BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.1.

Profil Kabupaten Bintan

2.1.1. Kependudukan Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Tabel 2.1: Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Nama Kecamatan

Jumlah Keluraha n/Desa

Luas Wilayah Administrasi

Terbangun

Kecamatan Gunung Kijang

4

22.112,13

(%) thd total 16,83%

Kecamatan Bintan Timur

4

9.649,17

7,34%

346,14

38,67%

Kecamatan Bintan Utara

5

4.300,60

3,27%

174,21

19,46%

Kecamatan Teluk Bintan

6

12.173,12

9,27%

40,80

4,56%

Kecamatan Tambelan

8

8.330,95

6,34%

13,86

1,55%

Kecamatan Teluk Sebong

7

29.089,89

22,14%

66,14

7,39%

Kecamatan Toapaya

4

14.936,53

11,37%

44,96

5,02%

Kecamatan Mantang

4

6.762,51

5,15%

10,54

1,18%

Kecamatan Bintan Pesisir

4

11.893,54

9,05%

22,95

2,56%

5 51

12.137,14 131.385,5 8

9,24% 100%

101,36 895,01

11,33% 100,00%

Kecamatan Seri Kuala Lobam Total Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 2

(Ha)

74,05

(%) thd total 8,27%

(Ha)

Pada Maret Tahun 2014 penduduk Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 162.127 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 83.861 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 78.266 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur (46,152 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang (4.375 jiwa). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 yang berjumlah 155.463 jiwa, maka ratarata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2014 sebesar 1,59 % per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 556 Jiwa/Km2, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Gunung Kijang dengan tingkat kepadatan sebesar 58 jiwa/Km2. Secara keseluruhan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bintan tiga tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 hanya sebesar 1.41% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Gunung Kijang (2,99 %) dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan

Bintan

Utara

(0,00%).

Setelah

melalui

uji

proyeksi

dengan

menggunakan metode aritmatika dengan rumus perhitunagn proyeksi adalah sebagai berikut : “ P1=P0 {1+(r.n)} “ Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas maka akan dihasilkan angka proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bintan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sampai pada tahun 2018. Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 akan berjumlah 164.413 jiwa, meningkat pada tahun 2016 menjadi 166.699 jiwa, meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 168.985 jiwa dan pada akhir tahun perencanaan tahun 2018 jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 171.271 jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2018 paling banyak tersebar di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk 49.663 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk sebesar 4.708 jiwa pada tahun 2018. Data proyeksi penduduk dari Tahun 2014 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.2: Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 Tahun Terakhir

Sumber : Buku Putih Sanitasi Bab 2

Tabel 2.2.a: Jumlah Penduduk Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 Tahun

Sumber : Buku Putih Sanitasi Bab 2

2.1.2 Area Beresiko Risiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Maksud dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah bahwa hasil dari penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor sanitasi. Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah ditetapkannya area dan subsektor prioritas pengembangan sanitasi berdasarkan tingkat risiko sanitasi, fungsi dan peruntukan ruang dan lahan, kondisi alam dan kawasan pengembangan khusus. Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat risiko sanitasi untuk sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan) dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil stusi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum wilayah, meliputi jumlah populasi, luas area terbangun, jumlah KK miskin, fungsi urban/rural, cakupan akses ke jamban layak (onsite, offsite, komunal), perkiraan cakupan sampah yang terangkut serta luas area genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan ditingkat rumah tangga, kondisi drainase perkotaan, aspek prilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, buang air besar sembarangan). Proses penentuan area berisiko dimulai dengan melakukan analisis data sekunder diikuti dengan penilaian SKPD dan melakukan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Hasil penentuan area berisiko akan disajikan dalam bentuk tabel berikut untuk air limbah, persampahan dan drainase, serta hasil setelah dilakukan penyesuaian oleh Pokja.

Tabel 2.3 Hasil Penentuan Area Berisiko Sanitasi

Drainase

Persampahan

Kelurahan/Desa

Air Limbah

Kecamatan

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)

Kecamatan Gunung Kijang Kelurahan Kawal Desa Gunung Kijang Desa Malang Rapat Desa Teluk Bakau

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Sei. Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei. Enam

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Bintan Utara Kelurahan Tanjung Uban Kota Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Teluk Bintan Kelurahan Tembeling Tanjung Desa Bintan Buyu Desa Pangkil Desa Penaga Desa Pengujan Desa Tembeling

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Tambelan Kelurahan Teluk Sekuni Desa Batu Lepuk Desa Kampung Hilir Desa Kampung Melayu Desa Pulau Mentebung Desa Pulau Pinang Desa Air Kukup Desa Pengikik

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Teluk Sebong Kelurahan Kota Baru Desa Berakit

1.0 1.0

1.0 1.0

1.0 1.0

Desa Desa Desa Desa Desa

Ekang Anculai Pengudang Sebong Lagoi Sebong Pereh Sri Bintan

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Toapaya Kelurahan Toapaya Asri Desa Toapaya Desa Toapaya Utara Desa Toapaya Selatan

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Mantang Desa Mantang Baru Desa Mantang Besar Desa Mantang Lama Desa Dendun

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Bintan Pesisir Desa Kelong Desa Mapur Desa Numbing Desa Air Gelubi

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Seri Kuala Lobam Kelurahan Teluk Lobam Kelurahan Tanjung Permai Desa Busung Desa Teluk Sasah Desa Kuala Sempang

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Berdasarkan hasil penghitungan pada instrumen dalam penentuan area berisiko sanitasi dan setelah dilakukan penyesuaian dengan melakukan verifikasi ke lapangan pada wilayah kajian BPS, diperoleh hasil peta area berisiko sanitasi air limbah domestik, persampahan dan Drainase dengan risiko 1 (sangat rendah) terletak pada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bintan. Peta Area Berisiko air limbah domestik secara visual dijabarkan dalam peta berikut ini.

Gambar 2.1.a Peta Area Beresiko Air Limbah di Kabupaten Bintan

Gambar 2.1.b Peta Area Beresiko Air Limbah di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan

Gambar 2.1.c Peta Area Beresiko Persampahan di Kabupaten Bintan

Gambar 2.1.d Peta Area Beresiko Persampahan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan

Gambar 2.1.e Peta Area Beresiko Drainase di Kabupaten Bintan

Gambar 2.1.f Peta Area Beresiko Drainase di Kabupaten Bintan

2.1.3 Zona Sistem Identifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah serta perumusan program dan kegiatan yang diusulkan, dirangkum dalam penetapan sistem dan zona sanitasi. Sistem sanitasi adalah suatu proses multi-langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (air limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Setiap tahapan disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi sendiri-sendiri dengan pengelolaan spesifik, ditentukan berdasarkan pentahapan implementasinya. Penentuan sistem sanitasi juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya teknis tetapi juga kemampuan keuangan daerah, kelembagaan, regulasi serta kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat. 1.

Sub Sektor Air Limbah Di Kabupaten Bintan pengelolaan air limbah masih dilakukan secara

individual oleh penduduknya. Pengelolaan secara komunal maupun sistem perpipaan masih belum dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh swasta. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Bintan yang hampir semua kota-kotanya masih belum terlalu padat dan pola pemukiman penduduk yang menyebar. Kota-kota di Kabupaten

Bintan

sebagian

besar

masih

berupa

ibukota kecamatan dengan skala kota kecil yang kepadatan penduduknya masih belum tinggi. Berdasarkan

pengalaman,

kenyataan

di

lapangan

dan

penelitian

bakteriologi membuktikan bahwa cubluk sistem lama berbahaya bagi kesehatan dan menganggu. Para ahli sanitasi sepakat bahwa semua sistem pembuangan air limbah/kotor harus dilengkapi tangki septik. Pada tangki tersebut limbah ini diubah menjadi gas dan cairan melalui aksi bakterianaerobic, yang kemudian menjadi tidak berbahaya. Sistem pengelolaan air limbah yang dipergunakan oleh penduduk di Kota Bintan hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu penduduk yang berada dipusat

kota

yang telah

menggunakan

Septik

Tank (Tanki

Septik) sebagai media pembuangan air limbah. Sedangkan sebagian besar dari penduduk kota pembuangan air limbah selain kotoran manusia (tinja) disalurkan ke lahan-lahan yang lebih rendah tanpa pembuatan saluran air limbah yang memenuhi

kriteria

kesehatan

serta sebagian lagi langsung disalurkan ke

sungai. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) yang memenuhi kriteria sehat adalah dengan sistem pembuangan air limbah melalui septik tank dengan

bidang resapan. Permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan air limbah domestik pada umumnya masyarakat di Wilayah Kabupaten Bintan tidak mempunyai SPAL yang memadai, bahkan tidak punya SPAL sama sekali. Zona Sistem Air Limbah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Zona Sistem Air Limbah

Catatan (jelaskan jika Kelurahan/ Desa

Kode

Kode Zona

zona berubah setelah

Zona

Penyesuaian

disesuaikan dengan hasil pemetaan)

Kelurahan Kawal

1

1

Desa Gunung Kijang

2

2

Desa Malang Rapat

1

1

Desa Teluk Bakau

1

1

Kelurahan Kijang Kota

1

1

Kelurahan Sei. Lekop

1

1

Kelurahan Gn. Lengkuas

1

1

Kelurahan Sei. Enam

1

1

1

1

1

1

1

1

Uban Timur

1

1

Desa Lancang Kuning

1

1

Tanjung

1

1

Desa Bintan Buyu

1

1

Desa Pangkil

2

2

Desa Penaga

2

2

Desa Pengujan

2

2

Desa Tembeling

1

1

Kelurahan Tanjung Uban Kota Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung

Kelurahan Tembeling

Kelurahan Teluk Sekuni

2

2

Desa Batu Lepuk

2

2

Desa Kampung Hilir

2

2

Desa Kampung Melayu

2

2

Desa Pulau Mentebung

2

2

Desa Pulau Pinang

2

2

Desa Air Kukup

2

2

Desa Pengikik

2

2

Kelurahan Kota Baru

2

2

Desa Berakit

2

2

Desa Ekang Anculai

2

2

Desa Pengudang

2

2

Desa Sebong Lagoi

2

2

Desa Sebong Pereh

2

2

Desa Sri Bintan

2

2

Kelurahan Toapaya Asri

1

1

Desa Toapaya

2

2

Desa Toapaya Utara

2

2

Desa Toapaya Selatan

1

1

Desa Kelong

1

1

Desa Mapur

2

2

Desa Numbing

2

2

Desa Air Gelubi

2

2

Kelurahan Teluk Lobam

1

1

Permai

1

1

Desa Busung

2

2

Desa Teluk Sasah

2

2

Desa Kuala Sempang

2

2

Kelurahan Tanjung

Gambar 2.2.a Peta Area Beresiko Air Limbah di Kabupaten Bintan

Gambar 2.2.b Peta Area Beresiko Air Limbah di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan

2.

Sub Sektor Persampahan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan besar berada pada Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) serta Badan Lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Bintan. Wilayah pelayanannya belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan, dikarenakan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bintan yang terletak di luar pulau Bintan seperti Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan dan wilayah-wilayahnya jauh dari pusat kecamatan. Untuk Melayani Pengelolaan Sampah di Kecamatankecamatan tersebut DKPP mengerahkan Tim Kebersihan yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan pada setiap Kecamatan, Namun dikarenakan jumlah petugas yang yang masih kurang sehingga tersentuh

oleh

ada

beberapa

Desa yang

masih

belum

layanan persampahan. Sistem pengelolaan persampahan di

Kabupaten Bintan dapat di bagi menjadi 4 tahap pengelolaan yakni: a. Kegiatan Penyapuan Jalan. b. Pengumpulan Sampah Dari Sumber Sampah. c. Pengangkutan Sampah. d. Tempat Pembuangan Akhir. Zona Sistem Persampahan Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.5 Zona Sistem Persampahan Catatan (jelaskan jika

perkotaan)

luas terbangun+ fungsi

(Kepadatan penduduk dari

Fitur Zona

> 100 orang/ha; Urban

Kelurahan/ Desa

Kode Zona

Kode Zona

zona berubah

Penyesuai

setelah

an

disesuaikan dengan hasil pemetaan)

Kelurahan Kawal

1

1

urban

Desa Gunung Kijang

2

2


Desa Malang Rapat

1

1


Desa Teluk Bakau

1

1

3

3

> 100 orang/ha; bukan-

Kelurahan Kijang CBD

Kota


Kelurahan Sei. Lekop

1

1

Kelurahan Gn. > 100 orang/ha; Urban

Lengkuas

1

1


Kelurahan Sei. Enam

1

1

3

3

1

1

1

1

Kelurahan Tanjung CBD

Uban Kota Kelurahan Tanjung


Uban Utara Kelurahan Tanjung


Uban Selatan Kelurahan Tanjung


Uban Timur

1

1


Desa Lancang Kuning

1

1

Kelurahan Tembeling > 100 orang/ha; Urban

Tanjung

1

1


Desa Bintan Buyu

1

1

Desa Pangkil

2

2

urban

Desa Pengujan

2

2


Desa Tembeling

1

1

> 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukan-

Kelurahan Teluk area kepadatan rendah

Sekuni

4

4

area kepadatan rendah

Desa Batu Lepuk

4

4


Desa Kampung Hilir

4

4

4

4

Desa Kampung area kepadatan rendah

Melayu Desa Pulau


Mentebung

4

4


Desa Pulau Pinang

4

4


Desa Air Kukup

4

4


Desa Pengikik

4

4

Kelurahan Kota Baru

2

2

Desa Berakit

2

2

> 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukan-

urban > 100 orang/ha; bukanurban

Desa Ekang Anculai

2

2

Desa Pengudang

2

2

Desa Sebong Lagoi

2

2

Desa Sebong Pereh

2

2

Desa Sri Bintan

2

2

Asri

1

1

Desa Toapaya

2

2

Desa Toapaya Utara

2

2

> 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban

Kelurahan Toapaya > 100 orang/ha; Urban > 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban

Desa Toapaya > 100 orang/ha; Urban

Selatan

1

1


Desa Mantang Besar

1

1


Desa Mantang Lama

1

1

urban

Desa Dendun

2

2


Desa Kelong

1

1

Desa Mapur

2

2

Desa Numbing

2

2

Desa Air Gelubi

2

2

1

1


> 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban > 100 orang/ha; bukanurban

Kelurahan Teluk > 100 orang/ha; Urban

Lobam Kelurahan Tanjung


Permai

1

1


Desa Busung

2

2

urban > 100 orang/ha; bukanurban

Desa Teluk Sasah

2

2

Desa Kuala Sempang

2

2

> 100 orang/ha; bukanurban

Gambar 2.3.a Peta Area Beresiko Persampahan di Kabupaten Bintan

Gambar 2.3.b Peta Area Beresiko Persampahan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan

2 . 1 . 4 K e u a n g a n e 2

O

1.1.4 Keuangan Daerah Sebagai penunjang terlaksananya tahapan pengembangan sub sektor sanitasi di atas maka diperlukan juga perencanaan keuangan oleh kabupaten sesuai dengan kemampuan Kabupaten Bintan. Oleh sebab itu berikut perkiraan dana sanitasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan periode 2014-2018 : Tabel 2.5 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk sanitasi Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp) Perkiraan

U r

2014

2015

2017 1,881,411,362

2018 2,306,747,314

Komitmen

20,517,456,798

23,974,965,620

Pendanaan

34,347,492,083

137,162,372,204

puan

23,436,915,893

28,941,386,883

Mendan

45,454,799,853

172,229,289,367

n Mendanai

18,636,045,436

21,668,218,306

SSK

30,764,736,913

123,501,955,874

Kebutuhan

Total Pendana (Rp)

2016

2,732,083,266 3,157,419,218 a Operasional 3,582,755,170 13,660,416,330 i /Pemelihara a anPerkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi 25,318,327,255 31,248,134,197 n 7,177,941,139 43,107,748,081 49,037,555,023 185,889,705,697 Perkiraan 27,432,474,441

30,889,983,262

34,445,857,873

39,950,328,863

24,700,391,175

27,732,564,044

Sanitasi Kemam

ai SSK (APBD Murni) (2-1) Kemampua

Komitmen) (3-1)

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014, diolah

2.2

Air Limbah

2.2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah Di Kabupaten Bintan, kegiatan limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat bersumber dari WC sentor, jamban helikopter, tempat cuci piring, tempat pembuangan air cucian dan mandi. Seperti halnya black water yang dihasilkan oleh rumah tangga tertentu yang disalurkan langsung dan mengendap di tanah dimana saluran penampungan itu berada. Pada wilayah semi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Bintan, limbah domestik dari masyarakat disalurkan ke penampungan awal/tangki septik kemudian diangkut dan disedot oleh mobil tinja berhubung jenis dari tangki septik yang dibangun sifatnya permanen, sehingga limbah (black water) yang ada tidak dapat mengendap/diolah langsung oleh tanah.

Selain itu, limbah domestik (black

water) yang kelompok penggunanya tanpa ada sarana sanitasi atau jamban helikopter membuang langsung kotorannya kesungai dan ada juga yang membuang kotorannya langsung ke pekarangan belakang rumah/kebun. Pada wilayah tertentu dibagian desa masih terdapat masyarakat yang membuang limbah cuciannya

langsung

ke

tanah

tanpa

ada

saluran

pembuangan. Sementara itu, ada juga masyarakat yang membuang limbah air cucian ke laut dan sungai. Untuk pipa sewer yang terdapat pada grafik di atas berupa sarana sanitasi system komunal seperti SANIMAS yang tersedia di beberapa desa di kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa tidak semua tanki yang dimiliki masyarakat aman masih ada 35% merupakan tanki septik suspek tidak aman. Hal ini dikarenakan tanki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun dan belum pernah dikuras. Beberapa

permasalahan

mendesak

terkait

Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut:

kondisi

air

limbah

Permasalahan mendesak

N

Permasalahan Mendesak

o 1

Belum ada PERDA yang mengatur permasalahan air limbah

2

Manajemen air limbah belum optimal

3

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten bintan 2014

Tabel 2.7: Permasalahan mendesak Air Limbah Domestik Aspek Teknis 1.Aspek pengembangan sarana dan prasarana:

User Interface:

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tempat penyaluran akhir tinja di

Kabupaten

Bintan

terbesar

mengunakan - tangki septic sebesar 64 %, -

tidak tahu sebesar 13 %,

-

cubluk

atau

lobang

tanah

sebesar 1 %, -

ke

sungai

19,5

%,

pipa

sewer 2 % -

langsung ke drainase 1%.

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:

Berdasarkan

hasil

studi

EHRA

dapat

diketahui bahwa tidak semua tanki yang dimiliki masyarakat aman masih ada 35% merupakan

tanki

septik

suspek

tidak

aman. Hal ini dikarenakan tanki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun dan belum pernah dikuras. Pengangkutan / Pengaliran: Pengolahan Akhir Terpusat



Belum memiliki IPLT.

Daur Ulang / Pembuangan



belum dilakukannya praktek

Akhir: Perencanaan Teknis dll.

pendeteksian kualitas limbah 

Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan

Aspek Non-Teknis

2. Aspek Pendanaan:



Teralokasi pendanaan dari Pemerintah



Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi



Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat

 3. Aspek Kelembagaan:

Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan



Rendahnya

koordinasi

antar

instansi

dalam penetapan kebijakan 4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:



Belum

memadainya

perangkat Perda

yang diperlukan dalam pengelolaan 

Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman



Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah



/ Swasta:

penyelenggaraan

pengembangan system yang berbasis

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Terbatasnya masyarakat



Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan



Rendahnya terkait

koordinasi

dalam

antar

instansi

menggerakkan

peran

masyarakat

belum

masyarakat 6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.



Sebagian

besar

memahami akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

Sumber BPS Bab 3 Kabupaten Bintan 2014

2.2.2 Sasaran dan Rencana Pengembangan Pembangunan Air Limbah Tabel 2.8: Resume Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Air Limbah Permukiman Tujuan: 1. Membentuk karakter atau prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019 Sasaran: 1.

Berkurangnya angka BABS sebanyak 16.61% atau 6.657,8 Rumah Tangga dan

Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak

0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020 dengan indikator sasaran Tahun

2020 penduduk yang BABS berkurang menjadi

6.657,8 Rumah Tangga dan Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak 0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020 2.

Peningkatan layanan air limbah sistem on-site menjadi 65.23% atau 26.146,14 Rumah Tangga pada tahun 2020 serta penyediaan sistem komunal bertambah dengan cakupan layanan eksisting menjadi 1.40% atau 561,162 Rumah Tangga pada tahun 2020 dan penyediaan MCK++ menjadi 0.83% atau 332,68 Rumah Tangga dan penyediaan sistem offsite dengan cakupan layanan 4.63% atau 1.855,84 Rumah Tangga pada tahun 2020 dengan indikator sasaran Sampai tahun 2020 sebanyak 26534,95 Rumah Tangga yang terlayani sistem on site dan 561,16 Rumah Tangga yang terlayani sistem sistem komunal, sebanyak 332,68 RT yang terlayani

siatm MCK/MCK++, serta 1.855,84 Rumah

Tanggayang terlayani dengan sistem off-site.

Sumber referensi : Dokumen SSK

Tabel 2.9: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Cakupan No

Sistem

layanan eksisting

(a)

(b)

(c)

Tahun

Jumlah

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (d)

(e)

(f)

39%

29%

19%

(g)

(h)

KK terlayani (i)

Buang Air A

Besar Sembarangan

49%

9%

0%

(BABS)** Sistem OnB

site (setempat)

1 2 C

Cubluk dan sejenisnya. Individual (tangki septik)

3% 47,9%

2,5%

2%

50,5% 60,5%

1,5%

1%

0%

70%

80%

85%

Sistem Komunal

1

MCK/MCK++

0,1%

1%

2%

4%

6%

8%

2

IPAL komunal

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3

Tangki septik komunal Sistem Off-

D

site (terpusat)

2.2.3 Kerangka Kerja Logis Air Limbah Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih dan SSK yang mencerminkan kondisi eksisting (permaalahan mendesak dan isu strategis), tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat di Lampiran A. 2.2.4 Prioritas Pembangunan Air Limbah Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan. Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas

sudah

ada

kepastian

penganggarannya

(dari

berbagai

sumber

pendanaan), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen “MPS Tahunan”). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN. Tabel 2.10: Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Score (dan bobot) PermasaNo .

Program

Penerima

lahan

manfaat mendesa

Persepsi

Pro-

Score

Urutan

Pokja

poor

total

prioritas

k 25%

25%

20%

30%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Pembangunan MCK

1

4

4

4

3.25

1

1

4

4

3

2.25

2

2

3

3

1

2.25

2

2 3

Pembangunan IPAL Komunal Revitalisasi IPLT

2.3

Persampahan

2.3.1 Permasalahan Mendesak Persampahan No

Permasalahan Mendesak Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah

1

Toapaya,

Gunung

Kijang

di

Kec.

dan Bintan Timur telah dilaksanakan

namun belum difungsikan Kurangnya tenaga kerja (pasukan kuning) dan sarana prasarana 2

pengangkutan sampah yang dapat menjangkau seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan

Tabel 2.11 Permasalahan Mendesak Persampahan Aspek Teknis 1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana

User Interface:

Grafik

memperlihatkan

pengelolaan

sampah

rumah tangga berdasarkan hasil studi EHRA hanya sebesar 26,4% yang dinilai cukup baik antara lain :

1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 25,3%. 2. Dikumpulkan oleh pendaur ulang sebesar 0,8%. 3. Dibuang ke lubang dan ditutup tanah sebesar 0,3%

Sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik atau sebesar 73,6% yang antara lain : 1. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 1,8%. 2. Di bakar sebesar 55 %. 3. Dibuang ke sungai/danau/kali/laut sebesar 15,3%. 4. Dibuang kedalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 1,5%. Pengumpulan



setempat

Alat pengumpulan setempat tidak memadai dari segi kuantitas (hanya ada 12 unit Becak Motor)



Belum ada pembagian zona sistem pengangkutan sampah.



Sudah ada skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan namun belum maksimal Penampungan



Sementara (TPS):

Jumlah TPS yang ada tidak mencukupi (hanya ada 8 unit TPS biasa dan 4 unit kontainer).



Jumlah TPST hanya tersedia: 2 unit TPST, kapasitas total: 20 m3/hari atau setara dengan 0,21 % dari timbulan sampah Kab./Kota.

Pengangkutan:



Masih kurangnya sarana pengangkut sampah, hanya ada 2 unit truk dan 1 unit Amroll hanya untuk melayani wilayah perkotaan.

(Semi)



Kapasitas pengolahan sampah sebesar: 150 m3/hari

Pengolahan Akhir

atau setara dengan 1,8 % dari timbulan sampah

Terpusat

kab/kota hanya dimanfaatkan untuk pengolahan 50

m3/hari. Daur Ulang /



TPA xx yang akan habis masa pemanfaatannya pada

Tempat

tahun xx

Pemrosesan Akhir: 

Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping

Perencanaan



Belum

tersedianya

master

plan

dan

dokumen

perencanaan lainnya Aspek Non-Teknis 2. Aspek Kelembagaan:



Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator



Badan Pengelola TPST dan (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat belum bekerja maksimal karena keterbatasan pendanaan operasional.



SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

3. Aspek Pendanaan:



Penganggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana persampahan belum dapat melayani seluruh wilayah perkotaan.



Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk pengangkutan, TPST dan TPA masih sangat kurang untuk dapat melakukan O & P infrastruktur yang ada.

4. Aspek Peran Serta



Rendahnya dana penarikan restribusi



Potensi masyarakat belum dikembangkan

Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

secara sistematis 

Peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan untuk pengelolaan persampahan skala kota/kab.

5. Aspek Peraturan



Penerapan sanksi hukum dari Perda belum

Perundangan dan

efektif

penegakan hukum:



Belum ada Perda yang mengatur tentang tata kelola persampahan khususnya yang mengatur kelembagaan pengelolaan persampahan secara keseluruhan dan berkelanjutan.



Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat

2.3.2 Sasaran Pembangunan Sampah Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Tabel 2.13: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Cakupa

Sasaran Tahun

n

N

Sistem

o

layanan (2015 eksistin

(2016

(2017

(2018

(2019

)

)

)

)

)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Keteranga n

g (a

(b)

)

(c)

Penangana A

n Langsung

1

Zona 1

0%

2

Zona 2

0%

Penangana B

n tidak langsung

1

Zona

2

Zona

C

TPA

(i)

2.3.3 Kerangka Kerja Logis 

Kerangka Kerja Logis dimasukkan dalam Lampiran A.



Masukkan Kerangka Kerja Logis untuk PHBS menjadi bagian dari KKL Persampahan.

2.3.3 Prioritas Pembangunan Persampahan Tabel 2.14: Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Domestik Score (dan bobot) No.

Program

(1) 1

(2) Pembangunan TPA

Penerima manfaat

Permasalah an mendesak

Persepsi

Pro-

Score

Pokja

poor

total

Urutan priorit as

25%

25%

25%

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

3

3.75

1

4

4

4

2

3.50

1

2

4

4

1

2.75

2

1

3

3

3

2.50

2

3

2

2

1

1.75

3

Penyusunan 2

Masterplan Persampahan

3 4 5 dst 2.4

Pengadaan alat angkut sampah Pembangunan TPST Pembangunan ITF Dst.................. Drainase

2.4.1 Permasalahan Mendesak Drainase No

Permasalahan Mendesak

1

Timbulnya daerah genangan air

2

Belum ada perda yang mengatur permasalahan drainase

3

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat drainase lingkungan

4

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan drainase

5

Belum ada Perda yang mengatur Pengelolaan drainase perkotaan

Gambar 2.4 Lokasi Genangan

BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Recommend Documents