BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Dinas Koperasi dan UKM DIY mencatat hingga Desember 2015 total jumlah UKM sebanyak 137.267 usaha dengan sektor terbesar merupakan perdagangan pangan. Status Yogyakarta sebagai kota pelajar dan destinasi wisata membuat masyarakat terus mencari peluang untuk membuka usaha dan meningkatkan usaha yang mereka punya, sehingga produksi barang dan jasa yang ada di wilayah tersebut juga dapat meningkat. Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan lembaga permodalan sangat diperlukan bagi usaha-usaha tersebut untuk meningkatkan produk yang dihasilkan. Salah satu peran perbankan yang juga menjadi fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi atau perantara antara pemilik modal dengan pihak yang kekurangan modal. Dari fungsi tersebut, pelaku ekonomi yang memerlukan dana dapat terpenuhi melalui pinjaman ke perbankan. Selain digunakan untuk keperluan pribadi, dana pinjaman dari bank juga digunakan untuk keperluan usaha. Keperluan usaha tersebut biasanya digunakan untuk memperluas usaha, membuka cabang, perbaikan tempat 1
usaha, dan lainnya agar usaha semakin maju. Selain bank umum, masyarakat dapat memperoleh pinjaman melalui lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Julius (2011: 300), “kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan”. Karena itulah, pelaku usaha kecil dan menengah lebih banyak meminjam dana melalui BPR untuk keperluan usahanya. Menurut Muhammad (2009:35), “Usaha Kecil dan Menengah berperan besar dalam perekonomian masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, dan juga peningkatan
taraf
hidup”.
Namun
pelaku
UKM
kesulitan
dalam
mengembangkan ataupun meningkatkan produksi usahanya. Permasalahan tersebut terjadi hampir pada semua usaha kecil karena kurangnya modal yang mereka miliki, minimnya dana tambahan dari pemerintah dan pinjaman dana atau kredit dari lembaga keuangan. Untuk itu usaha kecil dan menengah perlu didukung salah satunya melalui kemudahan dalam pembiayaan. Tentunya pembiayaan tersebut berasal dari sektor perbankan yang mendukung dan mampu menjangkau para pengusaha kecil. Disitulah peran BPR sebagai lembaga keuangan mikro tersebut sangat penting untuk membantu pembiayaan usaha kecil dan menengah. Menurut data Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha BPR Konvensional di Provinsi D.I Yogyakarta sampai tahun 2015 berjumlah 54 BPR. Selama tiga tahun terakhir dengan jumlah BPR yang tidak berubah, kegiatan BPR terus meningkat seperti peningkatan aset, sumber dana dan 2
jumlah nasabah. Dibawah ini merupakan data kegiatan usaha 54 BPR Konvensional di Yogyakarta selama tiga tahun terakhir. Tabel 1.1 Kegiatan Usaha 54 BPR Konvensional di Yogyakarta
Indikator 2013 2014 2015 Jumlah Nasabah 549.081 591.191 623.087 (Rekening) Sumber Dana Rp 2.933.706.709 Rp 3.455.046.914 Rp 3.990.004.277 (Rp. Ribu) Asset (Rp. Ribu) Rp 3.479.068.383 Rp 4.126.513.293 Rp 4.757.496.071 Sumber : www.bi.go.id , Kegiatan Usaha BPR Konvensional. Dari data tersebut terlihat bahwa BPR di Yogyakarta mengalami peningkatan asset yang menunjukkan bahwa kinerja BPR semakin meningkat dengan penerapan manajemen perbankan yang tepat. Jumlah nasabah yang juga meningkat berarti semakin banyak nasabah yang membutuhkan pinjaman dana atau kredit di BPR. Menurut Ruddy (1996:5), dengan beroperasinya BPR maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, juga masyarakat pedesaan. Pinjaman dana yang masyarakat butuhkan bukan hanya untuk konsumsi saja, mereka juga membutuhkan dana untuk modal usaha atau perluasan usaha, untuk pembibitan pertanian atau perkebunan dan untuk pembiayaan sektorsektor ekonomi lainnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki empat Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 3
Kulonprogo dan Kabupaten Sleman serta satu Kotamadya yaitu Kota Yogyakarta. Menurut data BI di tahun 2015 penyaluran tertinggi kredit UMKM BPR Konvensional di D.I. Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman mencapai Rp569 triliun, penyaluran kredit tertinggi kedua yaitu di Kabupaten Bantul sebesar Rp344 triliun. Penyaluran kredit UMKM BPR Konvensional di D.I. Yogyakarta di tiga wilayah lainnya, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo dengan penyaluran kredit masing-masing yakni Rp236 triliun, Rp225 triliun, dan Rp176 triliun. Data total penyaluran kredit UMKM BPR Konvensional di D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa penyaluran dana tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan yang kedua adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah BPR Konvensional sebanyak 27 BPR untuk Kabupaten Sleman dan 14 BPR untuk Kabupaten Bantul. Jumlah BPR di tiga wilayah lainnya, yaitu: Kota Yogyakarta hanya ada 6 BPR, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo masing-masing hanya memiliki 3 BPR. Kabupaten Sleman dan Bantul merupakan wilayah yang memiliki jumlah BPR cukup banyak dari lima kabupaten yang ada. Namun bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik DIY mengenai jumlah industri kecil tahun 2014, jumlah industri kecil di Kabupaten Sleman lebih sedikit yaitu 17.353 unit sedangkan Kabupaten Bantul sebanyak 19.811 unit. Padahal, Jumlah BPR di Kabupaten Bantul hanya setengah dari jumlah BPR di Kabupaten Sleman. Penyaluran kredit BPR Konvensional di Bantul mampu meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp344 triliun di tahun 2015. Di Kabupaten 4
Bantul terdapat 14 BPR dengan jumlah industri kecil sebanyak 19.811 unit. Di bawah ini merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan kredit UMKM BPR Konvensional Kabupaten Bantul.
Gambar 1.1 Kredit UMKM BPR Konvensional Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015 (Rp. Ribu) Sumber: www.bi.go.id , Perkembangan Kredit BPR Salah satu BPR yang ada di Kabupaten Bantul adalah BPR Kurnia Sewon. BPR Kurnia Sewon tersebut menjadi salah satu BPR yang mendapat penghargaan kategori BPR beraset Rp50 miliar sampai dengan dibawah Rp100 miliar. Penghargaan Infobank Awards 2015 tersebut diberikan atas keberhasilan kinerja BPR disepanjang tahun 2014. Letak BPR Kurnia Sewon berada di Kabupaten Bantul tepatnya di Kecamatan Sewon yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan dilewati jalan utama antar kota merupakan daerah potensial industri pengolahan skala mikro dan kecil. Pengembangan usaha kecil dan menengah akan dapat meningkatkan pembangunan daerah, namun keterbatasan modal dapat menghambat 5
perkembangan UKM. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah : “PERAN BPR KURNIA SEWON DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PER SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BANTUL”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Peran BPR Kurnia Sewon dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Per Sektor Ekonomi di Kabupaten Bantul” yang akan dapat menjawab beberapa masalah sebagai berikut : 1. Apa kebijakan BPR Kurnia Sewon untuk meningkatkan penyaluran kredit UKM ? 2. Bagaimana peran BPR Kurnia Sewon dalam pembiayaan kredit UKM per sektor ekonomi di Kabupaten Bantul? 3. Apa saja hambatan BPR Kurnia Sewon dalam penyaluran kredit UKM ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kebijakan BPR Kurnia Sewon untuk meningkatkan penyaluran kredit UKM. 2. Untuk mengetahui peran BPR Kurnia Sewon dalam pembiayaan kredit UKM per sektor ekonomi di Kabupaten Bantul. 6
3. Untuk mengetahui hambatan BPR Kurnia Sewon dalam penyaluran kredit UKM. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran mengenai apa yang diteliti dan digunakan penulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 2. Bagi Perusahaan Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran dan bahan kebijakan untuk dapat meningkatkan kredit kepada masyarakat. 3. Bagi masyarakat/Pembaca/Pihak Lain Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan bagi pihak lain sehingga dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai sarana informasi mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Bantul persektor ekonomi dan peran BPR Kurnia Sewon dalam pembiayaan kredit UKM persektor ekonomi di Kabupaten Bantul. E. Metode Penelitian Dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna menyusun laporan tugas akhir, penulis menggunakan metode penelitian untuk mengetahui data yang 7
komplit dan konkrit. Adapun metode dalam mengumpulkan data tersebut antara lain : 1. Obyek penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah BPR Kurnia Sewon yang beralamat di Jl. Imogiri Barat Km. 4 Jotawang, Sewon, Bantul, Yogyakarta. 2. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada Bapak Andhika bagian account officer dan juga observasi dilakukan selama magang kerja, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku materi mengenai perbankan, laporan keuangan dari BPR Kurnia Sewon, situs internet mengenai laporan seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Melalui Wawancara Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan komunikasi atau tanyajawab langsung dengan sumber data untuk mengumpulkan data-data yang kurang lengkap atau kurang jelas. b. Melalui Observasi Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan dalam 8
operasional BPR Kurnia Sewon dan melihat bagaimana keadaan di daerah kantor kas yang terletak sekitar 15 km dari kantor pusat BPR Kurnia Sewon. 4. Teknis Pembahasan Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif. Analisa deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan yaitu mengenai peran BPR Kurnia Sewon dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah per sektor ekonomi di Kabupaten Bantul.
9
