BAB II. A. Pengaturan Hukum Perseroan Komanditer (CV) Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa Commanditaire Venootschap adalah

23

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN KOMANDITER (CV) (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG TIDAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

A. Pengaturan Hukum Perseroan Komanditer (CV) Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa Commanditaire Venootschap adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjam uang dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. Kehadiran mitra diam merupakan ciri utama dari Commanditaire Vennootschap atau permitraan terbatas.44 Perkataan komanditer berasal dari perkataan commandere yang berarti mempercayakan, jadi Perseroan Komanditer (CV) adalah perseroan atas dasar kepercayaan.45 M. Manullang menyebut terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan istilah "perseroan", berbeda dengan literatur yang lain dengan menyebut istilah "perseroan"4. Dalam bentuk perusahaan seperti ini seseorang atau beberapa orang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan. Orang yang menjalankan perusahaan inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya, yang sering disebut sekutu pemelihara atau sekutu komplementer,

44 45

IG Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, Hal.51. M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 37

23 Universitas Sumatera Utara

24

sedangkan orang atau sekutu yang mempercayakan modal lazim disebut sekutu komanditer. Apabila diperhatikan kata ”perseroan”, berasal dari kata ”sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, yang sedangkan memiliki sero dinamakan "pesero" atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian, tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata, perusahaan tersebut juga disebut perseroan. Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu perseroan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah : Ayat 1 "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain". Ayat 2 "Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap si pelepas uang". Jadi, Perseroan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja (stille vennoot). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu

kerja

maupun

sekutu

tidak

kerja

masing-masing

memberikan

pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas

Universitas Sumatera Utara

25

dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Prof.Soekardono46 menamakan sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer.47 Bahwa Perseroan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu itu adalah sebagai berikut : a. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan

sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tangung jawabnya sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tangung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD). b. Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus

persekutuan

dan bertanggung jawab seca| pribadi untuk

keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang berarti tidak keluar (Pasal 17 KUHD).

46

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, I, Bagian II, cet. 3, hal. 101. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta : Djambatan, 2007, hal.74-75. 47


26

Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.48 Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya

CV

juga

merupakan

firma

dengan

bentuk

khusus,

dimana

kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau firmant, sedangkan pada CV, kecuali Ketentuan pasal 19 kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu Perseroan Komanditer (CV) terdapat perseroan firma. Rumusan pasal 19 ayat (2) KUHD memperlihatkan bahwa Perseroan Komanditer (CV) adalah : 1. Suatu perseroan firma dalam hubungan eksternalnya dengan pihak ketiga. 2. Merupakan suatu Perseroan Komanditer (CV) dalam hubungan internalnya. Menurut pandangan klasik, Burgelyke Maatschap atau lebih popular disebut Maatschap merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Perseroan Komanditer (CV). Bahkan menurut pandangan klasik, Maatschap tersebut mulanya merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk spesies (khusus) dari Maatschap. Bila Firma dan CV sebagai bentuk Maatschap, maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari Maatschap, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Jelasnya, apa yang diatur dalam KUHPerdata mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang

48

Ibid, hal. 75-76.


27

menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan spesies dari KUHPerdata yang merupakan genusnya. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah Belanda "maatschap" dan "vennootschap". Moat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.49 Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (partnership) yang dikenal dalam Hukum Perusahaan di Indonesia, di samping bentuk lainnya, seperti Vennootschap Onder Firma (Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). Maatschap merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Notaris, Dokter, Arsitek, dan profesi-profesi sejenis lainnya.50 Sebuah Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu perseroan dibawah Firma (para anggotanya bertanggung jawab secara berenteng) ditambah dengan anggota-anggota sebagai pelepas uang (geldschieters), sehingga ketentuanketentuan mengenai Firma harus digabungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Perseoran Komanditer.51 Mengenai istilah geldschieters dalam Pasal 19 KUHD terdapat terjemahan yang berbeda beda, yakni : Subekti menerjemahkan dengan istilah "pelepas uang", 49

Mulhadi, op.cit, hal. 34-35. Ibid, hal. 37. 51 R.Soerjatin, Hukum Dagang I dan II. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 37. 50


28

Tirtaamidjaya menerjemahkannya dengan istilah "seorang yang mempercayakan uang"52. Seperti diketahui tentang Firma dan CV dalam KUHD diatur dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 35, atau dengan kata lain sekedar terdiri dari 20 (dua puluh) pasal. Akan tetapi jangan dikira bahwa Firma dan CV itu semata-mata dan terbatas diatur dengan 20 (dua puluh) pasal tersebut. Jelasnya segala apa yang diatur dalam KUH Perdata mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Sebaliknya dalam Perseroan Komanditer (CV) ada 2 (dua) kelompok sekutu, yaitu : 1. Ada sekutu yang dinamakan sebagai "sekutu komplementer" atau dinamakan juga "sekutu kerja" atau "sekutu aktif" yang bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi. 2. Ada kelompok sekutu yang dinamakan sebagai "sekutu komanditer" atau "sekutu diam" atau "sekutu pasif" yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam perseroan. Karena Perseroan Komanditer (CV) dasar hukumnya ialah Maatschap, maka dalam hal kerjasama, baik pesero komplementer maupun pesero komanditer berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal yang dikumpulkan itu khusus disediakan untuk mengejar tercapainya tujuan perseroan, jadi modal perseroan itu dijadikan objek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan.

52

C.S.T, Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 16.


29

Meskipun tempat pengaturan perseroan komanditer ini terletak di antara pengaturan firma, antara kedua perseroan ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut : a. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak diatur secara jelas. b. Dalam Perseroan Komanditer (CV), dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu. c. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Sementara itu, untuk Perseroan Komanditer (CV) tergantung dari siapa sekutunya. Untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam perseroan. d. Pailitnya suatu firma mengakibatkan juga semua sekutu, dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya Perseroan Komanditer (CV) hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak. Secara umum, Perseroan Komanditer (CV) adalah bahagian dari Firma, karena Perseroan Komanditer (CV) lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma. Namun demikian, sedikitnya terdapat lima perbedaan yang dapat diidentifikasi antara Perseroan Komanditer (CV) dan Firma sebagaimana ditunjukkan oleh matrik dibawah ini:53

53

Mulhadi, op.cit, hal. 67-68.


30

Perbedaan Comanditer Vennootschap dan Vennootschap Onder Firma NO

FIRMA

NO

Perseroan Komanditer (CV)

1

Tidak ada perbedaan 1 kedudukan diantara para sekutu

Ada perbedaan kedudukan di antara para sekutu

2

Semua sekutu memiliki hak 2 dan tanggung jawab yang sama

Para sekutu memiliki hak dan tanggung jawab berbeda

3

Jumlah inbreg di antara suku sama

3

Jumlah inbreng di antara sekutu tidak sama

4

Semua sekutu Firma adalah pengurus Firma, tetapi boleh ditunjuk satu atau lebih sekutu tertentu dalam akta pendirian

4

Pengurus CV mutlak dan sekutu komplementer

5

Walaupun pada dasarnya 5 sekutu pengurus bias mewakili Firma keluar, tetapi boleh ditetapkan secara tegas satu atau lebih sekutu yang boleh melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga (pemegang kuasa)

Hanya pengurus atau sekutu komplementer yang berwenang melakukan perbuatan hukum keluar dengan pihak ketiga tanpa surat kuasa

Keunggulan Perseroan Komanditer (CV) Perseroan Komanditer (CV) memiliki keunggulan sebagai berikut : 1.

Kemampuan manajemen yang lebih besar

2.

Proses pendiriannya relatif mudah

3.

Modal yang dikumpulkan dapat lebih besar

Kelemahan Perseroan Komanditer (CV) Selain memiliki keunggulan, Perseroan Komanditer (CV) memiliki beberapa kelemahan, antara lain :


31

1. Sebagai sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. 2. Sulit untuk menarik modal kembali 3. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu Namun, jika kita mengupas tentang Firma dan Perseroan Komanditer (CV),

kita

perlu

mempelajari

ketentuan-ketentuan

tentang

Maatschap

sebagaimana diatur dalam Bab VII Bagian Satu Buku III KUHPerdata. Menurut pandangan klasik, Maatschap ini merupakan bentuk genus (umum) dari Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Bahkan pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena tentang PT itu sudah jauh berkembang, maka sekarang tidak dapat lagi dimasukkan sebagai bentuk spiesies dari Maatschap maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari Maatschap, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Seperti diketahui tentang Firma dan Perseroan Komanditer (CV), dalam KUHD diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35, atau dengan kata lain sekedar terdiri dari 20 (dua puluh) pasal. Akan tetapi jangan dikira bahwa Firma dan Perseroan Komanditer (CV) itu semata-mata dan terbatas diatur dengan 20 (dua puluh) pasal tersebut. Jelasnya segalah apa yang diatur dalam KUHPerdata mengenai Maatschap, berlaku pula terhadap Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa perseroan-perseroan yang disebut dalam Bab III, Bahagian Satu Buku I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 1


32

KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan spesies dari KUHPerdata yang merupakan genusnya. Karena itulah, menurut Pasal 1 KUHD dalam kita memperlakukan KUHD berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekedar tidak secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Pasal 19 ayat (2) KUHD menyatakan, "Suatu perseroan dapat juga ada waktu yang sama berwujud perseroan dengan firma terhadap sekutu-sekutu yang memakai nama bersama dan perseroan secara peminjaman uang bagi si peminjamkan uang". Pasal ini mengatur manakala dalam Perseroan Komanditer (CV) ada lebih dari seorang sekutu kerja. Maka dalam hal ini hubungan diantara para sekutu kerja yang ada adalah hubungan firma. Artinya, para sekutu kerja itu 1 (satu) terhadap yang lain diantara sesama sekutu kerja bertanggung jawab tanggung menanggung renteng sebagaimana Pasal 18 KUHD54. Pendapat umum di Indonesia berlaku ketentuan bahwa Persekutuan Firma belum dikategorikan sebagai badan hukum. Ada beberapa syarat atau unsur materil agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum, seperti berikut ini. a.

Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu.

b.

Ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil, yakni dalam rangka mencari laba atau keuntungan.

c.

Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu. Berdasarkan beberapa syarat atau unsur materil di atas, sebenarnya

Persekutuan Firma sudah layak menjadi badan hukum, tetapi belum memenuhi

54

Rudi Prasetya, op.cit, hal. 4.


33

syarat atau unsur formil, maka Persekutuan Firma belum bisa dikatakan sebagai badan hukum. Unsur formil yang dimaksud adalah pengakuan undang-undang, pengesahan dari Pemerintah (Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM), dan pengakuan atau pernyataan dalam yurisprudensi yang mengakui Persekutuan Firma sebagai badan hukum. Bila syarat atau unsur formil ini dipenuhi maka Persekutuan Firma baru dapat disebut sebagai badan hukum.55 Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan56. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas57: 1. Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan 2. Badan usaha yang bukan badan hukum. Pembedaan dua jenis dalam badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Yang acapkali dipertanyakan Maatschap, Firma dan atau Perseroan Komanditer (CV) itu adalah badan hukum ? Sebagaimana diketahui, menurut

55

Mulhadi, op.cit, hal. 53. H.M.N.Purwosutjipto. op.cit, hal. 23. 57 Chaidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni 2005, hal. 07-08. 56


34

hukum subjek hukum (pendukung dan pengemban hak-hak) dapat dibagi 2 (dua), yaitu : 1. Dapat berwujud manusia alamiah. 2. Dapat pula berwujud non manusia alamiah, melainkan berwujud suatu badan yang sekedar merupakan imajinasi dari hukum. Menurut hukumnya, Perseroan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum, sebagaimana PT. Perkumpulan, dan Yayasan umpamanya dalam sistem common law partnersip (Firma) dan limited partnership Perseroan Komanditer (CV)58 tidak pula tergolong sebagai badan hukum (it does not have a legal existence separate and apart from the person associated together to create it). Pandangan yang mengatakan bahwa Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masihlah belum sempurna (nonvolledige rechts person). Apa yang sebenarnya dimaksud tidak lain adalah atas dasar fenomena bahwa jika timbul tagihan dari pihak ketiga maka terlebih dahulu akan diambilkan dari harta kekayaan perseroan dan jika harta kekayaan perseroan belum mencukupi, maka barulah diambilkan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. "Namun, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Yang tepat adalah peraturan di negara kita di bidang pertanahan. Jika perseroan Firma atau Perseroan Komanditer (CV) mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak akan didaftar atas nama perseroan, tetapi didaftar atas nama pribadi para sekutu untuk bagian tidak terbagi.59

58

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary, Edisi Ketiga, Third Edition, Gramedia, Jakarta, 1992, hal.303. 59 Rudhi Prasetya, op.cit, hal.6.


35

Ciri khas daripada badan hukum ialah bahwa dia dapat bertindak sebagai satu kesatuan subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Pendapat umum di Indonesia perseroan firma itu belum merupakan badan hukum. Adapun syaratsyarat agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum ialah : (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu; (2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil; (3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu. Saya mengakui bahwa unsur-unsur materiil yang ada dalam perseroan firma sudah mencukupi untuk menjadi badan hukum, tinggal unsur formil yang belum, yaitu "Pengesahan dari Pemerintah." Kalau unsur terakhir ini sudah terpenuhi, maka perseroan firma adalah badan hukum. Kalau perseroan firma sudah menjadi badan hukum, maka Perseroan Komanditer (CV) pun menjadi badan hukum, karena Perseroan Komanditer (CV) itu adalah perseroan firma yang salah satu atau lebih sekutunya adalah sekutu komanditer. Dengan begitu dari jenis persekutuan tinggal perseroan perdata saja yang bukan badan hukum.60 “Perseroan Komanditer (CV)”61 merupakan salah satu Subjek Hukum yakni subjek hukum bukan badan hukum. Mengenai Perseroan Komanditer (CV) termasuk ke dalam Hukum Perusahaan. “Hukum Perusahaan ialah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk perusahaan. Sesuai dengan obyek

60

HMN. Poerwosudjipto, op.cit, hal 66. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, Indonesia, Commanditaire Vennootcshap (Belanda) : Perseroan Komanditer, 1977, hal. 225. 61


36

pengaturan, maka Hukum Perusahaan bersumber pada KUHS, KUHD dan Peraturan Perundangan lainnya.62 Menurut Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.63 Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseoran juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.64 "Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dikenal dalam keadaan statis, tunduk sepenuhnya dalam Hukum Perdata, demikian pula dalam keadaan bergeraknya".65 Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern Perseroan Komanditer (CV), seperti antara lain perbuatan hukum pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perhubungan hukum intern Perseroan Komanditer (CV) antara pesero pengurus maupun pesero komanditer. Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dalam keadaan bergeraknya

62

C.S.T, Kansil, op.cit, hal. 2. Rochmat Soemitro, Badan Hukum Perseroan, Bandung : IKAPI, 1997, hal.75. 64 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perseroan dan badan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal.37. 65 M. Natzir Said, op.cit, hal. 217. 63


37

dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (extern) dengan pihak ketiga yang mengikat Perseroan Komanditer (CV). Menurut Abdul Muis, untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu Badan Hukum harus mempunyai syarat-syarat atau karakter yang telah ditentukan oleh hukum yaitu : 1. Mempunyai organisasi. 2. Mempunyai pengurus. "Penunjukan pengurus dapat dilakukan pada saat pendirian bersama-sama dengan perjanjian pendirian (gerant statutair) dan dapat pula dilakukan setelah berdirinya (gerant mandatair)".66 Umumnya kepengurusan ini terbagi 2 (dua) ialah : a. Perbuatan beheeren, yakni pengurusan dalam arti yang sempit adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan badan yang bersangkutan. Dalam teori perbuatan beheeren itu merupakan wewenang harus menjalankan perbuatan sehari-hari. b. Perbuatan beschikking atau pemilikan atau penguasaan yaitu perbuatan itu tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari badan yang bersangkutan. Dalam teori perbuatan beschikking bukan merupakan tindakan sehari-hari yang menyangkut tujuan dari suatu badan, tetapi merupakan suatu tindakan insidentil, yang apabila dilakukan harus memperoleh izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.67 3. Mempunyai tujuan baik komersil maupun non komersil. 4. Mempunyai harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya. 5. Mempunyai tanggung jawab terbatas. Menurut Abdul Muis, Badan Hukum yang tidak sempurna ini terdiri dari :

66

Abdul Muis I. Hukum Persekutuan dan Perseroan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995, hal. 83. 67 Abdul Muis. (Selanjutnya disingkat Abdul Muis II), Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1991, hal. 79.


38

a. Bila ke-5 syarat-syarat atau karakter dipenuhinya tetapi Undang-Undang tidak mengakuinya dengan tegas sebagai Badan Hukum. Contoh Perseroan Terbatas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. b. Bila ke-5 syarat-syarat atau karakter tidak terpenuhi tetapi Undang-Undang mengakuinya sebagai Badan Hukum. Contoh : Koperasi menurut UndangUndang No. 25 Tahun 1992 (mengenai tanggung jawab alternatif yakni anggota dari suatu perusahaan dapat memilih apakah tanggung jawab terbatas atau tanggung jawab tidak terbatas). Selanjutnya Abdulkadir Muhammad, mengatakan sebagai Badan Hukum secara keilmuan perseroan memenuhi unsur-unsur Badan Hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan, yaitu : 1.

2.

3.

4.

Organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dibuktikan oleh adanya organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS. Harta kekayaan sendiri. Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT), misalnya barang tidak bergerak berupa gedung kantor perseroan dan barang bergerak berupa inventaris perseroan. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Menurut ketentuan Pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Mempunyai tujuan sendiri. Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 12 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.68 Perseroan Komanditer memiliki semua unsur-unsur yang disebut diatas,

tetapi apakah sudah memenuhi syarat sebagai sebuah badan hukum, belum tentu. Molengraff mengatakan; 68

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 8-9.


39

Berhubung dengan tiada ketentuan dalam undang-undang bahwa Perseroan Komanditer merupakan suatu Badan Hukum terdapatlah ajaran (Leer) tentang harta-kekayaan perseroan yang terpisah (leer van het afgescheiden vennootschapsvermogen). Dengan demikian maka para anggota perseroan hanya dapat menuntut pembagian keuntungan selama berdirinya perseroan itu. Setelah perseroan dibubarkan, para anggota hanya dapat menuntut bagiannya dari sisa yang terdapat setelah dilunasi segala hutang piutang. Dengan demikian pula, maka hanya dapat dituntut bagian keuntungan dan pembayaran sisa tadi untuk hutang piutangnya para anggota perseroan pribadi.69 Menurut Eggens supaya Perseroan Firma atau perseroan Komanditer diangkat derajatnya menjadi Badan Hukum, yakni Badan Hukum yang tidak sempurna (onvolkomen Rechtspersoon), karena pada suatu ketika dikhawatirkan Firma ada wadahnya tetapi tidak dimanfaatkan atau diberdayakan orang.70 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUHD : "Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya". Tanggung jawab renteng yang dimaksud dalam Pasal 18 KUHD tersebut adalah merupakan harta kekayaan Perseroan Firma ditambah dengan harta kekayaan pribadi peseronya. Dalam Perseroan Firma bukan tanggung jawab terbatas tetapi tanggung jawab renteng, jadi salah satu syarat atau karakter Badan Hukum tidak terpenuhi. Demikian pula halnya dengan Perseroan Komanditer (CV), karena Firma hampir sama dengan Perseroan Komanditer (CV). Apabila ditinjau atau dilihat dari segi struktur hukumnya, bentuk-bentuk kesatuan kerja sama tersebut dapat digolongkan dalam :

69

R. Soerjatin, op.cit, hal.31. op.cit, Penelitian yang dilakukan Abdul Muis dari Universitas Sumatera Utara, Medan, 1999, hal.33. 70


40

a.

badan usaha dengan status badan hukum

b.

badan usaha yang tidak berstatus hukum

Segala sesuatu dengan melihat sifat dari kesatuan kerja sama tersebut. Atas dasar hal di atas, maka yang sama sekali dianggap bukan badan hukum adalah bentuk embrional kesatuan kerja sama yang dikenal dengan sebutan

maatschap,

suatu

persekutuan

embrional

dari

bentuk

"firma"

(partnership), sedangkan yang benar-benar merupakan badan hukum karena di lihat dari sifat kerja samanya sera pemenuhan syarat-syarat ketentuan perundangan atau yang berdasarkan keputusan peradilan adalah bentuk badan usaha (enterprise forms) sebagai berikut : -

Perseroan terbatas, suatu limited liability company, yang kini di negeri Belanda dikenal sebagai public company di samping apa yang disebut sebagai private company ialah suatu Besloten Vennootschap disingkat BV.

-

Badan usaha dengan sebutan "Perkumpulan" dalam arti zedelij-ke lichamen berdasarkan pasal 526, 1653 dan seterusnya KUH Perdata.

-

"Koperasi" sebagai badan hukum asli Indonesia yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 12/1967

-

"Yayasan" sebagai badan hukum Eropa dan “Wakaf” sebagai badan hukum Indonesia.

-

"Maskapai

Pertanggungan

saling-menjamin"

(wederkerig

onderlinge

verzekerings-waarborg maatschappij) yang dibentuk berdasarkan pasal 286 KUH Dagang.


41

Badan usaha yang menurut ketentuan perundangan bukan merupakan badan hukum adalah badan usaha dengan sebutan : -

"Firma" (perseroan di bawah naungan firma) dan di negeri Belanda dikenal sebagai "general partnership"

-

Firma komanditer (Commanditaire Vennootschap) kini di Negeri Belanda dikenal sebagai Limited Partnership.71 Jenis-jenis Perseroan Komanditer (CV) terkait dengan hubungan perseroan

dengan pihak ketiga, adapun jenis-jenis perseroan adalah sebagai berikut72 : a. Perseroan Komanditer (CV) diam-diam Pihak ketiga mengetahui perseroan ini sebagai firma tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama Firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Perseroan Komanditer (CV) diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19-21 KUHD. Dengan demikian KUHD tidak melarang adanya Perseroan Komanditer (CV) diam-diam. b. Perseroan Komanditer (CV) terang-terangan Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa perseroan ini adalah Perseroan Komanditer (CV). Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor. Misalnya, CV.Abdi Makmur, sehingga surat keluar dan masuk dalam KUHD sebab Perseroan Komanditer (CV) pada hakikatnya adalah Firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Jadi, ketentuan-ketentuan 71

Achmad Ichsan. Dunia Usaha Indonesia (Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/Bentuk Hukum, Kebijakan Pemerintah), Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan pertama, 1986, hal.90-91. 72 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal.58-59.


42

yang berlaku bagi firma dapat diikuti, sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar. c. Perseroan Komanditer (CV) atas saham Modal perseroan di bagi atas saham-saham. Perseroan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham dibolehkan. Perseroan Komanditer (CV) atas saham merupakan bentuk peralihan dari Perseroan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) ternyata lebih mendesak firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan perseroan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, perseroan tidak perlu menggunakan nama bersama. “Perseroan mengeluarkan saham-saham seperti halnya bagi suatu Perseroan Terbatas, yang mana sebenarnya oleh KUH Perdata dan KUHD tidak mengaturnya khusus untuk Perseroan Komanditer (CV), akan tetapi ketentuan undang-undang yang mengatur tentang saham-saham dan bukti saham bagi perseroan terbatas, sehubungan dengan hukum materil secara analogi diperlakukan atasnya”.73 Anggota yang terlibat dalam Commanditaire Venootschap terbagi 2 yaitu Sekutu Aktif sebagai pihak yang mengurus perseroan, sementara Sekutu Pasif adalah sekutu yang tidak ikut mengurus perseroan. Keanggotaan Commanditaire Venootschap antara sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki beberapa perbedaan yaitu74 :

73 74

M. Natzir Said. op.cit, 1987, hal. 222. Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal. 53.


43

a.

Mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola Perseroan Komanditer (CV), sedangkan mitra diam tidak;

b.

Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang Perseroan Komanditer (CV), sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi Perseroan Komanditer (CV) sampai sejumlah kontribusinya. Dalam hal ini mitra diam di analogikan sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas. Molengraaff

melihat

Perseroan

Komanditer

(CV)

sebagai

suatu

perkumpulan (Vereeniging) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (handelsbedriif)75. Perumusan ini terlalu sederhana sehingga masih kurang mencakup unsurunsur yang diperlukan oleh suatu Perseroan Komanditer (CV) seperti pencerminan

adanya

sekutu

secara

tanggung

menanggung

sepenuhnya

bertanggung jawab bersama, disamping adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu komanditer serta unsur menjalankan perusahaan76. Dalam KUHD sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (geldschieter). Di antara penulis ada yang tidak setuju dengan penggunaan istilah "pelepas uang" yang dipersamakan dengan istilah "sekutu komanditer". Menurut Purwosujipto, pada "pelepas uang" (geldschieter), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitor jatuh pailit. 75 76

M. Natzir Said, op.cit, hal.117. Ibid


44

Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah perseroan, tidak dapat dituntut kembali bila perseroan itu jatuh pailit. Istilah "geldschieter" dan "commanditaire" dalam Pasal 19 ayar (1) KUHD dapat menimbulkan salah paham. Pada dasarnya kedua istilah itu tidak bisa disamakan, seperti apa yang dilakukan dalam bunyi undang-undang. Geldschieter memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (schuldeiser). Padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam perseroan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal perseroan dilikuidasi serta memikul kerugian menurut jumlah inbreng (saham) yang dimasukkan. Bila hal itu dimasukkan sebagai kreditor penagih (schuldeiser), maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas perseroan, sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidaklah dapat dilakukan penagihan selama perseroan berlangsung.77 B. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Komanditer (CV) Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di kantor perdagangan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982, UndangUndang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selanjutnya, dalam tulisan ini disingkat UUWDP.78

77 78

Ibid, hal. 195. Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.97.


45

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan. Hal-hal yang harus didaftarkan bagi perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, perusahaan persebrangan dan perusahaan berbentuk lainnya, harap pelajari pasal 12, 13, 14, 15 dan 16 UU No. 3 Tahun 1982.

Yang dimaksud dengan perusahaan berbentuk lainnya ialah

misalnya : perusahaan negara yang berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, perusahaan daerah sebagai yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.79 Pasal 13 (1) Apabila perusahaan berbentuk Perusahaan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah : a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan; b. 1. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan; 2. Merk perusahaan; c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; 2. Izin-izin usaha yang dimiliki; d. 1. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; 2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan; e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip; 79

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 2007, hal.75.


46

f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip; 1.

Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2.

Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf angka 1;

3.

Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4.

Alamat tempat tinggal yang tetap;

5.

Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

6.

Tempat dan tanggal lahir;

7.

Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;

8.

Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

9.

Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;

g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip; h. Besar modal atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip; i. 1. 2.

Tanggal dimuiainya kegiatan persekutuan; Tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang bam bila terjadi setelah didirikan persekutuan;

3.

Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;


47

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu : a. Besarnya modal komanditer; b. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham; c. Besarnya modal yang ditempatkan; d. Besarnya modal yang disetor; (3) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.80 Perseroan Komanditer (CV) mempunyai kewajiban yang sama seperti perseroan firma, sebagai perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara RI ketentuannya sama seperti yang dibahas tersebut di atas dalam perseroan firma. Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan mengikuti Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan. Perseroan Komanditer (CV) wajib didaftarkan oleh sekutu komplementer (pengurus) sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).81 Pendaftaran perseroan firma merupakan suatu keharusan, karena Pasal 23 ayat (1) KUHD memang menghendaki demikian. Ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma. Pendaftaran dilakukan oleh para sekutu firma, dengan cara menyerahkan petikan akta pendirian dalam bentuk autentik (Pasal 23 ayat (2) KUHD). Agak sulit dipahami 80

Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tri Budiyono, Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum, Salatiga, Griya Media, 2010, hal. 73. 81


48

mengapa yang digunakan untuk pendaftaran itu petikannya, pada hal petikan isinya hanya sebagian kecil saja dari akta. Sedangkan untuk kepentingan pendaftaran perlu data yang lengkap. Oleh karena itu mengapa tidak salinannya yang digunakan. Kalau zaman sekarang mengapa tidak menyerahkan fotocopynya yang dilegalisir. Sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah kekurangan dari KUHD. Kemudian mengenai perseroan firma yang didirikan dengan perjanjian, karena ketentuannya tidak konsisten. Menurut Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di Pengadilan tersebut adalah agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuanketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Demikian jelaslah pendaftaran itu tujuannya sebagai pengumuman kepada khalayak. Demikian pula maksud diharuskannya diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.82 C. Kedudukan Hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak diumumkan dalam Berita Negara Sebagaimana diatur dalam KUHD Pasal 28 Selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 26. dalam Berita Negara. Dalam hal adanya perbedaan antara apa yang telah didaftarkan dan apa yang diumumkannya, maka berlakulah terhadap pihak ketiga hanya ketentuanketentuan itulah diantaranya, yang mana berhubung dengan pasal yang lalu telah diumumkan dalam Berita Negara. 82

Rudi Prasetya, op.cit, hal.26.


49

Hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya Perseroan Komanditer (CV) tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama Perseroan Komanditer (CV) dengan pihak ketiga, termasuk pengurusan pendaftaran akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) ke Paniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia. Setelah melakukan pendaftaran para sekutu firma oleh Pasal 28 KUHD diwajibkan pengumuman firmanya dalam Berita Negara. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan pendaftaran ? Sebenarnya pendaftaran suatu perusahaan dilakukan tujuannya untuk mendapatkan ketertiban. Di samping itu pendaftaran perusahaan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perusahaan. Jadi dimaksudkan agar masyarakat dapat tertib dalam menjalankan perusahaan dan pemerintah mudah melakukan pengawasannya.83 Pasal 29 Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak terbatas dan akhirnyapun seolah-olah tiada seorang pesero yang dikecualikan dari pihak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu. Nyatanya menurut Pasal 29 KUHD jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka tidak akan sampai pendirian Firma itu tidak sah, tetapi sekedar berakibat :

83

Gatot Supratmono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan di Pengadilan, Jakarta : Rine Cipta, 2007, hal. 28-29.


50

1.

Persekutuan firma terhadap pihak ketiga diadakan secara umum untuk semua usaha;

2.

Didirikan untuk waktu yang tidak tertentu;

3.

Dan tidak ada sekutu yang diperkecualikan tidak berhak melakukan pengurusan.84 Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan

(solider; tanggung renteng; tanggung menanggung). Pasal 18 KUHD yaitu : Setiap anggota atau sekutu Firma memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ke 3 (tiga), akan secara serta merta mengikat sekutu yang lainnya. Sehingga sekutu-sekutu Firma yang lain ikut bertanggung jawab secara tanggung-menanggung hingga pada harta pribadi masing-masing. Hal ini merupakan wujud kebersamaan yang berlaku dan menjadi ciri khas Firma serta dalam rangka melindungi kepentingan pihak ke 3 (tiga). 85 Karena Perseroan Komanditer (CV) itu pada hakekatnya adalah perseroan firma, (Pasal 19 KUHD), dan perseroan firma adalah perseroan perdata (Pasal 16 KUHD), yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya perseroan juga dikuasai oleh Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER ditambah dengan Pasal 21 s/d 35 KUHD. Dengan sendirinya apa yang telah dibicarakan tentang berakhirnya perseroan firma berlaku juga bagi Perseroan

Komanditer (CV),

dengan

catatan

Komanditer (CV) ada dua macam sekutu, 84 85

bahwa dalam Perseroan

yaitu sekutu kerja dan sekutu

Rudi Prasetya, op.cit, hal.27. Mulhadi, op.cit, hal.46-47.


51

komanditer. Mengenai pembahagian keuntungan dan pembebanan kerugian berlaku antara yang sudah ditetapkan dalam perjanjian pendirian perseroan. Kalau aturan itu tidak ada, maka berlaku aturan dalam Pasal 1633,1634, dan 1635 KUHPER86. Hubungan Antara KUHD dan KUHPER (B.W) merupakan hukum Perdata Umum. sedang KUHD (W.v.K.) merupakan hukum Perdata Khusus. Jadi hubungan antara kedua macam hukum ini seperti genus (umum) dan specialis (khusus). Mengenai hubungan ini berlaku adagium (rechtsspreuk, azas hukum yang terkandung dalam kalimat pendek, berisi padat) "Lex specialis derogat lex generali" (hukum khusus menghapus hukum umum). Adagium ini dirumuskan dalam undang-undang sebagai yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang bcrbunyi: "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-undang

ini

(KUHD)

tidak

khusus

diadakan

penyimpangan-

penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab ini (KUHD).” Bahwa hubungan antara KUHPER dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi dari pasal-pasal: 1319, 1339. 1347. KUHPER, pasal 15, pasal 396 KUHD dan lain-lain.87 Di Negeri Belanda dulu telah ada kodifikasi hukum perdata, yang dinamakan "Burgerlijk Wetboek" dan kodifikasi hukum dagang, yang disebut "Wetboek van Koophandel". Begitu juga di Indonesia, atas dasar'asas "konkordansi" (pasal 131 I.S.), maka berlakulah "Burgerlijk Wetboek" dan

86 87

Ibid, hal. 67. H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, hal.6.


52

"Wetboek van Koophandel" di Indonesia (Hindia Belanda), yang diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, 5. 1847-23.88 Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sendiri dipublikasikan pada 30 April 1847 dalam Stb, 1847/23, yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848.89 Bangsa Indonesia sekarang masih memiliki sejumlah besar peraturan hukum yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, termasuk peraturan hukum perdata dan hukum dagang, yang sekarang masih berlaku berdasarkan ”Aturan Peralihan” pasal II Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.90

88

Ibid, hal.7. Mulhadi, op.cit, hal.16. 90 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, hal.3.

89


BAB II. A. Pengaturan Hukum Perseroan Komanditer (CV) Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa Commanditaire Venootschap adalah

Recommend Documents