BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS A.

Kajian Pustaka 1. Theory of Planned Behavior (TPB) Ada beberapa teori perilaku yang telah digunakan untuk meramalkan tentang keterlibatan,keikutsertaan, kontribusi, pencapaian, organisasional kewarganegaraan, inovasi, serta konsep lain tentang perilaku individu. Theory of Planned Behavior (TPB) dirancangkan untuk menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku (Ajzen, 1991). Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan atas theory of reasoned action (TRA) yang diracang untuk berhubungan dengan perilaku individu. TPB mengenal kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh dibawah kendali individu ataupun kelompok. Penting untuk diketahui bahwa TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki

10

http://digilib.mercubuana.ac.id/

11

oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh yang mungkindari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Teori ini menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, yaitu: 1) Kepercayaan perilaku (behavioral beliefs) merupakan keyakinan individu terjadinya perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation). Hal ini disebut dengan sikap (attitude) 2) Kepercayaan normatif (normative beliefs) merupakan keyakinan akan timbulnya harapan normatif akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut(normative beliefs motivation to comply). Hal ini disebut sebagai norma-norma subyektif 3) Kepercayaan kontrol (control beliefs) merupakan keyakinan akan keberadaan faktor-faktor yang akan mendukung perilaku. 2. Atribution Theory (Teori Atribusi) Teori atribusi ini adalah salah satu proses pembentukan kesan. Kajian tentang teori ini menurut banyak para ahli mengatakan setiap individu pada dasarnya adalah seorang yang berusaha untuk mengerti


12

tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk diakal tentang sebab-sebab orang bertingkah laku tertentu atau bisa dikatakan mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri atau bisa dikatakan proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak tersebut. Persepsi orang dalam membuat penilaian mengenai perilaku orang lain bisa dipengaruhi: (1) faktor internal yaitu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, dan (2) faktor eksternal yaitu dipengaruhi dari luar artina individu terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan (Robbins, 1996) 3. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar baik lewat proses pembelajaran dari pengalaman orang lain ataupun pengalaman langsung (Bandura, 1997 dan Robbins, 1996). Proses Pembelajaran sosial meliputi : a) Proses Perhatian (attentional) Proses perhatian adalah orang hanya akan belajar dari seseorang jika mereka telah mengenal dan memperhatikan orang tersebut. b) Proses Penyimpanan (retention) Proses Penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu


13

model setelah model tersebut tidak mudah tersedia. c) Proses Reproduksi Motorik Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. d) Proses Penguatan (reinforcement) Proses penguatan adalah proses yang manaindividu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan atau ganjaran supaya berperilaku sesuai menjadi model. Teori Pembelajaran Sosial ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya otomatis seseorang sudah memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai wajib pajak 4. Theory of Reasoned Action (TRA) Model teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980). Jogiyanto (2007) hasil dari Theory of Reasoned Action (TRA) menyatakan kurang berhasil karena banyaknya ditemukan hasil hubungan yang tidak signifikan antara pengukuran-pengukuran sikap dengan kinerja dari perilaku sukarela yang dikehendaki. Teori ini mengusulkan juga bahwa perilaku merupakan fungsi dari niat dan niat perilaku merupakan fungsi dari sikap dan norma-norma subjektif. Niat perilaku merupakan suatu niat yang berupa keinginan untuk melakukan suatu perilaku, sementara perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang


14

seseorang atau individu akan memanfaatkan teknologi informasi dengan alas an bahwa teknologi informasi tersebut akan memberi manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Menurut Ajzen (1975) sikap merupakan jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalnya : setuju atau menolak, baik atau jelek, dan lain-lain.Selanjutnya norma-norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Keterbatasan teori ini menurut Hartwick dan Barki (1994) yaitu hanya perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, tidak untuk perilaku yang diwajibkan. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat spontan, kebiasaan, yang diinginkan, sudah diatur, atau kurang bersemangat, teori ini dianggap tidak dikerjakan secara sukarela. Ketika pengetahuan dan kepercayaan pemakai terhadap teknologi informasi masih rendah dan belum terbentuk baik, dukungan dari pihak lain lebih efektif dalam menumbuhkan niat penggunaan teknologi informasi. Ketika pemakai sudah mengenal lebih jauh atas kelebihan atau kelemahan teknologi informasi atau sikap menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap niat.


15

5. Task Technology Fit (TTF) Task Technology Fit (TTF) merupakan tingkat kemampuan teknologi dalam membantu individu dalam baik individu ataupun perusahaan dalam kinerja portofolio tugas. TTF dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995) adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugasnya atau tugas jabatannya. secara spesifiknya Task Technology Fit (TTF) penyesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi. Task Technology Fit (TTF) menjelaskan kinerja akan meningkat ketika teknologi menyediakan fitur dan dukungan tepat dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Contonya : sistem E-Filling memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak yang dapat membantu kewajiban pajak dalam melaporkan pajaknya secara online dan real time 6. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 DJP telah mengeluarkan kriteria wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh DJP sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengendalian pendahuluan atas kelebihan pajak. Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Januari 2008 DJP mengubah peraturannya menjadi PER-1/PJ/2008 tentang penetapan


16

wajib pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. kemudian Direktorat Jendral Pajak nomor SE-2/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria wajib pajak serta syarat wajib pajak sebagai berikut: a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik pajak tahunan ataupun pajak masa b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian negara. d) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) di lihat dari penghasilan bruto (PKP) A.

Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban pajak menurut Mardiasmo (2013 : 56-57) sebagai berikut: a) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP


17

b) Kewajiban untuk melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP c) Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar d) Mengisi dengan benar dan memasukkan ke KPP dalam waktu yang telah ditentukan e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan f) Apabila diperiksa memperlihatkan buku atau catatan, atau dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak g) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksa B.

Hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2013 : 56-57) setelah mengetahui kewajiban pajak selanjutnya adalah mengetahui hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yaitu: a) Mengajukan Surat Keberatan, surat banding serta atas hasil pemeriksanaan. b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. c) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT serta pengangsuran pembayaran pajak. d) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.


18

e) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. f) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. g) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan membayar pajak adalah bentuk solidaritas masyarakat kepada Negara, keterlambatan membayar pajak membayar

pajak tidak diampuni dan harus

dikenakan bunga, menyelenggrakan pembukuan, membayar pajak, menyampaikan SPT, yakin bahwa digunakan untuk pembangunan, membandingkan antara resiko kerugian dengan keuntungan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah wajib

pajak

harus

bersedia

untuk

memenuhi

kewajiban

perpajakannya, jika wajib pajak terlambat membayar pajak maka akna dikenakan baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Dan jika wajib pajak patuh membayar pajak maka tidak akan dikenakan baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana


19

7. Pajak A.

Pengertian Pajak Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengn tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran

rakyat.

Pajak

merupakan

sumber

utama

penerimaan pajak. tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. S.H, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan data yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Djadjadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke keas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.


20

Menurut Rimsky K Judisseeno, pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktid warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Berdasarkan defisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah : dipungut berdasarkan undang-undang atau aturan hukum atau kekayaan baik wajib pajak orang pribadi atau badan ke kas Negara, tidak ada imbalan langsung, dapat dipaksakan, pembiayaan berulang-ulang atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta pemungutan dapat langsung ataupun tidak langsung. (Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, 2015 : 2-3) B.

Fungsi Pajak Menurut Hartanti (2015 : 35-36) pajak mempunyai beberapa fungsi pajak, yaitu: 

Fungsi Anggaran Pada fungsi anggaran ini, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara.Untuk dapat menjalankan tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya dan biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.


21



Fungsi Mengatur Pada Fungsi Mengatur ini, pajak berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan. Baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun bidang politik



Fungsi Stabilitas Pada Fungsi Stabilitas ini, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.



Fungsi Redistribusi Pendapat Pada Fungsi Redistribusi Pendapat ini, pajak yang sudah dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Kualitas Teknologi Informasi A.

Pengertian Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada pasal 1 ayat (3) tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan sebuah informasi, memproses dan mengalisa suatu informasi lalu menyebarkan informasi.


22

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses data, menyusun data, menyimpan data, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan baik untuk keperluan bisnis dan pemerintah dalam pengambilan sebuah keputusan. Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengelola data menjadi data yang berrmanfaat. (Tata Sutabari, 2014 :3) Kualitas teknologi informasi merupakan nilai dari hasil yang diharapkan dengan sempurna apabila pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dalam setiap hal bukan keputusan yang rata-rata telah dibuat menjadi optimal serta untuk menghindari kejadian-kejadian yang mendatangkan kerugian. (Tata Sutabari, 2014 : 30) Menurut Gowinda (2010) yang dikutip dalam Rohman (2014) menyatakan bahwa kualitas teknologi informasi adalah hasil dari suatu teknologi informasi yang dapat dinilai dari 2 (dua) hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Teknologi informasi dikatakan bernilai atau berkualitas apabila manfaat yang telah diperoleh lebih berharga dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya.


23

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas teknologi informasi dapat dikatakan jika ingin mendapatkan nilai dari yang diharapkan berkualitas dan sempurna apabila pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dengan menggunakan berbagai aplikasi dan teknologi serta dapat membuat baik pihak individu ataupun pihak perusahaan menjadi kompetitif dikarenakan mendapatkan manfaat yang optimal dari kecanggihan teknologi informasi. B.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada pasal 4 ayat (3) tentang informasi dan transaksi elektronik, berikut adalah tujuan pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut: 1) Mencerdaskan Kehidupan bangsa. 2) Meningkatkan

perekonomian

nasional

dalam

rangka

meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 3) Membuka

kesempatan

kepada

setiap

orang

untuk

memajukan pemikiran masyarakat. 4) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan public 5) Memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dalam memberikan

beberapa

dimensi

teknologi informasi.


tentang

pemanfaatan

24

C.

Peranan Teknologi Informasi Peranan teknologi informasi pada masa sekarang begitu besar, teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahanyang mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi. Dengan teknologi informasi ini, masyarakat dapat merasakan

kemudahan

dalam

menggunakannya.

Dalam

teknologi informasi juga mempunyai peran utama didalam organisasi. (Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, 2013 : 16). Teknologi informasi mempunyai 5 (lima) peran utama didalam organisasi yaitu: 1) Meningkatkan Efesiensi 2) Meningkatkan Efektifitas 3) Meningkatkan Komunikasi 4) Meningkatkan Kolabirasi 5) Meningkatkan Daya Kompetisi D.

Fungsi Teknologi Informasi 1) Menangkap (Capture) Menangkap dapat diartikan sebagai mengimput. Misalnya : menerima inputan dari mic, keyboard, scanner dll


25

2) Mengolah (Processing) Mengolah atau memproses data masukkan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan

data

dapat

berupa

mengkonversi,

menganalisis dan menghitung (Kalkulasi) 3) Menghasilkan (Generating) Menghasilkan informasi kedalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya : Laporan tabel, grafik, gambar, dll 4) Menyimpan (Storage) Menyimpan data informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya: menyimpan ke hard disk, flash disk, tape dll 5) Mencari Kembali (Retrival) Menelusuri

atau

mendapatkan

kembali

data

informasi yang sudah tersimpan. Misalnya : mencari data penjualanyang sudah disimpan sebelumnya. 6) Mentransmisi (Transmission) Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan computer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari User A ke user lalin (Sumber : http://www.pro.co.id/pengertian-teknologi-informasi-menurut-ahli/ )


26

9. Pelaksanaan Sanksi Pajak Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau dituruti atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam (Mardiasmo, 2013 : 59) di dalam undangundang perpajakn sanksi perpajakn terdiri dari 2 macam yaitu: 1) Sanksi Administrasi a) Sanksi Administrasi berupa denda Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi denda ini adalah jenis sanksi yang banyak seklai ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi denda dapat ditetapkan bisa dari sebesar jumlah tertentu. (Mardiasmo, 2013 : 47) Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjang penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar


27

Tabel 2.1 Pengenaan berupa denda dan penyebabnya Pasal 7 (1)

8 (3)

Masalah SPT terlambat Disampaikan: a. Masa b. Tahunan

Pembetulan sendiri dan belum di sidik

Sanksi Rp 100.000 Atau Rp 500.000 Rp 100.000 Atau Rp 1.000.000 150%

Keterangan Per SPT

Per SPT Dari jumlah pajak yang kurang di bayar

14 (4)

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak Dari DPP membuat faktur pajak 2% tetapi tidak tepat waktu Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, yang tidak 2% Dari DPP mengisi faktur pajak secara lengkap PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 2% Dari DPP penerbitan faktur pajak Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksiadministrasi Pada undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 7 ayat (2) berikut adalah wajib pajak yang tidak dikenakan sanksi berupa denda terhadap: 1) Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia


28

2) Wajib pajak orang pribadi sudah tidak bekerja 3) Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak tinggal di Indonesia 4) Wajib pajak badan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku 5) Wajib pajak yang terkena bencana 6) Wajib pajak lain yang sudah diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan b) Sanksi Administrasi berupa bunga Ketentuan atas pengenaan sanksi menurut UU Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat. Tabel 2.2 Pengenaan berupa bunga dan penyebabnya Pasal Masalah 8 Pembetulan SPT Masa (2&2a) dan Tahunan

Sanksi 2%

9 Keterlambatan (2&2a) pembayaran pajak masa dan tahunan 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB

2%

2%


Keterangan Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar Per bulan dari jumlah pajak terutang Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, max 24 bulan

29

13 (5)

14 (3)

14 (5)

15 (4)

19 (1)

19 (2)

SKPKB diterbitkan 48% setelah lewat waktu 5 (lima) tahun karena adanya tindak pidana perpajakan mapupn tindak pidana lainnya a. PPh tahun berjalan tidak 2% atau kurang bayar b. SPT kurang bayar

2%

PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun karena adanya tindak pidana perpajakan mapupn tindak pidana lainnya SKPKBT, SK pembetulan SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan kurang bayar atau telambat dibayar Mengangsur atau menunda

2%

Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar

Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar max 24 bulan Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar max 24 bulan Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar max 24 bulan

2%

Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

48%

Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar

2%

Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan 19 (3) Kekurangan pajak akibat 2% Atas kekurangan penundaan SPT pembayaran pajak Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksiadministrasi


30

c) Sanksi Administrasi berupa kenaikan Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan SKPKB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran. Maka akan dikenakan sanksi kenaikan sesuai dengan berikut ini: Tabel 2.3 Pengenaan berupa kenaikan dan penyebabnya Pasal

Masalah

Sanksi

Keterangan

8 (5)

Pengungkapan ketidak benaran

50%

Dari pajak yang kurang dibayar

50%

Dari PPh yang tidak atau kurang dibayar

100%

Dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut Dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

13 (3)

SPT sebelum terbitnya SKP Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tariff 0% tidak terpenuhinya pasal 28 dan 29 a. PPh yang tidak mau atau kurang dibayar b. tidak atau kurang dipotong atau dipungut atau disetorkan c. PPN/PPnBM tidak atau

100%

kurang dibayar 15 (2)

Kekurangan pajak pada SKPKBT

100%

Dari jumlah kekurangan pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksiadministrasi


31

2) Sanksi Pidana Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, pasal 38 sebagai berikut: a) Karena Alpa 1) Tidak menyampaikan SPT 2) Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali. Didenda sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidanan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. b) Dengan Sengaja Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, pasal 39 sebagai berikut: 1) Tidak mendaftarkan diri atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP. 2) Tidak menyampaikan SPT. 3) Ketika menyampaikan SPT keterangan yang diisi tidak benar atau tidak lengkap. 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.


32

5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 6) Tidak memperlihatkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atatu pencatatan atau dokumemn lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. 7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun. Di denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutangyang kurang dibayar atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar 8) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kedua sanksi tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung para wajib pajak jika tidak taat dalam membayar pajak. konsekuensi yang harus ditanggung pada sanksi administrasi adalah pada pembayaran kerugian kepada Negara berupa sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Dan konsekuensi


33

yang harus ditanggung wajib pajak pada sanksi pidana adalah dipenjara. 10. Penerapan Sistem E-Filling Tanggal 16 Desember 2008, Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral

Pajak

Nomor

KEP-47/PJ/2008

Tentang

Tata

Cara

Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (EFilling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara oline dan real time melalui ASP. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menyampaikan SPT, pihak DJP melakukan pengembangan sistem pelaporan SPT dengan sistem E-Filling. Sistem E-Filling merupakan lanjutan dari penyampaian SPT dalam bentuk E-SPT. E-Filling didirikan pada akhir tahun 2004 oleh Direktorat Jendral Pajak dan diresmikan tepat pada tanggal 24 Januari 2005 oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan. Mantan Presiden Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jendral Pajak meluncurkan

produk

E-Filling

yaitu

sistem

pelaporan

atau

penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Setelah peresmian sistem E-Filling DJP mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak di seluruh kantor wilayah. Pengembangan sistem E-Filling dilakukan pada tahun 2009.


34

Dengan

diterapkan

sistem

E-Filling

dapat

mempermudah

pengimputan data tahunan milik pribadi karena pengimputan tidak bergantung kepada bendahara gaji tetapi dapat dilakukan oleh setiap pemilik NPWP sehingga data yang diterima lebih akurat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak bergantung pada jam kerja serta diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu dating ke KPP untuk pengiriman data SPT. Dengan kemudahan proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak sehingga kantor pajak dapat merasakan manfaat sistem E-Filling yaitu lebih cepatnya pendaftaran laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. a. Kelebihan sistem aplikasi E-Filling Menurut Nur (2010) menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi E-Filling, baik wajib pajak ataupun Direktorat Jendral Pajak akan di untungkan. Kelebihan sistem aplikasi E-Filling yaitu Membantu untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menyampaikan SPT dari rumh atau tempatnya bekerja. Sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau tempat kedudukan usahanya. Hal ini dapat membantu menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan


35

1) Penyampaian SPT bisa lebih cepat karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs ke DJP tidak dipungut biaya 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard 5) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisisan SPT b. Kelemahan sistem aplikasi E-Filling Menurut Nur (2010) berpendapat bahwa selain ada kelebihan pada aplikasi E-Filling ternyata juga terdapat kelamahan dalam aplikasi E-Filling yang harus diperhatikan diantaranya: a) Pada tahap awal penerapan sistem E-Filling di KPP dibawah Kanwil DJP khusus dan Kanwil DJP wajib pajak besar ketika saat mengupload data sering gagal, pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga wajib pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk disket langsung ke KPP. b) Wajib pajak masih harus mengirim induk SPT secara manual dikarenakan kondisi sistem teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validasi dokumen elektronik.


36

c) Koneksi internet di Indonesia masih belum optimal yang terkadang lambat bahkan terputus. Shingga ketika wajib pajak akan mengupload data SPT dengan aplikasi E-Filling terkadang terputus sehingga para wajib pajak harus mengulangnya dari awal. d) Kondisi riil dilapangan, diluar KPP yang berada dibawah Kanwil DJP khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kesadaran masyarakat wajib pajak masih kurang B.

Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2010), yang dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aplikasi E-Filling dalam sistem laporan pajak tidak signifikan terhadap pendapatan negara. Diperkirakan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor pajak tahun 2008 tidak hanya karena penerapan E-Filling. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2011) yang dimana dari Hasil

penelitian

tersebut

menyatakan

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap E-Filling adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktorfaktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan E-Filling.


37

Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2013) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi, dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penggunan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2014) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas dan pajak teknologi informasi tarif keadilan memiliki efek berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan pribadi di Bandung Karees STO. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.


38

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh postif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem EFilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2015) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelayanan pajak, denda pajak, dan E-Filling aplikasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, variabel denda pajak berpengaruh namun denda pajak tidak tidak signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) yang dimana dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan Kualitas Pelayanan fiskus serta Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak


39

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Tahun

Nama Penelitian Iim Ibrahim Nur

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi dengan EFiling secara Online

2011

Nugroho Agung Susanto

2012

Harjanti Puspa Arum

2013

Aldino Gumilar Rahayu

Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filing Direktorat Jendral Pajak Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) dan E-Filing

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi E-Filing dalam sistem laporan pajak tidak signifikan terhadap pendapatan negara. Diperkirakan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor pajak tahun 2008 tidak hanya karena penerapan EFiling Penelitian ini menunjukkan bahwa: Analisis Perilaku Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap niat perilaku untuk menggunakan E-Filing Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

2010

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan E-Filling berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan penggunaan.


40

2014

Mochamad Fajar Nur Rohman

2014

Raja Irsal Lubis

2014

I Gede Putu Pranadata

Terhadap User Satisfaction (Survei Wajib Pajak Badan di wilayah KPP Madya Bandung Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi dan Keadilan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees) Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan pajak teknologi informasi tarif keadilan memiliki efek berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan pribadi di Bandung Karees STO.

Penelitian ini menunjukan bahwa teknologi informasi, denda pajak, dan sistem assessment diri memiliki efek positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan pribadi di Bandung Karees STO

Penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP


41

2014

Rahayu Hana Puspita Rusli

2015

Sari Nurhidayah

2015

Ratih Dewi Febrianti

2016

Ivan Pratama Putra

Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Kota Semarang) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (KPP Pratama Klaten) Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Tigaraksa Tanggerang) Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, sikap fiskus serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh signifikan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Klaten Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa : pelayanan pajak, denda pajak, dan E-Filing aplikasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, variabel denda pajak berpengaruh namun denda pajak tidak tidak signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Penelitian Penelitian ini


42

(Studi Kasus KPP Kembangan Jakarta)

menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak pajak

Diolah dari berbagai sumber C.

Rerangka Pemikiran Rerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada awalnya para wajib pajak diharuskan datang langsung ke KPP untuk melaporkan serta mengisi sendiri pajaknya secara manual sehingga Sebagian para wajib pajak menjadi malas melaporkan pajaknya dikarenakan harus mengantri panjang dan membuang waktu saat melaporkan pajak mereka di Kantor Pelayanan Pajak. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) Ditjen Pajak Harry Gumelar (2013) menjelaskan Wajib Pajak kini tak perlu susah-susah datang ke kantor pajak untuk mendaftarkan NPWP. Dengan melalui bantuan teknologi informasi para wajib pajak semakin mudah untuk melaporkan SPT Tahunannya. demikian pandangan wajib pajak pada kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


43

2. Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Menurut Mardiasmo, (2013: 59) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan

merupakan

Pembayaran

kerugian

kepada

Negara,

khususnya berupa sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Pada Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana sendiri mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung para wajib pajak apabila tidak taat dalam membayar pajak. Konsekuensi yang harus wajib pajak tanggung pada sanksi administrasi adalah pada pembayaran kerugian kepada negara berupa sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Dan konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak pada sanksi pidana adalah dipenjara . Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menjadikan wajib pajak patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak memandang sanksi pajak tidak dapat merugikannya. Wajib pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan

sanksi

perpajakan

yang berlaku. Semakin banyak

pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka semakin berat juga sanksi perpajkaan yang harus wajib pajak terima. Dengan demikian pandangan wajib pajak pada pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


44

3. Penerapan Sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Pada tahun 2004 E-Filling di dirikan, dan tepat pada tanggal 25 Januari 2005 sistem E-Filling telah diresmikan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Setelah peresmian E-Filling Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak di seluruh Kantor Wilayah. Pengembangan lanjutan E-Filling dilakukan pada tahun 2009. Tujuan E-Filling didirikan adalah agar mempermudah wajib pajak dalam penginputan data tahunan milik pribadi Dengan adanya Sistem E-Filling diharapkan sejumlah kesulitan yang sering kali dihadapi baik masyarakat maupun petugas pajak dalam hal penerimaan SPT selama ini dapat diminimalisir. Dengan demikian pandangan wajib pajak pada penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. D.

Hipotesis H1 :

Kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

H2 :

Pelaksanaan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

H3 :

Penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak


45

Berikut ini adalah gambar dari model konseptual sebagai berikut:

Kualitas Teknologi Informasi

Pelaksanaan Sanksi

H1

H2 Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak

Penerapan Sistem

dalam Membayar Pajak

H3

E-Filing

Gambar 2.1 Model Konseptual


BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Recommend Documents