BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan menangani beberapa urusan wajib yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ketahanan Pangan. Pemberdayaan Masyarakat di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan pembardayaan masyarakat dengan sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keluarga berencana merupakan program Nasional. Orientasi pembangunan pada penyenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) di Kota Madiun untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran meningkatkan kwalitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit melalui peningkatan kualitas penanganan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pemberdayaan

Perempuan

dan

perlindungan

anak

diarahkan

untuk

mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang kontrotif dan dinamis menuju

harmonisasi

pembangunan

untuk

mencapai

tujuan

mengembangan

pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembanguan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Ketahanan Pangan diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan meningkatkan ketahanan pangan. 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Dalam membangun

Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan

Ketahanan Pangan Kota Madiun yang berbasis kepada penguatan kelembagaan masyarakat, mewujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan, meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan

mendukung

program raskin dan raskinda juga program peningkatan produksi pertanian.

Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

III - 1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Aspek Kajian

(1) jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat. Jumlah penanganan Korban KDRT terhadap perempuan dan anak

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Jenis Data yang diperlukan tidak selalu tersedia pada SKPD terkait.

(2)

(3)

Masih rendah

IKK

Inventarisasi data pada SKPD sesuai dengan tupoksi.

Adanya koordinasi dengan Instansi lintas sektoral.

SPM

1. Sarana dan prasarana pelayanan

1. Cara berfikir masyarakat yang masih tradisional 1.

Angka sedang

(4)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5)

2. Tenaga yang terlatih 3. Pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat

(6)

1.Tidak adanya identifikasi datan secara spesifik terhadap Korban KDRT dan non KDRT

4. Koordinasi antar instansi terkait Jumlah Unmetneed

Angka tinggi

SPM

1. Sarana dan prasarana pelayanan 2. Tenaga yang terlatih

1. Masih banyaknya pasangan yang ingin mempunyai anak

1. Kurangnya KIE kepada PUS

1.Masih banyaknya akseptor yang belum menggunakan

1. Terbatasnya tenaga medis MOP/MOW 2. Masih

3. Pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat 4. Koordinasi antar instansi terkait

Jumlah masyarakat yang menggunakan

Masih rendah

IKK

1. Sarana dan prasarana Pelayanan


III - 2

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

(1)

(2)

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

(3)

(4)

alat kontrasepsi MKJP

2.Tenaga yang terlatih

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) alat kontrasepsi KB MKJP

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) terjadinya kegagalan MOW/MOP

3.Pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat 4.Koordinasi antar instansi terkait

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal

Lain-lain

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pencapaian

Pencapaian

Millenium

beberapa indikator kemiskinan Jawa dengan

1

Development Goals MDG’s (MDG’s)

2

Tingkat sampai Timur

Diharapkan tertinggi pengendalian

tahun 2014 masih secara nasional

jumlah penduduk,

belum

sesuai

masyarakat

dengan

target

sejahtera

lebih

nasional Paham

Pembangunan

pembangunan

belum sepenuhnya berorientasi pada partisipasi

berbasis

melibatkan

masyarakat

yang aktif

Pembangunan

peran pro

poor,

masyarakat growth,

Meningkatnya pro masyarakat dalam pro pembangunan

semakin meluas di secara luas

environtment, pro

negara-negara

gender, dan pro

berkembang

job berbasis


dengan pada

III - 3

Isu Strategis No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal

Lain-lain

people

centered

namun

belum

optimal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berperan dalam program Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dengan Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat dapat mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral pembangunan Nasional. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera No

Misi dan Program KDH danWakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

1

Misi 1 Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat

Jumlah partisipasi perempuan

Pola pikir masyarakat yang masih tradisional.

Adanya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan Gender

2

Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa Misi 4 Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Pencapaian SPM

Data yang kurang akurat

Tersedianya SDM yang cukup dan data akurat.

Jumlah masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

Masih rendahnya Kesadaran masyarakat pengguna MKJP.

Adanya uang kompensasi dari pemerintah Daerah bagi Aseptor MOP/MOW.

3


Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

III - 4

Berdasarkan tabel diatas, visi dan misi Kepala Daerah Kota Madiun, terutama misi ke 1, yaitu Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dan misi ke 4 Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dimana tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yaitu: a. Melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. Dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ; c.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun meliputi : a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ; b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ; c.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan ;

d. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak ; e. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ; f.

Program keluarga berencana ;

g. Program pelayanan kontrasepsi ; h. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ; i.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri ;


III - 5

j.

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja ;

k. Program kependudukan dan keluarga berencana ; l.

Program kesehatan reproduksi remaja (Genre) ;

m. Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan ; n. Program peningkatan keberdayaan masyarakat ; o. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan ; p. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ; q. Program pelayanan administrasi perkantoran ; r.

Program pemeliharaan barang milik daerah ;

s.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;

t.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut: Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Permasalahan Sebagai Faktor No Jangka Pelayanan SKPD Menengah Provinsi / Penghambat Pendorong Renstra K/L Kabupaten / Kota (1) 1

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya

Terbatasnya

K/L

lapangan pekerjaan Perempuan tidak boleh

yang bisa menjadi

bagi perempuan.

melebihi penghasilan

wadah untuk

laki-laki .

partisipasi dalam

pemda

dan yang

menerapkan kebijakan yang

Anggapan penghasilan

(5)

responsif gender

di

Adanya lembaga

pembangunan bidang ekonomi.

bidang ekonomi


III - 6

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota

(2)

(3)

(1) 2

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Meningkatnya

Kurangnya

Anggapan Kaum

Adanya peluang

K/L

kepercayaan

perempuan tidak boleh

keikutsertaan

terhadap potensi

menjadi pemimpin.

/partisipasi dalam

pemda

dan yang

menerapkan kebijakan yang

perempuan.

bidang polseskum(eksek

responsif gender

utif,legeslatif dan

di

yudikatif.

bidang polsoskum

3

Meningkatnya K/L pemda

dan yang

menerapkan kebijakan

Kurangnya

Kurangnya

Adanya undang-

pemahaman

pemahaman kaum

undang

tentang keadilan

perempuan terhadap

perlindungan

gender.

haknya.

TKW dan undang-undang

perlindungan

perlindungan

hak

perempuan dan

perempuan

anak.

4

Meningkatnya

Kurangnya

Banyak orang tua

Adanya

K/L

dan

pemahaman hak

menganggap anak

penyediaan

yang

anak oleh orang

sebagai aset.

vasilitasi

pemda

menerapkan kebijakan

tua.

pemenuhan hak anak dibidang

perlindungan

pendidikan,

hak anak

kesehatan dan kemasyarakatan

5

Meningkatnya

Kuranya

K/L

penyediaan sekolah orang tua terhadap

pemerintah dan

untuk anak yang

non pemerintah

pemda

dan yang

menerapkan kebijakan tumbuh

Pemaksaan kehendak anak

berkebutuan

yang menangani

khusus.

tumbuh kembang anak.

kembang anak

6

Adanya lembaga

Meningkatnya

Belum adanya

Kurangnya data dukung

Adanya petunjuk

kualitas

mekanisme

pelaporan dari lintas

sistem pelaporan

sektor.

dengan

pelayanan


III - 7

No



(2)

(3)

(1)


Pendorong

(4)

(5)

administrasi di

menggunakan

lingkungan

sistem aplikasi.

Kementerian PP dan PA

7

Ketersediaan

Jumlah lahan

energi

pertanian yang

lain untuk sarana dan

pangan lancar.

semakin kurang

prasarana transportasi-

Pasokan bahan

dan tidak seimbang

dan perdagangan

pangan dan

per

kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan

 Alih fungsi lahan antara- Akses dan distribusi

wilayah sekitar

dengan jumlah

lancar.

penduduk

penyediaan protein

per

kapita minimal 57 gram/hari;

8

Jumlah

Masih rendahnya

Pengetahuan

Adanya pelatihan

penduduk

kesadaran

Masyarakat tentang

pengetahuan dan

rawan pangan

keposyandu

penying dan manfaat

bantuan alat yang

datang ke posyandu

mendukung pola

kurang

makan B2SA

berkurang minimal

1%

setiap tahun;

9

Jumlah

Masih rendahnya

konsumsi

kesadaran

pengetahuan

masyarakat untuk

masyarakat

tentang

makan B2SA di

mengkonsumsi

kualitas dan kuantitas

masyarakat yang

pangan sesuai

konsumsi pangan

melibatkan PKK

Masih rendahnya

Masih rendahnya

Adanya program

kesadaran

pengetahuan

diversifikasi

masyarakat

masyarakat

konsumsi pangan

menerapkan pada

menerapkan pola

untuk

pangan

per

kapita

untuk

memenuhi kecukupan

sosialisasi

pola

dengan kebutuhan

energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan

Adanya kegiatan

 Kurangnya

gizi yang diperlukan

protein

minimal sebesar

52

gram/hari;

10

Konsumsi beras tahun menurun

per


III - 8

No



(2)

(3)

(1)


Pendorong

(4)

(5)

sebesar 1,5%

konsumsi pangan

konsumsi pangan B2SA

mensosialisasikan

per

B2SA

(Beragam, Bergiizi

dan menggiatkan

Seimbang dan Aman)

pola konsumsi

tahun

yang diimbangi

pangan B2SA di

dengan

masyarakat

kenaikan

melalui PKK dan

konsumsi

di lingkungan

umbi-umbian dan

sekolah

sumber

protein hewani, buahbuahan

dan

sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan

skor

Pola Pangan Harapan (PPH) tahun

2014

sebesar 93,3;

11

Terpantaunya

Ketergantungan

Kenaikan ongkos

Sarana dan

distribusi

bahan pangan dari

angkut dan faktor

prasarana akses

pasokan luar

cuaca.

dan distribusi

pangan

yang

lancar

daerah

sehingga dapat menjaga

pangan cukup memadai

stabilitas harga dan

pasokan

pangan

yang

terjangkau


III - 9

No



(2)

(3)

(1)


Pendorong

(4)

(5)

oleh masyarakat;

12

Tersedianya

Masih rendahnya

Masih rendahnya

Adanya program

cadangan

kesadaran

pengetahuan

diversifikasi

pangan

masyarakat

masyarakat dalam hal

pangan untuk

memanfaatkan

pemanfaatan lahan

mengoptimalkan

lahan pekarangan

pekarangan untuk

pemanfaatan

sebagai lumbung

sumber pangan

lahan pekarangan

pangan keluarga.

keluarga.

Meningkatnya

Masih rendahnya

Belum optimalnya

Adanya program

pengawasan

pengetahuan

kontrol keamanan

diversifikasi

keamanan

produksi pangan

pangan segar karena

pangan melalui

sayur dalam hal

keterbatasan personil

kegiatan

pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kot a

di

100

kabupaten/kot a, serta berkembangny a

2.600

lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.

13

pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;

praktek

optimalisasi

penanganan

pemanfaatan

pangan yang aman

lahan pekarangan dan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan mengenai


III - 10

No



(2)

(3)

(1)


Pendorong

(4)

(5) keamanan pangan.

14

Meningkatnya

Belum optimalnya

Belum optimalnya

Terdapat

efektifitas

peran dewan

koordinasi antar SKPD

program dan

koordinasi

pertahanan pangan

dan instansi terkait

kegiatan yang

kebijakan

dalam hal

ketahanan

mendukung

perumusan

pangan

terciptanya

kebijakan

melalui

ketahanan

ketahanan pangan

Dewan

pangan pada

Ketahanan

SKPD dan

Pangan.

instansi terkait.

Permasalahan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L adalah pada tabel 3.4 kolom 3. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Faktor Permasalahan Ruang Wilayah No Pelayanan terkait Tugas dan Penghambat Pendorong SKPD Fungsi SKPD (1)

(2)

(3)

(4)

1

-

-

-

(5) -

(- data tidak tersedia)


III - 11

Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah tidak ada karena data tidak tersedia. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun adalah sebagai berikut: I.

Permasalahan Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu : -

Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat.

-

Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

-

Belum Optimal penanganan pengaduan/laporan kekeran terhadap perempuan dan anak.

II. Permasalahan Pembangunan Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu : -

Masih rendahnya MOP dan masih banyaknya unmet need.

-

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

-

Adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda.

-

Berkurangnya tenaga lini lapangan

-

Masih rendahnya jumlah Keluarga Sejahtera yang mempunyai usia sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga.

-

Belum tersedianya data keluarga yang benarlengkap dan akurat.

-

Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas.

-

Belum Optimalnya pembangunan yang berwawasan kependudukan.

-

Masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS.


III - 12

-

Belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

-

Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi selama ini masih tergantung provinsi.

III. Permasalahan Pembangunan Bidang Urusahan Ketahanan Pangan yaitu: -

Beralihnya fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman.

-

Masih tingginya angka konsumsi beras per kapita.

-

Cadangan pangan Pemerintah Kota Madiun yang masih rendah.

-

Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah.

IV. Permasalahan Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat yaitu: -

Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur.

-

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga Pengembangan ekonomi Kecil Kelurahan.

-

Kuranya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan serta pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)


III - 13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents