B3 BACKGROUND REPORT No 6. ESDM Workshop on Groundwater Management

B3 BACKGROUND REPORT No 6

ESDM Workshop on Groundwater Management November 2010

TABLE of CONTENTS

CONCLUSIONS

GENERAL -

ADB letter Invitation Letter by ESDM Province + List of Participants Proposal Agenda Registration Participants

PRESENTATIONS -

Key Note, Head ESDM Province - represented by Eri Ikrar Overview 6 Cis B3 Activities, Consultant 6 Cis B3 - Alex Hamming Current Groundwater Management, Head of MGA, ESDM Prov - ms Aan Review Legislation, Consultant 6 Cis B3 - Nidhom Azari Groundwater Pricing, Consultant 6 Cis B3 - Ahmad Pribadi Groundwater Abstraction, Surface Water Resources - Consultant 6 Cis B3 Soenarto - Best Practice, Proposals - Consultant 6 Cis B3 - Paul Taylor

SUMMARY of DISCUSSION

PHOTOS

CONCLUSIONS

!

RESUME

WORKSHOP PENGELOLAAN AIRTANAH DI

CEKUNGAN AIRTANAH BANDUNG-SOREANG

Bandung, Selasa 02 November 2010

Aula Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Lantai II, JLSoekarno-Hatta No.576

Kota Bandung

Dan pembahasan dan pemaparan workshop pengelolaan airtanah di cekungan BandungSoreang disimpulkan: KEBIJAKANIPOLICY

a. Sumberdaya airtanah mempunyai peran strategis dan menunjang kegiatan ekooomi, sekaligus "sensitive" pengaruhnya bagi kestabilan investasi; b. Pemanfaatan airtanah sebagai alternative terakhir dan prioritas untuk memenuhi kebutllhan pokok sehari-hari m8:syarakat. c. Airtanah merupakan salah satu sumberdaya air yang keberadaanya terbatas (tidak mudah diperbaharui), kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas dan apabiJa airtanah t~lah tercel11ar atau rusak pemulihannya sangat sulit dilakukan; d. Mengacu PP 4312008 Pasal 67 mengenai izin pengambilan dan pemanfaatan airtanah diterbitkan oleh BupatilWalikota setelah mendapat persetujuan Rekomendasi Teknis (Rekt~k)
g. Keterlibatan dari pengambil keputusan sangat dibutuhkan, sehingga dapat menjadi pioneer dalam pengembalian kondisi lingkungan;

TATA KELOLA Airtanah IGROUNDWATER MANAGEMENT

Memahami dan mengerti bahwa kondisi kerusakan lingkungan air tanah semakin bertambah parah dengan cepat dan hams segera diatasi melalui: a. Perbaikan dan peningkatan pengelolaan data yang m~ncakup; Penegasan Data Clearing House yang berada pada Dinas E8DM kepada Instansi yang merupakan pusat data mandiri (Pusat Lingkungan Geologi, ITB atau universitas lain, Pinas terkait airtanah di Kahupaten!Kota); 1. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur database; 2. Peningkatan kapasitas dan perkuatan 80M; 3. Pencanan sumber pembiayaan bam sesuai dengan peraturan yang ada; 4. Membangun jejaring kerja dengan pusat data mandiri; 5. Membangun akuntabilitas data.

b. Perbaikan dan peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan penggunaan airtanah melalui: ! 1. Pencantuman syarat adanya Menejer Pengelolan Air yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan air di Instansi para Pengguna Air dalam jumlah besar tertentu; 2. Revitalisasi alat pencatatl ukur pengambilan airtanah pada titik-titk sumur; 3. Perbaikan. pembangunan baru dan revitalisasi sumur imbuhan dan sumur pantau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota; 4. Penambahan dan Peningkatan kapasitas Penyidik PNS (PPNS) bidang airtanah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota; 5. Melakukan perbaruan (up-dating) zonasi airtanah setiap dua tahun sekali sesuai dengan PP 4312008 tentang airtanah dengan skala 1:25,000, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan perizinan kepada masyarakat. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat umumnya dan para pengguna khususnya tentang perlunya upaya 3R (reduce, recycle dan reuse) melalui: 1. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat untuk berperan serta dalam memelihara Iingkungan disekitarnya (biopori, rainwater harvesting, tidak membuang sampah sembarangan. penanaman pohon, dan lain sebagainya); 2. Pemberian penghargaan kepada masyarakat umum dan para penggguna khususnya yang berhasil melaksanakan 3R; d. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kerja dalam bidang pengelolaan airtanah;

e. Pengawasan dan pengendalian perizinan pengambilan dan pemanfaatan airtanah secara intensif baik oleh aparatur provinsi dan KabupatenIKota terhadap pengambilan airtanah baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin,' f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Forum Dewan SDA Provinsi dan atau bentuk forum koordinasi lainnya; g. Mengusahakan pengelolaan airtanah berdasar konsep 'one groundwater basin one management '. 1. Perlu dipikirkan realisasi tata kelola airtanah melalui jalur struktural namun dengan penguatan tugas dan fungsi lembaga yang sudah ada atau sebagai altematifnya untuk menuju konsep 'one groundwater basin one management' dibentuk lembaga atau badan yang sifatnya ad hoc di bawah Gubemur. 2. Tata kelola untuk menghindari adanya ketimpangan tata kelola dan regulasi airtanah di batas wilayah adminsitrasi, namun masih dalam satu CAT.

CONJUCTIVE USE AIR PERMUKAAN

Memperhatikan dan mempertimbangan kebijakan tersebut diatas maka perlu segera dilakukan pengurangan dan pengalihan penggunaan airtanah seeara bertahap melalui: a. Pembatasan pembuatan sumur airtanah baru dan pengurangan jumlahlvolume abstraksi sumur lama;

b. Secara simultan melakukan upaya penyediaan sumber air permukaan sebagai !

c. substitusi pemakaian airtanah agar tetap terjaga jalannya investasi eksisting; d. Membangun wad uk atau em bung untuk mengoptimalisasikan penggunaan air pemukaan khususnya di CAT Bandung-Soreang dengan prirotas 3 skenario sesuai dengan MoU Kementrian PUt Provinsi Jabar dan 6 Kabupaten!K.ota; e. Sosialisasi kepada para pengguna airtanah untuk mempersiapkan saranalfasilitas penggunaan air permukaan,(misalnya groundtank)

PEMULIHAN AIR TANAB DAN PENETAPAN SUSTAINABLE YIELD AIR TANAB

a. Mereview penggunaan airtanah secara nyata; b. Pembuatan model airtanah untuk menghitung daya dukung jumlah airtanah yang berkelanjutan di CAT Bandung-Soreang (diusulkan masuk kedalam Proyek B3); c. Melakukan kajian teknologi pemulihan airtanah yang dapat ditanggung oleh Pemerintah dan Masyamkat; d. Melakukan kampanye pembuatan biopori. sumur imbuhan, rainwater harvesting, ASR dilingkungan perumahan I permukiman, kompleks industry, rumah penduduk untuk memelihara muka airtanah dangkal.

Penyusun,

Ir.Sumarwan BS

GENERAL

~ '"~

PEMERINTAH PROVINSI JAWA SARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA,MINERAL ','

'1

iI~· \~:,". ,~<\

\4t""","

,t

!

I ..

•

"I-

4

I

I'

,$'

>'

JI. Soekamo Hatta Nomor 576 Telepon (022) 7562049, Fax (022) 7562048

1-. i"" ~

':'I-f"",A,,,,,,,,+o,,,

BAN DUN G Kode Pos 40286

'1'();"H:Rtl',f:

Bandung, 25 Oktober 2010 Nomor Sifat Lampiran PerihaJ

Kepada:

S4G. a,06fto7J.,..S-e(<J<

(Daftar Terlampir)

Biasa 1(satu) Jembar Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung-Soreang

di Tempat

"/ Y ,

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen air tanah di Cekungan Bandung Soreang. kami bermaksud menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung-Soreang melalui kerjasama antara Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan ADB dan Konsultan 6 Cis Paket B3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Workshop tersebut yang akan diselenggarakan pada : HarilTanggal

: Selasa, 02 November 2010

Pukul

: 08.30 WIB s.d Selesai

Tempat

: Aula Dinas ESDM Provinsi Jawa , Barat, . Lantai II

.

JI. Soekamo - Halta, NO.576 Kota Bandung Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir 30 menit sebelum acara berlangsung. Perlu kami infonnasikan panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta. Atas pematian dan kehadiran saudara, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DlNAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL ~~VINSI JAWA BARAT, ~<,,\\'\TAh

,1:- '.

,,;(~'."""""'---:.

'

~~F

f:(\ \" -!::...::.:.". J"'

,.-~'

, ",'

Ir.THAHIR S. M. Sc.

Pembina Utama ladya NIP. 19541015198010 1003

Tembusan disampaikan Kepada yth :

Bapak Gubemur Jawa Barat ( sebagallaporan )

/

DAFTAR UNDANGAN WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG–SOREANG DI AULA DINAS ESDM PROVINSI JAWA BARAT, LT. II JL. SOEKARNO–HATTA NO. 576, KOTA BANDUNG HARI SELASA, TGL. 2 NOVEMBER 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Direktor Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah (Jakarta); Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Bappenas (Jakarta); Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas (Jakarta); Bappeda Prov. Jabar; Kepala Pusat Lingkungan Geologi (Bandung); Kepala Dinas ESDM Prov Jabar; Ketua PCMU – ICWRM; Direktur Utama PJT II, Purwakarta; Sekretaris Dinas ESDM Prov. Jabar; Kepala DPSDA Prov. Jabar; Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Prov.Jabar; Kepala Dinas Perindustrain; Kepala BPLHD Prov. Jabar; Kepala DSDA PE Kab. Bandung; Kepala DSDA Kab. Bandung Barat; Kepala BPLHD Kota Bandung; Kepala BPLHD Kota Cimahi; Kepala PLP Kota Cimahi; Kepala PEP Kab. Sumedang; Direktur PDAM Kota Bandung; Direktur PDAM Kab Bandung; Kepala Bidang Mineral, Geologi dan Airtanah, Dinas ESDM Prov.Jabar; Kepala Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, Dinas ESDM Prov.Jabar Kepala Bidang Listrik dan Pemnafaatan Enerji, Dinas ESDM Prov.Jabar Kepala Bidang Panas Bumi dan Migas, Dinas ESDM Prov.Jabar Kepala UPTD – Enerji dan SDM ‐ Wilayah III, Bandung, Dinas ESDM Prov.Jabar Kepala Balai Pengujuan ESDM, Dinas ESDM Prov Jabar. Kepala Seksi Pengendalian Air Tanah Dinas ESDM Prov Jabar; Direktur Pabrik Textil Kahatex; Direktur /Manager Hotel Hilton; ADB (Thomas Panella); Bridging TA Consultant (Eric Quincieu); Consultant Package B; Consultant Package C; Prof. Dr. Lambok Hutasoit, Institut Teknologi Bandung, Fak. Ilmu Teknologi Kebumian; Dr. Hasanudin, Institut Teknologi Bandung, Fak. Geodesi; Dr. Ir. Lilik Eko Widodo, MS, Institut Teknologi Bandung; Dr. Ina Primiana, Kepala LMFE, UNPAD, Bandung; Ir. Achmad Taufik, PUSAIR; Ir. Edwin, PUSAIR.

PROPOSAL

Activity Title: ESDM Workshop on Groundwater Management in the Bandung-Soreang Basin Proposer: 6 Cis Project, sub component B3 Proposed Start Date: 2 November

Proposed Duration: 1 day

Implementing Organization: Dinas ESDM, Province of West Java Client: ADB, Indonesia Resident Mission phone: 62-21-251-2721, Fax: 62-21-2512749 e-mail: [email protected]

1

Background

Groundwater in the Bandung area is highly significant to the economy of Java and Indonesia because it supports an industrial concentration and expanding urban area. Bandung and surrounding area is expected to be declared by the President as an area of national significance, whose population is growing rapidly. Groundwater is a critical part of the total water resource and its long-term role needs to be considered in the exploration of water supply options for Bandung and its region. The city of Bandung and the surrounding area in the upper Citarum basin is heavily dependant on groundwater for water supply to its inhabitants and industries. This has led to overabstraction of groundwater, resulting in drawdown of groundwater tables and land subsidence. Therefore it is very much needed to look for ways and possibilities to limit abstraction of groundwater, by limiting new licenses, monitoring of groundwater abstraction and limiting use beyond what has been licensed. Illegal boreholes are quite common, and it is estimated that actual groundwater use is more than three times the amount for which official licenses are given. 2

Objectives

The objective of the workshop is to discuss all possible steps to limit groundwater use, and conclude on what action could be taken in the near future. 3

Scope of Work and Description of Activities

The program of the workshop comprises: 1

Overview of Activities Component B.3 of 6 Cis project by TL B.3

2

Current Groundwater Management by head of Dinas ESDM (Energy and Mineral Resources, agency responsible for groundwater management)

3

Legislation and Strategies Review (Public Policy Specialist B.3)

4

Groundwater Pricing (Economist B.3)

5

Critical conditions of groundwater abstraction, recharge, infiltration and conjunctive use, alternative surface water resources (River Basin Planning Specialist B.3)

6

Best Practices and Proposals for action (Institutional Specialist B.3)

7

Discussion

8

Summary and Recommendations 1

4 Implementation Schedule, Institutional Management Arrangements and Proponent Qualifications The workshop will be held on November 2, 2010 in the premises of Dinas ESDM in Bandung. ESDM will provide the facilities free of charge. ESDM will provide the Moderator and Master of Ceremony, but the project will take care of their remuneration. The consultants will take care of snacks and lunch. Participants of the workshop will comprise several resource persons: one from ESDM Jakarta, several from Province of West Java and the districts, directors of Water Supply companies (PDAM), Industries using much water (Textile, Hotel) (See list of attendants). The B.3 consultants have assessed groundwater use in the Bandung area and possible measures to improve the situation since April this year. They are now ready to present the results to the audience of responsible authorities and stakeholders 5

Expected Results

The expected results are: - increased awareness about the critical situation among the responsible authorities and stakeholders; - formulation of specific recommendations for further action to address the critical conditions. 6

Deliverables

Recommendations for follow up.

2

JADWAL ACARA WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG - SOREANG Di Aula DINAS ESDM Provinsi Jawa Barat, Lantai II Jl. Soekarno - Hatta No. 576, Kota Bandung Selasa, 02 November 2010 HARI

TANGGAL

WAKTU

ACARA

PEMBICARA

08.00 - 08.30 Pendaftaran / Registrasi Peserta (Registration) Selasa, 2 November 2010

08.30 - 08.40 Sambutan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jawa Barat

Provinsi Ka Dinas ESDM Prov. Jabar (Head ESDM)

08.40 - 08.50 Sambutan / Pidato Kunci (Key Note)

P A P A R A N (Presentations)

Perwakilan ADB (ADB Representative) Moderator

08.50 - 09.00 Penjelasan singkat tentang aktivitas 6 Ci's B3 (Overview)

Alex Hamming (TA 6 Cis B3)

09.00 - 09.20 Kondisi terkini pengelolaan air tanah di Cekungan air tanah Bandung - Soreang (Current groundwater management)

Dinas ESDM (TA 6 Cis B3)

09.20 - 09.40 Kajian Ligislasi & Strategi (Review legislation & strategies)

Nidhom (TA 6 Cis B3)

09.40 - 10.00 Harga air tanah sebagai instrumen ekonomi (Groundwater Pricing)

A. Pribadi (TA 6 Cis B3)

10.00 - 10.30

ISTIRAHAT (Coffee Break) P A P A R A N (Presentations)

Moderator

10.30 - 10.50 Kondisi & lingkungan air tanah di CAT Bandung-Soreang, alternatif sumber daya air (Critical condition groundwater abstractions, re-charge, infiltration, conjuctive use, alternative surface water resources)

Soenarto S (TA 6 Cis B3)

10.50 - 11.20 Praktek Terbaik dan Usulan (Best Practise and Proposals)

Paul Taylor (TA 6 Cis B3)

D I S K U S I dan P E N U T U P A N (Discussions and Closing) 11.20 - 12.30

Diskusi (Discussion)

Moderator

12.30 - 12.50

Kesimpulan dan Rekomendasi (Summary and Recommendations)

Moderator

12.50 -

Penutupan (Closing)

Ka Dinas ESDM Prov. Jabar (Head ESDM)

I S O M A (Lunch Break)

l!vt

DAFTAR HADIR WORKSHOP: PENGELOLAAN AIR TANAH 01 CEKUNGAN BANOUNG-SOREANG

01 AULA OINAS ESOM PROVINSI JAWA BARAT, LT. II

JL. SOEKARNQ-HATTA NO. 576, BANOUNG

SELASA, TGL. 2 NOVEMBER 2010

No. ~

~)

Name

Institusi

Vte: ((~

ft

1

I

2

I~QPtOL ' l

Hp.

Tanda tangan (~

M6 ~

~

081 (, t{ S t 4 S' 3 0 oJI.fola;W~~ C!!F74:!

~~.

tl:

E-mail address

~.

0"

'1.2-0

""

...

~

''-l~1i1 \ ·1 f~v.w,lQ.r e q~~l~""ti\{,_I.j.+~~...J.-.~~~~ ..

fL-4<

t' gl ~boA!rf

7~~"'ft?~

rT1?

8! - zz " ~~)l

eew ~ ~ ~~. Ift-II{(!',.1.

'rl~~·

ESDM-ADS-DHV

I Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Sandung - Soreang Dinas ESDM I Bandung I 2Nov'lO

I

No.

Name

7 Ip~~.

Institusi

f.rOtlfA P

~~:

~

Hp.

E-mail address

Tanda tangan

tJ~S2..8l71 'f'$'3fd1' ,kl- rv-.9~~ D2I- >~~£z h4.-P~· eye. Ie( ~\ ~1>1 rOGt

I ~"'~ ~~~'-----O

8

£~C- ~

9

t\oor1\~\o

~~C,I~\b"''''o~T''\ l"Ctlrtj ey" ~DO.

10 I

RENYASII1

G

,' 11 I .,..,."

12

teo.

rL~ftu

t-t. PiftNontj"

13

IjJ()Crf~ L

14

M uK

M

Cr

.b,A ,T

OOl{. 2..4 . .GS3S

~~~~

Ir.Qr"~3>r(" @';)aha::l.cp,

0'" .U1. ,i~~ I.....,)\~--..,'tll'~ . eo 1M

prnac

-

>PA-Pf

Q4

.

r-ta.l\..f pv(Want1 ~

68 ( .3 2 0000 '2.82 ~

~'

ya.hbo CO·""

1,,-

ESDM-ADB-DHV

I Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung Dinas ESDM

Soreang

I Bandung I 2Nov'10

!

Name

<;: 16

Tanda tangan

a,y_olAe.~

Yr'.'

CQVV\ ...

17 I Vzf'OvliCot

\4\i l~s\~ f.?o~"1e. 0

~..-k ~~~p;, I faok, cr:

Vr

19 I

fleNI:>~ I ~ r 1A1>11

211~

__

f'LG"~.1

~~a

I

I

vlG~

"1

-

IJtt~

77 ~ j-...rl . co......

I Stfd\~

c:R~

,

~

1I7 ;;>kt..lan-r ,ol".t::r

O~{l..2..J:rH~

c9g,31

PAW8&l""~~

TS.

K\ Kr 1\...1 A(

CS78z.. (0"7 l""l7?-

\)

?AUl-(/C~~~mI6~~m!;--~

~ H10

68 ls 22...7.7 "96, 96 dlnt~~ tJoAov. GO;"

-~-

18 I

22 I

E-mail address

I I I'''.. . i{f\1Ctrwal1 JJI Orvt~ J3r}JM O-tl {7.19(cJe, ,

lJ::eni ;t~

20 I

Hp.

Institusi

ofiJ/SbVroo c9 I ~b~

10& I ~~ ) ~ Iaft~~~",

.~

~~=~~Z!-

ESDM-ADB-DHV I Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung - Soreang Dinas ESDM I Bandung I 2Nov'lO

No.

23

24

25

Name

Institusi

-.

ER t

2J
+t t= r-H) It-(t4-1 t ~~<

r

01 f\)A,~

~~

Hp.

eS DM ~'b

P"DC

E-mail address

Tanda tangan

-

e~112 34~ 8~

~.

~J~

\.t-~9J

6?, ( 12) IT ~ &'il

Jfz-. -

~, Ja,.Q,U~ cf8 r3 22..12 t'lJ"L ~

26

fOtl4 ~~""\. O~- ((is) Dg{)r~ (19)

~,)~ f{dja~ eeo

V

-

~61J~

~'>~-r

28

M~

L~S-

29

30

rf!tk~ 1fL~,

f

bCJ /'2.- ~~~~3~ ...

t=-LH a~' o'iJlr72 70''9 ~75

DfSP4

~v_

/

27 , .,;

UJ J

..,

f/rJ_ tff7C

@YItMC7. ~/.

~ "-

~

~ ~,.-.

v( ~ "-

~~
ESDM-ADB-DHV

I Workshop Pengeioiaan Air Tanah di Cekungan Bandung - Soreang Dinas ESDM I Bandung I 2Nov'lO

No.

• , 31

Name

It,lJ~

32 I

-K. fWA~1'~J

I~!.

34

I~

'r \.

o

htX n.e; W

31 I ~t\\~~

I 61.."2-. f2Zb f~

M~ a,
'~~

35

36

\3 v

address

(.u bq:o l4tf V:~

BdZ.W

33

E~mail

Hp.

Institusi

~~~

381'V~+

Q~ \.:, 2.0 ~~ ~ 1'~

(b~\>:7>~b

('1. ',

~ C'<;

._------

#-

c,

OcYl(' /}1?J, ~t14 ""5't.. (P"i{~sQ~"'t"'oo.

"ga'Z,!;o2:S27

\7

ft.d~!~~

I ~v~k_,J""\rt6i~t,oo~ . . .

'" .....

ESDM-ADB-DHV I Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung - Soreang Dinas ESDM I Bandung I 2Nov'10

.-~~

No.

Name

Institusi

----

39

40

Hp.

E-mail address

Tanda tangan r

0813 2b 2..S Cfd l/f)

)1)j)ct 1 l<67i?:j a~~.

----

B~ppenQS

InR:\ct

J~~ ~

[l.ilC-9 fL<

T

).

(f&t)'2.0 bt> c. ? l1

-I

------

41

~b

b!Crt I

Nt'

'--~~ r-----~~

42 ~~~~

43

44

----

/'

91,; h'

~ft~ .....

,Y~rVv

~

- U"J/

o~ {1,(4l4802

M't~ ~~...,t

\;:> lr lel'J\ f\J VI.

6 J I t 2.1 90eJ 9;>1

---

45

C~tA.cttQ~

At W

flAMM, AJ{;

.zyt:U2-r4.21. e c?I ""-Jo:tr

ItAs""' • COI.M..

~ ~ "'~. {J .....

----

\)e.t\ ~}t\y~ l' ~<; l,.l(~

----

46

Vi ~~

'68 (~'2.-0 18O+b <7

Del t:LD\t1-"U.{ ~ \ie~~G K)

6e'l(5 J

ad(J

to S-; r)'1 21

L-~tf'lvVt" ctAt:if2. n-(J>/'

ESDM-ADB-DHV

~!:J~j'.J' t.-t.. (v

I

,

~

4 f.

~~ ~.

~

----

~---

I Workshop Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Bandung - Soreang Dinas ESDM I Bandung , 2Nov'lO

PRESENTATIONS

KEY NOTE Head ESDM Province (represented by Eri Ikrar)

SAMBUTAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT PADA ACARA ” WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG‐SOREANG ”

ASSALAMUALAIKUM WR.WB. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA Yth.

UNDANGAN DARI OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

Yth.

UNDANGAN DARI OPD PENGELOLA BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG

Yth.

UNDANGAN DARI SWASTA, PERUSAHAAN, DAN TENAGA AHLI BIDANG AIR TANAH YANG KAMI BANGGAKAN UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Yth.

1

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG‐SOREANG dalam keadaan sehat wal‘afiat. Hadirin yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik para pengguna air tanah maupun aparatur pemerintah daerah selaku pengelola bidang pertambangan, energi dan air tanah di wilayahnya tentang gambaran kondisi air tanah di Jawa Barat, terutama yang berada di wilayah Cekungan Bandung. Pertama, kita semua sangat memahami bagaimana pentingnya air bagi kehidupan, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat bertahan hidup tanpa air. Dari pemahaman ini, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah persepsi dan perilaku kita dalam menyikapi sumber daya air sebagai sumber kehidupan? Kita masih menjadikan aliran sungai sebagai tempat yang layak untuk membuang sampah dan limbah sehingga kualitas air sungai semakin memburuk dan semakin sulit untuk diolah. Akhirnya 2

kita menempatkan posisi air tanah yang potensinya sangat terbatas menjadi andalan untuk berbagai kebutuhan. Kedua, masih terjadinya perbedaan persepsi dari para pihak yang memiliki tanggungjawab di bidang air tanah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah. Masih banyak para pihak yang memandang bahwa sumber daya air tanah yang ada di dalam bumi ini tidak akan pernah habis dan akan terus tersedia sepanjang masa. Padahal bukti-bukti lapangan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi terkait termasuk Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat, bahwa telah terjadi penurunan Muka Air Tanah pada beberapa lokasi di Kota Bandung sekitar 60 sampai 70 meter. Ditambah lagi adanya bukti-bukti kekeringan pada sumur bor dalam di beberapa lokasi (Kab. Bandung. Pikiran Rakyat Oktober 2010) perusahaan setelah beberapa waktu berproduksi dengan baik. Ketiga, terjadinya perubahan fungsi lahan di daerah resapan yang tadinya merupakan lahan terbuka kemudian berubah menjadi lahan tertutup untuk berbagai kepentingan. Dari hasil kajian Bapeda Provinsi Jawa Barat tercatat bahwa 47% lahan terbuka di daerah resapan wilayah Bandung Utara telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman.

3

Hadirin yang berbahagia, Tampaknya rasa sensitivitas kita terhadap lingkungan sudah semakin memudar. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya berbagai bentuk pengingkaran terhadap bukti-bukti lapangan yang tertuang dalam wujud data dan hasil-hasil kajian. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bertekad untuk menyelamatkan kondisi air tanah Jawa Barat dari keadaan yang lebih buruk dan bersikap tegas terhadap kegiatan pengambilan air tanah di Jawa Barat terutama wilayah cekungan air tanah yang sudah memiliki zona – zona kritis dan rawan seperti CAT Bandung-Soreang, CAT Bogor dan CAT Bekasi. Sikap ini janganlah diartikan bahwa kami tidak mendukung masuknya investasi atau menghalangi pertubuhan ekonomi di suatu daerah dengan alasan untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan sikap ini justru kami ingin selain menyelamatkan lingkungan juga menyelamatkan investasi yang sudah ada dan sudah jelas kontribusinya kepada Jawa Barat dibandingkan investor baru yang belum jelas kontribusinya. Dengan demikian pihak pemerintah dapat melakukan pengaturan sebaran lokasi titik-titik sumur bor secara merata sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan yang ada. 4

Pola pengelolaan seperti ini seharusnya menjadi acuan kita bersama. Kami yakin dengan prinsip : ”One Groundwater Basin, Integrated Management” Upaya pemanfaatan sumber berkelanjutan dapat tercapai.

One air

Panning, tanah

One secara

Hadirin yang saya hormati, Tekad kami dan juga kita semua untuk menyelamatkan kondisi lingkungan air tanah dari kerusakan yang lebih parah dan keberlanjutan investasi yang ada di Jawa Barat melalui skenario pemulihan zona-zona kritis dari cekungan air tanah di Jawa Barat pada tahun 2013 dapat tercapai, menuntut dukungan dan partisipasi aktif serta pengorbanan dari para pihak terkait. Kami optimis upaya pemulihan ini akan dapat tercapai jika kita semua memiliki persepsi yang sama di dalam memandang air tanah dan memperlakukannya secara arif dan bijaksana. Sudah selayaknya kita memperlakukan air sebagaimana layaknya kita memperlakukan bentuk ciptaan Tuhan. Air harus dimanfaatkan secara bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia baik yang hidup pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

5

Hadirin yang saya hormati, Demikian sambutan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti acara ini. Semoga segala upaya dan niat tulus kita akan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahittaufik wal hidayah, Wassalamualaikum wr.wb.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. THAHIR S. M. Sc.

6

OVERVIEW 6 CIS B3 ACTIVITIES Consultant 6 Cis B3 - Alex Hamming

Presentation by Alex Hamming, TL 6 Cis B3 Terima kasih kepada Bpk Erry, Bpk Mudjiadi, Bpk Tom dan semua peserta lainnya. Adalah suatu kebahagiaan konsultan proyek 6Cis-B3 berpartisipasi dalam Lokakarya ESDM Jabar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bpk Thahir dari Dinas ESDM yang memberikan kesempatan kepada Konsultan untuk mempresentasikan program kerja kita. 6 Cis proyek Saat ini kegiatan proyek kita, bekerjasama dengan Pemerintah, Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di 3 wilayah sungai (disebut River Basin Territory, dengan enam sungai utama) di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Proyek ini disebut 6 Cis, deskripsi proyek dalam folder plastic yang dibagikan. Salah satu komponen proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkahlangkah efektif dalam rangka mengurangi eksploitasi berlebihan dari akuifer air tanah di CAT Bandung-Soreang. Proyek ini akan mengusulkan beberapa langkah strategi bidang registrasi/ perijinan dan besaran tarif air tanah Bandung-Soreang termasuk rencana aksinya. Mengapa jadi masalah? Definisi Masalah Saat ini sedang berlangsung eksploitasi air tanah yang berlebihan di cekungan air tanah Bandung-Soreang. Hal – hal yang menyebabkan beberapa masalah serius, antara lain: 1. sumur dangkal penduduk menjadi kering; 2. sumur produksi saat ini jauh di bawah kapasitas, yang berakibat pada meningkatnya biaya operasional sumur dalam; 3 penurunan permukaan tanah yang pada gilirannya menyebabkan masalah banjir besar. Di sisi lain, permintaan industri untuk air tanah tinggi. Kegiatan ekonomi di wilayah Bandung Raya menjadi prioritas tinggi di Indonesia, terlebih dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabar.

Tools, langkah-langkah 1

Beberapa langkah yang dianggap dapat mengurangi permintaan air tanah, al. : - Registrasi / perijinan - Besaran Tarif Langkah lain lebih pada prioritas konservasi air tanah melalui konstruksi fisik seperti: - Penampungan air hujan - Resapan air tanah dan - Penggunaan air permukaan secara conjungtif. Dalam bekerjasama dengan Bapak/Ibu sekalian, kami telah mengumpulkan dan menganalisis undang-undang yang relevan dengan air tanah (UU, PP, Permen, KepMen, Perda, PerGub dll), juga mengumpulkan laporan penelitian, peta dll. Kami telah melaksanakan analisis ekonomi tentang penggunaan air tanah dan perbandingan biaya antara abstraksi air tanah oleh industri dengan penyediaan air oleh PDAM. Kami juga melakukan berbagai konsultasi dengan pemangku kepentingan, instansi pemerintah dan sector swasta terkait dengan perijinan dan sistem pajak untuk abstraksi air tanah. Kami telah melihat kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang dijalankan oleh Dinas ESDM Prov. dan Dinas Kab./Kota. Kami telah melakukan intervensi fisik yang berkaitan dengan konservasi air tanah. Kami meringkas potensi sumber daya air permukaan sebagai pilihan alternative dan melihat tiga scenario yang paling menjanjikan. Bapak Narto akan menyajikan. Presentasi Semua topik ini akan dipresentasikan oleh konsultan proyek : - Bapak Nidhom (pada undang-undang) - Bapak Pribadi (pada harga besaran tarif) - Bapak Soenarto (tentang pengelolaan tanah dan intervensi pembangunan fisik) - Bapak Taylor (ringkasan-rekomendasi) Sejalan dengan TOR proyek, fokus kegiatan ini lebih pada aspek-aspek non fisik daripada intervensi pembangunan fisik. Kami telah menyusun kesimpulan sementara dan rekomendasi strategi, dan kami juga membutuhkan umpan balik dari semua pihak selama lokakarya ini. Direncanakan pada Januari 2011 kami akan menyajikan rencana aksi.

Pendekatan terpadu, penggunaan air permukaan secara conjungtif. 2

Saya ingin menegaskan tentang pentingnya pendekatan terpadu untuk pengelolaan airtanah dan airpermukaan. Pendekatan ini diamanatkan dalam UU7/2004. Penggunaan air permukaan secara conjungtif, diidentifikasi sebagai salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kekurangan air. Air tanah hanya dapat digunakan pada saat kekurangan air, dan sumber air permukaan digunakan pada saat tidak kekurangan air. Kita juga telah banyak melalukan studi kelayakan selama bertahun-tahun (sejak 2003) dan 25 potensi sumber air permukaan telah di_identifikasi. Saat ini perhatian terbesar diberikan dengan tiga skenario potensial yang tertuang dalam MoU ; PU, Pemda Jabar dan 6 Kab./Kota. Skenario tersebut adalah : - Memompa air waduk Saguling (4 cumes) - Penambahan air asupan (0,7 cumecs) dari Cisangkuy (asupan Cikalong) - Transfer air dari Waduk Sentosa (DAS Cilaki) untuk Situ Cipanunjang / Cileunca (0,7 cumecs), dimana air diambil dari DAS Cibatarua. Lebih lanjut, skenario dapat dilihat di tahun depan Tranch 2 ADB - Loan ICWRMIP dengan memprioritaskan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Metropolitan Bandung. Saat ini telah dibentuk Kelompok Kerja Air Minum Bandung-JWGWSB (BBWS-C) yang bertugas menyempurnakan ide-ide dan upaya untuk menentukan mana skenario yang paling menjanjikan. Kerjasama lintas sektoral Saya ingin menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas sektoral antara PU (BBWS-C, Dinas PSDA, Dinas Tarkim-Tata Ruang dan Permukiman pengadaan air bersih) dan Dinas ESDM. Suatu kajian dilakukan sejauh mana air tanah harus dieksplorasi untuk air baku dan oleh karenanya kerjasama ini begitu penting (sekarang penggunaan air tanah <20% dari produksi PDAM total). Kerjasama dengan Dinas Prov Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama telah berjalan baik dengan Dinas ESDM Jabar selama proyek berlangsung dan saya sangat bangga oleh karenanya.

3

Dinas telah membantu banyak dalam hal memberikan pandangan tentang kegiatan pengelolaan saat ini dan hambatan yang dihadapi DINAS dalam pengelolaan air tanah untuk Jabar umumnya dan cekungan air tanah BandungSoreang pada khususnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa diskusi dengan Dinas SDA Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang sangat berguna. Juga kepada pemangku kepentingan yang lain (seperti BPLHD Prov dan PDAM Kota Bandung) telah memberikan kontribusi yang berbobot terhadap pekerjaan kami, ini akan dicantumkan dalam laporan akhir kami. Saya berharap saudara dapat berpartisapasi dalam Lokakarya ini dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kita semua.

4

DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI PROVINSI JAWA BARAT

INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT PROGRAM

LOKA KARYA PENGELOLAAN AIR TANAH di CAT BANDUNG-SOREANG BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010

Penjelaskan singkat tentang aktivitas Alex Hamming




6 Cis project, funding ADB, recipient PU Overall objective: Institutional strengthening IWRM Banten‐W Java 6 Cis project, component B3 Aim: Strategy on Regulation and Pricing Groundwater Bandung




Problems with groundwater Bandung - shallow wells dry - production wells low capacity, high costs, some drying out - subsidence ground level, floods Tools/measures non-physical - registration-licensing and technical limits to extraction - pricing physical - rainwater harvesting - recharge groundwater - conjunctive use surface water




Presentations by - pak Nidhom (on legislation) - pak Pribadi (on pricing) - pak Soenarto (on groundwater management and on physical measures) - pak Taylor (summary-recommendations) Focus on non-technical measures. Conclusions and recommendations need your feedback.




Integrated approach, conjunctive use of surface water - approach reflected in UU7/2004 - conjunctive use of surface water. Groundwater to be used in times of water shortage, otherwise surface water sources are to be used - need for alternative surface water resources. Feasibility studies identify 25 potential water resources. Attention goes to three scenario’s. MoU between PU, Gov Jabarat and 6 Kab/Kotas Alternative surface water resources - pumping water from Saguling (4 cumes) - increase water intake (0.7 cumecs) from Cisankuy (intake Cikalong) - water transfer from waduk Sentosa (DAS Cilaki) to danau Cipanunjang/Cileunca (0.7 cumecs), water conveyed from DAS Cibatarua)




Initiatives - ADB Tranche 2, Bulk Water Supply Bandung - Joint Working Group on Bandung Water Supply (PUBBWS C) Cross Sectoral Cooperation - between PU (BBWS-C, Dinas PSDA, Dinas Tarkim Tata Ruang dan Perkuminan water supply) and Dinas ESDM - judgment to be made to what extent groundwater must be explored for water supply (at present < 20% of PDAM production comes from groundwater)

CURRENT GROUNDWATER MANAGEMENT Head of MGA, ESDM Prov - Ms. Aan

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA BARAT

PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG SOREANG

BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH

43

3. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 4. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

WEWENANG DAN PEMERINTAH PROVINSI :

TANGGUNG

JAWAB

Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota (Pasal 15).

PERDA NO.5/2008 (Pasal 22) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.  Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu. 

PERDA NO.5/2008 (Pasal 24)  Hak Guna Usaha Air Tanah diperoleh berdasarkan

Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota setelah mendapat RekomendasiTeknis dari Gubernur

1.

2.

3. 4. 5.

Pemberian Rekomendasi Teknis Eksplorasi bagi pemohon izin yang pengambilan air tanah dalam jumlah besar (lebih besar dari 2 liter/detik atau lebih besar dari 72 m³/hari) pada zona aman atau bagi pemohon izin pada zona rawan dan kritis serta pada zona imbuhan dengan dilakukan kajian hidrogeologi terlebih dahulu Pemberian Rekomendasi Teknis Sumur Bor /Gali /Pantek /Pasak Baru untuk pemakaian/pengusahaan air tanah yang pengambilannya sampai 2 liter/detik pada zona aman, dilakukan tanpa kajian hidrogeologi Pemberian Rekomendasi Teknis Sumur Imbuhan Pemberian Rekomendasi Teknis sumur pantau Pemberian Rekomendasi Teknis daftar ulang/perpanjangan sumur bor/Gali/Pantek

Rekomendasi teknis dapat diterbitkan untuk permohonan izin baru dan daftar ulang SIPA 1.Pengambilan air tanah baru pada Zona Aman < 2 l/det, diproses setelah kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis dipenuhi. 2.Pengambilan air tanah baru pada Zona Aman dan Rawan > 2 liter/detik , mekanismenya sebagai berikut : a)

Pemohon diwajibkan membuat kajian hidrogeologi untuk menentukan jumlah sumur imbuhan yang wajib dibuat dan dioperasikan b) Hasil kajian dimaksud dinilai oleh Dinas ESDM c) Pemohon diwajibkan membuat sumur imbuhan sesuai hasil kajian yang telah disetujui.

3. Untuk permohonan izin baru dan daftar ulang pengeboran air tanah pada zona kritis dan daerah resapan, mekanismenya sebagi berikut:

1. Pemohon diwajibkan membuat kajian hidrogeologi untuk menentukan kelayakan pengambilan air tanah. 2. Hasil kajian dimaksud dinilai oleh Dinas, dengan ketentuan : a)

b)

Apabila dari hasil kajian ternyata tidak masuk kedalam zona kritis atau imbuhan dan layak teknis, maka rekomendasi teknis dapat diterbitkan. Apabila hasil kajian ternyata termasuk kedalam zona kritis atau zona imbuhan dan tidak layak teknis, maka rekomendasi teknis tidak dapat diterbitkan.



Ketidakseimbangan discharge karena :

antara

recharge

vs

1. Konsentrasi pengambilan air tanah di daerah-daerah padat industri, 2. Pencurian air tanah, 3. Kebutuhan akan air semakin besar, dan 4. Perubahan fungsi daerah resapan 



Kurangnya kesadaran semua pihak dalam melakukan konservasi air bawah tanah Air permukaan belum dapat memainkan peran sebagai sumber utama suplai air

Kondisi Tahun 2002

Kondisi Tahun 2004

KETERANGAN : Zona Aman Zona Rawan Zona Kritis Zona Rusak

GANGGUAN TERHADAP DAERAH RESAPAN Daerah resapan di BADAN PERENCANAAN DAERAH B A P EBandung DA Cekungan PROPINSI JAWA BARAT yang sudah PETA DELINIASI KOTA INTI menjadi DAN KOTA SATELIT DI ATAS DAERAH RESAPAN POTENSIAL DI KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG lahan tertutup: 47 %. (Sumber :Bapeda, Analisis 2004)

Skala 1 : 400.000

WADUK CIRATA CIKALONG W ETA N

G. Tangkuban Parahu

$

% CIPEUNDE UY % %

CISARUA % % LEMBANG

PARONGP ONG %

CIPATAT % % PADALARA NG

NGAMPRAH %

SUKAS ARI %

%

CIMENY AN CILENGKRANG %

KOTA CIMAHI

BATUJAJA R

%

%

TANJUNGSARI

KOTA BANDUNG CILEUNYI

RONGGA

CIPONGKOR

%

%

%

KABUPATEN SUMEDANG % CIMANGGUNG

MARGAHAYU DAYEUHKOLOT % %

CILILIN

JATINANGOR

%

% MARGAASIH

WADUK SAGULING

G. Krenceng % RANCAEKE K

BOJ ONGSOANG

$

% SOREANG

KATAPANG % PAMEUNGPEUK

%

CICALENGKA %

SOLOKAN JERUK

%

%

%

BALEENDA H

CIKANCUNG

CIPARA Y %

%

NAGRE G %

GUNUNGHALU % ARJAS ARI

% SINDANGKERTA %

% MAJALA YA

BANJA RAN

G. Mandalawangi

$

% IBUN

% %

% PASEH

CIMAUNG

KABUPATEN BANDUNG

PASIRJAM BU

% PACET

CIWIDEY %

KETERANGAN BATAS KABUPATEN/KOTA/WILAYAH BATAS KECAMATAN SUNGAI

RANCABALI % %

%

PANGALENGAN

JALAN NASIONAL - TOL JALAN PROPINSI RENCANA TOL REL KERETA %

KOTA INTI KOTA SATELIT

KERTASARI

$

KOTA KECAMATAN

G. Patuha

DAERAH RESAPAN UTAMA DAERAH RESAPAN TAMBAHAN DAERAH RESAPAN TAK BERARTI UMUMNYA DAERAH KEDAP AIR G. Malabar Su mbe r Da ta : Rup ab umi In do nes ia BAKO SURTANAL, Delin iasi Ma nu al Be rd asa rk an Kon sen tra si L ah an Ter ban gu n Resa pa n Air , D ire kto rat Ge olo gi Ta ta Ling ku ng an

$

DAERAH

KONDISI AWAL

KONDISI MAT (M)

TAHUN

MAT (M)

BATUJAJAR

1910

+ 25

-8 s/d -58 (TH.2004)

CIMAHI SELATAN MARGAASIH

1904

+ 19,5

-18s/d -86 (TH.2004)

MARGAHAYU KETAPANG SOREANG

1953

+ 4,84

-1s/d -29 (TH.2004)

BANDUNG KULON ANDIR

1953

+13,4

-38s/d -57 (TH.2004)

DAYEUHKOLOT

1919

+ 3,0

-20s/d -80 (TH.2004)

BATUNUNGGAL KIARACONDONG

1919

+ 17,5

-39s/d -47 (TH.2004)

KANTOR PJKA (VIADUCT)

1977

+ 4.0

-65,14 (TH.2006)

STASIUN BDG

1991

+ 11

-55,50 (TH.2006)

Sumber : Data gabungan Litbang ESDM & Distamben Prov. Jabar

AMBLESAN TANAH

RANCAEKEK

Jalan Tol di Leuwigajah Sumber : DTLGKP, 2004





Rencana Pendayagunaan berisi mengenai potensi, kondisi aktual, dan harapan yang ingin dicapai berikut strategi yang akan digunakannya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Pendekatan rencana pendayagunaan berlandaskan skenario pencapaian tujuan yaitu : Suatu keadaan ideal realistis pada suatu kurun waktu tertentu (10 tahun). Memperbaiki kualitas zona air tanah (Zona kritis menjadi rawan, rawan menjadi aman, aman tetap aman)

UNTUK MENCAPAI KONDISI YANG DIHARAPKAN THN 2013 DI CAT BANDUNG DILAKUKAN KEBIJAKAN : 1. Pengurangan pengambilan airtanah di Zona Rawan dan Kritis : o Mengurangi debit pada saat daftar ulang (10%/tahun untuk zona kritis dan 5% /tahun untuk zona rawan) o Tidak menerbitkan izin (syarat teknis) baru di Zona Rusak o Memberikan alternatif pengganti sumur bor dengan pembuatan “Underground Tank” yang sumber airnya dari luar zona kritis/rawan 2. Penertiban pengambilan airtanah 3. Penambahan resapan air ke dalam tanah secara alami maupun artifisial (sumur resapan) 4. Sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air (recycling).

CONTOH APLIKASI RENCANA INDUK AIR TANAH : CAT BANDUNG Peta Zonasi CAT Bandung 2013, Jika Tindakan Pemulihan Sesuai dengan Skenario Terpilih

Peta Zonasi CAT Bandung TA 2002 0

0

6 40

1

107 10

1

0

107 20

1

0

107 30

1

0

107 40

1

0

107 50

1

0

108 00

1 0

1

0

1

6 40

U Cikalongwetan

15

Lembang 0

6 50

Rajamandala

1

0

15 Km

Padalarang 6 50

Cimahi

KABUPATEN SUMEDANG

Batujajar

Ujungberung

KOTA BANDUNG

Cililin

Cileunyi

Cicalengka 0

7 00

1

Gununghalu

70 00 1

Soreang

Nagrek

Ciparay Majalaya

Banjaran

Maruyung

Ciwidey

KABUPATEN BANDUNG Zona Kritis

Pangalengan

70 10 1

Zona Rawan

Cibuni

0

7 10

1

San tosa

70 20 1

70 20 1 1070 10 1

1070 20 1

1070 30 1

1070 40 1

1070 50 1

0

108 00

1

APLIKASI KEBIJAKAN

Lokasi Ground tank berkapasitas 77 m3 di PT. Mega Semesta Abadi (BIP) Kota Bandung

Tangki Pengangkut PDAM yang dimiliki PT. Majesty Apartemen Kota Bandung

Kondisi Panel setelah dilakukan Penyegelan di PT. Majesty Apartemen Kota Bandung

(Atas) Sumur bor liar disembunyikan di dalam tembok dan (bawah) kondisi setelah dibongkar.

(Atas) Sumur bor liar diletakkan di balik barang-barang dan kondisi sumur faktual (bawah).

UNTUK MENCAPAI TARGET PEMULIHAN KONDISI CAT KRITIS DIBUTUHKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH KETAT DAN LINTAS SEKTORAL :   

Pemulihan kembali daerah-daerah resapan yang sudah berkurang Substitusi dengan air permukaan terutama untuk idustri di zona kritis dan rawan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memperhatikan / mempertimbangkan potensi dan kondisi air tanah.

 Air

tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki kemampuan terbatas; kondisi air tanah yang rusak agar dipulihkan terlebih dahulu dengan tidak mengganggu akuifer di bawahnya.  Pemanfaatan air tanah bagi industri terutama yang boros air harus dilakukan secara sangat selektif, dan harus segera diupayakan substitusi dari air permukaan.  Upaya pemulihan cekungan kritis merupakan suatu keharusan untuk segera diimplementasikan, tidak lagi merupakan wacana.  Khusus CAT Bandung, dengan adanya hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa kondisi CAT semakin kritis, perlu adanya kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah lebih ketat serta kegiatan penertiban lebih intensif bersama dengan Kab/Kota.

REVIEW LEGISLATION Consultant 6 Cis B3 - Nidhom Azari

WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH di CEKUNGAN AIR TANAH BANDUNG – SOREANG SELASA, 02 NOVEMBER 2010

Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

Jl. Soekarno – Hatta No.576 Kota Bandung

KAJIAN LEGISLASI DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH DI CEKUNGAN BANDUNG‐SOREANG

Oleh: M.Nidhom Azhari 6 ci’s ( B3 )

POKOK‐POKOK BAHASAN I. PENDAHULUAN II. DASAR HUKUM III. KAJIAN LEGISLASI IV. EVALUASI TATA KELOLA AIR TANAH DI CAT BANDUNG‐SOREANG V. STRATEGI PENANGANAN DI CAT BANDUNG‐ SOREANG VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. PENDAHULUAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH, TELAH TERJADI PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TERMASUK DIBIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (AIR TANAH). DITANDAI DENGAN TERBITNYA PERATURAN-PERATURAN YANG REFORMIS, ANTARA LAIN: UU 22/1999 (UU32/2004, UU 12/2008), PP 25/2000 (PP 38/2007); UU 7/2004, PP 42/2008, PP43/2008 KEPMEN ESDM NO: 1451.K/10/MEM/2000 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAANAIR TANAH, PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO: 16/2001 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

PERATURAN PER UU‐AN YG DITETAPKAN PASCA REFORMASI ( UU 7/2004 ) DILANDASI : SEMANGAT DEMOKRATISASI, DESENTRALISASI, KETERBUKAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN SINERGI DAN KETERPADUAN YG HARMONIS ANTAR WILAYAH, ANTAR SEKTOR DAN ANTAR GENERASI. AIR TANAH MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER DAYA AIR YANG: • KEBERADAANNYA TERBATAS • KERUSAKANNYA DPT MENGAKIBATKAN DAMPAK YANG LUAS • PEMULIHANNYA SULIT DILAKUKAN. UU 7/2004 ; 37

II. DASAR HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN AIR TANAH YANG DIKAJI MELIPUTI : 1. UU 7/2004 TTG SUMBER DAYA AIR 2. UU 28/2009 TTG PAJAK DAERAH &RETRIBUSI DAERAH 3. UU 32/2009 TTG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH 4. PP 38/2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 5. PP 7/2008 TTG DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN 6. PP 43/2008 TTG AIR TANAH 7. PERDA PROV JABAR NO 5/2008 TTG PENG. AIR TANAH

III. KAJIAN LEGISLASI III.1. OTONOMI DAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA MENGATUR & MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA. (PP 38/2007 :6(1)

DASAR / KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN DIBIDANG PENGELOLAAN AIR TANAH ADALAH CEKUNGAN AIR TANAH. ( UU 7/2004 :12)

OPSI PENYELENGGARAAN URUSAN DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERDASARKAN KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAPAT : a. MENYELENGGARAKAN SENDIRI ATAU b. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KPD PEMDA KAB/KOTA &/ PEM DESA BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN. (PP 38/2007 :16(3)

PP 7/2008 TENTANG DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN : PASAL 35 (2) : PEM PROV DPT MEMBERIKAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEM KAB/KOTA & PEMERINTAH DESA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI. PASAL 40 : PEMERINTAH PROVINSI MEMBERITAHUKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DAN KEPALA DESA MENGENAI LINGKUP URUSAN PEMERINTAH YANG AKAN DITUGASKAN, GUNA EFISIENSI & EFEKTFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. DAN LINGKUP TERSEBUT DITUANGKAN DALAM BENTUK PERATURAN GUBERNUR.

PP 38/2007 PEMERINTAH PROVINSI MEMPUNYAI KEWENANGAN PADA CAT LINTAS KAB/KOTA : 1. PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN DAERAH PROVINSI DIBIDANG AIR TANAH 2. PENYUSUNAN DATA & INFORMASI 3. PEMBERIAN REK TEK UNT IZIN PENGEBORAN,IZIN PENGGALIAN DAN IZIN PENURAPAN 4. PENETAPAN WILAYAH KONSERVASI TANAH 5. PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PP 43/2008 PS 4: PENGELOLAAN AIR TANAH BERBASIS CEKUNGAN AIR TANAH YANG DISELENGGARAKAN BERDASARKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH, MENCAKUP : KONSERVASI AIR TANAH, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH DAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR TANAH.

PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG‐SOREANG (LINTAS KAB/KOTA) MERUPAKAN URUSAN RUMAH TANGGA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM.

III.2. INSTRUMEN KEBIJAKAN & STRATEGI a. PERIZINAN PERIZINAN DALAM PENGGUNAAN AIR TANAH MERUPAKAN SALAH SATU INSTRUMEN YANG DITERAPKAN DALAM KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH DALAM RANGKA UPAYA KONSERVASI AIR TANAH YANG TENTUNYA DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN. PP 43/2008 :44(b)

PP 43/2008 PS 67 IZIN PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR TANAH DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN (REK TEK) DARI GUBERNUR. DAN IZIN LINGKUNGAN DARI MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA (UU 32/2009 :36)

b. INSTRUMEN EKONOMI : NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, PAJAK AIR TANAH DAN JASA LAYANAN AIR TANAH. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 : 42(1)

PENERAPAN TARIF PROGRESIF DALAM PENGGUNAAN AIR TANAH SESUAI DENGAN TINGKAT KONSUMSI MERUPAKAN SALAH SATU (INSRTUMEN) LANGKAH PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH (KONSERVASI AIR TANAH). (PP 43/2008 : 44)

UU 28/2009 TENTANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH PASAL 69: TARIF PAJAK AIR TANAH DIHITUNG BERDASARKAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YG DITETAPKAN DG PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA. PASAL 70: TARIF PAJAK AIR TANAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (KABUPATEN/KOTA)

PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 5/2008 PS 6: SALAH SATU TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS KABUPATEN/KOTA ADALAH MENETAPKAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH.

PP 43/2008 PS 84: BIAYA JASA PENGELOLAAN AIR TANAH MERUPAKAN DANA YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH DARI PEMEGANG IZIN (PNBP)

UU 32/2009 :43 PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP ADALAH PEMBAYARAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH PEMANFAAT JASA LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PENYEDIA JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BIAYA JASA LINGKUNGAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG‐SOREANG : PEM PUSAT / PEM PROV ?

NAMPAK TERJADI INKONSISTENSI PENGATURAN DIBIDANG PENGELOLAAN AIR TANAH YANG TERTUANG DALAM BERBAGAI UNDANG‐UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH. HAL INI MENGGANGGU EFEKTFITAS PENGELOLAAN AIR TANAH YANG TERPADU & MENYELURUH DENGAN PRINSIP

ONE GROUNDWATER BASIN , ONE PLAN ONE INTEGRATED MANAGEMENT

IV. EVALUASI TATA KELOLA DI CAT BANDUNG - SOREANG JUMLAH SUMUR AIR TANAH DALAM DI CAT BANDUNG - SOREANG (1970-2010)

4,000

PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR TANAH MENUNJUKKAN PENINGKATAN DARI TAHUN KETAHUN

Jum lahS um ur

3,000

2,000

1,000

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Tahun

PRODUKSI TAHUNAN SUMUR AIR TANAH DALAM DI CAT BANDUNG - SOREANG (1970-2010)

Vol Pemompaan/sumur/tahun(m3x1000)

100,000

DITEMUKAN BANYAK TITIK SUMUR TAK BERIZIN

80,000

60,000

40,000

20,000

1960

1970

1980

1990

2000 Tahun

2010

2020

2030

2040

PRODUKSI TAHUNAN AIR TANAH DALAM PER SUMUR DI CAT BANDUNG - SOREANG (1970-2010)

Vol Pemompaan /sumur /tahun (m3 x 1000)

1000.0

PRODUKSI AIR TANAH PERSUMUR SEMAKIN MENURUN

100.0

10.0

1.0 1960

1970

1980

1990

2000 Tahun

2010

2020

2030

2040

Gambar 3.6 : Peta Konservasi Air Tanah 2009

KONDISI AIR TANAH RUSAK ; KRITIS ; RAWAN ; AMAN SUMBER: KEM ESDM 2009

AMBLESAN MUKA TANAH DIBEBERAPA DAERAH KRITIS SUMBER: 6 CI,S PAKET C

V. STRATEGI PENANGANAN STRATEGI PENANGANAN DILAKUKAN DENGAN BERBAGAI PENDEKATAN : 1.FILOSOFIS : a. TINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN b. ALIHKAN SECARA BERTAHAP PENGGUNAAN AIR TANAH KE AIR PERMUKAAN c. WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 2. SOSIAL DAN BUDAYA : a. PERUBAHAN PERILAKU YG RAMAH LINGKUNGAN b. REVITALISASI NILAI‐NILAI AGAMA , NILAI‐NILAI BUDAYA & KEARIFAN LOKAL

3. NORMATIF: a. METODE STRUKTUR: 1. PEMBANGUNAN WADUK / EMBUNG 2.OPTIMALISASI PENGGUNAAN AIR WADUK SAGULING 3.PEMBANGUNAN IPA &/ IPAL 4.REVITALISASI &/ PEMBANGUNAN SUMUR PANTAU 5.PEMBANGUNAN SUMUR IMBUHAN 6.PEMBANGUNAN SUMUR PENGAMBILAN (DIDAERAH AMAN) UNTUK AIR MINUM

b. METODE NON STRUKTUR : 1. MANAJEMEN PRODUK HUKUM 1.1. HARMONISASI PRODUK HUKUM (UU 32/2008, UU 28/2009, UU 25/2009, PP38/2007, PP43/2208, KEPMEN ESDM NO 1451 K/10/MEM/2000 PERDA PROV JABAR NO 5/2008) 1.2. DESIMINASI PRODUK HUKUM 1.3. PENEGAKAN HUKUM MELALUI UPAYA PENERTIBAN DAN PENERAPAN SANGSI

2.MANAJEMEN ZONA KONSERVASI AIR TANAH 2.1. ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH a. PENGAWASAN & PENGENDALIAN PERIZINAN PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR TANAH b. PENERAPAN INSTRUMEN EKONOMI, GUNA MENDORONG PENGALIHAN PEMANFAATAN AIR TANAH KE AIR PERMUKAAN MELALUI PENGATURAN : 1. TARIF PAJAK AIR TANAH, 2.BIAYA JASA LAYANAN AIR TANAH

c. PENGENDALIAN PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR TANAH MELALUI PENERAPAN INSENTIF, DESINSENTIF DAN PRINSIP 3R ( REDUCE, RE‐USE, RECYCLE ) d. PEMANFAATAN AIR TANAH SBG ALTERNATIF TERAKHIR & PRIORITAS UNTUK PEMENUHAN KEB. POKOK SEHARI‐HARI. e.PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING & SISTEM INFORMASI AIR TANAH f. PENGUATAN KELEMBAGAAN TINGKAT PROV & KAB/KOTA g. PENINGKATAN KUALITAS KOORDINASI & KERJASAMA.

2.2. MANAJEMEN ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH a. PENATAAN RUANG b. PENGENDALIAN PERIZINAN PEMANFAATAN LAHAN c. PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN d. PENGELOLAAN KUALITAS AIR & PENGENDALIAN PENCEMARAN e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KONSERVASI LAHAN

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. KESIMPULAN : 1.DITEMUKAN INKONSISTENSI PERATURAN YANG TERTUANG DIDALAM UU 28/2009 (PAJAK & RETRIBUSI DAERAH), UU 32/2008 ( PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH), PP 38/2007 (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN), PP 43/2008 ( AIR TANAH) , PERDA PROV JAWA BARAT NO 5/2008 (PENGELOLAAN AIR TANAH) KHUSUSNYA YG MENYANGKUT PERIZINAN DAN INSTRUMEN EKONOMI ( TARIF PROGRESIF, NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, PAJAK AIR TANAH, BIAYA JASA LAYANAN AIR TANAH ).

2. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN AIR TANAH, KIRANYA PERLU DIUPAYAKAN HARMONISASI PRODUK HUKUM YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGELOLAAN AIR TANAH YANG TERPADU DAN MENYELURUH DENGAN PRINSIP :

ONE GROUNDWATER BASIN, ONE PLAN , ONE INTEGRATED MANAGEMENT 3. PENERAPAN INSTRUMEN KEBIJAKAN & STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH BELUM OPTIMAL.

4. TERJADINYA PENURUNAN KONDISI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AIR TANAH DI CEKUNGAN AIR TANAH BANDUNG‐SOREANG DISEBABKAN OLEH: a. KURANGNYA KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN b. LEMAHNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN AIR TANAH DAN PERIZINAN PENGGUNAAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH SERTA PENGELOLAAN DAERAH IMBUHAN AIR TANAH c. KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR TANAH

5. PENANGANAN MASALAH AIR TANAH HARUS DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN MENYELURUH MELALUI PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIO‐KULTURAL, NORMATIF DENGAN METODE STRUKTUR, DAN NON STRUKTUR 6. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AIR BELUM BERKEMBANG SECARA MEMADAI. 7. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM 8. KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN AIR TANAH MASIH KURANG

2. REKOMENDASI PROGRAM / KEGIATAN NO I. A.

PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI

METODE NON STRUKTUR MANAJEMEN PRODUK HUKUM 1.HARMONISASI PRODUK HUKUM

KEM : ESDM, DAGRI, LH, KEUANGAN, HUKHAM DESDM, BPLHD. BIRO HUKUM PROV JABAR, PEM KAB/KOTA DESDM, BIRO HUKUM JABAR & KAB/KOTA

2.DESIMINASI PRODUK HUKUM

SATPOL PP, DESDM PROV JABAR PEM KAB/KOTA

3.PENEGAKAN HUKUM (PENERTIBAN, SANGSI)

SATPOL PP, DESDM PROV JABAR PEM KAB/KOTA

WAKTU

NO

PROGRAM/KEGIATAN

4. PENYUSUNAN/ PENYUSUNAN KEMBALI PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PERIZINAN AIR TANAH

INSTANSI

DESDM PROV JABAR BPLHD PROV JABAR BPPT PROV JABAR BIRO HUKUM PROV JABAR PEM KAB/KOTA

WAKTU

NO

PROGRAM/KEGIATAN

B

MANAJEMEN ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH 1.PERBAIKAN SISTEM PERIZINAN AIR TANAH

INSTANSI

DESDM PROV JABAR BPLHD PROV JABAR BPPT PROV JABAR PEM KAB/KOTA

2.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PERIZINAN AIR TANAH

DESDM JABAR MASYARAKAT

3.PENGATURAN KEMBALI NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PEM PROV JABAR PEM KAB/KOTA

WAKTU

NO

PROGRAM/KEGIATAN

4.PENGEMBANGAN BIAYA JASA LAYANAN AIR TANAH

INSTANSI

KEM ESDM BPLHD JABAR DESDM JABAR

DSDA,DESDM, 5.PENGATURAN KEMBALI INSENTIF, DESINSENTIF DALAM BPLHD JABAR RANGKA 3R (REDUCE, RE-USE & RECYCLE) 6.PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING (TELEMETRI)

DESDM PROV JABAR BPLHD PROV JABAR

WAKTU

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI

7.PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AIR TANAH

BPLHD PROV JABAR DESDM PROV JABAR

8.PENGUATAN KELEMBAGAAN TINGKAT PROV& KAB/KOTA

PEM PROV JABAR PEM KAB/KOTA

PEM PROV JABAR 9.PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KOORDINASI PEM KAB/KOTA

WAKTU

NO C.

PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI

MANAJEMEN ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH 1.PENGENDALIAN PERIZINAN PEM KAB/KOTA PEMANFAATAN LAHAN PEM PROV JABAR 2.PENGELOLAAN KUALITAS AIR & PENGENDALIAN PENCEMARAN

BPLHD JABAR PJT II MASYARAKAT

3.PEMBERDAYAAN MASY SECARA BERKELANJUTAN DALAM KONSERVASI LAHAN

PEM KAB/KOTA PEM PROV JABAR ORG KEAGAMAAN MASY HUKUM ADAT LSM

WAKTU

NO

D.

PROGRAM/KEGIATAN

MANAJEMEN AIR PERMUKAAN 1.OPTIMALISASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN(CISANGKUY)

INSTANSI

BBWS CITARUM IP3A CISANGKUY DSDA PROV JABAR

WAKTU

NO II. A

PROGRAM/KEGIATAN METODE STRUKTUR INFRASTRUKTUR AIR PERMUKAAN 1.WADUK/ EMBUNG BARU

INSTANSI

KEM PU DPSDA JABAR

2.OPTIMALISASI WD SAGULING

KEM PU

3.REVITALISASI/ PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH AIR (IPA) DAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH

PDAM KOTA BDG PEM KAB BDG INDUSTRI,HOTEL

WAKTU

NO B

PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI

INFRASTRUKTUR AIR TANAH DINAS ESDM 1.REVITALISASI&PEMBANGUNAN PROV JABAR, SUMUR PANTAU (TELEMETRI) DINAS ESDM, 2.PEMBANGUNAN SUMUR MASYARAKAT IMBUHAN MASYARAKAT, PDAM, DPU/ DTARKIM 3.PEMBANGUNAN SUMUR PRODUKSI (TERUTAMA AIR MINUM)

WAKTU

HATUR NUHUN TERIMA KASIH

GROUNDWATER PRICING Consultant 6 Cis B3 - Ahmad Pribadi



HARGA AIR TANAH SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI Dalam MENCEGAH EXPLOITASI AIR BAWAH TANAH YANG BERLEBIHAN



Fungsi Kemanfaatan Umum Keterpaduan dan Keserasian Keseimbangan Kelestarian Keadilan Kemandirian Transparansi dan Akuntanbilitas Publik



Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat



di Cekungan Bandung (m³) Lokasi Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kota Cimahi Bandung Timur Bandung Tengah Bandung Barat T O T A L

PDAM

Industry dll

Total

139 917 (16%)

723 093 (84%)

863 010 (100%)

146 885 (24%)

464 857 (76%)

611 742 (100%)

24 019 (4%)

548 937 (96%)

572 956 (100%)

0 (0%)

281 757 (100%)

281 757 (100%)

287 660 (53%)

252 331 (47%)

539 991 (100%)

0 (0%)

228 998 (100%)

228 998 (100%)

598 481 (19%)

2 499 973 (81%)

3 098 454 (100%)

PDAM  Air Permukaan Industry  Air Bawah Tanah





Kota/Propinsi DKI Jaya

< 1992 Rp 900/m³

1992‐1998 Rp 1 575/m³

1999‐2009 Rp 3 500/m³

2010 Rp 23 000/m³

Bali

n.a

n.a

n.a

Rp 2 300/m³

Bogor

n.a

500

Rp 500 /m³

Rp 960/m³

Bandung/Jabar

n.a

500

Rp 500 /m³

Rp 1 000/m³

Rp 2 387//m³

Rp 28 938//m³

Manila (Phlipine)

Efektifkah Penetapan Harga untuk mencegah Degradasi Lingkungan akibat Exploitasi Air Bawah Tanah yang berlebih???



Kota/Propinsi DKI Jaya Bandung/Jabar Manila (Phlipine)

Harga ABT

Lowering Water Table

Land Subsidence

Rp 23 000/m³

80 cm per thn

10 ‐ 15 cm per thn

Rp 1 000/m³

4 m per thn

15 ‐20 cm per thn

Rp 28 938//m³

6 – 12 m per thn

Instrument Harga belum effektif dalam mencegah eksploitasi ABT berlebih !!!!

n.a



Harga

Penawaran 2

Penawaran 1

H*

H1

Penawaran

Ho

Permintaan V*

V1

Vo

Volume Groundwater





Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No 29/2002 Pajak Maksimum : 20% X Nilai Perolehan Air (NPA) NPA : Volume (V) X Harga Dasar Air(HDA) HDA Dihitung dengan mempertimbangkan : Komponen Sumberdaya Air, Komponen Kompensasi dan Komponen Harga Air Baku ( Rp 500 / m³) Harga Dasar Air (HDA) = Harga Baku Air (HBA) x Faktor Nilai Air (FNA) Faktor Nilai Air (FNA)

= Ʃ Nilai SDA + Ʃ Nilai Kompensasi Pemulihan

Maksimum Ʃ Nilai SDA

= 6.6 point

Maksimum Ʃ Nilai Kompensasi Pemulihan

= 168 point



Konsumsi ABT : 5 500 m³ per bulan Utilization

Save Zone, First Critical Zone, Save Zone, First Critical Zone, Quality and First Quality and Quality and No First Quality and PDAM PDAM alternative No alternative alternative alternative

Settlement

353.45

305.45

317.64

245.64

Services and Trade

442.91

394.91

377.27

305.27

Production Support

532.36

484.36

436.91

364.91

1,605.82

1,557.82

1,152.55

1,080.55

Product Component



BIAYA INVESTASI Bore Type Bore Depth (m) Pumping Head (m) Bore Yield (m3/day) Engine Type

Pump Type Total Biaya Investasi Investment per m3 Geotechnical Investigation Cost

20" x 16" bore 220 45 250

20" x 16" bore 220 45 250

12" x 9" bore 140 30 100

Electric 185 kW

Diesel ‐ Mitsibishi 190kw Electric 75 kW

Everflow Vertical Turbine Pump 350 FHH ‐ 3 stage


IDR 2,146,053,000 IDR 818


IDR 2,027,880,400 IDR 773

12" x 9" bore 140 30 100 Diesel ‐ Perkins 70kw Everflow Vertical Turbine Pump 251 FHH ‐ 3 stage

IDR 1,012,566,100 IDR 964

IDR 971,252,100 IDR 925

IDR 6

IDR 6

IDR 14

IDR 14

O&M per m3

IDR 1,058

IDR 1,453

IDR 726

IDR 999

Maksimum Tariff

IDR 1600

IDR 1600

IDR 1600

IDR 1600

Total Cost per m3

IDR 3482

IDR 3832

IDR 3304

IDR 3538

Belum termasuk Indirect Cost : Sosial cost dan Environment Cost !!!



Volume (m3)

Industry

1-10

4A 2725

4B 3275

11-20

4025

4650

21-30

5775

6400

>30

6900

7550



Type of Direct Cost Investment Geotechnical Investigation C

Industry Direct Cost 773 ‐ 925

PDAM Tariff

6 ‐ 14

O&M

726 – 1 453

Tariff (tax, max 20% of Nilai Perolehan Air

364 – 1 605

Tanah or Gain Water Value)

Total Direct Cost

1 869 – 3 997

2 725 – 7 550



Terlalu Tinggi

Dunia Usaha Terganggu

Terlalu Rendah

Eksplorasi berlebihan

1. Penyesuaian Harga Air Baku (Bulk Water Price) Secara Psikologis langsung mengundang reaksi negatif dari pelaku Industri sehingga tidak dapat terlalu drastis penyesuaiannya. dari Rp. 500 menjadi Rp 1000



Proteksi Harga perlu disesuaikan ! 2. Penyesuaian dalam Komponen Sumberdaya Alam: a) Zona Pengambilan air Zona Kritis : 2.6 Zona Rawan : 1.1 Zona Aman : 0.3 b) Kualitas air Kelas Satu : 1.9 Kelas dua : 0.9 Kelas tiga dan empat : 0.2 c) Keberadaan sumberdaya alternative lainnya PDAM : 1.3 Air Permukaan : 0.6 Tidak ada alternative : 0.1 d) Jenis Sumber Air tanah Dalam/Mata air : 0.8 Air tanah dangkal : 0.2

2.36 3.67 ‐ 2.11 4.5 ‐ 2.17 6 ‐ 4 ‐



3. Penyesuaian Komponen Kompensasi pemulihan

Proteksi Harga perlu disesuaikan ! 3

Nilai Indeks per Kelompok Volume Progresif (M ) No

Jenis Pemanfaatan 1‐500

1

2

3

4

Kawasan Pemukiman

Perdagangan dan Jasa

Bahan Penunjang Produksi

Bahan Produksi

1

2

3

15

5001‐1500 1501‐3000 3001‐5000

>5000

1

1.1

1.2

1.3

1

1.1

1.09

1.08

2.4

2.8

3.4

4

1.2

1.17

1.21

1.18

3.6

4.2

5.1

6

1.2

1.17

1.21

1.18

21

30

42

60

1.4

1.43

1.40

1.43



KESIMPULAN: Mekanisme tariff tidak sepenuhnya dapat mengontrol dan mencegah ekplorasi Air Bawah Tanah secara berlebihan. Metode penghitungan NPA telah mempertimbangkan komponen‐komponen kelestarian ABT sehingga perlu dipertahankan dan disempurnakan. Tarif ABT yang berlaku, terlalu rendah dan memicu eksplorasi yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan serta keberlangsungan ABT itu sendiri. Pemanfaatan Pajak ABT masih digunakan untuk keperluan lain / Keperluan umum.



REKOMENDASI: Metode penghitungan NPA perlu lebih diarahkan untuk memproteksi jumlah ABT yang diperkenankan/diijinkan Pemanfaatan Pajak ABT sebaiknya digunakan untuk upaya‐upaya pelestariannya sesuai dengan asas pengelolaan ABT yang diamanatkan oleh UU.

GROUNDWATER ABSTRACTION and SURFACE WATER RESOURCES Consultant 6 Cis B3 - Soenarto



LOKA KARYA PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG-SOREANG BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010

STUDIES and REPORTS REVIEWED 1. • • • • • 2. • • • • • 3. •

Reports Piloting Models for Collaboration amongst PDAM in West Java, LMFE-UNPAD and ADB Recharge Enhancement Using Single or Dual Well System in Bandung Basin, CSIRO Land and Water, May 2003 Laporan Akhir Evaluasi Pendayagunaan ABT di CAT Bandung-Soreang, Dinas ESDM Jabar, 2006 Rekayasa Teknik Imbuhan AT pada Sistem Akuifer Dangkal di CAT Bandung-Soreang, Pusat Lingkungan Geologi, 2007, Dep.ESDM. Evaluasi Tata Kelola AT Daerah Kritis di CAT Bandung-Soreang, Dit.Bina PPB dan Pengelolaan AT, 2009 Makalah/Papers A Review of Groundwater Issues in the Bandung Basin, Setiawan W, Arief DS, Maria, AN Prasetiati, International Review for Environmental Strategies, Vol.6,No.2.,IGES Upaya Penanganan CAT Kritis, Ismail Hasjim-Kadis ESDM Jabar, 18 Juli 2007 Kajian Hidrologi Rencana Pemulihan AT di CAT Bandung-Soreang, Drs.Dadi Harnandi, Dipl.H,PLG, Dep.ESDM.,2008 Kondisi Permukaan AT dengan dan tanpa Peresapan Buatan di Daerah Bandung:Hasil Numerik, Lambaok M.Hutasoit, Dekan Fakultas FITB, ITB, 27 Juli 2009 Penelitian Resapan Buatan Melalui Sumur Dalam trehadap AT Terkekang Secara Gravitasi, in Semarang Central Java, Wawan Herawan. Presentasi/Presentation Metropolitan Bandung Water Supply Plan, Joint Working Group, BBWS Citarum, Nov.2009

3-dimensions of the BandungSoreang GW Basin

CRITICAL CONDITIONS 

GROUNDWATER ABSTRACTIONS • Actual quantity of abstracted water is 3x licenses • Data on yield are not consistent, sustainable yield?



ENVIRONMENTAL IMPACT • Land subsidence • Groundwater level drawdown

STRATEGIC ISSUES  • •

• • • •

GROUNDWATER MANAGEMENT Management Plan 2002 prepared by Dinas ESDM. Updating plan is in preparation, little progress so far; Plan 2002 reviewed by Dinas ESDM Jabar in 2006 and by Dit. Bina PPB dan Pengelolaan AT-Ministry of ESDM in 2009. Zoning map was completed, needs updating; Present capacity/operational budget insufficient. Limitation in staffing, equipment, data collection, data processing, M&E etc; Licensing responsibility was handed over to Districts/Cities in 2001 (Kepmen ESDM 1451/2000). Capacity District/Cities limited; No synchronization of data telemetry software between Dinas ESDM and Districts/Cities; Difficulties in dealing with law enforcement, politically sensitive.

STRATEGIC ISSUES 

AQUIFER RECHARGE

•

Difficult implementation due to varying land cover/soils/geomorphologic-geologic characteristics etc;

•

Current status is at level of studies and research (test PusAir);

•

Recharge rate? Recharging time? Costs?

STRATEGIC ISSUES 

CONJUNCTIVE USE GW and SW

•

Pola Pengelolaan WS Citarum is now in preparation, includes GW issues (UU 7/2004, PP42/2008);

•

Studies (reconnaissance, feasibility, detailed design) for 25 potential surface water resources completed. Current focus on 3 scenarios only (waduk Santosa-0.7m3/s, Cikalong-0.7m3/s, waduk Saguling-4m3/s);

•

Scenarios are included in MoU (2010) on water supply between MPW, Governor of W Java and 4 Districts/2 Cities (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Garut);

•

Investment costs for waduk Santosa is Rp 750M (BBWS-C, 2005)

CONCLUSIONS •

Role ambiguities between different government levels in decentralized environment (licensing, M&E, control, tax);

•

Lack of commitment and consistency in policy implementation and law enforcement. Political support is strongly required;

•

Knowledge and orientation – where government staff has not caught up with water management objectives of new legislation (e.g. environmental legislation);

•

Resources and capacity insufficient. Working environment and facilities are limited;

•

Operational and management instruments (working plan, database system, M&E) are not effectively in place.

RECOMMENDATIONS

90

3000 Volume Pengambilan Jumlah Sumur

76.82628

2484 2397

70

2225

2252

Volume Pengambilan (juta m3)

50

45.8 46.8

48.1

2237

58.5

1978

50.6

50.1

50

2500 2462 2396

2401

2387

61 60

2371 2258

66.9

ABSTRACTIONS of GW by LICENCES

2484

1666

45.4 46.6 46.6

2154 2000

51.4

52.8

47.4

50.8 47.6 1500

41.7 38.6

40

1327

30

1000

971 821

18.7

20

686 500

10.5 10

0.5 1.6

15

5

0 1900

3.2

1910

1920

4.6 4.9 30 1930

42 1940

6.3 7.3 45 1950

58 1960

300 78

96 0

1970

1976

1985

1988

1990

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gambar 4.1 Perkembangan Pengambilan Air Tanah Pada Akuifer Tengah (40 - 150 m bmt) dan Akuifer Dalam (>150 m bmt)

Jumlah Sumur

80

ESTIMATIONS of GROUNDWATER YIELD*) • Haryadi & Schmidt (1991) estimated yield was 117 M m3/year base on estimation of northern recharge about 67 M m3/year, eastern and southern recharge flow was about 50 M m3/year, while • Syaiful R. and Sukrisna A. (1999) using water balance theory estimated that groundwater inflow was 368,5 M m3/year. *) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Evaluasi Tata Kelola Air Tanah Daerah Krits di CAT Bandung-Soreang, Jabar-2009



LOKA KARYA PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG-SOREANG BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010 Land Subsidence (1996 – 2000), Source: Abidin (2000)

No

Daerah

Total Penurunan (cm)

Rata-Rata Penurunan Pertahun (cm)

1

Cimahi – Leuwigajah

84,5

21,1

2

Bojongsoang

83,9

20,9

3

Kopo

18,9

4,7

4

Banjaran

63,9

15,9

5

Dayeuhkolot

20,8

5,2

6

Gedebage

24,3

6,1

7

Ujungberung

20,6

5,2

8

Majalaya

8,4

2,1

9

Rancaekek

11,8

2,9

10

Cicalengka

44,5

11,1




BJNR

BJNS

-2.7

-3

CMHI

DHYK

MJL1

RCK1

RCK2

UJBR

BRGA

CPRY

GDBG

KPO2

0

-5

-1.2

-1.8 -3.8

-5.4

-10

-6.6

-2.1

-0.8

-0.1

-8.4

-10.5 -12.5

Penurunan tanah (cm)

-15

-20

-12.9

-15.2 -16.1 -17.9 -19.1

-14.1 -15.9 2000-2001

-21.1

2001-2002

-25

-24.9

2000-2002

-30

-32.9

-35

-31.5

-40

-39.9 -42

-45

-45.8 -50

-55

-52.4

BNJR : Banjaran BJNS : Bojongsoang CMHI : Cimahi DYHK : Dayeuhkolot MJL : Majalaya RCK : Rancaekek UJBR : Ujungberung BRGA : Braga CPRY : Ciparay GDBG : Gedebage KPO : Kopo

-60 Sumber : Hasanuddi n ZA, dkk, 2002.

Gambar 5. Penurunan Tanah di CAT Bandung - Soreang







GROUNDWATER LEVEL DRAWDOWN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO.

LOKASI

TAHUN 1980

TAHUN 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. CIMAHI

+15 M

- 86 M

2. KEBON KAWUNG

+22 M

- 36 M

3. RANCAEKEK

+ 1M

- 39 M

4. MARGAHAYU (LANUD SULAEMAN)

+ 7M

- 14 M

5. DAYEUHKOLOT

+ 2M

- 55 M

6. BANJARAN

+ 2M

- 20 M

7. MAJALAYA

+ 3M

- 41 M

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presented by: Dr. Ir. A. Djumarma Wirakusumah, Dipl.,Seis, Kepala Pusat Lingkungan Geologi pada Lokakarya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku di Cekungan Bandung Tahun 2025, Bandung-28 Feb 2006




Groundwater Level Drawdown by Factory Locations

Ja

n9 Ju 0 l- 9 Ja 0 n9 Ju 1 l- 9 Ja 1 n9 Ju 2 l- 9 Ja 2 n9 Ju 3 l- 9 Ja 3 n9 Ju 4 l- 9 Ja 4 n9 Ju 5 lJa 95 n9 Ju 6 l- 9 Ja 6 n9 Ju 7 l- 9 Ja 7 n9 Ju 8 l- 9 Ja 8 n9 Ju 9 J a l- 9 n- 9 2 Ju 0 0 0 l- 2 Ja 0 0 n- 0 2 Ju 0 0 l- 2 1 Ja 0 0 n- 1 2 Ju 0 0 l- 2 Ja 200 n- 2 2 Ju 0 0 l- 2 3 Ja 00 n- 3 2 Ju 0 0 l- 2 4 00 4

0.00 B.T.Nasional PT Bintang Agung PT I Bintang Agung PT II Bintang Agung PT III Bintang Agung PT IV

-20.00

BSSM PT Central Georgete PT Gistex PT Hintex PT Indokaha Shoes PT/Kahatex PT III

-40.00

Kahatex PT I

W ater table (m bg)

Kahatex PT II Kahatex PT IV Papyrus Sakti PT Safilindo PT -60.00

Ultra Jaya PT I Ultra Jaya PT II Bojong Kunci Bojong Salam Cipedung

-80.00

Majalaya Kahatex PT I Kahatex PT II Kahatex PT III Kahatex PT IV (TB)

-100.00

Kahatex PT V (TB) Kahatex PT VI (TB) Kahatex PT VII (TB) Polyfin Canggih PT Sunsonindo PT

-120.00

Year

SUMBER: DIREKTORAT TATA LINGKUNGAN GEOLOGI DAN KAWASAN PERTAMBANGAN, 2005



LOKA KARYA PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG-SOREANG BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010 Annual Hydrograph of average GW Level for monitoring wells in Rancaekek

0 Insan Sandang Internusa PT Kahatex PT II Sunsonindo Textile PT

-5 -10 -15

-19.62

Kahatex PT I Kahatex PT III Asia Agung Central Parahyangan PT -19.10 -24.55

-20 -20.46

Kedalaman (m bmt)

-25

-35 -40

-27.70

-33.34

-30

-25.83 -30.69

-33.00

-45

-41.60

-50 -55 -55.23

-60 -65 -70

-69.38

-75 -80 1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000 Tahun

2001

2002

2003

2004

2005




Kec. penurunan tanah (cm/tahun) Land Subsidence Rate (cm/year) 2.5

20

Abstraction Volume VolumeAverage rata-rata airtanah in Million M3/year yang diambil per tahun (juta m3)

2

15 1.5 10 1 5

0.5

M aja lay a Ra nc ae ke k Ci ca len gk a

Ba nja ra n Da ya uh ko lot Ge de ba ge Uj un gb er un g

0 Ko po

0 Ci m ah i

Volume airtanah (juta m3)

25

Kec. Penurunan tanah (cm/tahun)

3

Sumber: Abidin et al. 2002.

BANDUNG BASIN in 1984 KBU

BANDUNG BASIN in 1996 KBU


FOREST AGRICULTURE SETTLEMENTS • • • • •

FOREST……………… ‐ AGRICULTURE………………… SETTLEMENTS/INDUSTRIES + SHRUB …………………………. + WATER BODY ………… +

21% 44% 149% 87% 995%

TRFIC/ LUCC/ INTERNET/ DPKLTS 2003

LAND CONVERSION from 1984 to1996

KERUSAKAN SUMBERDAYA AIR TANAH Kondisi 2006

Kondisi 2002

 Terjadi penambahan daerah kritis dari perbandingan kondisi tahun 2002 dengan 2006 :

Zona

Target 2006

Aktual 2006

Persentase disparitas

Kritis

91 km2

160 km2

+ 76 %

Rawan

178 km2

114 km2

- 36 %

Aman

1447 km2

1442 km2

-0,4 %

(Sumber : Distamben bekerjasama dengan ITB, 2006)

ZONA of GW BANDUNG-SOREANG (2006)

4

GROUNDWATER RECHARGE BIPORI  RAINWATER HARVESTING  ASR (Artificial Storage Recharge) 

BIOPORI Application only on small scale, shallow groundwater

RAINWATER HARVESTING • Rainwater harvesting, in particular for industry seems a viable option but no examples found yet (PT KAHATEX, Hilton hotel?) • Will be investigated in coming weeks (November 2010)

RAINWATER HARVESTING Rain water harvesting from building roofs

ASR Artificial Storage Recharge (ASR) • • • •

• •

PusAir has three test sites in basin, all three under gravity; One uses rainwater as source – yield: 100 m3 in 3 months; One uses spring water as source, continuous flow – theoretical yield: 3 liter/second = 250 m3 per day – actual yield will decrease fast; No economic analysis carried out so far – assumed cost of well preparation is high – recharge should be continuous (but what if no rain) and of high quality; treatment is expensive; If a continuous, high quality flow is needed why then not directly given to industry/users etc; Conclusion: should be investigated further but seems not very promising.

BEST PRACTICE, PROPOSALS Consultant 6 Cis B3 - Paul Taylor



Paul Taylor



The story in the Bandung‐Soreang groundwater basin  Well known facts:  Groundwater extraction is exceeding ‘sustainable yield’  Production has reduced significantly in some locations due to pumping out;  Reducing water availability is causing some industries to take more interest in recycling (patchy) and to take over surface water sources  Land is subsiding (causes not fully established)  Shallow wells for rural domestic use may dry up in dry season  Pollution in superficial (unconfined) strata has significant health implications



Groundwater ‘best practice’ approaches 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Groundwater extraction and management should be sustainable – continuing value Aquifers should be managed consistently (according to the hydro‐geological unit) Basic (domestic) water needs should be protected Productive use of groundwater should be encouraged Environmental values should be protected Incentives can be used to encourage appropriate use Policy should be implemented effectively



Can a shift to surface water be achieved?  PDAMs need to develop more sources and provide water reliably and of good quality  PDAM priority is urban supply – industrial connections second priority  Industries that take groundwater could be reluctant to shift to surface water because:  They have control over the bores and their own pumps  The quality of groundwater from the deep aquifer is good  Pumping is cheaper than connecting to PDAM [?] BUT  Groundwater is running out and in some areas industries have already bought up surface water supplies



Can sustainable extraction levels be achieved?  Even if all illegal pumping could be ‘captured’, there would still be difficulties:  Pumping would have to be reduced  In the absence of an alternative supply, some industries might have to reduce production or close down  Would this be acceptable economically or politically?  We are probably stuck with ‘unsustainable’ levels of extraction for the time being  So, what should we try to achieve? There are some approaches that can work to improve the management of groundwater



Groundwater policy objectives  Deciding sustainable extraction levels 1. Clearly define what is sustainable groundwater extraction – and where (the aquifer is not a completely unified system?) 2. Aim for no new extraction to be approved at unsustainable levels 3. As far as possible control unauthorised pumping  Consistent management in the basin  One basin, one plan  Zoning rules to apply throughout the basin  Pricing and tariffs to be consistent


Areas for attention


Institutional set up and change DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI PROVINSI JAWA BARAT




Legal and policy framework  The legal and policy framework has adequate general principles,

objectives and intentions

 

 



HOWEVER Responsibilities in the law need to be rationalised to make these goals more easily achieved Consistent management is critical, meaning  Approving and issuing licences  Monitoring and enforcing licence conditions The groundwater licence is the primary instrument of policy (not just a taxing mechanism) Groundwater management is more complex because responsibility is split  Management of ssue of licences at kabupaten  Monitoring and enforcement by province Domestic water needs refers to the


Overall management of groundwater Developing plans and policies Assessing groundwater extraction applications Conducting environmental assessment Recommending licence issue and conditions


Provinc e

Recommending licence issue Issuing groundwater licences Levying groundwater taxes Monitoring the aquifer Monitoring groundwater licences Enforcing and controlling extraction

Kabupaten



Options for licensing responsibility  A single set of rules should apply to groundwater licences in Bandung‐Soreang basin  From an ‘international perspective’:  Plan A is to place legal responsibility for groundwater licensing at provincial level (under Governor)  Plan B is to make the Bandung groundwater plan binding on all water licence decisions  Plan C is to develop a province‐district/city agreement  The last is easiest because it can be implemented by MOU, but is the least enforceable  Plan A would need to be considered for the whole of Indonesia. Plan B could be applied to Bandung basin only but requires legislation



Groundwater pricing and taxes  Indonesia is one of very few countries in the world that puts a tax on water resource extraction  A pure tax is only levied to provide money to the government (or owner) in return for the resource  Taxes can be structured to provide incentives to conserve water or shift to another source Recommended  Taxes are applied consistently – the same tax in every part of the groundwater basin and between basins  A percentage of the tax should be allocated to managing the water users

Proposed groundwater management plan DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI PROVINSI JAWA BARAT




Sustainable management of groundwater  Policy approach of Province Dinas ESDM attempts to achieve sustainable management  Defining zones  Rules for pumping from zones  Technical recommendations based on current knowledge  Licensing to limit pumping (volumes and location)  Proposals to strengthen the framework  Develop groundwater allocation plan  Agreed, supported by Governor and 5 Bupati



Groundwater policy and management plan • • • •

Sustainable limits Zoning rules Updating information Modifying the plan

Groundwater licences

Managing the licences



Groundwater policy and management plan • • • •

Sustainable limits Zoning rules Updating information Modifying the plan

Groundwater licences 2. Legal link

Managing the licences

1. Support these

3. Strengthen information



Groundwater management plan  To be based on existing management rules, technical work and practice in place already  Needs public consultation to get the following:  The general goals  Sustainable extraction limit/s for the basin  Policies and goals  Update existing plan and determine sustainable yield  To be approved by Governor and the 5 Kab/Kota  The plan should confirm whether in future deep groundwater will have a significant role as a drinking water supply



Why make this plan?  Three main purposes:  To clarify the technical parameters of the resource by completing some technical work (overall assessment of aquifer resources)  Make the public aware of groundwater and understand it better – more enlightened interest – more pressure on officials  Create a legal guideline for decision‐makers – the plan to mandate zones, rules, etc  Plans of this type are becoming more common internationally – eg in European Union, USA, Australia



Management plan proposal  A follow‐up assistance project proposed to support the management plan  Incorporate existing rules, zoning  Technical study to identify sustainable extraction level/s  Set formal goals for groundwater management  Discuss the various policies and their harmonization, stakeholder discussions  Public information and consideration of proposals  Sign off by province and Kab/Kota  18 month program supported by donor funds  No/little ongoing internal funding need generated  TOR to be developed by B3



Data capacity strengthening



Importance of data in management  Information is important to understand:  Where groundwater is located and how it is changing  Its quantity and quality and movement  How much water is being extracted, and where  Data systems require:  Monitoring data (from monitoring bores and production bores also)  Information on extraction  Problem is that much water is extracted without coming to the attention of the authorities



Features of data system  Data custodian and standards – Provincial ESDM  Data users – districts, water users, public  Database  1 aquifer status, zones, condition  2. licences and licence conditions  Web‐based information for the public  Electronic links between Province ESDM and kab/kota dinas for upload and download to databases  Ideally, hydrogeological models can be used by province – depending on capacity of staff



Data systems  Data strengthening is important in 5 areas: 1. Database in Province Dinas ESDM 2. Extension of monitoring wells for data generation 3. Computerised link between province and kab/kota on groundwater info 4. Public interface 5. Training  Support project proposed



Academic institutions? Province Dinas ESDM

Monitoring bores Exploration bores

Production bores

List or register of licences

Volumes of water extracted

Kabupaten Kota

Groundwater Database and GIS

Licensed water users

The public

Public awareness and political involvement/support DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI PROVINSI JAWA BARAT




Commitment and communication  This theme links with management planning, data systems and the new institutional set‐up  Political and community support are vital  Aims:  Agreement of Governor and bupatis to plan  Public education about groundwater  Role of community in monitoring groundwater users  Activities: contained in the other proposals but some further recommendations may be made



Action plan Project and action

Responsibility

Timing

Legislation for institutional rationalisation (law/MOU)

National, provincial and district governments

Within 1 year if agreed

Groundwater management Dinas ESDM West java plan with Kota/Kabupatens

2 years external support funding

Supporting legislation for management plan

West Java Province and Kota/Kabupatens

By end of 2 years of plan

Data systems

Dinas ESDM Kota/Kab

3 years external funding

1. Review data needs 1. Establish data roles/coordination 1. Develop data capacity Data systems legislation

6 months 1 year (concurrent) 2.5 years Dinas ESDM Kota/Kab

By end of data project

SUMMARY of DISCUSSION

WORKSHOP ON GROUND WATER MANAGEMENT IN BANDUNG ‐ Soreang Bandung, Tuesday, November 2, 2010 Head Office of Energy and Mineral Resources of West Java Province Level II, Jl.Soekarno‐Hatta No.576, Bandung Summary of Discussion 1. Mr. Lilik Eko Widodo, Member of Technical Team Office of Energy and Mineral Resources, ITB Lecturer QUESTIONS a)

The ability of Dinas field staff in monitoring the implementation of REKOMTEK (technical recommendations) is questionable. We are wondering whether the recommendations are implemented or not.

b)

How do we implement the concept of ‘’one basin, one plan and one management’’?

c)

Groundwater abstraction value (NPA) is determined by the District/City whereas the groundwater basin boundaries follow geo‐hydrological boundaries and not the administrative boundaries. This causes serious problems in controlling the use of groundwater. How do we solve this problem?

d)

What is the function of the Provincial Dewan Sumber Daya Air in groundwater management?

ANSWERS a)

Ibu Aan (ESDM Jabar): The construction of drilling wells must be in line with 1) REKOMTEK and 2) the permit issued by the Bupati/Walikota. The works are supervised by the field engineer from the Dinas ESDM JaBar/District. Once the construction is completed, the Minutes of Agreement (well is constructed in line with REKOMTEK and permit conditions) are to be signed by the drilling contractors and the supervisory staff of the Dinas ESDM. However, there are wells which were constructed without a permit; their locations are difficult to find.

b)

Mr. Nidhom (6 Cis): The management of groundwater is based on the plan based on the groundwater management policies and strategies. The plan is prepared by the Minister/Governor/Bupati‐Walikota, according the administration that is in charge of the management (see also 1c). The plan is developed following an integrated approach with the parties concerned. Main responsibility in developing and implementing falls under the auhtority in charge.

c)

Mr. Nidhom: According to Law 28/2009 on Regional Taxes and Levies/Retribution, the NPA is established by the Bupati/Walikota but according to the PP 38/2007 on Government Affairs Division/Pembagian Urusan Pemerintahan, the NPA is based on the groundwater basin, not on the administrative boundaries (this would imply that the Province is responsible for setting the NPA in the case of Bandung‐Soreang). As a

1

d)

2.

Mr. Nidhom: The function of Provincial Water Resources Council is to assist the Governor in formulating water resources policies at provincial level which includes groundwater.

Mr. Parwanto, Department of Highways and Water Resources, West Bandung Regency QUESTIONS a)

Please explain about the mechanisms to obtain Environmental Permits. So far these permits have not been included to the permit for exploration, production and utilization of groundwater as preconditions,.

b)

The current tax is calculated using the value of NPA Raw Price. This is Rp 500/m3 and was established by a Local Government Decree (PERDA). But how much is the groundwater service fee? Will this fee also be determined by a Government Decree? How is it this fee different from the groundwater and retribution taxes?

ANSWERS a)

Mr. Nidhom: Environmental Permits are new and are described in the UU 32/2009 (Protection and Management of Environment). The related PP (government regulation) has not been legalized yet and therefore these permits are not yet issued.

b)

Mr. Nidhom: The mechanism for collecting the costs of groundwater services (service fee) is not yet in place. For the Citarum river basin the mechanism for collecting surface water service fees is in place and fees are collected by PERUM Jasa Tirta II.

3. Mr. Erry, PDAM Bandung QUESTIONS a)

PDAM Bandung has permits for 43 groundwater. The production has dropped drastically. There are 6 wells that are to be revitalized. Can we use the current licences or do we have to apply for new permits to revitalize these wells?

ANSWER a)

Ibu Aan (Dinas ESDM): Considering the decrease of the groundwater level in the old production wells, PDAM may develop deeper wells which require new permits.

2

4.

Mr. Tirta, Bappenas Water and Irrigation QUESTIONS a)

We propose that special awards are to be given to the industrial groundwater users who conduct water conservation (re‐charge, treatment/re‐use). This will encourage other users to do the same.

b)

How will in the long term conservation be carried out?

ANSWER

5.

a)

Ibu Aan: We will take this into consideration.

b)

Mr. Soenarto: Soil water conservation will always have long run impact, nothing happens instantly. Therefore continuous efforts should be made so that people develop bioporous, rainwater harvesting and ASR (Artificial Storage Recharge) techniques to conserve groundwater. These techniques may concern shallow, intermediate and deep aquifers such as recharge technology through deep well injection, recharge dams, underground dams, etc. The question is for how long and at against which costs. According to a hydro‐geologist expert at ITB, geologically there is a possibility to build underground dams in the Bandung‐Soreang groundwater basin, however this requires in‐depth research.

Mr. Irwan, staff ITB QUESTIONS a)

The effect of lowering the groundwater level lowers the ground surface although not instantly and therefore this impact is not immediate.

b)

The termination of using groundwater depends on the local government policy. Since there are serious risks involved, this policy needs a long‐term plan on how to reduce and replace groundwater with surface water.

c)

How are groundwater policies implemented in other countries?

ANSWER a)

Mr. Soenarto: There are many factors that determine the pace of drop of the groundwater table such as the soil structure, the geological structure and the static load (buildings etc). Excessive abstraction of groundwater that cannot be instantly recovered will cause a rapid lowering of the ground level.

b)

Mr. Paul Taylor: In Vietnam the biggest user of groundwater is irrigation. It has created greater problems that those in the Bandung‐Soreang area. In Australia the use of groundwater is strictly controlled by the State Government Body (Water Board) through licensing. This reduces potential problems such as over‐abstraction, pollution and other environmental damages.

3

6.

Mr. Arismunandar, PLG Bandung QUESTIONS

7.

a)

The zoning maps show the safe zones and the vulnerable, sporadic damaged and the critical zones. Being used as a management tool, these maps must be based on reliable and updated data.

b)

The groundwater table is measured often in the production wells, 30 minutes after the pumping has stopped. Therefore these measurements do not reflect the static groundwater level. Better to have monitoring wells for this purpose. There are many monitoring wells in place that have to be revitalized since they are not in operation anymore. At industrial plants that were shut down the groundwater table is raising.

Mr. Alex Hamming, Consultant 6 Ci's‐B3 There is an urgent need to perform groundwater modelling for identifying the carrying capacity (sustainable yield) of groundwater in the Bandung‐ Soreang Basin. This will allow for a comparison between the actual, total abstraction (legal + illegal) against the sustainable yield. It will provide a major contribution for the updating of the groundwater management plan and control of on‐going/future abstractions. To speed up this activity, possibly the modeling can be carried within the on‐going 6 Ci's B project.

8.

Mr. Rudy, PT. Kahatex textile industry at Dayeuhkolot a)

Use of water in the textile industry of PT. Kahatex is as follows: i. Ground water: 30,000 m3 to 40.000 m3 per day; ii. Surface water: 150 ltr per second. Permits are there from the authorities.

b)

Currently 4,000 m3 per day is re‐cycled and re‐used.

4

PHOTOS


WORKSHOP PENGELOLAAN AIR TANAH DI CAT BANDUNG SOREANG

BANDUNG, 2 NOVEMBER 2010

B3 BACKGROUND REPORT No 6. ESDM Workshop on Groundwater Management

Recommend Documents