum Fraksi PDS terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam menjaga konsistensi perda.


b) Korelasi konsep perdagangan dan jasa dengan Ranperda RTRW c) Agar berbagai kebijakan Pemerintah Kota Medan tidak bergeser dari arahan yuridis yang berlaku secara nasional. d) Penyusunan Ranperda ini belum sepenuhnya melibatkan stakeholder, dan masyarakat. e) Pelibatan unsur masyarakat sangat penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang f) Sudahkah Ranperda ini mengakomodasi aturan terbaru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. g) Ketidakjelasan masalah substansi dan prosedur penyusunan draft Ranperda dan belum merepresentasikan aspirasi masyarakat. h) Pembagian peruntukan kawasan belum jelas i) Penjelasan mengenai garis sempedan sungai j) Kawasn peruntukkan RTH belum tersusun dengan baik dan menambah lokasi yang akan dijadikan RTH k) Rencana pemerintah mengenai penyediaan lapangan olahraga disetiap kecamatan. l) Rencana untuk menyediakan lahan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal dipinggir sungai. m) Mengenai status jalan apak jalan arteri atau jalan kolektor dan garis sempadan bangunan yang masih kosong. n) Perbaikan tulisan pada Kecamatan Medan Selatan dan Tengah o) Penjelasan Lapangan Merdeka yang termasuk Ruang Terbuka Non Hijau


p) Tidak adanya materi teknis sesuai PerMen Nomor 17 Tahun 2009 q) Perkembangan Konsep MEBIDANG dan tindak lanjutnya r) Pengaturan dan penertiban papan reklame. Maka kesimpulan dari Pemandangan Umum Fraksi PDS adalah agar pembahasan Ranperda ini tidak terburu-buru dan Pansus yang akan dibentuk nantinya agar melakukan uji publik terhadap Ranperda RTRW ini untuk melibatkan partisipasi masyarakat.

7. Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Adapun pemandangan umum Fraksi PPP terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a) Rencana Ruang Perdagangan, Industri dan Permukiman Penjelasan lebih rinci mengenai penataan dan penetapan wilayah untuk Ruang Perdagangan, Industri dan Permukiman dan upaya antisipasi dari Pemko terkait masalah sosial yang akan muncul dari rencana tersebut seperi kriminalitas dan kebakaran. b) Ruang Terbuka Hijau Strategi yang akan dilakukan untuk merealisasikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau seluas 30,58% mengingat adanya keterbatasan lahan di Kota Medan. c) Sistem Jaringan Transportasi Langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk merealisasikan rencana pembangunan jaringan transportasi di Kota Medan.


d) Sistem Jaringan Energi Langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk mencari jalan keluar pemenuhan kebutuhan terhadap energi e) Sistem Jaringan Telekomunikasi Penjelasan detail mengenai rencana pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Medan terkait banyaknya pembangunan menara BTS yang semrawut. f) Sistem Infrastruktur Perkotaan Langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk menangani pengolahan limbah, persampahan, dan drainase Maka kesimpulan dari Pemandangan Umum Fraksi PPP adalah agar Pansus nantinya melakukan kajian dan analisis secara komprehensif sehingga berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan kebijakan Ranperda akan terakomodir secara keseluruhan.

8. Pemandangan Umum Fraksi Medan Bersatu ( Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh ) Adapun pemandangan umum Fraksi Medan Bersatu terhadap Ranperda RTRW ini adalah : a)

Penjelasan mengenai pelayanan publik termasuk penataan ruang yang mengutamakan kualitas dan kebutuhan masyarakat


b) Penjelasan mengenai Perda RTRW yang menjadi dasar hukum Penataan Wilayah yang disesuaikan dengan jasa dan perdagangan. c)

Pertimbangan faktor ekonomi, sosiologis, estetika, dan faktor lain seprti pelanggaran yang dilakukan

d) Penjelasan mengenai perda RTRW menjadi payung hukum bagi tata ruang kota e)

Penyelarasan Ranperda dengan Undang- undang Lingkungan Hidup

f)

Memperhatikan kawasan Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan yang berlaku

g) Penetapan wilayah prioritas dalam kawasan strategis h) Pengintegrasian perda RTRW dengan Rencana Pembangunan Daerah, pemanfaatan lahan baru atas tanah yang harus sesuai dengan RTRW i)

Memuat visi, misi, arah pembangunan dalam Perda RTRW

j)

Penyesuaian strategi pembanguan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dengan Perda yang akan ditetapkan nanti.

k) Penetapan RTRW ini dapat menampung aspirasi masyarakat

IV.3.2 Nota Jawaban Walikota Medan atas Pemandangan Umum DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW Tahun 20102030 Nota Jawaban Walikota diawali dengan menjawab Pemandangan Umum Fraksi Demokrat yaitu sebagai tindak lanjut implementasi pelaksanaan RTRW nantinya Pemerintah Kota telah mempersiapkan Rencana Detail Tata Ruang untuk


21 (dua puluh satu) kecamatan yang saat ini sedang dalam tahap sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya Walikota menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PKS mengenai lambatnya pengajuan Ranperda RTRW, bahwa Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2006 telah menyusun rancangan RTRW yang baru, namum sebelum Rencana Tata Ruang tersebut memperoleh persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, terbit Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan Undang-Undang yang baru. Selanjutnya, dalam perjalanannya, pada tahun 2009 terbit kembali peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Hal ini menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang telah tersusun, kembali dievaluasi untuk disesuaiakan dengan ketentuan substansi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri yang berlaku . sampai pada akhirnya terbit persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2010, sehingga dapat disampaikan kepada DPRD. Oleh karena itu, keterlambatan penetapan RTRW yang baru, poada dasarnya lebih disebabkan pada perubahan-perubahan yang diberlakukan secara rasional. Selanjutnya

atas

Pemandangan

Umum

Fraksi

PDIP,

Walikota

menyampaikan jawaban bahwa proses persetujuan Ranperda telah melalui proses konsultasi publik dan telah dipaduserasikan dengan RTRW Provinsi serta memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara. Dan pada Ranperda ini secara khusus diatur penyediaan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan


toko modern yang digambarkan dalam peta rencana kawasan budidaya. Selanjutnya atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Walikota menyampaikan jawaban bahwa dalam rangka mengendalikan keberadaan BTS yang ada pada saat ini, Pemerintah Kota merencanakan akan melakukan penataan melalui pemanfaatan Tower bersama. Penempatan BTS secara terpadu, dilakukakan di seluruh wilayah Kota Medan sesuai dengan kajian yang lebih detail dalam penerapannya. Selanjutnya atas Pemandangan Umum Fraksi PAN, Walikota menyampaikan jawaban bahwa proses penyusunan Rencana Tata Ruang, juga telah memperhatiakn hasil KLHS sekaligus juga telah dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup perihal substansi kajian. Dan Rancangan RTRW juga telah diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Jangka Menengah. Selanjutnya atas Pemandangan Umum Fraksi PDS, Walikota menyampaikan jawaban bahwa Ranperda RTRW Kota Medan juga berisikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang menjadi arahan pembangunan kota dalam aspek spasial atau keruangan. Secara substansi,hal tersebut identik dengan makna visi dan misi dari aspek tata ruang. Selanjutnya atas Pemandangan Umum Fraksi PPP, Walikota menyampaikan jawaban bahwa guna mewujudkan penyediaan RTH yang ditetapkan bahwa strategi pokok yangg ditempuh adalah dengan menjaga konsistensi peruntukan lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH,disamping melakukan pembebasan lahan secara berkelanjutan yang difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Dan Pemko berencana mengatasi limbah adalah pengoptimalan pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah dengan pengembangan jaringan instalasi air limbah melalui program MSMHP ( Medan


Sanitation Metropolitan and Health Project ). Selanjutnya atas Pemandangan Umum Fraksi Medan Bersatu, Walikota menyampaikan jawaban bahwa berlakunya Perda RTRW Kota Medan Tahun 2010-2030 nantinya akan menjadi payung hukum dalam melakukan pemanfaatan lahan perkotaan, termasuk didalamnya kegiatan perdagangan dan jasa.

IV.3. 3 Pendapat Setiap Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW Tahun 2010-2030 1. Pendapat Fraksi Partai Demokrat Menurut Partai Demokrat penetapan suatu Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah harus didasarkan kepada RPJMD serta Visi, Misi Daerah dan harus dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang juga menampung kondisi khusus daerah. Dan Peraturan Daerah tersebut dapat berupa materi menjawab permasalahan-permasalahan kongkrit dan akurat yang sedang terjadi di daerah dan dapat berupa penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan yakni : a) Kunci keberhasilan RTRW adalah pada pengendalian pemnfaatan ruang meliputi peraturan zonase, perizinan , insentif dan disisentif yang harus dilaksanakan secara baik. b) Disusunnya PERDA RTRW Kota Medan 2010-2030 sesuai dengan amanah Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 dan dapat menjadi barometer dalam membangun Kota Medan kedepan lebih baik.


c) Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW harus segera diikuti dengan Rencana Detail Tata Ruang yang didukung sejumlah peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dan udara. d) Perlu dibangun komitmen dari semua pemangku kepentingan dan eksekutif, legislatif maupun peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan di lapangan. e) Pemerintah Kota Medan harus bersikap tegas dan konsisten terhadap ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Dan ketentuan ini harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah kota medan. f) Pemerintah Kota Medan diharapakan untuk tegas memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan daerah yang berlaku terhadap mereka pemilik bangunan yang tidak mengindahkan ketentuan penataan ruang. g) Pemerintah Kota Medan perlu segera meningkatkan upaya gerakan penghijauan dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat dan melakukan pengawasan insentif terhadap lokasi yang merupakan daerah terbuka hijau untuk tetap terpelihara dan dipertahankan. h) Fraksi Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Panitia Khusus agar saudara Walikota berupaya agar batas wilayah Kota Medan yang terdapat di wilayah bagian timur Kota Medan atau daerah kecil yang masuk


wilayah Deli Serdang

menjadi

wilayah

Kota

Medan

dengan

memanfaatkan batas sungai sebab daerah tersebut selama ini menjadi beban sosial dan beban ekonomi Pemerintah Kota Medan. Adapun kesimpulan Fraksi Partai Demokrat

setelah penyampaian

pemandangan umum oleh setiap fraksi ,jawaban eksekutif dan laporan Panitia Khusus RTRW adalah a). bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak atasan maupun pihak yang lebih tinggi; b). bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi dasar dan pedoman didalam mengemban tugas-tugas

dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan di Kota Medan untuk mencapai keberhasilan tujuan pembangunan Kota Medan. Maka dari itu Fraksi Partai Demokrat sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut

dan mengusulkan untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

2.Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Menurut Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hasil Pembahasan RTRW

belum mendalam, mungkin karena dalam prosesnya akademisi atau

pemangku kepentingan lain tidak diminta tanggapan terkait dengan Ranperda RTRW Kota Medan. Berkenaan dengan Ranperda RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengemukakan beberapa pendapat yaitu :


a) Pembahasan dan pengesahan Ranperda dilaksanakan pada tahun 2011 dan masa berlangsungnya adalah 20 tahun maka Fraksi Partai Keadailan Sejahtera mengusulkan perubahan penulisan Ranperda menjadi tahun 2011-2031 b) Keberadaan CBD Polonia yang berdekatan dengan kawasan Bandara Militer adalah bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan Bandara Militer Polonia telah ditetapkan sebagai kawasan strategis sehingga harus bersih dari pembangunan dan pemukiman. Selain itu kawasan tersebut masih digunakan sebagai lokasi pendaratan pesawat keprresidenan RI. Maka dari itu perlu mendapat perhatian atas kontradiksi ini ditinjau dari peraturan perundangan. c) Sampai Ranperda ini akan disahkan,Kota Medan masih belum bisa melepaskan diri dari masalah banjir maka dari itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti proyek MUDP/MUPP untuk menyelamatkan Kota Medan. d) Solusi atas permasalahan transportasi dalam ranperda ini masih sangat minim yaitu hanya dua jenis terdiri dari pengembangan ruas jalan dan bus rapid transit. Dan menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pengembangan ruas jalan dalam

kota tidak menjawab solusi atas pertumbuhan

kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin besar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menyayangkan tidak adanya rencana pembangunan jalur


subway atau jalur kereta api bawah tanah. Maka dari itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi atas Ranperda ini. e) Penetapan Kawasan Mangrove di Medan Belawan. Saat ini sebahagian kawasan yang dimaksud dalam RTRW telah berubah fungsi menjadi tambak ikan/udang dan depo container,sehingga saat ini masyarakat sering mengalami banjir Rob. f) Pemerintah Kota Medan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang agar tidak terjadi pertentangan dalam penetapan RTRW Provinsi, Ranperpres, Mebidangro dan peruntukan tanah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun kesimpulan pendapat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Ranperda RTRW adalah menerima dengan catatan hal-hal yang tertera diatas merupakan butir-butir yang tidak dapat dipisahkan dari partai ini.

3.Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Menurut Fraksi PDI Perjuangan, dengan disetujuinya Ranperda RTRW ini maka Walikota dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Medan untuk tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi,efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 dan diharapkan tidak terulang kembali perubahan peruntukan untuk satu kawasan di kota Medan.


Pendapat Fraksi PDI Perjuangan atas Ranperda RTRW ini adalah menyetujui Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 20112030 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2011.

4.Pendapat Fraksi Partai Golkar Menurut Fraksi Partai Golkar, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan menghasilkan suatu wujud keterpaduan pembangunan antar sector, daerah dan masyarakat, yang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha maka produk rencana tata ruang wilayah harus dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah. Fraksi Partai Golkar mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan Ranperda RTRW yaitu : a) Di bagian utara Kota Medan yang menjadi kawasan dengan kepadatan tinggi,maka untuk menjaga ekosistem harus dipertahankan keberadaan seperti hutan mangrove dan jalur resapan air. b) Pemerintah Kota Medan dalam rangka pengendalian banjir di Kota Medan sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi untuk segera membuat waduk di daerah Selatan sehingga dapat menampung air dan menjadi sumber air dan lokasi wisata. c) Pemerintah Kota Medan hendaknya melakukan koordinasi seperti dengan Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk daerah pinggiran yang sulit


digunakan sebagi peruntukan wilayah karena selalu bertolak belakang dengan peruntukan daerah tetangga. d) Pemerintah Kota Medan hendaknya mengembangkan lokasi-lokasi yang akan digunkan sebagi daerah objek wisata di tiap kecamatan yang potensial yang pada akhirmya akan menambah Pendapatan Asli Daerah. e) Pemerintah Kota Medan mulai melakukan penataan kembali daerah pinggiran sungai,terutama sungai yang membelah kota Medan. f) Asset Pemerintah Kota Medan terutama Public Service dan daerah resapan agar tetap dipertahankan jangan sampai dikuasai oleh pihak ketiga yang biasanya akan merubah fungsi awalnya. g) Pemerintah kota Medan untuk terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap daerah agar teteap sesuai peruntukkannya. h) Secara khusus Fraksi Partai Golkar menginginkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan Kota Medan. Kesimpulan Pendapat Fraksi Partai Golkar atas ranperda RTRW adalah Menyetujui Rancangan Peraturan

Daerah tersebut untuk dijadikan Peraturan

Daerah.

5.Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional Menurut Fraksi Partai Amanat Nasional dengan tata ruang kota yang baik, semua stakeholders akan hidup didalam suatu kondisi yang efesien dan efektif. Adapun beberapa pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional yaitu:


a) beberapa tahun belakangan ini kota Medan nyaris tanpa perencanaan yang matang dan tanpa pengawasan yang maksimal. Dan peruntukan tata ruang Kota Medan sangat tidak konsisten dari segi perencanaan dan pelaksanaan karena mengikuti keinginan dari pengusaha dan pengembang maka dari itu legal formal penataan ruang dalam Ranperda ini sangat penting agar dapat tertata sesuai Visi Kota Medan. b) Fraksi Partai PAN meminta kepada walikota agar menerapkan prinsip transparansi,

efesiensi,

efektifitas

dan

akuntabilitas

dalam

penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan kedepan berdasarkan Perda RTRW. c) Dan Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengambil kebijakan penataan ruang sesuai kondisi eksisting berdasarkan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 selanjutnya pembangunan, kegiatan ekonomi, pemanfaatan ruang harus mengacu pada Perda RTRW 2011-2030 d) Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk segera membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan dan segera membuat Action Plan secara bertahap. e) Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap penanganan limbah pada masing-masing industri serta penyusunan regulasi tentang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.


f) Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Medan agar rencana tata ruang wilayah tidak menunjukkan watak yang ekspoloitatif dan cenderung mengabaikan kesejahteraan rakyat. RTRW Kota Medan jangan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja sehingga menempatkan pemodal pada posisi dan peran yang terlalu strategis hanya karena ingin menambah PAD. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan diminta agar tidak mengorbankan kepentingan ekologis dan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. g) Karena adanya Perda yang melarang penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta dll,maka Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk menyediakan fasilitas umum berupa tempat pertemuan dengan kapasitas tampung minimum 1000 orang disetiap kecamatan,dan disatukan dengan taman dan ruang bermain anak-anak. Dan Fraksi PAN juga menyampaikan beberapa hal yakni tentang pembangunan oleh CBD yang banyak menimbulkan masalah seperti penunggakan pajak sebesar 23,6 Miliar dan status tanah yang tidak jelas. Fraksi PAN juga meminta kepada Pemerintah Kota

Medan untuk segera menyelesaikan

pembangunan jalan layang, meninjau dan memeriksa keadaan bangunan apabila tidak memiliki izin dan melanggar estetika, mengevaluasi daan bertindak tegas terhadap

keberadaan

keberadaannya,izinnya

papan maupun

reklame

yang

tungggakannya.

melanggar

aturan,

baik

Selanjutnya

Fraksi

PAN

menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata


Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

6.Pendapat Fraksi Partai Damai Sejahtera Fraksi Partai Damai Sejahtera menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dengan Ranperda RTRW yakni : a) Setelah pengesahan Ranperda RTRW,hendaknya Pemerintah Kota Medan menyampaiakan Ranperda RDTR sebagai tindak lanjut dari RTRW ini. b) Semua pihak harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan baik masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota Medan c) Segera mengamankan dan menyelamatkan hutan mangrove di kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan dan Medan Deli agar tidak beralih fungsi d) Pemerintah Kota Medan agar menetapkan model arsitektur bangunan per kawasan sebagai identitas kota dan disosialisasikan ke masyarakat. e) Perencanaan Pembangunan Kota Medan hendaknya tidak terkonsentrasi pada perencanaan fisik saja tetapi juga perencanaan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat. f) Pemberdayaan dan peningkatan sinergitas fungsi aparatur pemerintah kota di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya ketentuan Perda RTRW ini g) Berdamailah dengan lingkungan agar bisa hidup nyaman, aman, tertib dan bebas konflik pemanfaatan ruang dan bencana.


Maka Fraksi Partai Damai Sejahtera menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 20112030 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

7.Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan Ranperda RTRW yakni : a) Drainase dan Penanganan Banjir ; penyebab utama banjir di Kota Medan adalah tidak terkoneksinya saluran drainase dengan baik maka FPPP memninta aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Ranperda ini setelah disahkan menjadi Perda harus ditegakkan secara konsisten b) Perbatasan Wilayah ; sebagian besar daerah otonomi Kab. Deli Serdang berada di tengah-tengah wilayah Kota Medan, semrawutnya batas wilayah ini membawa masalah baik secara sosial ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. FPPP menyarankan dalam menyikapi persoalan wilayah geografis dan batas wilayah Kabupaten Deli Serdang harus ada kajian bersama dan pembicaraan intensif antara Pemko Medan dan Deli Serdang. c) Ruang Terbuka Hijau ; menurut FPPP terkait dengan Ruang Terbuka Hijau,Pemerintah Kota Medan sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap bangunan yang melanggar RTH lokasi private dan harus konsisten menetpakan target yang dapat direalisasikan untuk penyediaan RTH dengan menyediakan dana pada setiap tahun anggaran.


Maka Fraksi Partai Patriot Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan dan sesegara mungkin mengajukan Ranperda RDTR untu dibahas dan ditetapkan.

8.Pendapat Fraksi Medan Bersatu ( Partai Perjuangan Indonesia Baru,Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh ) Fraksi Medan Bersatu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Ranperda RTRW yakni : a) Harus dilaksanakan gerakan penghijauan agar dapat terpenuhi RTH; b) Harus membuat skala prioritas pada pembangunan sistem angkutan massa (SAUM) yang menggunakan bus dan perekeretaapian termasuk busway; c) Menyelesaikan masalah Kawasan Industri Medan yang masih membuang limbah perusahaan ke parit; d) Penyediaan lahan sebesar 30 % untuk RTH harus benar-benar direalisasikan; e) Kawasan Danau Si Ombak, Theme Park dan Natural Park yang ditetapkan sebagai kawasan Pariwisata alam jangan hanya tercantum dalam RTRW saja tapi harus ada realisasinya; f) Penempatan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) harus ditata dengan baik;


g) Rencana Pemko dalam masalah air limbah melalui Medan Sanitation Metropolitan and Health project (MSMHP) on site harus segera terealisasi h) Melakukan kajian akademik tentan lokasi peternakan kaki empat . Maka dari itu Fraksi Medan Bersatu yang terdiri dari Partai Perjuangan Indonesia Baru,Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2030 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.


BAB V ANALISIS DATA Dalam bab ini, seluruh data yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan dianalisis sesuai dengan kelompok masalah yang dikaji peneliti dari indikator-indikator yang digunakan. Data tersebut adalah data-data yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Dinas Tata Ruang Kota Medan, dan DPRD Kota Medan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil analisis data inilah nantinya akan diperoleh kesimpulan mengenai Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. V.1 Pemahaman Informan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka wajib dilaksanakan dan dijadikan pedoman bagi daerah untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dari hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan data mengenai pemahaman para agen perumus kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan

merupakan

peraturan yang nantinya akan menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Kota Medan didalam menata ruang dan wilayah Kota Medan dengan baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Staf Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.


Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini adalah merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (4) huruf c Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. (Wawancara Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Medan, April 2012) Peneliti juga menanyakan tentang latar belakang dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan kepada Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Medan, beliau mengatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini adalah suatu bentuk amanah dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana tata ruang Kota harus berpedoman pada Undang-undang tersebut,dengan harapan Peraturan Daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan tata ruang kota Medan. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang anggota Panitia Khusus DPRD Kota Medan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Medan.


Dari hasil penelitian tentang pemahaman informan akan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat bahwa sebenarnya secara garis besar informan sudah memahami pentingnya Peraturan Daerah tentang RTRW tersebut . Informan pada tahap perumusan maupun penetapan terlihat memahami garis-garis besar dari isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Peneliti juga menyimpulkan bahwa masih perlu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang ketentuan dan isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 karena peneliti menganalisis bahwa pemahaman akan keseluruhan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Peraturan Daerah yang akan ditetapkan nantinya

adalah merupakan tanggung jawab seluruh pihak baik

eksekutif maupun legislatif.

V.2

Prakarsa Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan dimana harus dikembangkan berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan publik. Masalah yang telah disusun di dalam agenda sebuah kebijakan didefinisikan dan kemudian dicari solusinya, dan selanjutnya solusi maupun alternative tersebut akan diadopsi


sebagai sebuah kebijakan. Pembentukan Peraturan Daerah bisa diprakarsai oleh Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan data mengenai Pemrakarsa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang BAPPEDA Kota Medan mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan merupakan peraturan daerah yang diprakarsai oleh Kepala Daerah yaitu Walikota Medan. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan adalah suatu peraturan daerah yang dibentuk dari usulan Walikota Medan yang dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Medan dan BKPRD bersekretariat di BAPPEDA Kota Medan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Hal ini diungkapkan kembali oleh informan lainnya yaitu Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Medan dimana beliau mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan merupakan Perda yang berasal dari eksekutif maka dari itu proses pembuatan Ranperda harus sesuai dengan alur Prakarsa Kepala Daerah. (Wawancara Kepala Bagian Risalah dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Medan, Mei 2012)


Pernyataan-pernyataan informan yakni Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang,Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup,Staf Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Risalah dan Perundangundangan tersebut menggambarkan tentang adanya kesesuaian Tugas dan Wewenang Walikota Medan sebagai Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang kepala daerah yakni mengajukan rancangan Perda, hal ini terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari hasil penelitian tentang Prakarsa akan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat bahwa sebenarnya Perda RTRW tersebut diusulkan oleh eksekutif yaitu Walikota Medan. Maka dari itu sudah sepatutnya lah Pemerintah Kota Medan juga turut memperhatikan proses perumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan agar berjalan dengan lancar. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yakni dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 merupakan Prakarsa dari Kepala Daerah dimana Kepala Daerah mengetahui tanggung-jawab yang beliau miliki dalam pengelolaan dan penataan ruang wilayah Kota Medan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dan untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi Penataan ruang di daerah maka dibentuklah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD) yang bersifat adhoc yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


V.3 Analisis Proses Perumusan ( Formulasi ) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Analisis kebijakan yang akan saya lakukan adalah Analisis Proses. Dimana analisis proses adalah analisis yang

tidak begitu berfokus pada isi

kebijakan, namun lebih berfokus pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik yang terjadi dalam pembuatan kebijakan bisa dilihat dengan dua arah yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis negara tempat sebuah kebijakan dibentuk. Masalah yang telah disusun dalam agenda kebijakan didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Formulasi kebijakan publik adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif

- alternatif untuk memecahkan masalah atau

perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah dan siapa saja kah yang berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan. Para pembuat kebijakan harus lebih bijaksana dan berhati-hati dalam melakukan formulasi kebijakan. Hal ini dikarenakan tahap formulasi tersebut akan sangat menentukan apakah suatu kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak di masa yang akan datang. Proses Perumusan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini dapat dilihat dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yang dilihat melalui variabel-variabel dibawah ini:


1.Standar Kebijakan dan Sasaran Kejelasan standar dan sasaran kebijakan publik memberikan kejelasan bagi agen pelaksana dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Untuk itu, perlu pemahaman yang baik tentang maksud umum atas ukuran dan tujuan kebijakan oleh para implementor kebijakan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang menimbulkan kegagalan (frustated). Dalam hal ini kinerja kebijakan publik dapat dinilai dari tingkat ketercapaian standar dan sasarannya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan standar dan sasaran dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rinciannya Seperti dengan apa yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn seyogiayanya setiap kebijakan atau peraturan pastinya memiliki pedoman pelaksanaan, demikian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana pedoman pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang


Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rinciannya. Dari hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki interpretasi yang sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dibuktikan dengan merumuskan suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Bab VI pasal 20 tersebut sudah dipaparkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi Pedoman untuk penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan didalam Peraturan. Dan pada Pasal 28 juga dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota. Hal yang sama juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Bab II pasal 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dimana RTRWN menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kota Medan ini bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan Menurut peneliti, Peraturan Daerah Kota Medan tersebut bila dianalisis sudah memiliki standar dan sasaran kebijakan seperti yang terdapat pada Undang-


Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Hal ini dianalisis berdasarkan pernyataan informan, pada saat wawancara. Peneliti menganalisis bahwa adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan sudah sesuai dengan standar dan sasaran yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2.Sumber Daya Dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber dana maupun sumber daya lainnya sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diisyaratkan dalam peraturan kebijakan akan memberi dampak positif bagi proses implementasi dan tercapainya tujuan kebijakan. Hal ini diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan publik. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Peneliti menyimpulkan ada beberapa sumber daya yang cukup berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Medan yaitu, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang bertujuan untuk memperhatikan apa sebenarnya masalah kota dan selanjutnya mengembangkan tujuan dan sasaran dari adanya penataan ruang dan wilayah di daerah, Bagian Hukum yang akan mengeksaminasi Ranperda RTRW tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Konsultan yang dinilai belum maksimal kinerjanya, Utusan-utusan


yang dikirim oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang berkapasitas dan kurang serius dan Sumber data yang agak sulit diakses. Dari hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa pemberian data untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan seharusnya dilakukan dengan semaksimal mungkin,banyak data yang diberikan oleh dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan seperti data-data mengenai Izin Mendirikan Bangunan, Jalan Lingkar, izin-izin yang sudah diterbitkan lainnya seperti izin yang terkait dengan IMB yang telah dikeluarkan. Data yang telah diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan akan sangat berguna bagi BAPPEDA dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan juga telah menyusun Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2030, dimana Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Menurut peneliti kesiapan sumber daya yang dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan masih sangat kurang. Tetapi menurut peneliti adanya pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), menurut Peneliti telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 12 (dua belas) tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rinciannya dinyatakan bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dimana


badan yang dibentuk ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Bagian Hukum didalam proses pengeksaminasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah melakukan tugas mereka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi bagian Hukum. Kesesuaian antara proses eksaminasi Ranperda RTRW dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan yang terdapat dalam Bab III Pasal 79 ayat 2 (dua) yang

berbunyi

Bagian

Hukum

Sub

Bagian

Perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan eksaminasi atas rancangan produk hukum daerah. Bukan hanya sumber daya manusia, sumber data juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya perumusan sebuah kebijakan publik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, terbukti bahwa masih ada beberapa Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih belum terbuka dalam pemberian data guna memenuhi keperluan data yang diperlukan oleh BAPPEDA, dan juga masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih tidak serius dalam perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah ini, padahal keseriusan dari setiap SKPD akan sangat membantu didalam menghasilkan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang bagus yang bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Kenyataannya Peraturan Daerah yang akan disusun akan sangat berhubungan dengan tugas-tugas yang akan


dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Dan juga peneliti menemukan masih adanya Satuan Keja Perangkat Daerah yang mengirimkan utusan yang kurang berkapasitas ke dalam pertemuan-pertemuan

yang

diselanggarakan. Hal ini tentu saja akan sangat memperlambat pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang sedang dilakukan.

3.Komunikasi dan Penguatan Aktivitas Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa komunikasi yang baik pada setiap implementor dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap hasil pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Para implementor kebijakan harus memperoleh informasi melalui pengkomunikasian secara konsisten dan seragam. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman bagi para implementor tentang tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan komunikasi yang telah dilakukan antara Bappeda, Bagian Hukum dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan belum maksimal.

Menurut peneliti hendaknya setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah memberikan perhatiannya terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RTRW tersebut, dan tidak membawa keegoisan pribadi kedalam pembahasan Ranperda RTRW tersebut, supaya Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan tata ruang kota Medan dan sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Medan.


Selain komunikasi antara

para

agen implementor, peneliti juga

berpendapat bahwa komunikasi terhadap target group atau kelompok sasaran juga sangat penting, dimana apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini harus dikomunikasikan kepada kelompok yang menjadi sasaran Perda RTRW. Dalam hal ini, yang menjadi kelompok sasaran atas Peraturan Daerah ini nantinya adalah masyarakat Kota Medan yang berhak mendapatkan pelayanan publik sesuai ketentuan yang terdapat di dalam kebijakan. Peneliti juga berpendapat adanya komunikasi kepada masyarakat juga sangat penting, supaya masyarakat mengerti mengenai Hak,Kewajiban dan Peran Masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Bab VIII pasal 60 sampai pasal 66 tentang Penataan Ruang Pemerintah Kota Medan telah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan kepada masyarakat yakni tentang tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan Perda tersebut. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Medan mengatakan bahwa Bappeda telah mensosialisasikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang dimulai sejak akhir Desember 2012, dimana sosialisasinya Bappeda mengundang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai pemberi rekomendasi dan pembicara serta mengundang akademisi untuk mengkaji strategi penataan ruang dan juga mengundang perwakilan SKPD dan juga masyarakat Kota Medan dan Bappeda juga menjelaskan tentang pentingnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Selanjutnya Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang Bappeda Kota Medan menambahkan bahwa


Bappeda juga turut mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Medan. Dalam hal ini Peneliti berpandangan bahwa sosialisasi adalah salah satu cara yang tepat untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban dan peran mereka dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Medan.

4.Karakteristik agen pelaksana Karakteristik Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua hal tersebut akan mempengaruhi proses perumusan suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa selain kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kesiapan sumber daya dan komunikasi yang baik antara para agen pelaksana kebijakan, karakteristik agen pelaksana juga menjadi hal yang sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan didalam proses pengeksaminasian suatu produk hukum daerah terkadang sering ada masalah keadaan struktur birokrasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut, peneliti berpendapat bahwa adanya permasalahan dalam proses eksaminasi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan keadaan struktur birokrasi, sangatlah tidak sesuai dengan amanah Bab II pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai asas-asas dalam Penataan Ruang yang terdiri dari asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, keseimbangan,

keberlanjutan,

keberdayagunaan

dan

keberhasilgunaan,


keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan sosial dan akuntabilitas.

5.Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi perumusan kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung perumusan kebijakan. Sama halnya dengan keberhasilan atau kegagalan implementasi perumusan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Medan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik Kota Medan Sesuai dengan hasil wawancara, peneliti menganalisis bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat kota Medan cukup berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, pengaruh tersebut tidak menggangu melainkan memudahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Medan dalam proses perumusan kebijakan Rencana Tata Ruang yang bagus. Sama halnya dengan adanya respon elit politi yang positif dan cukup terbuka didalam mendukung proses perumusan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Medan. Dari hasil penelitian diatas ditemukan bahwa pengaruh eksternal, kondisi sosial, ekonomi dan politik di dalam Kota Medan tidak memberi dampak buruk


kepada agen perumus kebijakan rencana tata ruang tersebut. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masih cenderung normal sehingga perumusan Peraturan Daerah ini masih berjalan secara kondusif. Kondusif dalam hal ini dimaksudkan kondisi sosial, ekonomi dan politik di kota Medan tidak mengganggu proses perumusan dan penganalisaan yang dilakukan oleh Bappeda maupun Panitia Khusus DPRD Kota Medan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

6.Disposisi implementor Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan publik dalam merespon kebijakan publik baik penerimaan maupun penolakan juga dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan (befiltered) yang dilakukan oleh agen pelaksana kebijakan sesuai dengan persepsinya masingmasing dan selanjutnya diimplementasikan. Disposisi Implementor dapat dilihat dari tiga hal, yakni: (a). respon terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ; (b). Kognisi agen pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan (c). Preferensi nilai yang dimiliki oleh agen perumus Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa sikap agen-agen perumus Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dalam merespon kebijakan rencana tata ruang wilayah tersebut cenderung bersikap terbuka, mereka


menerima secara baik dan menjadikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menjadi acuan atau guideline dalam menghasilkan kebijakan tata ruang yang berdaya guna. Dari hasil analisis dengan 10 orang informan yakni terlihat bahwa sebagian besar mengetahui tugas dan fungsinya. Hal ini, dilihat dari kehadiran dan keikutsertaan para agen pelaksana dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Medan, walaupun masih ada beberapa SKPD yang tidak mengadiri pertemuan yang diadakan Bappeda Kota Medan. Peneliti juga berpendapat bahwa Kognisi dan preferensi agen pelaksana menurut analisis peneliti atas wawancara-wawancara di lapangan terlihat baik dimana sebagian besar informan kunci dan informan utama sudah mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Meski menurut peneliti masih perlu dilakukan peningkatan komitmen dan keseriusan setiap perumus kebijakan didalam pelaksanaan perumusan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, setiap agen pelaksana kebijakan publik harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama secara keseluruhan akan kebijakan yang akan dirumuskan.

V.4 Analisis Proses Penetapan ( Adopsi ) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Analisis proses penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat dari pemikiran Anderson mengenai kriteria


yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yang dilihat melalui variabel-variabel dibawah ini:

1. Nilai ( Values ) Nilai menjadi kriteria yang memiliki peranan besar pada saat pengambilan keputusan dilakukan oleh individu karena bersifat sangat pribadi. Nilai berkaitan dengan kesadaran dalam membuat pilihan yang muncul pada saat individu terlibat dalam pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki preferensi nilai yang muncul baik secara sadar maupun tidak mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa didalam proses penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, terdiri dari Pemandangan Umum setiap Fraksi yang ada di DPRD Kota Medan dimana terdapat 8 ( delapan ) fraksi menyampaikan pertanyaan, pernyataan maupun himbauan yang dilanjutkan dengan Nota Jawaban Walikota,

dimana

Walikota

menyampaikan

penjelasan-penjelasan

atas

pertanyaan, pernyataan maupun himbauan yang telah disampaikan oleh setiap fraksi.

Selanjutnya

Panitia

Khusus RTRW yang

telah

dibentuk

akan

menyampaikan hasil pembahasan mereka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Dan diakhiri dengan Pendapat akhir setiap fraksi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anderson bahwa nilai sangat berkaitan dengan kesadaran dalam membuat pilihan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka peneliti berpendapat bahwa didalam


proses penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, anggota Fraksi maupun Panitia Khusus (Pansus) pasti memiliki nilai-nilai didalam diri mereka sehingga mereka memutuskan apakah akan menerima kebijakan tersebut atau menolak, dengan catatan tetap tidak melupakan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kepentingan publik. Dari hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa nilai akan sangat berpengaruh didalam penetapan sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan didalam penetapan kebijakan, pasti mempertimbangkan kepentingan ekonomi, reputasi maupun ideologi yang dianut. Menurut peneliti adanya persamaan pemandangan umum dari setiap fraksi membuktikan adanya kepentingan yang sama yang hendak dicapai dari setiap fraksi tersebut.

2. Afiliasi Partai Politik ( Political Party Affiliation ) Kesetiaan pada partai merupakan kriteria yang signifikan meskipun sulit memisahkan dari pertimbangan lain seperti pengaruh pemimpin atau komitmen ideologis. Kriteria ini kadang berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang memuat isu kebijakan yang diusung partai. Namun dalam beberapa isu kebijakan, seringkali membuat perbedaan dukungan antar partai tidak tampak. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa Proses penetapan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tidak ada keterkaitannya dengan kesetiaan pada partai politik karena hal yang paling utama yang harus diprioritaskan adalah kepentingan publik. Dan kesetiaan pada partai politik bukanlah suatu kriteria yang harus dilakukan didalam penetapan sebuah kebijakan.


Tetapi Peneliti berpandangan lain, menurut peneliti kesetiaan pada partai politik akan mempengaruhi seseorang didalam penetapan sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan nilai politik atau kesetiaan pada partai politik merupakan perwujudan dari program partai politik tersebut. Jadi didalam menganalisis atau menilai berbagai pilihan dalam kebijakan akan selalu berorientasi pada apa yang telah ditetapkan oleh partai politik sebagai tujuan dari keberadaan partai politiknya. Dan menurut saya juga anggota Dewan tersebut juga akan memberikan suara pada pilihan kebijakan baik secara politis ataupun ekonomis dimana suara tersebut akan menguntungkan partai politiknya. Peneliti juga berpendapat bahwa didalam suatu penetapan kebijakan publik tidak akan terlepas dari pada program politik partainya. Maksudnya adalah suatu kebijakan tidak akan disetujui maupun didukung apabila tidak dapat memberikan manfaat pada partai politiknya. Dan pada akhirnya suatu kebijakan itu adalah merupakan suatu bentuk perwujudan dari program partai politik dari mana mereka berasal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut jelaslah bahwa didalam penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tersebut, lebih mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat daripada kepentingan untuk mewujudkan tercapainya program partai politik mereka sendiri walaupun peneliti tetap berpendapat bahwa kesetiaan pada partai politik akan sangat berpengaruh.


3. Kepentingan konstituen Dukungan suara dari konstituen dalam pemilihan umum sangat penting bagi partai. Konsekuensinya adalah keharusan dari partai untuk memperhatikan kepentingan dari konstituen ( publik ). Proses legislasi untuk pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah tapi juga keinginan dari masyarakat yang diwakili. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti berpendapat bahwa didalam penetapan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, suara dari konstituen adalah menjadi salah satu kriteria didalam penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Hal tersebut bisa dijelaskan dari hasil wawancara dan juga dari Pemandangan Umum suatu fraksi yang mengatakan bahwa mereka menerima informasi dari masyarakat bahwa banyak perumahan Ruko yang membuang limbahnya langsung ke parit yang ada didepan atau belakang ruko tersebut yang sangat menggangu kenyamanan masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses untuk penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah tetapi juga menyerap keinginan dari masyarakat yang diwakili sewaktu pemilihan umum.

4. Opini publik ( Public Opinion ) Suara publik menjadi kriteria penting dalam pembuatan keputusan untuk kebijakan. Suara publik merupakan pencerminan keinginan masyarakat sekaligus pendapat masyarakat tentang tindakan kebijakan yang dilakukan pemerintah.


Namun, kebijakan juga terkadang mengabaikan suara publik dan lebih mementingkan kepentingan elit dalam pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti analisis maupun hasil analisis Pemandangan Umum yang peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa suara publik menjadi salah satu kriteria yang cukup berpengaruh dalam proses penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Hal ini terbukti dari adanya informasi yang didapatkan sewaktu survey lapangan seperti adanya rekomendasi Pasar Bengkok agar menjadi wilayah Kota Medan maupun informasi langsung yang diterima dari masyarakat seperti semrawutnya Ruko dan papan reklame yang ada di Kota Medan yang menyebabkan Kota Medan tidak indah dipandang. Peneliti berpendapat bahwa didalam penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Medan ini telah menyerap pendapat masyarakat akan keadaan tata ruang Kota Medan, sehingga dapat diketahui apa sebenarnya yang menjadi permasalahan tata ruang kota Medan, dimana pendapat tersebut akan sangat membantu didalam menetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Medan yang nantinya akan mampu menjawab permasalahan tata ruang kota di Medan dan menjadikan Kota Medan menjadi lebih baik.

5. Pendapat pejabat/pimpinan ( deference ) Perbedaan pendapat seringkali muncul dalam pengambilan keputusan. Namun berbeda pendapat dengan pimpinan atau pejabat yang berpengaruh seringkali menciptakan keengganan atau rasa sungkan pada diri individu lain.


Dari analisis wawancara maupun analisis Pemandangan Umum setiap fraksi di DPRD Kota Medan yang peneliti telah lakukan, peneliti berpendapat bahwa Perbedaan pendapat bukanlah menjadi salah satu kriteria dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, semua pendapat anggota DPRD sudah dirangkumkan dalam Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi. Didalam proses penetapan Perda tersebut yang ada hanya himbauan maupun saran yang berasal dari fraksi yang akan membantu proses penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

6. Peraturan Perundang-undangan Organisasi seringkali membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan tugas bagi instansi dari pusat hingga daerah. Interpretasi atas peraturan bersifat kaku dan menjadi hak pemerintah pusat untuk menterjemahkannya. Kondisi ini seringkali menyulitkan karena terdapat keragaman antar daerah. Walaupun demikian daerah harus tetap menjalankan peraturan tersebut karena menjadi rambu – rambu bagi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kota Medan telah mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bisa peneliti jelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan tentang RTRW telah mengacu pada UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, telah memperoleh persetujuan substansi


dari Pemerintah Pusat, dan telah dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah dievaluasi untuk disesuaikan dengan ketentuan substansi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan juga telah dievaluasi oleh Biro Hukum Pemprovsu. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus dievaluasi apabila merupakan Rancangan mengenai APBD, Pajak dan RTRW.

V.5 Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bisa peneliti jelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan (RTRW) telah melalui proses eksaminasi oleh Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Medan, dan juga telah dievaluasi oleh Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, telah memperoleh persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, dan telah dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah dievaluasi untuk disesuaikan dengan ketentuan substansi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang


Pedoman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Dan setelah melewati beberapa proses tersebut hasilnya menyatakan bahwa substansi Peraturan Daerah Kota Medan tentang RTRW telah mengacu dan sesuai pada Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

V.6 Kendala- kendala dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Dalam perumusan maupun penetapan kebijakan Publik tidak sepenuhnya berjalan begitu saja, sering terbengkalai oleh beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perumusan maupun penetapan kebijakan. Dalam Hal ini, perumusan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tidak terlepas dari kendala-kendala. Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2006 telah menyusun rancangan RTRW yang baru, namum sebelum Rencana Tata Ruang tersebut memperoleh persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, terbit Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi dengan ketentuan Undang-Undang yang baru. Selanjutnya, dalam perjalanannya, pada tahun 2009 terbit kembali peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Hal ini menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang telah tersusun, kembali dievaluasi untuk disesuaiakan dengan ketentuan substansi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri yang berlaku. Sampai pada akhirnya terbit persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun


2010, sehingga dapat disampaikan kepada DPRD. Oleh karena itu, keterlambatan penetapan RTRW yang baru, pada dasarnya lebih disebabkan pada perubahanperubahan yang diberlakukan secara rasional. (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang BAPPEDA Kota Medan) Berdasarkan penjelasan tersebut, Peneliti berpendapat bahwa Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan di satu sisi bisa dikatakan sebagai suatu keharusan tetapi jika dilihat disisi lain penyesuaian tersebut ternyata juga menjadi kendala bagi Bappeda karena Bappeda harus melakukan pengecekan ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Kendala yang lain adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aktor-aktor yang terlibat termasuk SKPD yang terkait, hal ini menyebabkan adanya beberapa SKPD yang tidak serius, cuek dan enggan memberikan data secara terbuka bagi perumus kebijakan rencana tata ruang wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan proses menjadi lebih lama karena harus mencari data dari sumber yang lain (Hasil Analisis Wawancara dengan Kassubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Medan serta Staf Bagian Hukum Setda Medan, Mei 2012) Sedangkan pada tahap Adopsi juga ditemukan kendala, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Panitia Khusus DPRD Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Sekretarisnya yang mengatakan bahwa adanya beberapa perubahan peruntukan kawasan di kawasan Medan Utara yang cukup menyulitkan Panitia


Khusus dalam menganalisis permasalahan yang ada di wilayah Kota Medan didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.


BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas Analisis Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. VI.1 Kesimpulan 1.

Kota Medan adalah salah satu daerah yang telah menjalankan amanah dari Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Kota Medan pada akhir tahun 2011 lalu telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan indikator-indikator Perumusan Kebijakan Publik dan Penetapan Kebijakan Publik secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari indikator-indikator yang digunakan bahwa Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik telah berjalan dengan cukup baik namun masih perlu peningkatan komitmen, keseriusan sumber daya yang ada dan juga perlu meningkatkan peran serta masyarakat Kota Medan. Dan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


2.

Analisis Proses Perumusan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ini dapat dilihat dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yang dilihat melalui variabelvariabel sebagai berikut:

a.

Variabel pertama ialah standar dan sasaran kebijakan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan sudah sesuai dengan standar dan sasaran yang berlaku dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

b.

Sumber Daya Kesiapan sumber daya yang dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan masih sangat kurang. Tetapi adanya pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), menurut Peneliti telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 12 (dua belas) tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rinciannya. Dan Bagian Hukum didalam proses pengeksaminasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah melakukan tugas mereka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi bagian Hukum dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2010. Walaupun masih ada beberapa SKPD yang masih belum terbuka dalam


pemberian data guna memenuhi keperluan data, ketidakseriusan dari beberapa SKPD, dan kurang berkapasitas. c.

Komunikasi dan Penguatan Aktivitas Komunikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya berjalan dengan baik dengan baik. Komunikasi yang dilakukan para agen pelaksana tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yakni melalui via telepon dan pertemuan langsung baik kepada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Walaupun terkadang masih ada SKPD yang tidak mengirimkan utusannya dan cenderung tidak serius dan egois, sedangkan dalam komunikasi terhadap masyarakat Bappeda telah melakukan jaringan aspirasi dan Focus Group Discussion.

d.

Karakteristik agen pelaksana Didalam proses pengeksaminasian Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat masalah keadaan struktur birokrasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam proses eksaminasi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan keadaan struktur birokrasi, sangatlah tidak sesuai dengan amanah Bab II pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai asas-asas dalam Penataan Ruang.

e.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik Didalam perumusan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat


mempengaruhi proses perumusannya namun tidak mengganggu melainkan memudahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Medan (Bappeda) dalam proses perumusan kebijakan Rencana Tata Ruang yang bagus. Elit politik cenderung bersikap terbuka dan mendukung proses perumusan tersebut. f.

Disposisi implementor Sikap agen-agen perumus Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dalam merespon kebijakan publik bersikap terbuka. Kognisi agen pelaksana terlihat baik dimana sebagian besar informan kunci dan informan utama sudah mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

3.

Analisis Proses Penetapan ( Adopsi ) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dapat dilihat dari melalui variabel-variabel sebagai berikut:

a.

Nilai ( Values ) Dari hasil penelitian, nilai akan sangat berpengaruh didalam penetapan sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan didalam penetapan kebijakan, pasti mempertimbangkan kepentingan ekonomi, reputasi maupun ideologi yang dianut. Menurut peneliti adanya persamaan pemandangan umum dari setiap fraksi membuktikan adanya kepentingan yang sama yang hendak dicapai dari setiap fraksi tersebut.


b.

Afiliasi Partai Politik ( Political Party Affiliation ) Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa kesetiaan pada partai politik bukanlah suatu kriteria yang harus dilakukan didalam penetapan sebuah kebijakan. Tetapi peneliti berpandangan lain, menurut peneliti kesetiaan pada partai politik akan mempengaruhi seseorang didalam penetapan sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan nilai politik atau kesetiaan pada partai politik merupakan perwujudan dari program partai politik tersebut.

c.

Kepentingan konstituen Dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, suara dari konstituen menjadi salah satu kriteria didalam penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah tapi juga keinginan dari masyarakat yang diwakili sewaktu pemilihan umum.

d.

Opini publik ( Public Opinion ) Dari hasil wawancara maupun analisis pemandangan umum yang peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa suara publik menjadi salah satu kriteria yang cukup berpengaruh dalam penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

e.

Pendapat pejabat/pimpinan ( deference ) Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa Perbedaan pendapat bukanlah menjadi salah satu kriteria dalam penetapan Peraturan


Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, semua pendapat anggota DPRD sudah dirangkumkan dalam Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Fraksi. Didalam proses penetapan Perda tersebut yang ada hanya himbauan maupun saran yang berasal dari fraksi. f.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kota Medan telah mengacu pada Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Dan juga telah mendapat evaluasi dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

4.

Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

g.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.


5.

Kendala- kendala dalam Perumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yaitu adanya Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dengan Peraturan lainnya di satu sisi bisa dikatakan sebagai suatu keharusan tetapi jika dilihat disisi lain penyesuaian tersebut ternyata juga menjadi kendala bagi Bappeda karena Bappeda harus melakukan pengecekan ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Kendala yang lain adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aktor-aktor yang terlibat termasuk SKPD yang terkait, hal ini menyebabkan adanya beberapa SKPD yang tidak serius, cuek dan enggan memberikan data secara terbuka. Dan pada tahap Adopsi juga ditemukan kendala, yaitu adanya beberapa perubahan peruntukan kawasan di kawasan Medan Utara yang cukup menyulitkan Panitia Khusus dalam menganalisis permasalahan yang ada di wilayah Kota Medan.

VI.2 Saran Saran yang diberi peneliti atas Analisis Proses Perumusan (Formulasi) dan Penetapan ( Adopsi ) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ialah: 1. Perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan seperti kurang keseriusan dan komitmen dari beberapa SKPD terkait. Maka dari itu peneliti berpendapat hendaknya ada peningkatan komitmen dan keseriusan


setiap perumus kebijakan didalam merumuskan kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi mereka. 2. Perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tetap memperhatikan asas-asas dalam Penataan Ruang yang terdiri dari asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan sosial dan akuntabilitas yang terdapat dalam Bab II pasal 2 (dua) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang ini telah disosialisasikan. Hendaknya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, agen pelaksana harus tetap menjadikan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman didalam menjalankan semua kegiatan penataan ruang di Kota Medan. 4. Secara umum melalui penelitian ini, peneliti memberi saran kepada setiap Pemerintah Daerah didalam melaksanakan Perencanaan Tata Ruang hendaknya tetap melibatkan masyarakat didalamnya, agar masyarakat memahami apa yang menjadi Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Recommend Documents