BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. Kajian Teori 1. Relevansi Dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata relevansi sebagai kesesuaian, kecocokan, hubungan , kaitan usul dengan kenyataan harus adanya agar dapat dilaksanakan. Relevansi juga diartikan sebagai sangkutan, kegunaan, manfaat.(Eko Endarmanto, 2006: 518). Jadi relevansi berarti adanya kesesuaian usul kaitannya dahulu dengan kenyataan sekarang yang masih dilaksanakan dan memberikan manfaat. Relevansi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai serangkaian usaha pengkajian kembali pemikiran Mohammad Hatta dalam bidang ekonomi, terutama mengenai koperasi. Hasil pemikirannya telah banyak menjiwai konstitusi republik ini yang sampai sekarang masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai patokan untuk membangun bangsa ini. Pemikiran Mohammad Hatta yang mengandung kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang sangat dalam dan lahir dari budaya Indonesia diharapkan tetap dikembangkan dan diterapkan dalam membangun bangsa ini. 1. Dasar Pemikiran Mohammad Hatta tentang koperasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemikiran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memikirkan masalah yang memerlukan pemecahan. Pemikiran merupakan sebuah aktivitas dalam
bentuk kegiatan mental
5
beserta hasilnya, yang berkenaan dengan aspek metafisika, universalia, epistemology, yang tergantung pada pandangan seseorang. Lorens dalam kamus filsafat (1996 :793-794). Menurut Hatta perlu adanya kemampuan sebuah organisasi bagi bangsa kita yang memungkinkan melawan organisasi penguasa penjajah yang telah menguasai bangsa Indonesia. Untuk itu bangsa kita harus mempunyai dahulu kepercayaan pada diri sendiri. Hatta menganjurkan agar ketergantungan pada orang lain dibuang jauh-jauh. Dalam bidang ekonomi, Hatta menganjurkan koperasi yang dengan kekuatan menyatu diharap bisa menumbuhkan potensi ekonomi para anggota serta masyarakat umumnya. Juga dalam bidang koperasi ini Hatta melihatnya sebagai sarana pendidikan yang bermata dua : kesadaran kemampuan diri serta kesadaran perlunya usaha bersama sebagai cermin dari apa yang ia sebut self-help ( membantu diri sendiri). (Delier Noer, 1990: 58-59). Hatta bercita-cita untuk membina perekonomian Indonesia dengan dasar koperasi. Minatnya terhadap koperasi nampak ketika ia berada di Eropa, yang ternyata dalam perkembangannya koperasi di sana mampu menggalang kekuatan golongan lemah unntuk bersaing dengan perusahaanperusahaan besar kapitalis. (Delier Noer, 1990 : 59). Perkumpulan-perkumpulan koperasi terutama mempunyai arti penting untuk pembangunan kembali ekonomi nasional. Di bawah penguasaan yang kuat dari modal asing besar yang dilindungi oleh pemerintah yang bagi kita asing, seperti yang pada saat ini berlaku di Indonesia, yang hanya menghasilkan kemelaratan dan kemiskinan, hanyalah suatu kehidupan ekonomi yang disusun secara koperatif yang dapat dengan sukses melawannya. Kehidupan koperatif ini pada saat sekarang merupakan satu-satunya bentuk organisasi ekonomi yang akan berhasil meletakkan
6
dasar-dasar kuat untuk pembangunan kembali ekonomi kita. Contoh nyata diberikan oleh Denemarken yang tepat disebut sebagai the cooperative commonwealth (persemakmuran bersama koperasi). Dengan koperasi orangorang denemarken telah meningkatkan diri dari keadaaan melarat menjadi salah satu bangsa yang makmur di dunia. (Sumber : Ceramah Mohammad Hatta ketika menjabat ketua PI dalam Delier Noer, 1990 :59). Cita-cita koperasi menurut Hatta ialah berdasarkan sosialisme Indonesia. Menurut Hatta, Sosialisme Indonesia dipengaruh oleh tiga unsur, yaitu marxisme, sosialisme-demokrasi, dan kolektivisme sebagai bentuk kehidupan asli Indonesia. Pemikirannya ini kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dari pasal ini tampak jiwa pemikiran Hatta bahwa ekonomi harus disusun atas dasar gotong royong dan kekeluargaan. (Mohammad Hatta, 1963 :3-18). Cita-cita tolong-menolong penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seseorang didesa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia pelu membayar tukang atau menggaji orang. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang-orang di desa. Disini tersimpan dasar perekonomian berkoperasi. Inilah satu bukti bahwa terhadap perusahaan yang agak besar, rakyat memakai sifat usaha bersama.(Solichin Salam, 1992 : 35). Pasal 33 adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial. Seperti diketahui dalam pasal ini ditentukan tiga macam bidang ekonomi. Kepada rakyat jelata dianjurkan membangun perusahaannya dengan bentuk koperasi. Dengan koperasi yang bersendikan kerja sama dan oto-aktivita
7
diharapkan perekonomian orang kecil maju dan berkembang selangkah demi selangkah. (Mohammad Hatta, 1972: 4). Hatta dalam kiprahnya sebagai pejabat negara selalu menekankan pentingnya demokrasi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi. (Salman Alfarizi, 2009 : 119). Mohammad Hatta memberikan nama kedaulatan rakyat pada konsepsi demokrasinya yang mengandung arti demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial. Pendeknya dalam istilah kedaulatan
rakyat konsepsi Hatta itu tercangkup seluruh kehidupan
masyarakat untuk mencapai kemakmuran. (Solichin Salam, 1992, 34). 2. Koperasi Cooperation diterjemahkan menjadi koperasi. Ko mengandung arti bersama dan operasi mempunyai makna bekerja. Jadi, koperasi berarti bekerja sama. Perubahan penulisan berlaku setelah dikeluarkannya UndangUndang koperasi No. 79 Tahun 1958, dimana kata kooperasi dirubah menjadi Koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat di dalam lingkungan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (Entang Sastra,1985: 3). Menurut Undang-undang No 12 tahun 1967 ( dalam Entang Sastra,1985) koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersamasama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya dan juga masyarakat di dalam lingkungan kerjanya
8
dalam rangka memenuhi kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhankebutuhannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (dalam Sukanto Reksohadiprodjo, 1997: 1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi
berusaha
mengembangkan
dirinya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutusan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Koperasi lebih
mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya,
serta peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat sekitarnya. (Revrison Basyir, 1997 : 8). Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
Menurut Hatta, yang lebih
diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. (Hatta, 1954 dalam Revrison Basyir, 1997 : 2).
9
Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ( Sukanto Reksohadiprodjo, 1997: 1). 3. Koperasi Unit Desa (KUD) KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan masyarakat itu sendiri. (Arifinal C dan Ijod Sirodjudin, 1980 : 18). Keanggotaan KUD didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau anggota dan tidak didasarkan kepada jenis usaha yang ditangani. Bagi suatu wilayah kecamatan yang belum memiliki KUD, dapat dibentuk KUD oleh warga desa bersangkutan menurut ketentuan peraturan perundangan perkoperasian yang berlaku. Sedangkan di wilayah kecamatan yang telah ada KUD-nya, maka KUD tersebut perlu dibina dan dikembangkan sebagai KUD Serba Usaha. (Arifinal C dan Ijod Sirodjudin, 1980 : 18). Rencana pembangunan lima tahun Indonesia khusus memuat tentang koperasi. Sesuai dengan apa yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam pelaksanaan pembangunan nasional, segenap pembangunan modal dan petani dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi
10
golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri, antara lain dengan meningkatkan kegiatan koperasi, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia. Untuk itu koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang Dasar 1945, harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhsungguhnya dalam pembangunan. (Sukanto Reksohadiprodjo, 1997: 94-95) Pelaksanaan pembinaan koperasi mengutamakan koperasi primer, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD). Adapun kegiatan pembinaan KUD itu meliputi: 1. Peningkatan kesadaran berkoperasi 2. Peningkatan penyuluhan untuk pengembangan koperasi 3. Dilanjutkannya bantuan dan pemberian fasilitas seperti penyediaan kredit dengan syarat yang dibutuhkan, bantuan tenaga manajemen, dan lain-lain. 4. Peningkatan diperluas peranan dan usaha koperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan, dan lain-lain. (Sukanto Reksohadiprodjo, 1997: 95).
11
B. Penelitian Yang Relevan Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penulis antara Lain, buku yang berjudul “Pemikiran Pembangunan Bung Hatta”.1995. Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial. menyimpulkan berbagai pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang berbagai bidang kehidupan yang ditulisnya sejak masa penjajahan hingga awal kemerdekaan, tampak berwawasan luas dengan visi berjangkauan ke depan. Dimana banyak dari pemikirannya masih tetap relevan dengan masa pembangunan kini dan dikaji oleh masyarakat luas. Buku ini mengulas terhadap beberapa bagian kecil dari pikiran-pikiran Bung Hatta, yang ditulis oleh sejumlah tokoh dengan berbagai sudut pandang. Alif Fadarul Samsi ( Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), dalam skripsinya di tahun2012 dengan judul Pemikiran sosialisme Mohammad Hatta, menyimpulkan bahwa pemikiran sosialisme Hatta dipengaruhi oleh ajaran islam, tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, dan ajaran Marxisme. Ketiga unsur tersebut mengandung kedilan, menekankan arti persaudaraan dan memiliki rasa kesamarataan yang berimplikasi bagi terwujudnya keadilan sosial dan merupakan tujuan utama dari sosialisme.
12
4. KerangkaBerfikir
PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA
Kebangsaan nn
HAM MM
Demokrasi
Ekonomi Koperasi
Hubungan islam dan politik
Relevansi
Koperasi Unit Desa (KUD) GRABAG
13
Politik luar negeri
