BAB IV HASIL PENELITIAN A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sukoharjo Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karesidenan Surakarta pernah merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunanan)

dan

Mangkunegaran

Ko

(Mangkunegaran).

Wilayah

Mangkunegaran meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan suatu daerah tepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah “Wedono”, tak ubahnya dengan Bekonang, dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di bawah pemerintah Kasunanan. Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara defakto menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten Kutha Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk membentuk pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari “Wong Solo”, mereka menyatakan berdirinya Pemerintah kota Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal ini kemudian menjadi hari lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta. Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 lingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota. Dengan commit to user keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka

61


62 digilib.uns.ac.id

secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta. Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten baru diluar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati. Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut dite tapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Pera turan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987. Dasar hukum Hari Lahir Sukoharjo adalah : a. Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD. b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah. c. Pera turan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten commit to Seri user D No.2 tanggal 9 Januari 1987. Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987



2. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo a. Visi Kabupaten Sukoharjo Visi Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo periode 2010 – 2015 adalah Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang professional. b. Misi Kabupaten Sukoharjo Misi dari Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo periode 20102015 adalah: 1) Meningkatkan

kualitas

Pendidikan,

Kesehatan,

Kesejahteraan

Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur yang terukur, terarah, adil, dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup. 2) Membangun Managemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang Berbasis pada Pelayanan Masyarakat. 3) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram, Demoratis dan Dinamis. 4) Mendorong kemandirian Ekonomi yang Berbasis pada Pertanian dan Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah. 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O BT, Bagian Ujung Sebelah Utara7 32O LS,Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O LS. Dengan luas 46,666 Km2, atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : a. Sebelah utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

b. Sebelah Selatan

:Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten commit to user

Wonogiri



c. Sebelah Timur

: Kabupaten Karanganyar

d. Sebelah Barat

: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

4. Deskripsi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sukoharjo Data dari penelitian ini diperoleh dari Sekolah Menengah Atas Negeri yang terdapat pada Kabupaten Sukoharjo, adapun deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut: a. SMA N 1 Weru SMA N 1 Weru merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang berada di Kecamatan Weru, lebih tepatnya lagi beralamat di Desa Karangtengah. SMA N 1 Weru sendiri telah berdiri sejak tahun 1992 diatas tanah seluas 16.500m² dengan luas bangunan 2.659m² dan luas halaman 5.595m² . Sekolah yang berdiri sejak tahun 1992 ini memilik nilai akreditasi A terhitung dari tahun 2012. Sekolah yang beralamat di Desa Karangtengah ini memiliki ruang kelas sebanyak 22 ruangan baik untuk program MIA maupun IIS, sementara program bahasa belum ada. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi dan Laboraturium Komputer dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 1 Weru saat ini dipimpin oleh Sukardi, S.Pd, M.Pd selaku kepala sekolah. Sedangkan jumlah guru yang mengajar sebanyak 50 orang dimana 43 orang diantaranya telah menempuh pendidikan DIV/S-1 dan 7 diantaranya menempuh S-2.

b. SMA N 1 Bulu Berdiri tahun 2002, diareal seluas kurang lebih 1 ha, dan commit user selatan arah Klaten–Sukoharjo– terletak di posisi strategis jalur tolintas



wonogiri. Tepatnya di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, dengan topografi lingkungan daerah perbukitan. Dengan Kepala Sekolah yang pertama Almarhum Bapak Drs.H. Sukidi, M.Hum. Waktu itu terdiri dari 3 kelas. Kemudian pada tahun 2007 dilanjutkan oleh Kepala Sekolah yang Baru Drs. H. Widodo, M.M. berkembang menjadi 6 kelas paralel. Berkat bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat Bangunan juga terus berkembang, fasilitas dilengkapi dengan ruang LAB Fisika, Kimia, dan Biologi, Lab Komputer, Ruang Perpustakaan, Kantin, Koperasi, Ruang UKS dan OSIS, dan Masjid. Tahun 2010 kepemimpinan dilanjutkan oleh Dra. Dwi Ari Listiyani, M.Pd. sarana dan fasilitas sekolah sudah mengalami peningkatan. Penambahan 5 ruang kelas Baru, penertiban pintu dan gerbang sekolah, melengkapi sistem koneksi internet untuk pembelajaran, penataan Koperasi dan pengembangan pertamanan sekolah. Saat ini kepemimpinan dipegang oleh Drs. Sukamto yang sebelumnya merupakan Kepala SMA N 1 Weru. SMA N 1 Bulu sampai sekarang Sudah memiliki 12 angkatan Alumni lulusan dan kurang lebih sudah berjumlah ribuan. Sebagian sudah banyak yang bekerja sesuai bidangnya dan sebagian besar masih melanjutkan belajar di perguruan tinggi. Pada tanggal 9 November 2010 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, SMA N 1 Bulu mendapatkan Sertifikat dengan peringkat Akreditasi A.

c. SMA N 1 Tawangsari SMA Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo adalah sebuah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sukoharjo. SMA Negeri 1 Tawangsari didirikan pada 1983 diatas tanah seluas 24.320m² dengan luas bangunan 4.155m², luas halaman 904m²serta lapangan olahraga seluas 288m². SMA N 1 Tawangsari beralamat di Jalan Patimura No.105, Desa Lorog, Kecamatan Tawangsari. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1983 ini user memilik nilai akreditasi Acommit dengantoSK Akreditasi terakhir nomor 1448 dan



meupakan Sekolah Standar Nasional dimana dulunya juga merupakan RSBI. Sekolah yang beralamat di Jalan Patimura No.105 ini memiliki ruang kelas sebanyak 27 ruangan baik untuk program MIA maupun IIS, sementara program bahasa belum ada. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi dan Laboraturium Komputer dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 1 Tawangsari saat ini dipimpin oleh Suratno, S.Pd, M.Pd selaku kepala sekolah. Jumlah guru yang mengajar sebanyak 60 orang dimana 55 orang diantaranya telah menempuh pendidikan D-IV/S-1 dan 5 diantaranya menempuh S-2.

d. SMA N 1 Nguter SMA N 1 Nguter merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang beralamat di Desa Nguter Kecamatan Nguter. SMA N 1 Nguter sendiri telah berdiri sejak tahun 1996 diatas tanah seluas 10.000m² dengan luas bangunan 1.807m² ,luas halaman 1.000m² serta luas lapangan olahraga 600m² . Sekolah yang berdiri sejak tahun 1996 ini memilik nilai akreditasi B dengan SK Akreditasi nomor Ma. 010016. Sekolah yang beralamat di Desa Nguter ini memiliki ruang kelas sebanyak 19 ruangan. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Laboraturium Komputer, dan Laboratorium Multimedia dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 1 weru saat ini dipimpin oleh Drs. Sudibyo, M.Pd selaku kepala sekolah. Jumlah guru yang mengajar sebanyak 40 orang dimana 38 orang diantaranya telah menempuh pendidikan D-IV/S-1 dan 2 diantaranya menempuh S-2.

commit to user



e. SMA N 1 Sukoharjo SMA Negeri 1 Sukoharjo berdiri atas swadaya masyarakat Sukoharjo, pada waktu itu dengan cara pengumpulan biji kelapa tua calon cikal (Tunas Pohon Kelapa). Yang diprakarsai oleh Bp. Wandyo Pranoto (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo pada tahun 1962). Dari hasil penjualan kelapa tersebut dibelikan sebidang tanah dengan luas 19.166 meter persegi yang masih berupa tanas persawahan. Pada Tahun 1962 SMA Negeri 1 Sukoharjo telah menerima murid sebanyak 3 kelas satu baru, untuk tahun pelajaran 1962 / 1963 namun proses belajar mengajar masih menempati Rumah Bp. Dwijo di Desa Jetis Sukoharjo dan kelas ini merupakan kelas Jauh (Filial) dari SMA Negeri 1 Surakarta dibawah Pimpinan Bp. R. Supamdam selanjutnya di negerikan dengan SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 25 Juli 1963 No. 59/K/B/III. Tahap awal pembanggunan Gedung SMA Negeri 1 Sukoharjo hanya membuat 3 ruang kelas, dan secara bertahap membangun 10 ruang kelas setelah mendapatkan bantuan gedung dari DEPDIKBUD. Jumlah keseluruhan ruang kelas 27 Ruang Kelas dan selebihnya bantuan dari BP3. Dari masa kemasa SMA Negeri 1 Sukoharjo mengalami perkembangan yang pesat di bawah kepemimpinan beliau – beliau Kepala Sekolah antara lain : 1) P. Seno Kertohadisubroto

: Tahun 1963 – 1966

2) Sutasno, BA

: Tahun 1966 – 1981

3) Drs. Soekidjo

: Tahun 1981 – 1985

4) J. Sarsono DS, BA

: Tahun 1985 – 1987

5) Drs, H. D. Soegimo

: Tahun 1987 – 1992

6) Drs. H. Mursidi

: Tahun 1992 – 1993

7) Drs. H. Sudiyat

: Tahun 1993 – Jan. 1995

8) Drs, Praja Suminta, SH

: Tahun 1 Feb. 1995 – 4 April 1995

9) Drs. Supartono 10) Drs. Sumadi

: Tahun 1995 – Jan. 2002 commit to user : Tahun 2002 – Nov. 2004



11) Drs. Soeparman

: Tahun Nov. 2004 – Jan. 2005

12) Drs. H. Soekirno

: Tahun 2005 – 2009

13) Hj. Sri Lastari, S.Pd, M.Pd

: Tahun 2010 – 2013

14) Drs. Darno

: Tahun 2013 – Sekarang

Sebagai sekolah Terakreditasi dengan predikat A, Lulusan – lulusan SMA Negeri 1 Sukoharjo diharapkan bisa bersaing dalam jenjang pendidikan diatasnya, terbukti lulusan – lulusan SMA Negeri 1 Sukoharjo banyak mendapatkan kursi di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh indonesia.

f. SMA N 1 Polokarto SMA N 1 Polokarto merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang berada di Kecamatan Polokarto, lebih tepatnya lagi beralamat di Dukuh Butuh, Godog, Polojarti. SMA N 1 Polokarto sendiri telah berdiri sejak tahun 1997 diatas tanah seluas 10.000m² dengan luas bangunan 1.008m², luas lapangan olahraga 1.835m², dan luas halaman 2.635m² . Sekolah yang beralamat di Kelurahan Jombor ini memiliki ruang kelas sebanyak 16 ruangan baik untuk program IPA maupun IPS. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, dan Laboraturium Komputer dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 1 Polokarto saat ini dipimpin oleh Maryadi, S.Pd selaku kepala sekolah. Sedangkan jumlah guru yang mengajar sebanyak 35 orang guru tetap dan 6 orang guru tidak tetap dimana 40 orang diantaranya telah menempuh pendidikan D-IV/S-1 dan 1 diantaranya menempuh S-2.

commit to user



g. SMA N 1 Mojolaban SMA N 1 Mojolaban berdiri pada tahun 1990. SMA N 1 Mojolaban memiliki luas wilayah lebih kurang 3 hektar. Karena lahannya yang luas inilah menjadikan SMA N 1 Mojolaban nyaman untuk proses belajar mengajar. Apalagi daerah di sekitar kelas yang banyak ditanami pepohonan rindang. Selain itu SMA N 1 Mojolaban terletak agak kedalam dari tepi jalan raya. Hal inilah yang membuat proses belajar mengajar menjadi lebih tenang dan nyaman. SMA N 1 Mojolaban merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang beralamat di jalan Batara Surya nomor 10, Wirun, Mojolaban. SMA N 1 Mojolaban sendiri telah berdiri sejak tahun 1992 diatas tanah seluas 16.304m² dengan luas bangunan 4.753m², luas halaman 2.079m², serta luas lapangan olahraga seluas 2.000m². Sekolah yang berdiri sejak tahun 1992 ini memilik nilai akreditasi A terhitung dari tanggal 11 November 2009 dengan nomor SK Akreditasi MA.003478. Sekolah yang beralamat di Wirun ini memiliki ruang kelas sebanyak 24 ruangan baik untuk program IPA, IPS maupun Bahasa. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Multimedia dan Laboraturium Komputer dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 1 Mojolaban saat ini dipimpin oleh Drs. Narman, MM selaku kepala sekolah. Jumlah guru yang mengajar sebanyak 51 orang dimana 43 orang diantaranya telah menempuh pendidikan D-IV/S-1 dan 8 diantaranya menempuh S-2.

h. SMA N 1 Kartasura Terletak di jalan raya Solo-Yogya kilometer 11 SMA N 1 Kartasura telah berdiri sejak 1 April 1978. Sekolah yang berada di Kecamatan Kartasura ini telah memiliki nilai akreditasi A. Saat ini SMA N user M.M. 1 Kartasura dipimpin oleh commit Drs. H. to Widodo,



SMA Negeri 1 Kartasura dahulunya bernama SMA Negeri Kartasura. Pada awalnya SMA Negeri Kartasura menggunakan gedung dari SD Negeri Ngabeyan 2 Kartasura yang pengelolaannya ditangani dari SMA Negeri 5 Surakarta yang pada saat itu Kepala Sekolah dijabat oleh Bp. Sugiyanto. Keputusan tersebut didasarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.0290/0/1978 tanggal 1 April 1978. Dasar penegerian SMA Negeri Kartasura berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.0292/0/1978, tanggal 2 September 1978.

i. SMA N 2 Sukoharjo SMA Negeri 2 Sukoharjo berlokasi di Jalan Raya SoloKartasura, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo merupakan jelmaan dari SMA UNS Sebelas Maret Surakarta yang berubah status dari SMA Swasta menjadi SMA Negeri. Pada awalnya, tepatnya pada tahun 1967 Berdirilah SMA IKIP Negeri Surakarta bertempat di SMP 8 Surakarta yang diprakarsai oleh Bapak Drs. Sumantyo Martohadmodjo selaku Rektor IKIP Surakarta. Adapun Kepala Sekolah pada waktu itu adalah Drs. Jayeng Sugiyanto yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. Sasbani. Kemudian pada tahun 1972 SMA IKIP yang berlokasi di SMP 8 pindah ke Kampus IKIP Mesen Jln. Urip Sumoharjo dan pada tahun 1976 SMA IKIP Surakarta berganti nama menjadi SMA UNS Sebelas Maret Surakarta dengan status swasta. Adapun Kepala Sekolah yaitu Drs. Suyono, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Soenarjo Basuki. Bulan April 1982, SMA UNS berpindah tempat dari Kampus UNS Mesen (dulu IKIP Mesen) ke Mendungan, Pabelan, Kartasura. Dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud RI nomor: 0887/O/1986 tanggal 22 Desember 1986 tentang Pembakuan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, maka pada tanggal 5 Maret 1987 SMA user 2 Sukoharjo oleh Drs. GBPH UNS diresmikan menjadicommit SMA toNegeri



Poeger, dengan kepala sekolah Dra. Sridadi Murjadji (sejak 5 Maret 1987 s.d 15 Januari 1992). Dengan demikian sejak 5 Maret 1987 SMA UNS Sebelas Maret Surakarta berubah status menjadi SMA Negeri 2 Sukoharjo, yang kemudian Kepala Sekolah dilanjutkan oleh

Moenawir, BA. Saat ini

sendiri SMA N 2 Sukoharjo dipimpin oleh Dra. Dwi Ari Listiyani, M.Pd.

j. SMA N 3 Sukoharjo SMA N 3 Sukoharjo merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang

berada di Kecamatan Bendosari, lebih tepatnya lagi

beralamat di jalan Jenderal Sudirman nomor 197, Jombor, Bendosari. SMA N 3 Sukoharjo sendiri telah berdiri sejak tahun 1989 diatas tanah seluas 23.900m² dengan luas bangunan 4.211m², luas lapangan olahraga 6.000m², kebun 7.789m² dan luas halaman 5.595m² . Sekolah yang beralamat di Kelurahan Jombor ini memiliki ruang kelas sebanyak 30 ruangan baik untuk program IPA, IPS maupun Bahasa. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan praktek siswa juga disediakan beberapa ruangan Laboratorium seperti Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Audio Visual dan Laboraturium Komputer dengan sarana penunjang praktik didalamnya. SMA N 3 Sukoharjo saat ini dipimpin oleh Sri Soewarsih, S.Pd, M.Pd selaku kepala sekolah. Sedangkan jumlah guru yang mengajar sebanyak 71 orang dimana 1 orang yang menempuh D-III Keguruan, 58 orang diantaranya telah menempuh pendidikan D-IV/S-1 dan 12 diantaranya menempuh S-2.

commit to user



B. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo sendiri telah berjalan sejak tahun 2007 dimana pada saat itu Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan sebagai perintis pendidikan gratis di Indonesia. Pendidikan Gratis yang dimulai pada tahun 2007 itu ditetapkan oleh Bambang Riyanto selaku bupati Kabupaten Sukoharjo pada saat itu dengan mengambilkan dana Pendidikan gratis tersebut dari APBD Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2007 sampai 2013 tahun ajaran 2012/2013, pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih membantu biaya operasional Sekolah Menengah Atas Negeri di kabupaten tersebut yangmana dananya diambilkan dari pos ABPD. Akan tetapi, setelah pemerintah pusat mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA pada tahun 2013 tepatnya pada tahun ajaran 2013/2014, maka dana operasional yang berasal dari ABPD Kabupaten Sukoharjo tersebut ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena Pemkab Sukoharjo menilai dana dari Pemerintah Pusat sudah mencukupi untuk pelaksanaan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Sukoharjo. Gratis dalam hal ini adalah untuk operasional saja, untuk biaya pribadi siswa masih ditanggung siswa sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan gratis di Sukoharjo berasal dari APBN yang berupa BOS. Dulu sebelum dari BOS APBN dulu pernah di suplai dari APBD, setelah ada dari APBN ya dari APBD di stop. Gratis disini hanya untuk operasional saja. BOS dari APBN itu muncul kalau ndak salah tahun 2012, awalnya hanya sebesar enam puluh ribu per semester, tapi tahun 2013 setelah dananya satu juta pertahun persiswa, APBD di stop.” Senada dengan hal tersebut, informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 juga menyatakan bahwa: “Pendidikan gratis dimulai sejak tahun 2007 dimana pada awalnya commit user dana masih ditanggung daritokabupaten, tetapi setelah dana BOS



sebesar satu juta persiswa turun pada tahun 2013, tepatnya tahun ajaran 2013/2014, pemerintah kabupaten sudah tidak membantu biaya operasional lagi.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan gratis itu pendidikan dimana peraturan yang dibuat oleh bapak bupati untuk siswa, orangtua maupun wali siswa itu tidak dipungut biaya. Jadi orang tua tidak memberikan SPP, seratus persen gratis untuk operasional. Dana dari pendidikan gratis ini berasal dari BOS pusat. Sebelum BOS pusat itu turun dari pemerintah Sukoharjo membiayai dana pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Sukoharjo.” Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas, informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 menyampaikan bahwa: “Pendidikan gratis di Sukoharjo itu gratis untuk operasional, kaitan biaya-biaya personal itu tetep dibebankan kepada siswa. Operasional ini meliputi semua kegiatan di sekolah, semua itu sudah tercover dari awalnya dari APBD dulu. Sukoharjo merupakan perintis pendidikan gratis ini. Tetapi setelah secara nasional itu muncul pendidikan gratis lewat BOS nasional, kemudian dari kabupaten Sukoharjo dari APBD itu distop untuk dialokasikan ke yang lain. Jadi pembiayaan hanya dari pusat. Ini sejak tahun ajaran 2013/2014. ” Hal tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Yang gratis itu anu eee , untuk kebutuhan operasional sekolah, untuk kepentingan pribadi, personal anak itu tetap membayar sendiri seperti seragam, buku dan lainnya itu dari anak. Awalnya dana dari pendidikan gratis ini berasal dari ABPD, setelah dana BOS dari pusat turun APBD ditarik dan dialihkan untuk investasi sekolah.” Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanankan sejak tahun 2007 sejak era pemerintahan Bupati Bambang Riyanto. Pada awalnya dana Pendidikan Gratis di SMA Negeri diambilkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo kemudian setelah Pemerintah Pusat menyalurkan dana BOS untuk SMA, bantuan dana operasional dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditarik. Yang dimaksud dengan gratis disini adalah gratis untuk keperluan operasional commit to user



saja, wali murid atau siswa masih mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi siswa sendiri. Selain

mengkaji

tentang

bagaimana

implementasi

Kebijakan

Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri se Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini juga mengkaji tentang kendala-kendala yang dihadapi pada saat implementasi kebijakan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya pada penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. a. Menyusun strategi atau desain. Sebelum

kebijakan

benar-benar

dilaksanakan

atau

diimplementasikan ada banyak hal atau tindakan-tindakan yang perlu disiapkan terlebih dahulu supaya pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Mempersiapkan disini sama dengan merancang kebijakan turunan yang harus dilakukan dengan cara menentukan prosedur yang digunakan, perumusan tugas, perumusan tujuan, biaya dan waktu yang jelas. Adapun yang dilakukan sekolah dalam penyusunan strategi dan desain sebagai berikut: 1) Menentukan Prosedur yang digunakan Hal pertama yang harus dilakukan Sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Gratis dari dana BOS adalah dengan mendata jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah terkait guna menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional. Data yang terkumpul kemudian di isikan secara online melalui website: Http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id . Selain mengisi data ke website tersebut, data jumlah siswa persekolah juga harus di validasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dapodik tahun ajaran 2013/2014, serta sumber lain yang relevan. Selain itu, sekolah juga harus menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dan to (RAB) user yang nantinya akan digunakan Rencana Anggaran dancommit Belanja



sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November yang menyatakan bahwa: “Jadi kita data dulu jumlah siswa yang sekolah disini karena besar dana BOS kan dihitung persiswa. Data tersebut kita kirimkan ke website kemendikbud, kemudaian setelah juknis BOS turun kita buat RAB dan RAKS sesuai dengan pedoman. Data jumlah siswa tersebut juga harus di validasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dapodik tahun ajaran 2013/2014, serta sumber lain yang relevan.” Senada dengan hal tersebut, informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Sekolah membuat MOU, MOU dengan pusat yaitu sesuai dengan jumlah muridnya. Disitu dibuatkan semacam perjanjian untuk melakukan pengelolaan. Awalnya sekolah harus menginput data jumlah siswa ke dikmen melalui website dikmen kemendikbud kemudian dari situlah jumlah dana yang diterima ditentukan.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 11 (Bendahara BOS) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Sekolah membuat RAB BOS atau RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) untuk satu semester. Berarti dananya nanti lima ratus ribu peranak dalam satu semester. Nah RAB itu dibuat, disahkan kemudian baru turun dana BOS yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan operasional”. Selain itu informan tersebut juga menyatakan bahwa: “Dalam RAB itu tidak memuat data jumlah siswa ataupun nama-nama siswa, tetapi pada waktu pengusulan itu memang disertakan. Jadi daftar peserta didik SMA itu namanya siapa saja ada termasuk alamat dan orangtuanya sehingga tidak ada manipulasi, jumlahnya sesuai dengan kenyataan. Untuk RAB sendiri itu memang tidak disertai itu, tetapi untuk kelengkapan laporan harus menyertakan data jumlah siswa. Sebelumnya data jumlah siswa ini juga di input ke website kemendikbud.”

commit to user



Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 12 (bendahara BOS) pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kita buat dulu rencana anggaran sekolah atau RAB dan RAKS dengan kita orientasikan pada petunjuk teknis dengan uraian persiswa itu ada nominalnya. Jadi kita sesuaikan anggaran dan belanja sesuai dengan dana yang kita terima.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan 13 (Bendahara BOS) pada tanggal 19 Desember yang menyatakan bahwa: “Dari pusat sudah diberi Juknis dimana ada poin-poin yang harus dilaksanakan tujuh atau berapa poin itu harus dilaksanakan dan dikembangkan sendiri oleh sekolah yang jelas ya untuk operasional sekolah selama per semester. Nah kami harus membuat RAB BOS dan RAKS dimana mengacu kepada juknis tersebut yang didalamnya juga sudah terlampir data jumlah siswa.” Apa yang disampaikan oleh informan tersebut sesuai dengan dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2013 dan 2014 tentang mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA). Dari pernyataan informan serta bukti dari dokumen di atas dapat diketahui bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis dari BOS adalah dengan cara mendata jumlah siswa masing sekolah secara online melalui website http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id . Data jumlah siswa masing-masing sekolah tersebut juga harus di validasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dapodik tahun ajaran 2013/2014, serta sumber lain yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menentukan besarnya dana operasional yang akan diterima oleh Sekolah terkait BOS SMA baik untuk tahap II tahun 2013 (Juli-Agustus 2013) serta tahap I tahun 2014 (Januari-Juni 2014). Selain itu sekolah juga harus commit to user membuat RAB dan RAKS yang disesuaikan dengan Petunjuk Teknis.



Kemudian, untuk mendapatkan bantuan berupa beasiswa baik BSM maupun BKM sekolah harus mendata jumlah siswa yang tidak mampu (miskin) yang diajukan ke pemerintah. Sedangkan untuk memperbaiki maupun memperbaharui sarana dan prasarana seperti rehab

mapun

pengadaan

gedung

baru,

seperti

ruang

kelas,

perpustakaan, laboratorium,dan lain-lain pihak sekolah membuat proposal ke pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau beasiswa itu kita sosialisasikan dulu pada siswa dan orangtua, siapa yang berminat kemudian kita data siapa yang berhak, kita laporkan ke pemerintah. Kemudian untuk investasi itu ya, untuk investasi itu kita buat proposal dulu atau bisa pemerintah yang langsung memberikan bantuan dan kita laksanakan sesuai arahan lalu kita laporkan sesuai dengan dana yang diterima.” Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi untuk pengadaan gedung baru, rehab gedung, sarana dan prasarana yang berupa investasi untuk sekolah kita bisa mengajukan proposal ke pemerintah, disetujui atau tidaknya tergantung dari pemerintah. Jika bantuannya sudah datang nanti kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan kita laporkan sesuai dengan bantuan yang kita terima. Nah kalau seperti beasiswa itu kita sosialisasikan dulu kemudian jumlah siswa yang miskin di data, lalu kita laporkan ke pemerintah.” Hal tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk pembangunan gedung, rehab gedung seperti yang kita bisa lihat diluar itu kita buat proposal dulu. Kemudian nanti kita laporkan sesuai dengan dana yang diterima. Untuk beasiswa kita data dulu jumlah siswa miskin lalu kita laporkan ke pemerintah.”

commit to user



Jadi bisa dikatakan untuk memperoleh bantuan berupa investasi baik berupa rehab maupun pembaharuan sarana dan prasarana pihak sekolah membuat proposal terlebih dahulu dan setelah bantuan cair kemudian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dilaporkan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh sekolah. Sedangkan untuk beasiswa pihak sekolah melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian mendata siswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut lalu melaporkannya ke pemerintah. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa setelah sekolah melakukan sosialisasi, mendata jumlah siswa yang mendapat bantuan dan kemudian melaporkannya ke pemerintah, langkah selanjutnya yang dilakukan sekolah adalah menentukan prosedur yang digunakan untuk pelaksananaan pendidikan gratis yang selanjutnya

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

pendidikan gratis. Dalam hal ini sekolah membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAKS dan RAB ini disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS SMA, BSM, DAK, maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2) Perincian Tugas Pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo merupakan tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Warga Sekolah, maupun masyarakat pada umumnya. Semua memiliki tugas masing-masing untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo ini diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara semua lapisan masyarakat yang ada. Jadi bisa commit masyarakat to user dikatakan setiap lapisan bertanggungjawab dalam



pelaksanaan pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya kalau ditanya siapa saja yang terlibat semuanya terlibat, mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat, semuanya terlibat dalam pendidikan gratis ini. Kalau dari sekolah sendiri yang bertanggungjawab itu kepala sekolah sebagai penanggungjawab, bendahara BOS yang memegang uang, sama wakasek-wakasek yang memerlukan dana BOS.” Senada dengan apa yang disampaikan informan di atas, informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Semua pihak terlibat dan bertanggungjawab, pemerintah, sekolah dan masyarakat semuanya bertanggungjwab. Kemudian dari pihak sekolah sendiri yang bertanggungjawab adalah bendahara BOS sebagai pengelola dana, Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab, di seksi kurikulum ada penanggungjawabnya sendiri, sarana prasarana ada penanggungjawabnya sendiri, kemudian kesiswaan ada penanggungjawabnya, jadi masing-masing memiliki tugasnya.” Hal serupa juga disampaikan oleh informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah, sekolah, masyarakat semuanya terlbat dan bertanggungjawab. Pemerintah dan masyarakat lebih kepada pengawasan, sedangkan sekolah dalam hal pelaksanaanya. Di sekolah sendiri ada bendahara BOS (Informan 11) sebagai pengelola, di bantu beberapa teman sebagai anggota tim karena membuat laporankan ya sulit kita sehingga perlu ada beberapa tenaga dari pihak guru agar proses belajar mengajarnya tidak terganggu untuk mengurusi tentang pendidikan gratis ini dari perencanaan, pengawasan kemudian sampai pelaporan.” Senada dengan hal itu informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember juga menyatakan bahwa: “Semuanya terlibat dan bertanggungjawab mas, pemerintah commit dalam to user hal ini mengawasi sedangkan dan masyarakat



sekolah bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan. Untuk pihak sekolah, tim manajemen BOS terdiri dari saya selaku Kepala Sekolah yang bertanggungjawab secara umum, bendahara BOS sebagai pengelola dana, serta wakasekwakasek yang terlibat dalam penggunaan dana BOS misalnya wakasek sarpras yang perlu dana untuk perbaikan, dan lainnya.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah, Sekolah dan masyarakat bertanggungjawab. Semuanya memiliki tugas masing-masing, kalau Sekolah sendiri bertanggungjawab untuk pelaksanaanya. Di sekolah ada tim yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Sekolah ada unsur siswa, ada unsur guru, komite, ada unsur pimpinan yakni kepala sekolah. Semua memilik tugasnya masingmasing.” Hal ini juga diperkuat oleh dokumen Petunjuk Teknis BOS SMA baik tahun anggaran 2013 BAB V (halaman 16-17) maupun 2014 BAB V (halaman 25-27) tentang peran instansi terkait dimana dengan jelas di uraikan peran-peran instansi terkait baik tingkat pusat (Direktorat Pembinaan SMA), tingkat provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), serta tingkat Sekolah. Selain itu dalam petunjuk teknis BOS SMA tahun 2013 (halaman 24) maupun 2014 (halaman 42) juga tertera alamat layanan pengaduan masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan informasi dan pengaduan tentang pelaksanaan program BOS SMA. Selain itu dalam dokumen Petunjuk Teknis BSM juga dijelaskan tentang pembagian tugas dan peran mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah dan lembaga penyalur. Dalam juknis tersebut terdapat pula layanan pengaduan sehingga apabila siswa atau masyarakat menemui adanya pelanggaran dapat melaporkan ke alamat yang tertera dalam layanan pengaduan tersebut.

commit to user



Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, warga sekolah maupun masyarakat

pada umumnya bertanggung jawab atas

pelaksanaan program pendidikan gratis ini. Semua pihak memiliki perannya

masing-masing

guna

tercapainya

tujuan

kebijakan

pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, guna tecapainya tujuan dari kebijakan ini diperlukan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Kepala Sekolah bertugas sebagai penanggungjawab program yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Pendidikan Gratis. Selain itu untuk mengelola Pendidikan Gratis di sekolah terdapat tim yang terdiri dari pendidik/tenaga kependidikan. Bendahara bertugas sebagai pengelola keuangan dimana bendahara ini dapat diambilkan dari bendahara rutin atau bendahara khusus yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Peran Komite sendiri yaitu untuk memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi di sekolah itu kepala sekolah bertanggungjawab sebagai penanggungjawab program dan nanti dibantu oleh tim yang dibentuk kepala sekolah. Untuk pengelolaan keuangan ada bendahara. Selain itu kita juga melibatkan komite sekolah, biasanya untuk memberikan pertimbanganpertimbangan pada kami dan juga sebagai perwakilan dari orangtua siswa.” Hal yang sama juga diampaikan oleh informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: commit to user



“Penanggung jawab programnya itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana pendidikan gratis ini. Kemudian kepala sekolah menunjuk bendahara sebagai pengelola dananya, selain itu kita juga dibantu oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah juga. Komite juga kita libatkan untuk mewakili orangtua siswa dalam pengelolaan program pendidikan gratis ini.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk pengelolaan keuangannya kita serahkan ke Bendahara BOS yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Sekolah. Saya sendiri sebagai kepala sekolah bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS secara umum. Ada juga tim yang membantu kita yang diambilkan dari wakasek, guru maupun tenaga pendidikan. Komite juga berperan dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini, komite dapat memberikan masukan-masukan bagi sekolah, mengawasi pelaksanaan program dan juga sebagai istilahnya mediator antara sekolah dan orangtua siswa.” Selain itu dalam Juknis BOS SMA baik tahun 2013 (halaman 19) maupun tahun 2014 (halaman 30-31) Bab V tentang pengelolaan program BOS SMA juga dijelaskan tentang tugas-tugas pengelola program di tingkat SMA. Pada Juknis tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya pendidikan gratis dikelola oleh tim atau panitia yang terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Kepala Sekolah

bertugas

sebagai

penanggungjawab

program

yang

bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA. Selain itu untuk mengelola BOS di sekolah terdapat tim yang terdiri dari pendidik/tenaga kependidikan. Bendahara BOS bertugas sebagai pengelola keuangan dimana bendahara ini dapat diambilkan dari bendahara rutin atau bendahara khusus yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Peran Komite sendiri yaitu untuk memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan commit to user sekaligus sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat.



Sedangkan dari dokumen Petunjuk teknis BSM pada bagian pembagian tugas dan peran juga menyebutkan bahwa pengelola BSM tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah. Dari pernyataan-pernyataan dan bukti dokumen di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pendidikan gratis dikelola oleh tim atau panitia yang terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Kepala Sekolah bertugas sebagai penanggungjawab program yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Pendidikan Gratis. Selain itu untuk mengelola BOS di sekolah terdapat tim yang terdiri dari pendidik/tenaga kependidikan. Bendahara BOS bertugas sebagai pengelola keuangan dimana bendahara ini dapat diambilkan dari bendahara rutin atau bendahara khusus yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Peran Komite sendiri yaitu untuk memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat.

3) Perumusan Tujuan Pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo ditujukan untuk memberi kesempatan yang sama bagi semua masyarakat yang ingin menempuh pendidikan SMA di kabupaten tersebut tanpa memandang status sosial masyarakat. Antara warga yang mampu dan tidak mampu semuanya sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di tingkat SMA. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh informan 14 (Guru) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: commit to user



“Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengenyam pendidikan mas. Terutama dalam hal ini siswa yang kurang mampu. Dengan adanya pendidikan gratis ini akan sangat membantu bagi siswa yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan di SMA ini dan tentunya untuk mengurangi angka putus sekolah.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 15 (guru) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi tujuannya itu mas untuk memberi kesempatan yang sama bagi siswa untuk belajar. Sehingga siswa itu lebih tenang dalam belajar karena tidak harus memikirkan hal yang macam-macam seperti biaya SPP, uang Gedung, operasional, jadi siswa bisa lebih fokus dalam belajar.” Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh informan 16 (Guru) pada tanggal 19 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Yang jelas dengan adanya pendidikan gratis ini dapat mengurangi angka putus sekolah. Jadi semua siswa dapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelajaran. Dengan adanya pendidikan gratis ini dari anak-anak yang tidak mampu bisa apa, bisa melakukan atau belajar dengan baik. Dengan program pendidikan gratis mereka bisa tertampung, mendapatkan kesempatan belajar seperti mereka yang mampu.” Senada dengan hal tersebut informan 8 (Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Sesuai dengan namanya mas, pendidikan gratis ini bertujuan untuk menggratiskan biaya sekolah berupa biaya operasional, ingat, biaya operasional saja. Nah, dengan adanya pendidikan gratis ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Jadi anak yang tidak mampu dapat melanjutkan sekolah tanpa harus memikirkan biaya operasional yang sudah ditanggung oleh pemerintah.” Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember yang menyatakan bahwa: “Tujuannyacommit yaknito mengurangi angka putus sekolah, user memberikan kesempatan yang sama kepada siswa terutama



dalam hal ini membantu siswa yang tidak mampu untuk bersekolah.” Selain itu, informasi dari informan di atas juga diperkuat oleh dokumen Petunjuk Teknis BOS baik tahun 2013 (halaman 2) dan tahun 2014 (halaman 3) tentang tujuan BOS SMA yang mana di dalamnya tertulis bahwa tujuan dari BOS SMA diantaranya adalah mengurangi

angka

putus

sekolah,

mewujudkan

keberpihakan

pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin, serta memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Dalam dokumen juknis BSM juga disebutkan tentang tujuan dari program BSM tersebut yakni memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), mencegah siswa miskin SMA dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan, memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin SMA untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan. Dengan

demikian

dapat

diketahui

bahwa

tujuan

dilaksanakannya Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat terutama bagi tidak mampu guna memperoleh pendidikan di tingkat SMA serta mengurangi angka putus sekolah di tingkat SMA. Dalam hal ini tujuan yang dirumuskan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4) Biaya dan Waktu Dana Pendidikan Gratis berasal dari dana program BOS, user Pendidikan, dana pendamping, BSM, Dana Alokasi commit Khusus tobidang



sponsor dan masyarakat. Khusus untuk dana dari masyarakat sendiri bersifat insidensial, tidak membebani dan tidak memaksa. a) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Besarnya dana BOS SMA yang diterima sekolah tergantung dari jumlah siswa yang bersekolah di sekolah terkait. Jumlah dana yang diterima sekolah adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa pertahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persemester. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “BOS itu kan satu tahun satu juta persiswa atau lima ratus ribu persemester. Jumlah dana yang diterima sekolah tergantung dari jumlah siswa mas. Jadi kalau misalnya jumlah siswa disini 700 tinggal dikalikan saja dengan lima ratus ribu persemester.” Penyataan yang senada juga disampaikan oleh informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember yang menyatakan bahwa: “Dihitung dari jumlah siswa yang tahun pelajaran ini tiap semesternya lima ratus. Jadi satu tahun berarti satu juta kali jumlah siswa.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jumlah dana yang diterima oleh sekolah itu dihitung dari jumlah siswa yang sekolah disini. Satu siswa mendapatkan dana sebesar lima ratus ribu persemester atau sebesar satu juta pertahun. Jadi tinggal dikalikan saja mas dapatnya brapa.” Senada dengan hal tesebut, informan 8 (Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Setiap siswa mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk biaya operasional atau BOS ini sebesar satu juta to user pertahuncommit atau lima ratus ribu persemester. Jumlah dana



yang diterima sekolah itu tergantung dari banyaknya siswa mas.” Hal ini juga diperkuat oleh dokumen Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2013 (halaman iii) tentang satuan biaya dan juga Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2014 (halaman vi) tentang satuan biaya BOS SMA yang menjelaskan bahwa besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa dimana setiap siswa menerima dana BOS sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/semester. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk kegiatan operasional, sekolah didanai oleh program BOS SMA yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Besar dana yang diterima sekolah tergantung dari jumlah siswa yang bersekolah disekolah tersebut dimana setiap siswa menerima dana BOS sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/semester. Dana BOS SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo turun secara dua tahap, yakni tahap II untuk tahun 2013 (antara JuliSeptember) dan tahap I untuk tahun 2014 (antara Januari-Februari). Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Biasaya setiap satu semester, tiap satu semester keluar tapi bulannya engga tentu. Kadang kalau semester satu itu bulan agustus semester dua bulan februari, biasanya itu hlo.” Senada dengan pernyataan di atas, informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November juga menyatakan bahwa: “Keluarnya itu setahun dua kali, jadi tiap semester keluar. Untuk semester satu antara bulan Juli sampai bulan September kemudian untuk semester dua antara Januari sampai Februari. Jadi ga pasti kapan commit to user keluarnya.”



Hal serupa juga disampaikan oleh informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember yang menyatakan: “Turunnya biasanya anu, awal awal setelah MOU itu turun. Hanya kalo pas masa-masa transisi itu kan hampir bulan kedua, kisaran bulan dua tiga itu baru bisa di transfer ke rekening sekolah.” Apa yang disampaikan oleh informan-informan di atas terebut senada dengan yang disampaikan oleh informan 11 (Bendahara BOS) yang menyatakan bahwa: “Turunnya itu eeee, setiap semester, setiap semester itu tidak langsung turun tapi kadang separuhnya dulu. Bulan berikutnya separuhnya lagi tapi masih dalam semester itu.” Hal senada juga diperkuat oleh informan

13

(Bendahara BOS) pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Per awal semester jadi kalo misalnya awal tahun ajaran 2013/2014 berarti ya eee, Juni eh sekitar Juli 2013. Kemudian kalau semester dua itu antara bulan Januari Februari.” Pernyataan dari informan-informan tersebut diperkuat dengan dokumen Petunjuk teknis BOS SMA baik tahun 2013 tentang jadwal penyaluran bantuan BOS SMA tahap II (halaman 15) maupun tahun 2014 tahap I (halaman 21). Dari informasi dan bukti dokumen di atas dapat diketahui bahwa penyaluran dana BOS SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 melalui dua tahap, yakni tahap II untuk tahun 2013 dan tahap I untuk tahun 2014. Tahap pertama berlangsung antara Juli-Agustus 2013 dan tahap kedua antara Januari-Februari 2014 .

b) Beasiswa

commit to user



Besar dana BSM yang diterima oleh siswa yakni sebesar Rp. 1.000.000, persiswa pertahun atau Rp. 500.000,00 persemester. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa yang tidak mampu pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa. Jadi ini bisa digunakan untuk beli seragam, beli tas, untuk transportasi dan keperluan pribadi anak lainnya. Besarnya itu eeee satu juta pertahun atau lima ratus ribu persemester untuk satu anak.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Beasiswa baik dari BSM maupun BKM itu lima ratus ribu peranak, khusus untuk kelas tiga hanya dapat untuk satu semester saja.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Iya, jadikan untuk menutupi biaya pribadi khususnya bagi anak-anak yang tidak mampu itu ada beasiswa, BSM maupun BKM. Besarnya itu peranak dapat lima ratus ribu persemester.” Selain itu dalam dokumen juknis BSM tentang nilai bantuan dan pemanfaatan dana juga disebutkan mengenai jumlah bantuan yang diterima siswa yakni sebesar Rp.1.000.000,00 persiswa pertahun atau Rp.500.000,00 persemester. Dalam juknis BSM juga disebutkan tentang pemanfaatan dana BSM yakni untuk keperluan pribadi seperti membeli buku dan alat tulis sekolah, pakaian dan perlengkapan sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku, dan biaya khusus atau les tambahan. commit to user



Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa dana BSM cair tiap semester sebesar Rp. 500.000,00 persiswa dimana untuk satu tahun jumlah bantuan yang diperoleh oleh siswa adalah Rp. 1.000.000,00. BSM dapat digunakan untuk menutupi biaya pribadi siswa yang tidak mampu seperti untuk membeli seragam, alat tulis, uang saku dan keperluan pribadi lainnya.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping. Untuk besar DAK dan dana pendamping diterima sesuai dengan proposal yang diajukan sekolah atau sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Informasi ini sesuai dengan pernyataan dari informan 2 (Kepala Sekolah) pada tangal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kita ajukan proposal ke pemerintah, missal kurangnya apa kita ajukan diproposal. Masalah disetujui atau tidaknya itu tergantung dari pemerintah.” Peryataan tersebut serupa dengan pernyataan informan 18 (Wakasek Sarana dan Prasarana) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ini kita mengajukan proposal ke pemerintah daerah apakah bisa turun atau bisa cair atau tidak, jadi proses pengadaannya melalui proposal. Keadaan sarana dan prasarana disini kalau dikatakan cukup seratus persen ya belum, tetapi yang sudah ada kami manfaatkan sebaik-baiknya sambil berjalan kami mengajukan proposal kurangnya apa.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 8 pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk memenuhi kebutuhan sekolah terutama untuk sarana dan prasarana biasanya kita ajukan proposal pada pemerintah. Nah bisa dilihat sendiri mas, kan sekolah ini lagi ada pembangunan dan itu hasil dari pengajuan proposal. Jadi kita butuhnya apa nanti kita ajukan ke commit to user pemerintah.”



Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh bantuan DAK dan dana pendamping sekolah harus membuat proposal terlebih dahulu dan keputusan mengenai bantuan

yang diterima oleh sekolah tergantung dari kebijakan

pemerintah.

d) Sponsor dan Masyarakat Sumber dana lain selain dari BOS, beasiswa, DAK dan dana pendamping adalah dari sponsor dan masyarakat. Dana dari sponsor dan masyarakat ini digunakan untuk kepentingan dari siswa sendiri yang tidak bisa ditutupi oleh sumber dana lainnya. Kegiatan yang memerlukan dana dari sponsor dan masyarakat diantaranya adalah pensi, lomba, dan ekstrakulikuler. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 24 (Siswa) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Nah biasanya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang besar itu kayak pensi misalnya itu kita nyari sponsor mas. Selain nyari sponsor kita juga minta iuran ke siswa.” Senada dengan hal itu, informan 27 (Siswa) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kita cari sponsor mas biasanya. Kalau gak nyari sponsor ya kita tarik iuran ke siswa. Atau bisa dari duaduanya, dari sponsor iya dari siswa iya. Masalahnya dana yang kita butuhkan itu gak sedikit juga” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 31 (Siswa) pada tanggal 13 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kadang masalanya di dana mas. Jadi kalau kita mau ngadain kegiatan misalnya pensi itu terhambat didananya. Tapi kita tetep cari solusi dengan mencari sponsor atau iuran dari siswa.”

commit to user



Serupa dengan pernyataan tersebut Informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Kalau ada undangan-undangan lomba dari lembagalembaga itu kan banyak sekali sebenarnya. Nah itu kita yang agak kesusahan. Caranya ya kita selektif pilih kegiatan lomba yang ditunjang oleh dana pemerintah, misalnya OSN terus debat bahasa inggris yang diadakan oleh dinas yang sifatnya berjenjang seperti kalau lolos kabupaten nanti lanjut ke karesidenan kemudian provinsi lalu nasional. Kalau ada lomba yang sifatnya tidak berjenjang yang butuh banyak dana ya kita selektif. Kadang-kadang untuk mengeksplor tadi, kemampuan misalnya ada lomba kemana gitu anakanak juga butuh dana. Kadang orangtua juga kami libatkan disini.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 39 (Pembina Ekstrakulikuler) pada tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Bisa kita iuran, bisa juga mengajukan proposal. Kalau proposal tidak disetujui ya kita terpaksa iuran, hla mau gimana lagi. Tapi tidak ada paksaan ke anak-anak, yang mau iuran saja.” Jadi dapat diketahui bahwa dana dari sponsor dan masyarakat digunakan untuk memenuhi kegiatan siswa seperti pensi, lomba akademik maupun non akademik, dan ekstrakulikuler. Khusus dana dari masyarakat atau siswa bersifat suka rela, tidak membebani dan tidak memaksa.

b. Melaksanakan kebijakan dengan cara mendayagunakan serta mengorganisasikan semua sumberdaya yang dimiliki. Pada saat kebijakan benar-benar dilaksanakan semua sumber daya yang dimiliki harus diorganisasikan dan didayagunakan agar tercipta kesatuan dari berbagai sumber daya yang ada tersebut agar membantu tercapainya tujuan dari kebijakan. Mendayagunaan sumber daya yang commit to user sumber daya manusia (SDM) dimaksud disini adalah mendayagunakan



dan dana baik melalui koordinasi, komunikasi ataupun sosialisai. Hal ini dilakukan pada saat kebijakan dilaksanakan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prosedur atau pedoman yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 telah mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki baik SDM maupun dana sesuai dengan prosedur yang digunakan. Dalam hal pendayagunaan sumber daya manusia sudah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi maupun sosialisasi baik antara pihak pemerintah, sekolah maupun masyarakat yang sesuai dengan pernyataan dari informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Tentu, Pak Bupati sendirikan juga menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai program pendidikan gratis itu, jadi sosialisasi ke masyarakat itu pasti. Dari pak bupati ada, dari sekolah tentu baik kepada orangtua, kepada siswa pada saat upacara. Kepada orangtua melalui komite, waktu pembagian rapor kita sampaikan.” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 24 (Siswa) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Tiap awal tahun tiap pergantian semester , tiap penerimaan peserta didik baru itu ada koordinasi atau sosialisasi sama orang tua kalau kita tuh ya emang pendidikan gratis tapi tidak sepenuhnya gratis. Kita seragam juga beli, buku juga beli.” Senada dengan hal tersebut, informan 17 (Guru) pada tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Jadi setiap mau ngambil rapor atau tahun ajaran baru terutama kalau kelas sepuluh, orangtua siswa dikumpulkan untuk koordinasi dan sosialisasi mengenai pendidikan gratis ini.” Apa yang disampaikan oleh informan di atas serupa juga dengan pernyataan informan 31 (Siswa) pada tanggal 13 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

commit to user



“Wali murid itukan diundang ke sekolah untuk sosialisasi program pendidikan gratis. Biasanya itu dilakukan pada saat penerimaan rapor atau tahun ajaran baru.” Hal ini diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember yang menyatakan bahwa: “Ada pembinaan dari pemerintah terutama untuk SPJ, terutama kalau ada pencairan dan SPJ. Kepada wali murid juga di informasikan, juga ada sosialisasi paling tidak lewat muridnya di upacara itu kalau Anda dibiayai oleh dana BOS pusat sekian makanya bisa gratis. Jadi harus disosialisasikan.” Jadi bisa disimpulkan bahwa Sekolah maupun pemerintah telah mendayagunakan SDM dan dana. Setiap pihak yang terlibat dalam manajemen pendidikan gratis telah bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Selain itu, penggunaan dana juga dilakukan sesuai prosedur yang sudah tertera dalam juknis. Dalam hal penggunaan dana BOS digunakan memenuhi kebutuhan operasional diantaranya untuk pengadaan buku teks pelajaran, pengadaan alat tulis sekolah, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakutikuler, dan lain-lain yang disebutkan dalam pos penggunaan dana BOS yang tertera dalam juknis. Penggunaan dana BOS juga mengacu pada perencanan sebelumnya yakni pada RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) BOS dan RAKS (Rencana Anggaran dan Kegiatam Sekolah). Sumber dana lainnya seperti BSM, DAK dan dana pendamping juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Harus sesuai, kan nanti ada SPJ. Penggunaannya juga sudah sesuai dengan aturan yang ada dan yang berlaku. Itu harus tidak sembarangan dalam menggunakan dana BOS ini, Sekolah harus bertanggungjawab penuh terhadap penggunaannya.” Serupa dengan pernyataan tersebut, informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 menyatakan bahwa: commit to user



“Ya harus, jadikan untuk, untuk penggunaanya harus sesuai dengan perencanaan karena sebelumnya kita sudah menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dan RAB. Nah untuk pelaksanaan harus mengacu ke RAKS jadi harus sesuai antara kegiatan yang kita laksanakan dengan perencanaan sebelumnya.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 11 (Bendahara BOS) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi harus sesuai dengan RAB dan RABnya itu sudah ditentukan poin-poinnya dari sana, apa yang boleh di SPJ kan, apa yang bisa di SPJ kan, yang tidak di SPJ kan sudah ada ketentuannya. Jadi kita hanya tinggal mengikuti, cuma kita buat itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah misalnya untuk kebutuhan ATK kebutuhannya berapa kita sesuaikan.” Senada dengan hal itu informan 12 (Bendahara BOS) juga menyatakan bahwa: “Iya no, harus sesuai dengan perencaan sebelumnya. Kan sebelumnya sekolah membuat RAB dan RAKS, jadi harus disesuaikan dengan itu. Kita sesuaikan dengan peraturan yang ada.” Pernyataan tersebut diperkuat Informan 13 (Bendahara BOS) yang menyatakan bahwa: “Ya kita kan punya rencana, baik RAB maupun RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) jadi kita sesuaikan dengan itu pelaksanaannya. Tapi kan kita tidak tahu di belakangnya ada apa.” Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa sumber daya yang berupa dana sudah digunakan sesuai dengan prosedur. Sekolah sebelumnya membuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) serta Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dimana semua kegiatan dan penggunaan dana disesuaikan dengan rencana tersebut.

c. Melakukan monitoring atau pengawasan, pelaporan serta melakukan commit to user evaluasi.



1) Monitoring atau pengawasan Pengawasan atau monitoring bertujuan agar pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Pengawasan juga dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan dalam implementasi kebijakan. Dapat dikatakan pula bahwa pengawasan merupakan alat kontrol agar sebuah kebijakan bisa berjalan sesuai dengan batasan-batasan yang tertera dalam prosedur. Pada saat Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri di implementasikan, pengawasan dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern. Pengawasan dari pihak intern dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui pengawas sekolah, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November yang menyatakan bahwa: “Pengawasannya itu ga tentu ya, jadi semacam sidak gitu. Kalau ada pengawasan mendadak ya kami mau gak mau harus siap. Tapi kami juga selalu siap kapanpun pengawasan dilakukan.” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pengawasan dari Dinas Kabupaten iya, kemudian dari provinsi, dari pusat juga ada. Pengawasan itu ya monitoring paling enggak satu semester itu satu kali. Gak dijadwal, pokoknya kita hanya tahu itu kalau satu semester sekali. Kadang yang melakukan monitoring kesini tapi kadang juga kita dipanggil dan dikumpulkan disuatu tempat di Sukoharjo itu.” Senada dengan hal tersebut, informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Ada, pasti ada. Selain kita membuat SPJ laporan tetap ada bentuk pengawasan baik dari provinsi maupun kabupaten ataupun pusat itu secara temporer itu melakukan pengawasan. Ada to yang commit user kesini kemudian minta SPJ kemudian dicek dulu nanti kalau ada kesalahan kita



diberikan pengarahan. Atau mungkin bisa cek lokasi mungkin secara temporer apakah ada masalah, kalau ada masalah. Tapi secara rutinitas baik dilakukan pengawasan atau tidak, pihak sekolah tetap melakukan pelaporan. Pengawasan biasanya dilakukan pada akhir-akhir pelaporan SPJ, tidak terjadwal.” Apa yang disampaikan oleh informan tersebut diperkuat juga dengan yang disampaikan oleh informan 12 (Bendahara BOS) pada tanggal 16 Desember 2014 yangmana menyampaikan bahwa: “Ada, dari inspektorat ada dari pengawas juga ada. Dari kabupaten, provinsi, pusat ada. Pengawasanya itu tidak terjadwal, tahu-tahu datang gitu.” Selain itu, dalam dokumen Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2013 (halaman 22) maupun tahun 2014 BAB VII (halaman 39) Tentang Pengendalian dan Pengawaan juga membahas tentang pengawasan. Di dalam juknis BOS tahun 2013 maupun 2014 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pihak Internal maupun Eksternal. Pengawasan dari pihak internal melalui komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Sedangkan dari pihak Eksternal

melalui

Dinas

Pendidikan

Provinsi

dan

Direktorat

Pembinaan SMA. Pengawasan dari pihak internal maupun eksternal dilakukan sepanjang pelaksanaan program. Dalam

Juknis

BSM

pun

juga

disebutkan

tentang

pengawasan program dimana pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan oleh tim monitoring dari Direktorat pembinaan SMA, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi bisa dikatakan bahwa pengawasan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo dilakukan sewaktu-waktu atau tidak dijadwalkan. Pengawasan ini dilakukan sepanjang program Pendidikan Gratis dilaksanakan. commit to user Pengawasan dilakukan baik oleh Pihak Internal maupun Eksternal.



Pengawasan dari Pihak Internal dilakukan oleh Komite dan Dinas Pendidikan Kabupaten, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bawasda, Dinas Pendidikan Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pendidikan SMA.

2) Pelaporan a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Pelaporan dari BOS SMA sendiri dibedakan menjadi dua macam, yakni laporan ringkas dan laporan lengkap. Laporan lengkap terdiri berisi narasi laporan, SK Kepala Sekolah, Pertanggungjawaban

penggunaan

dana

BOS,

dan

foto

dokumentasi. Laporan ringkas terdiri dari penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, dan daftar siswa miskin yang dan/atau dibantu biaya sekolahnya. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Pertanggungjawabannya berupa laporan deskripsi baik yang ringkas maupun laporan lengkap. Kalau yang ringkas itu isinya diantaranya penggunaan dana untuk pembelanjaan, penerimaan sama data siswa. Sedang yang legkap itu isinya antara lain narasi laporannya, penggunaan dana, kuitansi, sama dokumen berupa fotofoto.” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal

18 Desember 2014 yang menyatakan

bahwa: “Ada dua jenis laporan mas, yang pertama laporan ringkas dan yang kedua laporan lengkap. Untuk laporan ringkas isinya ya penerimaan dan pengeluaran secara sederhana sama data siswa yang meneriman bantuan BOS. Kalau laporan lengkap itu banyak mas, ada narasi laporan,commit SK Kepala to user Sekolah, Pertanggungjawaban



penggunaan dana BOS, dan foto dokumentasi. Jadi ya tebal banget kalau laporan lengkap ini.” Senada dengan hal tersebut, informan 8 (Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Pertanggungjawaban sekolah ke Pemerintah berupa laporan atau SPJ. Laporan sendiri ada dua macam, yakni laporan ringkas yang isinya penerimaan dan pengeluaran serta data siswa. Kemudian laporan lengkap yang isinya antara lain narasi laporan, kuitansi, foto-foto, SK Kepala Sekolah.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 13 (Bendahara BOS) pada tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya dalam bentuk laporan, baik ringkas maupun laporan lengkap yang dikirimkan lewat e-mail ataupun pos. Kalau ada perintah untuk mengirimkan kami langsung kirimkan. Jadi untuk laporan lengkap itu isinya banyak, tebel. Ada SK Kepala Sekolah, narasi laporan, kuitansi, foto, banyak mas. Kalau laporan ringkas ya cuma penerimaan dan pengeluaran dan data siswa.” Hal ini juga dibuktikan dengan dokumen Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2013 (halaman 25) maupun tahun 2014 (halaman 45) BAB VII Tentang Pelaporan dimana didalamnya dijelaskan bahwa laporan yang dibuat oleh Sekolah dibagi menjadi dua, yakni laporan lengkap dan laporan ringkas. laporan lengkap berisi narasi laporan, SK Kepala Sekolah, Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, dan foto dokumentasi. Sedangkan Laporan ringkas berisi laporan penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, dan daftar siswa miskin yang dan/atau dibantu biaya sekolahnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo dibedakan menjadi dua commit to user



macam yakni laporan ringkas dan laporan lengkap. Laporan ringkas berisi laporan penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, dan daftar siswa miskin yang dan/atau dibantu biaya sekolahnya. Sedangkan laporan lengkap

berisi

narasi

Pertanggungjawaban

laporan,

penggunaan

SK dana

Kepala BOS,

Sekolah, dan

foto

dokumentasi. Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni 2014) dan laporan semester II/periode Juli-Desember 2014).Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni 2014) dan laporan semester II/periode Juli-Desember 2014). Laporan lengkap harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa sedangkan untuk laporan ringkas dikirim kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. Laporan tersebut dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah. Infromasi di atas sesuai dengan pernyataan dari informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi untuk laporan ringkas itu dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA baik berupa hard file maupun soft file. Nah laporan ringkas ini paling lambat dikirim maksimal lima belas hari setelah waktu pelaksanaan program selesai. commit Kalau untuk laporan legkapnya tadi yang isinya to user narasi, kuitansi, foto dan lain-lain itu harus selalu ada



mas masalahnya nanti kalau pengawasan sewaktuwaktu kita harus siap.” Senada dengan hal itu, informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Untuk laporan lengkap itu harus ada setiap saat, tetapi untuk laporan ringkas itu harus dibuat tiap akhir semester dan dikirm paling lambat kalau gak salah lima belas hari setelah pelaksanaan program. Laporan ringkas ini nantinya dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, laporan ringkas ini juga harus sudah disahkan oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi juga dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 13 (Bendahara BOS) pada tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kan tadi ada laporan ringkas sama laporan lengkap. Nah untuk laporan ringkas itu kita kirimkan ke Direktorat Pembinaan SMA sama Dinas Pendidikan Kabupaten. Laporan ringkas ini paling lambat dikirim lima belas hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. Kalau untuk laporan lengkap harus ada sewaktuwaktu kalau nanti ada pengawasan dari pemerintah.” Pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan dokumen Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2013 (halaman 25) maupun tahun 2014 (halaman 45) BAB VII Tentang Pelaporan dimana didalamnya dijelaskan bahwa secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni 2014) dan laporan semester II/periode Juli-Desember 2014).Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS SMA, terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni 2014) dan laporan semester II/periode Julicommit to user Desember 2014).



Laporan lengkap harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa sedangkan untuk laporan ringkas dikirim kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. Laporan tersebut dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk laporan lengkap harus ada setiap saat ketika diperiksa oleh tim audit/pemeriksa, sedangkan laporan ringkas dikirim kepada Direktorat Pembinaan SMA serta Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. Laporan tersebut dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah.

b) Sumber dana lain Sumber dana lain seperti dari beasiswa, DAK, dana pendamping, sponsor dan masyarakat juga menuntut adanya laporan. Dalam hal ini laporan disusun pada akhir pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau seperti beasiswa, dana investasi dari Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan sama dana pendamping itu juga harus ada laporannya. Untuk laporannya kita buat pada akhir pelaksanaan program sesuai dengan commitbantuan to user yang kita terima.”



Senada dengan hal tersebut informan 8 (Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pokoknya semua bantuan yang kita terima kita laporkan sesuai dengan jumlah bantuan yang kita terima.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 31 (Siswa) pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kalau habis pensi itu kita laporkan mas. Dana dari sponsor berapa, dari iuran siswa berapa.” Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Semua kita pertanggungjawabkan. Semua dana yang masuk kita laporkan sesuai dengan peraturan. Kita laporkan ketika dana yang diterima sudah dipergunakan.” Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sumber dana lain seperti beasiswa, DAK, dana pendamping, sponsor dan masyarakat harus dilaporkan pada akhir pelaksanaan program atau setelah dana yang diterima dipergunakan. 3) Evaluasi Selama kebijakan pendidikan gratis dilaksanaan, baik pihak sekolah maupun pemerintah juga telah melakukan evaluasi. Hal ini terbukti

dengan

adanya

perbaikan-perbaikan

yang

dilakukan

pemerintah baik melalui aturan penggunaan dana, maupun perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Baik dari pihak sekolah maupun pemerintah sudah melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan gratis ini. Nah evaluasi ini biasanya kami gunakan untuk to usertindakan selanjutnya. Pemerintah menentukancommit arah untuk



juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan baik dari segi pos penggunaan dana maupun perbaikan sarana dan prasarana.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 8 (Kepala Sekolah) pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Evaluasi tentu tetap kami lakukan dan tujuannya untuk mengatasi masalah yang terjadi maupun memperbaiki kesalahan maupun kekeliruan yang terjadi. Pemerintah sendiri juga telah melakukan evaluasi, dari yang awalnya pos penggunaan dana BOS ada beberapa, kemudian ditambah lagi. Sarana dan prasarana juga ada perbaikan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah telah melakukan perbaikan baik dari pos penggunaan dana dan perbaikan sarana maupun prasarana, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga telah melakukan evaluasi program. Selain itu, dari pihak sekolah sendiri juga melakukan evaluasi guna memperbaiki kualitas pendidikan di Sekolah kami.” Jadi

dapat

dikatakan

selama

Pendidikan

Gratis

dilaksanakan baik dari pihak pemerintah maupun sekolah telah melakukan evaluasi. Pemerintah maupun sekolah telah melakukan evaluasi yang diikuti dengan perbaikan-perbaikan melalui aturan penggunaan dana, maupun perbaikan sarana dan prasarana.

2. Kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

Implementasi

Kebijakan

Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Dalam penelitian ini juga tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur yang digunakan. Meskipun berjalan sesuai dengan prosedur, dalam kenyataannya masih terdapat banyak commit to user



kendala dalam Implementasi Kebijakan di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Masalah atau kendala utama dari implementasi kebijakan pendidikan gratis ini adalah dikarenakan terbatasnya pagu dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Terbatasnya dana ini mengakibatkan timbulnya banyak kendala-kendala lain yang tidak kalah penting. Hal ini dikarenakan sumber utama dalam kebijakan ini adalah dana, dengan terbatasnya dana ini maka akan sangat berpengaruh pada pelaksanan kebijakan secara umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau dibilang cukup ya cukup, tapi kalau dibilang tidak ya tidak tergantung kalau sekolah besar seperti di tempat kita kan ekstranya kan banyak, terus operasionalnya banyak itu kalau dibilang kurang ya kurang sebetulnya. Karena apa, untuk kegiatan esktra sebenarnya kan ekstra itu banyak untuk sekolah besar, oleh karena dana ga ada hanya kita ambil sampelnya saja berapa ekstra gitu.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya dicukup-cukupkan, ada beberapa kegiatan yang harus dihemat karena kegiatannya itu mahal. Kalau cukup ya tidak cukup karena kalau kegiatan siswa itu kan kalau ingin lebih banyak maju harus ikut banyak kegiatan.” Senada dengan hal tersebut, informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Cukup tidak cukup harus dicukupkan. Kalau semua bisa terakomodasikan tentunya kalau bisa lebih ya lebih bagus sehingga kalau dana dari BOS segitu ya mau tidak mau program-program harus disesuaikan dengan itu termasuk untuk kegiatan-kegiatan.” Hal serupa juga disampaikan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau cukup itu relatif ya mas, jadi kita istilahnya budget oriented. Istilahnya kita menggunakan anggara sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita mengikuti itu saja, cukup ga cukup ya harus sesuai dengan aturan. Kalau dibilang ga commit to user cukup ya kita ga cukup terus. Kalau saya bicara ke mutu otomatis



karena apa kita tidak bisa meningkatkan, mempressing, tementemen guru berkaitan penambahan jam diluar jam kedinasan itu kan kita sulit. Karena diluar kedinasan tanpa kita memberikan salary itu kan sulit. Jadi untuk menambah kegiatan belajar siswa seperti jam tambahan itu sulit.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk satu juta ndak cukup. Ada yang beberapa ekstrakulikuler terpaksa saya hentikan karena dananya ga cukup. Untuk kegiatan lomba yang memerlukan banyak biaya, transportasi dihentikan.” Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa dana yang diperoleh sekolah untuk menjalankan kegiatan operasional terbatas. Terbatasnya dana ini dikarenakan sumber dana untuk kegiatan operasional yang diterima sekolah hanya bersumber dari pemerintah pusat melalui BOS SMA. Sekolah tidak menerima dana dari siswa baik SPP maupun uang gedung untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Permasalahan terbatasnya dana ini salah satunya dapat disebabkan karena ditariknya bantuan dana operasional dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Semenjak dana BOS SMA turun dari pusat sebesar Rp. 100.000,00/siswa/tahun dana operasional dari Pemkab Sukoharjo ditarik dan sepenuhnya biaya operasional sekolah berasal dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang mengakibatkan dana yang diterima sekolah terbatas karena untuk operasional dana hanya bersumber dari BOS SMA saja padahal jika Pemkab masih memberi dana untuk operasional maka akan sangat membantu sekolah untuk memaksimalkan mutu pendidikan. Ditariknya dana operasional dari pemkab ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kan semenjak BOS pusat itu turun kan bantuan dari pemkab berupa operasional itu ditarik. Kalau misalkan masih dibantukan lebih bagus, jadi kita tidak kesulitan dalam penggunaan dananya. Tapi kalau dibilang dana BOS itu sudah cukup atau tidak ya cukup saja.”

commit to user



Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 2 (Kepala sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya kalau ditanya pengaruh apa tidaknya ya berpengaruh. Kalau misalnya ada dana operasional dari pemkab juga kan lebih bagus.hehehe. Semakin banyak dananya kan bisa lebih maksimal lagi kualitasnya. Tapi kalau nuntut terus ya gak bakalan cukup, adanya kurang terus. Hahaha.” Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau untuk SMK itu kan masih dibantu kabupaten berupa operasional. Kalau penelitian masnya ini kan untuk SMA ya, jadi untuk SMA itu sudah tidak ada lagi bantuan operasional dari kabupaten, semuanya dari BOS pusat. Kalau misalnya ya mas, ini cuma misalnya kalau seandainya masih ada bantuan operasional dari kabupaten kan malah lebih bagus kan. Tapi kami juga maklum, jadi adanya berapa kami manfaatkan sebaik-baiknya.” Peryataan dari informan-informan tersebut juga diperkuat oleh dokumen Laporan Individu Sekolah Menengah (LI-SM) dimana pada dokumen tersebut tidak terdapat sumber dana operasional dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (bagian biaya). Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah dana BOS dari Pemerintah Pusat muncul, bantuan operasional dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditarik karena pemerintah menganggap dana dari BOS tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Dengan adanya kendala-kendala di atas menyebabkan timbulnya beberapa kendala lainnya. Adapun kendala-kendala lain yang muncul dalam Implementasi Kebiajakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana kurang maksimal Sarana dan prasana sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasana yang lengkap dan bermutu maka akan meningkatkan mutu dari proses pembelajaran itu pula. Secara umum sarana dan prasarana sekolah adalah alat penunjang commit to user



keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, tanpa adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pembelajaran akan terganggu. Dengan ditetapkannya pendidikan gratis ini, secara tidak langsung berakibat pada menurunnya kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Hal ini diakibatkan oleh dana yang terbatas serta sekolah tidak diijinkan untuk memungut SPP dan uang gedung dari siswa. Sekolah hanya berharap dan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan 2 (Kepala Sekolah) pada tangal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Sekolah pinggiran dengan sekolah-sekolah kota tetap berbeda, benar kan? Hahaha. Terutama masalah sarana dan prasarana ya itu. Untuk kualitas ga jauh berbeda, cuma untuk sarana dan prasarana yang kurang.” Hal senada juga diungkapkan oleh informan 26 (Siswa) pada tanggal 8 Desember 2014 yang mengungkapkan bahwa: “Ya bisa diliat sendiri keadaan sarana dan prasarana pada sekolah gratis. Kita dari sekolah gratispun pemasukan dana cuma dari dana BOS, tidak ada pemasukan dari siswa-siswi. Eeeee, saya kira sarana dan prasaranaya sekolah gratis itu gimana ya, kurang menunjang kita untuk belajarlah. Kurang maksimal untuk kita belajar apalagi kita juga SMA, SMA ini tingkatnya untuk menentukan mau jadi apa kita itu di SMA. Nah, kalau SMA yang gratis yang kurang sarana dan prasarana kan bisa tertinggal istilahnya. Ya mau gimana lagi, namanya kebijakan pemerintah itu harus dilaksanakan meskipun masih kurang sana sininya.” Peryataan tersebut serupa dengan pernyataan informan 18 (Wakasek Sarana dan Prasarana) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kaitannya dengan sarana dan prasarana tentunya tidak seleluasa dulu ketika pendidikan masih bayar itu kan sekolah bisa mengalokasikan dana dari masyarakat dalam bentuk SPP itu kita mengalokasikan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Tapi dengan adanya pendidikan gratis ini, biaya operasional yang kaitannya dengan sarana dan prasarana ditanggung oleh pemerintah commit to user juga. Dalam hal ini kita mengajukan proposal ke pemerintah daerah apakah bisa turun



atau bisa cair atau tidak, jadi proses pengadaannya melalui proposal. Keadaan sarana dan prasarana disini kalau dikatakan cukup seratus persen ya belum, tetapi yang sudah ada kami manfaatkan sebaik-baiknya sambil berjalan kami mengajukan proposal kurangnya apa.” Hal ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo dimana sebagian besar sekolah sarana dan prasarananya tidak bisa maksimal. Selama peneliti melakukan penelitian memang hampir semua sekolah melakukan renovasi ataupun pembangunan bangunan baru, tetapi masih saja ditemukan prasarana seperti ruang kelas yang memiliki bagian-bagian yang rusak misalnya plafon, lantai, jendela dan pintu. Akan tetapi yang paling kelihatan adalah fasilitas MCK yang kurang layak. Sementara untuk keadaan sarana juga tidak lebih baik. Selama peneliti melakukan observasi di sekolah, rata-rata sarana untuk menunjang proses pembelajaran tidak maksimal. Hal ini terbukti bahwa rata-rata ruang kelas yang ada di sekolah tidak memiliki LCD, kipas angin, bahkan lampu. Kalaupun terdapat sarana seperti kipas angin masih belum bisa untuk dirasakan semua penghuni kelas. Hal ini tidak berlaku untuk sekolah eks RSBI dimana fasilitasnya lebih bagus dibanding dengan sekolah lainnya. Di sekolah eks RSBI tiap kelas sudah terdapat LCD, tetapi tidak semuanya berfungsi dengan baik. Dari informasi di atas bisa dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan gratis secara tidak langsung menyebabkan sarana dan prasarana kurang maksimal. Hal ini disebabkan sekolah hanya bisa menunggu dan berharap bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

b. Kegiatan keorganisasian di Sekolah terganggu Kegiatan keorganisasian yang dimaksud disini adalah kegiatan OSIS, Pramuka, PMR, dan organisasi lainnya yang ada di sekolah. commit to user juga disebabkan oleh terbatasnya Kegiatan organisasi di sekolah terganggu



dana yang tersedia. Akibatnya beberapa kegiatan harus ditiadakan karena ketidak tersediaan dana. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh informan 24 (Siswa) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau OSIS mau ngadain kegiatan itu kita masalahnya ada di dana. Kita kan sekolah gratis, jadi kalau mau ngambil dana dari siswa itu juga gak enak. Banyak kegiatan yang macet, sebenarnya kita program kerjanya banyak, tapi ya itu tadi masalah dana tadi.” Senada dengan hal itu, informan 27 (Siswa) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk kegiatan mungkin masalahnya di dana. Kalau mengajukan proposal misal misalya sekian nanti dikasihnya cuma setengah jadi kita harus ngurangi bagian-bagian tertentu, dikurangi dikurangi ini itu biar pemasukan sama pengeluarannya seimbang. Terganggu sih iya, tapi tetap masih bisa kita laksanakan dengan dana yang terbatas.” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 31 (Siswa) pada tanggal 13 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kadang masalanya di dana mas. Jadi kalau kita mau ngadain kegiatan misalnya pensi itu terhambat didananya. Tapi kita tetep cari solusi dengan mencari sponsor atau iuran dari siswa.” Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi siswa yang ada disekolah banyak yang terhambat oleh adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Hal ini disebabkan oleh dana yang terbatas.

c. Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler tidak maksimal Kegiatan ekstrakulikuler merupakan sarana siswa untuk mengembangkan karakternya. Selain mengembangkan karakter, kegiatan ekstrakulikuler juga dapat digunakan oleh siswa sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak sedikit siswa yang bisa berprestasi dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler ini. commit to user



Akan tetapi dikarenakan terbatasnya dana, fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler seperti alat untuk latihan terkesan seadanya.

Hal

inilah

yang

mengakibatkan

pelaksanaan

kegiatan

ekstrakulikuler tidak maksimal yang disebabkan fasilitas yang seadanya atau bisa dibilang kurang lengkap. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 22 (Siswa) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau dari kegiatan ekskul yang saya ikuti ini mas alat-alatnya itu kurang. Misalnya kalau lengkap kan lebih baik dan tentunya lebih aman. Kalau ada pelindung komplit kayak pelidung badan, tangan kaki, kepala, kemaluan dan lainnya kan jadi lebih aman namanya juga beladiri. Soalnya saya tau kalau pendidikan gratis itu dananya terbatas mas, jadi ya saya maklumi kalau belum bisa maksimal. Alat-alat yang dipakai itu rata-rata sudah lama dan perlu diganti. Jadi kalau kita latihan itu ndak bisa maksimal.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 38 (Pembina Ekskul) pada tanggal 17 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Bisa dilihat sendiri, alat-alatnya sebenarnya harus sudah diganti, tapi ya ndak ada dana mau gimana lagi, yang penting bisa jalan itu sudah bagus. Kalau untuk pengadaan alat nanti bisa sedikit-sedikit. Kita juga sudah pernah mengajukan proposal tapi ditolak, mungkin dananya memang terbatas. Kita maklumi itu, yang penting masih bisa berjalan itu sudah bagus.” Senada dengan hal itu 34 (Siswa) pada tanggal 19 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Ya kalau untuk latihan sih masih kurang mas, masalahnya alat-alatnyakan juga terbatas, jadi kalau untuk latihan juga kurang. Ini saja alatnya bukan dari sekolahan mas, pinjem tempat lain. Repot juga sih kalau harus pinjem-pinjem terus, masalahnya harus ambil ditempat lain, kalau misalnya punya sendiri kan enak, bisa ditaruh di sekolahan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 39 (Pembina Ekstrakulikuler) pada tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kita pakai alat seadanya commit to usersaja, kalau memang butuh alat lainnya kita biasanya pinjam ke tempat lain. Kalau ditanya



tertangggu apa engganya ya jelas gak bisa maksimal, kalau alat-alatnya komplitkan bisa lebih maksimal tentunya. Jadi intinya masalahnya ada di alat-alat latihannya, kalau untuk masalah lain seperti anak yang jarang datang itu masalah pribadi dan masih bisa di atasi. Kalau buat beli alatkan dananya juga terbatas.” Hal ini juga diperkuat ketika peneliti melakukan observasi di beberapa sekolah yang menyelanggarakan kegiatan ekstrakulikuler dimana alat-alat yang digunakan bisa dibilang terbatas dan merupakan alat-alat lama yang sudah dipakai selama beberapa tahun. Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan fasilitas yang digunakan seadanya dan cenderung tidak lengkap. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia sehingga sekolah tidak mampu untuk memperbaiki atau memperbaharui fasilitas yang ada.

d. Fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal Untuk kegiatan praktikum, siswa membutuhkan alat praktik yang lengkap. Lengkapnya alat praktik yang diperlukan oleh siswa ini tentu saja akan lebih mempermudah siswa untuk memahami teori yang digunakan. Fasilitas penunjang praktik siswa seperti untuk praktik biologi, kimia, fisika, bahasa, maupun komputer pada sekolah-sekolah yang diteliti terkesan secukupnya dengan menyesuaikan dana yang tersedia. Hal ini dibuktikan dengan peryataan informan

21 (Guru) pada tanggal 14

November 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya kalau cukup sih cukup mas, adanya ini ya kita gunakan semaksimal mungkin. Di cukup-cukupkan mas, untuk praktek sebenarnya juga sudah cukup, tapi tidak bisa maksimal. Untuk membeli alat-alat praktek yang cukup mahal kita belum bisa, dananya gak ada. Kalau misalnya bisa kan tentunya lebih maksimal lagi prakteknya.” Senada dengan hal tersebut informan 25 (Siswa) pada tanggal 19 November 2014 juga menyatakan bahwa: commit to user



“Peralatan-peralatannya masih kurang, terutama disinikan belum ada lab bahasa, kalau bisa ya ditambah lagi peralatannya kan lebih bagus mas. Kalau untuk praktek juga kalau alatnya ditambah juga lebih bagus.” Hal serupa juga disampaikan oleh informan 37 (Siswa) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau untuk praktek lab komputer itu belum bisa satu komputer untuk satu orang, biasanya satu komputer itu untuk dua orang. Jadi ya harus gentian mas, trus kalau misal ada yang rusak ya bisa satu komputer itu untuk tiga orang. Kalau sudah di benerin nanti baru bisa dipakai berdua lagi.” Dari informasi di atas bisa disimpulkan bahwa fasilitas penunjang praktik siswa dapat dikatakan tidak bisa maksimal dan terkesan secukupnya. Hal ini disebabkan fasilitas yang tersedia menyesuaikan dengan dana yang tersedia pula sehingga untuk menyediakan alat praktik yang mahal sekolah belum mampu. Akan tetapi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada proses pembelajaran tetap masih bisa berjalan lancar.

e. Kegiatan lomba baik akademik maupun non akademik terganggu Siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik dapat mengharumkan nama sekolahnya melalui berbagai macam lomba yang dapat diikuti. Dengan adanya lomba baik akademik maupun non akademik baik itu tingkat kabupaten, karisidenan, provinsi, nasional atau bahkan tingkat internasional dapat menunjukkan kualitas sekolah dimana siswa tersebut bersekolah. Akan tetapi dengan terbatasnya dana maka secara otomatis kegiatan lomba yang bisa diikuti siswa melalui sekolah juga terbatas. Tidak semua lomba yang ada bisa diikuti karena sekolah harus menyesuaikan dengan dana yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 23 (Siswa) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Sebenarnya kalau lomba itu ada banyak sih mas, tapi kan gak mungkin bisa kita ikuti semua. Soalnya waktu kita juga terbatas, selaincommit waktu dananya to user juga gak ada mas, terbatas. Jadi kita biasanya milih-milih mana yang mau diikuti, biasanya



yang jelas diikuti itu popda mas karena gak butuh biaya dan yang ngadain pemerintah. Kalau untuk lomba-lomba lain yang butuh biaya kita pilih-pilh, soalnya dari sekolah juga terbatas dananya.” Serupa dengan pernyataan tersebut Informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Kalau ada undangan-undangan lomba dari lembaga-lembaga itu kan banyak sekali sebenarnya. Nah itu kita yang agak kesusahan. Caranya ya kita selektif pilih kegiatan lomba yang ditunjang oleh dana pemerintah, misalnya OSN terus debat bahasa inggris yang diadakan oleh dinas yang sifatnya berjenjang seperti kalau lolos kabupaten nanti lanjut ke karesidenan kemudian provinsi lalu nasional. Kalau ada lomba yang sifatnya tidak berjenjang yang butuh banyak dana ya kita selektif. Kadang-kadang untuk mengeksplor tadi, kemampuan misalnya ada lomba kemana gitu anak-anak juga butuh dana.” Senada dengan hal itu informan 39 (Pembina Ekstrakurikuler) pada tanggal 11 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Sebenarnya kalau lebih banyak lomba yang diikuti itu lebih baik. Selain bisa meningkatkan mental juga bisa menambah prestasi. Anak yang sering ikut kejuaraan jam terbangnya akan semakin banyak sehingga kemampuannya juga akan meningkat. Tapi kan semua itu juga butuh dana, gak bisa lepas dari biaya jadi ga bisa semuanya diikuti. Biasanya yang banyak diikuti anak-anak itu ya kejuaraan yang diadakan oleh dinas atau pemerintah karena tidak perlu membayar. Untuk kejuaraan yang sifatnya Open itu tergantung dari anak-anak sendiri, apakah mau ikut atau tidak. Hal ini dikarenakan mereka harus mengeluarkan dana sendiri karena dari pihak sekolah juga belum bisa menutupi semua biaya yang dibutuhkan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk lomba-lomba diseleksi, tidak bisa diikuti semua. Kalau seperti di sekolah ini kan hampir tiap hari ada surat untuk mengirim lomba. Kalau itu diikuti satu tahun satu milyarpun habis. Jadi yang even-even tertentu misalnya kita sudah rutin dapat juara missal dari UMY, Sanartadharma, IKIP Malang, dari apa itu UNS untuk OSN hukumnya wajib kami ikuti. Ini tidak murni gratis, kadang orang tua kami undang, sekolah commit to userguru, transport siswa dan makan hanya membiayai transport



dan sebagainya dari orangtua siswa. Untuk kegiatan lomba yang memerlukan banyak biaya, transportasi dihentikan.” Dengan beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua lomba bisa diikuti oleh siswa dikarenakan dana yang tersedia terbatas. Sekolah membuat skala prioritas dengan cara menentukan lomba yang tidak terlalu memakan banyak biaya seperti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk lomba-lomba yang memerlukan banyak biaya kemungkinan besar tidak dapat didikuti.

f. Kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah Pada petunjuk teknis BOS SMA dana dari BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honor guru atau warga sekolah. Honor hanya dapat diberikan kepada tenaga ahli dari luar sekolah misalnya dari perguruan tinggi, dari kwarnas/kwarda, dari dinas kesehatan, dari unsur keagamaan dan lain-lain). Padahal honor ini dubutuhkan apabila guru atau warga sekolah melakukan kegiatan di luar sekolah seperti menjadi Pembina ekstrakulikuler, mengawasi ujian semester, menjadi pendamping maupun

pembimbing

lomba

siswa,

dan

lain-lain

karena

telah

mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih dibanding guru ataupun warga sekolah lain yang tidak terlibat. Honor juga akan sangat membantu bagi guru honorer atau guru tidak tetap yang bergaji rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 yang menyampaikan bahwa: “Yah kalau bisa BOS itu bisa digunakan untuk honor. Kalau misalnya bisa digunakan untuk honor kan bagus buat guru yang membina ekstra, mengajar diluar jam kedinasan, atau yang sudah mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra ekstra untuk pengembangan siswa. Kalau di jukniskan gak boleh buat honor pihak intern sekolah.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau saya bicara ke mutu otomatis karena apa kita tidak bisa commit to user meningkatkan, mempressing, temen-temen guru berkaitan



penambahan jam diluar jam kedinasan itu kan kita sulit. Karena diluar kedinasan tanpa kita memberikan sallary itu kan sulit. Jadi untuk menambah kegiatan belajar siswa seperti jam tambahan itu sulit.” Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kan kalau dijuknis itu jelas mas, tidak boleh untuk honor. Nah, kalau nanti ada guru atau dari pihak sekolah yang sudah mengeluarkan waktu ekstra saat teman-teman yang lain sudah istirahat dirumah kan kalau gak dapat honor kan kita juga gak enak. Orang yang lain bisa santai-santai dirumah, mereka masih kerja sampai sore. Kami hanya bisa memberi sekedar untuk konsumsi saja, tapi bukan berupa uang.” Selain itu dalam dokumen petunjuk teknis BOS SMA tahun 2014 (halaman vii) tentang pemanfaatan dana yang dengan jelas juga melarang pemberian honor untuk guru maupun warga sekolah. Jasa profesi (honor) hanya dapat diberikan kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar sekolah (misalnya dari perguruan tinggi, dari kwarnas/kwarda, dari dinas kesehatan, dari unsur keagamaan dan lainlain). Biaya transport diperbolehkan apabila kegiatan dilakukan diluar jam dan hari kerja atau kegiatan luar sekolah yang tidak dibiayai dari pihak penyelenggara. Jadi dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2014 dan pernyataan informan bahwa dana BOS tidak bisa digunakan untuk honor guru maupun warga sekolah. Honor hanya bisa diberikan kepada tenaga ahli dalam bidangnya yang berasal dari luar sekolah.

g. Anggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya oleh orang tua siswa Meskipun sudah dilakukan sosialisasi kepada orangtua pada saat tahun ajaran baru, penerimaan rapor, maupun melalui surat, tetap saja ada orangtua yang tidak paham commitmengenai to user kebijakan pendidikan gratis ini.



Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepersenpun untuk anaknya meskipun untuk pengeluaran pribadi siswa sendiri. Hal ini dapat diungkapkan dengan pernyataan dari informan 29 (Siswa) pada tanggal 10 desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau orang tua sih kadang bertanya mas, kok masih mbayar ini itu. Dikiranya saya bohong, hehe, padahalkan itu memang harus mbayar, kayak buku, seragam kan masih harus bayar. Orang tua kan taunya gratis ya gratis, padahal enggak.” Senada dengan hal itu informan 11 (Bendaha BOS) pada tanggal 11 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Ada orangtua yang protes, kenapa harus membayar uang seragam padahal sekolah gratis. Ini karena ketidaktahuan, maunya sekolah gratis itu kabeh gratis. Padahal yang menuntut itu justru orang yang punya, justru orang yang punya mengatasnamakan orang-orang yang tidak punya kemampuan.” Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari informan 40 (Orangtua Siswa) pada tanggal 11 Desember 2014: “Ya kalau namanya pendidikan gratis kan harusnya benarbenar gratis to mas. Nek masih mbayar ini itu ya gimana, mosok pendidikan gratis malah ora gratis, mbayare jik akeh, mbayar seragam larang, buku larang. Nek iso ki gratis yo gratis.” Dari beberapa pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa masih ada anggapan dari orangtua maupun wali siswa yang beranggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. Padahal yang digratiskan dalam pendidikan gratis adalah biaya operasional saja, orangtua maupun wali siswa masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk keperluan siswa sendiri seperti seragam, sepatu, buku, transportasi dan lain-lain.

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rumit Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah mengenai penggunaan dana dalam rangka Implementasi Kebijakan commit to user Pendidikan Gratis kepada pemerintah. Banyak hal yang harus diperhatikan



dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dari laporan lengkap maupun laporan ringkas. Hal inilah yang masih dianggap sulit oleh beberapa informan dimana diantaranya disampaikan oleh informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya rumit, karena banyak sekali. Jadi yang dilaporkan itu banyak sekali, tebal karena satu semester itu bukti-bukti fisiknya harus ada seperti nota, bukti-bukti kegiatan, foto, banyak. Misal untuk perbaikan pintu, nah pintunya itu sebelum diperbaiki difoto, pelaksanaan difoto, sudah jadi juga difoto. Jadi tebal sekali laporan itu.” Senada dengan hal tersebut, informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Ya kalau laporan sih memang rumit, tapi kan sudah biasa kalo yang namanya laporan itu rumit. Jadi ada dua yang harus dilaporkan, yakni laporan lengkap sama laporan ringkas. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya, harus melihat pada juknis yang ada.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi laporannya itu bisa sampai ratusan lembar, sampai kalau dikumpulkan itu tebalnya sekian bisa dua puluh senti. Isinya rekap penggunaan perbulan kemudian rekap satu bulan habis itu bukti fisik maupun non fisik. Ya kalau keuangan hampir semuanya rumit, ya rumit semua.” Dari

informasi

di

atas

dapat

diketahui

jika

laporan

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pendidikan gratis tergolong rumit. Hal ini dikarenakan banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya.

3. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014.

commit to user



Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 bahwa kendala utama dari pendidikan gratis ini adalah pagu dana BOS yang terbatas dimana salah satu penyebabnya adalah karena ditariknya bantuan dana operasional oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya kendala ini pihak sekolah berusaha untuk menggunakan dana yang diperoleh dengan semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 (Kepala Sekolah) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi adanya dana berapa ya kita gunakan gunakan semaksimal mungkin. Untuk ekstra seperti yang saya bilang tadi hanya kita ambil sampelnya beberapa ekstra gitu.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Intinya kita cukup-cukupkan saja, mungkin ada beberapa kegiatan yang harus dihemat pokoknya kita sesuaikan dengan dana yang ada. Kita buat prioritas mana yang penting dan mana yang kurang penting biar bisa maksimal penggunaan dananya.” Senada dengan hal tersebut, informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Cukup tidak cukup harus dicukupkan. Kalau semua bisa terakomodasikan tentunya kalau bisa lebih ya lebih bagus sehingga kalau dana dari BOS segitu ya mau tidak mau program-program harus disesuaikan dengan itu termasuk untuk kegiatan-kegiatan.” Hal serupa juga disampaikan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kita istilahnya budget oriented. Istilahnya kita menggunakan anggara sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita mengikuti itu saja, cukup ga cukup ya harus sesuai dengan aturan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang to menyatakan bahwa: commit user



“Ya intinya adanya dana berapa kita gunakan semaksimal mungkin. Jumlah dana yang diterima mau tidak mau harus cukup.” Dari pernyataan

di

atas

dapat

diketahui

bahwa

sekolah

memaksimalkan penggunaan dana yang diterima sebisa mungkin. Meskipun dana yang diperoleh termasuk terbatas, sekolah tetap bisa menjalankan operasionalnya. Disamping itu untuk mengatasi kendala lainnya yang muncul dalam implementasi kebijakan gratis ini diperoleh beberapa solusi. Adapun solusi yang bisa diambil untuk mengatasi kendala yang muncul diantaranya: a. Mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Sarana dan prasana sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasana yang lengkap dan bermutu maka akan meningkatkan mutu dari proses pembelajaran itu pula. Keterbatasn sarana dan prasana dapat di atasi dengan pengajuan proposal ke pemerintah seperti yang diungkapkan oleh informan 2 (Kepala Sekolah) pada tangal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kita ajukan proposal ke pemerintah, missal kurangnya apa kita ajukan diproposal. Masalah disetujui atau tidaknya itu tergantung dari pemerintah.” Peryataan tersebut serupa dengan pernyataan informan 18 (Wakasek Sarana dan Prasarana) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ini kita mengajukan proposal ke pemerintah daerah apakah bisa turun atau bisa cair atau tidak, jadi proses pengadaannya melalui proposal. Keadaan sarana dan prasarana disini kalau dikatakan cukup seratus persen ya belum, tetapi yang sudah ada kami manfaatkan sebaik-baiknya sambil berjalan kami mengajukan proposal kurangnya apa.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 8 pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk memenuhi kebutuhan sekolah terutama untuk sarana commit tokita userajukan proposal pada pemerintah. dan prasarana biasanya



Nah bisa dilihat sendiri mas, kan sekolah ini lagi ada pembangunan dan itu hasil dari pengajuan proposal. Jadi kita butuhnya apa nanti kita ajukan ke pemerintah.” Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana sekolah dapat mengajukan proposal kepada pemerintah sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

b. Mencari bantuan dari sponsor Banyak kegiatan keorgansasian di sekolah yang terhambat karena terbatasnya dana. Terbatasnya dana ini dapat di atasi dengan mencari sponsor maupun meminta sumbangan sukarela dari siswa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari informan Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh informan 24 (Siswa) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Nah biasanya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang besar itu kayak pensi misalnya itu kita nyari sponsor mas. Nanti dana dari sponsor bisa kita manfaatkan untuk pendanaan.” Senada dengan hal itu, informan 27 (Siswa) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kita cari sponsor mas biasanya. Kalau gak nyari sponsor ya kita tarik iuran ke siswa. Atau bisa dari dua-duanya, dari sponsor iya dari siswa iya. Masalahnya dana yang kita butuhkan itu gak sedikit juga” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 31 (Siswa) pada tanggal 13 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kadang masalanya di dana mas. Jadi kalau kita mau ngadain kegiatan misalnya pensi itu terhambat didananya. Tapi kita tetep cari solusi dengan mencari sponsor.” Dengan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kegiatan keorganisasian yang terhambat dapat dilakukan dengan cara mencari sponsor maupun meminta sumbangan suka rela dari siswa.

commit to user



c. Memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa Pemungutan biaya suka rela disini dilakukan oleh siswa dan dikelola oleh siswa. Dalam hal ini pemungutan biaya yang dilakukan oleh siswa bukan atas perintah dari pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang terganggu karena terbatasnya fasilitas dapat diatasi dengan cara memungut biaya suka rela dari siswa guna memperbaiki maupun memperbaharui fasilitas yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 22 (Siswa) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kalau misalnya alatnya sudah bener-bener gak bisa dipakai dan dari sekolah juga tidak menyetujui proposal yang diajukan ya terpaksa kita urunan mas. Masak sudah gak bisa dipakai tetep kita paksa pakai ya gimana lagi mas.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 38 (Pembina Ekskul) pada tanggal 17 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau untuk pengadaan alat nanti bisa sedikit-sedikit. Kita juga sudah pernah mengajukan proposal tapi ditolak, mungkin dananya memang terbatas. Kita maklumi itu, yang penting masih bisa berjalan itu sudah bagus. Untuk pembaharuan alat kita bisa iuran berapa gitu.” Senada dengan hal itu 34 (Siswa) pada tanggal 19 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Kita dulu juga pernah iuran mas buat beli alat soalnya memang benar-benar harus ada dan gak bisa pinjem. Kalau gak salah dulu iuran dua puluh ribu peranak. Itu juga buat kita sendiri mas, kalau gak kan nanti juga bisa buat adek-adek kelas.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 39 (Pembina Ekstrakulikuler) pada tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Bisa kita iuran, bisa juga mengajukan proposal. Kalau proposal tidak disetujui ya kita terpaksa iuran, hla mau gimana lagi. Tapi tidak ada paksaan ke anak-anak, yang mau iuran saja.”

commit to user



Dari beberapa pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa memungut biaya suka rela dari siswa merupakan solusi yang diambil untuk memperbaiki maupun memperbaharui fasilitas yang ada.

d. Melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada Melaksanakan

kegiatan

praktik

dengan

memaksimalkan

penggunaan fasilitas yang ada merupakan solusi dari keterbatasan alat praktik. Hal ini ditegaskan oleh informan 21 (Guru) pada tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Ya kalau cukup sih cukup mas, adanya ini ya kita gunakan semaksimal mungkin. Di cukup-cukupkan mas, untuk praktek sebenarnya juga sudah cukup, tapi tidak bisa maksimal. Untuk membeli alat-alat praktek yang cukup mahal kita belum bisa, dananya gak ada. Kalau misalnya bisa kan tentunya lebih maksimal lagi prakteknya.” Hal senada juga disampaikan oleh informan 19 (Guru) pada tanggal 13 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk alat-alat praktik kita gunakan sesuai dengan ketersediaan yang ada. Jadi apa yang tersedia kita manfaatkan sebaik mungkin bagi siswa. Kalau ditanya cukup apa tidak sih sebenarnya cukup, tapi ya gak bisa maksimal.” Hal

tersebut

diperkuat

juga

dengan

pernyataan

yang

disampaikan oleh informan 20 (Guru) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Memang kalau pendidikan gratis ini fasilitas penunjang praktik siswa itu tidak bisa maksimal, tapi pokoknya kita sebagai guru harus memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan siswa sendiri. Kita harus professional dan gak boleh ngeluh sama keadaan, kita cari solusi yang baik itu seperti apa.” Jadi dapat disimpulkan dengan adanya fasilitas yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sekolah paling tidak memenuhi kebetuhan terbatasal untukcommit praktiktosiswa. user



e. Selektif dalam memilih lomba yang akan diikuti serta melibatkan orangtua/wali peserta secara suka rela dalam membantu pendanaan lomba Dengan adanya pendidikan gratis ini sekolah maupun siswa harus lebih selektif dalam memilih lomba yang akan diikuti. Hal ini dikarenakan semua lomba yang ada tidak semuanya gratis. Oleh karena itu solusi yang diambil adalah dengan menggunakan dana pribadi dari orangtua/wali siswa atau tidak mengikuti lomba yang memakan banyak biaya. Solusi yang diambil ini sesuai dengan pernyataan dari informan 23 (Siswa) pada tanggal 13 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Jadi kita biasanya milih-milih mana yang mau diikuti, biasanya yang jelas diikuti itu popda mas karena gak butuh biaya dan yang ngadain pemerintah. Kalau untuk lomba-lomba lain yang butuh biaya kita pilih-pilh, soalnya dari sekolah juga terbatas dananya.” Serupa dengan pernyataan tersebut Informan 4 (Kepala Sekolah) pada tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Kalau ada undangan-undangan lomba dari lembaga-lembaga itu kan banyak sekali sebenarnya. Nah itu kita yang agak kesusahan. Caranya ya kita selektif pilih kegiatan lomba yang ditunjang oleh dana pemerintah, misalnya OSN terus debat bahasa inggris yang diadakan oleh dinas yang sifatnya berjenjang seperti kalau lolos kabupaten nanti lanjut ke karesidenan kemudian provinsi lalu nasional. Kalau ada lomba yang sifatnya tidak berjenjang yang butuh banyak dana ya kita selektif. Kadang-kadang untuk mengeksplor tadi, kemampuan misalnya ada lomba kemana gitu anak-anak juga butuh dana. Kadang orangtua juga kami libatkan disini.” Senada dengan hal itu informan 39 (Pembina Ekstrakurikuler) pada tanggal 11 Desember 2014 juga menyatakan bahwa: “Biasanya yang banyak diikuti anak-anak itu ya kejuaraan yang diadakan oleh dinas atau pemerintah karena tidak perlu membayar. Untuk kejuaraan yang sifatnya Open itu tergantung dari anak-anak sendiri, apakah mau ikut atau tidak. Hal ini dikarenakan mereka mengeluarkan dana sendiri karena commitharus to user



dari pihak sekolah juga belum bisa menutupi semua biaya yang dibutuhkan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Untuk lomba-lomba diseleksi, tidak bisa diikuti semua. Kalau seperti di sekolah ini kan hampir tiap hari ada surat untuk mengirim lomba. Kalau itu diikuti satu tahun satu milyarpun habis. Jadi yang even-even tertentu misalnya kita sudah rutin dapat juara missal dari UMY, Sanartadharma, IKIP Malang, dari apa itu UNS untuk OSN hukumnya wajib kami ikuti. Ini tidak murni gratis, kadang orang tua kami undang, sekolah hanya membiayai transport guru, transport siswa dan makan dan sebagainya dari orangtua siswa. Untuk kegiatan lomba yang memerlukan banyak biaya, transportasi, dihentikan.” Dari pernyatan tersebut dapat dikatakan bahwa sekolah maupun siswa lebih selektif dalam memilih lomba yang akan diikuti. Untuk lomba yang memerlukan biaya dapat dimintakan kepada orangtua siswa atau tidak mengikuti lomba tersebut.

f. Sosialisasi intern tentang peruntukan dana Dalam petunjuk teknis BOS dengan jelas melarang penggunaan dana untuk honor pihak intern sekolah. Padahal honor ini dubutuhkan apabila guru atau warga sekolah melakukan kegiatan di luar sekolah seperti menjadi Pembina ekstrakulikuler, mengawasi ujian semester, menjadi pendamping maupun pembimbing lomba siswa, dan lain-lain karena telah mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih dibanding guru ataupun warga sekolah lain yang tidak terlibat. Honor juga akan sangat membantu bagi guru honorer maupun guru tidak tetap yang bergaji rendah. Oleh karena itu kepala sekolah senantiasa Menjelaskan kepada guru dan warga sekolah bahwa dalam juknis tidak diijinkan untuk honor pihak intern sekolah serta memberikan pemahaman bahwa meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak perlu berharap kepada honor karena itu sudah seharusnya dilakukan oleh commit to user



mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 yang menyampaikan bahwa: “Jadi kalau masalah ini kita tanamkan ke para guru maupun karyawan kalau memang dananya itu tidak bisa untuk membayar honor mereka. Kita tanamkan kalau dari pemerintah itu sudah menunjang kesejahteraan mereka dan kalau jika tidak ada honor untuk jam ekstra ya di ikhlaskan saja, anggap saja ibadah dan bayarannya berupa pahala.” Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 6 (Kepala Sekolah) pada tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau saya bicara ke mutu otomatis karena apa kita tidak bisa meningkatkan, mempressing, temen-temen guru berkaitan penambahan jam diluar jam kedinasan itu kan kita sulit. Karena diluar kedinasan tanpa kita memberikan salary itu kan sulit. Jadi untuk menambah kegiatan belajar siswa seperti jam tambahan itu sulit. Tapi tetep kita jelaskan ke temen-temen guru kalau ini semua demi siswa dan akhirnya juga demi sekolah juga, jadi harap maklum dengan hal ini.” Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Sebenarnya sih juga gimana gitu, tapi mau gimana lagi. Pokoknya saya selalu menjelaskan ke mereka kalau kita ini sudah cukup digaji dari pemerintah, guru semakin makmur, pns makin sejahtera. Jadi ya kami harap dan kami himbau biarpun tidak diberi honor ya tidak boleh menuntut, kan gajinya juga sudah cukup, anggap aja amal gitulah.” Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan cara menjelaskan kepada guru dan warga sekolah bahwa dalam juknis tidak diijinkan untuk honor pihak intern sekolah, serta memberikan pemahaman bahwa meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak perlu berharap kepada honor karena itu sudah seharusnya dilakukan mereka, merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah.

g. Sosialisasi

mengenai

orangtua/wali siswa

kebijakan pendidikan commit to user

gratis

kepada



Sekolah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa mengenai kebijakan pendidikan gratis. Hal ini dilakukan agar pemahaman orangtua terhadap pendidikan gratis tidak salah. Dalam pendidikan gratis ini orangtua masih harus membayar biaya pribadi siswa seperti seragam maupun buku. Pihak sekolah terus mengadakan sosialisasi ini seusai dengan pernyataan dari informan 2 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Setiap semester itu kami selalu mengadakan sosialisai terkait pendidikan gratis ini pada orangtua. Bisa tiap pengambilan rapor maupun pada saat penerimaan siswa baru. Jadi kami jelaskan kalau pendidikan gratis itu tidak murni gratis, orangtua masih harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi siswa seperti seragam dan buku.” Hal serupa juga disampaikan oleh informan 3 (Kepala Sekolah) pada tanggal 19 November 2014 yang menyampaikan bahwa: “Dari pak bupati ada, dari sekolah tentu baik kepada orangtua, kepada siswa pada saat upacara. Kepada orangtua melalui komite, waktu pembagian rapor kita sampaikan.” Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 24 (Siswa) pada tanggal 18 November 2014 yang menyatakan bahwa: “Tiap awal tahun tiap pergantian semester , tiap penerimaan peserta didik baru itu ada koordinasi atau sosialisasi sama orang tua kalau kita tuh ya emang pendidikan gratis tapi tidak sepenuhnya gratis. Kita seragam juga beli, buku juga beli.” Senada dengan hal tersebut, informan 17 (Guru) pada tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Jadi setiap mau ngambil rapor atau tahun ajaran baru terutama kalau kelas sepuluh, orangtua siswa dikumpulkan untuk koordinasi dan sosialisasi mengenai pendidikan gratis ini.” Dengan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah terus mengadakan sosialisasi terkait pendidikan gratis untuk menghindari kesalahpahaman orangtua. Sosialisasi ini dilakukan setiap tahun ajaran baru, pada saat penerimaan rapor, dan penerimaan peserta commit to user didik baru.



h. Mengadakan koordinasi dengan pihak intern sekolah maupun pemerintah Rumitnya penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat di atasi dengan melakukan koordinasi antara pihak intern sekolah maupun dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari informan 5 (Kepala Sekolah) pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Kalau ada kesulitan biasanya kita koordinasi dengan tim yang mengurus pendidikan gratis di sekolah ini. Masalahnya apa kita diskusikan bersama-sama kemudian kita cari solusinya.” Senada dengan hal tersebut, informan 7 (Kepala Sekolah) pada tanggal 18 Desember 2014 menyatakan bahwa: “Jadi kita saling membantu istilahnya, ada kesulitan apa kita bahas bersama-sama. Kalau misalnya ada kesulitan lagi biasanya kita konsultasi ke dinas atau pemerintah saat dilakukan pengawasan. Kalau ada yang salah dalam laporannya nanti kita revisi lagi.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 10 (Kepala Sekolah) pada tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: “Tim yang mengurusi dana BOS di Sekolah itu selalu berkoordinasi, terutama dalam masalah laporan. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling berkonsultasi. Atau nanti kalau dari pihak pengawas itu bisa memberikan arahan misalnya ada kesalahan dalam penyusunan laporan bisa kami jadikan masukan juga.” Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ditemukan kesulitan dalam penyusunan laporan maka tim manajemen BOS di Sekolah saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian apabila masih kurang maka dapat dilakukan koordinasi dengan pemerintah pada saat dilakukan pemantuan pelaksanaan program.

commit to user



C. Pembahasan Data penelitian yang telah dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014, dapat dikemukakan melalui temuan studi yang berhubungan dengan kajian teori. Pembahasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 Ada banyak tahapan dalam siklus kebijakan dan salah satu siklus tahapan yang penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi dari kebijakan itu sendiri. Implementasi dalam praktiknya sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini dianggap kurang berpengaruh. Akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi merupakan bagian yang sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain dapat dikatan bahwa implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan tidak mempunyai arti tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang ada seperti program, kegiatan atau proyek. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan menurut Nugroho, (2004: 163) yaitu:

commit to user



a. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. b. Pengorganisasian, yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan. c. Penggerakan dan kepemimpinan, yaitu melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsi dasar good governance. d. Pengendalian, yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala. Menurut Tachjan (2006: 35) hal-hal atau program yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: a. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu. b. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan strukturstruktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat. c. Membangun

sistem

penjadwalan,

monitoring

dan

sarana-sarana

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. Hal-hal atau program maupun kegiatan yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu: a. Menyusun strategi atau desain. Sebelum benar-benar dilaksanakan, Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 memerlukan kebijakan turunan. Dalam hal ini harus dilakukan dengan cara dengan cara menentukan prosedur yang digunakan, perumusan tugas, tujuan, biaya dan waktu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: commit to user 1) Menetukan Prosedur yang digunakan



Hal pertama yang dilakukan sekolah sebelum benar-benar melaksanakan kebijakan pendidikan gratis SMA Negeri se kabupaten Sukoharjo yakni dengan melakukan sosialisasi tentang pendidikan gratis, mendata jumlah siswa yang berhak mendapatkan bantuan, membuat proposal untuk pengadaan maupun perbaikan sarana dan prasana serta melaporkannya ke pemerintah. Selanjutnya sekolah membuat RAKS dan RAB yang disesuaikan dengan petunjuk teknis maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. RAKS dan RAB inilah yang digunakan sebagai prosedur dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. RAKS dan RAB juga mempertimbangkan jumlah dana yang diterima.

2) Perincian Tugas Pada tingkat sekolah pelaksanaan pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo dikelola oleh tim atau panitia yang terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah (Wakasek), guru, dan komite. Kepala sekolah dalam hal ini bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana pendidikan gratis. Bendahara sendiri bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan yang dituntuk oleh kepala sekolah yang bisa diambilkan dari perwakilan guru. Wakasek bertugas untuk memberi pertimbangan dan masukan. Peran komite sendiri yaitu untuk memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus mediator antara sekolah dengan masyarakat.

3) Perumusan Tujuan Tujuan dari diadakannya pendidikan gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat commityang to user terutama bagi masyarakat tidak mampu guna memperoleh



pendidikan di tingkat SMA serta mengurangi angka putus sekolah di tingkat SMA.

4) Biaya dan Waktu Besar dana BOS dan beasiswa yang diterima sekolah adalah sebesar Rp. 1.000.000,00/tahun/siswa atau sebesar Rp 500.000,00/semester/siswa dan disalurkan setiap semester. Kemudian untuk investasi besar dana yang diterima sekolah tergantung dari kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan proposal dari sekolah. Untuk mendanai kegiatan siswa seperti pensi, lomba, dan ekstrakurikuler dengan bantuan dari sponsor dan masyarakat jumlah dana yang diterima tergantung

dari ketersediaan sponsor dan

masyarakat.

Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kabupaten Sukoharjo telah menyusun strategi atau desain yang merupakan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan berupa penentuan prosedur, perumusan tugas, tujuan, biaya dan waktu. Penggunaan prosedur, perumusan tugas, tujuan, biaya dan waktu telah dilakukan sesuai dengan mengacu petunjuk teknis dan aturan yang ada.

b. Melaksanakan

kebijakan

dengan

mendayagunakan

serta

mengorganisasikan semua sumber daya yang dimiliki. Semua sumber daya yang dimiliki dalam implementasi kebijakan haruslah digunakan dan diorganisasikan secara maksimal supaya tercipta kesatuan dari berbagai sumber daya tersebut sehingga dapat membantu tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Menggunakan dan mengorganisasikan sumber daya yang dimaksud disini adalah mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan dana baik berupa koordinasi, komunikasi ataupun sosialisai sesuai commit toHal userini dilakukan pada saat kebijakan dengan prosedur yang digunakan.



sedang dilaksanakan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prosedur atau pedoman yang digunakan. Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo, semua sumber daya manusia dan dana yang dimiliki telah didayagunakan dan diorganisasikan sesuai dengan prosedur maupun pedoman yang dimiliki.

c. Melakukan monitoring atau pengawasan, pelaporan serta melakukan evaluasi. Pengawasan atau monitoring bertujuan agar pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Pengawasan juga dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

Dapat dikatakan pula bahwa pengawasan

merupakan alat kontrol agar sebuah kebijakan bisa berjalan sesuai dengan batasan-batasan yang tertera dalam prosedur. Pada saat Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri di implementasikan, pengawasan dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern. Pengawasan dari pihak intern dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui pengawas sekolah, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Pemantauan/pengawasan ini dilakukan selama kebijakan dijalankan, artinya pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu atau bisa dikatakan inspeksi mendadak (sidak). Pihak sekolah juga harus siap setiap saat jika ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui betul perkembangan, proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian, untuk pelaporan BOS SMA sendiri dibedakan menjadi dua macam, yakni laporan ringkas dan laporan lengkap. Laporan lengkap

terdiri

berisi

narasi laporan, SK Kepala Sekolah, commit to dana user BOS, dan foto dokumentasi. Pertanggungjawaban penggunaan



Laporan ringkas terdiri dari penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, dan daftar siswa miskin yang dan/atau

dibantu

biaya

sekolahnya.

Laporan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban sekolah terhadap pemerintah. Laporan lengkap harus ada setiap saat ketika diperiksa oleh tim audit/pemeriksa, sedangkan laporan ringkas dikirim kepada Direktorat Pembinaan SMA serta Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. Laporan tersebut dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah. Sumber dana lain seperti beasiswa, DAK, dana pendamping, sponsor dan masyarakat harus dilaporkan pada akhir pelaksanaan program atau setelah dana yang diterima dipergunakan. Setiap sumber dana dilaporkan sesuai dengan jumlah dana yang diterima. Selama kebijakan pendidikan gratis dilaksanaan, baik pihak sekolah maupun pemerintah juga telah melakukan evaluasi. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah baik melalui aturan penggunaan dana, maupun perbaikan sarana dan prasarana.

2. Kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

Implementasi

Kebijakan

Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Kendala utama dari pendidikan gratis ini adalah pagu dana BOS yang terbatas dimana salah satu penyebabnya adalah karena ditariknya bantuan dana operasional oleh Pemerintah Kabupaten. Terbatasnya dana ini mengakibatkan timbulnya banyak kendala-kendala lain yang tidak kalah penting. Hal ini dikarenakan sumber utama dalam kebijakan ini adalah dana, commit to user dengan terbatasnya dana ini maka akan sangat berpengaruh pada pelaksanan



kebijakan secara umum. Adapun beberapa kendala lain yang muncul diantaranya: a. Sarana dan prasarana kurang maksimal Sarana dan prasana sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasana yang lengkap dan bermutu maka akan meningkatkan mutu dari proses pembelajaran itu pula. Secara umum sarana dan prasarana sekolah adalah alat penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, tanpa adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pembelajaran akan terganggu. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis secara tidak langsung menyebabkan sarana dan prasarana kurang maksimal. Hal ini disebabkan sekolah hanya bisa menunggu dan berharap bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

b. Kegiatan keorganisasian di Sekolah terganggu Kegiatan keorganisasian yang dimaksud disini adalah kegiatan OSIS, Pramuka, PMR, dan organisasi lainnya yang ada di sekolah. Kegiatan organisasi di sekolah terganggu juga disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia. Akibatnya beberapa kegiatan harus ditiadakan karena ketidak tersediaan dana.

c. Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler tidak maksimal Kegiatan ekstrakulikuler merupakan sarana siswa untuk mengembangkan karakternya. Selain mengembangkan karakter, kegiatan ekstrakulikuler juga dapat digunakan oleh siswa sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak sedikit siswa yang bisa berprestasi dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler ini. Kegiatan

ekstrakurikuler

tidak

bisa

berjalan

maksimal

dikarenakan fasilitas yang digunakan seadanya dan cenderung tidak to user lengkap. Hal inipun juga commit disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia



sehingga sekolah tidak mampu untuk memperbaiki atau memperbaharui fasilitas yang ada.

d. Fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal Siswa membutuhkan alat praktik yang lengkap dalam kegiatan praktikum. Lengkapnya alat praktik yang diperlukan oleh siswa ini tentu saja akan lebih mempermudah siswa untuk memahami teori yang digunakan. Fasilitas penunjang praktik siswa dapat dikatakan tidak bisa maksimal dan terkesan secukupnya. Hal ini disebabkan fasilitas yang tersedia menyesuaikan dengan dana yang tersedia pula sehingga untuk menyediakan alat praktik yang mahal sekolah belum mampu. Akan tetapi, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada proses pembelajaran tetap masih bisa berjalan lancar.

e. Kegiatan lomba baik akademik maupun maupun non akademik terganggu Siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik dapat mengharumkan nama sekolahnya melalui berbagai macam lomba yang dapat diikuti. Dengan adanya lomba baik akademik maupun non akademik baik itu tingkat kabupaten, karisidenan, provinsi, nasional atau bahkan tingkat internasional dapat menunjukkan kualitas sekolah dimana siswa tersebut bersekolah. Tidak semua lomba bisa diikuti oleh sekolah dikarenakan dana yang tersedia terbatas. Sekolah membuat skala prioritas dengan cara menentukan lomba yang tidak terlalu memakan banyak biaya seperti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk lomba-lomba yang memerlukan banyak biaya kemungkinan besar tidak dapat didikuti.

f. Kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah commit to user



Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2014 dan pernyataan informan bahwa dana BOS tidak bisa digunakan untuk honor guru maupun warga sekolah. Honor hanya bisa diberikan kepada tenaga ahli dalam bidangnya yang berasal dari luar sekolah. Padahal honor ini dubutuhkan apabila guru atau warga sekolah melakukan kegiatan di luar sekolah seperti menjadi Pembina ekstrakulikuler, mengawasi ujian semester, menjadi pendamping maupun pembimbing lomba siswa, dan lain-lain karena telah mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih dibanding guru ataupun warga sekolah lain yang tidak terlibat. Honor juga akan sangat membantu bagi guru honorer atau guru tidak tetap yang bergaji rendah.

g. Anggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya oleh orang tua siswa Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi : 4) Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. 5) Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemkot/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan. 6) Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII: 4) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama commit to user antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.



5) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 6) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi kepada orangtua pada saat tahun ajaran baru, penerimaan rapor, maupun melalui surat, tetap saja ada orangtua yang tidak paham mengenai kebijakan pendidikan gratis ini. Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepersenpun untuk anaknya meskipun untuk pengeluaran pribadi siswa sendiri. Padahal dalam dalam PP No 48 tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sumber biaya pendidikan bukan dari pemerintah saja.

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rumit Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah mengenai penggunaan dana dalam rangka Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis kepada pemerintah. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dari laporan lengkap maupun laporan ringkas. Hal inilah yang merupakan salah satu kendala dalam pelaksanan pendidikan gratis di SMA karena penyusunannya dapat dikatakan rumit.

3. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Menurut Barnadib dalam Hasbullah (2005: 9-10) Perbuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dan menentukan, yaitu: 5) adanya tujuan yang hendak dicapai 6) adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan pendidikan 7) yang hidup berasama dalam lingkungan hidup tertentu commit to user 8) yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan



Senada dengan barnadib, Hafid (2013: 32-42), menguraikan bahwa penjabaran dari faktor-faktor dalam proses pendidikan harus dilihat sebagai suatu sistem, setiap komponen atau faktor tidak

terpisahkan dan saling

mempengaruhi. Secara rinci ia menguraikan faktor pendidikan terdiri dari (1) faktor tujuan, (2) faktor pendidik, (3) faktor peserta didik, (4) faktor alat pendidikan, dan (5) faktor lingkungan. Antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, tidak bisa dipisahkan, karena kesemuanya saling pengaruh memengaruhi. Pendidikan harus mempunyai tujuan yang jelas agar mampu meningkatkan kualitas hidup bagi pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik pendidik maupun anak didik yang melakukan pendidikan, selain itu diperlukan juga alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan. Untuk memberikan solusi dari permasalahan dalam implementasi kebijakan gratis ini diperlukan adanya kesinambungan dari semua faktor pendidikan yang ada, baik itu tujuan, pendidik maupun siswa, serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, solusi yang diambil dapat berasal dari tujuan hendak dicapai, pendidik dan siswa serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan (peraturan, keputusan, lembaga pendidikan dan lain-lain). Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 bahwa kendala utama dari pendidikan gratis ini adalah pagu dana BOS yang terbatas dimana salah satu penyebabnya adalah karena ditariknya bantuan dana operasional oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya kendala ini pihak sekolah berusaha untuk menggunakan dana yang diperoleh dengan semaksimal mungkin. Adapun solusi dari permasalahan lain yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan

commit to user



Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: a. Mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana b. Mencari bantuan dari sponsor c. Memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa d. Melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada e. Selektif dalam memilih lomba yang akan diikuti serta melibatkan orangtua/wali siswa secara suka rela dalam membantu pendanaan lomba f. Sosialisasi intern tentang peruntukan dana g. Sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis kepada orangtua/wali siswa h. Mengadakan koordinasi dengan pihak intern sekolah maupun pemerintah

commit to user

BAB IV HASIL PENELITIAN A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Recommend Documents