32
BAB II COMMANDITER VENOOTSCHAP (CV) SEBAGAI BADAN USAHA A.
Tinjauan Umum Tentang CommanditerVenootschap (CV) Pada dasarnya, sebahagian besar negara mengenal tiga bentuk organisasi
perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (sole proprietorship or sole trader), perusahaan persekutuan (parnertship) dan perusahaan perseroan (company or corporation). 63 Perkembangan struktur perusahaan dalam persekutuan melahirkan persekutuan dengan bentuk khusus yaitu Perusahaan Komanditer (CV) atau Limited Partnership. 64 Bentuk-bentuk badan usaha (bussiness organization) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebahagian besar dari bentukbentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah Belanda), diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga yang sebahagian masih mempergunakan nama aslinya, misalnya Burgerlijk Maatschap/Maatschap, Venootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Venootschap (CV). Kata Venootschap diartikan menjadi kata “perseroan”, sehingga dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komantider dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang Robert W. Emerson, Business Law, 4th Ed, (New York, USA: Barron’s Educational Series,
63
Inc, 2004), P. 296, bandingkan dengan J.M.M Maejier, A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation, (Netherlands: Sitjthoff & Noordhof International Publisher BV, 1978), Hal. 1-3. 64
Yetty Komalasari Dewi, Loc.,Cit., Hal. 53. Lihat juga Salvo Randazzo, The Nature of
Partnership in Roman Law, Australian Jourbal of Legal History, 2005 Vol.9, Hal.127.
32
33
menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya. 65 Namun untuk badan usaha seperti Maatschap (demikian juga Firma dan CV), sebaiknya tetap diterjemahkan dengan menggunakan kata “persekutuan” daripada memakai kata perseroan. Hal ini sesuai dengan arti kata perseroan itu sendiri dan pula Maatschap, Firma dan CV tidak menerbitkan saham. Apabila diperhatikan kata ”perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Jadi kata “persekutuan” tetap dipakai untuk padanan Maatschap, Firma dan CV ini sesuai pula dengan terjemahan yang dipakai dalam KUHPerdata. Tetapi perlu diingat bahwa CV juga mengenal sekutu pelepas uang, sehingga ada salah satu jenis CV yang disebut “CV atas saham” yang modalnya dibentuk dari kumpulan sahamsaham. Barangkali untuk jenis “CV atas saham” tidak ada salahnya untuk disebut sebagai “perseroan”. 66 Menurut para sejarawan, asal mula persekutuan bersamaan dengan asal mula usaha swasta dimana pada masa Babilonia kuno, aset yang diakui adalah aset yang dimiliki oleh kaum agamawan (temple property), sedangkan aset pribadi tidak dikenal atau tidak ada. Selain itu masyarakat pada masa Babilonia kuno telah mengenal
65
Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 22. Ibid.
66
34
persekutuan (partnership) dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pada masa itu menggunakan dua jenis persekutuan, yakni rent partnership dan trade partnership. 67 Rent Partnership lahir apabila dua orang atau lebih orang bergabung menjadi sekutu untuk mengolah suatu tanah. Pemilik tanah akan mengurangi harga sewa tanahnya pada tahun pertama masa sewa untuk membersihkan tanah dan kemudian menaikan harga sewa setelah tahun pertama masa sewa berlalu. Persekutuan mencatat biaya sewa tanah dan membagi keuntungan secara sama rata. Pemilik tanah dapat mengadakan rent partnership dengan orang lain lagi. Pengaturan ini sama dengan sistem bagi hasil pertanian di masa modern. Sedangkan Trade Partnership atau tapputum, mewajibkan para sekutu memberikan modal dalam bentuk uang yang sama besar dalam suatu bidang usaha. 68 Para sekutu akan menggunakan modal uang tersebut untuk membeli barang dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Tapputum masa Babilonia inilah yang memiliki karakteristik seperti commenda dan compagnia pada abad pertengahan. 69 Menurut Roman Civil Law, suatu perjanjian societas (partnership, persekutuan) adalah suatu perjanjian dimana dua atau lebih orang bersepakat untuk memasukan, baik uang, barang atau tenaga ke dalam suatu usaha bersama, biasanya
Bradley T. Borden, Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation, (Georgia Law Review,
67
Vol 43, 2009), Hal. 727. Rent Partnership semaca persekutuan bagi hasil, sedangkan Trade Partnership merupakan persekutuan dagang. Ibid,.
68
Robert S. Lopez, Irving W. Raymond, dan Olivia Remie Constable, Medieval Trade in the Mediterranean World: Illustrative Documents, (New York: Colombia University Press, 2001), 69
Hal.185.
35
untuk tujuan menjalankan perusahaan. 70 Persekutuan adalah cabang ilmu hukum yang terkait dengan kepemilikian bersama atas suatu barang (co-ownership) yang lahir karena perjanjian konsensual dimana hak para pihak terhadap barang-milik bersama tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan mengikat diantara dua pihak dengan suatu tindakan bersama (action pro socio).
71
Roman Societas yang merupakan bagian dari Roman
Partnership (Persekutuan pada masa Romawi) adalah suatu perjanjian (contract) yang didasarkan pada persetujuan (agreement) antara dua pihak atau lebih yang berkejasama untuk mencapai tujuan bersama (common aim). 72 Kontribusi hukum Romawi ditunjukan dengan konsepsi dasar persekutuan sebagai sesuatu perjanjian konsensual yang didasarkan pada iktikad baik dan hubungan hukum yang lahir mengakibatkan perjanjian tersebut mengikat kepada para sekutunya. 73 Law Merchans atau Lex Mercatoria kemudian mengembangkan konsep persekutuan dengan memperkenalkan doktrin mutual prapositio, dimana tanggung jawab bersama (in solidum) para sekutu terhadap pihak ketiga atas kewajiban persekutuan dan teori entitas untuk status hukum persekutuan. Ketika membahas status hukum persekutuan, hal penting yang harus diingat adalah bahwa persekutuan Yetti Kumalasari Dewi, Op, Cit., Hal. 61. Lihat juga The jersey Law Commision, The
70
Jersey Law of Partnership, Consultation Paper No.2/2008/CP, Hal.10-11. Ibid.
71
Ibid, Hal. 57. Lihat juga: Max Webber, The History of Commercial Partnership in The
72
Middle Ages, (UK: Rowmand & Littlefield Publisher Inc, 2003), Hal.54-55. J. Henning, The Medieval Contractum Trinius and The Law of Partnership, Fundamina:
73
Journal of Legal History, Vol.13 No.2, 2007, Hal. 33.
36
pada masa Romawi tidak didasarkan kepada pengelolaan (manajemen) tetapi pada pemasukan (inbreng). Dengan melakukan analisis dari hubungan kebendaan inilah kita akan dapat memahami sifat hubungan societas (persekutuan) Romawi dan hal ini yang menyulitkan para ahli hukum menentukan status hukum persekutuan. 74 Commenda adalah suatu pengaturan dimana seorang pemodal (commendator) mempercayakan uangnya kepada sorang pedagang (commendatarius) sebagai modal usaha dengan kesepakatan bahwa commendator tidak digunakan namanya dalam menjalankan usaha tersebut dan walaupun ia berhak atas keuntungan usaha tersebut, dia tidak akan bertanggungjawab atas kerugian usaha melebihi uang atau modal yang diberikannya. 75 Konsep ini menjadi awal dari apa yang saat ini dikenal di negaranegara Eropa Kontinental dengan “partnership en commanditte” atau di negaranegara Anglo-America dikenal dengan “limited partnership”. 76 Penggunaan commenda untuk perdagangan jangka panjang berkembang secara ektensif untuk pertama kalinya oleh bangsa Arab untuk memenuhi kebutuhan kafilah dagang (perdagangan dengan menggunakan caravan) disepanjang Incense Route dan jalur kuno lainnya yang menghubungkan Arab Selatan dengan Mediterania. Menurut Udocitch, teks kenabian dan hukum pada masa sebelum dan
Ibid.
74
J. Henning, Op.,Cit., Hal.33.
75
Ibid., Lihat juga Yetti, Loc.,Cit., Hal.64.
76
37
awal lahirnya Islam menggambarkan praktek kafilah dagang jangka panjang di dan sekitar semenanjung Arab. 77 Commenda
sesungguhnya
berasal
dari
lembaga
Islam
sebagaimana
dinyatakan dalam Al Quran, namun demikian banyak kalangan muslim mengaitkan penggunaan commenda kepada Nabi Muhammad SAW yang sebelum diangkat menjadi Rasul, melakukan perjalanan ke Syria untuk berdagang barang-barang yang dimiliki oleh istrinya, Khadijah. Menurut tradisi, Nabi Muhammad SAW adalah sekutu pedagang (traveling partner) dan Khadijah adalah sekutu pemodal dalam commenda (persekutuan) ini. Dari semenanjung Arab, commenda berkembang ke timur dan barat, dan berkembang dengan pesat dengan semakin berkembangnya Islam ke Irak dan Syria, ke Palestina dan Mesir, serta ke Magribi. 78 Perjanjian commenda pertama sekali di Eropa ditemukan di Venice dan Genoa pada akhir abad 11 dan 12. Commenda kemudian berkembang ke barat (Spanyol) dan ke utara (Jerman), namun terjadi perdebatan diantara ahli sejarah apakah commenda masuk ke Inggris, sebab salah satu ahli sejarah, Postan, menyatakan bahwa konsep commenda bertentangan dengan konsep common law dan hukum yang berlaku di Inggris saat itu, serta bahwa common law telah mengembangkan pengganti untuk lembaga ini. Namun demikian para ahli sejarah Inggris menyatakan pula bahwa meskipun Inggris tidak menggunakan nama yang
Yetti, Op., Cit., Hal.65.
77
Ibid.
78
38
berbeda untuk commenda, mereka menggunakan dan mengakui perjanjian yang serupa dengan commenda pada akhir Abad 13. 79 Awal mulanya commenda merupakan suatu perjanjian pinjaman yang kemudian berkembang menjadi suatu bentuk perusahaan persekutuan yang kemudian berkembang menjadi suatu bentuk perusahaan persekutuan, bertujuan mencari modal untuk usaha pelayaran jangka pendek. Bentuk usaha persekutuan ini memberikan sekutu pemodal atau investor (pelepas uang) bertanggung jawab terbatas (limited liability) dan anomitas, sehingga memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk menyalurkan uang kedalam usaha yang menjanjikan tanpa mendapat resiko dihujat karena bunga atau melanggar ketentuan tidak boleh terlibat dalam perdagangan. Resiko investor hanyalah kehilangan investasi awalnya. 80 Pemodal atau investor dalam commenda tidak saja membatasi resiko tanggung jawab pribadinya atas utang perusahaan tetapi juga memikul resiko kerugian yang terbatas yaitu hanya uang yang diberikannya dalam pesekutuan dan bukan uang pribadinya. Resiko hilangnya uang harus dihadapi oleh commendator (pelepas uang atau pemodal), dan resiko ini yang menentukan bagiannya dalam keuntungan. Perbedaan antara pinjaman (loan) dengan persekutan (partnerhip) terletak pada resikonya. Dalam hal pinjaman, resiko dipikul oleh kreditur, sedangkan dalam hal persekutuan resiko dipikul oleh sekutu yang memasukan modal. 81
Ibid.
79
Ibid., Lihat juga J. Henning, Op., Cit., Hal.41.
80
J. Henning, Ibid.
81
39
Commenda adalah awal dari Persekutuan Komanditer (Limited Partnership), yaitu suatu perjanjian multilateral yang tidak berimbang. Commenda mencakup perjanjian investasi uang, jenis investasi dan cara pembayarannya. Disatu sisi, pihak pemodal, yang disebut commendator, yang menyediakan modal dalam bentuk barang dan uang untuk membeli barang-barang dagangan dan biaya untuk melakukan perjalanan dagang. Disisi lain, terdapat traveling party, yakni pedagang yang melakukan pelayaran, dan biasanya tidak memberikan investasi dalam bentuk uang. 82 Dengan kata lain, commenda terbentuk jika terdapat investor menyerahkan aset tertentu berupa uang tunai atau barang kepada pedagang yang membawa aset tersebut untuk diusahakan, dan mempunyai kewenangan penuh terkait aset berdasarkan pejanjian para pihak. Biasanya, investor menyediakan modal kepada traveling party untuk setiap perjalanan, dan memberikan pembagian keuntungan sekitar 75% untuk traveling party dan 25% untuk commendator. 83 Perjanjian commenda juga merupakan suatu pengendalian dari tanggung jawab terbatas atas aset dan usaha dari usaha tersebut. 84 Societe encommandite simple atau CV di Prancis, pertama kali diakui dalam UU Tahun 1673, dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
82
Stefano Paolo Catelani, Corporation and Their Governance Between History and Practice,
2007, Hal.4. http://www.ebha.org/ebha2007/pdf/Catelani.pdf, diakses pada 1 april 2015. Ibid.
83
Ibid., Hal.5.
84
40
(Commercial Code) pada tahun 1807. 85 Dalam hukum dagang Napoleon Prancis 1807 (French Napoleonic Code de Commerce of 1807) hanya mengatur tiga bentuk perusahaan, yaitu: 86 1. Societe en nom collective, yaitu dimana dua orang atau lebih bergabung untuk menjalankan suatu usaha atau dagang dengan nama mereka atau dengan suatu gabungan nama. Tiap anggota persekutuan dagang bertanggung jawab tidak terbatas (unlimited) secara tanggung menanggung atau tanggung renteng, atas semua utang persekutuan selama utang tersebut terjadi atas nama persekutuan atau dilakukan oleh anggota yang mempunyai kewenangan untuk mengikat semua sekutu. 2. Societe en commandite, yaitu dimana seorang pedagang atau pengusaha mengadakan perjanjian persekutuan dengan seorang atau perusahaan yang mau menyediakan uang untuk perdagangan atau perusahaan dengan imbalan tertentu dari keuntungan yang didapat dan bersedia menanggung kerugian hanya sebatas atau sebesar uang yang diberikannya kedalam perdagangan atau perusahaan itu. Bentuk seperti ini dikenal dengan nama Limited Partnership atau Persekutuan Komanditer (CV). 3. Societe anonyme et inconnue, yaitu dimana seua sekutu sepakat mengambil bagian saham dalam suatu usaha yang akan dijalankan oleh satu atau beberapa orang. Sekutu tanpa nama ini tidak bertanggungjawab langsung terhadap kreditur persekutuan. Bentuk semacam ini sekarang dikenal dengan Limited Liability Partnership.
Belanda yang merupakan suatu negara jajahan Prancis memberlakukan juga Code de napoleon yang memuat code de civil dan code de commerce pada tahun 1809, dan setelah merdeka selama 29 tahun, pada tahun 1838 Belanda melakukan
Yetti, Loc., Cit., Hal.78. Lihat juga Eric Hilt dan Kathrine E. O’Banion, Partnerhip
85
without Kinship, (Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2008), Hal.7. Yetti, Ibid., Hal.79-80. Lihat juga George V. Taylor, Types of Capitalism in Eighteenth
86
Century France, The English Historical Review, Vol. 79, No. 312, 1964, Hal.478-497.
41
beberapa kodifikasi Burgelijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) yang meniru kedua code diatas. 87 Ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, BW dan WvK diberlakukan oleh pemerintahan Belanda dengan “Asas Konkordasi”, yakni suatu asas yang termuat didalam Pasal 131 Indinesich Straatregeling (IS), yang dimuat dalam Staatblad No.23 tanggal 30 April 1847 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Selanjutnya Burgelijke Wetboek diterjemahkan menjadi Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan Wetboek van Koophandle menjadi Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD). 88 Mengingat CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (maatschap) yang tunduk kepada KUHPerdata, maka berdasarkan pasal 1 dan pasal 15 KUHD tersebut diatas, pada prinsipnya KUHPerdata berlaku pula bagi CV apabila ketentuanketentuan dalam KUHD tentang CV tidak mengatur lain atau menyimpang. Adagium hukum “lex specialis derogate lex generalis baru diberlakukan apabila suatu hal yang sama terdapat dua ketentuan hukum yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun jika kedua ktentuan hukum tersebut selaras dan saling mendukung, maka keduanya tetp berlaku. Dengan demikian terhadap CV berlaku 2
87
Hans Warendorf, The Civil Code of The Netherlands, (The Netherlands: Kluwer Land
International, 2009), Hal.xxi. Yetti, Loc,. Cit., Hal.84.
88
42
(dua) ketentuan hukum, yakni KUHD dan untuk hal-hal tertentu berlaku KUHPerdata. 89 B.
Commanditer Venootschap (CV) sebagai suatu Badan Usaha Terdapat tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal, yakni 90: a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar (terhadap pihak-pihak diluar CV), persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi persekutuan ini sudah menjadi CV karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi anggota sekutu komanditer. b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan “CV” (misalnya CV Sejahterah). Bisa juga dalam penulisan di kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga. c. CV dalam saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur didalam KUHD, ia hanya muncul dari praktik dikalangan pengusaha atau dunia peniagaan. Pada hakikatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terangterangan (CV biasa). Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai persamaan dan perbedaan
antara CV dengan saham PT, yakni sebagai berikut: 91 1. Persamaanya: a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, CV dengan saham berbentuk saham atas nama (op naam); sementara pada PT bisa Ibid., Hal. 87.
89
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan),
90
Jilid 2 (Jakarta: Djambatan, 1991), Hal.75. Mulhadi, Op., Cit., Hal. 61, Bandingkan dengan H.M.N. Purwosutjipto, Op., Cit., Hal.77.
91
43
berbentuk saham atas nama (op naam) atau saham atas pembawa (aan toonder). b. Ada pengawasan dari komisaris. Pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutunya sebagai komisaris, yang bertugas mengawasai pekerjaan sekutu kerja. Meskipun dia komisaris, tetapi karena dia adalah sekutu komanditer, tetap saja dia tidak diperbolehkan mencampuri pengurusan. Dalam PT, komisaris merupakan satu organ perseroan yang harus ada disampinag RUPS dan direksi. 2. Perbedaannya: a. Dalam CV dengan saham, dikenal adanya sekutu kerja (sekutu komplementer) yang bertanggungjawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan (tidak terbatas). Pertanggungjawaban seperti ini, pada PT mirip dengan direksi (pengurus), tetapi direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan (terbatas). b. Sekutu kerja pada CV dengan saham, direksi boleh diangkat untuk selamanya, sedangkan direksi pada PT tidak dapat diangkat untuk selamanya, ia bisa diberhentikan sewaktu-waktu.
Bentuk perseroan komanditer atau CV ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma. Adapun dasar dari pembentukan perseroan ini adalah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan didalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga dan tidak semua anggotanya yang bertindak ke luar. 92 Rancangan BW Netherland Pasal 7.13.3.1 ayat (1) menetapkan bahwa CV adalah persekutuan terbuka terang-terangan yang menjalankan suatu perusahaan, C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 1989), Hal. 15-
92
16.
44
dimana disamping satu orang atau lebih sekutu biasa (gewnovotten), juga mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam (commanditaire vennoten). 93 Sedangkan dalam Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perusahaan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tangggung-menanggung bertanggung jawab atas seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldshieter) pada pihak yang lain. 94 Dalam KUHD, sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (geldschieter). Menurut Purwosutjipto, pada “pelepas uang” (gledschieter), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali apabila persekutuan tersebut jatuh pailit. 95 Pengaturan mengenai persekutuan Firma terdapat dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, dan pengaturan mengenai CV diatur dalam tiga pasal, yakni terdapat didalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni Firma yang lebih sempurna dan memiliki atau terdiri dari beberapa orang pelepas uang atau komanditer. Dalam Firma biasa, sekutu komanditer tidak dikenal, tetapi masingM.Nastzir Said, Hukum Perusahaan di IndonesiaI (perorangan), (Bandung: Almuni, 1987),
93
Hal. 188. C.S.T Kansil, Op,. Cit., Hal. 15.
94
H.M.N Purwosutjipto, Op., Cit., 1991, Hal. 57-58.
95
45
masing sekutu wajib memberikan pemasukan (inbreng) dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggung jawab juga sama. Dalam CV ada pembedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam; mitra pasif; sleeping partners) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif; mitra biasa; pengurus; working partners). Adapun pembedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada pembedaan tanggung jawab yang diimiliki oleh masing-masing sekutu. 96 Sekutu komanditer adalah sekutu yang tidak bertanggungjawab atas pengurusan persektuan, sekutu ini hanya menempatkan modal (uang atau barang) pada persekutuan dan mempunyai hak mengambil dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggungjawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya. 97 Pendirian suatu CV dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Apabila dibuat dengan surat, maka dapat berupa akta otentik atau dibawah tangan. Dalam praktiknya, sekarang pendirian sebuah CV dibuat dalam bentuk akta Notaris. Selain tidak ada keharusan mengenai penggunaan akta Notaris dan pendaftaran CV, KUHD juga tidak mengharuskan untuk melakukan pengumuman didalam Berita Negara
Mulhadi, Loc., Cit., Hal.58.
96
Ibid.
97
46
Republik Indonesia. 98 Sebagai perbandingan dalam pendirian suatu PT, diperlukan suatu pendirian didepan Notaris yang menjadi keharusan dalam mendirikan PT dan selanjutnya dimintakan pengesahan pada Menteri Hukum dan HAM guna suatu PT memperoleh status badan hukum. 99 Meskipun didalam KUHD tidak diatur mengenai pendirian CV, namun mengingat CV diatur didalam satu title dengan Firma (bagian Pertama Buku ke II KUHD) dan karena CV adalah bentuk khusus dari Firma, maka cara pendirian Firma juga berlaku untuk CV. 100 Commanditer Venootchap (CV) yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD. 101 Sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD. 102 Dengan demikian, terhadap CV harus diberlakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan CV juga dianggap sebagai badan hukum terpisah yang boleh memiliki kekayaan sendiri (separate property) yang terpisah dari asset pribadi pada persero. 103
98
Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak
Berbadan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishinng, 2014), Hal. 54. Lihat Pasal 9 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
99
100
Rudhi Prasetya, Maatscha, Firma dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: PT. Citra
Aditya, 2004), Hal. 26. 101 Pasal 22 KUHD berbunyi: “Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.”. 102 Pasal 23 KUHD berbunyi: “Para perseroan firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalm register yang disediakan untuk kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan.”. Kurniawan, Loc., Cit.,
103
47
Pendirian CV, yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, namun dalam baris selanjutnya tidak harus dengan akta otentik. 104 Sehingga kesimpulannya adalah Perseroan Firma dapat didirikan secara bebas, baik secara lisan maupun dengan akta. Adapun maksud dari diperlukannya akta otentik adalah untuk membuktikan kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan akta otentik yang disahkan oleh Notaris berisi Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Firma tersebut. Sedangkan maksud dari Firma tidak harus didirikan dengan akta otentik adalah bahwa tanpa adanya akta otentik tetap ada firma, yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari/oleh para anggotanya. 105 Menurut pasal 16 KUHD jo Pasal 1619 KUHPerdata, pendirian Firma tidak diisyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian Firma itu dengan akta otentik. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 KUHD ini tidak diikuti dengan sanksi apabila pendirian Firma itu dibuat tanpa akta otentik. Bahkan menurut pasal ini, diperbolehkan juga Firma didirikan tanpa akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak dapat dijadikan argumen untuk merugikan pihak ketiga. Ini menunjukan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian Firma, sehingga 104
Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan, suatu akta otentik memberikan kepada pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kurniawan, Op.,Cit. Hal.48.
105
48
menurut hukum suatu Firma tanpa akta otentik juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Disini kedudukan akta itu lain daripada akta pendirian suatu PT. Pada PT, akta otentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik, PT dianggap tidak pernah ada. 106 Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan didaftarkannya perusahaan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 menyebutkan bahwa: 107 1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah: a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persektuan; b. 1. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan; 2. Merek perusahaan; c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki; d. 1. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; 2. alamat setiap kantor cabang. Kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan; e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif; f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif; 1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1; 3. Nomor dan Tanggal tanda bukti diri; 4. Alamat tempat tinggal yang tetap; 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia; 6. Tempat dan tanggal lahir; 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia; 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
106
Mulhadi, Op.,Cit., Hal. 48. Bandingkan dengan Achmad Ichsan, Hukum Dagang:
Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1993), Hal.124. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
107
49
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainana dengan huruf f angka 8; g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif; h. Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif; i. 1. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; 2. Tanggal dimasukannya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah pendirian persekutuan; 3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran; j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan; 2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai: a. Desarnya modal komanditer; b. Banyakanya saham dan besarnya masing-msaing saham; c. Besarnya modal yang ditempatkan; d. Besarnya modal yang disetor; 3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Seperti halnya firma yang dianggap sebagai badan hukum terpisah, yang boleh mempunyai aset sendiri, terpisah dari aset pribadi dan mitra, maka apabila modal CV besar, terdapat kemungkinan dibagi menjadi saham atas nama dan atas tunjuk (aan tonder). Saham-saham dapat dialihkan atau diwariskan. Demikian juga pengalihan hak atas piutang dengan cara cessie. 108 Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang hak tanggungan kepada pihak lain, yang menurut rumusan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, merupakan suatu bentuk penyerahan yuridis piutang-piutang atas nama.
Kurniawan, Op., Cit., Hal. 55.
108
50
Cessie ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan dengan persetujuan pengetahuan debitor untuk memperoleh akibat hukum bagi debitor. 109 Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undangundang, baik didalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan Persekutuan Firma, antara lain Pasal 19,20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam KUHD seperti disebutkan diatas. 110 Kedudukan hukum CV dikenal dalam keadaan statis—tunduk sepenuhnya pada Hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Demikian juga dalam keadaan bergerak—tunduk sepenuhnya kepada Hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Kedudukan hukum CV dalam keadaaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbutan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 22 ayat (1) KUHD). Demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para pengurus sekutu komanditer dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan berhubungan hukum keluar (extern) dengan pihak ketiga. 111 Khusus terhadap CV Atas Saham, maka ketentuan tentang pengaturan kedudukan saham-saham dan pemegang saham mirip dengan ketentuan yang
Ibid.
109
Mulhadi, Loc.,Cit.
110
Ibid.
111
51
mengatur saham pada Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan perbedaannya terletak antara lain dalam hal-hal sebagai berikut. 112 a. Anggota persero dalam CV atas saham yang melakukan tindak pengurusan pengelolaan (daden can beheer) adalah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya, anggota pengurus PT hanya bertanggungjawab terbatas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya; mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. b. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda dengan para pengurus PT.
Sistem BW baru Belanda memberlakukan CV terang-terangan (terbuka) dan CV atas saham sebagai badan hukum, akan tetapi CV diam-diam tidak dianggap sebagai badan hukum. Dalam ketentuan hukum lama Belanda, sudah lama diketahui bahwa harta kekayaan CV terpisah dari kekayaan para sekutu pengurusnya. Dalam sebuah undang-undang di Belgia, terhadap CV diam-diam maupun CV atas saham secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum. Sedangkan di Prancis, baik Firma maupun CV dipandang sebagai badan hukum. Para ahli hukum dan yurisprudensi cenderung menganggap Firma dan CV sebagai badan hukum dan hal ini diberlakukan agar pihak ketiga lebih terjamin kepentingannya. 113 Namun perdebatan apakah persekutuan dianggap sebagai entitas atau badan yang terpisah tetapi memiliki suatu perjanjian (contract) sampai saat ini terkadang masih menimbulkan pertanyaan. Hukum Persekutuan Belanda yang berlaku saat ini
Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hal. 311.
112
Mulhadi, Op.,Cit., Hal. 66.
113
52
tidak memberikan status badan hukum kepada persekutuan dan tidak mengatur kemungkinan mengubah persekutuan menjadi suatu PT Tertutup yang memiliki status badan hukum. Jika para sekutu, karena hukum atau peraturan yang berlaku, harus meneruskan perusahaan mereka dalam perusahaan berbadan hukum, maka mereka harus mendirikan suatu PT dan meneruskan perusahaan mereka dalam PT tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menyerahkan aset atau kekayaan persekutuan sebagai suatu penyertaan saham dalam PT sepanjang persyaratanpersyaratan formal telah dilakukan. 114 Saat ini status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum 115 , walaupun faktanya para sekutu memiliki suatu perjanjian yang mengikat, seperti halnya dalam Hukum Persekuruan Inggris 116, dan bahwa beberapa hal persekutuan dianggap entitas yang terpisah (separate entity) yang bukan berbadan hukum. Di Belanda muncul pertanyaan bagaimana dan bila eksistensi atau keberadaan entitas yang terpisah penting dan relavan. Pembahasan tentang hal seperti ini mengemukakan ketika, misalnya, masalah-masalah yang terkait dengan hukum acara dan persoalan apakah kreditur persekutuan mendapatkan posisi yang lebih baik daripada kreditur pribadi para sekutu atas kekayaan persekutuan. 117
114
Yetti, Op., Cit., Hal. 94. Lihat juga Monique Koopert-Van beek, The New Dutch
Partenership Law, European Company Law , Vol.4 December 2007, Hal.266. 115 Mads Adenas & Frank Wooldridge, European Comparative Companu Law, United Kingdom: Cambridge University Press, 2009, Hal.159. G.Morse, Partnership Law, Oxford University press, 2006, Hal.4.
116
Yetty, Loc., Cit.
117
53
HMN. Purwosutjipto mendefinisikan CV sebagai persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer, sedangkan persekutuan firma sebagai suatu persekutuan perdata sehingga ketentuan diatas berlaku pula untuk bentuk persekutuan perdata khusus yaitu Firma dan CV, dan tetap dianggap sebagai bukan badan hukum. 118 Dengan demikian, maka jelas bahwa CV adalah juga Firma, dan Firma adalah juga persekutuan perdata. Pertanyaan apakah pendirian persekutuan atau perusahaan itu adalah suatu perjanjian atau bukan di Indonesia juga berbeda-beda walaupun Pasal 1618 KUHPerdata telah menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian. Perbedaan pendapat terkait dengan pertanyaan apakah perjanjian tersebut (pendirian perkumpulan atau perusahaan) adalah sesuatu perjanjian dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih. 119 Persekutun Perdata atau Firma termasuk CV tidak berbadan hukum dapat pula disimpulkan dari pengaturan bahwa dalam perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa. 120 Hal ini disebabkan jika persekutuan atau Firma termasuk CV sesuatu badan hukum maka persekutuan-lah yang terikat dengan pihak ketiga,
HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar
118
Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 1987), Hal.8. Lihat Juga Achmad Ichsan, Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkatan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hal. 100. 119 Lihat Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. HMN. Purwosutjipto. Op., Cit., 1991, Hal. 34-35.
120
54
bukan sekutu yang bersangkutan.
121
Maka, berdasarkan penjelasan di atas
menunjukan bahwa bentuk badan usaha CV merupakan bentuk khusus dari bentuk persekutuan yang baik di Belanda, berdasarkan WvK yang masih berlaku, maupun di Indonesia berdasarkan KUHD, tidak memiliki status badan hukum.
Ibid., Hal. 36-37.
121
