BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI 2.1. Profil Kabupaten Jembrana Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan, Tabel berikut adalah nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Luas Wilayah dan jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Jembrana Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 adalah 317.117 jiwa atau 6,72% dari total penduduk Bali (3.891.428 jiwa). Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana telah meningkat 1.27 kali sejak 30 tahun (tahun 1980 jumlah penduduk 204.915 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana 30 tahun terakhir adalah 0,92%/tahun jauh dibawah pertumbuhan penduduk Provinsi Bali 1,9%/tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan perkembangannya disajikan pada Tabel 2.3. Kondisi jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Kecamatan Negara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 91.280 jiwa (28% dari total jumlah penduduk Jembrana) sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pekutatan, yaitu sejumlah 310,052 jiwa (10,23 % dari total jumlah penduduk Jembrana). Ditinjau dari perkembangan penduduknya, wilayah-wilayah di Kabupaten Jembrana relatif memiliki perkembangan yang cenderung statis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertahun perkembangan penduduk dalam kurun waktu 2010-2011 diseluruh kecamatan rata-rata 0,97%/tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Negara tahun 2010-201 mengalami penurunan hingga (-6,67%), karena pada tahun tersebut terjadi pemecahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Jembrana. Data tahun 2012, penduduk kabupaten Jembrana yang bekerja 97,77%, sisanya tidak lebih dari 2,23% penduduk adalah penggangguran. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang diunggulkan oleh sebagian besar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana hanya menyerap tenaga kerja sebesar 32,11% dari total jumlah tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 20,20%, selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,01% dan sektor jasa sebesar 10,99% . Menurut Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Jembrana, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2017 mencapai 343.929 jiwa. Pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sekitar 6 %, jumlah yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan kabupaten sebesar 0,97%. Tabel 2.4 menguraikan proyeksi pertumbuhan penduduk jembrana selama priode 5 Tahun.

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

1

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.1.1. Kependudukan Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Luas Terbangun (Ha) 1.076 1.531 789 1,178 1.695 6.269,075

Kecamatan Kec. Pekutatan Kec. Mendoyo Kec. Jembrana Kec. Negara Kec. Melaya Jumlah

Penduduk Tahun 2012 Kepadatan Jumlah (Jiwa) (Jiwa/Ha) 71.310 2.40 19.139 2.40 16.621 6.62 25.111 7.22 15.457 3.15 83.638 4.35

Keterangan Pedesaan Pedesaan Perkotaan Perkotaan Perdesaan

Sumber : Jembrana dalam Angka,2012

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jembrana No 1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan

Jumlah Pendd. 2012

Kec. Pekutatan

71.310

Kec. Mendoyo

19.139

Kec. Jembrana

16.621

Kec. Negara

25.111

Kec. Melaya

15.457

Jumlah 83.638 Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2

Pertumbuhan

1.019 1.010 0.950 1.031 1.041 1.009

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2013

2014

2015

2016

2017

33743

35175

36668

38224

39845

76429

79558

82816

86207

89737

63939

64814

64596

66600

67511

82231

78048

64679

70310

66734

67546

70481

64674

76759

80102

2.1.2. Area Beresiko Dari hasil studi EHRA Tahun 2013, untuk Kabupaten Jembrana daerah yang beresiko tinggi dan sangat tinggi dalam sanitasi dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :


2

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi

No I

Desa/Kelurahan/Kecamatan

Kecamatan Pekutatan 1 Medewi 2 Pulukan 3 Pekutatan

Tingkat Resiko

Perkotaan/Perdesaan

Kebutuhan Penanganan/Penyebab Utama Resiko

Tinggi Tinggi Tinggi

Pedesaan Pedesaan Perkotaan

Sampah Sampah Sampah, Air Limbah

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mendoyo Yeh Embang Kangin Yeh Embang Poh Santen Tegalcangring Delodberawah Yeh Sumbul Pergung

Menengah Menengah Menengah Menengah Tinggi Menengah Menengah

Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Perdesaan Pedesaan Pedesaan

Draenase,Sampah Draenase, Sampah Draenase Draenase Draenase,Air Limbah Sampah Air Limbah

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jembrana Pendem Dauhwaru BatuAgung Dangin Tukadaya Sangkaragung Budeng Perancak

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Menengah Menengah Menengah Menengah

Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah, Draenase Sampah,Draenase Sampah,Draenase Sampah Sampah Sampah,Draenase Sampah

II

III


3

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 8 Air Kuning 9 Yeh Kuning IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V

Kecamatan Negara Cupel Tegalbadeng Barat Tegalbadeng Timur Pengamabengan Loloan Timur Loloan Barat Berambang Baler Bale Agung Banjar Tengah Lelateng

Kecamatan Melaya 1 Gilimanuk 2 Melaya

Menengah Menengah

Perkotaan Perkotaan

Sampah Sampah

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi tinggi Tinggi

Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase

Tinggi Tinggi

Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah Air Limbah, Sampah, Draenase

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 5


4

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Peta 1.1 Area Beresiko Sanitasi


5

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.1.3. Keuangan Daerah Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi

Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) No

Uraian 2014

Perkiraan Belanja 1 Langsung 2 Perkiraan APBD Murni Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 3 APBD Kab./Kota Prosentase Komitmen Terhadap Belanja Langsung

2015

2016

2017

2018

Jumlah

19,010.00 71,584.00 104,531.00 116,292.00 136,403.00 447,820.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 148,185.00 9,397.00 0.49 %

9,397.00

9,397.00

9,397.00

9,397.00

0.01%

0.008%

0.006%

0.004%

46,985.00 0.10%

Sumber : SSK, Bab. 2

2.2. Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Permasalahan Air Limbah yang menjadi prioritas untuk permasing-masing sektor secara singkat dijelaskan dalam bentuk tabel. Secara umum Permasalahan sudah tersedia di dokumen BPS Kabupaten Jembrana. Yang diperlukan pada tahap ini adalah kesepakatan dari seluruh anggota Pokja dalam penetapan skala permasalah. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok i: a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klasifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas.


6

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik A. Sistem Air Limbah Permukiman: 1. Aspek Perilaku Hidup Bersih dan sehat terkait dengan perilaku BABS, berdasarkan Pengembangan hasil study EHRA 2013, perilaku warga di Kab. Jembrana, 20 % masih melakukan Sarana dan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sedangkan sisanya 80 % sudah Prasarana: memiliki perilaku PHBS. Masih tingginya angka BABS untuk ukuran Kabupaten Jembrana diakibatkan oleh masih luasnya ruang terbuka di wilayah Kabupaten User Interface: Jembrana dan banyak wilayah di Jembrana dilalui aliran sungai atau jaringan irigasi. Proporsi perilaku BABS warga untuk masing-masing kelurahan/Desa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Prilaku BABS Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Klaster 4 25%

Klaster 0 16% Klaster 1 19%

Klaster 3 22%

Klaster 2 18%

Keterangan: - Jumlah Penduduk Kab. Jembrana tahun 2012: 83.638 jiwa atau 14.831 KK


7


Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:



Prosentase tangki septik aman rata – rata di kabupaten Jembrana : 58 %

Tangki Septik Aman di Kab. Jembrana Tahun 2013 Tangki Septik Suspek Tidak Aman

62.5

55.6

37.5

44.4

Klaster 0

Klaster 1

52.3

Tangki Septik Suspek Aman

56.3 78.8

47.7

43.7

21.3 Klaster 2

Klaster 3

Klaster 4

Kesimpulan:  Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 58 % ( 48.510 Jiwa atau 8.601 KK )  PHBS untuk BABS = 20 % (16.727 jiwa atau 2.966 KK)

Pengangkutan / Pengaliran:

 

Pengolahan Akhir Terpusat



Daur Ulang / Pembuangan Akhir: Perencanaan Teknis dll.

 

Hanya ada 1 truk penyedot tinja, sedangkan yang beroperasi hanya 1 Truk Pembuangan tinja ke sungai, tempat terbuka masih besar , berdasarkan EHRA 2013 : 19 % Lokasi IPAL terletak di Desa PEH kecamatan Jembrana tidak berfungsi maksimal karena tidak adanya perawatan dan biaya operasional dan pelayanannya tidak optimal belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah, sedangkan IPAL tidak berfungsi. Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan


8

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 B. Lain-lain: 2. Aspek Pendanaan:

3. Aspek Kelembagaan:

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.

             

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat Belum terpisahnya fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan IPLT. Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan Belum optimalnya fungsi Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman Perlunya revew Perda untuk retribusi air limbah dan Tinja Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat belum ada media Komunikasi baik itu media cetak atau elektronik yang mengangkat masalah air limbah secara khusus tetapi secara umum tentang kesehatan lingkungan

(sumber referensi: BPS bab III) Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Air Limbah Permukiman 2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

Sasaran pembanunan air limbah di Kabupaten Jembrana diuraikan dalam tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama”. Uraian secara detail tersedia pada dokumen SSK.


9

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.6: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Air Limbah Permukiman 1) Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 20 % menjadi 0% ( pada tahun 2018) 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 20 % atau 16.727 jiwa untuk tidak BABS pada akhir tahun 2018. 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 40 % menjadi septik aman 100% pada akhir tahun 2018. 4) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2018. 5) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari yang hanya Area Beresiko tinggi menjangkau juga seluruh are beresiko sanitasi pada tahun 2018. 6) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT 14 m3 sehari menjadi 350 m3 /bulan 7) Terpisahnya kelembagaan pengelola antara regulator dan operator dalam pengelolaan IPLT 8) Peningkatan pendanaan Sanitasi di Kabupaten Jembrana dari 0,2 % menjadi 2% di Tahun 2018


10

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana

No

Sistem

(a) A

B

Cakupan Layanan Eksisting

(b)

Tahun Keterangan 2014

2015

2016

2017

2018

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(i)

Sistem On Site 1 Individual (Tangki septik)

61%

70%

80%

90%

100%

14.831 KK

Komunal(MCK,MCK ++, 2 Tangki Septik)

1%

3%

6%

9%

12%

1.779 KK

3 Cubluk dan Sejenisnya

5%

3%

2%

Sistem Off Site 1 Skala Kota

1

2 Skala Wilayah/Kawasan

2

C

BABS

D

Lumpur Tinja ke IPLT (M3/Bln)


1 1

20%

10%

5%

5%

7

14

28

56

1

112

224

11

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2. 2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Jembrana dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan. Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu Area Beresiko 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA. Tabel 2.8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Kab. Jembrana

No.

Program

(1)

(2)

1 2 3 4

Penyuluhan, Kompanye & Edukasi Pembangunan MCK, MCK ++ Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPLT Pembentukan Badan Pengelola IPLT Revew Perda Terkait Air Limbah dan Sanitasi

5 6


Penerima manfaat 25% (3)

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25% (4) (5)

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25% (6)

(7)

(8)

4 4 4 4

4 3 4 3

4 4 3 3

4 3 3 3

4.00 3.50 3.50 3.25

1 1 1 2

3

3

3

3

3.00

3

3

3

3

3

3.00

3

12


2.3. Persampahan Diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah propinsi dan kabupaten,kota harus menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Walaupun demikian, peningkatan laju timbulan sampah di Kabupaten Jembrana tidak diikuti dengan ketersediaan sistem pengelolaan sampah yang memadai. TPA yang awalnya dibangun berpedoman pada sistem Open Dumping menjadi TPA yang dijalankan dengan pola kumpul-angkut-buang. Secara teknis lokasi TPA PEH yang ada sekarang cukup memadai, hanya perlu peningkatan akses layanan yang lebih baik yaitu perluasan area TPA, sistem sanitary Landfill, Akses pelayanan pengangkutan yang lebih baik, dan lokasi Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) yang tidak cukup dan tidak menyebar merata menyebabkan sampah dibuang di sembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka. 2.3.1 Permasalahan Persampahan Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh pemerintah Kota maupun penduduknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak akan terlepas dari bertambahnya jumlah volume sampah. Sementara tempat pembuangan akhir sampah (TPA) semakin berkurang kapasitasnya. Luas TPA saat ini hanya 1 hektar, masih diperlukan 3 hektar lagi agar pelayanan maksimal. Rata-rata produksi sampah Kabupaten Jembrana pada tahun 2013, dengan asumsi penduduk yang membuang sampah ke TPS sebesar 15 % dari Jumlah Penduduk atau 4.515 KK, dengan sampah per KK sebesar 3.5 Kg , jadi asumsinya mencapai 135,465 ton per bulan, sebanyak 15 persen merupakan sampah plastik dan sisanya sebanyak 60 persen sampah organik serta 25 persen lain-lain (kertas, kaca, besi dll) . Asumsi dari Kantor BLHKP Kab. Jembrana produksi sampah kabupaten Jembrana rata-rata naik 5 % setiap Tahunnya. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana di beberapa lokasi sudah dilakukan pemisahan/pemilahan antara sampah organik dan dan anorganik oleh petugas dan masyarakat dengan

membedakan warna tempat pembuangan

sementara (TPS) tong sampah. Hasil dari pemisahan sampah tersebut untuk sampah organik selanjut dilakukan pengomposan untuk pupuk. Konsep pengelolaan sampah saat ini lebih ditekankan pada pengelolaan sampah pada sumbernya. Hal ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.


13

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.9 Permasalahan Persampahan A. Sistem Persampahan 1. Aspek Pengemba ngan Sarana dan Prasarana User Interface:

Tingkat Pengolahan dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Jembrana dilakukan dengan beberapa cara, yaiitu 1) dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang (4,14%); 2) dikumpulkan dan dibuang ke TPS (12,44%); 3) dibakar (65,64%); 4) dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); 5) dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% ) Cara Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jembrana berdasarkan Study EHRA, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 .11.

Pengolahan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 350 300 250 200

150 100

50 0

Klaster 4

Klaster 3 Klaster 2 Klaster 1 Klaster 0


14

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Keterangan: - Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 4,515 m3hari atau 135,465 m3/bulan - Pelayanan Sampah x 12,44 % per hari = 46.622 m3/hari, hanya di wilayah perkotaan saja yaitu di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana 

Praktek Pemilahan Sampah oleh RT: Praktek pemilahan sampah oleh rumah tangga sebelum dibuang, berdasarkan Study

EHRA di Kabupaten Jembrana , rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 30,8 % dan sisanya sebanyak 60,2 % tidak melakukan pemilahan sampah. Grafik praktik pemilahan sampah rumah tangga sebelum di buang, secara keseluruhan di Kabupaten Jembrana dan di masing-masing kelurahan tercantum pada Gambar 3.12

Pemilahan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Melakukan Pemilahan Sampah

Tidak Melakukan Pemilahan Sampah

52.6

54.5

68.4

70.5

47.4

45.5 31.6

29.5 0 Klaster 0

Pengumpulan setempat

 

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Klaster 4

Sampai saat ini hanya tersedia 12 Unit gerobak dorong (Total timbunan sampah 46,622 m3/hari) Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.


15

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan:

 

Sampai saat ini tersedia: 8 unit TPS Sampai saat ini belum tersedia TPST di Kabupaten Jembrana



(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir: Perencanaan



Jumlah Dump truck Kap. Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 8 truk pengangkut untuk wilayah perkotaan. Masih belum melakukan pemilahan sampah, baru ada 3 kelompok pemilahan sampah dan belum ada proyek 3R



Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping



Master Plan dan DED sistem pengelohan akhir sampah belum ada

A. Lain-lain: 2. Aspek Kelembagaan: 3. Aspek Pendanaan:

      

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 35 % Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: 5. Aspek Peraturan  Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Perundangan dan  Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat penegakan hukum: (sumber referensi: BPS III ) Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Persampahan 2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan Dalam tabel berikut akan diuraikan sasaran prioritas yang akan dicapai terkait persampahan sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Jembrana, uraian resume disusun berdasarkan tingkat perioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota POKJA. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan permasalahan utama seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.


16

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik Persampahan 1) Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 17 % menjadi 75 % pada wialyah perkotaan dan 18 % menjadi 37 % pada daerah pedesaan pada akhir tahun 2018 2) Pengurangan sampah dari sumbernya dari 65 % - 20 % untuk wlayah perkotaan. 3) Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 2018 4) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2016 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat ber-PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 60,2 % dari jumlah penduduk atau 85 % pada tahun 2018 Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan No (a) A 1 B 1 2

C D

Sistem (b) Penanganan Langsung TPST 3 R Penanganan tidak langsung Dibakar Dibuang sungai dan Lahan Ditimbun Kolektor informal Penanganan berbasis masyarakat TPA

Cakupan layanan eksisting (c)

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)

(n+5)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

17 %

17 %

22 %

27 %

32 %

37 %

65,64% 55 % 20,56 15% 1% 1% 6% 8% 1% 1%

30 % 10% 1% 10 % 1%

20 % 5% 1% 12 % 1%

10 % 0% 1% 14 % 1%

45%

55 %

75 %

65,64 % 20,56% 1 ,38 % 4,14 % 1% 12,44 %


Sasaran Tahun

25 %

35%

Keterangan (i)

17

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan Uraian dari sub bab ini adalah uraian dari sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan persampahan di kabupaten Jembrana. Uraian dari prioritas pembangunan persampahan telah memperhatikan kepentingan dan prioritas kabupaten Jembrana dalam penanganan persampahan. Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik No.

Penerima manfaat

Program

25% (1)

(2)

1

Pengadaan Truk Sampah Kapasitas 7 M3

2 3 4

Contener Sampah TPST 3R TPA Sanitary Landfill

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25%

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

4

4

1

4

4

4

3

3.75

4 4

4 4

3 2

2 2

3.5 3

1 2 3

2.4. Drainase 2.4.1 Permasalahan Drainase Tabel 2.13 Permasalahan Drainase A. Sistem Drainase User  Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 21,2 % Interface:  Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin:

Ada Genangan Air (Banjir) Tidak Pernah ada Genangan Air (Banjir)


Klaster Klaster Klaster 0 1 2 20 10.2 19.4 80 89.8 80.6

Klaster Klaster 3 4 20.5 35 79.5 65

18


Genangan Air Akibat Banjir di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Ada Genangan Air (Banjir)

80

20

Klaster 0

Tidak Pernah ada Genangan Air (Banjir)

89.8

80.6

79.5

10.2

19.4

20.5

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

65

35

Klaster 4

Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 21,2 % rumah tangga sementara, sebagian besar atau 78,98 % tidak secara rutin mengalami genangan. Data Genangan: No. 1. Penampung an / Pengolahan Awal: Pengangkut an / Pengaliran:

Lokasi Genangan

Luas Genangan (Ha)

Lama Tinggi Genangan Genangan (> atau <30 cm) (> atau <3 jam) 30 cm s/d 100 > 3 Jam cm



Kelurahan Dauhwaru, 35 Kecamatan Jembrana Jumlah 22,3 grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan



Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 2013 di Kabupaten Jembrana


19

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Kondisi Arah Pengaliran Air Bekas Buangan/Air Limbah Non Tinja Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Tidak Tahu Pipa IPAL Sanimas Pipa Saluran Pembuangan Lubang Galian Saluran Tertutup Saluran Terbuka Kejalan/Halaman Rumah Kesungai/Kanal

0 Klaster 0

Data lain berdasarka n hasil EHRA Juni 20xx:

Dokumen Perencanaa n

      

50 Klaster 1

100 Klaster 2

150 Klaster 3

200 Klaster 4

Ditemukan bahwa sekitar 21,2 % rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air. Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water). Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih 2 %. Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik 67,2 %. Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 39, 8 % Luas area genangan 35 Ha Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya


20

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 B. Lain-lain : Catatan: Aspek lain seperti diatas dan dapat mengacu ke

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan draenase perlu ditingkatkan tidak hanya menjadi taggung jawab pemerintah Kabupaten Jembrana

-

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi khususnya draenase dan sampai dengan periode Tahun 2018 adalah berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. Tabel berikut adalah penjelasan resume pembangunan draenase di Kabupaten Jembrana Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Kab. Jembrana Drainase 1) Meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 km dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018. 2) Meningkatnya proporsi biaya operasional sebesar 5 % terhadap total pendanaan drainase dari yang telah ada sekarang. 3) Dibangunnya saluran drainase di setiap permukiman padat perkotaan baik oleh Pemerintah, Pengembang perumahan maupun masyarakat setempat pada akhir tahun 2018. 4) Menambah saluran pembuangan akhir drainase (tersier) di perumahan sepanjang 7000 M di daerah dengan zone jangka pendek pada tahun 2018. 5) Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018. Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No (a) 1 a b c 2

Sistem (b) Penanganan Langsung Cakupan Layanan Fungsi Drainase Luas Genangan Penanganan tidak langsung

eksisting

Sasaran Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

39,8 % 67,82 % 35 Ha

39,8 % 70 % 35 Ha

45 % 75% 30 Ha

55 % 80 % 25 Ha

60 % 85 % 20 ha

65 % 90 % 15 ha

Keterangan (i)

a b Penanganan berbasis masyarakat Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK C


21


2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Secara proses dan tahapan dalam penentuan program dan kegiatan di Kabupaten Jembrana direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA dalam pembangunan Draenase hal ini berkaitan dengan ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan dengan mereview pada dokumen “MPS Tahunan”. Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN. Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Kab. Jembrana

No.

Program

Penerima manfaat 25%

(1)

1 2 3 4

(2)

Penyusunan Masterpaln Drainase skala Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Penyusunan database system drainase Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase primer Kota Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase tersier Kec. Negara

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25%

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

3

3.75

1

3

4

4

3

3.50

1

4

4

3

2

3.25

2

3

4

2

2

3

3

2.5. PHBS terkait sanitasi 2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi Berdasarkan hasil EHRA - Hasil studi EHRA : 12,8 % kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat Juni 2013, maka: perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal. - Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap programprogram yang bersifat preventif dan promotif kepada masyarakat yang masih rentan PHBS


22


PHBS Tidak Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Lima Waktu Penting Kab. Jembrana Tahun 2013 Klaster 0 13% Klaster 4 24% Klaster 3 20%

-

Klaster 1 24% Klaster 2 19%

Studi Ehra Tahun 2013 masih adanya : 42,4 % di Kabupaten Jembrana BABS

Prilaku BABS Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Klaster 4 25%

Klaster 3 22%


Klaster 0 16% Klaster 1 19% Klaster 2 18%

23


2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi

Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ) 1) Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 25 % atau 21,000 jiwa pada akhir tahun 2018 di Kabupaten Jembrana 2) Meningkatnya kesadaran anak sekolah untuk semua tingkatan dan pondok pesantren dalam berperilaku PHBS. 3) Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 5 Orang/Desa atau 225 Orang dari jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2018 4) Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki- laki dan perempuan di 51 kelurahan/Desa dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2018 5) Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2018 2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana

No.

(1)

1 2 3

4

5

Program (2)

Program STBM Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada setiap Tahapan Sekolah dan Pondok Pesantren yang ada Di Kabupaten Jembrana Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio yang ada di Kabupaten Jembrana


Score (dan bobot) Permasal Perse Penerima ahan psi manfaat mendesak Pokja 25% 25% 25% (3) (4) (5) 4 4 4

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25% (6) 3

(7) 3.75

(8)

1

3

4

4

3

3.50

2

4

4

3

3

3.50

2

3

3

3

3

2.75

3

4

2

2

2

2.50

4

24

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.6. Review Kerangka Kerja Logis Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. 1. Dari Hasil Studi EHRA Pengelolaan limbah cair dilakukan secara setempat (SeptikTank) baru 61 % 2. Prilaku BABS masih 20 % 3. Kurangnya Kepemilikan jamban pribadi dan MCK atau baru 67,4 %.

Tujuan Tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Sasaran Peningkatan pelayanan Air Limbah Domestik dari 2% menjadi 35 % Tahun 2018

Strategi

Program

Kegiatan

1.Meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik skala kawasan kepada masyarakat

1.Pembangunan sistim air limbah terpusat (on site) 2.Peningkatan sarana dan prasarana sistim kumunal

1. Pembangunan sistim air limbah terpusat skala kawasan

2. Meningkatkan pelayanan sarana parsarana MCK ++ dan Tanki septik komunal

1.Pembangunan MCK ++ 2.Pembangunan tanki septik komunal 3.Pengadaan truk tinja.

Dst Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. Masyarakat membuang sampah dibakar (65,64%); dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% )

Tujuan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan budaya bersih dan sehat

Sasaran Berkurangnya rumah tangga yang membuang sampah langsung ke sungai menjadi 0 % pada tahun 2018

Strategi

Program

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS kerugian membuang sampah ke sungai

Kegiatan

Penyuluhan PHBS

Lomba desa


25

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pengolahan sampah oleh masyarakat

Bank sampah

Sosialisasi Pembentukan kelompokBank Sampah Pelatihan pengelolaan bank sampah

2. Timbunan sampah yang ditangani baru 20 %

Meningkatnya pelayanan persampahan sesuai standar minimal

Meningkatan pengolahan sampah terutama di kawasan perkotaan menjadi 65% pada tahun 2018

Menyediakan sarana pengumpulan sampah Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sampah dari stasiun antara sampai ke TPA

Pengelolaan Pengadaan tempat sampah dari sampah sumbernya

Pengelolaan sampah dari stasiun Pembangunan TPS antara sampai ke TPA

TPST 3R

Pengadaan Dump Truck Peningkatan TPS menjadi TPST 3R Pengolahan sampah anorganik Pengadaan alat komposter

3. Anggaran di bidang persampahan tidak cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk pelayanan dasar 4. Rendahnya koordinasi antar instansi 5. Rendahnya kapasitas SDM


26

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Kab. Jembrana Permasalahan mendesak Jaringan drainase yang belum terkelola dengan baik sebesar 20 %, dan masih ada genangan air 21 % di wilayah kabupaten Jemrbana , dan Ada Banjir/Genangan 35 Ha,

Banyak saluran drainase di beberapa tempat tersumbat

Tujuan mengurangi genangan air pada titik titik tertentu

Meningkatnya kesadaran masyarakat sadar akan fungsi saluran drainase

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 KM dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018

Mengoptimalkan pembangunan dan pengawasan sistem infiltrasi pada kawasan permukiman yang cukup padat dan perumahan yangdibangun oleh developer Lama genangan berkurang menjadi kurang dari 1 jam dengan perbaikan saluran drainase

Pemeliharaan saluran drainase primer/tersier

Normalisasi saluran drainase primer/tersier

Pembangunan saluran drainase tersier

Pembangunan saluran drainase tersier

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kerugian membuang sampah/limbah ke saluran/sungai

Pemeliharaan saluran drainase primer/tersier

Normalisasi saluran drainase primer/tersier

berkurangnya lama waktu genangan menjadi kurang dari 1 jam wilayah perkotaan yang termasuk zona penanganan jangka pendek Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018


27

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis PHBS Kabupaten Jembrana Permasalahan mendesak Hasil Studi EHRA di Kabupaten Jembrana Prilaku BABS sembarangan masih : 20 %, PHBS untuk CTPS dilima waktu penting masih cukup tinggi yaitu : 22 %

Tujuan

Sasaran

Strategi

Perubahan perilaku di masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat sampai dengan Tahun 2018

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS dari 80 % menjadi 100 % di Tahun 2018

Penyuluhan terkait PHBS melalui media komunikasi dan langsung ke masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye

Kegiatan

-

-


Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.

28

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents