BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Memorandum Program Sanitasi (MPS) BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI 2.1. PROFIL KABUPATEN 2.1.1. Kependudukan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2013 sebanyak 179.781 jiwa, luas lahan terbangun sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 2.276,45 Ha. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar 78,97 jiwa/Ha, dengan kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Seram Barat yaitu sebesar 358,24 Ha, dan kepadatan terendah adalah Kecamatan Inamosol yang hanya sebesar 70,47 Ha. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas Terbangun (Ha)

Penduduk Tahun 2013 Jumlah (Jiwa)

Kepadatan (Jiwa/Ha)

Keterangan

1

Kec. Huamual Belakang

334

26.567

80

Pedesaan

2

Kec. Kepulauan Manipa

77

5.986

78

Pedesaan

3

Kec. Seram Barat

358

28.388

79

Pedesaan

4

Kec. Huamual

512

40.854

80

Pedesaan

5

Kec. Kairatu

306

24.264

79

Pedesaan

6

Kec. Kairatu Barat

172

13.581

79

Pedesaan

7

Kec. Inamosol

70

5.502

78

Pedesaan

8

Kec. Amalatu

145

11.412

79

Pedesaan

9

Kec. Elpaputih

66

5.088

77

Pedesaan

10

Kec. Taniwel

163

12.601

77

Pedesaan

11

Kec. Taniwel Timur

73

5.538

75

Pedesaan

2.276

179.781

861

Jumlah

Pokja Sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat

1

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat No

Kecamatan

Jumlah Penduduk 2013

1

Kec. Huamual Belakang

26.567

2

Kec. Kepulauan Manipa

3

Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumb

2014

2015

2016

2017

2018

0,39

26.670

26.773

26.876

26.980

27.085

5.986

0,32

6.005

6.025

6.044

6.064

6.084

Kec. Seram Barat

28.388

0,47

28.522

28.656

28.791

28.927

29.064

4

Kec. Huamual

40.854

0,47

41.045

41.237

41.429

41.623

41.818

5

Kec. Kairatu

24.264

0,48

24.381

24.499

24.617

24.736

24.856

6

Kec. Kairatu Barat

13.581

0,47

13.645

13.709

13.774

13.838

13.903

7

Kec. Inamosol

5.502

0,41

5.525

5.548

5.571

5.594

5.617

8

Kec. Amalatu

11.412

0,47

11.466

11.520

11.574

11.628

11.683

9

Kec. Elpaputih

5.088

0,43

5.110

5.131

5.153

5.175

5.197

10

Kec. Taniwel

12.601

0,46

12.659

12.716

12.775

12.833

12.892

11

Kec. Taniwel Timur

5.538

0,32

5.556

5.574

5.592

5.610

5.628

179.781

2,16

180.583

181.388

182.197

183.009

183.825

Jumlah

2.1.2.

Area Berisiko Penentuan area berisiko, ditentukan berdasarkan tingkat resiko sanitasi yang

dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer, dengan berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder yaitu

kegiatan menilai dan

memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa), berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum, meliputi sambungan rumah, jumlah jamban, nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun, Jumlah kk miskin, serta bila data tersedia, luas genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan).


2

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penyebab utama resiko sanitasi adalah PHBS, air bersih, drainase, sampah dan air limbah. Penjelasan penyebab utama resiko sanitasi untuk wilayah kecamatan dan desa / kelurahan dapat dilihat di tabel dibawah ini : Tabel 2.3. Area Beresiko Sanitasi Tabel Hasil Penentuan Area Berisiko Tabel Hasil Penentuan Area Berisiko Sanitasi Sanitasi

3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0

Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur Desa Kelang Asaude Desa Masawoi Desa Luhutuban Kecamatan Seram Barat Desa Kaibobu

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0

2,0

2,0

2,0

Desa Eti Desa Lumoli Desa Morekau Desa Neniari Desa Piru Desa Negeri Kawa

3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0

3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 2,0

3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0


Kecamatan Amalatu Desa Tihulale Desa Rumahkay Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Kecamatan Elpaputih Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia Desa Elpaputih Kecamatan Taniwel Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan

Drainase

2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0

Kecamatan Huamual Belakang Desa Tahalupu Desa Sole Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Kecamatan Manipa

Kelurahan/Desa

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian) Persampah an

2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 2,0 2,0

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Air Limbah

Drainase

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian) Air Limbah Persampah an

Kecamatan

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3

Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Kecamatan Huamual Desa Kulur Desa Iha Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate

2,0 3,0 4,0 2,0 2,0

2,0 3,0 4,0 2,0 2,0

2,0 2,0 4,0 3,0 3,0

Kecamatan Kairatu Desa Kairatu Desa Seruawan Desa Kamarian Desa Waimital

3,0 2,0 2,0 4,0

3,0 2,0 2,0 3,0

3,0 2,0 2,0 3,0

Desa Hatusua Desa Uraur Desa Waipirit

2,0 2,0 2,0

2,0 2,0 3,0

2,0 3,0 3,0

Kecamatan Kairatu Barat Desa Waisarisa Desa Kamal Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala

2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0

2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Kecamatan Inamosol Desa Rumberu Desa Hunitetu Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa

3,0 3,0 3,0 2,0 3,0

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,0 2,0 2,0 3,0 3,0


Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe Desa Taniwel Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

Kecamatan Taniwel Timur Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu Desa Uwen Pantai Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin Desa Walakone

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4


Gambar 2.1. Peta Area Beresiko Sanitasi


5

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2.1.3. Zona Sistem Tabel 2.4. Zona Sistem Air Limbah Kode Zona

Kode Zona Penyesuaian

Desa Tahalupu Desa Sole

1 1

1 1

Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur Desa Kelang Asaude

2

3

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

3

3

1

1

1

1

1

1

Kelurahan / Desa

Desa Masawoi Desa Luhutuban Desa Kaibobu

2 1 3

3 1 3

Desa Eti Desa Lumoli

1 1

2 1

Desa Morekau

3

4

Desa Neniari

2

3

Desa Piru Desa Negeri Kawa Desa Kulur Desa Iha

2

4

3 1 3

3 1 3

Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate

2 1 1

3 1 1

Desa Kairatu Desa Seruawan Desa Kamarian

2 1 3


3 1 3

Catatan (Jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan)

Diubah karena merupakan kawasan CBD


Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD



6


Desa Waimital Desa Hatusua Desa Uraur

2 1 1

3 1 1

Desa Waipirit Desa Waisarisa Desa Kamal Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala Desa Rumberu

1 1 4 1 1 3 1 1

1 1 4 1 1 3 1 1

Desa Hunitetu Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa Desa Tihulale Desa Rumahkay

2

3

1 1 3 1 1

1 1 3 1 1

Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia

2 3 1 3 1

3 3 1 3 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Desa Elpaputih Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe

2 1

3 1

1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3

1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3

Desa Taniwel

2

3








7


Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu Desa Uwen Pantai Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin Desa Walakone

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1


8


Gambar 2.2. Zona Sistem Air Limbah


9

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Tabel 2.5. Zona Sistem Persampahan Fitur Zona Kode Zona

Kode Zona Penyesuaian

1 1 3 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Tahalupu Desa Sole Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur Desa Kelang Asaude Desa Masawoi Desa Luhutuban Desa Kaibobu Desa Eti Desa Lumoli

1 3 1 1 1 1

1 3 1 1 1 1

25-100 pp; Urban/rural CBD CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Morekau Desa Neniari Desa Piru Desa Negeri Kawa Desa Kulur Desa Iha Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate Desa Kairatu Desa Seruawan Desa Kamarian Desa Waimital Desa Hatusua Desa Uraur

1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

Desa Waipirit Desa Waisarisa Desa Kamal

1 3 3

2 3 3

Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala

2 1 1 1

2 1 1 1

(Kepadatan penduduk dari luas terbangun+ fungsi perkotaan)

Kelurahan / Desa

25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

25-100 pp; Urban/rural CBD CBD > 100 orang/ha; bukanurban 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural


Catatan (Jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan)

Pemukiman diapit/dikelilingi kawasan CBD

Pemukiman diapit/dikelilingi kawasan CBD

10

Memorandum Program Sanitasi (MPS) > 100 orang/ha; bukanurban CBD > 100 orang/ha; bukanurban 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD

Desa Rumberu Desa Hunitetu

2 3

2 3

Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa Desa Tihulale Desa Rumahkay Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia Desa Elpaputih Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe Desa Taniwel Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu Desa Uwen Pantai

2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1

1 1 1 1 1 1 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


11


25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin

1 1 1 1

1 1 1 1

25-100 pp; Urban/rural

Desa Walakone

1

1


12


Gambar 2.3. Zona Sistem Persampahan


13

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2.1.4. Keuangan Daerah Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 – 2019 untuk belanja murni sanitasi sebesar Rp. 59.963.945.131, sedangkan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi tahun 2015 – 2019 sebesar Rp. 59.534.751.121. Dapat dilihat bahwa perkiraan belanja murni sanitasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, perkiraan belanja

sanitasi tertinggi yaitu pada

tahun

2019 yaitu

sebesar

Rp.

12.786.208.709. Berikut tabel mengenai perkiraan belanja langsung (APBD), belanja murni untuk sanitasi, serta perkiraan komitmen pendanaan sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 – 2019. Tabel 2.6. Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat

No

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)

Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

1

Perkiraan Belanja Langsung

328.764.538.211

345.610.867.441

363.320.424.835

381.937.443.344

401.508.422.473

1.821.141.696.305

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

11.218.125.282

11.599.541.542

11.982.326.413

12.377.743.184

12.786.208.709

59.963.945.131

11.587.207.682

11.744.497.151

11.904.351.966

12.066.804.924

12.231.889.398

59.534.751.121

3,41

3,45

3,57

3,76

3,91

3,29

3

4

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi APBD Kab Presentasi Komitmen terhadap belanja langsung Sumber : SSK Bab 2

2.2 Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari sarana dan parasarana yang telah disediakan oleh pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada di daerah yang mengakibatkan minimnya anggaran disektor sanitasi khususnya sektor air limbah. Permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Seram Bagian Barat bisa berupa

permasalahan fisik maupun non fisik.

Permasalahan fisiknya adalah

cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan non


14

Memorandum Program Sanitasi (MPS) fisiknya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak. Beberapa isu pokok yang mengemukakan terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Seram Bagian Barat, adalah :  Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan on site system, meskipun juga belum sesuai harapan.  Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan.  Pengelolaan air limbah sejak dahulu dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pelaksanaannya masih ditangani oleh masing-masing SKPD terkait, tanpa ada koordinasi dan kerjasama dalam penanganannya. Padahal permasalahan sanitasi terkhusus air limbah merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja, tapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan secara bersama pula.  Penganggaran sektor sanitasi masih rendah sehingga berdampak pada tidak tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana, sistem maupun cakupan  Disadari bahwa kualitas hidup lingkungan permukiman atau hunian dapat tercermin dari tingkat kepemilikan jamban, sistem pengelolaan sanitasi air limbah, belum lagi memperhitungkan kepemilikan dan atau pemeliharaan jamban. Diperlukan perencanaan dan program yang bersifat jangka panjang dan terpadu sebagai landasan pokok dalam pengelolaan air limbah atau sistem sanitasi, sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat.  Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi untuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat.  Belum adanya kontribusi dari pihak swasta khususnya pengelolaan sektor air limbah.


15


Tabel 2.7. Resume Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik Aspek Teknis 1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana -

User Interface:

Tidak tahu 43%

Tangki septik 45%

Kebun/tanah lapang 2% Sungai/danau/ Langsung ke pantai drainase 0% 1%



Pipa sewer 3% Cubluk/lobang tanah 6%

Jumlah Penduduk Kabupaten tahun 2013: 179.781 jiwa atau 35.956 KK



Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2013: 77.541 jiwa atau 15.148 KK



Akses Jamban pribadi dan MCK = 45 % (16.180 KK)



WC Gantung (Cubluk) = 6 % (2.157 KK)


16

Memorandum Program Sanitasi (MPS) -

Pengumpulan dan penampungan/

100%

pengelolahan

32,5

Awal :

80% 60%

72,0

83,5

91,3

40%

73,2

67,5

20%

28,0

16,5

8,8

26,8

0% Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Tidak aman

4

Total

Suspek aman

Keterangan: 

Akses jamban pribadi dengan tangki septik aman = 73,2 % (26.320 KK)



Akses jamban pribadi dengan tangki septik tidak aman = 26,8 % (9.636 KK)

Kesimpulan: (data ini sesuaikan dengan hasil instrument profil) 

Akses sesuai dengan SNI (Tangki septic aman + MCK) = 9.412 KK (26, 18 %)



Akses dasar (Cubluk + tangki septic tidak aman) = 1.304 KK (3, 63 %)

-

Pengangkutan/



Tidak memiliki akses = 23.003 KK (63.98 %)



Belum ada IPLT dan truk penyedot tinja, pembuangan tinja masih

pengaliran :

ke sungai 

-

-

Praktek pengurasan tangki septik 16,9% atau 6.077 KK

Pengelolahan

Belum adanya IPLT di kabupaten , sehingga pengelohan akhir terpusat

akhir terpusat :

tidak ada.

Daur

ulang

/

Belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah

pembuangan akhir : -

Perecanaan

Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi

Teknis, dll .

dengan RTRW perkotaan

Aspek Non-Teknis


17


2. Aspek Pendanaan :

3. Aspek Kelembagaan : 4. Aspek

peraturan

perundangan

  

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan masyarakat

  

Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum adanya perda terkait restribusi air limbah permukiman

 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian layanan pengelolaan air limbah

dari

dan

penegakan hukum: 5. Aspek

peran

serta

masyarakat dan dunia usaha/ swasta :

  

6. Aspek komunikasi

Sebahagian besar masyarakat belum memahami akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS )

(sumber referensi: BPS bab 3)

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2019. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil

kesepakatan

seluruh

anggota

Pokja.

Penetapan

sasaran

dengan

mempertimbangkan “Permasalahan Mendesak ”. Tabel 2.8. Resum Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

Air Limbah Pemukiman Tujuan : 1) Berkurangnya Praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 64 % menjadi 0 % pada tahun 2019


18

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 64 % untuk tidak BABS pada tahun 2019 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban dengan tangki saptik yang tidak aman dari 26,6 % menjadi 0 % pada akhir tahun 2019 Sasaran : 1) Tersedianya akses sarana air limbah domestic untuk wilayah pedesaan (rural) dari 57.89 % (20.816 kk) pada tahun 2019. 2) Tersedianya akses sarana air limbah system terpusat untuk wilayah perkotaan dari 0% menjadi 5% (757 kk) , yang meliputi skala komunl > 10 SR dari 0% menjadi 3% (454 kk) dan skala kawasan dari 0 menjadi 2% (303 kk) 3) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2019

Tabel 2.9. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kabupaten Seram Bagian Barat No

(a) I. A. 1 2 B.

II. IIA. 1 2 3

IIB.

Sistem

(b) Pedesaan (On-Site) Individual Jamban dengan tangki septik layak Cubluk dan sejenisnya (akses dasar) Komunal (MCK, Tangki septik komunal < 10 SR) Perkotaan Sistem on-site Individual (tangki septik layak) Cubluk dan sejenisnya (akses dasar) Komunal (MCK, Tangki septik komunal < 10 SR) Sistem Off-site Skala Komunal Skala Kawasan Skala Kota

Cakupan layanan eksisting (%) (c)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah KK Terlayani

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

12,17

18,26

21,51

24,23

27,49

32.76

4.375

2,43

2,14

1,79

1,25

0,97

0,52

875

1,53

2,23

3.02

4.19

5,34

6,67

550

14,01

19,18

23,67

28,95

32,65

40,28

5.037

1,19

0,83

0,72

045

0,22

0,00

429

4,69

7,14

9,02

10,12

13,87

15,02

1.685

0,0 0,0 0,0

0,76 0,00 0,00

1,24 0,45 0,59

1,89 0,68 1,38

2,25 0,87 1,86

2,54 1,02 2,01


Tahun

19

Memorandum Program Sanitasi (MPS) III

BABS

63,98

35,76

21,15

13,26

9,45

0,00

IV

Volume Lumpur Tinja ke IPLT (m3/hari)

0,00

0,00

0,00

5

10

15

23,003

Sumber referensi :BPS Bab 3

2.2.3. Kerangka Kerja Logis Air Limbah Kerangka kerja logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman anatar Buku Putih dan SSK yang mencerminkan kondisi eksisting (permasalahan mendesak dan isu strategis), tujuan ,sasasaran , indikator sasaran , program kegiatan, Tabel KKL dapat dilihat pada lampiran A.

2.2.4. Prioritas Pembangunan Air Limbah Penentuan program prioritas merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat,berkualitas, lestari ,lingkungan masyarakat yang layak huni dan tidak adanya masyarakat yang

BABS (Buang Air Besar Sembarangan) hal ini dapat di capai

dengan 2 metode pendekatan yakni : masyarakat di beri penyadaran kritis tentang PHBS (kegiatan non fisik) apabila masyarakat dari dalam dirinya sendiri sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat maka perubahan di lingkungannya akan mudah untuk di ubah dan dari sisi lain ada sarana pendukung yang dapat mengakomodir kegiatan BAB (tersedianya sarana jamban dan sarana pendukung lainnya ). Dari hasil kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat program prioritas untuk mendukung terciptanya masyarakat yang sehat,berkualitas,lingkungan yang layak huni dan masyarakat yang stop buang air besar sembarangan ( BABS ) Programprogram

ini

diharapkan

dapat

berpengaruh

terhadap

proses

perubahan

prilaku

dimasyarakat dari yang tidak sehat menjadi masyarakat yang sehat. Untuk itu di tetapkan prioritas pembangunan air limbah sebagai mana termuat dalam table 2.10 di bawah ini : Tabel 2.10. Prioritas Kegiatan Air Limbah Domestik

Score (dan bobot)

Program/Kegiatan

Penerima manfaat

Permasalahan mendesak

Persepsi Pokja

Propoor

25%

25%

30%

20%

4

4

4

4

Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah


Total Score

Prioritas

4

1

20

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Bantuan Jamban Keluarga MBR/Miskin Pembangunan MCK Komunal Pembangunan SANIMAS Pembangunan SPAL Kawasan Piru Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT Pembangunan IPLT (Piru) Pengadaan Truk Tinja Operasi dan Pemeliharaan IPLT Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten SBB Perencanaan pembuataan DED IPAL Komunal Pembebasan Lahan/Tanah Pembangunan IPAL Komunal Peningkatan Pembangunan Sambungan Rumah IPAL Komunal Road Show Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Stop BABS dan Membuang Sampah Pada Tempatnya) di Sekolah, Perkantoran, Permukiman, dan Tempat-Tempat Umum Penyuluhan dan Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang Sampah Pada Tempatnya Melalui Media Cetak Maupun Elektronik Pembuatan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Stiker, Spanduk, dll) Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Puskesmas dan Jaringannya serta Tempat-Tempat Umum

4 3 3 3

4 4 3 3

3 4 3 3

3 3 3 3

3,5 3,55 3 3

1 1 1 1

4

4

4

4

4

1

4 4 2

4 4 2

4 3 2

4 3 2

4 3,5 2

1 1 2

3

3

3

2

2,8

2

4

4

4

4

4

1

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

1 1

3

3

3

3

3

1

3

4

4

3

3,55

1

4

4

4

4

4

1

2

3

3

2

2,55

2

4

4

4

2

3,6

1

Keterangan : Nilai Total Score 3,00 - 4,00 Adalah Prioritas Satu Nilai total Score 2,00 - 2,99 Adalah Prioritas Dua Nilai Total Score 1,00 - 1,99 Adalah Prioritas Tiga

2.3. Persampahan 2.3.1 Permasalahan Persampahan Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibadingkan dengan luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang cukup besar. Hal tersebut juga disebabkan kondisi geografis Kabupaten Seram


21

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Bagian Barat yang bergunung sehingga sangat sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian persampahan baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat serta Dinas Kesehatan yang berorientasi pada tahap Promotif dan preventif. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, SKPD yang menangani persampahan dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Badan Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam Bidang Pengawasan. Sistem layanan persampahan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di wilayah Kecamatan Seram Barat, Sedangkan sistem pengelolaan persampahan di wilayah perdesaan, masyarakat masih melakukan pembakaran sampah secara individual dan manual di masingmasing rumah tangga. Sistem sanitasi sub sektor persampahan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang bersumber dari produk input berupa sampah organik dan anorganik terdiri dari : 1. Pembuangan (user interface) berupa keranjang sampah, kantongan plastik, tanah kosong, 2. Penampungan sementara berupa TPS, Drum, dikumpul dipinggir jalan, 3. Pengangkutan dengan mobil sampah 4. Tempat Pemrosesan akhir (TPA). Namun ada beberapa kelurahan yang melakukan praktek 3R (Reduce, Reuse and Recycle), seperti yang dilakukan di Desa Waihatu. Penanganan persampahan belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan kendaraan operasional pengangkut sampah, sehingga jangkauan pelayanan masih terbatas diwilayah Seram Barat.


22

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa

kegiatan

utama,

antara

lain

adalah

pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir

pemilahan,

pengumpulan,

sampah. Disamping itu, tak

bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan Tabel 2.11. Resume Permasalahan Mendesak Persampahan

Aspek Teknis 1. Aspek Pengembangan

 Pengelolaan Sampah pada Rumah tangga berdasarkan hasil Survai EHRA:

Sarana dan Prasarana -

120,0

User Interface:

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

1

2

3

4

Strata Desa Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk

7,5

31,0

3,0

2,5

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

5,0

25,0

46,5

0,0

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

0,0

0,0

0,0

2,5

Dibakar

81,3

41,0

45,5

87,5

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

1,3

0,0

0,0

3,8


23

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Keterangan : Pengangkutan sampah hanya dilakukan di strata 2 dan 4 sebesar 1,3% dan 3,8% (....m3/hari)

Praktek pemilahan sampah oleh RT :



120,0 100,0 80,0 60,0

Melakukan pemilahan sampah

40,0

Tidak melakukan pemilahan sampah

20,0 0,0 1

2

3

4

Strata Desa

Keterangan : Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 97,20 % Kesimpulan : (sesuaikan dengan hasil Instrument Profil) -

Wilayah Perkotaan : Produksi Sampah Perkotaan (2,5 kg x jumlah penduduk perkotaan) = 193.853 kg Tingkat pelayanan perkotaan = 64,00 %

-

Wilayah Pedesaan : Produksi Sampah pedesaan (2,5 kg x jumlah


24

Memorandum Program Sanitasi (MPS) penduduk pedesaan ) = 255.600 kg Tingkat pelayanan pedesaan = 0,00 % -

Pengumpulan

 Alat pengumpulan setempat tidak memadai

Setempat :

 Belum ada pembagian zona sistem pengangkutan sampah  Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta

/kelompok

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan. -

Penampungan

Sampai saat ini tersedia: 10 unit TPS dan 02 unit Kontainer

Sementara (TPS): -

Pengangkutan:

Masih kurangnya sarana pengangkut sampah, hanya ada 01 unit truk dan 00 amroll hanya melayani desa piru

-

Semi)

Pengolahan Pengunaan sistem 3R dipenampungan akhir atau TPA sudah

Akhir Terpusat

dilakukan hanya saja persentasenya masih sangat minim hanya 1 % karena keterbatasan dari peralatan yang dimiliki dan tenaga yang tersedia dan isu sampah masih terfokus pada permasalahan pemerintah semata

-

Daur

Ulang

/

Tempat

 TPA yang dimiliki saat in belum beroperasi  Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping

Pemrosesan Akhir: -

Perencanaan :

 Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan sarana Pembuangan Sampah  Kurangnya Pengangaran untuk sektor persampahan sehingga perlu adanya pengalokasian dana untuk kegiatan persampahan

Aspek Non-Teknis 2. Aspek Kelembagaan: 3. Aspek Pendanaan:

 Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator  SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas  Pengganggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana persampahan belum dapat melayani seluruh wilayah perkotaan  Belum ada penarikan retribusi


25

Memorandum Program Sanitasi (MPS)  Biaya OP untuk pengangkutan , TPST dan TPA Masih sangat kurang untuk melakukan O & P Infrastruktur yang ada. 4. Aspek peran serta masyarakat dunia

dan usaha/

 Potensi

masyarakat

belum

dikembangkan

secara

sistematis  Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

swasta: 5. Aspek

peraturan

perundangan dan penegakan hukum

 Penerapan sanksi hukum dari Perda belum ada  Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat

: (sumber referensi: BPS bab 3) Tabel 2.12. Resum Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Persampahan Tujuan : 1) Meningkakan akses pengelooan sampah di wilayah perkotaan sebesar 100% yang meliputi pengelolaan di sumbernya menjadi 50% dan pengelolaan akhir persampahan menjadi 50%. 2) Meningkatkan akses peneglolaan sampah disumbernya di wilayah pedesaan sebesar 100% Sasaran : 1) Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah untuk melayani cakupan pelayanan dari 0,00 % (00 kk) menjadi 100% di wilayah perdesaan 2) Tersedianya sarana prasarana pengelolaan di sumber sampah perdesaan dari 0,00 % menjadi 100% pada tahun 2019 3) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2018 Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten SBB 2015

Tabel 2.13. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan

No

Sistem

(a)

(b) Penanganan Langsung

A

Cakupan layanan eksisting (%) Thn 2014 (c)


Sasaran Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Keterangan (i)

26

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 1 2 3 B 1 2 3 C

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Penanganan tidak langsung Zona 1 Zona 2 Zona 3 TPA

0,00 0,00 11,00

0,00 0,00 19,70

2,45 2,76 22,98

4,89 5,77 35,65

6,99 7,87 48,57

08,05 10,23 50,25

0,00 0,00 89,00 0,00

15,78 12,65 80,67 0

29,65 25,63 71,56 10,00

39.86 34,72 63,24 20,00

54,23 65,25 42,86 50,67 52,26 45,38 30,00 40,00

8.577

Sumber referensi : BPS bab 3

Tabel 2.14. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Score (dan bobot) Program/Kegiatan

Penerima manfaat

Permasalahan mendesak

Persepsi Pokja

Propoor

Total Score

Prioritas

25%

25%

30%

20%

Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kab./Kota

4

4

4

4

4

1

Pengadaan Bak Sampah

3

3

3

3

3

1

Pembangunan TPS 3R

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

Pengadaan Exavator dan Dozer

4

4

4

4

4

1

Pengadaan Dump Truck

3

4

4

3

3,55

1

Pengadaan Alat Loader

3

4

4

3

3,55

1

Pengadaan Kontainer

3

4

4

3

3,55

1

Pengadaan Amroll Truck

Peningkatan Sarana dan Prasarana PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Sampah 3R

3

4

4

3

3,55

1

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

3

3

3

3

3

1

Pembangunan Talud

4

4

4

4

4

1

Pembangunan Jembatan Timbang

3

4

4

3

3,55

1

Workshop TPA

3

3

4

3

3,3

1

Pengadaan Alat Pemilah Sampah Untuk TPA

4

4

4

3

3,8

1

Pengadaan Alat Pembuat Kompos Untuk TPA Pembangunan/Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

3

3

3

3

3

1

3

4

4

3

3,55

1


27

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan

4

4

4

4

4

1

Pembentukan UPTD/ PPK-BLUD

3

3

3

3

3

1

Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)

3

2

4

2

2,85

2

Tabel 2.15. Permasalahan Mendesak Drainase Aspek Teknis User Interface:



Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari : 2 %



Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin :

120,0 Tidak tahu 100,0

2,5 0,0

80,0

,5

1,0

23,0

12,5

75,5

82,0

0,0 2,5 Sekali atau beberapa dalam sebulan

60,0 97,5 40,0

92,5

20,0

Beberapa kali dalam Sekali dalam setahun

0,0 1

2

3

4

Tidak pernah

Strata Desa

Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 35,5% rumah tangga atau 64,5% tidak secara rutin mengalami. Data Genangan :


28


Identifikasi N o

1

2

3

4

Kecamatan

Amalatu

Kairatu

Kairatu Barat

Taniwel

Desa/Dusun

Lama Genangan

Frekwens i

Jam/Hari

Kali/Tahu n

40

6 Jam

1x

Luas genang an (Ha)

Tinggi (cm)

7

1.

Tihulale

2.

Rumahkay

6,3

30

6 Jam

1x

3.

Latu

4,3

20

4 Jam

1x

4.

Tomalehu

2,5

30

3 Jam

1x

5.

Hualoy

1,4

25

2 Jam

1x

6.

Seriholo

3,4

50

2 Jam

1x

7.

Tala

4,6

30

7 Jam

1x

1.

Seruawan

3,8

25

16 Jam

1x

2.

Kamarian

8,3

40

14 Jam

1x

3.

Waimital

6,2

25

1 Hari

1x

4.

Uraur

5

20

5 Jam

1x

5.

Waipirit

7

25

4 Jam

1x

6.

Hatusua

4,5

30

7 Jam

1x

7.

Kairatu

11,8

20

7 Jam

1x

1.

Waihatu

3

20

2 Jam

1x

2.

Waisamu

8.5

80

6 Jam

1x

3.

Lohiatala

3,2

40

3 Jam

1x

4.

Nurue

3

20

11 Jam

1x

5.

Kamal

3,7

35

3 Hari

1x

6.

Waisarisa

3

20

24 Jam

1x

1.

Rumahsoal

4

20

6 Jam

1x

2.

Murnaten

4

25

2 Jam

1x

3.

Uweth

3

30

5 Jam

1x

4.

Nukuhai

4,5

20

1 Hari

1x

5.

Lohiasapalewa

3,2

20

2 Jam

1x

6.

Riring

1,4

20

2 Jam

1x

7.

Neniari

4,1

22

2 Jam

1x

8.

Nikulukan

2,2

40

3,4 Jam

1x

9.

Nuniali

3

35

4 Jam

1x

Lisabata

3,8

20

4 Jam

1x

Taniwel

3

20

6 Jam

1x

2,6

33

4,5 Jam

1x

2

27

4 Jam

1x

Kasie

2,4

200

3 Jam

1x

Buria

2

24

3 Jam

1x

Wakolo

3

200

4 Jam

1x

1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6.


Patahuwe Hulung

29

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 1 7. 1 8. 1 9.

5

6

7

8

9

Taniwel Timur

Elpaputih

Huamual Belakang

Huamual

Manipa

Pasinalu

2,4

20

6 Jam

1x

Laturake

4,3

24

5 Jam

1x

Niwelehu

5,6

26

8 Jam

1x

1.

Sohuwe

3,6

20

4 Jam

1x

2.

Maloang

4,2

23

3 Jam

1x

3.

Lumahlatal

5

20

1 Hari

1x

4.

Hatunuru

4,3

20

5 Jam

1x

5.

Matapa

6

28

4 Jam

1x

6.

Seakasale

2,5

20

2 Hari

1x

7.

Makububui

3

20

3 Jam

1x

8.

Sukaraja

4

20

12 Jam

1x

9.

Lumapelu

4

20

10 Jam

1x

Tounusa

4,6

30

5 Jam

1x

Musihuwei

5,3

20

13 Jam

1x

Solea

6,4

20

15 Jam

1x

Waraloin

4,5

20

15 Jam

1x

Uwen Pantai

6,3

30

9 Jam

1x

Walakone

7,4

35

15 Jam

1x

1.

Sanahu

5,6

35

6 Jam

1x

2.

Elpaputih

4

50

4 Jam

1x

3.

Watui

2,3

23

4 Jam

1x

4.

Ahiolo/Abio

3,1

33

5 Jam

1x

5.

Huku Kecil

3,3

27

4,3 Jam

1x

6.

Sumit Pasinaru

4,4

200

3,2 Jam

1x

7.

Wasia

7,2

25

10 Jam

1x

1.

Tahalupu

4,5

20

11 Jam

1x

2.

Sole

3

25

9 Jam

1x

3.

Buano Selatan

4

30

5 Jam

1x

4.

Buano Utara

7,5

150

13 Jam

1x

5.

Waesala

4,3

50

5 Jam

1x

6.

Tonu Jaya

7.

Alang Asaude

1.

Iha

2.

1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5.

3

60

4,2 Jam

1x

3,4

25

11 Jam

1x

4

35

4 Jam

1x

Luhu

4,5

30

6 Jam

1x

3.

Loki

4

40

16 Jam

1x

4.

Kulur

3,7

55

6 Jam

1x

5.

Ariate

3,5

40

18 Jam

1x

1.

Masawoi

5,4

30

16 Jam

1x

2.

Luhutuban

4,3

50

4 Jam

1x

3.

Tuniwara

3,8

50

3 Jam

1x


30


1 0

1 1

Seram Barat

Inamosol

4.

Kelang Asaude

4

24

3 Jam

1x

5.

Tomalehu Barat

3,3

30

2 Jam

1x

6.

Tomalehu Timur

2,6

30

2 Jam

1x

7.

Buano Hutuputih

4

25

3 Jam

1x

1.

Eti

6

40

2 Hari

1x

2.

Neniari

4

30

1 Hari

1x

3.

Piru

4

50

2 Hari

1x

4.

Morekao

3,5

60

6 Jam

1x

5.

Lumoli

2,3

30

3 Jam

1x

6.

Kaibobu

3

20

3 Jam

!x

7.

Kawa

4,5

25

6 Jam

1x

1.

Rumberu

9

30

9 Jam

1x

2.

Hunitetu

10

40

6 Jam

1x

3.

Hukuanakota

5

30

6 Jam

1x

4.

Rambatu

7

50

9 Jam

1x

5.

Manusa

4

40

1 Hari

1x

Jumlah

393

Peta Genangan : Petanya di Bawah

- Pengumpulan

& Grey water bercampur dengan saluran drainase

penampungan/ pengelolahan Awal : - Pengangkutan/pen

Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 2014 :

galiran : 12,5

2,5 0,0

Air di saluran dapat mengalir Air di saluran tidak mengalir

85,0

Saluran air kering Tidak ada saluran


31


- Data berdasarkan EHRA 2014 :

lain hasil

 Ditemukan bahwea sekitar 15,7 % rumah tangga meimilki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air.  Pada umumnya system drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan ( Pematusan Air Hujan ) dan saluran limbah rumah tangga (gray Water)  Luas Area Genangan 393 Ha

- Dokumen

Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan lainnya

Perencanaan: Sumber : BPS bab 3

Gambar 2.4. Lokasi Genangan (Buat dalam kertas minimal A3 dengan skala minimal 1 : 50.000)


32

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Peta Genangan


33


Tabel 2.16. Resum Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase

Drainase Tujuan : 1) Berkurangnya luas genangan diwilayah permukiman sebesar 50% (196 ha) dari total genangan yang terjadi saat ini. 2) Meningkatnya pelayanan saluran drainase yang berfungsi baik di permukiman menjadi 90% untuk seluruh permukiman dipedesaan. Sasaran : 1) Tersedianya dokumen Masterplan Drainase dan dokumen perencanaan lainnya 2) Tersedianya Regulasi drainase pada tahun 2019 3) Tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk pengurangan luas genangan di kabupaten Seram Bagian Barat dari 393 ha menjadi 196 ha pada tahun 2019 Tabel 2.17. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase

No

(a)

Sistem

Cakupan Layanan Eksisting (%)

2015

2016

2017

2018

2019

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(b)

Sasaran Tahun Ket

A

Cakupan Layanan

56,05

59,65

63,24

66,57

69,05

72.35

B

Luas Genangan

0,07

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

(i)

Tabel 2.18. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Score (dan bobot) Program/Kegiatan

Penyusunan Masterplan Sistim Drainase Pembangunan Saluran Drainase

Penerima manfaat

Permas alahan mendes ak

Persepsi Pokja

Propoor

25% 4 4

25% 4 4

30% 4 4

20% 4 4


Prioritas Total Score

4,00 4,00

1 1

34

BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents