ARTIKEL. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM USAHA MENGETAHUI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Padang)

ARTIKEL PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM USAHA MENGETAHUI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Padang)

Oleh: AFRIZAL 1110012111211

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017

No. Reg:13/pid-02/I-2017

2

THE ROLE OF THE STATE IN THE FIELD OF INTELLIGENCE TO UNCOVER CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN PADANG CITY Afrizal1, Syafridatati1, Fitriati2 1

Program Study law, Faculty of law, University of Bung Hatta Program Study law, Faculty of law, University Park Student E-mail: [email protected]

2

ABSTRACK Corruption can cause financial loss to the State. Law enforcement in the criminal offence of corruption one of them is to do the investigation process is the preparation stage or beginning of intelligence conducted by the Attorney General in which the Office is run by a young Prosecutor Prosecutor's Office. Intelligence services arranged in Prosecutor's Office Article 14 paragraph (1) the President of the Republic Indonesia Regulation Number 38 in 2010 about the Organization and the work of Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.Formulation of the problem: (1) how is the role of the State in the field of intelligence disclosures of corruption criminal act has occurred in Padang city? (2) Whether that be State Intelligence Desert barriers in the alleged criminal acts of corruption in Padang city? (3) How can the efforts taken by the State Intelligence Padang in overcoming barriers that appears in its role against alleged criminal acts of corruption in the city of Padang?. Sociological legalresearch uses research. Data sources include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and documents. The data were analyzed qualitatively.Results of research: (1) the role of the Attorney General's intelligence to uncover criminal acts of corruption that is setting up the technical intelligence with memeperhatikan coordination with the cooperation of other government agencies. (2) Obstacles that occur i.e. the offender performs his deeds using sophisticated modus operandi, the lack of human resources, lack of leadership and lack of budget allocation of funds in the process of investigation of the criminal offence of corruption. (3) the State Attorney's intelligence efforts that is doing well in other agencies coordination, improve human resources, and review the structure of the Prosecutor's Office allowances. Key words: Intelligence, Attorney General, Crime, Corruption Republik Indonesia dan Intelijen di Lingkup Kejaksaan, selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi Intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingankepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara

PENDAHULUAN Upaya penegakan hukum di dalam tindak pidana korupsi adalah melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian 1

3

lain, serta ancaman,gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain. Dalam arti sempit intelijen berasal dari kata intelijensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu manusia dengan intelijensia atau disebut daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar juga ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa intelijen berkaitan dengan pengungkapan dalam suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga pemrmasalahan tersebut dapat dipecahkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan intelijen dan berkaitan dengan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka diperlukan intelijen dalam pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut sehingga dapat diketahui kebenarannya.Sedangkan di dalam instansi kejaksaan terdapat jabatan mengenai intelijen kejaksaan yang dimana jabatan tersebut dijalankan oleh Jaksa Muda Kejaksaan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia memberikan defenisi mengenai Jaksa Muda di bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam weweang kejaksaan dalam bidang intelijen. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijen kejaksaan jika berkaitan dengan suatu tindak pidana maka intelijen kejaksaan melakukan penyelidikan dalam suatu tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU KKN) memberikan defenisi mengenai korupsi, bahwa Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Tindak pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsiselalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah sangat bahaya juga serius, ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas menyebabkan lambat laun perbuatan ini seakan menjadi suatu

4

budaya rutin. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.Korupsi merupakan gejala kemasyarakatan yang sangat komplek dan rumit, seakan mudah dikenali tetapi dalam praktek kehidupankorupsi sulit untuk didekati hukum.Korupsi cenderung bersifat diam-diam dan rahasia, selain itu korupsi dilakukan tidak hanya seorang subyek hukum melainkan melibatkan banyak orang.Para pelaku tersebut dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku maupun sebagai subyek yang hanya ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka saling menutupi dan dengan menghilangkan jejak untuk menghindari dari jerat hukum.Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat universal dan tidak ada satu bangsa pun yang terbebas dari masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakuya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut white collar crime, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa maka tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus segera dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Salah satu kasus yang berkaitan peranan intelijen dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Kota Padang adalah berkaitan dengan kasus korupsi yaitu Kejaksaan Negeri Padang menahan Kahirul Khaidir, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) Kelurahan Padang Olo, Kecamatan Naggalo. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang yang sebagai penyidik Kejaksaan Negeri Padang bahwa dalam kasus ini tersangka diduga tidak menyalurkan dana KMK yang dipungut dari anggota dan menggunakannya untuk kepentingan sendir dalam periode 2009 sampai 2011. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan tersangka telah merugikan negara sebesar 111 juta rupiah. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam pengungkapan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kota Padang? 2. Apakah yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kota Padang? 3. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam peranannya terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kota Padang?

METODOLOGI Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka

5

penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan dua sumber data yaitu Data primer, yaitudata yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.Penulis melakukanwawancaralangsung kepada Penulis melakukan wawancaralangsung kepada Jaksa bagian Intelijen di Kejaksaan Negeri Padang dan observasi yang berkaitan dengan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengetahui dan mengungkap telah terjadinya tindak pidana korupsi.Data sekunder, yaitu data yang ingin diperoleh oleh penulis mengenai intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan data statistik yang berkatitan dengan tindak pidana korupsi di Kota Padang di tahun 2014 sampai tahun 2016.Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaituWawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur.Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan

pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya dan studi dokumenadalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan data statistik yang berkatitan dengan tindak pidana korupsi di Kota Padang di tahun 2014 sampai tahun 2016.Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Dalam undang- undang tersebut telah dibuat stratifikasi kejaksaan yang terdiri dari : Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. korupsi ini ternyata telah merambah di segala bidang. Sebagai suatu tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, korupsi tentu dalam pengungkapannya membutuhkan kejelian dan kecerdasan dari aparat penegak hukumnya, dalam permasalahan disini adalah kemampuan dari pihak

6

kejaksaan.Hal ini kenapa, karena tindak pidana korupsi sangat sulit pengungkapan dan pembuktiannya.Jadi tidak jarang sering kita ketahui dan kita dengar terdakwa tindak pidana korupsi mendapat sanksi yang ringan atau bahkan dibebaskan karena dakwaan dari jaksa tidak terbukti hanya mungkin karena unsur-unsur pidana atau alat buktinya kurang kuat. Bila merunut lagi, adanya fenomena tersebut tidak lepas dari peran penting kejaksaan disini, karena sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang melakukan “penuntutan” justru tidak dapat menjaga tegaknya hukum. Implikasinya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana kejaksaan melakukan tugasnya dalam menangani tindak pidana korupsi, Penulis disini akan mencoba menelaah dan menganalisis lebih jauh bagaimana kinerja kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah organisasi, kejaksaan tentu tidak terlepas dari adanya sistem birokrasi. Sistem birokrasi kejaksaan disini berperan penting karena disanalah proses atau alur-alur penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Rikhi Benindo Maghaz selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang bahwa kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakuya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi).Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan

kejahatan kerah putih atau disebut white collar crime, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan korupsi, maka tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus segera dihadapi secara sungguhsungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku tindak pidana korupsi menggunakan cara yang cerdik. Dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana korupsi diantara para pelaku saling melindungi. Orang lain yang tau telah terjadi suatu tindak pidana korupsi tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sering melakukan kegiatan yang seolaholah melindungi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Karena alasan mereka yang tidak melakukan tindak pidana korupsi takut tersangkut dalam kasus korupsi. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka mereka akan saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda korupsi membuat mereka yang tidak terlibat dalam kasus korupsi berusaha untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi.Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya

7

untuk melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan korupsi. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Rikhi Benindo Maghaz selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di Lingkup Kejaksaan, selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi Intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingankepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman,gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data.Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus

yaitu tindak pidana korupsi.Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugaspetugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Rikhi Benindo Maghaz selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang bahwa dalam hal operasi intelijen yustisial atau penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil dari bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi yang lain, yaitu adanya wewenang untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Rikhi Benindo Maghaz selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang bahwa dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka.Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau

8

menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan Berita Acara Pidana tetapi hanya merupakan permintaan keterangan(Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan. Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi , Kejaksaan Tinggi dari kemudian terbit Surat Perintah kepada Kejaksaan Negeri dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemerikasaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus. Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen KejaksaanNegeri Padang dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindakpidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasiya adalah Dalam peranananya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Padang melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selain itu Kejaksaan Negeri Padang juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai

9

dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk mengindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam aspek yuridis dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan (Gal) dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundangundangan yang bersifat umum (lex generalis) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkanKUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adalah dalam perundangundangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP. Sedangkan sspek non yuridis yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianyaSDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasdengan cara sebagai berikut: Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan

dapatdipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlahuang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawanKejaksaan.Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benarbenarmemperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudahmenjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatanyang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latarbelakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebihdidasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang denganpimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalismemenjadi terabaikan. Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkansehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatanyang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitasdan profesioanlismenya sehingga akan meningkatkan kinerjaIntelijen Kejaksaan yaitu Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership dilingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatusistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, sertadihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkanpada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehinggaprinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan dan terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas padakesejahteraan karyawan yang masih rendah. Oleh karena itupemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang adadi lingkungan Kejaksaan. UCAPAN TERIMA KASIH

10

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada: 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 4. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide, dan semangat dalam penulisan skripsi ini. 5. Ibu Syafridatati, SH., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 7. Seluruh Staf dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arya Maheka, 2006, Mengenali dan Memberantas Korupsi,: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana,PT.

8.

Bapak Bapak Rikhi Benindo Maghaz selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang yang telah memberikan data yang penulis butuhkan. 9. Orang-orang terdekat serta teman-teman sepejuangan Angkatan 2011 yang memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 10. Junior-junior Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya Penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan, ide, motivasi, ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga dan berarti. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Citra Aditya Bakti, Bandung. Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Evi hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006, Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta.

11

Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung. Leden Marpaung, 2004, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta. Ramelan, 2003, Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI), Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta. Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

PeraturanPerundang-undangan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentangKitabUndangUndangHukumAcaraPidana. Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTinda kPidanaKorupsi Undang-UndangNomor 16tahun2004tentangKejaksa an Negara Republik Indonesia. PeraturanPresidenRepublik Indonesia (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKejaksaanRepublik Indonesia Sumber Lain Info Korupsi, Kejari Padang TahanTersangkaKorupsiKre ditMikro, http://Infokorupsi.com/id/ko rupsi.php/kejari-padangtahan-tersangka-korupsikredit-mikro/html

12