MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
“ARAHAN KEBIJAKAN DALAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH” TJAHJO KUMOLO
Jakarta, 5 Agustus 2016
1
I. KEBIJAKAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
(1) KEBIJAKAN DEBIROKRATISASI
v Membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang “TEPAT FUNGSI dan TEPAT UKURAN” sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. v Pelaksanaan Fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan disatukan dalam Organisasi Perangkat Daerah (seperti Fungsi Penyuluhan disatukan dalam Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pertanian). 2
(2) MENINGKATKAN BELANJA PUBLIK PADA APBD
v Penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah, akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai. v Hal ini akan berimplikasi terhadap “Pengurangan Belanja Pegawai” dan “Peningkatan Belanja Publik” (termasuk Belanja Modal) dalam APBD. v Diharapkan akan terjadi efisiensi Belanja Pegawai sebesar 25% dari total Belanja Pegawai saat ini (rata-rata nasional rasio Belanja Pegawai di Kab/Kota 43% APBD. Namun ada daerah di atas 60% dengan kapasitas fiskal rendah). 3
(3) PERCEPATAN PENETAPAN PERDA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
v PERDA tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan sudah ditetapkan paling lambat akhir bulan Agustus 2016. v Dapat dibahas secara paralel d e n g a n K U A - P PA S Ta h u n Anggaran 2017. v S t r u k t u r A P B D T a h u n Anggaran 2017 berpedoman pada Organisasi Perangkat Daerah yang baru (sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah). 4
(4) PERCEPATAN PENGISIAN PEJABAT PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH`
v Pengisian Pejabat Struktural segera dilakukan setelah Penetapan Organisasi Perangkat Daerah. v Akan terjadi pengurangan jabatan struktural, sehingga Pengisian Pejabat Struktural perlu dilakukan sesuai sistem merit (kompetensi dan integritas). v Pengukuhan Pejabat Struktural paling lambat bulan Desember 2016, agar siap mengelola APBD Tahun Anggaran 2017. 5
(5) PENYERAHAN PERSONIL, PRASARANA, PEMBIAYAAN, DAN DOKUMEN (P3D)
v Pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu (seperti Pendidikan Menengah) dari Kab/Kota kepada Provinsi, harus ditindaklanjuti dengan Penyerahan P3D dari Pemda Kab/ Kota kepada Pemda Provinsi. v Pemda Kab/Kota dan Pemda Provinsi saling berkoordinasi utk Pengalihan P3D tersebut. v Pada Tahun Anggaran 2017, PNS yang dialihkan sudah dikelola oleh Pemda yang berwenang (Contoh: Guru SMA sudah dikelola oleh Pemda Provinsi). 6
II. KEBIJAKAN LAINNYA
(6) PILKADA SERENTAK BULAN FEBRUARI 2017
v Percepatan penyelesaian NPHD dan pencairan anggaran Pilkada untuk KPUD, Bawaslu/Panwaslu, dan Polri setempat. v Cermati penempatan PNS untuk mendukung Sekretariat KPUD dan Bawaslu/Panwaslu Daerah. v M e n g a w a l k e a m a n a n d a n ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. v Bantu KPUD dalam distribusi logistik Pilkada ke pelosok desa untuk pemungutan suara. 7
(7) FASILITASI DAN EVALUASI PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH (PERKADA)
v Rancangan Perda dan Rancangan Perkada perlu difasilitasi dan dikonsultasikan dgn Kemendagri, untuk mencegah kekeliruan pengaturan. v Evaluasi Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Kemendagri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. v Pemda merubah Rancangan Perda dan Rancangan Perkada sesuai hasil fasilitasi dan konsultasi dengan Kemendagri. v P e m d a m e r u b a h P e r d a d a n Perkada sesuai hasil evaluasi Kemendagri. 8
(8) INOVASI DAERAH
v P e m e r i n t a h D a e r a h d a p a t menetapkan “kebijakan dan program inovatif” sesuai dengan diskresi kewenangan Kepala Daerah. v Inovasi Daerah harus ditujukan untuk “memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”. v Pengembangan inovasi daerah tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah. 9
(9) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
v Peningkatan Investasi swasta di daerah, harus didukung dengan peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Investasi yang lebih cepat, dan tepat, serta mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi. v Terkait dengan Pelayanan Publik, termasuk juga Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga, dll. v Peningkatan kualitas Pelayanan Publik akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Daerah. 10
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
11
