BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Memorandum Program Sanitasi (MPS) BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI 2.1. PROFIL KABUPATEN 2.1.1. Kependudukan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2013 sebanyak 179.781 jiwa, luas lahan terbangun sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 2.276,45 Ha. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar 78,97 jiwa/Ha, dengan kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Seram Barat yaitu sebesar 358,24 Ha, dan kepadatan terendah adalah Kecamatan Inamosol yang hanya sebesar 70,47 Ha. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas Terbangun (Ha)

Penduduk Tahun 2013 Jumlah (Jiwa)

Kepadatan (Jiwa/Ha)

Keterangan

1

Kec. Huamual Belakang

334

26.567

80

Pedesaan

2

Kec. Kepulauan Manipa

77

5.986

78

Pedesaan

3

Kec. Seram Barat

358

28.388

79

Pedesaan

4

Kec. Huamual

512

40.854

80

Pedesaan

5

Kec. Kairatu

306

24.264

79

Pedesaan

6

Kec. Kairatu Barat

172

13.581

79

Pedesaan

7

Kec. Inamosol

70

5.502

78

Pedesaan

8

Kec. Amalatu

145

11.412

79

Pedesaan

9

Kec. Elpaputih

66

5.088

77

Pedesaan

10

Kec. Taniwel

163

12.601

77

Pedesaan

11

Kec. Taniwel Timur

73

5.538

75

Pedesaan

2.276

179.781

861

Jumlah

Pokja Sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat

1

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat No

Kecamatan

Jumlah Penduduk 2013

1

Kec. Huamual Belakang

26.567

2

Kec. Kepulauan Manipa

3

Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumb

2014

2015

2016

2017

2018

0,39

26.670

26.773

26.876

26.980

27.085

5.986

0,32

6.005

6.025

6.044

6.064

6.084

Kec. Seram Barat

28.388

0,47

28.522

28.656

28.791

28.927

29.064

4

Kec. Huamual

40.854

0,47

41.045

41.237

41.429

41.623

41.818

5

Kec. Kairatu

24.264

0,48

24.381

24.499

24.617

24.736

24.856

6

Kec. Kairatu Barat

13.581

0,47

13.645

13.709

13.774

13.838

13.903

7

Kec. Inamosol

5.502

0,41

5.525

5.548

5.571

5.594

5.617

8

Kec. Amalatu

11.412

0,47

11.466

11.520

11.574

11.628

11.683

9

Kec. Elpaputih

5.088

0,43

5.110

5.131

5.153

5.175

5.197

10

Kec. Taniwel

12.601

0,46

12.659

12.716

12.775

12.833

12.892

11

Kec. Taniwel Timur

5.538

0,32

5.556

5.574

5.592

5.610

5.628

179.781

2,16

180.583

181.388

182.197

183.009

183.825

Jumlah


2

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Tabel 2.3. Area Beresiko Sanitasi Tabel Hasil Penentuan Area Berisiko Tabel Hasil Penentuan Area Berisiko Sanitasi Sanitasi

3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0

Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur Desa Kelang Asaude Desa Masawoi Desa Luhutuban Kecamatan Seram Barat Desa Kaibobu

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0

2,0

2,0

2,0

Desa Eti Desa Lumoli Desa Morekau Desa Neniari Desa Piru Desa Negeri Kawa

3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0

3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 2,0

3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0

Kecamatan Huamual Desa Kulur Desa Iha Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate

2,0 3,0 4,0 2,0 2,0

2,0 3,0 4,0 2,0 2,0

2,0 2,0 4,0 3,0 3,0

Kecamatan Kairatu Desa Kairatu Desa Seruawan Desa Kamarian

3,0 2,0 2,0

3,0 2,0 2,0

3,0 2,0 2,0


Kecamatan Amalatu Desa Tihulale Desa Rumahkay Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Kecamatan Elpaputih Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia Desa Elpaputih Kecamatan Taniwel Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe Desa Taniwel Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo

Drainase

2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0

Kecamatan Huamual Belakang Desa Tahalupu Desa Sole Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Kecamatan Manipa

Kelurahan/Desa

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian) Persampah an

2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 2,0 2,0

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Air Limbah

Drainase

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian) Air Limbah Persampah an

Kecamatan

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

3

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Desa Waimital

4,0

3,0

3,0

Desa Hatusua Desa Uraur Desa Waipirit

2,0 2,0 2,0

2,0 2,0 3,0

2,0 3,0 3,0

Kecamatan Kairatu Barat Desa Waisarisa Desa Kamal Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala

2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0

2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Kecamatan Inamosol Desa Rumberu Desa Hunitetu Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa

3,0 3,0 3,0 2,0 3,0

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,0 2,0 2,0 3,0 3,0

Kecamatan Taniwel Timur Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu Desa Uwen Pantai Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin Desa Walakone

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Gambar 2.1. Area Beresiko Sanitasi

DALAM PROSES PENYUSUNAN


4

Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Tabel 2.4. Zona Sistem Air Limbah Kode Zona

Kode Zona Penyesuaian

Desa Tahalupu Desa Sole

1 1

1 1

Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur Desa Kelang Asaude

2

3

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

3

3

1

1

1

1

1

1

Desa Masawoi Desa Luhutuban Desa Kaibobu

2 1 3

3 1 3

Desa Eti Desa Lumoli

1 1

2 1

Desa Morekau

3

4

Desa Neniari

2

3

Desa Piru Desa Negeri Kawa Desa Kulur Desa Iha

2

4

3 1 3

3 1 3

Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate

2 1 1

3 1 1

Desa Kairatu

2

3

Kelurahan / Desa


Catatan (Jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan)

Diubah karena merupakan kawasan CBD


Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD Diubah karena merupakan kawasan CBD



5

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Desa Seruawan Desa Kamarian

1 3

1 3

Desa Waimital Desa Hatusua Desa Uraur

2 1 1

3 1 1

Desa Waipirit Desa Waisarisa Desa Kamal Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala Desa Rumberu

1 1 4 1 1 3 1 1

1 1 4 1 1 3 1 1

Desa Hunitetu Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa Desa Tihulale Desa Rumahkay

2

3

1 1 3 1 1

1 1 3 1 1

Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia

2 3 1 3 1

3 3 1 3 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Desa Elpaputih Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe

2 1

3 1

1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3

1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3







6


Desa Taniwel Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desa Uwen Pantai Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin Desa Walakone

2 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1



Gambar 2.2. Zona Sistem Air Limbah Tabel 2.5. Zona Sistem Persampahan Fitur Zona (Kepadatan penduduk dari luas terbangun+ fungsi perkotaan)

Kelurahan / Desa

25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Tahalupu Desa Sole Desa Waesala Desa Buano Selatan Desa Buano Utara Desa Tonu Jaya Desa Alang Asaude Desa Tuniwara Desa Buano Hatuputih Desa Tumalehu Barat Desa Tumalehu Timur

25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Kode Zona

Kode Zona Penyesuaian

1 1 3 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1


Catatan (Jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan)

7

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Kelang Asaude Desa Masawoi Desa Luhutuban Desa Kaibobu Desa Eti Desa Lumoli

1 3 1 1 1 1

1 3 1 1 1 1

25-100 pp; Urban/rural CBD CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Morekau Desa Neniari Desa Piru Desa Negeri Kawa Desa Kulur Desa Iha Desa Luhu Desa Lokki Desa Ariate Desa Kairatu Desa Seruawan Desa Kamarian Desa Waimital Desa Hatusua Desa Uraur

1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

Desa Waipirit Desa Waisarisa Desa Kamal

1 3 3

2 3 3

Desa Nurue Desa Waesamu Desa Waihatu Desa Lohiatala

2 1 1 1

2 1 1 1

Desa Rumberu Desa Hunitetu

2 3

2 3

Desa Hukuanakota Desa Rambatu Desa Manusa Desa Tihulale Desa Rumahkay Desa Latu Desa Tomalehu Desa Hualoy Desa Seriolo Desa Tala Desa Sumeith Panisaro Desa Ahiolo Abio Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Sanahu Desa Wasia

2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

25-100 pp; Urban/rural CBD CBD > 100 orang/ha; bukanurban 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural > 100 orang/ha; bukanurban CBD > 100 orang/ha; bukanurban 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural


Pemukiman diapit/dikelilingi kawasan CBD

Pemukiman diapit/dikelilingi kawasan CBD

8

Memorandum Program Sanitasi (MPS) CBD 25-100 pp; Urban/rural

3 1

3 1

25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural CBD 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural

Desa Elpaputih Desa Rumahsoal Desa Lohia Sapalewa Desa Laturake Desa Buria Desa Riring Desa Niniari Desa Mornaten Desa Nikulukan Desa Niwelehu Desa Nuniali Desa Lisabata Desa Wakolo Desa Patahuwe Desa Taniwel Desa Uweth Desa Hulung Desa Kasie Desa Nukuhay Desa Pasinalo Desa Souhuwe Desa Maloang Desa Lumahlatal Desa Hatunuru Desa Matapa Desa Seakasale Desa Makububuy Desa Sukaraja Desa Lumapelu Desa Uwen Pantai Desa Tounusa Desa Musihuwey Desa Solea Desa Waraloin

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

25-100 pp; Urban/rural

Desa Walakone

1

1


9

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Gambar 2.3. Zona Sistem Persampahan

Tabel 2.6. Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat

N o

Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

11.218.125.28 2

11.599.541.54 2

11.982.326.41 3

12.377.743.18 4

12.786.208.70 9

59.963.945.131

3,41

3,45

3,57

3,76

3,91

3,29

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Sumber : SSK Bab 2 3

2016 345.610.867.4 41

2017 363.320.424.8 35

2018 381.937.443.3 44

2019 401.508.422.4 73

Total Pendanaan

2015 328.764.538.2 11

1.821.141.696.3 05

2.2 Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Seram Bagian Barat masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari sarana dan parasarana yang telah disediakan oleh pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada di daerah yang mengakibatkan minimnya anggaran disektor sanitasi khususnya sektor air limbah. Permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Seram Bagian Barat bisa berupa

permasalahan fisik maupun non fisik.

Permasalahan fisiknya adalah

cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan non fisiknya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak. Beberapa isu pokok yang mengemukakan terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Seram Bagian Barat, adalah :  Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan on site system, meskipun juga belum sesuai harapan.


10

Memorandum Program Sanitasi (MPS)  Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan.  Pengelolaan air limbah sejak dahulu dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pelaksanaannya masih ditangani oleh masing-masing SKPD terkait, tanpa ada koordinasi dan kerjasama dalam penanganannya. Padahal permasalahan sanitasi terkhusus air limbah merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja, tapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan secara bersama pula.  Penganggaran sektor sanitasi masih rendah sehingga berdampak pada tidak tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana, sistem maupun cakupan  Disadari bahwa kualitas hidup lingkungan permukiman atau hunian dapat tercermin dari tingkat kepemilikan jamban, sistem pengelolaan sanitasi air limbah, belum lagi memperhitungkan kepemilikan dan atau pemeliharaan jamban. Diperlukan perencanaan dan program yang bersifat jangka panjang dan terpadu sebagai landasan pokok dalam pengelolaan air limbah atau sistem sanitasi, sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat.  Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi untuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat.  Belum adanya kontribusi dari pihak swasta khususnya pengelolaan sektor air limbah. Tabel 2.7. Resume Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik Aspek Teknis 1.

Aspek Pengembangan Sarana

dan


11

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Prasarana

-

User Interface:

Tidak tahu 43%

Tangki septik 45%

Kebun/tanah lapang 2% Sungai/danau/ Langsung ke pantai drainase 0% 1%

-

Pipa sewer 3% Cubluk/lobang tanah 6%



Jumlah Penduduk Kab./Kota tahun 2014: ……. jiwa atau …… KK



Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2014: …..jiwa atau ……… KK



Akses Jamban pribadi dan MCK = 45 % (……….. KK)



WC Gantung (Cubluk) = 6 % (………… KK)

Pengumpulan dan penampungan/ pengelolahan Awal :

100% 32,5 80% 60%

91,3

72,0

83,5

40%

73,2

67,5

20% 8,8

28,0

16,5

26,8

0% Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Tidak aman

4

Total

Suspek aman

Keterangan: 

Akses jamban pribadi dengan tangki septik aman = 73,2 % (…… KK)



Akses jamban pribadi dengan tangki septik tidak aman = 26,8 %


12

Memorandum Program Sanitasi (MPS) (……… KK) Kesimpulan: (data ini sesuaikan dengan hasil instrument profil) 

Akses sesuai dengan SNI (Tangki septic aman + MCK) = …… KK (….%)



Akses dasar (Cubluk + tangki septic tidak aman) = …….. KK (………%)



-

Tidak memiliki akses = ………… KK (……….%)

Pengangkutan/

Belum ada IPLT dan truk penyedot tinja, pembuangan tinja masih

pengaliran :

ke sungai praktek pengurasan tangki septik 3% atau 4.470 KK

-

-

Pengelolahan

Belum adanya IPLT di kabupaten , sehingga pengelohan akhir terpusat

akhir terpusat :

tidak ada.

Daur

ulang

/

Belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah

pembuangan akhir : -

Perecanaan

Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi

Teknis, dll .

dengan RTRW perkotaan

Aspek Non-Teknis 2. Aspek Pendanaan :

3. Aspek Kelembagaan : 4. Aspek

peraturan

  

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan masyarakat

 

Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan



Belum adanya perda terkait restribusi air limbah permukiman

 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian layanan pengelolaan air limbah

dari

perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek peran serta masyarakat dunia swasta :

dan usaha/

  


13


6. Aspek komunikasi

7. Sebahagian besar masyarakat belum memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS )

akan

(sumber referensi: BPS bab 3)

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2019. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil

kesepakatan

seluruh

anggota

Pokja.

Penetapan

sasaran

dengan

mempertimbangkan “Permasalahan Mendesak ”.

Tabel 2.8. Resum Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

Air Limbah Pemukiman Berkurangnya Praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 64 % menjadi 0 % pada tahun 2019 Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 64 % untuk tidak BABS pada tahun 2019 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban dengan tangki saptik yang tidak aman dari 26,6 % menjadi 0 % pada akhir tahun 2019 Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan sanitasi dari 0,2% menjadi 2 % pada tahun 2019


14

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Tabel 2.9. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kabupaten Seram Bagian Barat No

Cakupan layanan eksisting 2014 (c)

2015

2016

2017

2018

2019

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

26

6

6

5

5

4

0

0

0

0

0

0

B

Individual (tangki septik) Komunal (MCK, MCK++, tangki septik) Cubluk dan sejenisnya Sistem Off-site

1

Skala Kota

0

2

Skala Wilayah/Kawasan BABS

0

(a) A 1 2

3

C D

Sistem

(b) Sistem On-Site

Tahun

Keterangan

(i)

4

Lumpur Tinja ke IPLT (m3/bln)

64

0

0

Sumber referensi :BPS Bab 3

2.2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah Penentuan

program

prioritas

merupakan

bagian

untuk

mendukung

terwujudnya lingkungan yang sehat,berkualitas, lestari ,lingkungan masyarakat yang layak huni dan tidak adanya masyarakat yang

BABS (Buang Air Besar

Sembarangan) hal ini dapat di capai dengan 2 metode pendekatan yakni : masyarakat di beri penyadaran kritis tentang PHBS (kegiatan non fisik)

apabila

masyarakat dari dalam dirinya sendiri sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat maka perubahan di lingkungannya akan mudah untuk di ubah dan dari sisi lain ada sarana pendukung yang dapat mengakomodir kegiatan BAB (tersedianya sarana jamban dan sarana pendukung lainnya ). Dari hasil kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat program

prioritas

untuk

mendukung

terciptanya

masyarakat

yang

sehat,berkualitas,lingkungan yang layak huni dan masyarakat yang stop buang air besar sembarangan ( BABS ) Program-program ini diharapkan dapat berpengaruh


15

Memorandum Program Sanitasi (MPS) terhadap proses perubahan prilaku dimasyarakat dari yang tidak sehat menjadi masyarakat yang sehat. Untuk itu di tetapkan prioritas pembangunan air limbah sebagai mana termuat dalam table 2.10 di bawah ini : Tabel 2.10. Prioritas Kegiatan Air Limbah Domestik

Score (dan bobot) Program/Kegiatan

Penerima manfaat

Permasalahan mendesak

Persepsi Pokja

Propoor

Prioritas

25%

25%

20%

30%

Total Score

Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Seram Bagian Barat

2

1

2

1

1,45

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Seram Bagian Barat

4

4

4

4

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Seram Bagian Barat

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

2

4

4

4

3

4 4 4 2 4 4 4

4 3 3 1 4 4 4

4 3 3 2 4 4 4

4 3 2 1 4 4 4

2,70 3,70 4,00 3,25 2,95 1,45 4,00 4,00

3

2

3

2

2,45

2

4 4

4 4

4 4

4 3

4,00 3,70

1 1

Perencanaan Umum

Pembuataan DED IPAL Komunal Pembuataan DED IPLT Program Pengembangan Infrastruktur Air Limbah Pembebasan Lahan Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPLT Kota Piru Pembangunan SPAL Kawasan Piru Pembangunan SANIMAS Operasional dan Pemeliharaan Bantuan Jamban Keluarga Miskin Pembangunan Septiktank Komunal Peningkatan Sambungan Rumah IPAL Komunal Pembangunan MCK Komunal Pengadaan Truk Tinja


4,00 4,00 4,00 4,00

3 1 1 1 1

2 1 1 1 2 3 1 1

16

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2.3. Persampahan 2.3.1 Permasalahan Persampahan Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibadingkan dengan luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang cukup besar. Hal tersebut juga disebabkan kondisi geografis Kabupaten Seram Bagian Barat yang bergunung sehingga sangat sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian persampahan baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat serta Dinas Kesehatan yang berorientasi pada tahap Promotif dan preventif. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, SKPD yang menangani persampahan dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Badan Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam Bidang Pengawasan. Sistem layanan persampahan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di wilayah Kecamatan Seram Barat, Sedangkan sistem pengelolaan persampahan di wilayah perdesaan, masyarakat masih melakukan pembakaran sampah secara individual dan manual di masing-masing rumah tangga. Sistem sanitasi sub sektor persampahan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang bersumber dari produk input berupa sampah organik dan anorganik terdiri dari : 1. Pembuangan (user interface) berupa keranjang sampah, kantongan plastik, tanah kosong, 2. Penampungan sementara berupa TPS, Drum, dikumpul dipinggir jalan, 3. Pengangkutan dengan mobil sampah


17

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 4. Tempat Pemrosesan akhir (TPA). Namun ada beberapa kelurahan yang melakukan praktek 3R (Reduce, Reuse and Recycle), seperti yang dilakukan di Desa Waihatu dan Waimital (sementara dibangun tahun 2015) Penanganan persampahan belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan kendaraan operasional pengangkut sampah, sehingga jangkauan pelayanan masih terbatas diwilayah Seram Barat. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa

kegiatan

utama,

antara

lain

adalah

pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir

pemilahan,

pengumpulan,

sampah. Disamping itu, tak

bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan Tabel 2.11. Resume Permasalahan Mendesak Persampahan Aspek Teknis 1.

Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana

-

User Interface:

Pengelolaan Sampah pada Rumah tangga berdasarkan hasil Survai EHRA:

-

Pengumpulan

dan

penampungan/


18

Memorandum Program Sanitasi (MPS) pengelolahan Awal : -

Pengangkutan/ pengaliran :

-

Pengelolahan akhir terpusat :

-

Daur ulang / pembuangan akhir :

-

Perecanaan Teknis, dll .

Aspek Non-Teknis 2. Aspek Pendanaan : 3. Aspek Kelembagaan : 4. Aspek peraturan perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta : 6. Aspek komunikasi (sumber referensi: BPS bab 3)

DALAM PROSES PENYUSUNAN Tabel 2.12. Resum Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan

Air Limbah Pemukiman


19


Tabel 2.13. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan

No

Sistem

(a)

(b)

A

Penanganan Langsung

1

Kawasan Komersil

B

Penanganan tidak langsung

1

Kawasan Perkotaan

C

Penanganan Berbasis Masyarakat

D

TPA

Cakupan layanan eksisting (%) Thn 2014 (c)

Sasaran Tahun Keterangan 2015

2016

2017

2018

2019

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Sumber referensi : BPS bab 3

Tabel 2.14. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Score (dan bobot) Program/Kegiatan

Penerima manfaat

25%

Permasalahan mendesak

25%

Persepsi Pokja

20%

Propoor Total Score

30%

Prioritas

Perencanaan Umum Penyusunan Masterpland Persampahan Penyusunan Perda Persampahan

4 4 4

4 4 2

4 4 4

4 3 2

4 3,7 2,9

1 1 2

Pembangunan TPS 3 R

3

2

2

2

2,25

2

Penyediaang Alat Angkut Stasiun Antara dan TPA Operasi dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

3 2

3 1

3 2

3 1

3 1,45

1 3

Pembentukan UPTD/PPK-BLUD

Pengelolaan Sampah Dari Sumberdaya


20

Memorandum Program Sanitasi (MPS) TPA Pembangunan dan Pengelolaan TPA Pembangunan Jembatan Timbang Workshop TPA Pengadaan Alat Pemilah Sampah Untuk TPA Pengadaan Alat Pembuat Kompos Untuk TPA Pembangunan/Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

3 2 4 3

3 2 4 2

3 2 4 3

2 2 4 2

2,7 2 4 2,45

2 2 1 2

3

3

3

3

3

1

Tabel 2.15. Permasalahan Mendesak Drainase Aspek Teknis 8.

Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana

-

User Interface:

-

Pengumpulan

dan

penampungan/

pengelolahan Awal : -

Pengangkutan/ pengaliran :

-

Pengelolahan akhir terpusat :

-

Daur ulang / pembuangan akhir :

-

Perecanaan Teknis, dll .

Aspek Non-Teknis 9. Aspek Pendanaan : 10. Aspek Kelembagaan : 11. Aspek peraturan perundangan dan penegakan hukum: 12. Aspek peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta : 13. Aspek komunikasi Sumber : BPS bab 3


21

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Gambar 2.4. Lokasi Genangan (Buat dalam kertas minimal A3 dengan skala minimal 1 : 50.000)

Tabel 2.16. Resum Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase

Drainase

Tabel 2.17. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase

No

(a)

Sistem

(b)

A

Cakupan Layanan

1

Fungsi Drainase

Cakupan Layanan Eksisting (%) 2014

2015

2016

2017

2018

2019

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sasaran Tahun Ket


(i)

22


2

Luas Genangan

B

Penanganan Tidak Langsung

C

Penanganan Berbasis Masyarakat

Tabel 2.18. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Score (dan bobot) Program/Kegiatan

Penerim a manfaat

Permasalaha n mendesak

25%

25%

Perencanaan Umum Penyusunan Masterplan Sistim Drainase

Persepsi Pokja

20%

Propoor Total Score

30%

Prioritas

4

4

4

4

4,00

1

4

4

4

4

4,00

1

Program Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase


23

BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents