BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR
BELAKANG
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN
MANDIRI
(PKLM) Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah tentang pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006:1) Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif setiap warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan
Universitas Sumatera Utara
negara berupa pembangunan nasional. Sehingga di dalam menjalankan program pemerintah diperlukan perhatian khusus bagaimana agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud. Aplikasinya bahwa pembangunan nasional dan keperluan negara lainnya tidak akan terwujud atau tercapai jika dana yang didapatkan minim atau tidak mencukupi, maka dengan itu pemerintah berupaya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara tersebut sehingga dapat membiayai program pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Selain itu, Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling dominan sehingga pemerintah berupaya bagaimana agar penerimaan dari pajak tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meliputi intensifikasi, yaitu perbaikan di dalam organisasi itu atau dalam Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri dan diimbangi dengan ekstensifikasi yaitu, penambahan wajib pajak atau memperluas objek pajak yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu, dimana wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang – Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
Universitas Sumatera Utara
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil
yang memilih untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dikukuhkan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. (Sihaloho, 2002:30) Secara umum Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih sering salah dalam melaporkan dan menyetor jumlah pajaknya sehingga menimbulkan kendala bagi
Universitas Sumatera Utara
Pengusaha dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu sendiri. Hal – hal seperti ini yang dapat menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pajak sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikkan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dengan ini penulis merasa tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : “MEKANISME
PENGUKUHAN
DAN
PENCABUTAN
NOMOR
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI “.
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1.2.1. Tujuan PKLM Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : 1. Untuk mengetahui mekanisme pengukuhan dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui perkembangan pengukuhan dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 3. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
1.2.2. Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah : a. Bagi Mahasiswa 1. Dapat menerapkan teori dalam masalah yang dihadapi di lapangan. 2. Mempelajari dan mengembangkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemampuan bekerjasama yang nantinya sangat dibutuhkan saat memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 3. Memperluas
wawasan
dan
menambah
pengembangan
ilmu
pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan. b. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 1. Memberi image yang positif terhadap masyarakat tentang pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2. Membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efisien dan efektif kepada masyarakat khususnya wajib pajak.
Universitas Sumatera Utara
3. Membina kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan. c. Bagi Universitas Sumatera Utara 1. Meningkatkan interaksi dan hubungan kerjasama antara pihak Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2. Mempromosikan Sumber Daya Manusia di Universitas Sumatera Utara yang ahli sesuai dengan bidang Administrasi Perpajakan. 3. Memperbaiki pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum. d. Bagi Masyarakat 1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan secara umum dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak mendapat pengetahuan mengenai sistem dan prosedur tentang Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
Universitas Sumatera Utara
1.3. RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1. Mekanisme Pengukuhan dan Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2. Perkembangan
pendaftaran
dan
pencabutan
Nomor
Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan menggunakan data – data kantor pajak periode januari 2007 sampai 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
1.4. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : a. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis menyediakan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, penetapan judul oleh Program Diploma III Administrasi Perpajakan, pembuatan proposal, seminar proposal, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Diploma III Administrasi Perpajakan. b. Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan mengumpulkan data dan mempelajari buku – buku yang berkaitan dengan judul PKLM seperti Undang – Undang Pajak, Peraturan
Pemerintah,
Keputusan
Menteri
Keuangan,
Keputusan
Universitas Sumatera Utara
Direktotat Jenderal Pajak serta sumber – sumber lain yang mendukung penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini. c. Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat dimana penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini. d. Pengumpulan Data Yaitu dengan mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang terdiri dari : 1. Data Primer yaitu data – data yang diperoleh dari pihak – pihak yang mengetahui dan memahami tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 2. Data Sekunder yaitu data – data yang diperoleh dari referensi Ilmiah yang mendukung laporan PKLM. e. Analisis dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan menganalisa dan mengkelompokkan data tersebut agar lebih mudah mengevaluasinya dan meraih kesimpulan tentang data – data tesebut.
Universitas Sumatera Utara
1.5. METODE PENGUMPULAN DATA 1. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Penulis melakukan tanya jawab dengan para petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam penulisan laporan ini sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Dalam hal ini penulis mengumpulkan data – data yang bersumber dari dokumen yang berasal dari Seksi Pelayanan
dan sumber – sumber
lainnya yang mendukung penyusunan laporan PKLM ini. 3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Pada metode ini penulis meminta data berupa dokumen – dokumen yang diperlukan dalam menyusun laporan PKLM ini.
1.6. SISTEMATIKA
PENULISAN
LAPORAN
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan hal – hal yang menjadi latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika PKLM.
Universitas Sumatera Utara
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI Bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKLM, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK Bab ini penulis secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan – ketentuan pengukuhan dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. BAB IV ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interprestasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan disimpulkan beberapa pernyataan dari hal – hal yang telah dikemukakan dan saran – saran yang mungkin dapat diambil untuk mengatasi masalah yang ada. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
