BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUBUNGAN PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT DENGAN CV. YAPINDO (Sebagai Supplier Komponen Listrik)
A.
Sekilas Hubungan PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT Dengan CV.
YAPINDO Manusia
sebagai
makhluk
sosial
tidak
dapat
hidup
secara
menyendiri,bagaimanapun juga manusia harus hidup dalam bermasyarakat. Sama halnya dengan PT. PLN (PERSERO) sebagai badan hukum buatan manusia selalu bekerja sama dengan badan hukum lain (pihak ketiga) seperti kepada pemborong – pemborong, perusahaan- perusahaan penagih seperti koperasi-koperasi dan bank – bank. Kerja sama itu terjadi didahului oleh adanya suatu perjanjian dan sebagai konsekuensinya timbullah hak dan kewajiban diantara mereka. Kerja sama itu dilakukan untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimum dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, dan dalam perjanjian kerja sama itu dimuat ketentuan – ketentuan atau peraturan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar tercapai pelaksanaan sistem kerja yang lebih efisien dan saling menguntungkan untuk meningkatkan pengawasasn dan peningkatkan pelayanan terhadap pelanggan sesuai dengan tujuan perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
B.
Latar Belakang Hubungan Kerja PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT
Dengan CV. YAPINDO Sebelum penulis menguraikan hal – hal yang menjadi latar belakang hubungan PT. PLN (Persero) dengan perusahaan pensuplai komponen listrik terlebih dahulu penulis menguraikan secara singkat sejarah PLN. Perusahaan listrik pertama berdiri di Indonesia pada tahun 1893 di wilayah Batavia (sekarang Jakarta) kemudian disusul berturut – turut di Surabaya, Medan, Palembang, Makassar (Ujung Pandang) dan Ambon. Listrik pertama kali dikenal di Sumatera Utara pada tahun 1923 dengan dibangunnya PLTD oleh NV Nederlandsche Indische Gas dan Electrisiteit Maatschappij (NIGEM kemudian jadi OGEM) di pinggiran kota Medan di Jl. Listrik No. 8/12, pertapakan kantor PLN cabang Medan sekarang. Tetapi organisasi kelistrikan yang secara tegas mencakup Sumatera Utara baru ada setelah 3 Oktober 1953 sesuai dengan keputusan Presiden No. 163 yang menasionalisasi NV OGEM, kemudian diubah menjadi PLN distribusi cabang Sumatera Utara di Jl. Batu Gingging, Medan yang mencakup Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh. Setelah berkali – kali mengalami perubahan daerah eksploitasi, dengan surat keputusan menteri PUTL No. 013/PRT/75 ditetapkan menjadi PLN Wilayah II (sekarang Wilayah Sumut) sampai sekarang membawahkan unit pelaksana : a. PLN sektor Glugur dan sektor Belawan memproduksi tenaga listrik, b. PLN unit pengatur beban sistem Sumatera Utara, mengatur beban pembangkitan/penyaluran tenaga listrik,
Universitas Sumatera Utara
c. PLN cabang Medan, Binjai, Pematang Siantar dan Sibolga melaksanakan pendistribusian tenaga listrik. PLN cabang membawahkan PLN ranting, sub ranting dan kantor jaga, meliputi 50 ranting, 4 sub ranting dan 114 kantor jaga, tersebar di seluruh Sumatera Utara. Dalam struktur organisasi kantor wilayah, pemimpin membawahkan Deputi bidang : Perencanaan Konstruksi, Pengusahaan, Keuangan dan bidang kepegawaian dan Administrasi. Deputi membawahkan para kepala bagian dan kepala bagian membawahkan kepala seksi pengawasasn dilakukan oleh kepala kontrol Intern yang membawahkan kepala Inspeksi Teknik dan kepala Inspeksi Keuangan dan Administrasi setingkat dengan Kepala Bagian. Secara Umum PLN Regional Sumut ini melayani daerah yang meliputi 20 Kabupaten, dan 7 Kotamadya se - Propinsi Sumatera Utara. Dalam memberikan layanannya PLN didukung oleh 7 unit Kantor Cabang, 11 Rayon, 50 Ranting, 4 Sub Ranting dan 114 Kantor Jaga dengan jaringan tegangan menengah sepanjang 20.064 Kms, 21.242 Kms jaringan tegangan rendah serta 14.703 buah gardu dibawah naungan PLN Wilayah Sumatera Utara yang melayani 2.104.916 pelanggan (data s/d SePT.ember 2005). 4 Selain PLN wilayah Sumut dengan tugas pokok perencanaan jangka panjang, operasi, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi di Sumatera Utara masih ada dua unit kerja PLN yang menyelenggarakan kelistrikan, yaitu :
4
http://www.plnsumut.co.id/profil_pln_sumut.php, diakses 12 Desember 2009.
Universitas Sumatera Utara
1.
PLN Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Sumatera Utara, tugas pokoknya membangun proyek-proyek berskala besar yaitu pusat listrik, gardu induk dan jaringan transmisi 150 KV.
2.
PLN UNDIKLAT Tuntungan, tugas pokoknya mengelola pelatihan dan pendidikan tenaga kerja PLN dan non PLN seperti teknisi instalatir anggota AKLI atau KUD. 5 Demikianlah sejarah singkat PT. PLN (Persero) Wilayah II yang kita kenal
sekarang dengan Wilayah SUMUT Medan. Apabila kita melihat pembagian unit kerja PLN ini, dalam pembagian unit kerja itu ada terlihat hubungan atau kerjasama PLN dengan non PLN dalam hal ini termasuk didalamnya perusahaan-perusahaan pensuplai komponen listrik,salah satunya ialah CV. YAPINDO. CV.YAPINDO adalah biro instalatir yang merupakan badan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.15 tahun 1985. Biro Instalatir ini bergerak dalam bidang pembangunan dan pemasasngan peralatan ketenagalistrikan serta pemasok komponen listrik. Ia sering juga disebut kontraktor listrik. CV. YAPINDO didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat dihadapan Sundari Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan telah diubah terakhir dengan akta perubahan No. 37 tanggal 13 Juni 2007 dibuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dalam hal ini
5
Brosur Perusahaan Listrik Negara Wilayah II Sumatera Utara, hal.5-6.
Universitas Sumatera Utara
diwakili oleh Drs. Tommy Yahya, Msc selaku direktur CV. YAPINDO berdomisili di Jl. Perniagaan No.21 Lt. 2 Medan. Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989, semua pekerjaan instalasi ketenagalistrikan, baik untuk penyediaan maupun pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha penunjang tenaga listrik. Dengan demikian, pemasasngan instalasi pelanggan PT. PLN (PERSERO) harus dikerjakan oleh Biro Instalatir. Biro Instalatir selama ini dibina oleh PT. PLN (PERSERO), sesuai dengan Peraturan Menteri No. 23/PRT/178 tanggal 23 Maret 1978. Biro Instalatir yang selama ini merupakan partner kerja PT. PLN (PERSERO), disahkan oleh PT. PLN (PERSERO) Melalui mekanisme ujian dan diberikan Surat Pengesahan Instalatir (SPI), serta diberi izin bekerja setiap tahun dengan Surat Ijin Kerja (SIKA), berdasarkan evaluasi unjuk kerjanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No.15 tahun 1985, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01 P/40/M. PE/1990 tanggal 16 Juni 1990 maka pembinaan Biro Instalatir yang selama ini dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO), dialihkan secara bertahap kepada Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, Departeman Pertambangan dan Energi (sesuai dengan Pengumuman Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi No 848/04/610. 3/93 tanggal 10 Maret 1993). 6 Dalam hal meningkatkan kinerja dan efektivitas PLN khususnya peningkatan sumber daya kelistrikan di daerah khususnya di daerah Rantau Prapat maka PLN melakukan kerja sama dengan perusahaan lain seperti CV. YAPINDO dalam hal 6
http://www.indo.net.id/pln/htdocs/biro.htm, diakses 14 Desember 2009.
Universitas Sumatera Utara
pemasok / supplier komponen listrik yakni LBS Manual (Vacum/Gas) 3Phasas 27 KV, 630 A OD untuk kebutuhan (Basket II) penurunan saidi dan Saifi yang fungsinya untuk memutus beban pada sistem saluran udara tegangan menengah 20 KV sebesar rated current (630 A), dengan kekuatan mekanik minimal 5000 kali saat operasi membuka dan menutup, secara lokal, serta dioperasikan secara manual. Hal tersebut bertujuan untuk membantu PLN dalam memperluas jaringan listrik PLN dan pemeliharaan jaringan listrik juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perusahaan BUMN, PLN tentunya harus menetapkan standar dan mutu kerja bagi mitra kerja PLN guna mencapai efisiensi yang oPT.imal dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Agar perusahaan pemasok komponen listrik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, PT. PLN (Persero) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pemasok komponen listrik yaitu : 1. Sifat pekerjaan ini adalah pelelangan umum dan Pascakualifikasi. 2. Rekanan yang diperkenankan mengikuti proyek kerja ini harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut : -
Memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang dikelaurkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku (SIUP dan SIUJK). Bidang usaha
: Jasa Konstruksi
Bidang Pekerjaan
: Elektrikal
Sub Bidang Pekerjaan : Jaringan Transmisi dan distribusi kelistrikan Kualifikasi -
: Usaha kecil
Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
Universitas Sumatera Utara
-
Tidak dalam pengawasasn pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
-
Dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa wajib mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang mempunyai persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
-
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT. / PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.
-
Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang / jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
-
Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi.
-
Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil, untuk usaha bukan kecil memenuhi KD = 5 NPT. ( KD = Kemampuan Dasar, NPT. = Nilai Pengalaman tertinggi).
-
Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).
-
Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
Universitas Sumatera Utara
-
Termasuk dalam penyedia barang / jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.
-
Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki.
-
Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.
-
Mengisi formulir Dokumen Kualifikasi yang disediakan panitia.
-
Memiliki surat keterangan Dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta untuk mengikuti sebesar 10% dari nilai perkiraan pekerjaan, kecuali untuk penyedia barang usaha kecil termasuk koperasi kecil. 3. Dilarang ikut sebagai peserta / penjamin dalam penawaran.
-
Pegawai Negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Pegawai Bank Milik Pemerintah / Daerah, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.
-
Mereka yang dalam pengawasasn pengadilan.
-
Mereka yang dinyatakan pailit.
-
Mereka yang keikut-sertaannya akan bertentangan dengan tugasnya ( Conflict of Interest).
-
Mereka yang masih dikenakan skorsing.
-
Mereka yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasasnya sedang menjalani hukum pidana.
Universitas Sumatera Utara
Dengan dipenuhinya semua syarat – syarat ini oleh perusahaan pemasok komponen listrik, maka hubungan yang baik kepada PLN akan tercapai. 7
C.
Efektifitas Kerja yang Diperoleh Dari Hubungan PT. PLN
(PERSERO) WIL. SUMUT Dengan CV. YAPINDO Dalam suatu hubungan kerja atau kerja sama pasti ada seuatu yang diharapkan yaitu satu hal yang menguntungkan. Inilah yang disebut efektifitas. Efektifitas kerja yang diperoleh dalam hubungan PT. PLN (PERSERO) dengan perusahaan pemasok komponen listrik ini adalah PT. PLN (PERSERO) tidak perlu memproduksi alat – alat kebutuhan / komponen listrik sendiri dikarenakan tentu diperlukan modal usaha yang lebih besar untuk dapat memenuhi produksi komponen listrik itu sendiri, oleh karena itu untuk lebih meningkatkan efisiensi kerja, PT. PLN (PERSERO) melakukan kerja sama dengan pihak lainnya yang bergerak di bidang instalasi dan produksi alat dan komponen listrik guna dapat memangkas biaya pengeluaran dalam pengembangan jaringan listrik PLN. Dengan dibentuknya kerja sama PT. PLN (PERSERO) dengan perusahaan pemasok komponen listrik dapat menghindari resiko terjadinya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pegawai PT. PLN (PERSERO) terhadap biaya pengeluaran untuk produksi alat atau komponen listrik karena tugas produksi komponen listrik itu telah dilimpahkan kepada perusahaan pemasok komponen listrik, dengan demikian biaya pengadaan komponen listrik itu langsung di atur oleh perusahaan pemasok komponen listrik. 7
Dokumen Pengadaan Barang CV. YAPINDO, 15 Mei 2008
Universitas Sumatera Utara
Pelayanan yang baik terhadap pelanggan telah tercapai karena pelaksanaan instalasi dan pengadaan alat / komponen listrik telah dilaksanakan sesuai standart mutu kerja yang telah disepakati bersama, sarana kerja yang baik, jumlah produksi yang harus dipenuhi, petugas instalasi yang mempunyai kemampuan dalam bidang pemasasngan dan pemeliharaan jaringan listrik, Walaupun demikian masih ada kekurangan – kekurangan dalam hubungan kerja itu yaitu kinerja para petugas perusahaan pemasok komponen listrik dalam melaksanakan tugasnya di bidang instalasi dan produksi komponen listrik belum sesuai dengan
yang
diharapkan
oleh
PT.
PLN
(PERSERO).
Tetapi kekurangan – kekurangan ini tidak lebih besar dibandingkan dengan efektifitas kerja yang diperoleh karena setiap alternatif kerja atau suatu kebijakan pasti ada sisi baik dan sisi buruknya.
D.
Para Pihak Yang Tersangkut Dalam Hubungan Pengadaan
Komponen Listrik Hukum itu ditujukan untuk mengatur hubungan anggota – anggota masyarakat yang menimbulkan ikatan – ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata bahwa tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang – Undang. Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang (Pasal 1352 KUHPerdata) diperinci atas :
Universitas Sumatera Utara
a.
Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang saja.
b.
Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang sebagai akibat
perbuatan manusia (Pasal 1353 KUHPerdata) dibedakan antara : 1.
Perbuatan manusia menurut hukum
2.
Perbuatan manusia yang melanggar hukum.
Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang saja yaitu perikatan oleh Undang – Undang dengan terjadinya peristiwa – peristiwa tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak – pihak yang berkepentingan, terlepas dari kemauan pihak – pihak tersebut misalnya melewati batas waktu, kematian, dan kelahiran. Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang karena perbuatan orang (manusia) maksudnya dengan dilakukannya suatu perbuatan oleh manusia baik halal maupun tak halal akan menimbulkan suatu perikatan. 8 Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 9 Unsur unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu : 1.
Hubungan hukum
2.
Kekayaan
3.
Pihak – pihak
8
Wan Sadjaruddin Baros, Beberapa Sendi Hukum Perikatan, Universitas Sumatera Utara Press, 1992, hal. 6-7. 9 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata, Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasasnnya, Alumni, 1993, hal.1.
Universitas Sumatera Utara
4.
Prestasi
Maksudnya adalah terhadap hubungan – hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan hak dan kewajiban pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hubungan itu maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dilaksanakan. Hubungan hukum terjadi antara 2 orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi atau pihak yang pasif adalah debitur atau si berhutang. Seorang debitur harus diketahui karena seseorang tidak dapat menagih dari orang yang tidak dikenal. Dalam perikatan pihak – pihak kreditur dan debitur dapat diganti, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Dalam hubungan hukum pasti ada para pihak sebagai subjek hukum, ada pendukung hak dan kewajiban demikian jugalah pada hubungan pemasok komponen listrik ini, pada hubungan pemasok komponen listrik para pihaknya adalah : 1.
PT. . PLN (PERSERO)
2.
CV. YAPINDO (Perusahaan Pemasok Komponen Listrik)
Hubungan antara PT. PLN (PERSERO) ini dengan perusahaan pemasok komponen listrik didahului dengan adanya suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
Universitas Sumatera Utara
Suatu perjanjian dinamakan juga suatu persetujuan karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, perkataan persetujuan dan perjanjian adalah sama artinya. 10 Menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prof. Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 11 Perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan baik lisan maupun tulisan. Seperti diuraikan diatas bahwa setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tersangkut dalam perjanjian itu. Dalam perikatan atau hubungan hukum antara PT. PLN (PERSERO) dengan perusahaan pemasok komponen listrik ini, para pihak baik itu PLN maupun perusahaan pemasok komponen listrik padanya melekat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan yang telah diperjanjikan.
10 11
Subekti,Hukum Perjanjian, PT. Intermasas, Cetakan VII, 1987, hal. 1. Ibid, hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
Kewajiban PT. PLN (Persero) Wil. Sumut antara lain:
a.
Memberikan pekerjaan yakni pengadaan LBS Manual (Vacum/Gas) 3Phasas 27 KV, 630 A OD untuk kebutuhan (Basket II) penurunan saidi dan Saifi semester I TA 2008 Cabang Rantau Prapat sebanyak 12 unit.
b.
Memeriksa barang (LBS Manual (Vacum/Gas) 3Phasas 27 KV, 630 A OD) sebanyak 12 unit yang sudah dikemas oleh CV. Yapindo.
c.
Menyediakan dan mengeluarkan dana dari Anggaran PLN (APLN) tahun 2008 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan LBS Manual (Vacum/Gas) 3Phasas 27 KV, 630 A OD untuk kebutuhan (Basket II) penurunan saidi dan Saifi semester I TA 2008 Cabang Rantau Prapat sebanyak 12 unit.
d.
Menunjuk Deputi Manajer Konstruksi PT. PLN (Persero) Wil. Sumut Bidang Teknik sebagai Direksi Pekerjaan dalam rangka Pengendalian Pekerjaan tersebut.
e.
Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai seluruhnya kepada CV. Yapindo sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak.
Universitas Sumatera Utara
Hak PT. PLN (Persero) Wil. Sumut antara lain:
a. Berhak menolak barang dari CV. Yapindo baik untuk seluruhnya maupun sebagian, Apabila pada saat pemeriksaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian. b. Berhak mengganti barang yang rusak / cacat baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak ketiga tanpa meminta persetujuan CV. Yapindo, Apabila CV. Yapindo mengabaikan perintah PT. PLN (Persero) Wil. Sumut untuk mengganti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian. c. Segala biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Wil. Sumut menjadi tanggung jawab CV. Yapindo akibat penggantian barang barang yang rusak / cacat baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak ketiga, Apabila CV. Yapindo mengabaikan perintah PT. PLN (Persero) Wil. Sumut untuk mengganti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian. d. Berhak menerima jaminan dari CV. Yapindo sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan, Apabila CV. Yapindo menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan baik seluruhnya ataupun sebagian barang dan / atau pekerjaan, terjadi pemutusan / pembatalan pekerjaan, melanggar ketentuan dalam dokumen pengadaan. e. Berhak memutuskan perjanjian apabila CV. Yapindo terlambat lebih dari 100 hari kalender terhitung dari tanggal penyerahan barang dan pekerjaan dalam melakukan pekerjaaannya.
Universitas Sumatera Utara
f. Berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak sebelum masas perjanjian ini berakhir dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal yang dinyatakan untuk pemutusan perjanjian, apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pihak lainnya, serta melanggar kesepakatan – kesepakatan perjanjian ini.
Kewajiban CV. Yapindo antara lain :
a.
Melakukan pengemasasn barang dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian.
b.
Menjaga barang dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian supaya tidak rusak selama dalam pengangkutan sampai diperiksa PT. PLN (Persero) Wil. Sumut.
c.
Menggantikan barang yang rusak / cacat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian.
d.
Menanggung biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Wil. Sumut menjadi tanggung jawab CV. Yapindo akibat penggantian barang barang yang rusak / cacat baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak ketiga, Apabila CV. Yapindo mengabaikan perintah PT. PLN (Persero) Wil. Sumut untuk mengganti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian.
Universitas Sumatera Utara
e.
Memberikan jaminan sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan kepada PT. PLN (Persero) Wil. Sumut sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan, Apabila CV. Yapindo menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan baik seluruhnya ataupun sebagian barang dan / atau pekerjaan, terjadi pemutusan / pembatalan pekerjaan, melanggar ketentuan dalam dokumen pengadaan.
f.
Memperpanjang masas berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila masas berlaku jaminan pelaksanaan sudah akan berakhir sedangkan pekerjaan yang dimaksud belum selesai.
g.
Membayar denda keterlambatan sebesar 1 / 1000 (satu perseribu) untuk setiap hari kalender dengan batas maksimum sebesar 10 % dari harga pekerjaan, apabila penyerahan pekerjaan mengalami keterlambatan atau melewati batas waktu yang telah dientukan dalam perjanjian tersebut.
h.
Memberitahukan secara tertulis kepada PT. PLN (Persero) Wil. Sumut dalam waktu 14 hari kalender terhitung sejak kejadian force majeure.
i.
Menyerahkan dokumen – dokumen kepada PT. PLN (Persero) Wil. Sumut berupa : -
Spesifikasi teknis / brosur dari barang minimal 1 (satu) set yang telah diapproval oleh PT. PLN (Persero) Wil. Sumut.
-
Surat pernyataan dari CV. Yapindo bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baru.
j.
Dokumen keterangan asasl – usul barang.
Menjamin PT. PLN (Persero) Wil. Sumut baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang tersebut.
Universitas Sumatera Utara
k. Menanggung beban dan tanggung jawab dari semua biaya yang diperlukan oleh PT. PLN (Persero) Wil. Sumut sebagai akibat dari tuntutan pihak yang lain. l.
Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasasn pajak – pajak.
m. Menanggung beban bea materai atas perjanjian tersebut. n. Menanggung beban pajak dan semua pungutan , apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dikenakan pajak / pungutan oleh pemerintah pusat maupun daerah. o. Tidak mengalihkan pekerjaaan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. PLN (Persero) Wil. Sumut. p. Menanggung beban dan tanggung jawab segala resiko dan kecelakaan kerja yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Hak CV. Yapindo antara lain :
a.
Berhak menerima pekerjaan dari PT. PLN (Persero) Wil. Sumut yakni pengadaan LBS Manual (Vacum/Gas) 3 Phasas 27 KV, 630 A OD untuk kebutuhan (Basket II) penurunan saidi dan Saifi semester I TA 2008 Cabang Rantau Prapat sebanyak 12 unit.
b.
Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai seluruhnya dari PT. PLN (Persero) Wil. Sumut sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak.
Universitas Sumatera Utara
