BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. Profil Kabupaten Bangli Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 72 desa/kelurahan yaitu : Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa). Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang. 2.1.1. Kependudukan Berdasarkan data jumlah penduduk, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli tahun 2013 jumlah penduduk di kabupaten bangli tercatat 281.659 jiwa. Dengan luas wilayah 520,81 km2, kepadatan penduduk kabupaten bangli pada tahun 2013 mencapai 4.41 jiwa/ha. Diantara kecamatan di Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani merupakan daerah yang berpenduduk terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 120.743 jiwa atau 42,87 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bangli. Jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013

No.

Kecamatan

1 Susut 2 Bangli 3 Tembuku 4 Kintamani Jumlah Sumber : Buku Putih Sanitasi Bab. 2

Luas Terbangun (Ha) 4.931 5.626 4.832 36.692 52.081

Penduduk Tahun 2013 Kepadatan Jumlah (Jiwa) (Jiwa/Ha) 53.499 10.85 59.099 10.44 48.318 10.00 120.743 3.29 281.659

Keterangan Perkotaan/Pedesaan Perkotaan Perkotaan/Pedesaan Perkotaan/Pedesaan

Sedangkan proyeksi jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Jumlah No Kecamatan Pendd. 2013 1 Susut 53.499 2 Bangli 59.099 3 Tembuku 48.318 4 Kintamani 120.743 Jumlah 281.659 Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2

Pedoman Penyusunan MPS

Pertumbuhan 1.31 1.54 1.89 1.35

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2014

2015

2016

2017

2018

54.199 60.935 50.165 124.024 290.033

54.908 60.935 50.165 124.024 290.033

55.627 61.874 51.115 125.698 294.314

56.355 62.827 52.083 127.395 298.660

57.092 63.796 53.070 129.114 303.072

9

2.1.2. Area Beresiko

Area beresiko sanitasi Kabupaten Bangli menggambarkan kawasan atau desa-desa/kelurahan yang memiliki resiko terhadap permasalahan yang terkait dengan sanitasi. Tabel berikut adalah desa/kelurahan yang beresiko sangat tinggi dan beresiko tinggi. Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi No.

Desa/Kel/Kecamatan

Tingkat Resiko

Perkotaan/ Pedesaan

Kebutuhan Penanganan/Penyebab Utama Resiko

010 01 02

Kec. Susut Abuan Pengiangan

Tinggi Tinggi

Pedesaan Pedesaan

AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS

020 01 02 03

Kec. Bangli Pengotan Landih Kayubihi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi

Pedesaan Pedesaan Pedesaan

AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS

030 01 02 03 04 05 06

Kec. Tembuku Jahem Tembuku Yangapi Undisan Bangbang Peninjaoan

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Perkotaan Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan

AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS

040 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023

Kec. Kintamani Mengani Binyan Ulian Bunutin Langgahan Lembean Bayung Cerik Mangguh Katung Banua Bonyoh Bayung Gede Buahan Suter Abang Batu Dinding Abangsongan Terunyan Songan A Songan B Serai Manikliyu Awan Belantih

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi

Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan

AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS


10

No. 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036

Desa/Kel/Kecamatan Belanga Pengejaran Selulung Satra Dausa Daup Batang Kutuh Sukawana Subaya Siakin Pinggan Belandingan

Tingkat Resiko Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Perkotaan/ Pedesaan Perkotaan Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan

Kebutuhan Penanganan/Penyebab Utama Resiko AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS AL, Sampah, Drainase, PHBS

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 5


11

Gambar 2.1 Peta Area Beresiko Sanitasi

2.1.3. Keuangan Daerah Dari tabel berikut dapat diketahui proyeksi besaran pendanaan sanitasi di Kabupaten Bangli. Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi No. 1

Uraian

2014

Perkiraan Belanja Langsung

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen 3 Pendanaan Sanitasi APBD Kab./Kota. Prosentase 4 Komitmen terhadap Belanja Langsung Sumber : SSK, Bab. 2 2

Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) 2015 2016 2017 2018

Jumlah

169.890.098 .807

185.229.293 .746

201.953.448 .156

220.187.608 .543

240.068.111 .729

1.017.328.560 .981

5.680.587.6 74

7.489.321.5 04

10.061.667. 728

13.754.390. 490

19.096.990. 796

56.082.958.19 3

5.680.587.6 74

7.489.321.5 04

10.061.667. 728

13.754.390. 490

19.096.990. 795

56.082.958.19 3

0.03

0.04

20.07

16.01

12.57

18.14

2.2. Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Permasalahan “MENDESAK” untuk sektor air limbah adalah cakupan akses masyarakat terhadap jamban masih rendah dan perilaku BABS di daerah pedesaan masih sangat tinggi. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok y.i dari sisi: a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klassifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas. Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik A. Sistem Air Limbah Permukiman: 1.Aspek Pengembangan  Kepemilikan jamban pribadi di Kabupaten Bangli, sebanyak 78,8% penduduk Sarana dan Prasarana: memiliki jamban pribadi dengan kloset jongkok leher anggsa, 20,8% memiliki kloset duduk siram leher anggsa dan 0,4% tidak memiliki jamban pribadi. Sebanyak 76% User Interface: anggota keluarga dewasa buang air besar pada jamban pribadi, 2,5% di WC umum, 1% menggunakan WC helikopter, 1,2% buang air besar ke sungai, 18,8% ke kebun/pekarangan, 3,5% ke selokan/parit, 2,5% pada lubang galian. Dari hasil survey EHRA didapat bahwa rumah tanggga yang menggunakan saluran pembuangan limbah akhir dengan tangki septik sebanyak 60%, dengan pipa sewer 1,7%, menggunakan cubluk 13,3%, langsung ke drainase sebanyak 1%, kedanau/sungai/pantai dan ke kebun/tanah lapang sebanyak 0,6% dan tidak tahu 22,8%. Sedangkan di Kabupaten Bangli hanya 29,6% kotoran anak dibuang ke jamban, 3,% dibuang ke tempat sampah, 16,1% ke kebun/pekarangan/jalan, 1% dibuang ke sungai/selokan/got,dan 49,3% merespon tidak tahu kemana kotoran


13

balita dibuang.

Keterangan: - Jumlah Penduduk Kab./Kota tahun 2013: 281.659 jiwa atau 61.232 KK - Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2013: 93.115 jiwa atau 20.368 KK Kesimpulan:  Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 78,5 % ( 48.067 KK)  BABS = 21,5 % ( 60.557 jiwa atau 13.164 KK) yang meliputi: - BABS WC sungai = 1,2 % (734 KK atau 3.379 jiwa) - BABS kebun/pekerangan = 18,8 % (11.511 KK atau 52.951 jiwa) - BABS tempat lainnya = 1,5% (919 KK atau 4.225 jiwa) Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:




Prosentase tangki septik aman: 60%

14

Pengangkutan / Pengaliran:

Keterangan: Kepemilikan Akses Pribadi dan MCK = 48.250 KK Kesimpulan:  Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 60 % (36.739 KK)  Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 40 % (24493 KK)  praktek pengurasan tangki septik 3% atau 4.470 KK  prosentase keluarga yang memiliki SPAL 11%

Pengolahan Akhir Terpusat



Tidak memiliki IPAL

Daur Ulang / Pembuangan Akhir: Perencanaan Teknis dll.



Tidak memiliki IPLT . Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan

B. Lain-lain: 2. Aspek Pendanaan:

3. Aspek Kelembagaan: 4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:



      

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum adamya perangkat Perda dalam pengelolaan air limbah domestik Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman

 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat Masih Rendahnya promosi/komunikasi terkait pengelolaan air limbah domestik yang baik dan sehat

  6. Aspek Komunikasi,  PMJK dll. (sumber referensi: BPS Bab III)


15

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

Tabel berikut berisi resume sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama”. Tabel 2.6: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

Air Limbah Permukiman 1) Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestik tahun 2018. 2) Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sarana dan prasarana air limbah Domestik dari 78,8% menjadi 100% pada tahun 2018. 3) Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarang (BABS) dari 24 % menjadi 0% Tahun 2018.

Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kab./Kota Cakupan Tahun No Sistem layanan 2014 2015 2016 2017 2018 eksisting (a) A 1 2 3 B 1 2 C D

(b) Sistem On-Site Individual (tangki septik) Komunal (MCK, MCK++, tangki septik) Cubluk dan sejenisnya Sistem Off-site Skala Kota Skala Wilayah/Kawasan BABS Lumpur Tinja ke IPLT (m3/bln)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Keterangan

(h)

(i)

60%

65,92% 71,78% 78,42% 85,45%

93,46%

jiwa

2,5%

3,02%

3,72%

4,58%

5,55%

6,54%

jiwa

16%

13%

10%

7%

4%

0%

21,5%

18%

14,5%

10%

5%

0%

Tidak ada Tidak ada

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

2.2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah bahwa Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan, seperti dalam tabel berikut:


16

Tabel 2.8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik

No.

Program

Penerima manfaat 25%

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8

(2)

Penyuluhan, Kampanye & Edukasi Pembangunan IPAL Komunal Penyusunan Outline plan sistem Air Limbah Pembangunan MCK++ Pembangunan MCK Penyusunan Perda Pembangunan IPLT Pembentukan Badan Pengelola IPLT

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25%

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4 4

3 3

3 3

4 3

3.5 3.25

1 1

3

4

4

1

3

1

3 3 3 2 2

3 3 2 2 2

2 2 3 2 2

4 4 2 1 1

3 3 2.5 1.75 1,75

1 1 2 3 3

2.3. Persampahan 2.3.1 Permasalahan Persampahan Permasalahan “MENDESAK” untuk sektor persampahan adalah cakupan layanan sampah masih rendah dan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, membuang sampah tidak pada tempatnya, ke sungai, selokan, jalan, taman. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari sisi: a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klassifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan Prioritas. Tabel 2.9 Permasalahan Persampahan A. Sistem Persampahan 1.Aspek Pengembangan Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb: Sarana dan Prasarana  Tingkat layanan penanganan sampah RT: 13% diangkut Tukang Sampah, 86,5% tidak diangkut Tukang Sampah (dikubur, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan User Interface: kosong dsb)  Pengelolaan Sampah pada RT:


17

Keterangan: - Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 704 m3/hari - Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari = 337 m3/hari - Pelayanan Sampah wil perkotaan per hari = 180 m3/hari 

Pengumpulan setempat

Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan: (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir: Perencanaan


Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:

Keterangan: - Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 41,7 % (293,57 m3/hari)  Sampah dikumpulkan pada masing-masing rumah tangga dengan tempat sampah dan di beberapa tempat telah ada pemilahan  Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.  Sampai saat ini tersedia: Bin/Tong sebanyak 90 unit  Sampai saat ini tersedia: 17 unit loud houl tersebar di wilayah kabupaten bangli  Jumlah truck pengangkut sampah ada 2 truk pengangkut untuk wilayah perkotaan.  Kapasitas sampah yang diangkut ke TPA sekitar 180 m3/hari untuk wilayah perkotaan  Pengelolaan TPA telah memakai system Sanitary Landfill 

Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya

18

A. Lain-lain: 1. Aspek Kelembagaan: 2. Aspek Pendanaan:

       

3. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: 5. Aspek Peraturan  Perundangan dan  penegakan hukum: (sumber referensi: BPS bab III)

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas Penganggaran terkait pengelolaan persampahan masih rendah sekitar 0,41% dari APBD Kab. Bangli Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat

2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik Persampahan 1) Terciptanya lingkungan yang bersih, asri dan sehat di Kabupaten Bangli 2) Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 5% tahun 2018 3) Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 60% menjadi 80% pada wialyah permukiman perkotaan pada akhir tahun 2018. 4) Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 2018 . Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Cakupan Sasaran Tahun No Sistem layanan 2014 2015 2016 2017 eksisting (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) A Penanganan Langsung 65% 68% 71% 74% 77% 1 Permukiman perkotaan 3,60%

2

Permukiman perdesaan

B

Penanganan tidak langsung

1

TPST 3R

C D

Penanganan berbasis masyarakat TPA


2018 (h) 80%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00% 15,00%

-

-

1,30%

2,60%

4,00%

5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan (i) Thdp jlh penduduk perkotaan Thdp jlh penduduk perdesaan

19

2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan. Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik No.

Program


(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(2)

Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Penyusunan Outline plan Persampahan Pembangunan Tempat Penampungan Sampah (TPS) permanen di 4 ibukota Kecamatan Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan Pengadaan Amroll Truck Pengadaan loud haul terbuka Pengadaan loud houl/kontainer Pengadaan Dump Truck Pengadaan Compactor Truck


Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3

4

4

3

3.50

1

4

4

3

3

3.50

1

4

4

3

3

3.50

1

4

4

4

1

3.25

1

4

4

3

2

3.25

1

4

3

3

3

3.25

1

3 2 3 3 2

3 3 3 3 2

4 4 3 3 2

1 1 1 1 1

2.75 2.50 2.50 2.50 1.75

2 2 2 2 3

2.4. Drainase 2.4.1 Permasalahan Drainase Permasalahan “MENDESAK” untuk sektor drainase adalah Sistem drainase lingkungan belum dikelola dengan baik dan belum adanya perencanaan secara keseluruhan tentang sistem drainase terutama di wilayah perkotaan dan bantara sungai. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok y.i dari sisi: c) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan d) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klassifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas.


20

Tabel 2.13 Permasalahan Drainase A. Sistem Drainase User Interface:  Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari:  Dari study EHRA mwnunjukkan hanya 0,6% rumah tangga yang ditemukan rumahnya pernah mengalami banjir yang berskala rendah

Frekuensi genangan secara rutin tidak ada di kabupaten Bangli, genangan hanya terjadi pada musim hujan disekitar Perkotaan Bangli. Data Genangan: No.

Lokasi Genangan

Luas Genangan (Ha)

Lama Tinggi Genangan Genangan (> atau <30 cm) (> atau <3 jam)

Tidak ada genangan Jumlah Penampungan / Pengolahan Awal: Pengangkutan / Pengaliran:

    


grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan kurangnya pemeliharaan dan peremajaan saluran drainase lingkungan, primer dan sekunder kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 2013 adalah sebagian besar kondisi drainase di wilayah perkotaan dalam keadaan rusak Masih ada saluran drainase pada jalan kolektor utama belum ada saluran dan belum mengalami bentuk perkerasan

21

Data lain berdasarkan hasil EHRA Juni 2013:



Dokumen Perencanaan



B. Lain-lain: 1. Aspek Kelembagaan: 2. Aspek Pendanaan:

3. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

Dari study EHRA mwnunjukkan hanya 0,6% rumah tangga yang ditemukan rumahnya pernah mengalami banjir yang berskala rendah Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).



Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya



SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas Penganggaran terkait pengelolaan drainase masih rendah sekitar 0,28% dari APBD Kab. Bangli Pengelolaan drainase masih belum menjadi prioritas

 

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha/swasta

 

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

Tabel berikut berisi resume sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. Tabel2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Drainase 1. Terwujudnya sistem drainase terpadu yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat di Kabupaten Bangli tahun 2018. 2. Menurunnya wilayah potensi genangan di Kabupaten Bangli sebesar 0,6% menjadi 0% pada tahun 2018. 3. Meningkatnya Prosentase Permukiman yang Memiliki Akses Terhadap Drainase. 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Drainase. Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No

Sistem

eksisting

Sasaran Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

(b) (c) (d) Cakupan Layanan Fungsi Drainase Potensi Genangan 61 Ha 45 Ha Penanganan tidak B langsung Penanganan berbasis C masyarakat Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK

(e) 40 Ha

(f) 35 Ha

(g) 30 Ha

(h) 25 Ha

-

-

-

-

-

-

-

-

(a) A B C


Keterangan (i)

Di Kota Bangli

22

2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan. Tabel 2.16 PrioritasImplementasi Program dan Kegiatan Drainase No.

Program


(1)

1 2 3 4 5

(2)

Penyusunan Outline plan Drainase dan Perencanaan DED Pembangunan/normalisasi Saluran Primer Pembangunan/normalisasi Saluran Sekunder Pembangunan/normalisasi Saluran Tersier Penyusunan Perda


Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

2

3.50

1

3

4

4

3

3.50

1

4

3

3

3

3.25

1

2

3

3

4

3.00

1

2

3

3

1

2.25

2

2.5. PHBS terkait sanitasi 2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi Permasalahan “MENDESAK” untuk sektor PHBS adalah Sosialisasi dan Kampanye PHBS sangat minim sebagaimana dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi Berdasarkan hasil EHRA  Budaya PHBS belum menjadi kebiasaan/budaya. Juni 2013, maka:  Masih ada beberapa desa yang kesulitan dengan akses air bersih  Masih rendahnya keterlibatan dunia usaha/swasta terkait PHBS  Susahnya penerapan budaya ber- PHBS pada penduduk miskin. 2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi PHBS 1) Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat Kabupaten Bangli 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dari 79,22% menjadi 100 % tahun 2018 3) Tidak ada lagi masyarakat buang air besar sembarangan (BABS) Tahun 2018 4) Meningkatnya kesadaran anak sekolah dalam berperilaku PHBS.


23

2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Bangli dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing SKPD. Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi No.

Program

(1)

1 2 3 4 5

(2)

Program STBM Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio

Score (dan bobot) Permasal Perse Penerima ahan psi manfaat mendesak Pokja 25% 25% 25% (3) (4) (5) 4 4 4

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25% (6) 4

(7) 4.00

(8) 1

3

4

4

3

3.50

1

4

4

3

3

3.50

1

4

3

3

3

3.25

1

4

2

2

2

2.50

2

2.6. Review Kerangka Kerja Logis

Dalam melakukan review Kerangka Kerja Logis memperhatikan dan mengikuti proses-02: Review SSK dan Penetapan Prioritas sesuai pedoman penyusunan MPS seperti tabel berikut: Tabel 2.20Kerangka Kerja Logis Air Limbah Permasalahan Tujuan Sasaran mendesak Tercapainya Berkurangnya Cakupan akses Standar praktek Buang masyarakat Pelayanan Air Besar terhadap jamban Minimum (SPM) Sembarangan masih rendah untuk layanan air limbah domestik tahun 2018

(BABS) dari 21.5 % menjadi 0% tahun 2018

Strategi

Program

Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat perkotaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Komunal

Meningkatkan Akses sarana air limbah setempat (on site) si perdesaan.

Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat

Kegiatan Pembangunan MCK++. Pembangunan Tangki septik Komunal. Pembangunan IPLT. Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Kawasan

Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Permasalahan mendesak

Cakupan layanan sampah masih rendah

Tujuan

Terciptanya lingkungan yang bersih, asri dan sehat


Sasaran

Strategi

Program

 Pencapaian penguranag an volume sampah

Mengembangkan kerangka regulasi tentang persampahan untuk

Pengembangan kebijakan dan kinerja pengelolaan

Kegiatan

Penyusunan outline plan persampahan

24

di Kabupaten Bangli

sebesar 5% tahun 2018  Cakupan elayanan persampan perkotaan sebesar 80% pada tahun 2018

memperkuat dan memantapkan pengelolaan persampahan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sektor persampahan

persampahan

TPST 3R

Pembangunan TPST 3R

Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Permasalahan mendesak

System drainase lingkungan belum dikelola dengan baik

Tujuan

Sasaran

Tersusunnya study kelayakan, DED dan Outline Plan drainase Kabupaten

Menurunnya wilayah potensi genangan di Kabupaten Bangli sebesar 0,6% pada tahun 2018

Strategi

Program

Kegiatan

Meningkatkan pembangunan pemeliharaan drainase di wilayah permukiman padat huni

Master plan dan Outline

Penyusunan outline plan pengelolaan drainase di Kabupten Bangli

Pembangunan saluran drainase sekunder

Penyusunan Masterplan dan Outline system Drainase Kota Bangli Penyusunan DED system drainase Kota Bangli Pembangunan saluran drainase sekunder

Tabel 2.23 Kerangka Kerja Logis PHBS Permasalahan mendesak

Sosialisasi dan kampanye PHBS masih minim

Tujuan

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat Kabupaten Bangli tahun 2018

Sasaran

Strategi

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dari 79,22% menjadi 100 % tahun 2018

Penyuluhan terkait PHBS melalui media komunikasi dan langsung ke masyarakat

Program

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS melalui kampanye

Penyediaan sarana fisik untuk mendukung PHBS


Kegiatan

Penyuluhan dan kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi CPTS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun

25

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents