AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar Akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran Aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai misi dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

merupakan

mempertanggungjawabkan

perwujudan keberhasilan

kewajiban atau

instansi

kegagalan

pemerintah misi

instansi

untuk yang

bersangkutan. A. KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan stategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2012 – 2016 maupun RKPD Tahun 2016. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 81

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini didasarkan pada RPJMD 2012-2016 dan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Capaian Indikator Kinerja

Realisasi = ------------------------ x 100 % Rencana

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : Realisasi – (Realisasi – Rencana) Capaian Indikator Kinerja = ------------------------------------------------- x 100 % Kinerja Rencana Atau : (2 x Realisasi) – Realisasi Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------------------------- x 100 % Rencana

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : No

Kategori

Nilai Angka

Interprestasi

1.

AA

 85 - 100

Memuaskan

2.

A

 75 - 85

Sangat Baik

3.

B

 65 - 75

Baik

4.

CC

 50 - 65

Cukup Baik

5.

C

 30 - 50

Agak Kurang

6.

D

0 - 30

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 82

B. EVALUASI KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab baik perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Secara umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan Lima (5) Misi, 15 Tujuan, 38 Sasaran dan 205 Indikator Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD dan RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2016. Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016, maka Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No

Sasaran Strategis Misi 1:

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah PNS yang melaksanakan tubel/ibel dan ikatan dinas Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal Jumlah Penyelesaian kasus disiplin PNSD Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas Jumlah data dan dokumen PNS Jumlah PNS Kabupaten yangt lolos seleksi sesuai kebutuhan daerah


0ramg

75

71

94,67%

orang

92

90

97,83%

orang

12

12

100%

Orang

6

8

150%

kasus

10

5

50%

orang

100

83

83%

orang

6003

5822

96,98

orang

1500% (6003)

0%

0%

(5822)

Page 83

2

3

Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif Pengelolaan Keuangan yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP

Jumlah dokumen Data dan informasi buku profil daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya yaitu Dokumen Evaluasi Program Pembangunan Tahunan Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan Ketetapan dan Kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang Jumlah Perda Inisiatif DPRD Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan Kerjasama penyebarluasan informasi (jumlah jaringan komunikasi, informasi dan media massa) Sistem informasi dan komunikasi yang memadai (jumlah kelompok KOMSOSDES) Struktur Organisasi yang mendukung pelayanan publik Uraian tugas yang jelas dan beban kerja yang seimbang Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standart % SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Online dan terintegrasi % Aset daerah yang diiventarisir dan digunakan secara tepat (Penerapan Simda Aset) % Kasus yang diselesaikan (% penurunan tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap total APBD) Jumlah Aparat Pemeriksa


Dokumen

1 dok

1

100%

Dokumen

1

1

100%

lembar Kali

500 boks /28 M2

500 boks/ 28 M2

100% 70,93%

229

100%

Kali

100 % (229) 150

150

100%

Perda

2 Perda

0

0%

SKPD

13 SKPD

13 SKPD

100%

Media

2 Media

2 Media

100%

Kelompok

20 Kelompok

20 Kelompok

100%

1

1

100%

28

100%

Perda

Perbup

28

WTP

WTP

-

0

Persentase

5

11

220%

Persentase

6 sistem

6 sistem

100%

Presentase

85%

100%

100%

orang

0,25

0,16

90,84%

orang

4

2

50%

Page 84

4

5

6

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah

Terwujudnya integrasi sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaporan pembangunan daerah

dan

dan di

Meningkatnya peran pemerintahan dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

yang memiliki sertifikat Jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor Jumlah Aparat Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawasan jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional P2UPD % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil peemriksaan APIP dan APEP - Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif - Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun %Draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penurunan Pelanggaran Hukum % Masyarakat Sadar Hukum Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain :RKPD Penetapan, RKPD Perubahan, KUAPPAS Perubahan, KUAPPAS Penetapan % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Operasi Penertiban Penurunan Pelanggaran Perda Menurunya tingkat kriminalitas Jumlah Aparatur yang terlatih Jumlah Kegiatan Jumlah pengamanan


orang

4

2

50%

Prosentase

44

44

100%

Prosentase

4

1

25%

Presentase

98%

99,44%

101,47%

Prsentase

100

35,63

30,58%

Presentase

30

63,15

67,64%

12

12

100%%

5 kasus

5

100%

Presentase

kasus Orang/ Kecamatan Dokumen

60/19

60/19

100%

4 Dok

4 Dok

100%

Presentase

80%

80,10%

100%

kasus

129

102

79,07%

orang

7

14

150%

8

8

100%

Page 85

Pengamanan PILKADA

2

2

100%

Jumlah kegiatan penegakan Perda Jumlah kegiatan operasi

2

7

350%

4

4

100%

12

12

100%

bln

12

12

100

%

90%

89%

98%

%

95%

70%

73%

%

95%

92%

96%

orang

8

0

0%

Presentase

85%

100%

117%

kali

2

4

200%

kali

5

5

100%

KTP

90 %/

12.073

80,487%

20.721

69,07%

8.402

90,88%

bln

Jumlah kegiatan BKO

7

8

No

1

Meningkatnya peran dan fungsi parati politik

Meningkatnya kualitas penataan data base penduduk dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Jumlah kegiatan pengmanan Demonstrasi Presentase efektifitas kerjasama dengan jaringan kerja, lembaga independen dan kelompok masyarakat penanganan masalah aktual : - Presentase frekuensei suplai informasi data masalah strategis - Presentase efektivitas fasilitasi penanganan masalah aktual - Presentase fasilitasi lembaga-independen dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif Jumlah aparatur yang mengikuti diklat intejen Presentase fasilitas bagi infrastruktur dan suprastruktur Jumlah fasilitas dan sosialissi Jumlah fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan Jumlah penduduk ber KK per satuan Penduduk Jumlah penduduk ber KTP per satuan Penduduk Jumlah penduduk ber Akte Kelahiran

KTP

90 %/ 30.000

Akta

90%/9.24 5

Capaian Kinerja (%) Misi 2: Mengembangkan dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur Menurunnya proporsi APK PAUD Persentase 70% 107,34% 153,35% penduduk Flores Angka Melek Huruf Persentase 98,22% 95,25% 96,98% Timur yang buta Angka partisipasi kasar Persentase 100% 108,29 108,29 aksara SD /MI /Paket A Angka partisipasi kasar Persentase 100% 97,16 97,16 SMP /MTs /Paket B Angka partisipasi kasar Persentase 100% 95,23 95,23 SMA /SMK /MA /Paket C Angka partisipasi murni Persentase 100% 91,02 91,02 SD /MI /Paket A Angka partisipasi murni Persentase 95% 68,04 71,63

Sasaran

Indikator

15.000


Satuan

Target

Realisasi

Page 86

2

3

4

5

6

Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Meningkatnya rasio tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan

Meningkatnya rasio Guru yang bersertifikasi

Meningkatnya apresiasi peserta pendidikan terhadap budaya Lamaholot Meningkatnya proporsi penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan

SMP /MTs /Paket B Angka partisipasi murni SMA /MA % Kelulusan SD /MI % Kelulusan SLTP /MTs % Kelulusan SMA /MA TKK ke SD SD ke SMP SMP ke SMA % Ruang Kelas Kondisi Baik : SD /MI /SDLB % Ruang Kelas Kondisi Baik : SMP /MTs % Ruang Kelas Kondisi Baik : SMA /MA Angka Putus Sekolah (APS) SD /MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP /MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA /SMK /MA Rasio Siswa SD/MI per Kelas Rasio Siswa SMP /MTs per Kelas Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas

90%

92,56

102,85

Persentase Persentase Persentase

100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,60

99,93 99,83 99,96 100% 96,50 91,08 22,31

99,93 99,83 99,86 100% 96,50 91,08 32,06

Persentase

99,31

16,27

16,39

97,58

42,09

43,14

Angka

0,10%

0,08%

80%

Angka

1%

0,28%

28%

Angka

1,10%

0,20%

18,19

Persentase

30

18

Persentase

30

27

Persentase

30

34

Rasio

30

11,73

39,20

Rasio

30

12,90

43%

Rasio

30

12,04

40,13

52% 74% 74%

55,33 77,92 76,88

106,41 105,30 103,90

10 10 10 3 festival

34 36 29 4 festival

340% 360% 290% 100%

Persentase Persentase Persentase

Rasio Siswa SD /MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP /MTs terhadap Guru Rasio Siswa SMA /SMK /MA terhadap Guru Guru yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV a. SD b. SMP c. SMA Rasio Guru bersertifikat / Juamlah guru a. SD b. SMP c. SMA Jumlah obyek wisata

Festival

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah kunjungan wisata

Situs/kawas an kegiatan

1 Situs

1 Situs

100%

7 kegiatan

7 kegiatan

100%

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk (10/100000) Cakupan Puskesmas

%

0,45%

0,45 (74,9%)

100%

%

0,60%

0,60

100%

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan Jumlah kemitraan di Bidang Kesehatan Cakupan penemuan dan penangan penderita

%

0,000008

-

Puskesmas/ Pustu/klink Mitra

609

609

Tidak Tercapai 100%

10

-

%

4,00

4,00


Orang

orang

(74,9%)

Tidak Tercapai 100%

Page 87

penyakit Rasio tenaga medis per satuan penduduk

7

8

9

Menurunnya Proporsi Ibu Hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

Menurunnya Proporsi balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang

% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik Angka kematian Ibu

Menurunnya kematian bayi dari 16/1000KLH menjadi 8/1000KLH Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan Nifas

%

0,32%

0,32%

100%

%

97 %

90%

100%

Orang/ 100.000 KH

45/ 100.000 KH 9/1000KL

151.71/ 100.0000 KH 20,73/1000 KLH

30%

H

43%

Persentase

100 %

100%

100%

Persentase

100%

97,45%

97,5%

Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS Cakupan pelayanan anak balita Cakupan Kunjungan Bayi %Pemberian Vitamin A

Persentase

95 %

95%

99%

Persentase

90%

97,7

108,6%

Persentase

100% %

99%

99%

Persentase

100%

100%

100%

Persentase

100%

100%

100%

Presentase

75%

80%

106,67%

Persentase

90%

89,05%

98,9%

Persentase

92%

94,3%

102,5%

Persentase

90%

100

111,1%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Cakupan peserta KB aktif Cakupan PUS dan isrtinya berusia <20 tahun Cakupan anggota BKB ber KB Cakupan anggota UPPKS ber KB Cakupan Desa//Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA + Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan penderita diare API

Persentase

100 %

85%

85%

Presentase

75%

72%

96%

Presentase

20.5%

2.88%

140.49%

Presentase

70.50%

67.20%

95.74%

Presentase

87.50%

82.91%

94.75%

Presentase

100%

Tidak ada KLB

-

Presentase

62%

47%

75,8%

Presentase

100%

100%

100%

Presentase

100%

38,6%

38,6%

Presentase

5%

2,5%

89,3%

Cakupan pelayanan

Presentase

100%

100%

100%


Page 88

Kesehatan rujukan Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Desa Siaga Aktif %Posyandu Purnama +Mandiri Cakupan pemberian Makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dan keluarga miskin Angka Gizi Buruk

10

11

12

13

No

Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja yg dapat diselesaikan

Meningkatnya proporsi tenaga kerja yg mendapat pelatihan Meningkatnya proporsi penyandang masalah Sosiall yang memperoleh pelayanan

Tertanganinya Korban Bencana Alam

Sasaran

Preesentase

100%

100%

100%

Presentase

70%

69,6%

99,4%

Presentase

75%

80%

106,7%

Presentase

100%

100%

100%

Presentase

0,25%

0,2%

125%

Presentase

100%

100%

100%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Puskesmanas Ponede STBM

Presentase

100%

75%

75%

Presentase

25%

33,6%

134,4%

Presentase

90%

95%

105,6%

%Bayi usia 6 Bulan yang mendapat ASI eksklusif %terselesainya kasus perselisihan hubungan dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan %Lembaga Ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun %Tenaga Kerja yang mencari kerja

Presentase

70%

69,6%

99,4%

Presentase

90%

80%

100%

Persentase

95%

95%

100%

Presentase

95%

95%

100%

%PMKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutahan daasar Persentase PMKS yang menerima bantuan pemberdayaan sosial Prosentrase Penurunan Tingkat Kemiskinan

Persentase

90 %

85%

90%

%

90%

85%

100%

%

85%

85%

85%

Persentase Informasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana Persentase penduduk yang mengikuti Program Transmigrasi Lokal Tercegahnya dan tertanggulanginya ancaman bencana Terselenggaranya transmigrasi umumdan transmigrasi lokal Indikator

Persentase

95%

90%

90%

Persentase

4,50 %

4,50%

4,50%

Presentase

100

99,5%

100%

Presentase

85%

85%

100%

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)


Page 89

1.

2.

3

4

5

6

Misi 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Staregis penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana Alam Meningkatnya Bertambahnya panjang Km 97,78 Km 95,68 Km 98,17% kapasitas dan jaringan jalan kualitas jalan dan kabupaten dalam jembatan kondisi baik

Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal Terlaksananya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya Proporsi rumah tangga yang dilayani listrik Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan fasilitas umum

Bertambahnya panjang jembatan dalam kondisi baik Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Jumlah mobil pick up untuk masyarakat perdesaan Jumlah fasilitas dan prasarana perhubungan laut (JTP ) Proporsi pelabuhan / terminal dalam keadaan baik Proporsi / Luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik Panjang talud pengaman banjir Dan Pengaman pantai

No

Terwujudnya pembangunan berbasis Tata Ruang dan pelestarian lingkungan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

Sasaran

26 M

26 M

100%

Km

3,77 Km

3,77 Km

100%

Unit

5

6

120%

Unit

3

3

100%

unit

1

1

100%

Ha

164 Ha

164 Ha

100,76%

100%

M

950,97 M

1454,66 M 950,97 M

Paket

3 Paket

3 Paket

100%

100%

62,49%

62,49%

Presentase

19%

19%

100%

unit

0

0

0

unit

2

2

100%

Jenis usaha

350

140

40%

hukum

kasus

20

14

70%

Jumlah status mutu air dari sumber air Persentase kesesuaian tata ruang Luas Kawasan Lindung

jmlah

10

10

100%

rekomendasi

70%

735

123%

Ha

-

-

2

1

Tidak ada data 50%

Target

Realisasi

Rasio energy listrik dan penerangan sebagai penunjang kehidupan masyarakat Persentase penanganan sampah Persentase peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan Jumlah Gerobak Motor pengangkut sampah Jumlah Bak Sampah (TPS) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan lingkungan

7

M

Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator


M

Satuan

1454,66 M

100%

Capaian Kinerja (%)

Page 90

Misi 4:

1.

Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur Melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit

2

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah

jumlah koperasi dan UKM yg telah dilatih Jumlah Koperasi dan UKM melalui peningkatan Aset dan Omset Usaha Koperasi Jumlah Keuntungan melalui peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dan Laba UKM. Dukungan pendanaan yang telah diberikan kepada UKM yang bersumber dari Pusat, APBD I maupunAPBN Jumlah Koperasi dan UKM yang telah diberikan Fasilitas dana bergulir jumlah koperasi baru yang berbadan hukum jumlah koperasi aktif jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan jumlah koperasi yang terkategori sehat Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (KW/HA) 1. Padi sawah 2. Padi Gogo 3. Jagung 4. Kedelai 5. Kacang hijau 6. Sayur-sasyuran 7. Jahe 8. Shorgum Jumlah populasi hasil ternak besar, kecil dan unggas Sapi Babi Jumlah kapasitas produksi daging dan telur Daging sapi Daging Babi % Pemasaran hasil pertanian % Pemasaran hasil peternakan Junlah Pengendalian hama/penyakit tanaman Jumlah obat, vaksin dan peralatan kesehatan hewan Jumlah Alsintan


KUKM

80

155

193,75%

Kop

158

150

94,94%

Kop

158

150

94,94%

Rp

200 jt

345 jt

172,5%

20 UKM

22UKM

Kop

20

22

110%

Klmpk

10

9

90%

Kop Kop

134 93

150 93

111,94% 100%

kop

93

93

100%

Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kg Ton/Ha Kw/Ha

55,26 Kw/Ha 35,09 Kw/Ha 30,15 Kw/Ha 10,14 Kw/Ha 12,2 Kw/Ha 150 11,5 9,05 Kw/Ha

47,62 21,34 21,80 19 7 10,25 5 Ton 31,10

86,17% 60.82% 72,31% 187,38% 57,38% 43,48% 43,48% 343,65%

Ekor Ekor

62 ekor 106 ekor

62 ekor 91 ekor

100% 85,85%

Kg Kg %

20.167 kg 164.950 kg 70 %

14.340 kg 193.530 kg 70%

71,11% 117,33% 100%

%

55% %

48%

87,27%

Ha

2000 Ha

1450,16 Ha

28,42

Paket/ jenis

1 paket 14 jenis

1 paket 14 jenis

100%

Unit

18 Unit

18 Unit

100%

Page 91

Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap,budidaya,peng olahan hasil dan pemasaran Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah produksi usaha perikanan Jumlah kelompok usaha perikanan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil dan pemasaran Penurunan praktek illegal fishing

4.

5.

6.

7

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor riil masyarakat

Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan menengah Meningkatnya rasio kecukupan pangan masyarakat

8

- 66,67 %

88,31%

8

unit

100 unit

128 unit

128%

kasus

25 kasus yang harus ditangani 19 4,5 %

43 kasus yang telah ditangani 19 4,5%

172%

25 Ha

-

Ha

1,027 Ha

-

Tidak Tercapai Tidak Tercapai

Ha

7.000 Ha

7.253,2

103,61%

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah Layanan Perijinan sesuai SOP Jumlah objek pariwisata

PMDN/ PMA

2

1

50%

Rp

105.544.069.2 85

206.465.48 2.775

195,62%

17850

2901

165,77%

Objek

2 Objek

2 Objek

100%

Jumlah kunjungan wisata Jumlah mitra pariwisata yang terbentuk

kegiatan

1

1

100%-

Mitra

17 hotel 41 rumah makan 5 BPW/APW -

17 hotel 41 rumah makan 5 BPW/APW

100%

Unit

3

3

100%

Presentase

95

95

100%

5

7

100%

Klmpk

4

5

100%

Energi

Energi 3.965 Kkal/Kap/hari

Energi 2.890 Kkal/Kap/h ari

Prosentase pertumbuhan industri rumah tangga (Home Industri) Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin jumlah Energi (Kkl/kpita/hari)


Ton

%

100.000 ton

-

Usaha

Jumlah Pasar daerah / desa Industri) Cakupan pengawasan perlindungan konsumen

Ton

12 paket

113.237,03 ton 3.619,77 ton 8

Jumlah Pokmawas % Pengembangan Usaha Non kayu sekitar hutan : 1. Luas areal hutan yang dikonservasi 2. Luas areal hutan yang dikembangkan 3. Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.

-

3.500 ton

96.69% 100%

100% 100%

72,88%

Page 92

jumlah Protein (grm/kap/hari)

No

Sasaran

Indikator

8.

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat

% LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Aktif Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan Jumlah desa penerima dana program Gerbang Emas Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti BIMTEK : 1. PKK Aktif 2. Posyandu aktif Indikator

No

1.

2.

Protein

Satuan

Protein 95,53 Gram/Kap/har i

Target

Protein 76,84 Gram/Kap/ hari

80,43%

Realisasi

Capaian Kinerja (%) 100%

%

70 %

70%

Klmpk

206 Kelompok

-

Tidak Tercapai

Desa/Ke l

68 Desa/Kel

41 Desa

60,29%

Orang

77 Orang

75 Orang

97,40%

2 30 Target

2 27 Realisasi

100% 90% Capaian Sasaran Kinerja (%) Misi 5: Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya % Perempuan di % 1,50% 1,91% 127,33% pemberdayaan anak lembaga pemerintahan dan perempuan % Jumlah partisipasi % 63,98% 41,37% 64% untuk menjelmakan angkatan kerja keadilan dan perempuan kesetaraan gender Rasio KDRT % 9,00 % 9,52% 105% serta perlindungan Penyelesaian % 50 % 15,15% 30,30% terhadap anak pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olah raga Jumlah kegiatan Kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah Club Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga

Buah Satuan

125

239

191,20

12

13

108,33

6

1

16,66

11

3

27,27

233 1

233 1

104,04 100,00

103

205

199,02

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Flores Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan


Page 93

Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : a. X

> 85 %

: Sangat Baik

b. 70 % < X < 85 %

: Berhasil

c. 55 % < X < 70 %

: Cukup Berhasil

d. X

: Belum Berhasil

< 55 %

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016, dari 15 (lima belas) tujuan yang telah ditetapkan berdasarakan misi Kabupaten Flores Timur, ditetapkan 39 (tiga puluh sembilan) sasaran dengan 128 ) seratus dua puluh delapan Indikator sasaran, dengan didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas maupun Badan di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Flores Timur, untuk mewujudkan target kinerja sasaran-sasaran strategis di Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran stragis Pemerintah Kabupaten Flores Timur, diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini

Misi 1: Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berdasarkan Pada Prinsip Good Governanca dan Clean Goverment 1.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 1 Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel

Pengukuran kinerja pada tujuan Mengembangkan Birokrasi yang Semakin Profesional dan Akuntabel diukur melalui 5 sasaran dengan 32 indikator kinerja sasaran. Dalam implementasi proses perwujudan tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan beberapa urusan pemerintahan daerah, diantaranya yaitu : Urusan Pemerintahan Umum, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan, Urusan Kominkasi dan Informnatika, Urusan Kependudukan dan Capil, Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan ini diuraikan dalam tabel berikut. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 94

1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik No

Indikator Sasaran Th 2012

1 1

2

3

4 5

6 7 8 9

10

11

12

13 14

15 16

17

2 Jumlah PNS yang melaksanakan tubel/ibel dan ikatan dinas Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal jumlah jabatan dengan jabatan yang terisi berdasarkan kompetensi yang dimiliki Jumlah Penyelesaian kasus disiplin PNSD Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas Jumlah data dan dokumen PNS Jumlah PNS Kabupaten yangt lolos seleksi sesuai kebutuhan daerah Jumlah dokumen Data dan informasi buku profil daerah Jumlah layanan Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya yaitu Dokumen Evaluasi Program Pembangunan Tahunan Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan Ketetapan dan Kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang Jumlah Perda Inisiatif DPRD Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan Kerjasama

3

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 4

5 252

6 71

Capaian Kinerja 2016 Target Realisa % Capai si an 7 8 9 75 71 94,67

Target RPJMD Th.2016 10 629

% 88

275

92

90

97,83

729

% 8

-

-

-

-

8

12

12

100%

270

6

8

150%

40

750

256

300

113

37,67 %

1.700

8

3

10

5

50%

15 kasus

100

83

83%

5 kali

5.821

6.007

6003

5822

96,98

7100

(5821)

0%

0%

0%

1000

(5822) 1

100%

100%

1

100%

100%

1

1

1

100%

1500 % (6003) 1

-

-

-

100%

1

99,50

119,40

71

%

%

20,5 % -

20,5%

47

-

94/100 %

250 boks /28 M2 91,6% /229 150 kali

-

1

1

1

-

13

13

-

2

2

(6007)


500 boks/ 28 M2

70,93 %

100%

229

100%

100%

150 kali

100%

100%

2

0

0%

8

13

13

13

100%

13 SKPD

2

2

2

100%

4 Media

Page 95

18

penyebarluasan informasi (jumlah jaringan komunikasi, informasi dan media massa) Sistem informasi dan komunikasi yang memadai (jumlah kelompok KOMSOSDES) Rata-rata

-

19

19

19

20

20

100%

81,13%

87,12 %

100%

Berdasarkan data pada tabel 3.2 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-18 indikator kinerja sasaran diatas, dengan rata-rata adalah sebesar 87,12%, yang menunjukan bahwa sasaran ini, di tahun 2016 dapat tercapai dengan baik. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target kinerja, yaitu pada indikator kinerja jumlah PNS kabupaten sesuai kebutuhan dan jumlah Perda inisiatif DPRD, sedangkan capaian kinerja 11 (lima) indikator kinerja lainnya mencapai di atas 90%. Rata-rata realisasi setiap indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 81,13%. Capaian sasaran ini, terdiri dari 18 indikator sasaran yang dapat diuraiakan sebagai berikut : 1. Indikator Jumlah PNS Yang Melaksanakan Tugas Belajar/Izin Belajar dan Ikatan Dinas Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian aparatur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Flores Timur

memberikan

kesempatan

kepada

seluruh

PNS

untuk

melanjutkan

pendidikannya baik melalui sistem Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pendasaran kegiatan ini adalah sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Daerah. Pada tahun 2016 ini, target kinerja yang ingin dicapai adalam melayani semua proses kepegawaian menyangkut permohonan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS sebanyak 75 orang. Realisasinya adalah mahasiswa lanjutan yang diproses selama tahun 2016 adalah sebanyak 63 orang, sedangkan mahasiswa baru tahun 2016 sebanyak 9 orang (7 orang mahasiswa S2, 1 orang mahasiswa S1, dan 1 orang mahasiswa S3). Pada tahun 2016 ini yang ditargetkan adalah 75 orang yang dilayani, realisasinya adalah LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 96

sebanyak 71 orang sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 94.67% dengan predikat Sangat baik/Sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya sumber pendanaan dari pihak lain selain Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur juga semakin banyak dan bervariasi. Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh motivasi belajar yang tinggi dari PNS yang rela membiayai diri sendiri untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya program-program dari kementerian yang membantu tercapainya target ini. Khusus untuk mahasiswa baru tahun 2016 sumber pendanaannya adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Mahasiswa Tugas Belajar (Baru) Tahun 2016 No

Jenjang

Sumber Pendanaan

Jumlah

Pendidikan 1

S1

Biaya Sendiri

1 orang

2

S2

Biaya Sendiri

3 orang

3

S2

APBD Murni

3 orang

4

S2

Beasiswa AUSAID

1 orang

5

S3

Ditjen PPSDM Kemenkes

1 orang

Jumlah

9 orang

Tabel 3.4 Daftar PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin sampai dengan tahun 2016 No

Tingkat Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8

D-III D-IV S-1 S-2 Dokter Spesialis Profesi Non Gelar Total

Mahasiswa Lanjutan s/d 2016 L P 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 5

Mahasiswa baru 2016 L 0 12 3 9 0 1 1 26

P 11 5 9 3 0 1 0 37

Jumlah

L 0 12 3 11 1 1 1 30

Total

P 14 5 9 5 0 1 0 42

14 17 12 16 1 2 1 71

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas pada tahun 2014 tingkat capaian kinerjanya 252 orang (banyak mahasiswa ijin belajar), sedangkan tahun 2015 sebanyak 75 orang sedangkan tahun 2016 menjadi 71 orang. Tahun 2014 sangat banyak PNS LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 97

yang melaksanakan Ijin Belajar dengan sistem kelas jauh melalui UT UPBJJ Kupang, sedangkan tahun 2015 urusan mahasiswa Ijin Belajar dialihkan pada Dinas PPO Kabupaten Flores Timur, sehingga BKD Kabupaten Flores Timur hanya mengurusi mahasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar tertentu dan sebagian Ikatan Dinas yang sudah terikat kontrak sebelumnya, Selanjutnya Ikatan Dinas pun dialihkan pengurusannya menjadi urusan bagian Kesra pada Setda Kabupaten Flores Timur. Tahun 2016 ini terjadi peningkatan mahasiswa PNS yang menjalankan Tugas Belajar dan ijin Belajar Tertentu. Namun demikian terdapat juga beberapa hal yang sering menjadi persoalan dalam pencapaian sasaran yakni kurangnya koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Flotim dalam hal ini BKD Kabupaten Flores Timur dengan mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam melaporkan hasil studi PNS yang menempuh tugas belajar/ijin belajar sehingga menyebabkan hasil studi tidak terpantau dan beberapa diantaranya tidak memenuhi target nilai yang diharapkan dan terpaksa drop out yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri , dan juga instansi yang memberi beasiswa. Kedepannya BKD selaku penghubung antara Pemerintah Daerah dan PNS Tugas Belajar/Ijin Belajar diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan mahasiswa yang bersangkutan dan juga Perguruan Tinggi tempat menuntut ilmu. Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja di tahun-tahun mendatang, maka BKD Kabupaten Flores Timur menyusun beberapa langkah perbaikan yakni sebagai berikut:  Menyusun kembali Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNSD Kabupaten Flores Timur yang baru;  Melakukan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan Pihak perguruan tinggi untuk mengontrol mahasiswa tugas belajar;  Melakukan koordinasi kepada PNS Peserta Tugas Belajar/Ikatan Dinas untuk memberikan secaraberkala laporan perkembangan hasil studinya untuk memudahkan pengontrolan dan evaluasi sesuai kesepakatan/kerjasama yang termuat dalam SK Tugas Belajar/Ijin Belajar tersebut.


Page 98

Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Perbandingan Capaian indikator Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Ikatan Dinas dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah PNS yang melaksanakan tubel/ibel dan ikatan dinas

3 0rang

Realisasi s.d Tahun 2016/ Kondisi Akhir RPJMD 4 394

Target Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 629

Capaiaan Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7 62,64%

Berdasarkan tabel 3.5, realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah PNS yang melaksanakan tubel/ibel dan ikatan dinas sampai dengan tahun 2016 sebanyak 394 orang. Jika dibandingkan dengan rencana kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 629 orang, maka capaian kinerja indikator sasaran akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 62,64% dengan kategori Cukup Berhasil. 2. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa CPNS wajib mengikuti diklat prajabatan selambatlambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Pada tahun 2016, target kinerjanya adalah terlaksananya kegiatan diklat prajabatan bagi CPNSD yang berasal dari formasi pelamar umur, dokter PTT dan Guru SM3T sebanyak 92 orang. Realisasinya adalah terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan tersebut bagi 90 orang CPNSD Kabupaten Flores Timur dengan bekerjasama dengan pihak Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan komposisi sebagai berikut: a. Gelombang I : Pelaksanaan kegiatan Prajabatan mulai tanggal 11 April – 20 Mei 2016 bertempat di Badan Diklat Provinsi NTT dengan utusan peserta Kabupaten Flores Timur sebanyak 13 orang dari formasi pelamar umum tahun 2014 golongan ruang II/c. b. Gelombang II:


Page 99

Pelaksanaan kegiatan Prajabatan mulai tanggal 10 Mei- 22 Juni 2016 bertempat di Badan Diklat Provinsi NTT dengan utusan peserta Kabupaten Flores Timur sebanyak 57 orang dari formasi Dokter PTT dan Guru SM3T

tahun 2014

golongan ruang III/a. c. Gelombang III: Pelaksanaan kegiatan Prajabatan mulai tanggal 11 Juli – 23 Agustus 2016 bertempat di Badan Diklat Provinsi NTT dengan utusan peserta Kabupaten Flores Timur sebanyak 19 orang dari formasi Pelamar Umum

tahun 2014

golongan ruang III/a. d. Gelombang IV: Pelaksanaan kegiatan Prajabatan mulai tanggal 13 September – 25 Oktober 2016 bertempat di Badan Diklat Provinsi NTT dengan utusan peserta Kabupaten Flores Timur sebanyak 1 orang dari formasi Dokter PTT tahun 2014 golongan ruang III/a. Tabel 3.6 Perbandingan Capaian indikator Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III

3 Orang




Berdasarkan tabel 3.6, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 453 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 729 orang, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 64,14% dengan kategori “Cukup Berhasil”. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat yang ada di Kabupaten Flores Timur 2. Minimnya anggaran kegiatan diklat. Untuk itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah sebagai berikut : LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 100

1.

Memperjuangkan alokasi anggaran untuk kegiatan diklat/bimtek

2. Memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kediklatan di wilayah Flores Timur agar kedepannya pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur tanpa perlu dikirim ke Badan Diklat Provinsi untuk menekan biaya yang besar.

3. Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Peserta Diklat Pim Tingkat II,III dan IV Tahun 2014-2016 4 3,5 3 2,5

Pim IV

2

Pim III

1,5

pim II

1 0,5 0 2014

2015

2016

Dari grafik ini terlihat dengan jelas bahwa tahun 2014, hanya 8 peserta yang megikuti kegiatan Diklat Pim begitupula pada tahun 2015 hanya 8 orang peserta sedangkan tahun 2016 terdapat 12 orang peserta kegiatan Diklat Kepemimpinan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dilihat dari capaian ketiga kegiatan ini baik Diklat pim II,III maupun IV tentunya didukung oleh beberapa faktor yakni: 1. Koordinasi yang baik antara pihak BKD dengan pihak penyelenggara kediklatan yakni Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Adanya reaksi atau dukungan yang baik dari para peserta diklat untuk

mengikuti kegiatan ini secara baik hingga selesai kegiatan. Kegiatan : Diklat Teknis Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Angkatan 1 

Diklat Pim Tingkat II


Page 101

Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, bahwa Diklatpim Tk. II merupakan salah satu jenis diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural Eselon II dan kegiatan ini

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan

aparatur pemerintah

yang sesuai dengan

jenjang jabatan struktural.

Kompetensi kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan menetapkan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut. Tahun 2016 targetnya adalah terlaksananya kegiatan diklat pim II bagi 4 orang pejabat yang memenuhi syarat. Realisasinya adalah bahwa sesuai Berita acara rapat Tim Seleksi Diklat Instansi (TSPDI) Diklatpim Tk.II Kabupaten Flores Timur Nomor: BKD.993.13/54/Diklat/2016 memutuskan 4 orang peserta Diklat Pim Tk.II dari Kabupaten Flores Timur. Keempat peserta Diklat Pim Tk.II ini mengikuti kegiatan pada lembaga diklat terakreditasi yakni Badan Diklat Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 26 Februari – 24 Juni 2016. Sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini adalah 100% dengan predikat Sangat baik/sangat berhasil. 

Diklat Pim Tingkat III Ditujukan bagi calon Pejabat Eselon III serta Pejabat Eselon III yang belum mengikuti Diklatpim Tk.III berdasarkan sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat eselon III yang berkompeten dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Sama seperti DiklatPim Tingkat II diatas,tahun 2016 targetnya adalah terlaksananya kegiatan diklat pim III bagi 4 orang pejabat yang memenuhi syarat. Realisasinya adalah bahwa sesuai Berita acara rapat Tim Seleksi Diklat Instansi (TSPDI) Diklatpim Tk.III Kabupaten Flores Timur Nomor:


Page 102

BKD.993.13/54/Diklat/2016 memutuskan 4 orang peserta Diklat Pim Tk.III dari Kabupaten Flores Timur. Keempat peserta Diklat Pim Tk.III ini mengikuti kegiatan pada lembaga diklat terakreditasi yakni Badan Diklat Provinsi NTT mulai tanggal 25 Februari- 07 Juni 2016. Sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini adalah 100% dengan predikat Sangat baik/sangat berhasil. 

Diklat Pim Tingkat IV ditujukan bagi PNS yang telah menduduki jabatan eselon IV, sehingga persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2000 dapat terpenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Sama seperti DiklatPim Tingkat II dan III diatas,tahun 2016 targetnya adalah terlaksananya kegiatan diklat pim IV bagi 4 orang pejabat yang memenuhi syarat. Realisasinya adalah bahwa sesuai Berita acara rapat Tim Seleksi Diklat Instansi (TSPDI) Diklatpim Tk.IV Kabupaten Flores Timur Nomor: BKD.993.13/54/Diklat/2016 memutuskan 4 orang peserta Diklat Pim Tk.IV dari Kabupaten Flores Timur. Keempat peserta Diklat Pim Tk.IV ini mengikuti kegiatan pada lembaga diklat terakreditasi yakni Badan Diklat Provinsi NTT mulai tanggal

10 Mei-27

Agustus 2016 Sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini adalah 100% dengan predikat Sangat baik/sangat berhasil. Tabel 3.7 Perbandingan Capaian indikator Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV

Satuan

3 Orang




Berdasarkan tabel 3.7, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 28 orang. Jika dibandingkan dengan target LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 103

akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 270 orang, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 10,37% dengan kategori “Belum Berhasil”. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1.

Kabupaten Flores Timur belum memiliki badan diklat berakreditasi sesuai persyaratan untuk penyelenggaraan diklat sehingga peserta diklat dari Kabupaten Flores Timur harus mengikuti kegiatan di lembaga lain yang terakreditasi.

2.

Kuota peserta dari lembaga diklat sangat terbatas sehingga masih banyak pejabat yang belum mengikuti kegiatan ini.

3.

Anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga menjadi beban anggaran pada BKD Kabupaten Flores Timur termasuk untuk mentor/pembimbing dari peserta Diklat Kepemimpinan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini sehingga kegiatan diklat berjalan lebih baik kedepannya, maka ada beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain: 1.

Penambahan anggaran yang lebih agar kuota peserta meningkat.

2.

Pendataan calon peserta diklat harus dibuat sebelumnya, agar biaya mentor/pendamping peserta diklat bisa dibebankan pada SKPD bersangkutan sehingga mengurangi pembiayaan dari BKD Kabupaten Flores Timur.

4. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Formal

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan SKPD perlu ditingkatkan. Salah satu langkah konkrit dan strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis aparatur pemerintah adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis/diklat terkait tupoksi PNS, akan tetapi karena keterbatasan anggaran BKD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 tidak melaksanakan kegiatan bimtek/diklat teknis hanya mengutus/menugaskan aparatur untuk mengikuti Bimbingan teknis terkait guna peningkatan kapasitas aparatur di bidang tugasnya masing-masing. Sejumlah PNS BKD Kabupaten Flores Timur yang mendapat kesempatan mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur dalam tahun 2016. Target kinerjanya adalah terlaksananya kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional untuk 6 orang pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 104

Realisasinya adalah terlaksananya Diklat bagi 9 orang PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 150% dengan predikat Sangat baik/Sangat berhasil. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya apresiasi yang tinggi dari pejabat BKD Kabupaten Flores Timur tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang ada guna meningkatkan capaian visi dan misi BKD. Akan tetapi kegiatan ini juga tidak terlepas dari beberapa hambatan yang ada, yakni: -

Terbatasnya pagu anggaran untuk pelaksanaan diklat

-

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat/bimtek

-

Terdapat pandangan bahwa kegiatan seperti ini hanya merupakan penugasan biasa bukan sebagai upaya peningkatan kompetensi.

Untuk itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah sebagai berikut : 3.

Memperjuangkan alokasi anggaran untuk kegiatan diklat/bimtek

4.

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana diklat terakreditasi milik pemerintah untuk memperoleh informasi kediklatan yang menjadi tanggungan biaya pemerintah pusat.

5. Jumlah Penyelesaian Kasus Disiplin PNSD Tabel 3.8 Perbandingan Capaian indikator Jumlah Penyelesaian Kasus Disiplin PNS dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah penyelesaian disiplin PNS

Satuan

Kasus

3 Kasus




Berdasarkan tabel 3.8, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah Penyelesaian Kasus Disiplin PNS sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 16 Kasus. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 15 Kasus, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 106,67% dengan kategori “Sangat Baik”. Sasaran ini didukung melalui Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 105

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Keberhasilan indikator sasaran dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1. Melakukan sosialisasi aturan kepegawaian 2. Melakukan uji petik kasus langsung ke SKPD terkait dan para pelaku indispliner. 3. Memantau kehadiran pegawai dengan mewajibkan setiap SKPD untuk memberikan laporan absensi perbulannya kepada pihak BKD. 6. Jumlah Jabatan Dengan Jabatan Yang Terisi Berdasarkan Kompetensi Yang Dimiliki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain dinyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Untuk mendapatkan pimpinan yang baik (kompeten dan profesional), maka dalam rekruitmen pejabat, khususnya eselon II, III dan IV selain memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja, hal utama lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis dan kompetensi jabatan dan tentunya melalui pertimbangan lainnya dari tim Baperjakat Kabupaten Flores Timur. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Pelantikan Pejabat Tahun 2014-2016 2016 No

Capaian Kinerja (%)

Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

Target

Realisasi

Jumlah Jabatan 1 yang terisi sesuai kebutuhan

Orang

50

56

300

113

37,67

Target Kinerjanya pada tahun 2016 ini adalah jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan jabatan yang lowong sebanyak 300 orang. Realisasinya sepanjang tahun 2016 terjadi 3 kali pelantikan yakni Pelantikan dalam jabatan Kepala Sekolah (1 kali) sebanyak 69 orang dan Pelantikan Pejabat Struktural (2 kali) sebanyak 44 orang jadi LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 106

total 113 orang. Dilain pihak, Anggaran pada pos ini juga diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama tidak dilaksanakan karena adanya penundaan dari pejabat berwenang karena masih pembahasan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Dengan melihat tingkat realisasinya dimana terlaksananya kegiatan pelantikan dalam jabatan sebanyak 113 orang maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 37,67% dengan predikat Sangat kurang baik/tidak berhasil. Selain memuat anggaran untuk kegiatan pelantikan dalam jabatan, pada kegiatan ini juga melekat pagu angggaran untuk pengurusan Satya Lencana Karya Satya (SLKS). Kegiatan Pemberian Satya lencana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan

pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan

loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. Satya lencana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan SKPD mereka masing-masing.Penyematan Satyalencana Karya Satya bagi PNS Tahun Anggaran 2016 secara simbolis dilakukan bertepatan dengan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016. Sejak adanya Peraturan Bupati Flores Timur yang mengatur tentang SLKS ini, maka selain mendapatkan tanda penghargaan SLKS juga diberikan uang penghargaan secukupnya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Dengan pemberian cendramata ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi yang lain. Tahun 2016 ini ada sebanyak 3 orang PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS. 2 orang dari dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dan 1 orang dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.


Page 107

7. Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah. Targetnya adalah terlaksananya kegiata Ujian Dinas baik Tingkat II maupun III dan Juga Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS lingkup BKD Kabupaten Flores Timur sebanyak 100 orang peserta. Pada tahun 2016 ini, realisasinya terjadi 2(dua) kali pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah yakni: 1. Gelombang I : Pelaksanaannya pada tanggal 07 April 2016 dengan peserta sebanyak 64 orang. 2. Gelombang II : Pelaksanaannya pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan peserta sebayak 19 orang. Tabel 3.10 Daftar Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah Tahun 2016 No

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8

UD Tk.III ( Gol. III/d-IV/a) UD Tk.II (Gol II/d – Gol III/a) UD Tk.I (I/d-II/a) UPI Sarjana (S1) UPI D-III UPI D-II UPI SLTA UPI SLTP TOTAL

Gelombang I (org) 14 27 2 6 2 1 10 2 64

Gelombang II (org) 19 19

Jumlah 33 27 2 6 2 1 10 2 83

Dengan melihat tingkat realisasinya maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 83% dengan predikat Baik/ berhasil. Adapun berbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya sebagai berikut: Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Tahun 2014-2016 2016 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas

Satuan

Orang

2014

72

2015

81

Target

Realisasi

100

83

Capaian Kinerja (%)

83

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa peserta ujian dinas dan penyesuaian ijasah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Tentunya ini mempunyai makna bahwa semakin banyak PNS yang berupaya meningkatkan pendidikannya untuk memperbaiki karier dalam bekerja. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 108

8. Jumlah data dan dokumen PNS Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian data informasi kepegawaian. Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk itu dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem database kepegawaian, BKD melaksanakan peningkatan kualitas pegelolaan dokumentasi dan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara manual. Pada tahun 2016 ini, target kinerja yang ingin dicapai adalah tertatanya data dan dokumen kepegawaian sebanyak 6.003 orang. Realisasinya adalah terdatanya pegawai sebanyak 5.822 orang PNS Kabupaten Flores Timur dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.12 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Tahun 2016 No

Golongan

1 2 3 4

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV TOTAL

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 69 10 809 984 1359 1477 704 410 2941 2881

Jumlah 79 1793 2836 1114 5822

Adapun perbandingan data dengan capaian tahun tahun sebelumnya sebagai berikut: Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah PNS Lingkup Pemkab Flotim Tahun 2014-2016 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

1

Jumlah data dan dokumen PNS

Orang

5.821

6.007

Target 6.003

Realisasi 5822

Capaian Kinerja (%) 96,98

Dengan melihat tingkat realisasinya maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 96,98% dengan predikat Sangat Baik/ Sangat berhasil. Meskipun capaian kinerja


Page 109

sangat bagus, tetapi masih saja terdapat persoalan yang sering menjadi kendala dalam kegiatan pendataan kepegawaian ini, diantaranya: 1. Database yang ada masih manual belum memiliki sistem kepegawaian sendiri secara online yang menyebabkan keakuratan data dan keamanan data masih sangat diragukan. 2. Kurangnya kesadaran PNS untuk melengkapi berkas kepegawaian di BKD, sehingga pendataan masih belum lengkap untuk masing-masing PNS. Selama ini para pengelola data dan dokumen kepegawaian hanya melakukan pnegarsipan data pegawai dari setiap berkas usulan dalam proses pangkat, pensiun, dll. Kelebihan berkas dalam administrasi tersebutlah yang digunakan untuk pengarsipan dokumen kepegawaian pada masing-masing file PNS. Untuk menindaklanjuti hal ini, maka selama ini BKD kabupaten Flores Timur berupaya untuk turun langsung ke setiap SKPD untuk melakukan pemutakhiran data PNS guna membagun database manual yang akurat. Selain melakukan pendataan dan dokumen kepegawaian PNS, pada kegiatan ini juga melekat urusan Kartu Pegawai Elektronik. Hingga Tahun 2016, kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan dan akan diganti dengan program baru Virtual card. Adapun data Kartu Pegawai Elektronik sebagai berikut: 1. KPE yang sudah dicetak

: 5.578

2. KPE yang sudah didistribusikan ke PNS

: 5.311

3. PNS yang sudah foto tapi belum memiliki kartu

: 47

4. PNS yang belum foto

: 599

5. KPE yang sudah diperbaiki

: 68

9. Indikator Jumlah PNS Kabupaten sesuai Kebutuhan Daerah Target kinerja adalah penerimaan/pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Flores Timur dari formasi umum, akan tetapi kegiatan seleksi penerimaan CPNS formasi umum tahun 2016 Tidak Terlaksana karena adanya penundaaan penambahan pegawai ASN tahun 2016 secara nasional sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 25 Juli 2016.


Page 110

Sebagai solusinya sebagian anggaran terserap untuk penyusunan formasi PNS tahun 2016 secara elektronik melalui aplikasi e-Formasi dan pelaksanaan konsultasi untuk penerimaan CPNS melalui formasi khusus bagi tenaga PTT kesehatan dan THL-THB Penyuluh Pertanian yang proses seleksinya ditangani oleh Kementerian dan SKPD terkait. Dengan melihat tingkat realisasinya dimana tidak terlaksananya kegiatan seleksi CPNS Daerah tahun 2016 dari formasi umum sehingga capaian kinerja yang diperoleh 0% dengan predikat tidak berhasil. Faktor penyebab tidak berhasilnya kegiatan ini adalah ada perubahan kebijakan dari tingkat Pusat tentang moratorium PNS yang biasanya ditengah tahun sehingga menyebabkan tidak terserap secara maksimal anggaran yang dipangkukan dan juga kebutuhan akan tenaga baru tidak dapat dilayani. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain : meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Menpan RB mengenai penerimaan CPNS agar ditahun yang akan datang Kabupaten Flores Timur memenuhi syarat dan mendapat kuota untuk penerimaan CPNS. Perbandingan jumlah PNS Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Kebutuhan Daerah dapat dilihat dari Pola Rekrutmen PNS yang Terbuka, Adil dan Kompetitif Sehingga Semua Formasi Pegawai Terisi Dengan Calon yang Berkualitas. Formasi jumlah PNS yang diangkat ini, harus berdasarkan Analisis Beban Kerja. Untuk mengisi kebutuhan daerah akan tenaga PNS, Pemerintah Kabupaten Flores Timur merekrut tenaga honorer dengan perjanjian kontrak kerja setiap tahunnya. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi terkait dengan jumlah PNS sesuai kebutuhan daerah adalah bahwa di tahun 2015 penerimaan CPNSD tidak dilaksanakan karena adanya penundaan penambahan Pegawai ASN tahun 2015 secara nasional melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2163/M.PANRB/06/2015. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur kekurangan PNS karena formasi PNS untuk tahun 2015 sudah ditetapkan. Akan tetapi sebagian anggaran terpakai untuk proses pengangkatan CPNS Formasi 2014 yang proses penetapan NIP dan lainnya terbawa pengurusannya di tahun 2015. Selain itu, anggarannya terpakai untuk menjawab Surat Edaran MENPAN yaitu Penyusunan Formasi PNS Tahun 2015 secara elektronik melalui aplikasi e-formasi dan pengangkatan PNS melalui jalur khus yakni SM3T dan Dokter.


Page 111

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian indikator Jumlah PNS Kabupaten Sesuai Kebutuhan Daerah dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah PNS Kabupaten Sesuai Kebutuhan Daerah

3 Orang




Berdasarkan tabel 3.14, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah PNS Kabupaten Sesuai Kebutuhan Daerah sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 5.822 Orang. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 8.001 Orang, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 72,76% dengan kategori “Berhasil”. Perbandingan antara realisasi kondisi akhir RPJMD dengan Target Kinerja akhir periode RPJMD adalah 37,24%. Hal ini disebabkan antara lain di tahun 2016 capaian kinerja adalah 0%, karena adanya penundaan penambahan Pegawai ASN tahun 2015 secara nasional melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015.

10. Indikator Jumlah dokumen Data dan Informasi Buku Profil Daerah

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Buku Profil Daerah dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah dokumen Data dan informasi buku profil daerah

Satuan

3 Dok



Capaiaan Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7 100%

Berdasarkan tabel 3.15, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Buku Profil Daerah sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 1 dokumen. Jika dibandingkan dengan target


Page 112

akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

11. Indikator Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya yaitu Dokumen Evaluasi Program Pembangunan Tahunan Tabel 3.16 Perbandingan Capaian indikator Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai Masukan Perencanaan Pembangunan Selanjutnya dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya

Satuan

3 Dok




Berdasarkan tabel 3.16, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan selanjutnya sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 1 dokumen. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

12. Indikator Semua Dokumen Penting dan Vital Tertata dan Diarsipkan Secara Baik Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Semua Dokumen Penting dan Vital Tertata dan Diarsipkan Secara Baik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik

Satuan

3 Dok




Berdasarkan tabel 3.17, bahwa realisasi akumulasi pencapaian indikator Jumlah Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik sampai dengan LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 113

tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 500 dokumen. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 500 dokumen, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Indikator sasaran ini menggambarkan pencapaian terwujudnya masyarakat Sadar arsip dan meningkatnya tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur tentang pentingnya Arsip yang dilakukan melalui program Perbaikan Sistem

Administrasi

Kearsipan,

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

13. Indikator Cakupan Pembinaan Kepala Desa/Kelurahan Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Cakupan Pembinaan Kepala Desa/Kelurahan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Cakupan Pembinaan Kepala Desa/Kelurahan

Satuan

3 Desa/Kel




Capaian indikator sasaran Cakupan Pembinaan Kepala Desa/Kelurahan diukur dengan melihat Jumlah Desa yang Aparat Pemerintah Desa dan BPD Didampingi dan Dibina. Capaian indikator sasaran ini dilakukan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Terhadap Pemerintah Desa dan BPD. Kegiatan pendampingan dan pembinaan ini ditargetkan sebanyak 229 Desa di 19 Kecamatan dengan realisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Capaian indikator sasaran ini dilakukan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Terhadap Pemerintah Desa dan BPD. Kegiatan ini dimaksudkan dalm rangka pendampingan dan pembinaan Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Desa. Berdasarkan tabel 3.18, realisasi akumulasi pencapaian indikator Cakupan Pembinaan Kepala Desa/Kelurahan sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD sebanyak 229 Desa/Kelurahan. Jika dibandingkan dengan target akhir


Page 114

periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 229 Desa/Kelurahan, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”

14. Indikator Ketetapan dan Kecepatan dalam Penyelesaian Agenda Sidang Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Ketepatan dan Kecepatan dalam Penyelesaian Agenda Sidang dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang

3 %




Berdasarkan tabel 3.19, realisasi akumulasi pencapaian indikator Kecepatan dan Ketepatan dalam penyelesaian agenda sidang sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah 150%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 100%, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 150% dengan kategori “Sangat Berhasil” Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang positif dalam mendukung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembahasan rancangan peraturan daerah b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan toko masyarakat /toko agama c. Rapat rapat alat kelengkapan dewan d. Rapat rapat paripurna e. Kegiatan reses f. Kunjungan kerja pimpinan dan ADPRD dalam daerah g. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan ADPRD h. Pembuatan Perda Inisiatif DPRD i. Rapat rapat fraksi


Page 115

15. Indikator Jumlah Perda Inisiatif DPRD Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Perda Inisiatif DPRD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah Perda Inisiatif DRPD

Satuan

3 Perda




Berdasarkan data pada tabel 3.20 capaian indikator sasaran Jumlah Perda Inisiatif DPRD sampai dengan tahun 2016 adalah 5 Perda Inisiatif, yang terdiri dari: a. Capaian di tahun 2012 sebanyak 1 Perda b. Capaian di tahun 2013 sebanyak 1 Perda c. Capaian di tahun 2014 sebanyak 1 Perda d. Capaian di tahun 2015 sebanyak 2 Perda e. Capaian di tahun 2016 tidak ada (0%) dari target 2 Perda Kedua Ranperda Inisiatif ini tidak ditetapkan menjadi Perda Inisiatif DPRD karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sedianya akan dilakukan perubahan tetapi sampai akhir tahun 2016 belum dilakukan perubahan sehingga menurut pertimbangan Biro Hukum Setda Provinsi NTT, sementara dipending. Sedangkan untuk Ranperda tentang Pengaturan Penanaman maupun penebangan pohon pada jalur jaringan listrik di Kabupaten Flores Timur tidak bisa dilaksanakan karena materi rancangannya belum cukup mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 8 Perda Inisiatif, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah sebesar 62,50% dengan kategori “Cukup Berhasil”

16. Indikator Jumlah SKPD yang Menerapkan SPM Dalam Melakukan Pelayanan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal. Penerapan dan pencapaian target nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara berkala dan


Page 116

berkesinambungan diharapkan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat sehingga pada gilirannya tercipta kesejahteraan masyarakat lahir dan batin (Jasmani dan Rohani). Capaian kinerja indikator sasaran ini konsisten dari tahun ke tahun. Capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini sama dengan capaian di tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebanyak 13 SKPD dari target 13 SKPD yang melaksanakan 15 Bidang SPM. Adapun hambatan/kendala dalam penerapan dan pencapaian SPM pada semua bidang yakni kurang maksimalnya penerapan SPM itu sendiri yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Perda Inisiatif DPRD dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan

Satuan

3 SKPD




Berdasarkan data pada tabel 3.21, capaian untuk indikator sasaran Jumlah SKPD yang Menerapkan SPM dalam Melakukan Pelayanan adalah sebanyak 13 SKPD yang yang melaksanakan 15 Bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 13 SKPD atau sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur karena berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyrakat Kabupaten Flores Timur.

17. Indikator Kerjasama Penyebarluasan Informasi (Jumlah Jaringan Komunikasi, Informasi dan Media Massa) Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini sama dengan capaian di tahun tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu penyebarluasan informasi melalui dua (2) media yaitu: LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 117

a. Website Pemerintah Daerah Revitalisasi Website Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan website pemerintah daerah yang dinamis dan informatif guna meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Target pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan, capaian kinerja 12 bulan (100%). Penyerapan anggaranRp.75.965.100 dari pagu anggaran yang disediakan

Rp. 79.104.524 atau 96 %. Tahun 2014dan tahun 2015

kegiatan ini dilaksanakan secara baik dengan tingkat capaian 100% dari target 12 bulan. b. Media Elektronik Radio Optimalisasi Peran RSPD, pada tahun 2016 ditargetkan melaksanakan siaran LLPL-RSPD mengudara sebanyak 720 jam dengan targetdana sebesar Rp.271.857.350, realisasi penyerapan anggaran Rp.261.206.000 atau 96% sedangkan capaian kinerja tahun 2016 mencapai 720 jam atau 100%. Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Jaringan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah jaringan komunikasi, informasi dan media massa

Satuan

3 Media




Data pada tabel 3.22 menunjukkan capaian indikator kinerja Jumlah Jaringan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 2 Media dari target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 4 Media. Persentase capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 50% dengan kategori “Belum Berhasil”. Capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: 1. Kurangnya anggaran untuk penyebarluasan informasi kepada publik. 2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam bidang informatika.


Page 118

18. Indikator Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Memadai (Jumlah Kelompok KOMSOSDES) Tahun 2016, Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Sasaran kegiatan yaitu pembinaan terhadap 20 kelompok yang ditargetkan, semuanya berjalan baik sesuai target (capaian 100%).Realisasi dana sebesar Rp. 89.133.950, dari jumlah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 96.088.850 atau 93%.Keberhasilan kegiatan ini karena faktor dukungan SDM yang ada pada 2 bidang. Dukungan sumber daya aparatur dalam melakukan kegiatan ini adalah seluruh staf di bidang Desiminasi Informasi dan Bina Media juga bidang Informatika yang cukup memadai. Tingkat capaian kinerja tahun 2014 dan 2015masing-masing mencapai 100%. Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Kelompok Komunikasi Sosial Desa (KOMSOSDES) dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah kelompok KOMSOSDES

Satuan

3 Kelompok




Kelompok Komunikasi Sosial Desa (KOSMOSDES) mempunyai peranan penting dalam mendorong peningkatan informasi publik. Informasi publik dimaksud adalah

informasi

mengenai

pembangunan

masyarakat,

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan sebagainya. Berdasarkan tabel 3.23 menunjukkan capaian indikator kinerja Jumlah Kosmosdes sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 19 Kelompok dari target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 20 Kelompok. Persentase capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 105,26% dengan kategori “Sangat Baik”. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Publik, didukung oleh 9 (sembilan) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 6.593.005.499 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian, Bappeda, Sekretariat Dewan, Perhubungan dan Kominfo, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 119

Tabel 3.24 Program Pendukung dan Anggaran No

Indikator

Program dan Kegiatan

Anggaran Target (Rp)

1

2

3

Jumlah PNS yang melaksanakan tubel/ibel dan ikatan dinas Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal jumlah jabatan dengan jabatan yang terisi berdasarkan kompetensi yang dimiliki Jumlah Penyelesaian kasus disiplin PNSD

Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas Jumlah data dan dokumen PNS Jumlah PNS Kabupaten yangt lolos seleksi sesuai kebutuhan daerah Jumlah dokumen Data dan informasi buku profil daerah Jumlah layanan Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya yaitu Dokumen Evaluasi Program Pembangunan Tahunan Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan

Realisasi

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

645.880.225,00 632.753.300,00

97,67%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.210.121.500,00

1.206.117.198,00

99,67%

849.863.600,00

847.152.975,00

99,68%

141.550.000,00

140.144.500,00

99,01%

Program: Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan: Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan - Kegiatan Penyusunan Profile Daerah - Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Peningkatan kapasitas aparetur Desa/kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Progrm Kerjasama Mas Media - Revitalissi website - Optimalisasi peran RSPD Program Pengembangan Komunikasi,informasi


111.869.100,00,-

645.880.225,00

110.131.400,00

98,45

632.753.300,00

97,97%

151.197.000,00

99,14%

485.056.000

485.056.000

98,06

1.387.677.050

1.271.826.150

91,65%

79.104.524 127.817.000

75.965.100 119.825.600

96% 94&

96.088.850

89.133.950

93%

152.505.375,00

Page 120

dan Media massa Ketetapan dan Kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang Jumlah Perda Inisiatif DPRD

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan Kerjasama Program Pengembangan penyebarluasan Komunikasi Informasi informasi (jumlah dan Media Massa jaringan komunikasi, informasi dan media massa) Sistem informasi dan komunikasi yang memadai (jumlah kelompok KOMSOSDES) Rata-rata

485.056.000

475.639.500

98,06%

271.857.350

271.857.350

96%

96.088.850

89.133.950

93%

6.593.005.499

6.601.307.570

100,13%

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 100,13%. Jika dibandingkan dengan ratarata capaian kinerja sasaran sebesar 87,12%, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan secara optimal dan tidak adanya efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan anggarannya.

1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efisien dan Efektif N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Struktur Organisasi yang mendukung pelayanan publik Uraian tugas yang jelas dan beban kerja yang seimbang Rata-rata

2

Thn 2012 3 1

-

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn 2013 2014 4 5 1 2

-


37SKP D/ 19 Kec

Thn 2015 6 -

-

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi 7 1

8 1

(28 SKPD

(28SKPD)

28SKPD/ 19 Kec

28 SKPD/ 19 Kec

% Capaian 9 100%

100% 100%

Page 121

Berdasarkan data pada tabel 3.25 Sasaran 2: Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efisien dan Efektif dicapai melalui pengukuran kinerja indikator sasaran yang terdiri dari:

1. Indikator Struktur Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Upaya untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintaha daerah yang efektif dan efisien didukung melalui pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan daerah untuk membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Program Peningkatan Pelayanan Publik. Pada awal tahun RPJMD, sudah ada lima (5) Perda Kelembagaan yang dihasilkan di akhir tahun 2011 dengan Program Penataan secara menyeluruh Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan terus mengalami perbaikan sesuai perubahan regulasi. Realisasi capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100% melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah menghasilkan 1 Perda Kelembagaan dan 1 Peraturan Bupati sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang baru, yaitu : a. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. b. Peraturan Bupati Flores Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja untuk setiap SKPD.


Page 122

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Struktur Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

Satuan

2 Struktur Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik

3 Perda




Data pada tabel 3.26 menunjukkan capaian indikator kinerja sasaran struktur organisasi yang mendukung pelayanan publik sampai kondisi terakhir RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 5 Perda kelembagaan dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 5 Perda Kelembagaan. Persentase capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian indikator sasaran ini

melalui

pelaksanaan kegiatan Penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penataan terakhir dilakukan di tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah. 2. Indikator Uraian Tugas yang jelas dan Beban Kerja yang seimbang. Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Uraian Tugas yang Jelas dan Beban Kerja yang Seimbang dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Uraian tugas yang jelas dan beban kerja yang seimbang

Satuan

3 Peraturan Bupati




Data pada tabel 3.27 menunjukkan capaian indikator kinerja Uraian Tugas yang Jelas dan Beban Kerja yang Seimbang sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah sebanyak 1 Peraturan Bupati dari target kinerja akhir periode


Page 123

RPJMD tahun 2016 sebanyak 1 Peraturan Bupati. Persentase capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Peraturan Bupati ini yang memuat Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja untuk setiap SKPD. Capaian indikator ini diukur melalui Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas serta Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan oleh Bagian Organiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan Uraian Tugas dan Analisis Beban Kerja dilakukan setelah kegiatan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah. Walaupun capaian dengan kategori Sangat Baik, namun dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan uraian tugas dan analisis beban kerja mengalami beberapa kendala/hambatan antara lain: a. Kurangnya tingkat kesadaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun Uraian Tugas dan Analisis Beban kerja sehingga waktu yang ditargetkan kurang efektif; b. Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kedua kegiatan ini. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 1.773.087.050 yang dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.28 Program Pendukung dan Anggaran No

Indikator



1

2

Struktur organisasi yang mendukung pelayanan publik Uraian tugas yang jelas dan beban kerja yang seimbang Rata-rata

Program Peniningkatan Pelayanan Publik: Kegiatan:  Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah  Penyusunan uraian Tugas

Realisasi

%

432.816.250,-

403.982.750

93,34%

38.537.000,-

37.257.000,-

96,68%

471.353.250,-

441.239.750,-

93,62%

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp. 441.239.750,- dari target Rp. 471.353.250,- atau sebesar 93,62%. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator sasaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 6,38% atau Rp. 30.113.500,-. Hal ini menggambarkan bahwa


Page 124

Pemerintah Daerah melalui Bagian organisasi telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan mempertimbangkan segi efisiensi anggaran. 1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 : Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel sehingga Memperoleh Status Laporan Pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Pengecuali (WTP)

Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel Sehingga Memperoleh Status Laporan Pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Kecuali (WTP) N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standart % SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Online dan terintegrasi % Aset daerah yang diiventarisir dan digunakan secara tepat (Penerapan Simda Aset) % Kasus yang diselesaikan (% penurunan tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap total APBD) Jumlah Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat Jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor Jumlah Aparat Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawasan jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional P2UPD

2

3

4

5

6

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 3 4 5 6 0,16 90,84 WDP WTP % 10 5 3 5

Th 2012

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi

% Capaian

7 -

8 -

9 -

5

11

220%

-

-

-

6 sistem

6 sistem

100%

80%

93,75

105,8

85%

85%

100%

%

8%

98,69

98,04

99,99

0,25

0,16

90,84

%

%

0

80%

40%

150

4

2

50%

100%

100%

100%

113,6 4

44

44

100%

-

150%

0

150

4

1

25%

100%


Page 125

7

% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP  Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif  Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun Rata-rata

100% 30,09

85,97(

41,35

21,34

100)

%

%

43,58

23,47

67,64

%

%

%

100

35,63

30,58%

30

63,15

67,64%

79,28

87,12%

%

Dari hasil penghitungan berdasarkan data pada tabel 3.29 atas setiap indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2016 sebesar 87,12%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Kecuali (WTP) telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 sebesar 79,28%, maka capaian kinerja pada sasaran ini, menunjukan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target 2016, 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran telah mencapai target kinerja sasaran dalam RPJMD, hanya pada tiga indikator kinerja sasaran SDM pengawasan dan tindak lanjut secara administratif yang memenuhi nilai minimal sasaran penilaian prestasi kerja minimal dibawah 50% yang masih menyisakan target sebanyak 66,37% dari target RPJMD. Pengukuran kinerja indikator sasaran tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 yang terdiri dari: 1. Indikator Peningkatan Predikat WDP ke WTP oleh BPK Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Peningkatan Predikat WDP ke WTP oleh BPK dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK


Satuan

3 WDP

Realisasi s.d Tahun 2016/ Kondisi Akhir RPJMD

Target Kinerja Akhir Periode RPJMD

Capaiaan Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016

-

-

-

Page 126

Berdasarkan tabel 3.30 diatas tercapainya opini WTP dari BPK terhadap LKPD Kabupaten Flores Timur T.A. 2016 belum dapat diukur. Kondisi ini disebabkan oleh karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, BPK belum melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur T.A. 2016. Jadwal pemeriksaan / audit oleh BPK adalah bulan maret 2017. Pada bulan Maret tahun anggaran 2016, BPK telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan

untuk memberikan opini atas kewajaran

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standart Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan,efektivitas Sistim Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan pelaporan Keuangan dari Laporan Keuangan Berbasis Cash Toward Accrual (CTA) ke Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 3 Laporan menjadi 7 Laporan,yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas laporan Keuangan. a. Opini Atas Laporan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 , BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan hal yang dikecualikan sebagai berikut : 1. Penatausahaan

Asset

Tetap

belum

sepenuhnya

memadai

dan

proses

penghapusbukuan Asset Tetap belum dilengkapi Keputusan Bupati; 2. Penyelesaian atas Asset Lain-lain, Pertanggungjawaban Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 dan 2005 yang tidak diakui sebesar Rp. 6.804.605.312,00 dan sisa UUDP tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006 yang belum disetor sebesar Rp. 1.788.084.593,76 belum selesai ditindak lanjuti. 3. Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam LHP Nomor : 48/LHP/XIX.KUP/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 atas pertanggungjawaban pengeluaran bahan bakar pekerjaan swakelola sebesar Rp. 1.348.733.370,69 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;


Page 127

4. Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum memiliki Kebijakan Akuntasi terkait Pendapatan dan belanja yang diterima dan dikeluarkan tanpa melalui rekening kas umum daerah, serta menyajikan beban yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelolah oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS. b. Sistim Pengendalian Intern Hasil Pemeriksaan BPK

atas sistim pengendalian intern pada Pemerintah

Kabupaten Flores Timur TA 2015 mengungkapkan sebanyak dua temuan pemeriksaan yang dirinci sebagai berikut : 1.

Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya tertib dan memadai sebagai berikut : a.

Penempatan Dana Pemerintah bKabupaten Flores Timur pada BUMD PT BPR Bina Usaha dana tidak tepat;

b.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum menerapkan rekening tunggal perbendaharaan

c.

Penempatan uang daerah tidak tepat dan rekonsiliasi antara BUD dengan Bank tidak secara rutin dan tertib dilakukan

2. Pengelolaan dan Penatausahaan persediaan belum memadai dan belum dilaporkan secara lengkap : a. Pemerintah Kabupaten Flores Timur ,belum menyajikan seluruh persediaan Per 31 Desember 2015 1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez belum menyajikan seluruh persediaan obat-obatan; 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan,belum mencatat persediaan akhir atas obat-obatan pada 4 Puskesmas Kesehatan Hewan, dan belum mencatat persediaan akhir atas vaksin dan BHP dari Dinas Peternakan Propinsi NTT; 3. Dinas Pendapatan ,Pengelolah Keuangan ,dan Asset Daerah belum memperhitungkan persediaan karcis; 4. Dinas Kesehatan belum menyajikan obat-obatan pada Puskesma dan puskesmas pembantu.


Page 128

b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum melengkapi NPHD atas barang yang diserahkan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ke sekolah swasta; c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan belum melaporkan persediaan hibah propinsi NTT. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pendapatan belum berfungsi sebagai entitas akuntansi sebagai berikut : a) Bendahara Penerimaan belum menggunakan Aplikasi SIMDA untuk menginput penerimaan pendapatan daerah; b) Bendahara Penerimaan belum semua menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Fungsional ke Dinas PPKAD sebagai BUD; c) Bendahara Penerima belum melakukan penyetoran penerimaan setiap hari. 4. Penatausahaan Asset

Tetap belum sepenuhnya memadai dan proses

penghapusbukuan Asset Tetap belum dilengkapi Keputusan Bupati a. Nilai Asset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.434.199.365.649,00 belum dapat dinilai kewajarannya; b. Pencatatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum memadai; c. Aset Tetap tanah belum belum didukung bukti kepemilikan dan pencatatan jumlah bidang dan luas tanah tidak sesuai dengan sertifikat; d. Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan; e. Proses penghapusan Aset Tetap belum didukung dengan Keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang. 5. Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum memiliki Kbijakan Akuntansi Terkait Pendapatan dan Belanja yang ditrima tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah c. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang –undangan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecuranganh, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhada pentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pokok-pokok ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut :


Page 129

1. Belanja pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja yang tidak ditrima oleh masyarakat

sebesar Rp.

40.000.000,00; 2. Penyelesaian atas Aset lain-lain Pertanggungjawaban Pengeluaran TA 2004 dan 2004 yang tidak diakui sebesar Rp. 6.804.605.312,00 dan Sisa UUDP TA 2004 sampai dengan 2006 yang belum disetor sebesar Rp. 1.788.084.593,76 belum selesai ditindak lanjuti. Strategi pemecahan masalah :Terhadap Opini atas Laporan Keuangan : Temuan Pertama :terhadap temuan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah: BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Flores Timur agar : 1. Meninjau kembali Kebijakan penempatan Uang Daerah pada Bank BPR Bina Usaha dana yang tidak sesuai ketentuan dan selanjutnya menempatkan dalam Bank Umum; 2. Menetapkan Peraturan tentang pengelolaan kas yang mengatur pengelolaan rekening kas umum daerah dan penerapan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account); 3. Memerintahkan Kepala Dinas PPKAD selaku BUD untuk menerapkan rekening tunggal perbendaharaan dalam pengelolaan kas daerah. Terhadap Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang –undangan. Temuan pertama : a) Memerintahkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menarik kembali

pembayaran sebsar Rp. 40.000.000,00 pada CV,W,

kemudian disetorkkan ke rekening kas daera; b) Memerintahkan Tim Anggarann Pemerintah Daerah (TAPD) dan Majelois Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MP-TP/TGR) Kabupaten Flores Timur untuk lebih optimal dalam menindaklanjuti permasalahan Aset lain-lain. Bila dibandingkan capaian kinerja dengan periode sebelumnya, untuk T.A. 2012 , 2013 2014 dan 2015 , Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Target jangka menengah, pada akhir tahun pelaksanaan RENSTRA ditargetkan LKPD Kabupaten Flores Timur mendapat opini WTP. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 130

2. Indikator % SKPD yang Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Secara Tepat Waktu dan sesuai Standart Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase SKPD yang Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Secara Tepat Waktu dan sesuai Standard dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standart

3 %




220%

100%

220%

Berdasarkan data pada tabel 3.31, capaian indikator sasaran Persentase SKPD yang Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan secara Tepat Waktu dan Sesuai Standart sampai dengan kondisi akhir RPJMD tahun 2016 adalah 220% dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 220% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kesadaran SKPD untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standard. 3.

Indikator % SKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Online dan Terintegrasi: Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase SKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan yang Online dan Terintegrasi dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 % SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan yang online dan terintegrasi

3 %




100%

100%

100%

Berdasarkan data pada tabel 3.32, capaian indikator sasaran Persentase SKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan yang Online dan Terintegrasi sampai kondisi akhir RPJMD tahun 2016 adalah 100% dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 131

2016 adalah 100%. Dengan demikian capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. 4.

Indikator % Aset Daerah yang Diinventarisir dan Digunakan Secara Tepat (Penerapan Simda Aset): Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Aset Daerah yang Diinventarisir dan Digunakan Secara Tepat dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 % Aset daerah yang diinventarisir dan digunakan secara tepat (Penerapan Simda Aset)

3 %




85%

100%

85%

Berdasarkan data pada tabel 3.33, capaian indikator sasaran Persentase Aset Daerah yang Diinventarisir dan Digunakan Secara Tepat (Penerapan Simda Aset) sampai kondisi akhir RPJMD tahun 2016 adalah 85% dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 85% dengan kategori “Sangat Baik”. 5.

Indikator % Kasus yang diselesaikan (% Penurunan Tingkat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Total APBD): Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Kasus yang Diselesaikan (% Penurunan Tingkat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenagan Terhadap Total APBD dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 % Kasus yang diselesaikan (% Penurunan Tingkat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Total APBD)

3 %




0,00003

0,25

0,012%

Berdasarkan data pada tabel 3.34 Indikator Sasaran Persentase Kasus yang Diselesaikan (% Penurunan Tingkat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Total APBD) mencapai target yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


Page 132

Sasaran ini mencapai target yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Total APBD tahun 2016 senilai Rp.940.560.367.700,00 Target penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD sebesar 0,25% atau

senilai Rp. 1.601.400.919,25

.Kerugian

hasil

Negara

daerah

yang

timbul

sesuai

pemeriksaan

sebesar

Rp.146.731.702,00.(0,16).Ini berarti nilai pelanggaran dan penyimpangan yang dapat ditekan senilai Rp. 1.454.669.217,25 atau tingkat pencapaiannya sebesar (90,84). Adapun tingkat pencapaian ini dapat diukur melalui perhitungan atas total temuan dari hasil pemeriksaan yang menyentuh pengelolaan dana APBD tahun 2016 sebagai berikut a. Penyalahgunaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 139.219.902,- pada SKPD : 1. ADD Desa Lamaleka,- Rp. 14.871.622,2. Germas Desa Lamaleka Rp. 41.800,3. Dinas Kesehatan Rp. 81.000.000,b. Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas sebesar Rp. 7.511.800,- pada SKPD : 1. Kantor camat Adonara Barat Rp. 5.304.000,2. Kantor Camat Ile Boleng Rp. 1.377.800,3. Kantor camat Larantuka Rp. 530.000,4. Dinas Koperasi dan UKM Rp. 300.000,-

6.

Indikator Jumlah Aparat Pemeriksa yang Memiliki Sertifikat Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Aparat Pemeriksa yang Memiliki Serfikat dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah Aparat Pemeriksa yang Memiliki Sertifikat

Satuan

3 Orang




47

25

188%

Jumlah Aparat Pemerikasa yang memiliki sertifikat, terdiri dari: a. SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor Realisasi dari SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Auditor samapi dengan tahun 2016 adalah sebanyak 2 orang dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 4 orang. b. Aparat Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawasan


Page 133

Realisasi dari SDM Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawassan samapi dengan tahun 2016 adalah sebanyak 44 orang dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 44 orang. c. SDM Pengawasan yang memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional P2UPD Realisasi dari SDM Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawassan samapi dengan tahun 2016 adalah sebanyak 1 orang dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 4 orang. Dengan demikian, total Jumlah Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 47 orang dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 25 orang. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 188%. Secara rinci, capaian untuk masing-masing Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional auditor Indikator kinerja ini diukur melalui jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukkan Jabatan Fungsional Auditor. Ketercapaian indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut: -

Pada tahun 2016, ditargetkan pada Renstra 4 (empat) orang PNS

untuk

mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional auditor ahli serta ujian sertifikasi jabatan dimaksud namun pada bulan Oktober dan November 2016 telah direalisasikan diklatnya dan ujian yang diikuti oleh 2 (dua) orang PNS sesuai dengan alokasi dalam DPA. Bahwa jumlah PNS yang dialokasikan dalam DPA tahun 2016 berjumlah 2 (dua) dari jumlah 4 (empat) orang PNS dalam Renstra kerena mengikuti pagu Indikatif yang diberikan TAPD. Pada bulan Oktober dan November tahun 2016 berdasarkan DPA Inspektorat, 2 (dua) orang PNS telah mengikuti diklat dan ujian pembentukan auditor pertama. Anggaran yang sebelumnya disediakan dalam DPA

tahun 2016

senilai Rp. 49.612.000,-hanya digunakan sebesar Rp. 12.200.000,- untuk membioayayai 1 hari sebelum kegiatan dan satu hari sesudah kegiatan serta membiayai ujiannya oleh ke-2 PNS tersebut karena seluruh biaya diklat dan ujian, dibiayai dengan anggaran dari Program STAR Project BPKP. Dengan demikian sebagian besar anggaran yang sediakan dalam DPA Inspektorat tahun 2016 pada kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 134

aparatur pengawasan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk kepentingan auditor tidak dimanfaatkan dan dialihkan untuk kegiatan Bimtek substansip lainnya pada Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur. 2. Jumlah aparat pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawasan -

Pada tahun 2016, ditargetkan pada Renstra 44 (empat puluh empat ) orang PNS untuk mengikuti diklat Substantip dalam daerah dan luar daerah. Pada tahun 2016 telah direalisasikan diklatnya yang diikuti oleh 9(Sembilan) orang PNS sesuai dengan alokasi dalam DPA. Bahwa jumlah PNS yang dialokasikan dalam DPA tahun 2016 berjumlah 9 orang dari jumlah 44 (empat puluh empat ) orang PNS dalam Resntra kerena mengikuti pagu Indikatif yang diberikan TAPD. Pada tahun 2016 berdasarkan DPA Inspektorat, 9(sebilan orang PNS telah mengikuti diklat/Bimtek. Anggaran yang sebelumnya disediakan dalam DPA tahun 2016 senilai Rp.50.000.000,- Bertambah menjadi Rp156.101.000,karena mendapatkan pengalihan dari anggaran yang sediakan dalam DPA Inspektorat tahun 2016 pada kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa,utnuk Diklat pembentukan Auditor Pertama sebagian dari anggaran untuk penjengan P2UPD, yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dijelaskan pada Indikator 1.Dan pada akhir tahun anggaran tepatnya bulan dEsember 2016, seluruh karyawan karyawati pada Inspektorat mendapat bimbingan teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT, tanpa dukungan dana . Berikut adalah bimbingan teknis substansi yang diikuti oleh SDM Pengawasan: a. Bimtek Peningkatan Kapabilitas sebanyak 5 orang di kupang b. Diklat Pengelolaan Dana Desa di Jogja diikuti oleh 2 orang c. Bimtek Penyusunan Renstra di Jogja diikuti oleh 3 orang d. Bimtek Audit LKPD di BPKP Kupang oleh 1 orang e. Work shop Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di daerah ,Pelaksanaan Pengadaan

Barang

daan

jasa,Realisasi

Penyerapan

serta

pertanggungjawaban dana desadi BPKP Kupang oleh 2 orang f. Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP di Kupang oleh 1 orang LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 135

g. Loncing aplikasi knowledge Management system dan FCD peningkatan kapabilitas APIP oleh 3 orang 3. Jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional P2UPD Indikator ini diukur melalui jumlah SDM pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang mengikuti Diklat baik Diklat Pembentukkan maupun Diklat Penjenjangan Jabatan P2UPD. Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan P2UPD dimaksud diselenggarakan oleh Instansi Pembina P2UPD yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2016, ditargetkan pada Renstra 4 ( empat ) orang PNS untuk mengikuti diklat Pembentukan dan Diklat penjenjangan P2UPD . Bahwa jumlah PNS yang dialokasikan dalam DPA tahun 2016 berjumlah 2 (dua) dari jumlah 4 (empat

) orang PNS dalam Resntra kerena mengikuti pagu Indikatif yang

diberikan TAPD. Inspektorat Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 memiliki 9 orang pemegang jabatan fungsional P2UPD, dimana 2 orang diantaranya memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan P2UPD pada tahun 2016. Untuk itu Pada tahun 2016, dianggarkan 2 orang P2UPD untuk dapat mengikuti Diklat penjenjangan ,dengan anggaran sebesar Rp. 50.562.000,00. Pada tahun 2016 telah direalisasikan diklatnya ,akan tetapi hanya dapat diikuti oleh 1 (satu) orang PNS dari 2 PNS yang dialokasi dalam DPA tahun 2016. Berikut adalah analisis atas pencapaian sasaran 1 dan 2 yang diukur oleh indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja 1: Tersedianya SDM Pengawasan yang memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan tabel di atas realisasi kinerja untuk tahun 2016, sebanyak 2 orang dari rencana 4 orang atau sebesar 50%. Dengan demikian pencapaian kinerja untuk tahun 2016 bagi indikator 1 hanya sebesar 50% /tidak berhasil. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 sebesar 150 %, karena yang ditarget pada renstra 2 orang namun yang direalisir sebanyak 3 orang, untuk pelatihan ini, yang personilnya adalah dari 3 orang namun bukan dari P2UPD akan tetapi dari para Irban sebanyaak 3 orang. Tahun 2014 hanya mencapai 40 %. Yang ditargetkan pada Renstra


Page 136

sebanyak 5 orang namun sesuai anggaran hanya dapat direalisir sebanyak 2 orang . Pada tahun 2013 untuk indikator 1 mencapai kinerja 80% sesuai LAKIP tahun 2013, yaitu rencana sesuai Renstra 5 orang, realisasi 4 orang. Akan tetapi pada awal tahun

2014 terjadi evaluasi RENSTRA, sehingga

yang

menjadi realisasi yaitu 4 orang juga menjadi sebagai rencana, sehingga capaian 80 % berubah menjadi 100 %. Demikian halnya denga data pada tahun 2012 ,yang sesuai LAKIP tahun 2012 rencana 5 orang realisasi mencapai kinerja 0%. Pada Renstra revisi rencana menjadi 3 orang dan realisasi 0 %. Sehingga auditor yang direncanakan dalam periode Renstra sebanyak 18 orang hanya direalisir sebanyak 11 orang dimana, 9 orang telah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati dan 2 orang yang sudah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor. Terlihat bahwa jika dibuat perbandingan kinerja antar tahun, terjadi fluktuasi pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan pencapaian kinerja sasaran ini sangat tergantung tidak hanya kepada pihak internal tetapi juga kepada pihak eksternal yakni BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor. Target Jangka Menengah untuk indikator 1, pada akhir tahun RENSTRA ditargetkan terdapat 18 PNS yang memegang Jabatan Fungsional Auditor. Bila dibandingkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun ini, untuk indikator 1 baru mencapai 61,11%, dimana secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 baru sebanyak 11 orang PNS yang mengikuti diklat. Dari data ini terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja 1 belum signifikan karena ditargetkan pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016 seharusnya sudah mencapai kinerja 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 1 ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, belum ada pencapaian yang signifikan terhadap kinerja sasaran karena kegagalan pencapaian kinerja program Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pencapaian program ini dipengaruhi unsur internal dan eksternal. Secara internal, dibutuhkan PNS yang memenuhi persyaratan baik administratif, teknis dan pengalaman kerja untuk dapat mengikuti Diklat Pembentukan Auditor. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 137

Secara eksternal, pencapaian program dipengaruhi oleh kebijakan pihak Pembina dan penyelenggara diklat bagi jabatan fungsional terutama terkait kuota dan jadwal pelaksanaan kegiatan diklat. 2. Indikator Kinerja 2: Tersedianya Aparat Pengawasan yang Memiliki Pemahaman atas Substansi Pengawasan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pengawasan, pada RENSTRA ditargetkan bahwa pada tiap tahun anggaran, diselenggarakan diklat yang diikuti oleh tiap PNS Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Penyelenggaraan diklat tersebut dimaksudkan baik diklat yang diselenggarakan oleh pihak internal Inspektorat maupun diklat yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Inspektorat bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk tahun 2016 tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya mengikut sertakan PNS Inspektorat untuk mengikuti beberapa bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal . Akan tetapi di bulan Desember seluruh pegawai Inspektorat mendapat bimbingan teknis tentang Peningkatan Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT yang diselenggaran di Inspektorat Kabup[aten Flotim, tanpa dukungan dana, sehingga mencapai target sebanyak 44 orang sesuai rencana. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 realisasi kinerja mencapai 100 %, tahun 2015 realisasi kinerja sebesar 100%, dimana seluruh pegawai (44 orang) mengikuti kegiatan diklat. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014, tahun 2013 (capaian kinerja 100%) dan 2012 (capaian kinerja 100%) terdapat konsistensi pencapaian kinerja. Target Jangka Menengah (RENSTRA) selama tahun renstra (5 tahun) ditargetkan jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 208 OT. Namun jumlah yang seharusnya adalah hanya sebanyak 44 orang, karena jumlah pegawai yang sama inilah yang mengikuti bimtek dan diklat substantive yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bila dikuantifikasi, antara pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup signifikan. 3. Indikator Kinerja 3: Tersedianya SDM Pengawasan yang memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional P2UPD. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 138

Pada tahun 2016, ditargetkan pada Renstra 4 ( empat ) orang PNS untuk mengikuti diklat Pembentukan dan Diklat penjenjangan P2UPD . Bahwa jumlah PNS yang dialokasikan dalam DPA tahun 2016 berjumlah 2 (dua) dari jumlah 4 (empat ) orang PNS dalam Resntra kerena mengikuti pagu Indikatif yang diberikan TAPD. Inspektorat Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 memiliki 9 orang pemegang jabatan fungsional P2UPD, dimana 2 orang diantaranya memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan P2UPD pada tahun 2016. Untuk itu Pada tahun 2016, dianggarkan

2 orang P2UPD untuk

dapat

mengikuti Diklat penjenjangan. Pada tahun 2016 telah direalisasikan diklatnya, akan tetapi hanya dapat diikuti

oleh 1 (satu) orang PNS dari 2 PNS yang

dialokasi dalam DPA tahun 2016, menuju kejenjang Madya. Sedangkan 1 orang lainnya P2UPD Muda tidak dapat diterima oleh karena kuota yang disiapkan sudah terpenuhi. Realisasi capaian untuk indikator ini pada tahun 2016 hanya 25 %. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mencapai 150 %, dimana yang direncanakan dalam Renstra 2 orang, realisasi 3 orang. Akan tetapi 3 orang ini sudah menjadi P2UPD ,yang mengikuti Diklat atau Bimtek ini untuk peningkatan Kapabilitasnya.

Pada Tahun 2014 untuk indikator ini tidak

berhasil (0%),Tahun2013, mencapai kinerja 150%, dimana direncanakan pada LAKIP 2013 6 orang, realisasi 9 orang yang mengalami impasing setelelah mengikuti Diklat Pembentukan P2UPD. Sebagaimana halnya 2 indikator lainnya diatas untuk indikator inipun mengalami reviisi realisasi dijadikan sebagai rencana pada saat evaluasi Renstra dan pada tahun 2012 pun kinerja tidak berhasil /0%. Rencana 4 orang realisasi 0. Terlihat bahwa jika dibuat perbandingan kinerja antar tahun, terjadi fluktuasi pencapaian kinerja. Target Jangka Menengah untuk indikator 3 pada akhir tahun RENSTRA ditargetkan sebanyak 25 orang PNS yang memegang jabatan P2UPD. Realisasi baru 9 orang. Bila dibandingkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun ini, untuk indikator 3 baru mencapai 36 %. Dari data ini terlihat bahwa pencapaian kinerja belum signifikan karena ditargetkan pencapaian sasaran ini untuk indikator 3 seharusnya sudah mencapai kinerja 100 %.


Page 139

7.

Indikator % Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan APEP (Rasio Tindak Lanjut Hasil Temuan Terhadap Total Temuan) Secara Administratif dan Penarikan Kerugian dan Kewajiban setor Kepada Negara/Daerah Per Tahun: Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemerikasaan APIP dan APEP dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Pelaksanaan tindak secara administratif

2

Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun

lanjut




3 %

35,63 %

100%

30,58%

%

63,15%

30%

67,64%

Data pada tabel 3.36 menunjukkan bahwa Indikator kinerja 1: Pencapaian sasaraan diukur melalui indikator pelaksanaan tindak lanjut secara administratif, dimana terimplementasi melalui pelaksanaan kegiatan monitoring

tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Dari data pada table diatas menunjukan bahwa sasaran ini tidak tercapai . Target Renstra Inspektorat tahun 2016 untuk indikator kinerja 1 sebesar 100 %. Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 30,58% atau capaian kinerja sebesar 30,58 %. Anggaran yang disediakan dalam DPA tahun 2016 sebesar Rp.79.250.000,-Realisasi Rp. 79.170.000,- Indikator kinerja 2 : Pencapaian sasaran ini diukur melalui pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor, dimana terimplementasi juga melalui pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, Target Renstra Inspektorat tahun 2016 untuk indikator kinerja 2 sebesar 30 %. Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 30,58% atau mencapai 30,58 %. Anggaran yang disediakan dalam DPA tahun 2016 sama dengan untuk indikator kinerja 1 yaitu sebesar Rp.79.250.000,Realisasi Rp. 79.170.000,- Indikator kinerja 1 pelaksanaan tindak lanjut secara administratif, ditargetkan sebesar 100%. Realisasi kinerja 30,58% dapat diuraikan sebagai berikut: a. Temuan Administrasi


Page 140

Jumlah Temuan BPK

:

176

Inspektorat Propinsi

:

9

Inspektorat Kabupaten

:

Jumlah Rekomendasi

109 Total 294 buah

:

Rekomendasi BPK

: 411

Rekomendasi Inspektorat Propinsi

:

9

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten : 162 Total 582 Tindak Lanjut s/d 2016

:

BPK

: 204


:

Inspektorat Kabupaten :

103 Total 311

4

Sisa yang belum ditindaklanjuti : 365 BPK

: 207


: 5


: 153

Realisasi tindak lanjut sebesar : 53,44% b. Temuan Administrasi Bernilai Uang Jumlah Temuan

: 509

BPK

: 30


: 92

Inspektorat kabupaten

: 387

Nilai Temuan

:

Rp.23.521.853.735,97

BPK

: Rp. 16.148.405.913,86


: Rp. 280.721.050,00


: Rp. 7.092.726.772,11

Jumlah Rekomendasi

:

571

BPK

: 94


: 92


: 385

Nilai Rekomendasi

:

BPK

: Rp.17.019.857.784,95


: Rp. 280.721.050,00

Rp.24.270.516.606,17

Inspektorat Kabupaten; Rp. 6.969.937.772,11 LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 141

Jumlah tindak lanjut

: 245

BPK

: 77


: 75


:93

Realisasi pelaksanaan tindak lanjut : 42,91 % Nilai Tindak Lanjut Rekomendasi s/d 2016 : Rp.4.430.639.205,11 BPK

: Rp 2.878.100.222,90


: Rp.117.854.902,00

Inspektorat kabupaten

: Rp. 1.434.684.080,21

Sisa yang belum ditindaklanjuti : Rp.19.839.877.401,95 BPK

: Rp. 14.141.757.562,05


: Rp. 162.866.148,00


: Rp. 5.535.253.691,90

Dengan demikian realisasi pelaksanaan tindak lanjut administrasi yang bernilai uang sebesar 18,26 % Realisasi pelaksanaan tindak lanjut untuk indikator 1 sebesar : 30,58 % dari target 100%. Realisasi indikator kinerja 1 sebesar 30,58% dari target sebesar 100%, maka prosentase capaian untuk indikator kinerja 1 adalah 30,58% -Indikator Kinerja 2: Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada Negara/daerah realisasinya sebesar 63,15 % dari yang ditargetkan sebesar 30%. Prosentase capaian untuk indikator kinerja 2 adalah 210%. Kondisi ini dapat digambarkan sbb: Nilai Temuan

Rp. 17.982.338.803,31

Pemeriksaan BPK

:Rp. 13.046.254.814,51

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi: Rp. 505.223.734,00 Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten : Rp. 2.969.683.031,98 Pemeriksaan BPKP

: Rp. 1.461.177.222,82

Nilai Rekomendasi BPK

Rp. 17.982.338.803,31 Pemeriksaan :Rp. 13.046.254.814,51

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi: Rp. 505.223.734,00 Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten: Rp. 2.969.683.031,98 Pemeriksaan BPKP LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

: Rp. 1.461.177.222,82 Page 142

Tindak lanjut nilai rekomendasi s/d 2016

Rp. 11.355.514.363,71

BPK

: Rp. 9.393.942.180,80

BPKP

: Rp. 527.593.019,98

Inspekorat Propinsi

: Rp. 384.995.608,00


: Rp. 1.048.983.554,93

Tindak lanjut Murni tahun 2016 :

Rp. 522.955.220

a. Tindak lanjut KNKD

: Rp.298.758.621 Ytdd

LKD 2011

: Rp.9.207.000,-

LKD 2013

: Rp. .71.796.800,-

LKD 2014

: Rp. 142.404.340,-

Belanja 2014/2015

: Rp. 75.348.481,-

b. Tindak lanjut administrasi bernilai uang

Rp.224.196.599,- tdd :

LKD 2007

:Rp. 61.060.285,-

Belanja 2014/2015

: Rp. 158.343.316,-

LKD 2015

: Rp. 4.792.998,-

Realisasi pelaksanaan tindak lanjutnya sebesar 63,15% Kondisi Tahun ini untuk pelaksanaan tindak lanjut atas kerugian Negara Daerah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan / kemajuan yang cukup signifikan. Pengalaman perkembangan untuk tahun – tahun sebelumnya bergerak antara 10% sampai dengan 30 % padahal targetnya ditetapkan antara 70% sampai dengan 85 % maka dibuatkan revisi penetapan target untuk kerugian Negara dan Daerah mengikuti realisasi capaian indikator pada 2 tahun terakhir. Kondisi capaian pada tahun 2016 sebesar 63,15 %, tahun 2015 sebesar 67,64 % terutama untuk hasil pemeriksaan BPK yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp.Rp. 298.758.621,- Sedangkan perkembangan untuk tindak lanjut atas temuan administasi bernilai uang bahkan mengalami penurunan disebabkan oleh kurang pedulinya obyek pemeriksaan, yang lebih dikarenakan oleh pemegang jabatan terkait pada masa pemeriksaan telah dimutasikan, dimana hal ini menyebabkan putusnya alur tindsak lanjut rekomendasi administrasi bernilai uang. Strategi pemecahan masalah : Mengingat Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab pimpinan instansi terkait maka persoalan mutasi LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 143

pegawai yang bertanggung jawab langsung terhadap tindak lanjut seharusnya tidak menjadi penghambat pelaksanaan tiundak lanjut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komnikasi baik antara Inspektotat Kabupaten dengan para pimpinan Instansi terkait ,antara Inspektorat kabupaten dengan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas rekomendasi dan juga instansi yang bersangkutan dengan pejabat dimaksud,melalui pemutakhiran data /rekon data tingkat kabupaten. Awal tahun 2014,telah terjadi evaluasi Renstra, maka untuk tahun 2012 dan 2013, telah disepakati data realisasi menjadi data target. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 6 (enam) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 3.308.193.330 yang dikelola oleh Inspektorat Daaerah, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK

2

% SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standart % SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Online dan terintegrasi % Aset daerah yang diiventarisir dan digunakan secara tepat (Penerapan Simda Aset) % Kasus yang diselesaikan (% penurunan tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap total APBD) Jumlah Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat Jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor Jumlah Aparat Pengawasan yang memiliki pemahaman atas substansi pengawasan jumlah SDM Pengawasan yang memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional P2UPD % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP

3

4

5

6

7

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendaliaan Pelaksanaan Kebijakan KDH

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

1.653.544.101

1.645.841.86 0,-

100,4 6$

Program Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.013.196.508,-

1.011.076.2 97,-

99,79 %

Program peningkatan sumber daya aparatur

156.101.000,-

156.095.600

100 %

Program Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan

326.851.721,-

325.221.299,

99,50 %


-

Page 144

pemerintahan Daerah  Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif  Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun Rata-rata

79.250.000

79.170.000

79.250.000

79.170.000

3.308.193.330

3.296.575.04 9

99,93 %

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 99,93% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 87,12%, maka diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 12,81 %. Dengan nilai efisiensi tersebut, capaian kinerja pada sasaran ini tercapai dengan proses yang efisien.

1.4

Pengukuran Capaian Indikator Sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Hukum di Daerah Tabel 3.38 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Hukum di Daerah

No

Indikator Sasaran

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 3 4 5 6 80% 85% 85% 90%

Th 2012 1 1

2 %Draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2 Penurunan Pelanggaran Hukum 3 % Masyarakat Sadar Hukum Rata-rata

-

7

5

5

100%

100%

100%

100%


% Capaian

7 85%

8 85%

9 100%%

5 kasus 60/ 19

5

100%

60/ 19

100% 100%

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-3 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase ratarata capaian kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 100%, yang menunjukan bahwa pada sasaran meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan baik. Bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD capaian kinerja sasaran pada Tahun 2016 sebesar 90%, maka capaian kinerja pada sasaran ini, menunjukan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada setiap tahunnya dan dapat tercapai dengan sangat baik.


Page 145

Sasaran ini dicapai melalui Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Advokasi Hukum dan Program Peningkatan Kesadaran Hukum. Berdasarkan data pada tabel 3.38 Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja: a. Persentase Draf Produk Hukum Daerah dari SKPD sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pencapaian indikator sasaran ini melalui terlaksananya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Capaian indikator sasaran ini 100% dari target 12. Dengan demikian pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 13,33%. b. Penurunan Pelanggaran Hukum Pencapaian indikator sasaran ini melalui terlaksananya Program Peningkatan Advokasi Hukum, dengan capaian kinerja penurunan pelanggaran hukum sebanyak 5 Kasus dari target 5 Kasus atau sebesar 100%. c. Persentase Desa/masyarakat Sadar Hukum Indikator sasaran ini dicapai melalui terlaksananya Program Peningkatan Kesadaran Hukum. Capaian indikator sasaran ini sebesar 60% (19 ) kecamatan dari target 60% atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015, mengalami peningkatan untuk target dan realisasinya. Dalam melaksanakan Program/Kegiatan (Tahun Anggaran 2016) terdapat beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian kinerja. Masalah tersebut sebagai berikut: a.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang terfokus pada kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam hal ini berkenaan dengan Produk Hukum Daerah yang belum diupload. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan server pada Website induk Kabupaten Flores Timur. Solusi: Membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam mencari dan menemukan akar permasalahan serta solusinya.

b.

Program Peningkatan Sadar Hukum yang terfokus pada kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM terkhusus kegiatan Penetapan Desa Sadar Hukum dan pengadaan prasasti bagi Desa Sadar Hukum; Perencanaan kegiatan ini


Page 146

mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi NTT. Berhubung tidak ada penetapan jadwal kegiatan yang diturunkan oleh instansi yang bersangkutan maka praktis kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan. Solusi: Disarankan pada pihak yang terkait agar mempunyai komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah diakomodir lintas pemerintah. Rerata pencapaian sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategor “Sangat Baik”. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 1.110.230.800 yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

%Draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2 Penurunan Pelanggaran Hukum 3 % Masyarakat Sadar Hukum Rata-rata

Program Peraturan undangan

Penataan Perundang-

Program peningkatan Advokasi Hukum Program peningkatan kesadaran hukum

449.144.000

Realisasi 439.615.800,-

% 97,88

461.526.800,199.560.000,-

316.276.800,194.036.000,-

68,53 97,23%

1.110.230.800

949.928.600

87,88%

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran sebesar 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 949.928.600 dari target sebesar Rp. 1.110.230.800, atau sebesar 87,88%, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja anggaran sebesar 22,12% atau Rp. 83.969.780,- Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian kinerja sasaran pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien. 1.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 : Terwujudnya Integritas dan Sinergisitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan di Daerah


Page 147

Tabel 3.40 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Terwujudnya Integrasi dan Sinergisitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan di Daerah No

Indikator Sasaran Thn 2012

1 1 2 3

2 Ketersediaan Dokumen Perencanaan % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab Jumlah kerjasama LSM/NGO, PT dan Lembaga Donor Rata-rata

3 4

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 4 4 4

95%

100%

98%

122%

3

5

6

8


8 4

80%

100,12%

8

8

63%

% Capaian 9 100% 99,87% 100% 99,95%

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan di Daerah dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-3 indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 99,95% dengan kategori “Sangat Baik”, yang menunjukan bahwa pada sasaran terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 sebesar 63%, maka capaian kinerja pada sasaran ini, menunjukan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada setiap tahunnya dan dapat tercapai dengan sangat baik. Pengukuran Capaian sasaran ini diukur melalui tiga indikator kinerja sasaran, yaitu: a. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan yang tersedia

dan telah ditetapkan antara lain: RKPD

Penetapan, RKPD Perubahan, KUA- PPAS Perubahan, KUA- PPAS Penetapan. Berdasarkan data di atas capaian indikator ini tetap konsisten dari tahun ke tahun. Capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah sebanyak 4 Dokumen dari target 4 Dokumen atau sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Ketersediaan Dokumen Perencanaan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Ketersediaan Dokumen Perencanaan


Satuan

3 Dok




4

4

100%

Page 148

Berdasarkan tabel 3.41, bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir tahun RPJMD adalah 4 dokumen dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 4 dokumen. Capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan sesuai target akhir RPJMD, artinya tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai dengan target RPJMD yaitu 4 (empat) Dokumen. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dilakukan dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Musrembangkab Capaian Indikator sasaran Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab sebesar 100,12% dengan kategori Sangat Baik. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah melalui keterlibatannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 24%. Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat Pada tahun anggaran 2016, dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Hasil evaluasi sasaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dengan 1 (satu) indikator kinerja, untuk tahun 2015 realisasi capaian sebesar 122% dan 2016 realisasi capaian sebesar 100,12% “sangat berhasil” disebabkan karena meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbangkab Pencapaian indikator kinerja sasaran terebut dengan uraian sebagai berikut: Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja presentase keterlibatan masyarakat dalam musrenbang kabupaten realisasi sebesar 100,125% dari target 80%. Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat Pada tahun anggaran 2016, dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD.


Page 149

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbangkab dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

Satuan

2 Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab




100,12%

80%

152,50%

3 %

Berdasarkan tabel 3.42, bahwa realisasi akumulasi capaian indikator sasaran persentase keterlibatan masyarakat dalam musrenbangkab sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir tahun RPJMD adalah 100,12% dari tareget kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 80%. Capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 152,52% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah melalui keterlibatannya

dalam

Musyawarah

Rencana

Pembangunan

Kabupaten

(Musrenbangkab) semakin tinggi. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. c. Jumlah Kerjasama LSM/NGO, PT dan Lembaga Donor Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Kerjasama LSM/NGO, PT dan Lembaga Donor dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah Kerjasama LSM/ NGO, PT dan Lembaga Donor

Satuan

3 Lembaga




30

29

103,45%

Berdasarkan tabel 3.43, bahwa realisasi akumulasi capaian indikator sasaran Jumlah kerjasama LSM/NGO, PT dan Lembaga Donor sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir tahun RPJMD adalah 30 Lembaga dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 29 lembaga. Capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 103,45% dengan kategori “Sangat Baik”.


Page 150

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan anggaran sebesar Rp. 1.479.861.000 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

Ketersediaan Dokumen Perencanaan 2 % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab 3 Jumlah Kerjasama LSM/ NGO, PT dan Lembaga Donor Rata-rata

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi

%

374.164.500 430.770.000

302.264.100 397.793.200

80,78 92,34

344.925.000

343.160.100

99,49

106.048.500

84.210.500

79,41

1.479.861.000

1.346.392.400

90,98%

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 99,96% dan realisasi anggaran sebesar 90,98%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah Rp. 1.346.392.400,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.479.861.000,- atau sebesar 90,98%. Dengan demikian pencapaian kinerja indikator sasaran ini

dilaksanakan dengan sangat efisien terhadap penggunaan

anggaran. 2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 2 ; Terpeliharanya Kehidupan Masyarakat Yang Demokrastis, Rukun dan Tertib Dalam Kehidupan Berbangsa

Tujuan Memelihara kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan tertib, diukur melalui 2 sasaran dengan 12 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini:

2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat


Page 151

Tabel 3.45 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat No


1 1

2

3 4

2 Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Operasi Penertiban -Kegiatan penegakan Perda 8 kali -kegiatan pengamanan 10 - kegiatan operasi 4 kali - kegiatan BKO 12 bln -kegiatan pengmanan demonstrasi 12 bln Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota Jumlah Aparatur yang terlatih Penurunan pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota (dari 127 kasus

3 -

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 4 5 6 60 kali

-


% Capaian

7 45 kali (3 kali patroli dlm sehari)

8 46kali

9 102,22%

1 orang setiap RT 7

0,34%

34,0%

14

200%

54

7

13

5 kasus

100% (127) kasus)

79,07% (102 kasus)

79,07%

73

46 kasus

40 kasus

43

107,5%

yg di lap di ketemukan ,102 kasus bisa di selesaikan terbaca pada capaian SPM 2016 )

5

penyelesaian kriminalitas Rata-rata

104,51%

Dari hasil penghitungan berdasarkan data pada tabel 3.45 di atas setiap indikator kinerja sasaran diatas diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 104,51%%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2016 dapat tercapai dengan sangat baik. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target kinerja, yaitu pada indikator kinerja cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dan penurunan pelanggaran Perda, sedangkan capaian kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja lainnya mencapai diatas 100%. Rata-rata capaian kinerja setiap indikator kinerja sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 86,58%, sehingga untuk mencapai target RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 13,42%. Analisis penyebab Penurunan Kinerja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut: LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 152

 Dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya Aparatur yang tersedia

serta

minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki juga merupakan persoalan tersendiri dalam pengembangan pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores

Timur  Selain persoalan di atas persoalan yang juga turut mempengaruhi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah belum memadainya pendanaan karena minimnya kemampuan keuangan Daerah.  Alternatif solusi antara lain memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur akan membangun dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya maupun intansi teknis terkait dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dibidang keamanan dan ketertiban. Disamping itu, juga senantiasa membina hubungan dan koordinasi yang lebih efektif dengan aparat Banpol.

PP

yang

ada

sehingga

persoalan-persoalan

kamtramtibmas

yang

muncul/timbul di suatu wilayah Kecamatan sedini mungkin dapat diatasi dan tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat menggangu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Program / kegiatan pendukung dapat di rincikan sebagai berikut : 

Program Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Kegiatan : 1. Pengamanan Penegakan Perda ( Menurunkan Tingkat Pelanggaran Perda ) 2. Pengamanan Pilkada ( Menurunkan Pelanggaran Pilkada ) 3. Operasi gabungan( Menurunkan Tindak Kriminal ) 4. Pengamanan Demontrasi( Menurunkan Tindak Kriminal ) 5. Fasilitasi Bantuan Kendali Operasional ( BKO ) ( Menurunkan Tindak

Kriminal 

Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan :Pengendalian Keamanan Lingkungan (Menurunkan Tindak Kriminal )



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ( Mininnya diklat Bagi Aparatur Pol PP yang).


Page 153

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 432.936.000 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.46 Program Pendukung dan Anggaran No

Indikator



1

2

3

Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Operasi Penertiban -Kegiatan penegakan Perda 8 kali -kegiatan pengamanan 10 - kegiatan operasi 4 kali - kegiatan BKO 12 bln -kegiatan pengmanan demonstrasi 12 bln Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota Jumlah Aparatur yang terlatih

Program Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Kegiatan

Realisasi

250.430.950

250.955.950

125.980.000 44.165.000 46.230.950

125.850.000 44.115.000 46.935.950

9.876.000

9.876.000 14.303.000

% 100,%

14.303.000

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penurunan pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota (dari 127 kasus yg di lap di ketemukan ,102 kasus bisa di selesaikan terbaca pada capaian SPM 2016 ) 5 penyelesaian kriminalitas Rata-rata

-

-

-

42.057.000,-

42.003.000

99.87 %

125.980.000,-

125.850.000

99,90%

432.936.000

432.936.000

99,92%

851.403.950,-

738.479.950

86,73%

4

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran sebesar 104,51% dan realisasi anggaran sebesar 99,92%, dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian target kinerja, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 13,27%. Dengan hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan kegiata-kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien.


Page 154

2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 : Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik Tabel 3.47 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Presentase efektifitas kerjasama dengan jaringan kerja, lembaga independen dan kelompok masyarakat penanganan masalah aktual : - Presentase frekuensei suplai informasi data masalah strategis - Presentase efektivitas fasilitasi penanganan masalah aktual - Presentase fasilitasi lembagaindependen dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif Jumlah aparatur yang mengikuti diklat intejen

2

3 4 5

Thn 2012

Presentase fasilitas bagi infrastruktur dan suprastruktur Jumlah fasilitas dan sosialissi

Jumlah fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan Rata-rata

3

-

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6

-

Target

Capaian Kinerja 2016 Realisasi % Capaian

7

8

9

90%

84%

90%

989%

89%

95%

100%

95%

70%

73%

85%

94%

95%

92%

96%

-

-

8

0

0%

100

98

85%

100%

117%

6 (95%) 7

2

4

200%

5

5

100%

-

-

2

-

-

5

95%) 80,86

96,42%

%

Berdasarkan data pada tabel 3.47 Sasaran 7: Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-7 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 96,42%, yang menunjukan bahwa pada sasaran meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 sebesar 85,86%, maka capaian kinerja pada


Page 155

sasaran ini, menunjukan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada setiap tahunnya dan dapat tercapai dengan sangat baik. Dari data diatas terlihat indikator jumlah aparatur yang mengikuti diklat intelijen tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana sehingga item kegiatan ini tidak dianggarkan Tahun 2016. Sasaran 7: Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dicapai melalui pengukuran kinerja indikator sasaran yang terdiri dari:

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Efektivitas Kerjasama dengan Jaringan Kerja, Lembaga Independen dan Kelompok Masyarakat Penanganan Masalah Aktual dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Presentase efektifitas kerjasama dengan jaringan kerja, lembaga independen dan kelompok masyarakat penanganan masalah aktual : - Presentase frekuensei suplai informasi data masalah strategis - Presentase efektivitas fasilitasi penanganan masalah aktual - Presentase fasilitasi lembagaindependen dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif Rata-rata

3




89%

90%

98,89%

95%

76,84%

95%

96,84%

93,33%

90%

%

73%

92%

Berdasarkan tabel 3.48, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2016 menunjukkan angka yang belum mencapai perkembangan sesuai target akhir RPJMD. Capaian indikator sasaran Cakupan presentase penanganan masalah aktual sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 90% dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 93,33%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini masih ada selisih sebesar 3,33% yang akan ditargetkan pada tahun berikutnya.


Page 156

Berdasarkan data dan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ini ratarata capaian kinerjanya sebesar 90% hal ini menunjukan bahwa sasaran ini belum tercapai sesuai target RPJMD. yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tingkat pencapaian dari sasaran pertama meningkatnya efektivitas kerjasama dengan jaringan kerja, lembaga-lembaga independen dan kelompok masyarakat dalam penanganan masalah aktual/strategis ditentukan oleh 3 indikator kinerja yaitu 1. Indikator pertama yaitu persentase frekuensi suplai informasi data masalah strategis dari target penetapan sebesar 90 % dapat terealisasi sebesar 89 %, maka prosentase capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 98 % hal ini menunjukan adanya penurunan suplai informasi masalah strategis dilapangan namun perlu diketahui bahwa dalam proses suplai data tersebut secara kualitas keakuratan terjadi peningkatan. 2. Realisasi indikator kinerja kedua yaitu persentase efektivitas fasilitasi penanganan masalah aktual dari target sebesar 95 % namun yang dapat terealisasi hanya sebesar 70 %, maka prosentase capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 73 %. 3. Indikator kinerja ketiga yaitu persentase fasilitasi lembaga-lembaga independen seperti KOMINDA, FKDM, dan FKUB dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif dari target sebesar 95 % yang dapat terealisasi sebesar 92 % hal ini menunjukan adanya penurunan persentase fasilitasi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat keaktifan anggota lembaga-lembaga independen dalam mengikuti setiap rapat dan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Sasaran ini dicapai melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal serta program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional didukung oleh kegiatan-kegiatan :  Fasilitasi KOMINDA dan FKDM  Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual  Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Flores Timur  Rapat Koordinasi Rutin dan Insidentil Bersama Lembaga Kemitraan Pemberdayaan Lembaga Kemitraan.


Page 157

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran : Meningkatnya efektifitas kerja sama dengan jaringan kerja, lembaga-lembaga independen dan kelompok masyarakat dalam rangka penanganan masalah aktual/strategis diantaranya adalah :  Koordinasi antara SKPD dan lembaga mitra kerja perlu lebih ditingkatkan  Alokasi dana masih perlu ditambah dalam rangka peningkatan kinerja lembaga mitra kerja  Peluang bagi lembaga mitra kerja perlu lebih diperbesar dalam rangka memberi ruang gerak bagi lembaga mitra kerja berperan serta.

Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Persentase Fasilitas Infrastruktur dan Suprastruktur dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Presentase fasilitas infrastruktur dan suprastruktur

3




117%

85 %

137,64%

Berdasarkan data pada tabel 3.49 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran persentase fasilitas infrastruktur dan suprastruktur sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah 117%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 85%, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 137,64% dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian ini dilaksanakan melalui kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Politik Masyarakat dan Penyuluhan UU Parpol. Meskipun capaian indikator sasaran ini sangat baik, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengalami hambatan/kendala, antara lain: 

Perlu ditingkatkannya partisipasi serta peran serta masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.



Proses fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan.



Alokasi dana masih harus lebih ditingkatkan terutama peningkatan jangkauan wilayah sasaran kegiatan terutama dalam hal jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi per wilayah sasaran.


Page 158

Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Indikator sasaran Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah fasilitas dan sosialissi

Satuan




4 kali

2 kali

200%

3

Berdasarkan data pada tabel 3.50 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Jumlah fasilitasi dan sosialisasi sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah 4 kali. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 2 kali, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah 200% dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian ini dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya frekuensi fasilitas dan sosialisasi penanaman nilai kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional kepada segenap lapisan masyarakat di antaranya adalah :  Jumlah jangkauan wilayah yang dijadikan objek sasaran fasilitasi dan sosialisasi yang sangat fluktuatif mengakibatkan tidak efisiennya pencapaian tujuan akhir dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut.  Alokasi dana masih perlu ditambah dalam rangka peningkatan jangkauan wilayah sasaran kegiatan terutama dalam hal jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi per wilayah sasaran.  Keberagaman masyarakat dalam satu wilayah turut memberi andil didalam menciptakan kehidupan yang kondusif. Sasaran ini dicapai melalui program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional didukung oleh kegiatan : Sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional


Page 159

Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Fasilitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan

3 Kali




5

5

100%

Berdasarkan data pada tabel 3.51 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Jumlah Fasilitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah 5 kali. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 5 kali, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator

sasaran ini adalah

100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan diantaranya adalah : 

Perlu lebih ditingkatkannya komitmen kerjasama dan koordinasi rutin antara SKPD pelaksana dengan FKUB dan lembaga mitra lainnya, sehingga kualitas kerjasamanya kedua belah pihak lebih ditingkatkan lagi.



Sebagian besar anggota FKUB dan FPK rata-rata telah berumur sehingga mengurangi kualitas kinerja kedua forum tersebut.

Adapun sasaran ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut : -

Rapat Rutin dan Insidentil Bersama Lembaga Kemitraan Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan anggaran sebesar Rp. 946.492.050,- yang dikelola oleh Kesbangpol sebagaimana diuraikan dalam table berikut.


Page 160

Tabel 3.52 Realisasi Anggaran Tahun 2016 No

Indikator


Presentase efektifitas kerjasama dengan jaringan kerja, lembaga independen dan kelompok masyarakat penanganan masalah aktual : - Presentase frekuensei suplai informasi data masalah strategis - Presentase efektivitas fasilitasi penanganan masalah aktual - Presentase fasilitasi lembaga-independen dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif 2 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat intejen 3 Presentase fasilitas bagi infrastruktur dan suprastruktur 4 Jumlah fasilitas dan sosialissi 5 Jumlah fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan Rata –rata


Realisasi

%

1

171.530.150

152.622.000

88.98%

189.971.900

132.853.000

96,71

116.212.060

112.383.000

96,71%

-

-

-

171.723.100

171.704.000

99,99%

140.296.450

137.370.000

97,91%

272.970.450

251.794.000

92,24%

946.492.050,-

846.343.000,-

98,42%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan

di tahun 2016 adalah Rp.

846.343.000,- dari target Rp. 946.492.050,- atau seebesar 98,42%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 11,58% atau Rp. 100.149.050,-. 3. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 3 ; Meningkatnya Penataan Data Base dan Pengendaliaan Sebaran Penduduk

Tujuan 3: Meningkatnya Penataan Data Base dan Pengendalian Sebaran Penduduk, diukur melalui 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table di bawah ini:


Page 161

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Penataan Data Base Penduduk dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Tabel 3.53 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Penataan Data Base Penduduk dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan No


1 1 2 3

2 Jumlah penduduk ber KK per satuan Penduduk Jumlah penduduk ber KTP per satuan Penduduk Jumlah penduduk ber Akte Kelahiran Rata-rata

3

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn 2013 2014 4 5

Thn 2015 6 85

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi 7 100 %/ 15.000 100 %/ 30.000 100% 9.245

8 80,52% 12.073 69,07% 20.721 90,88% 8.402

% Capaian 9 80,48% (2.927) 69,07%/ (9.245) 98,30%/ (843) 82.62%

Dari hasil penghitungan berdasarkan data pada tabel 3.53 di atas setiap indikator kinerja sasaran diatas diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 82,62%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas penataan data base penduduk dan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2016 dapat tercapai dengan baik. Terdapat satu indikator mencapai target kinerja yaitu pada indikator kinerja jumlah penduduk berakte kelahiran mencapai diatas 90% , sedangkan 2 (dua) indikator lainnya mencapai dibawah 90%. Rata-rata capaian kinerja setiap indikator kinerja sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 82,62%, sehingga untuk mencapai target RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 13,38%. Cara penghitungan dari masing-masing indikator kinerja dalam tabel diatas adalah : 1. Indikator Jumlah Penduduk ber KK dan ber KTP per Satuan Penduduk dan

Jumlah penduduk ber KK dan ber KTP persatuan penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah memiliki Kartu Keluarga dan eKTP, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi target pelayanan terhadap pengurusan Kartu Keluarga dan e-KTP di Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaiana indikator sasaran ini. Capaian indikator jumlah penduduk pengurusan Kartu Keluarga sasaran ini adalah sebesar 80,52% atau sebesar 12.078 LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 162

Kartu Keluarga dari target 15.000 (100%), sehingga masih selisih sebanyak 2.927 atau 80,48% dan e-KTP dari target 30.000 (100%) dengan realisasi sebesar 20.721 e-KTP dengan demikian capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 69,07%.atau 9.245. Tabel 3.54 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Penduduk ber KK dan ber KTP per Satuan Penduduk dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah penduduk ber KK per satuan Penduduk

2

Jumlah penduduk ber KTP per satuan Penduduk

Satuan




80,48% (2.927)

100%

80,84%

69,07%/ (9.245)

100%

60,07%

74,78%

100%

70,46%

3

Rata-rata

Berdasarkan tabel 3.54, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2016 belum menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan sesuai target akhir RPJMD. Rata-rata Capaian indikator sasaran Rasio Penduduk memiliki KK dan ber KTP per Satuan Penduduk sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 74,78%, % dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 70,46% dengan kategori “Sudah Berhasil”. 2. Indikator Jumlah ber Akta Kelahiran Jumlah

pengurusan

Akta

Kelahiran

melalui

layanan

langsung

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil dihitung dengan cara membandingkan jumlah Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan dengan jumlah Akte Kelahiran yang belum diterbitkan. Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 90,88% atau sebesar 8.402 Akta Kelahiran dari target 9.245 (100%).


Page 163

Tabel 3.55 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Penduduk ber Akte Kelahiran dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

Satuan

2 Jumlah penduduk ber Akte Kelahiran




98,30%/ (843)

60%

163,83%

3

Berdasarkan data pada tabel 3.55 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Jumlah Penduduk ber Akte Kelahiran sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah 98,30%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 60%, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 163,83% dengan kategori “Sangat Baik”. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan anggaran sebesar Rp. 832.375.500 yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.56 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator

1

Jumlah penduduk ber KK per satuan Penduduk 2 Jumlah penduduk ber KTP per satuan Penduduk 3 Jumlah penduduk ber Akte Kelahiran Rata-rata


Program Penataan Administrasi Kependudukan


Realisasi

%

295.980.000,-

295.098.000

99,70%

536.395.000,-

530.873.300,-

98,97%

832.375.500

825.971.300

99,23%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran

Meningkatnya

Kualitas

Penataan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Data

Base

Penduduk

dan

di tahun 2016 adalah Rp.

825.971.300,- dari target Rp. 832.375.500,- atau seebesar 99,23%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian kinerja sasaran ini sebesar 1,77% atau Rp. 6.404.200,-. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 164

Misi 2: Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur 4. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tujuan 4: Meningkatnya Akses Kualitas Pelayanan Pendidikan Tujuan 4: Meningkatnya akses kualitas pelayanan pendidikan, diukur melalui 5 sasaran dengan 19 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah ini. 4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 : Menurunnya Proporsi Penduduk Flores Timur Yang Buta Aksara Tabel 3. 57 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Menurunnya Proporsi Penduduk Flores Timur yang Buta Aksara N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Menurunnya Proporsi Penduduk Flores Timur yang buta aksara - Pendidikan Anak Usia Dini - Angka melek huruf

Thn 2012 3


Target


7

8

9

30%

40%

50%

60%

70%

107,34%

153,35%

92,22 %

93,72 %

95,22 %

95,72 % 77,86 %

98,22 %

95,25%

96,98%

Rata-rata

125,165%

Berdasarkan data pada tabel 3.57 Sasaran 1: Menurunnya Proporsi Penduduk Flores Timur yang Buta Aksara dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-2 indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian kinerja sasaran pendidikan anak usia dini tahun 2016 adalah sebesar 153,35%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus berupaya mengentaskan buta aksara di kabupaten Flores Timur dengan menyelenggarakan pendidikan yang dimulai sejak usia dini. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran angka melek huruf di tahun 2016, mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan kinerja yang positif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam upaya mengentaskan buta aksara di Kabupaten Flores Timur.


Page 165

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 673.079.000 dengan realisasi sebesar 672.822.000 atau 96% yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Indikator Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini Tabel 3.58 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan

3 %




98,30%/ (843)

60%

163,83%

Berdasarkan data pada tabel 3.58 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah 98,30%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 60%, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 163,83% dengan kategori “Sangat Baik”. 2. Persentase Angka Melek Huruf Tabel 3.59 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Persentase Angka Melek Huruf

Satuan

3 %




98,30%/ (843)

60%

163,83%

Berdasarkan data pada tabel 3.59 terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan tahun 2016/ kondisi akhir RPJMD adalah LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 166

98,30%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 60%, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 163,83% dengan kategori “Sangat Baik”. 4.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 : Menurunnya Proporsi Anak Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah Tabel 3.60 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Menurunnya Proporsi Proporsi Anak Sekolah Yang Tidak Bersekolah No


1 1

2

2 Rata-rata Lama Sekolah a. SD b. SMP c. SMA

4

5

6

7

Target


5

6

7

8

9

106,82 104,43 98,28

113,95 90,38 70,35

113,65 94,21 77,78

6 3 3

6,24 3,25 3,27 9,25%

104% 102,76 102,25 103,0%

106,82 % 104,43 % 98,28%

113,95 % 90,38%

113,65 %

100%

108,29

108,29

100%

97,16

97,16

a. SMA

121,35 % 128,47 % 117%

70,35%

77,78%

100%

95,23 100,22%

95,23 100,23%

Angka Partisipasi Murni a. SD b. SMP a. SMA

97,75% 100% 87%

98,61% 89,09% 95,23%

92,24% 66,34% 70,35

95,98% 67,62% 77

100% 95% 90%

91,02 68,04 92,56 83,77%

91,02 71,63 102,85 88,50%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

6.011 4.702 3.183 4,63%

601,10 470,20 318,30 463,20%

0,10% 1% 1,10%

0,08% 0,28% 0,20% 0,19%

80% 28% 18,19 42,07%

Angka Partisipasi Kasar a. SD

3

Thn 2015

4

b. SMP

3

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn 2013 2014

Angka Pendidikan yang ditamatkan a. SD b. SMP c. SMA Angka Putus Sekolah a. SD b. SMP c. SMP

94,20%

54,54

0,58 0,62

0,59 0,22

Angka Melanjutkan Pendidikan a. TKK ke SD b. SD ke SMP c. SMP ke SMA

102,54 93,91

95,66 100

94,25 95,96

100% 100% 100%

100% 96,50 91,08 95,86%

100% 96,50 91,08 95,86%

Angka Kelulusan a. SD b. SMP c. SMA

100 103,28 102,54

100 99,79 99,84

100 99,91 99,40

100% 100% 100%

99,93 99,83 99,96

99,93 99,83 99,86


Page 167

Rata-rata

99,91% 56,26%

99.88% 141,82%

Berdasarkan tabel 3.60 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 : Menurunnya Proporsi Anak Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah diukur melalui capaian indikator kinerja sasaran, yang terdiri dari: 1. Indikator Rata – Rata Lama Sekolah Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah/Means Years School (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berdasarkan data diatas dapat diketahui rata-rata lama jumlah tahun yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu jenjang pendidikan, persentase pencapaian terhadap indikator ini idealnya 100%, dimana untuk jenjang SD 6 Tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, pencapaian melebihi target seperti yang terlihat pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada jenjang SD terdapat 4% siswa yang lulus Sekolah Dasar dengan bersekolah lebih dari 6 tahun, sedangkan untuk SMP 2,76% siswa yang lulus dengan bersekolah lebih dari 3 tahun, sedangkan pada jenjang SMA terdapat 2,25% siswa yang lulus SMA dengan bersekolah lebih dari 3 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah tersebut di atas, bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2015 menunjukan adanya peningkatan lama sekolah untuk setiap jenjang pendidikan yaitu untuk jenjang SD mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, untuk jenjang SMP 0,35% dan jenjang SMA 0,13%. 2. Indikator Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan


Page 168

mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jejang pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan data pada tabel 3.60 dapat dilihat bahwa terhadap target APK Jenjang SD/MI terjadi pelampauan target sebesar 8,29%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dan SMA/MA/SMK terlihat bahwa tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Pencapaian Target APK untuk jenjang pendidikan SD melebihi 100%, hal ini disebabkan karena pada jenjang ini terdapat siswa berusia di bawah 7 tahun dan atau di atas 12 tahun yang bersekolah pada jenjang ini. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP target APK tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai selisih sebesar 2,84% dan untuk jenjang SMA dengan nilai selisih 4,77%. Kegagalan untuk mencapai target APK pada jenjang SMP dan SMA ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran penduduk usia 13 – 18 tahun untuk bersekolah, hal ini juga dipengaruhi oleh masih tingginya pengaruh lingkugan dimana anak-anak usia remaja lebih memilih untuk bekerja dari pada bersekolah. Pencapaian target APK tahun 2016, bila dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat bahwa untuk jenjang SD mengalami penurunan sebesar 5,36%, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan sebesar 2,95% dan jenjang SMA juga mengalami peningkatan sebesar 17,36%. Pecapaian target APK untuk semua jenjang pendidikan selama kurun waktu 5 Berdasarkan capaian target tahunan APK tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 1. SD : selama kurun waktu 5 tahun pencapaian APK SD untuk tiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan kecuali tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,18%. Rata-rata pencapaian APK selama 5 tahun sebesar 106,22%. 2. SMP : selama kurun waktu 5 tahun pencapaian APK SMP, dimana pada tahun 2014 – 2016 ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian APK selama 5 tahun sebesar 102,32%. 3. SMA : selama kurun waktu 5 tahun pencapaian APK SMA, dimana hanya tahun 2012 saja yang pencapaian melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%, sedangkan rata-rata pencapaian APK selama 5 tahun tidak mencapai 100% yaitu 84,46%.


Page 169

3. Indikator Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat tertentu berada dalam jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia pendidikan yaitu Tingkat SD/MI usia 7 – 12 Tahun; Tingkat SMP/MTs usia 13 – 15 Tahun dan Tingkat SMA/MA/SMK usia 16 – 18 Tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakam persentase jumlah anak pada kelompok sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM mengukur proporsi anak bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Berdasarkan data pada tabel 3.60 dapat dilihat bahwa capaian APM untuk jenjang SD dan SMP tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan atau target ideal 100%, dimana untuk jenjang SD ada 8,98% siswa usia sekolah dari total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah, sedangkan untuk jenjang SMP terdapat 31,96% dan jenjang SMA terdapat 7,44%. Berdasarkan capaian target tahunan

APM tersebut di atas dapat

digambarkan sebagai berikut : 1. SD : selama kurun waktu 5 tahun, pencapaian APM SD untuk tahun 2012 dan 2013 melampaui target yang ditetapkan sedangkan tahun 2014-2016 tidak mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian APM selama 5 tahun sebesar 97,06%. 2. SMP : selama kurun waktu 5 tahun, pencapaian APM SMP untuk tahun 2012 dan 2013 melampaui target yang ditetapkan, sedangkan tahun 20142016 tidak mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian APM selama 5 tahun sebesar 87,10%.


Page 170

3. SMA : selama kurun waktu 5 tahun, pencapaian APM SMA dimana hanya tahun 2014 dan 2015 saja yang tidak mencapai target yang ditetapkan sedangkan rata-rata pencapaian APM selama 5 tahun sebesar 95,94%. 4. Indikator Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertinggi, semakin tinggi maka semakin banyak anak usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertentu, nilai idealnya = 100% Berdasarkan

data

pada

tabel

3.60

dapat

dijelaskan

bahwa

untuk jenjang SD terlihat bahwa angka pendidikan yang ditamatkan melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5.011 siswa usia sekolah atau dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 34.508 jiwa terdapat 6.011 siswa yang menamatkan pendidikan, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angka pendidikan yang ditamatkan juga melampaui target yang ditetapkan yaitu untuk SMP terdapat 3.702 siswa usia sekolah atau dari jumlah penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun sebanyak 16.674 jiwa terdapat 4.702 siswa yang menamatkan pendidikan dan untuk jenjang SMA terdapat 2.183 siswa usia sekolah atau dari jumlah pendudk kelompok usia sekolah 16-18 tahun sebanyak 14.281 jiwa terdapat 3.183 siswa yang menamatkan pendidikan. 5. Indikator Angka Putus Sekolah Indikator

ini

digunakan

untuk

mengukur

prosentasi

siswa

yang

meninggalkan sekolah pada suatu tingkat tertentu atau sebelum lulus, sehingga dapat diketahui berapa banyak siswa yang putus sekolah di suatu daerah, makin rendah nilainya, berarti makin baik, idealnya 0 %, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Berdasarkan data pada tabel 3.60 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Untuk jenjang SD mengalami penurunan sebesar 0,02% dari target yang ditetapkan atau dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD sebanyak 37.372 orang terdapat 30 siswa yang putus sekolah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,51%. b. Untuk jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 0,72% atau dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP sebanyak 16.201 orang terdapat 46 siswa yang putus sekolah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,06%. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 171

c. Untuk jenjang SMA mengalami penurunan sebesar 0,90% atau dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA sebanyak 13.340 terdapat 27 siswa yang putus sekolah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,23%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra, jumlah siswa yang putus

sekolah

sebanyak 1.613 orang , yang terdiri dari SD sebanyak 1.007 orang, SMP sebanyak 326 orang dan SMA sebanyak 280 orang. Dari gambaran angka putus sekolah tersebut di atas menunjukkan bahwa ada banyak factor yang menyebabkan putus sekolah seperti keterbatasan dana pendidikan karena keadaan status ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya perhatian dari orang tua, factor lingkungan (pergaulan), dan selain itu diantaranya berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi kesekolah. 6. Indikator Angka Melanjutkan Pendidikan Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau mengetahui daya serap dari sekolah yang lebih tinggi sehingga dapat ditentukan kebijakan baru. Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan lebih tinggi. Data pada tabel 3.60 dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator pada jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh masih adanya siswa yang tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya setelah menamatkan sekolah pada jenjang lebih rendah dan selain itu ketidak tercapaian terhadap indikator ini lebih dipengaruhi oleh masih banyaknya siswa yang setelah menamatkan pendidikannya lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di luar Kabupaten Flores Timur dengan berbagai alasan yang salah satunya adalah mengikuti orang tua/keluarga, sedangkan untuk jenjang SMA ke Perguruan Tinggi realisasi pencapaian tidak dapat diukur karena belum adanya sistem pendataan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk mengukur indikator ini. Bila dibandingkan dengan capaian persentase angka melanjutkan tahun 2015 terlihat bahwa angka melanjutkan dari SD ke SMP menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,25%, sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA mengalami penurunan sebesar 4,88%. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 172

7. Indikator Angka Kelulusan Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang mampu menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang tertentu, indikator ini merupan perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya makin baik. Idealnya = 100% berarti semua siswa tingkat tinggi dapat menyelesaikan pendidikannya (lulus). Realisasi pencapaian indikator seperti pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Untuk jenjang SD bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,07.

b.

Untuk jenjang SMP walaupun pencapaian target belum mecapai nilai ideal namun tingkat pencapaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,08%.

c.

Untuk SMA pencapaian target belum mecapai nilai ideal dan tingkat pencapaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu sebesar 0,56%.

d.

Jumlah peserta didik yang ditamatkan selama kurun waktu 5 tahun adalah 42.138 orang yaitu jenjang SD sebanyak 22.713 orang, jenjang SMP sebanyak 16.601 orang dan jenjang SMA sebanyak 2.824 orang.

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan anggaran sebesar Rp. 3.921.479.450 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3. 61 Realisasi Anggaran tahun 2016 No

1

2 3 4 5

Indikator

Rata-rata Sekolah


Lama

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka Putus Sekolah

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Realisasi

%

2.459.365.000

2.456.286.200

99,88%

1.460.853.000

99,92%

1.462.114.450 Program Pendidikan Menengah


Page 173

6 7

Angka Melanjutkan Pendidikan Angka Kelulusan Rata – rata

3.921.479.450

3.917.139.200

99,89%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Menurunnya Proporsi Anak Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah di tahun 2016 adalah Rp. 3.917.139.200,- dari target Rp. 3.921.479.450,- atau seebesar 99,89%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian kinerja sasaran ini sebesar 0,11% atau Rp. 4.340.250,-. 4.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Rasio Tenaga Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peserta Pendidikan Tabel 3. 62 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Menurunnya Rasio Tenaga Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peserta Pendidikan No


1 1

2

2

3

4

2 Junlah Perpustakaan Sekolah a. SD b. SMP c. SMA Rasio Guru/Murid a. SD b. SMP c. SMA Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah a. SD b. SMP c. SMA Rasio Murid/Kelas a. SD b. SMP c. SMA Kondisi Bangunan Baik a. SD b. SMP c. SMA Rata-rata

3


Target


7

8

9

112 6 18

131 12 18

150 22 19

169 36 19

188 54 19

168 51 20

89,37 94,45 105,27

15 15 15

19 19 19

22 22 22

25 25 25

30 30 30

11,73 12,90 12,04

39,20 43% 40,13

120 200 225

130 215 230

150 235 235

165 255 255

180 270 270

180 376 310

100,00 139,26 114,82

22 30 30

24 30 30

26 30 30

28 30 30

30 30 30

18 27 34

60% 90% 103,34

65,17 84,63 87,90

66,28 88,30 90,32

67,39 91,97 92,74

68,49 95,64 95,16

69,60 99,31 97,58

22,31 16,27 42,09

32,06 16,39 43,14 74,03%

Ketercapaian Sasaran ini dilihat dari pencapaian target 4 Indiktor Kinerja Utama, kelima indikator tersebut adalah : a) Jumlah Perpustakaan Sekolah b) Rasio Guru/Murid LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 174

c) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah d) Rasio Murid/Kelas Rata-Rata e) Prosentase Kondisi Ruang Kelas Baik Tingkat ketercapaian Indikator Kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Indikator Jumlah Perpustakaan Sekolah Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan Gedung Perpustakaan sesuai standar yang ada pada suatu jenjang pendidikan tertentu sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan sarana penunjang belajar ditingkat sekolah. Data pada tabel 3.62 dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan SD tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10,63%, pada jenjang SMP sebesar 5,55% dan jenjang SMA mengalami peningkatan sebesar 5,27%. 2. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah murid ideal untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Data pada tabel 3.62 dapat dilihat bahwa 1 guruSD/MI melayani (mengajar) 11,73 = 12 siswa, 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 12,90 = 13 siswa sedangkan 1 guru SMA/MA/SMK melayani (mengajar) 12,04 = 12 siswa.

Dilihat dari pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengajaran di kabupaten Flores Timur. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk jenjang SD 1 guru mengajar 13 siswa, jenjang SMP 1 guru mengajar 14 siswa dan jenjang SMA 1 guru mengajar 10 siswa. Dari gambaran pencapaian tersebut menunjukkan bahwa untuk tahun 2015 dan 2016 rasio guru/murid masih dalam batas normal. 3. Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Data pada tabel 3.62 dapat dilihat bahwa ketersediaan sekolah untuk jenjang SD menunjukan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 180 siswa, 1 Sekolah SMP/MTs Menampung 376 siswa dan 1 Sekolah SMA/MA/SMK menampung 310 siswa. Dari capaian rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 175

sekolah untuk ketiga jenjang tersebut di atas masih berada dalam batas yang normal. Bila disbanding dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa untuk jenjang SD mengalami penambahan sebesar 63,81, jenjang SMP juga mengalami penambahan sebanyak 141,15 dan untuk jenjang SMA mengalami pengurangan sebanyak 65,02. 4. Indikator Rasio Murid/ Kelas Rata-Rata Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan 1 ruang kelas untuk menampung jumlah siswa. Data pada tabel 3.62 dapat dilihat bahwa untuk 1 ruang kelas SD/MI menampung 18 siswa, jenjang SMP/MTs 1 ruang menampung 27 Siswa dan Jenjang SMA/MA/SMK menampung 34 siswa. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terlihat bahwa untuk jenjang SD mengalami penurunan sebesar 3,31, jenjang SMP 4,93 dan jenjang SMA mengalami peningkatan sebesar 3,06. 5. Indikator Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang kelas yang layak pakai sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan. Data pada tabel 3.62 dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target yang telah ditetapkan untuk ketiga jenjang pendidikan. Realisasi masing-masing jenjang pendidikan tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi bangunan yang rusak untuk jenjang SD sebesar 77,69%, jenjang SMP sebesar 83,73% dan jenjang SMA sebesar 57,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan rehabilitasi atau bangun baru terhadap ruang kelas atau bangunan gedung sekolah yang tidak layak pakai atau dalam kondisi rusak berat. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat bahwa untuk jenjang SD dam SMP mengalami peningkatan, sedangkan untuk jenjang SMA mengalami penurunan sebesar 48,72%. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.005.423.880 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.


Page 176

Tabel 3.63 Program Pendung Anggaran No

Indikator


1

Junlah Perpustakaan Sekolah

2

Rasio Guru/Murid

3

Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah Rasio Murid/Kelas

4

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan


Realisasi

%

9.005.423.880

8.983.792.588 ,-

99,75 9%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Rasio Tenaga Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peserta Pendidikan di tahun 2016 adalah Rp. 8.983.792.588,- dari target Rp. 9.005.423.880,- atau sebesar 99,76%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 0,24% atau Rp. 21.631.292,-.

4.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Rasio Guru Yang Bersertifikat Tabel 3.64 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Rasio Guru Yang Bersertifikat No


1 1

2

2 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV a. SD b. SMP c. SMA Rasio Guru bersertifikat / Juamlah guru a. SD b. SMP c. SMA

3

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 4 5 6


% Capaian

7

8

9

52% 74% 74%

55,33 77,92 76,88

106,41 105,30 103,90

10 10 10

34 36 29

340% 360% 290% 217,60

Ketercapaian Sasaran ini dilihat dari pencapaian target 2 Indiktor Kinerja Utama, kedua indikator tersebut adalah : a) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV b) Rasio Guru Bersertifikasi/Jumlah Guru LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 177

Tingkat ketercapaian Indikator Kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Indikator Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Indikator ini berguna untuk mengetahui kelayakan tenaga pendidik dilihat dari ijazah terakhir, semakin tinggi capaian semakin baik. Dari data yang tersaji pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk ketiga jenjang pendidikan mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan bahwa untuk jenjang SD mengalami penurunan sebesar 2,19%, jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 12,87% dan jenjang SMA mengalami penurunan sebesar 12,85%. Ketidak tercapaian ini dipengaruhi oleh tidak adanya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Flores Timur sehingga usaha tenaga pendidik untuk memenuhi strandar kualifikasi mendapat kendala yang cukup berat khususnya untuk biaya pendidikan tersebut. Usaha pemecahan masalah kualifikasi tenaga pendidik di Kabupaten Flores Timur di tempuh melalui jalur Kuliah Jarak Jauh Universitas Terbuka serta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) tenaga pendidik serta didukung dengan pemberian bantuan beasiswa untuk guru. 2. Indikator Rasio Guru Bersertifikasi/Jumlah Guru Indikator ini digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah guru yang telah bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya menurut jenjang pendidikan tertentu. makin rendah nilainya maka makin banyak guru yang bersertifikasi. Dari data yang tersaji pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada jenjang SD/MI untuk setiap 34 tenaga pendidik terdapat 1 orang guru yang sudah bersertifikasi, pada jenjang SMP/MTs untuk setiap 36 tenaga pendidik terdapat 1 orang guru yang bersertifikasi dan pada jenjang SMA/MA/SMK untuk setiap 29 tenaga pendidik terdapat 1 orang guru yang bersertifikasi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru bersertifikasi untuk ketiga jenjang yaitu untuk jenjang SD penambahan jumlah guru bersertifikasi sebanyak 10 orang, jenjang SMP sebanyak 15 orang dan jenjang SMA bertambah sebanyak 10 orang.


Page 178

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 852.002.500 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.65 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator

Program dan Kegiatan Target (Rp)

1. 2.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rasio Guru Bersertifikasi/ Jumlah Guru

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

852.002.500,-

Anggaran Realisasi 851.616.000,-

% 99,95

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Rasio Guru yang Bersertifikat di tahun 2016 adalah Rp. 851.616.000,- dari target Rp. 852.002.500,- atau sebesar 99,95%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 0,05% atau Rp. 386.500,-.

4.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Apresiasi Peserta PendidikanTerhadap Budaya Lamaholot

Tabel 3.66 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Apresiasi Peserta Pendidikan Terhadap Budaya Lamaholot No


1 1

2

2 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

3 -

Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan Rata-rata

-

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 10 10 1 kawasan

-

3

3

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi % Capaian 7 1 kawsn

8 1 kwsn

9 100%

5 fstval

5 fstval

10%

100%

Berdasarkan data pada table 3.66 capaian kinerja sasaran diperoleh dari pengukuran 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukan bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 179

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Kekayaaan Budaya, Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan keragaman Budaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan: 1.

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

2.

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

3.

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

4.

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

5.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Untuk mencapai sasaran tesebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan dengan 5 (lima) kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur yaitu :  Penataan pelataran taman doa bukit fatima - san dominggo berupa  Pembuatan talud sepanjang 126,32 meter.  Pembuatan menara penyangga patung 2 buah.  Penataan taman dll berupa pemasangan paving block seluas 404,12 m2 

Kegiatan Festival budaya daerah, berupa : Festival syukuran panen dan festival bahari tradisional Festival ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 meliputi kegiatan : doa syukur para nelayan, lomba dayung tradisional dan lomba renang tradisional. Pesertanya adalah para nelayan di wilayah Flores Timur.

 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah: meliputi lomba tari/musik daerah/teater

antar

siswa

SMA/SMK/MA

se-Kabupaten

Flores

Timur

dilaksanakan pada bulan 26-27 Agustus 2016 yang diikuti oleh 16 (enam belas) group sanggar seni sekolah. Kabupaten Flores Timur juga ikut berpartisipasi pada Festival Seni Budaya di Tingkat Provinsi yang diselanggarakan pada tanggal 14 Agustus 2016 dimana Duta Seni Flores Timur terpilih sebagai penampil terbaik 1 pada event dimaksud.  Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan


Page 180

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar sehari tentang ritus keagamaan peninggalan bangsa Portugis “ Semana Santa “ dengsan pesertanya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, utusan pelajar dari lembaga-lembaga pendidikan dan semua instansi di Kabupaten Flores Timur.  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, meliputi :  Festival Seni Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2016 di Taman Kota Larantuka dan dihadiri 18 Sanggar Masyarakat.  Festival se Daratan Flores dan Lembata yang berlangsung di Lewoleba Lembata dilaksanakan pada tanggal 28 September – 01 Oktober 2016 dan dihadiri oleh 1 utusan duta seni asal Kabupaten Flores Timur. Duta seni dari Flores Timur terpilih sebagai Penampil Terbaik 1 pada event dimaksud. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.032.405.800,- yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tabel 3. 67 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

2

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah Festival

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

Rata-rata

Realisasi

%

273.706.300,00

263.285.600,00

96,19

758.699.500,00

741.441.650,00

97,73

1.032.405.800,-

1.004.627.250

97,31%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Apresiasi Peserta PendidikanTerhadap Budaya Lamaholot di tahun 2016 adalah Rp. 1.004.627.250,- dari target Rp. 1.032.405.800,- atau sebesar 97,31%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 2,69% atau Rp. 27.778.550,-. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Page 181

Tabel 3.68 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah benda, situs kawasan cagar budaya Jumlah Festival

2

Satuan

dan




20

20

100%

5 kali

5 kali

100%

3 situs kali

Capaian indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya dan jumlah festival yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur dari target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 20 kawasan dan 5 kali Festivsal seni dan budaya terealisasi sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD. Capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 untuk kedua indikator sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan target akhir periode RPJMD. 5. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Flores Timur

Tujuan 5: Meningkatnya akses kualitas pelayanan pendidikan, diukur melalui 4 sasaran dengan 39 (tiga puluhsembilan) indikator kinerja sasaran. 5.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Tabel 3.69 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan No

Indikator Sasaran

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 3 4 5 6 0,29 0,50%

Th 2012 1 1

2 3

2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk Jumlah Puskesmas, Jumlah Puskesmas Pembantu

0,01

-

-

0,35%

18,58

-

-

0,20



% Capaian

7 7,7/1.000.000, 50%

8 10/1000000, 50%

9 100%

20 0,35% 41 20,0%

20 0,50 41 20%

100% 100%

Page 182

3 4

5 6

7

8 9

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan Jumlah kemitraan di Bidang Kesehatan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit Rasio tenaga medis per satuan penduduk (100.000/pddk) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik Rata-rata

-

50%

50%

60%

0,000008

-

--

2,60

2,60

60%

609 (32%)

609 (32%)

-

0,45

0,45

0,75

10

-

10

2,60

0,30 %

0,30 %

0,30%

4,00

4,00

100%

0,42

-

-

0,75

0,75%

0,75%

100%

100%

100 %

99,8 %

99,70 %

100%

100%

100%

60

70

89

90

90 %

90%

100%

35,35 %

Tidak Tercapai 100%

90,05%

Pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Flores Timur merupakan prioritas yang dilakukan, dapat dilihat dari realisasi kinerja Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk tetap bertahan pada angka 100%. Selain itu Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk pun tetap bisa di penuhi keseluruhan, dari tahun 2012 hingga tahun 2013 realisasinya tetap 100%, sehingga target untuk tahun 2016 diharapkan juga dapat tercapai di 100%. Presentase Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik di Kabupaten Flores Timur juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai di tahun 2016 meningkat menjadi 90% angka ini memenuhi target yang diberikan. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 90,05%%. Nilai ini menunjukan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk target tahun ini sudah mencapai target RPJMD. Dengan demikian target penyelesaian pada akhir periode RPJMD tahun 2016 sangat baik. Diketahui bahwa masih ada banyak target yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Bandung terkait dengan permasalahan kesehatan, diantaranya adalah masih kurangnya sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terutama daerah yang sulit dijangkau dan masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan dan Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah juga belum memadai(belum memenuhi standar RS Tipe C) hal ini disebabkan terbatasnya anggaran. Kekosongan obat dan bahan habis pakai LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 183

medis masih menjadi masalah kronis yang belum bisa teratasi. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak tanggal 5 Desember 2013 belum berjalan secara maksimal Standar pelayanan mininum Rumah Sakit( Kepmenkes No.129/MENKES/SK/II/ 2008) belum berjalan secara optimal dan belum adanya SIM RS. Upaya-upaya yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan sampai akhir tahun 2016 belum maksimal mendorong realisasi capaian beberapa indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah terutama jumlah rasoa sarana prasarana dan tenaga medis sesuai rasio (standar nasional per 100.000 penduduk. Kalau dibandingkan dengan jumah tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur sampai tahun 2016 sebanyak 971 orang. Di Kabupaten Flores timur masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan, hal ini adanya permintaan akan tenaga kesehatan masih terus meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah pusat pada tahun 2016 menjualankan program Nusantara Sehat (NS) dan pemerintah propinsi mengangkat tenaga PTT untuk bidan dan perawat untuk membantu peningkatan kesehatan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat terutama rasio tenaga medis

persatuan

penduduk. Sektor kesehatan tetap akan menjadi isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor kesehatan tetap akan menjadi isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan pada tahun 2016 dapat dilihat tabel dibawah : Tabel 3.70 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduik No

1 2 3

Jenis Tenaga

Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi

Ratio (Standr Nasiona) per 100.000 pnddk 40 11 117


Jumlah Tenaga sesuai Rasio 91 25 273

Jumlah Tenaga yang adsa saat ini

Gap

29 2

91 +4 271

Page 184

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Perawat Bidan Erawat Gigi Apoteker Akademi Farmasi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sanitaria Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medis Tenaga lainnya Jumlah

100 30 10 30 40 40

230 63 23 63 91 91

298 307 26 6 21 62

68 +244 +3 57 70 29

22 4 15

51 9 45

45 23 9 28 96 952

6 +14 36

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.689.395.080 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel 3.71 Rencana Anggaran Tahun 2016 No



1

3

Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mat - pengadaan obat-obatan - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Realisasi

%

9.522.125.080

9.096.422.439

95.53%

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

25.453.000

11.350.000

44.59%

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular - konseling dan test HIV/AIDS - Pemeriksaan dan Pengobatan TBC

85.356.000 56.818.000

85.277.200 56.816.000

99,91% 100%

9.689.395.080

9.149.865.439

94,43%

Rata – rata

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di tahun 2016 adalah Rp. 9.149.865.439,- dari target Rp. 9.689.395.080,- atau sebesar 94,43%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 5,57% atau Rp. 539.529.641,-.


Page 185

5.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Sasaran 7 : Menurunnya Proporsi Ibu Hamil dan Anak Yang Meninggal Saat Melahirkan Tabel 3.72 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Menurunnya Proporsi Ibu Hamil dan Anak Yang Meninggal Saat Melahirkan No

Indikator Sasaran

Realisasi Kinerja s.d Th Th 2014 Th 2013 2015 3 4 5 6 93,6/100. 47/100. 150/10 136/ 000 000 0.000 100. 000 13/ 13/ 11/ 1.000 1.000 1.000

Th 2012 1 1

2 Angka Kematian Ibu

2

Angka Kematian Bayi

3

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 4 Cakupan Pelayanan Nifas 5 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 6 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan yang Memadai 7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes memiliki kompetensi kebidanan 8 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Rata-rata

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi 7 45/ 100.000 KH 9//1000L KH

% Capaian

8 151.71/ 100.0000 KH 20,73/LK H

9 30%

43%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

99%

94%

95%

97,6

95 %

97,45%

99%

82,7%

69%

75,2

82

90%

95%

108,6%

95%

96%

97

97,7

100 %

100%

100%

95%

97%

98%

98%

100%

99%

99%

100%

100%

99

100

100%

100%

100%

79,16 %

73,13%

91,76%

Dari table pengukuran terhadap 8 (delapan) indikator kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 91,76%. Nilai ini menunjukan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik, dengan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi realisasi kinerja sasaran komulatif rata-rata pada tahun ini adalah sebesar 98,28%. Apabila dibandingkan dengan target 2015,

tujuh indikator kinerja sasaran telah mencapai target sasaran dalam

RPJMD, hanya pada indikator angka kematian ibu dan anak masih dibawah 50% dari target RPJMD. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran lainnya telah mencapai target kinerja RPJMD. Dengan demikian target penyelesaian pada akhir periode RPJMD tahun 2016 sangat baik. Adapun dari realisasi kinerja atas setiap indikator kinerja, cara penghitungan dari masing-masing indikator kinerja adalah : LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 186

1. Indikator Angka Kematian Ibu Berdasarkan data pada tabel 3.72, capaian untuk indikator Angka Kematian Ibu saat melahirkan sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 151,71 Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup atau sebesar 30% dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 45 Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Yang menjadi kendala adalah jumlah tenaga yang belum memadai terutama pada daerah yang sulit dijangkau dan juga faktor prilaku masyarakat belum menerima semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Program 2H2 Center oleh Dinas Kesehatan mempunyai kinerja yang tinggi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi. 2. Indikator Angka Kematian Bayi Berdasarkan data pada tabel 3.72, capaian untuk indikator Angka Kematian Bayi sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 9/1.000 Kelahiran Hidup atau sebesar 30% dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 9 Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Program 2H2 Center oleh Dinas Kesehatan mempunyai kinerja yang tinggi dalam mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi. 3. Indikator Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Yang Ditanagani indikator ini menggambarkan cakupan ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi/komplikasi yang mendapat pelayanan kesehatan dari bidan terlatih. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui program kerja 2H2 Center (2 Hari Sebelum dan 2 Hari Sesudah Melahirkan) telah menunjukkan kinerja yang positif dalam memberikan pelayanan kepada Ibu Hamil mulai dari masa kehamilan sampai nifas. Capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah 97,5% melebihi target sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 dengan kategori “Sangat Baik”. 4. Indikator Cakupan Pelayan Nifas Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan bagi ibu nifas, dimana seorang Ibu setelah melahirkan perlu mendapat pantauan dan perawatan. Capaian indikator ini adalah sebesar 99% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015 yaitu sebesar 97,6%. Data pada tebel 3.72 menunjukkan capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah 99 % dimana rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 100%. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 187

5. Indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Indikator ini menggambarkan cakupan kunjungan ibu hamil ke tempat pelayanan kesehatan yang memadai. Data pada tabel 3.72 menunjukkan capaian indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah 108,6% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015 dan dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 95%, sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran ini di tahun keempat RPJMD adalah sebesar 108,6%. 6. Indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan yang Memadai Untuk menjamin keselamatan Ibu dan Bayi, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Program 2H2 Center, menetapkan tempat persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Indikator ini menggambarkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai melalui program dari 2H2 Center oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan kinerja yang positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin keselamatan Ibu dan bayi. Data pada tabel 3.72 menunjukkan capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2015 sebesar adalah 97,7% mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 100% dari target sesuai Rencana RPJMD tahun 2016 sebesar 97%. 7. Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes memiliki kompetensi kebidanan Keselamatan Ibu dan Bayi pada saat Persalinan sangat tergantung pada pertolongan persalinan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memuka peluang bagi tenaga kesehatan untk mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik tenaga keperawatan maupun tenaga kebidanan. Pertolongan persalinan hanya dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Capaian untiuk indikator ini adalah sebesar 99% melebihi target sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 dengan kategori “Sangat Baik”. 8. Indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Realisasi pencapaian indikator ini sesuai dengan target yang direncanakan dalam RPJMD di akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2016 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015 dengan capaian 99%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan


Page 188

kinerja yang positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di Bidang Kesehatan Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.072.487.599,- yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.73 Rencana Anggaran Tahun 2016 No


Anggaran

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak - Pekan keselamatan ibu dan anak Rata-rata

Target (Rp)

Realisasi

%

420.842.000,-

424.291.000,-

99%

420.842.000,-

424.291.000,-

99%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Menurunnya Proporsi Ibu Hamil dan Anak yang Meninggal Saat Melahirkan di tahun 2016 adalah Rp. 424.291.000,- dari target Rp. 420.842.000,atau sebesar 99%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 5,57% atau Rp. 3.449.000,-. 5.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan Tabel 3.74 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan No


1 1

2

2 Cakupan pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS

3 100 % 56%

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 100% 87% 67,48%

66,9%

66%

73% 70,24%

Target


7 100%

8 100%

9 100%

75%

80%

106,67% 153,3%

Pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Flores Timur merupakan prioritas yang dilakukan, dapat dilihat dari realisasi kinerja Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten Flores Timur tetap bertahan pada angka 100%. Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS mengalami LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 189

peningkatan dari tahun 2012 yang hanya mencover 56% lalu tahun 2015 meningkat menjadi 73% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 80%, angka ini memenuhi target yang diberikan yakni sebesar 80% ditahun 2016. Kondisi realisasi kinerja sasaran komulatif rata-rata pada tahun ini adalah sebesar 153,3%%. sudah mencapai target kinerja RPJMD, dengan kategori sangat baik Disadari bahwa masih ada banyak target yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Flores Timur terkait dengan permasalahan kesehatan, diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Flores Timur Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tahun 2011 adalah 54 % dari target nasional 80 %. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular) masih tinggi. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.068.430.200,- yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.75 Rencana Anggaran tahun 2016 No



1 2

Program Pengembangan Lingkungan Sehat - pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Upaya kesehatan masyaraka Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Realisasi

%

74.201.800

73.896.800

99,59%

11.994.228.400,-

10.308.789.300

85,95%

12.068.430.200,-

10.382.686.100,-

86,03%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan di tahun 2016 adalah Rp. 10.382.686.100,- dari target Rp. 12.068.430.200,- atau sebesar 86,03%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 13,97% atau Rp. 1.685.744.100,-.


Page 190

5.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 : Menurunnya Proporsi Balita Berstatus Gizi Buruk dan Kurang Gizi Tabel 3.76 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Menurunnya Proporsi Balita Berstatus Gizi Buruk dan Kurang Gizi No


1

1 2 3 4 5 6

7 8

2

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015

Capaian Kinerja 2016 Target Realis % Cap asi aian

Target RPJMD Th 2016

Capa ian Kiner ja %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cakupan pelayanan anak balita Cakupan Kunjungan Bayi %Pemberian Vit. A

75%

62%

89,3%

90%

98%

89,2%

92%

89,05 % 94,3%

80%

89,05 % 94,3%

97%

98%

98,5%

90%

100

90%

100%

Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan peserta KB aktif Cakupan PUS dan isrtinya berusia <20 tahun Cakupan anggota BKB ber KB Cakupan anggota UPPKS ber KB

80%

75%

75,5%

100 %

85%

98,9 % 102, 5% 111, 1% 85%

92%

79%

64,20 % 83,80 % 89,90 % 80%

100%

85%

64%

85%

51,2%

72%

75%

72%

96%

75%

72%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.05%

2.88%

140. 49%

-

144%

65%

70%

70%

70%

7.50%

89.6%

75%

80%

87%

87.50

95.7 4% 94.7 5%

-

75%

67.20 % 82.91 %

-

94.75 %

Tidak ada KLB

Tidak ada KLB

Tidak ada KLB

100%

Tidak ada KLB

-

100%

-

62%

47%

75,8 %

70%

47%

100 % 38,6 % 89,3 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

38,6%

5

2,5%

100%

100%

100%

100%

%

9

Cakupan Desa//Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam

10

Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA +

40%

49,8%

40,0%

11

Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan penderita diare API

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42%

100%

38,6%

9.3

12.2

10.3

50,60 % 5.6

5%

2,5%

Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Desa Siaga Aktif %Posyandu Purnama +Mandiri Cakupan pemberian Makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dan keluarga miskin Angka Gizi Buruk

95%

100%

99,8%

100%

100%

100%

100%

87%

99,70 % 67,48 %

100%

100%

99%

100%

100%

97%

70%

69,6%

99,4 %

100%

69,6%

57%

96%

66,8%

75%

80%

80%

66%

60%

100%

100%

70

100%

5%

100%

100%

0,25%

0,2%

106, 7% 100 % 125 %

80%

61%

67,20 % 76,1%

100%

0,2%

0.2

1.4

0,7

0,67

100%

100%

100 %

0,45%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

90%

75%

30%

30%

30%

30%

25%

33,6%

134,

100%

33,6

12 13 14 15

16

17 18 19

20

21

22

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan


Page 191

23

Puskesmanas Ponede STBM

24

%Bayi usia 6 Bulan yang mendapat ASI eksklusif Rata-rata

81%

92%

213%

168%

90%

95%

79,4%

77,3%

88,61 %

70%

69,6%

64,99 %

4% 105, 6% 99,4 % 91.3 2%

% 95%

25% 90%

69,,6 %

79,43%

75,65 %

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran sebagaimana tabel diatas, diperoleh presentase rata-rata capaian kinerja sebesar 91.32%. Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata capaian kinerja dari setiap indikator kinerja pada tahun-tahun menunjukan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik, dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi realisasi kinerja sasaran komulatif rata-rata pada tahun ini adalah sebesar 75,65%. Pencapaian Sasaran menurunnya proporsi balita berstatus gizi buruk dan kurang gizi dapat dilihat dari capaian indikator sasaran yang meliputi:

1. Indikator Cakupan Pelayanan Anak Balita Pencapaian indikator ini dilakukaan melalui program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Balita Gizi buruk dan Kurang Gizi. Capaian indikator ini mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2016 sebesar 98,9%, sedangkan capaian di tahun 2014 sebesar 83,3%,

menurun pada tahun 2015

sebesar 64,20%. Adapun hambatan/kendala yang mempengaruhi capaian kinerja ini, adalah: a.

Kurangnya kesadaran Ibu untuk memberikan ASI Ekslusif kepada Bayi;

b.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan gizi keluarga.

Solusi atau jalan keluar yang diambil untuk mengatasi masalah ini, adalah dengan memberikan makanan tambahan bagi anak balita gizi buruk dan kurang gizi. 2. Indikator Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dokter, bidan , perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi minimal 4 kali. Pencapaian indikator ini dilakukaan melalui program pelayanan kesehatan bayi. Capaian indikator ini adalah 93,4%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014 sebesar 103%, maka mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 9,6%.


Page 192

3. Indikator Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh Desa/Kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Imunization). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan Imunisasi bagi semua bayi yang ada di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur. Pemberian Imunisasi lengkap meliputi: BCG, Hepatitis, DPT-HB, Campak dan Polio. Berdasarkan tabel 3.87 capaian sasaran Tercapainya Desa/Kelurahan UCI sebesar 100%, mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 75%, tahun 2014 sebesar 76% dan tahun 2015 sebesar 80%. Peningkatan yang cukup signifikan menunjukkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur. Suatu kenyataan bahwa Imunisasi merupakan upaya preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kacatatan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Secara tidak langsung Imunisasi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan Human Development Index atau Umur Harapan Hidup. Pencapaian indikator ini dilakukaan melalui program Imunisasi bagi semua Bayi dan Anak Balita di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 80% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 80%. Selisih antara capaian di tahun 2015 dan target kinerja di tahun 2016, tahun akhir RPJMD adalah sebesar 20%, yang akan diupayakan di akhir tahun RPJMD nanti 4. Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Pencapaian indikator ini dilakukaan melalui program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Balita Gizi buruk realisasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 80,25% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 90%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 89,168%. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 459.919.500,- yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut.


Page 193

Tabel 3.77 Program Pendukung Anggaran No



1

2

3

Realisasi

%

Program Perbaikan Gizi masyarakat -

Surveillance

134.070.500

116.680.500

87,03%

-

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

55.345.000,-

55.025.000,-

99,42%

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

39.700.000,-

39.690.000,-

99,97%

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita -

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

185.768.500,-

170.883.500,-

92%

-

Monitoring dan pelaporan

45.035.500,-

45.035.000,-

100%

Program Pelayanan Kontrasepsi

183.248.100,-

183.248.100,-

100%

643.167.600,-

561.039.600,-

87,23%

Rata-rata

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Menurunnya Proporsi Balita Berstatus Gizi Buruk dan Kurang Gizi di tahun 2016 adalah Rp. 377.791.500,- dari target Rp. 459.919.500,- atau sebesar 82,14%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 17,86% atau Rp. 82.128.000,-. 6. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 6 ; Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana 6.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 : Meningkatnya Proporsi Masalah Tenaga Kerja Yang Dapat Diselesaikan Tabel 3.78 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Proporsi Masalah Tenaga Kerja Yang Dapat Diselesaikan No


1 1

2

2 % terselesainya kasus perselisihan hubungan dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan %Lembaga Ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun Rata-rata

3

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015


% Capaian

4 90%

5

6

90%

90%

7 90%

8 80%

9 88,89%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

87%

94,45%

92%

Dari table pengukuran terhadap 2 (dua indikator) indikator kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 94,45%%. Nilai ini LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 194

menunjukan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik, dengan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi realisasi kinerja sasaran komulatif rata-rata pada tahun ini adalah sebesar 87%. Berdasarkan data pada tabel 3.78, Capaian sasaran Meningkatnya Masalah tenaga Kerja Yang Dapat Diselesaikan diukur melalui dua indikator, yaitu: 1. Presentase

terselesainya

kasus

perselisihan

hubungan

dan

berkurangnya

pelanggaran norma ketenagakerjaan. Rata-rata capaian kinerjanya 100% dengan rincian capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : perbandingan antara tahun 2015 dan

2016 adalah

prosentase

berkurangnya

terselesainya

kasus

perselisihan

pelanggaran norma ketenagakerjaan,

hubungan

dan

namun dalam proses penyelesaian kasus

perselisihan hubungan dan pelanggaran norma kerja masih mengalami hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan diantaranya adalah : -

Pihak pengguna / pengusaha sering mengabaikan hak - hak pekerja;

-

Pihak pengusaha tidak mentaati SK Gubernur tentang penetapan UMP;

-

Pengusaha dan pekerja perlu diberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan

-

Pengusaha dan pekerja perlu diberikan pemahaman tentang prosedur penyelesaian perselisihan di perusahaan.

Sasaran ini dicapai melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan yang didukung oleh kegiatan : 

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;



Pembinaan pengembangan dan pemeriksaan perusahaan dan pendataan wajib lapor ketenagakerjaan; dan



Monitoring UMP, THR dan Survey KHL.

2. Presentase Lembaga Ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun. Berdasarkan tabel 3.78 terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke 5 rata-rata capaian kinerjanya 100% dengan rincian capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : perbandingan antara tahun 2015 dan 2016 walaupun terlihat dari data tidak ada peningkatan

(terlihat statis 0%) adalah prosentase lembaga

ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun, namun bahwa LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 195

dalam proses perlindungan lembaga ketenagakerjaan yang ada masih mengalami banyak hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan diantaranya adalah : 

Pengusaha dan pekerja perlu diberikan pemahaman tentang prosedur penyelesaian perselisihan di perusahaan



Pengusaha diberikan pemahaman untuk membuat peraturan perusahaan



Perlu adanya sosialisasi UMP tahun berjalan



Masih banyak perusahaan yang belum memahami akan kewajibannya sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sasaran ini dicapai melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan yang didukung oleh kegiatan : 

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial



Pembinaan pengembangan dan pemeriksaan perusahaan dan pendataan wajib lapor ketenagakerjaan



Monitoring UMP, THR dan Survey KHL

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini di tahun 2016 didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.668.930,- yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.79 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

2

% terselesainya kasus Program Perlindungan dan perselisihan hubungan dan Pengembangan Lembaga berkurangnya pelanggaran Ketenagakerjaan norma ketenagakerjaan % Lembaga Ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun Rata-rata

Realisasi

%

68.668.930,-

65.510.100,-

95,40%.

68.668.930,-

65.510.100,-

95,40%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Proporsi Masalah Tenaga Kerja yang Dapat Diselesaiakan di tahun 2016 adalah Rp. 65.510.100,- dari target Rp. 68.668.930,- atau sebesar


Page 196

95,40%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 4,60% atau Rp. 3.158.830,-. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.80 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Terselesainya Kasus Perselisihan Hubungan dan Berkurangnya Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 % terselesainya kasus perselisihan hubungan dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan

3 %




80%

80%

100%

Data pada tabel 3.80 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah sebesar 80 % dari target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 80%. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kepedulian dalam menangani kasus perselisihan hubungan kerja dan pelanggaran atas norma ketenagakerjaan. Tabel 3.81 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Lembaga Ketenagakerjaan yang Dilindungi dan Dikembangkan Tiap Tahun dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 %Lembaga Ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun

3 %




95%

95%

100%

Indikator ini menggambarkan persentase lembaga ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan tiap tahun dengan realisasi capaian untuk indikator ini sampai LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 197

dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD adalah sebesar 95 % dari target akhir periode

RPJMD tahun 2016 sebesar 95%. Capaian kinerja akhir periode

RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 95% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan target akhir periode RPJMD. 6.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 : Meningkatnya Proporsi Tenaga Kerja Yang Terlatih dan Bersertifikasi Tabel 3.82 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Proporsi Tenaga Kerja Yang Terlatih dan Bersertifikasi No


1 1

2 %Tenaga Kerja yang mencari kerja

3

Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 4 88%

Rata-rata

5

6

81%

95%

Capaian Kinerja 2016 Target Realisa % Capa si ian 7 95%

95%

8 95%

Target RPJM D Th 2016

9 100 %

10 95%

100 %

95%

Capa ian Kiner ja % 11 100 %

Berdasarkan data dan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke 6 rata-rata capaian kinerjanya 100% dari target sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 95%, perbandingan capaian indikator kinerjanya antara tahun 2015 dan 2016 walaupun terlihat dari data tidak ada peningkatan (terlihat statis 0%) adalah prosentase tenaga kerja yang mencari kerja, Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan target sesuai rencana tahun terakhir RPJMD. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kepedulian yang tinggi dalam memberikan Pendidikan dan Pelatihan yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja sebanyak 50 orang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tenaga kerja yang mencari kerja diantaranya adalah : 

Minimnya informasi dan komunikasi antar Kabupaten dan Kecamatan;



Kurangnya minat dan bakat dari pencari kerja.


Page 198

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja yang didukung oleh kegiatan : 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebanyak 50 orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pencari kerja.

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini di tahun 2016 didukung oleh 1 (satu) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.830.050 yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.83 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

1

Indikator

%Tenaga Kerja yang mencari kerja


Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


Realisasi

%

222.830.750

213.809.050

95,95%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Proporsi Masalah Tenaga Kerja yang Dapat Diselesaiakan di tahun 2016 adalah Rp. 213.809.050,- dari target Rp. 222.830.750,- atau sebesar 95,95%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 4,05% atau Rp. 9.021.700 ,6.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12 : Meningkatnya Proporsi Penyandang Masalah Sosial Yang Mendapat Pelayanan Tabel 3.84 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Proporsi Penyandang Masalah Sosial Yang Mendapat Pelayanan No


1 1

2

3

2 %PMKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutahan daasar Persentase PMKS yang menerima bantuan pemberdayaan sosial Prosentrase Penurunan Tingkat Kemiskinan Rata-rata

Capaian Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015

3 85%

4 85%

5 85%

90%

7 90 %

8 85%

9 90%

85%

85%

85%

90%

90%

85%

100%

85%

85%

85%

85%

86,66 %


86,66 %

6

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi % Capaian

90%

91,25%

Page 199

Berdasarkan data pada tabel 3.84 Sasaran 12: meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan rata-rata presentase capaian kinerjanya sebesar 91,25%. Hasil pengukuran terhadap ke-3 indikator kinerja sasaran diatas, menunjukan bahwa indikator kinerja sasaran mencapai target kinerja mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 86,66%. dan tahun 2015 sebesar 90%. Capaian sasaran meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran, yaitu: 1. Indikator presentase MKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutahan dasar Hasil pengukuran terhadap indikator ini diperoleh presentase realisasi sampai tahun 2016

sebesar 85% dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016

sebesar 90% . Perbandingan antara tahun 2015 dan tahun 2016 ada penurunan frekuensi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang penyadang masalah kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial dalam pemenuhan dasar PMKS dan PSKS secara kualitas keakuratan juga terjadi penurunan yang disebabkan kurang dana yang memperoleh bantuan sosial yang ditangani. Presentase

efektifitas fasilitasi penanganan masalah bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial menurun sebesar 5% terhadap tahun 2016. Tabel 3.85 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase PMKS dan PSKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 presentase PMKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutahan dasar

3 %

Realisasi s.d Tahun 2016/ Kondisi Akhir RPJMD 4 86%


5 90%


Indikator ini menggambarkan persentase MKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan realisasi capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD adalah sebesar 86 % dari LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 200

target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebesar 90%. Capaian kinerja akhir periode RPJMD untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 95,55% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang memberikan bantuan sosial kepada MKS dan PSKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini adalah : • Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan target Terlaksananya penanganan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Outcome : kemampuan serta pengetahuan yang luas tentang proses penanggulangan bencana berupa Pendropingan Beras Pemerintah (CBP) Kepada Keluarga Tani (KKT) yang mengalami rawan pangan akibat bencana kekeringan sebanyak 24.000 ton untuk 852 KKT yang tersebar di 5 Kecamatan(terlampir). • Kegiatan Rehabilitasi Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Luar Panti dengan target terlaksananya Pemberian Bantuan Pada Panti. Outcome : tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia luar panti bagi 2 kelompok berupa 30 ekor babi peranakan VDL dan 7 ekor kambing peranakan Etawa peranakan tersebar di 2 Kecamatan (terlampir). • Kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Bedah Rumah Penduduk dengan target terlaksananya bantuan stimulan rumah layak huni. Outcome : tercapainya pembangunan rumah layak huni yang item kegiatan (fisik) di alihkan ke DPPKAD Kabupaten Flores Timur. 2. Indikator Persentase PMKS yang menerima bantuan pemberdayaan sosial Tabel 3.86 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Pemberdayaan Sosial dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Persentase PMKS yang menerima bantuan pemberdayaan sosial

3 %


Target Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 90%


Berdasarkan data dan tabel 3.86 di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah 86 %. Jika LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 201

dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD sebesar 90% maka Prosentase capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 95,55% terjadi peningkatan bagi PMKS dan PSKS menerima bantuan pemberdayaan sosial. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini adalah • Kegiatan Pemberdayaan Bagi Keluarga Fakir Miskin dengan target terlaksananya pemberdayaan keluarga fakir miskin yang tersebar di 19 Kecamatan. Outcomes : meningkatnya keberdayaan dan kemandirian bagi Fakir Miskin sebanyak 12 Kube, pengadaan barang untuk pemberdayaan bagi keluarga fakir miskin sebanyak 4 kelompok dan pengadaan kursi plastik dan peralatan bengkel kayu bagi keluarga fakir miskin sebanyak 5 kelompok yang tersebar di 19 Kecamatan. 3. Prosentrase Penurunan Tingkat Kemiskinan Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 85,00% pada indikator ini, perbandingan antara tahun 2015 dan tahun 2016 dari data tabel di atas tidak ada peningkatan (terlihat statis 0%) perlu diketahui bahwa dalam proses penurunan tingkat kemiskinan masih mengalami hambatan adalah : a. Pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya alam masih terbatas b. Pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan wilayah masih terbatas c. Pengelolaan lahan dan hasil panen masih tradisional; d. Sarana prasarana terbatas. Kegiatan yang mendukung sasaran ini melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dan program transmigrasi lokal adalah : rencana teknis satuan unit permukiman transmigrasi dan pemberdayaan warga transmigrasi lokal. Tabel 3.87 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Presentase Penurunan Tingkat Kemiskinan

3 %





Page 202

Berdasarkan data dan tabel 3.87 di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah 85 %. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD sebesar 90% maka Prosentase capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 94,44% dengan kategori “Sangat Baik”. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini di tahun 2016 didukung oleh 3 (tiga) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.176.707.480,- yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigarasi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.88 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

1

2

3

Indikator

%PMKS dan PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutahan daasar


Persentase PMKS yang menerima bantuan pemberdayaan sosial

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentrase Penurunan Tingkat Kemiskinan

Program Lokal

Transmigrasi


Realisasi

%

749.339.800

493.501.000,-

65,86 %.

106.715.000,100.810.000, 20.060.560,

205.670.900,100.810.000, 15.023.000,-

90,84% 94,47% 74,89 %.

99.463.450 100.318.674

97.134.000 99.510.000,-

97,66% 99,19%

1.176.707.480,-

1.001.168.900,

85,08%

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran sebesar 91,25% dan realisasi anggaran sebesar 85%, dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian target kinerja, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 6,25%. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiata-kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien.


Page 203

6.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13 : Tertanganinya Korban Bencana Alam Tabel 3.89 Analisis Pencapaian Sasaran 13 Tertanganinya Korban Bencana Alam No

Indikator Sasaran Th 201 2

1 1

2 Menyelenggarakan transmigrasi umum dan lokal 2 Perluasan informasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana Rata-rata

Capaian Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015

3

4

5

Capaian Kinerja 2016 Target Realis % Capai asi an


6 85%

7 85%

8 85%

9 100%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

85%

100%

85%

Berdasarkan data pada tabel 3.89 terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ini rata-rata apaian kinerjanya 100% dengan rincian capaian indikator kinerjanya adalah perbandingan antara tahun 2015 dan tahun 2016 adalah dari data tidak ada peningkatan terlihat statis 0%. Realisasi capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 85% dari target sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 95%. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Kendala yang dihadapi adalah : -

Keterbatasan dana untuk pengembangan pembangunan permukiman transmigrasi

-

Proses penyediaan yang belum sepenuhnya melalui penyerahan tanah dari masyarakat

-

Perlu adanya dana baik dana APBN, DAK dan APBD II

-

Perlu disosialisasikan UU Ketransmigrasian Undang-undang No. 29 Tahun 2009

Sasaran ini dicapai melalui program Transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal yang didukung oleh kegiatan Pemberdayaan warga transmigrasi lokal. 1. Menyelenggarakan transmigrasi umum dan lokal Proses penyelenggaraan transmigrasi umum dan transmigrasi lokal masih mengalami banyak hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan diantaranya adalah


Page 204

-

Keterbatasan

dana

untuk

pengembangan

pembangunan

permukiman

transmigrasi -

Proses penyediaan yang belum sepenuhnya melalui penyerahan tanah dari masyarakat

-

Perlu adanya dana baik dana APBN, DAK dan APBD II

-

Perlu disosialisasikan UU Ketransmigrasian Undang-undang No. 29 Tahun 2009

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaaian sasran ini adalah Kegiatan Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal dengan target pemerdayaan warga transmigrasi local, untuk meningkatnya kemandirian masyarakat transmigrasi baru berupa pengadaan bibit ternak babi VDL sebanyak 60 ekor untuk 4 UPT yaitu UPT Narasaosina desa Narasaosina, UPT Watanpao desa Bloto, UPT Libu desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur dan UPT Adabang desa Adabang Kecamatan Tite Hena 2. Indikator Perluasan informasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana Berdasarkan data pada tabel 3.89 terlihat bahwa pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerjanya 90 % dengan rincian capaian indikator kinerjanya adalah sebagai perbandingan antara tahun 2015 dan

tahun 2016

ada penurunan Perluasan

informasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana, namun perlu diketahui bahwa dalam proses informasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana perlu antisipasi sistem penangkal bencana yang belum memadai di setiap Kecamatan sehingga turut berpengaruh pada proses penyaluran bantuan bagi korban bencana. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial pada masa tanggap darurat dan masa evakuasi serta masa rehabilitasi diantaranya adalah : 

Minimnya sistem komunikasi dan sistem informasi bencana serta minimnya SDM aparatur dalam pemanfaatan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan karakteristik bencana.



Jangkauan dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat terbatas walaupun infrastruktur sosial / potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti

PSM,ORSOS,Karang

Taruna,

dan

lembaga-lembaga

sosial

kemasyarakatan jumlahnya terus bertambah dan peran aktifnya semakin nyata. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 205

Sasaran ini dicapai melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma yang didukung oleh kegiatankegiatan adalah : 

Pemberdayaan bagi Keluarga Fakir Miskin



Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan kejadian luar biasa



Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti.



Fasilitasi bantuan stimulan bedah rumah penduduk



Pengobatan dengan orang kecacatan yang sakit, bantuan pendidikan bagi ODK, pengiriman dan pemberdayaan ODK

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.282.124,- yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigarasi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.90 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator



1

2

Menyelenggarakan Program Transmigrasi Lokal transmigrasi umum - Peberdeayaan warga dan lokal transmigrasi - Semenisasi Lorong unit Perluasan informasi permukiman transmigrasi kebencanaan dan penanggulangan masalah dan kebutuhan korban bencana Rata-rata

Realisasi

%

99.463.450 100.318.674

97. 134.000 99.510.000

97,66% 99,19%

200.282.124,-

196.644.000 ,-

98,18%

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran sebesar 91,25% dan realisasi anggaran sebesar 85%, dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian target kinerja, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 6,25%. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiata-kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien.


Page 206

Misi 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dtrategis Penunjang Aktivitas Ekonomi Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tujuan 7 : Menyediakan Infrastruktur Wilayah Yang Mampu Mendukung Aktivitas, Ekonomi, Sosial dan Budaya

7.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Tabel 3.91 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan No


1 1

2 Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik 2 panjang jembatan dalam kondisi baik Rata-rata

3 11.72 Km 12,00 M1

Capaian Kinerja Thn Thn 2013 2014 4 5 18,43 31,813 Km Km 30,17 M1

37,745 M1

Thn 2015 6 28,79 Km 274 M1

Capaian Kinerja 2016 Realisas % Capaian i 7 8 9 97,78 95,67 98,17 % Km Km

Target

26 M1

26 M1

100% 99,08%

Berdasarkan data pada tabel diatas sasaran ini dicapai melalui dua indikator sasaran yaitu bertambahnya panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan bertambahnya panjang jembatan dalam kondisi baik. Rata-rata persentase capaian kinerjanya sebesar 99,08%. Hal ini dikarenakan dari pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan dengan 3 kegiatan yang menjadi sarana pencapaian sasaran yaitu Pembangunan Jalan dari target indikator 97,78 Km terealisasi 95,68 Km atau 98,17% dan Pembangunan Jembatan dari target indikator 26 M1 terealisasi 26 M1 atau 100 %. Sedangkan kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan fisiknya telah mencapai 100%. Dengan demikian, indikator sasaran dapat dikatakan tercapai dengan Baik karena kegiatan dan program dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target walaupun belum mencapai 100%. Rerata capaian sasaran ini adalah sebesar 99,08% dengan kategori “Sangat baik”. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD adalah sebagai berikut:


Page 207

Tabel. 3.92 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

3 Km

Realisasi s.d Tahun 2016/ Kondisi Akhir RPJMD 4 186,45

Target Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 170,25


Data pada tabel 3.92 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah 186,45 Km (capaian untuk tahun 2012 sepanjang 11,72 Km, tahun 2013 sepanjang 18,43 Km, tahun 2014 sepanjang 31,81 Km, tahun 2015 sepanjang 28,80 Km dan tahun 2016 sepanjang 95,68) dari target sesuai dengan tahun terakhir RPJMD sebanyak 170,25 Km. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 110%. Capaian ini sudah melebihi yang ditargetkan pada akhir tahun RPJMD. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Dana Alokasi Khusus

(DAK)

yang

disediakan

dalam

rangka

pelaksanaan

program

pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Tabel 3.93 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 panjang jembatan dalam kondisi baik

3 M1

Realisasi s.d Tahun 2016/ Kondisi Akhir RPJMD 4 379,92 M1



5 126 M1

7 302 %

Data pada tabel 3.93 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2016 adalah 379,92 M1 (capaian untuk tahun 2012 sepanjang 12,00 M1, tahun 2013 sepanjang 30,17 M1, tahun 2014 sepanjang 37,75 M1, tahun 2015 sepanjang 274 M1 dan tahun 2016 sepanjang 26 M1) dari target sesuai dengan tahun terakhir RPJMD sepanjang 126 M1. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 302%. Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sudah melebihi target yang direncanakan di akhir periode RPJMD tahun 2012-2016. Hal ini


Page 208

disebabkan karena meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program, dan 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.112.286.296,- yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.94 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

1

Indikator

Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan: a. Pembangunan / peningkatan jalan 2016 b. Pembangunan / peningkatan jembatan 2016 Rehabilitasi jalan dan jembatan (lanjutan program 2015): a. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Jumlah


Realisasi

%

103.166.731.265,-

100.803.713.855,-

3.772.495.725,-

3.666.910.500,-

97,71 % 97,20 %

173.059.306,-

173.059.306,-

107.112.286.296,-

104.643.683.661,-

100 % 98,31 %

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan di tahun 2016 adalah Rp. 104.643.683.661,- dari target Rp. 107.112.286.296,- atau sebesar 98,31%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 1,69% atau Rp. 2.468.602.635 ,-

7.2 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 : Tersedianya Sarana Prasarana Perhubungan Yang Handal dan Terintegrasi Tabel 3.95 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tersedianya Sarana Prasarana Perhubungan Yang Handal dan Terintegrasi No


1 1

2 Jumlah mobil pick up

3 2

Capaian Kinerja s.d Th Th Th 2013 2014 2015 4 5 6 2 4 -



8 6

% Capaian 9 120%

Page 209

untuk masyarakat perdesaan 2 Jumlah fasilitas dan prasarana perhubungan laut (JTP ) 3 Tersedianya pagar pengaman jalan 4 Proporsi pelabuhan / terminal dalam keadaan baik Rata-rata

2

1

(100% ) 50%

-

-

100%

100%

1

1

100%

-

-

-

-

1

1

100%

2,5%

2,75%

105%

100%

3

3

100%

62,5%

Berdasarkan data pada tabel diatas sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) indikator sasaran yaitu Jumlah mobil pick up untuk masyarakat perdesaan, Jumlah fasilitas dan prasarana perhubungan laut (JTP ), Tersedianya

pagar pengaman jalan,

Proporsi pelabuhan / terminal dalam keadaan baik, rata-rata presentase capaian kinerjanya sebesar 105%. Hasil pengukuran terhadap ke-4 indikator kinerja sasaran diatas, menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaranb ini

mengalami

peningkatan sebesar 5 % jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 100%. Capaian sasaran Tersedianya Sarana Prasarana Perhubungan Yang Handal dan Terintegrasi diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran, yaitu: 1. Indikator Jumlah mobil pick up untuk masyarakat perdesaan Pengadaan Moda transportasi darat pada tahun 2015 tidak dilakukan karena tidak dianggarkan dalam dokumen APBD. Kegiatan Pengadaan sarana transportasi perdesaan di daerah tertinggal (moda transportasi darat) pada tahun 2016, sasaran pencapaian target adalah tersedianya mobil pick up untuk masyarakat perdesaan sebanyak 5 (dua) unit, realisasi capaian kinerja 6 (empat) unit atau prosentase pencapaian 120%. 2. Indikator Jumlah fasilitas dan prasarana perhubungan laut (JTP ) Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebanyak 3 unit dari target 3 unit atau sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian di tahun 2014 dan tahun 2013. Kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu, sasaran pencapaian target pada tahun 2016 adalah tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan (JTP) sebanyak 3 (tiga) unit, realisasi capaian kinerja 3 (tiga) unit, (prosentase pencapaian 100%). Ketersediaan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah Rp. 3.795.527.807 dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 3.761.786.725 atau 99%. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 210

Kegiatan ini pada tahun 2014 dan 2015 dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja mencapai 50% pada tahun 2014 dan 100% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian tahun 2016 lebih maksimal karena dapat selesai tepat waktu. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 95% dari target 95% atau sebesar 100%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan di tahun 2014 dan tahun 2015. 3. Indikator Tersedianya pagar pengaman jalan Pada tahun 2016 ditargetkan pengadaan pagar pengaman jalan dan penempatannya pada satu lokasi yaitu Kecamatan Adonara Timur. Realisasi fisik Pagar Pengaman Jalan dan penempatannya pada tahun 2016 mencapai 100%. Penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 437.313.364,- dari target anggaran sebesar Rp. 440.703.525,- atau sebesar 99,23%. Pada tahun 2014 dan 2015, capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100%. 4. Indikator Proporsi pelabuhan / terminal dalam keadaan baik Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan pada dua tahun sebelumnya yakni tahun 2014 dan tahun 2015 tidak diprogramkan, sementara pada tahun 2016 dianggarkan dengan target dana sebesar Rp.928.993.011 untuk membiayai pembangunan 1 unit Jembatan tambatan perahu dari sumber dana DAK yaitu JTP. Boleng. Tingkat penyerapan anggaran mencapai

Rp.

920.777.175 dan tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target pada akhit tahun RPJMD 2016: Tabel 3.96 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Mobil Pick Up Untuk Masyarakat Pedesaan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD

No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Indikator Jumlah mobil pick up untuk masyarakat perdesaan

3 unit



5 16


Berdasarkan data pada tabel 3.96, capaian indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 14 Unit, yang terdiri dari Capaian di tahun 2012 sebanyak 2 LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 211

unit, tahun 2013 sebanyak 2 Unit, tahun 2014 sebanyak 4, tahun 2015 sebanyak 0 Unit (tidak dianggarkan) dan tahun 2016 sebanyak 6 unit. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 16 Unit maka capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 88%. Capaian kinerja ini tidak ssesuai dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD karena di tahun 2015, tidak dianggarkan dalam APBD karena keterbatasan anggaran. Tabel 3.97 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Fasilitas dan Praasrana Perhubungan Laut (JTP) dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah fasilitas dan prasarana perhubungan laut (JTP )

3 unit




Berdasarkan data pada tabel 3.97, capaian indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 29 JTP, yang terdiri dari kondisi awal RPJMD 21 JTP, Capaian di tahun 2012 sebanyak 2 JTP, capaian di tahun 2013 sebanyak 1 JTP, capaian di tahun 2014 sebanyak 1 JTP, Capaian di tahun 2015 sebanyak 1 JTP dan di tahun 2016 3 JTP . Jika dibandingkan dengan rencana sesuai RPJMD tahun 2016 sebanyak 30 JTP maka capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 96,99%. Selisih capaian tahun 2015 dengan rencana RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 1 JTP atau sebesar 1,03%. Selisih ini akan diupayakan realisasinya oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Tabel 3.98 Pencapaian Indikator Proporsi Pelabuhan/Terminal Dalam Keadaan Baik tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Proporsi pelabuhan / terminal dalam keadaan baik

3 %




Berdasarkan data pada tabel 3.98, capaian indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 212

RPJMD tahun 2016 sebesar 100% maka capaian untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 95%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang positif dalam mendukung kelancaran penyeberangan antar pulau yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur. 8. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tujuan 8 : Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Yang Handal Untuk Mendukung Upaya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, Serta Pengendalian Daya Rusak Air 8.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Yang Handal Tabel 3.99 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Yang Handal No


1 1

2 Proporsi/Luas Daerah Irigasi Teknis Kabupaten dalam kondisi baik

3 -

Capaian Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 30 Ha 35 Ha 46 Ha

Target 7 164

Capaian Kinerja 2016 Realisasi % Capaian 8 164 Ha

9 100 %

Ha

Capaian sasaran ini terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Proporsi/luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik. Capaian indikator sasaran ini ditahun 2016 sebesar 100% atau sebanyak 164 Ha dari target 164 Ha, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Capaian kinerja sasaran setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:


Page 213

Tabel 3.100 Pencapaian Indikator Proporsi PelabuhanLuas Daerah Irigasi Teknis Kabupaten dalam Kondisi Baik tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Satuan



1 1

2 Proporsi/Luas Daerah Irigasi Teknis Kabupaten dalam kondisi baik

3 Ha

4 275

5 246


Berdasarkan data pada tabel 3.100, capaian indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016, luas daerah irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik adalah seluas 275 Ha, yang terdiri dari Capaian di tahun 2012 seluas 0 Ha, tahun 2013 seluas 30 Ha, tahun 2014 seluas 35 Ha, tahun 2015 seluas 46 Ha dan tahun 2016 seluas 164 Ha. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir periode RPJMD tahun 2016, maka capaian kinerja indikator sasaran adalah sebesar 112%. 8.2 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 4 : Terlaksananya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air Serta Pengendalian Daya Rusak Air

Tabel 3.101 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Terlaksananya Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air Serta Pengendalian Daya Rusak Air No


1 1

2 Panjang talud pengaman banjir dan Pengaman pantai

3 836,24 M1

Capaian Kinerja s.d Thn Thn 2013 2014

Thn 2015

4 1.456,36 M1

6 3.731,92 M1

5 3.232,92 M1


7 1.454,66 M1

8 1.454,66 M1

% Capaian 9 100%

Berdasarkan data pada tabel 3.101, capaian pada sasaran Terlaksananya Konservasi dan Pendaayagunaan Sumber Daya Air serta Pengendalian Daya Rusak Air dicapai melalui Program Pengendalian Banjir dan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong. Capaian realisasi indikator sasaran ini di tahun 2016 sebesar 100% atau panjang talud sebsar 1.454,66 M1 dengan kategori “Sangat Baik”.


Page 214

Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.102 Pencapaian Indikator Panjang Talus Pengaman Banjir dan Pantai tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi s.d Tahun 2016

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD

1 1

2 Indikator Panjang Talud Pengaman Banjir dan Pantai

3 M1

4 10.712,10 M1

5 10.486 M1


Berdasarkan data pada tabel 3.102, capaian indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah panjang talud pengaman banjir dan pantai sepanjang 10.712,10 M1 yang terdiri dari Capaian di tahun 2012 sepanjang

836,24M1, tahun 2013 sepanjang

1.456,36 M1, tahun 2014 sepanjang 3.232,92 M1, tahun 2015 sepanjang 3.731,92 M1. dan capaian di tahun 2016 sepanjang 1.454,66 M1.. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sepanjang 10.468 M1 maka capaian indikator kinerja sasaran ini adalah panjang talud pengaman banjir dan pantai sebesar 103%. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan keamanan dari bahaya banjir dan mencegah abrasi di pesisir pantai. Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program, dan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 14.754.947.340,- yang dikelola oleh Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut. Tabel 3.103 Rencana Anggaran tahun 2016 No

1

Indikator

Tersedianya bangunan dan jaringan irigasi yang dapat mendukung perluasan areal potensial untuk pembangunan pertanian dan meminimalisir daya rusak


Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya: a. Peningkatan jaringan irigasi Program pengendalian banjir: a. Pembangunan pusat-pusat pengendali banjir a. Pembangunan prasarana pengaman pantai



Realisasi

%

8.080.875.640,-

7.534.782.150,-

93,16

1.710.535.500,-

1.475.759.800,-

86,27

3.957.864.040

3.738.836.900,-

94,47

Page 215

air/banjir, erosi dan abrasi

b. Pembangunan prasarana Pengaman permukiman Jumlah

1.005.672.160,-

960.121.000,-

95,47

14.754.947.340,-

13.709.499.850,-

93%

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran sebesar 111% dan realisasi anggaran sebesar 93%, dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian target kinerja, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 18%. Dengan hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien. 9. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tujuan 9 : Menyediakan Energi / Listrik Daerah Yang Mampu Menunjang Produksi Daerah 9.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga Yang Dilayani Listrik Tabel 3.104 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga Yang Dilayani Listrik No


1 1 2

2 Terbangunnya pembangkit listrik tenaga surya Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

3 1 paket

Capaian Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 1 paket

1 paket

2 paket

Capaian Kinerja 2016 Realisas % Capaian i 7 8 9 3 paket 3 paket 100%

3 paket

2 paket

2 paket

2 paket

Target

2 paket

100%

Berdasarkan data pada tabel 3.104, pencapaian sasaran ini diukur dari capaian indikator sasaran terbangunnya pembangkit listrik tenaga surya dan jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara. Capaian sasaran ini didukung oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Capaian sasaran ini setiap tahun mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014, tahun 2013 dan 2015, capaian sasaran ini di tahun 2016 mengalami peningkatan. Capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Flores Timur akan penerangan. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 216

Tabel 3.105 Pencapaian Indikator Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang Dibangun tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 N o

Indikator Sasaran

Satuan



1 1

2 Jumlah pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun

3 Paket

4 7

5 7


Data pada tabel 3.105 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran jumlah pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 7 paket yang terdiri dari capaian tahun 2012 sebanyak 0 paket, tahun 2013 sebanyak 1 paket, tahun 2014 sebanyak 1 paket, tahun 2015 sebanyak 2 paket dan tahun 2016 sebanyak 3 paket . Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 7 paket, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan kinerja yang positif dari

Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016. Tabel 3.106 Pencapaian Indikator Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang Terpelihara tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 N o

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

Satuan



3 Paket

4 10

5 10


Data pada tabel 3.106 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran jumlah pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 10 paket yang terdiri dari capaian tahun 2012 sebanyak 1 paket, tahun 2013 sebanyak 3 paket, tahun 2014 sebanyak 2 paket, tahun 2015 sebanyak 2 paket dan tahun 2016 sebanyak 2 paket . Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 10 paket, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan kinerja yang positif dari

Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten dengan capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 217

Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, dan 2 (dua) kegiatan dengan jumlah dana penunjang yang ditargetkan sebesar Rp. 2.077.454.280,- yang dikelola oleh Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, sebagaimana diuraikan dalam table berikut: Tabel 3.107 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

1

Indikator


Meningkatnya proporsi Rumah Tangga yang dilayani Listrik


Realisasi

%

a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya

1.521.978.730,-

1.476.042.730,-

96,98

b. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Jumlah

555.475.550,-

529.396.300,-

95,31

2.077.454.280,-

2.005.439.030,-

96,54

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan:

Apabila dilakukan perbandingan antara capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,54%, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 3,46% atau efisiensi sebesar Rp. 72.015.250,-. Dengan hasil tersebut,

dapat

diasumsikan

bahwa

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

dalam

mewujudkan realisasi capaian kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien.

10. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tujuan 10 : Menyediakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Sebagai Basis Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.108 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kondisi Ruang Wilayah Dengan Tidak Melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan No


1 1

2 Presentase kesesuain tata ruang

3 -

Capaian Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015 4 5 6 55% 100% 109%


Target 7 70%

Capaian Kinerja 2016 Realisasi % Capaian 8 123% (735 rekomendasi SITU/ IMB dari target 600)

9 176%

Page 218

Berdasarkan data pada tabel 3.108, pencapaian sasaran ini diukur dari capaian indikator sasaran Persentase kesesuain tata ruang. Capaian sasaran ini didukung oleh Program Perencanaan Tata Ruang. Capaian kinerja sasaran adalah sebesar 176% dengan kategori “Sangat Baik”. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.109 Pencapaian Indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 N o

1 1

Indikator Sasaran

Satuan



3 %

4 176%

5 100%

2 Persentase Kesesuaian Tata Ruang


Data pada tabel 3.109 menunjukkan bahwa capaian indikator persentase kesesuaian tata ruang sampai dengan tahun 2016 adalah 176%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 100%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 176%. Indikator kinerja ini dicapai melalui program perencanaan tata ruang dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini bersifat fluktuatif yang sangat

tergantung dari jumlah pengurusan

rekomendasi SITU dan IMB. Target anggaran untuk program dan kegiatan ini adalah Rp. 107.114.000,- dengan realisasi Rp. 65.177.000,- atau 60,85%. 10.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatkanya Akses Masyarakat terhadap sarana dan Prasarana Dasar Permukiman dan Fasilitas Umum Tingkat pemenuhan akses masyarakat diukur melalui ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung berbagai kebutuhan umum pemerintahan dan masyarakat diantaranya penanganan persampahan, penyediaan tempat sampah, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan ketersedian jaringan air bersih., yang menjadi dasar pelaksanaan proses pembangunan daerah. Pengukuran capaian kinerja sasaran ini menggunakan 6 (enam) indikator dengan hasil pengukuran capaian kinerja seluruh indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam table berikut di bawah ini. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 219

Tabel 3.110 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prassarana Dasar Pemukiman dan Fasilitas Umum No


1 1 2

3 4 5

6

2 Persentase penanganan sampah Persentase peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan Jumlah Gerobak Motor pengangkut sampah Jumlah Bak Sampah (TPS) Cakupan terhadap AMDAL

Penegakan lingkungan Rata-rata


3

4 73,81

5 65

6 76,61

7 100%

-

99

98

19

-

11

5

-

-

pengawasan pelaksanaan hukum


-

19%

8 62,49 % 19%

9 62,49 % 100%

0

0

0

0

-

-

2

2

100%

363

92

83

350

140

40%

10

3

7

20

14

70%

52,6 %

Targ et RPJ MD Th 2016 10 90%

Capa ian Kiner ja % 11 69,45 % 63,2 % 16

33

57 unit 144,5 % 37,5 %

74,50 %

Berdasarkan data pada tabel diatas sasaran ini dicapai melalui 6 (enam) indikator sasaran, rata-rata presentase capaian kinerjanya sebesar 74,50%. Terdapat satu indikator kinerja sasaran yaitu jumlah gerobak motor ditahun 2016 tidak dianggarkan sehingga hasilnya 0%. Hasil pengukuran terhadap ke-6 indikator kinerja sasaran diatas, menunjukan bahwa 3 (tiga) indikator yaitu presentase penanganan sampah, pengawasan terhadap pelaksanaan handal dan penegakan hukum lingkungan belum mencapai target, sedangkan yang lainnya mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang perlu konsisten dengan target sesuai rencana tahun terakhir RPJMD. Capaian sasaran ini terdiri dari enam indikator sasaran, antara lain: 1. Indikator Persentase penanganan sampah Data pada tabel tersebut diatas menunjukan persentase penanganan sampah pada tahun 2016 adalah sebesar 62,49%. Total timbunan/produksi sampah selama tahun 2016 ± 32.734,84m3 sedangkan volume sampah yang dapat ditangani (terangkut) untuk dibuang ke TPA Sampah adalah sebesar ±20.457 m3. Jika dibandingkan prosentasi penganganan sampah tahun 2016 dengan 2015, maka penanganan sampah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 14,12%. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 220

Sebagaimana terlihat bahwa persentase penangan sampah pada tahun 2015 adalah sebesar 76,61%, dengan total timbunan/produksi sampah selama tahun 2015 ±26.618,387m3 dan sampah yang terangkut untuk dibuang ke TPA Sampah adalah sebesar ±20.392,121 m3. Sedangkan untuk pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kebersihan Kota dan Pemeliharaan Taman 3. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah 4. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran meningkatnya penanganan pelayanan persampahan” di antaranya adalah : 1. Belum adanya upaya pengelolaan/pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga sehingga semua jenis sampah langsung dibuang ke bak sampah yang ada yang menyebabkan volume sampah kian hari kian bertambah 2. Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah (dump truk). 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan kota masih rendah. 2. Indikator Jumlah Gerobak Motor pengangkut sampah Data pada tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2016 capaian kinerja realialisasi 100% dari target dibangun 2 unit bak sampah/TPS yang terdiri dari 1 unit di Kelurahan Waiwerang Kecamatan Adonara Timur dan 1 unit di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka. Dengan demikian maka jumlah TPS yang ada sebanyak 57 unit. Selain TPS sarana pengangkutan sampah yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari 3 unit Dump Truck dan 16 unit Gerobak Motor (3 unit dalam keadaan rusak). Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 221

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya jumlah

kendaraan

operasional

yang

menunjang

pelayanan

kebersihan/

persampahan” di antaranya adalah masih minimnya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia jika dibandingkan dengan volume sampah yang semakin bertambah. 3. Indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa, selama tahun 2016 dari total 950 jenis usaha di Flores Timur yang wajib AMDAL/UKL/UPL, sebanyak 350 jenis usaha telah memiliki Dokumen Lingkungan maupun yang memiliki Rekomendasi Kelayakan Lingkungan menjadi target untuk dilakukan pengawasan. Sebagaimana terlihat bahwa dari target tersebut hanya sebanyak 140 jenis uasaha yang dapat diawasi sehingga capaian indikator kinerja sebesar (40%). Sedangkan selama tahun 2015 telah dilakukan pengawasan terhadap 83 jenis usaha dari 200 jenis usaha (41,5%) yang telah memiliki Dokumen Lingkungan maupun yang memiliki Rekomendasi Kelayakan Lingkungan. Capaian tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 83 jenis usaha. Sedangkan pada indikator kinerja penegakan kasus lingkungan telah dilakukan penyelesaian terhadap 14 pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan dari target 20 kasus lingkungan yang timbul akibat pengaduan masyarakat selama tahun 2016 sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 70 %. Sedangkan penegakan kasus lingkungan telah dilakukan penyelesaian terhadap 7 pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan dari target 3 kasus lingkungan yang timbul akibat pengaduan masyarakat selama tahun 2015 dengan capaian kinerja indikator adalah (233,3%). Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; yang operasionalisasinya didukung oleh: 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SLHD dan MIH. 3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan” di antaranya adalah : LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 222

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus dokumen lingkungan. 2. Belum tersedianya regulasi lokal terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup. 4. Persentase Rumah Layak Huni Indikator sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman. Berdasarkan data pada tabel 3.110, Capaian sasaran ini di tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014. 5. Jumlah Rumah Layak Huni Dibangun Capaian untuk indikator sasaran Jumlah Rumah Layak huni Dibangun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kepedulian yang tinggi keberadaan masyarakat Kabuapten Flores Timur dengan membangun rumah-rumah yang layak dihuni oleh masyarakat Kabupaten Flores Timur. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 60%, mengalami peningkatan 20% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. 6. Proporsi Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman Indikator sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Berdasarkan data pada tabel 3.110, capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Juka dibandingkan dengan capaian di tahun 2014, maka capaian di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7,14%. Tabel 3.111 Pencapaian Indikator Jumlah Gerobak Motor /Alat pengangkut sampah tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Satuan



1 1

2 Jumlah Gerobak Motor /alat pengangkut sampah (jumlah kendaraan 3 unit Dam Truk dan 16 Gerobak motor jumlah TPS 56

3 %

4 36,5%

5 90%


Berdasarkan data pada tabel 3.111 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Jumlah alat pengangkutan dan TPS sampah sampai dengan tahun


Page 223

2016 adalah 36,5% masih minimnya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia jika dibandingkan dengan volume sampah yang semakin bertambah. Capaian ini jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD di tahun 2016 (RPJMD tahun terakhir) sebesar 90%, maka realisasi capaian indikoator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 sebesar 40,55%%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur lebih fokus lagi dalam perencanaan kedepan. Tabel 3.112 Pencapaian Indikator Persentase Penanganan Sampah tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

1 1

Indikator Sasaran

2 Persentase penanganan sampah

Satuan



3 %

4 69,45%

5 90%


Berdasarkan data pada tabel 3.112 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Persentase Penanganan Sampah sampai dengan tahun 2015 adalah 76,71% . Capaian ini jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD di tahun 2016 (RPJMD tahun terakhir) sebesar 90%, maka realisasi capaian indikoator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 sebesar 77,17%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap penanganan masalah persampahan di kabupaten Flores Timur.

Tabel 3.113 Pencapaian Indikator Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDA Tahun 2015 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

Satuan



1 1

2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

3 %

4 144,5%

5 %


Berdasarkan data pada tabel 3.113 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Jumlah Indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDA sampai Tahun 2016 sebesar 144,5% jika dibandingkan Target tahun 2015 83%. Hal ini


Page 224

menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang positif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Flores Timur.

10.2 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Pembangunan Bebasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Terwujudnya pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana diukur melalui ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung berbagai kebutuhan umum pemerintahan dan masyarakat diantaranya pengelolaan status mutu air bersih bagi kebutuhan masyarakat, kesesuaian tata ruang, produk hukum tata ruang daerah dan pengelolaan ruang terbuka hijau, yang menjadi dasar pelaksanaan proses pembangunan daerah. Pengukuran capaian kinerja sasaran ini menggunakan 4 (empat) indikator dengan hasil pengukuran capaian kinerja seluruh indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam table berikut di bawah ini. Tabel 3.114 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya Pembangunan Bebasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana No


1 1

2 Jumlah status mutu air dari sumber air kebutuhan masyarakat Persentase kesesuaian tata ruang Jumlah Produk Hukum Tata Ruang Daerah  RTWK

3 -

 RDTRK Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rata-rata

2 3


Capaian Kinerja 2016 Target Reali % Capai sasi an 7 8 9 10 10 100%


Capaia n Kinerja %

10

100%

70%

86,75%

4 35

5 20

6 11

55%

60%

109 %

70%

735

123%

1

0

0

0

0

0

100%

1

2

2

2

2

2

2

100%

10

4

2

1 lokas i

50%

168,9k m

4

96,6%

Berdasarkan data pada tabel 3.114 Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Bebasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Meningkatkan Upaya LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 225

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana rata-rata presentase capaian kinerjanya sebesar 96,6%. Hasil pengukuran terhadap ke-4 indikator kinerja sasaran diatas, terdapat satu indikator yaitu Jumlah Produk Hukum Tata Ruang Daerah tidak mengalami perubahan atau statis 0%, karena Peraturan Daerah tentang RTWK dari target RENSTRA periode RPJMD 2012-2016 adalah sebanyak 1 Perda yang telah dihasilkan di tahun 2012. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah 0%. Berdasarkan data pada tabel 3.101, capaian sasaran ini melalui pengukuran capaian 4 indikator sasaran, yaitu: 1. Indikator Jumlah status mutu air dari sumber air kebutuhan masyarakat Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa, selama tahun 2016 telah dilakukan pengujian terhadap 10 sumber air yang teridiri dari 9 sumur gali dan sungai

di

kawasan

permukiman

maupun

dekat

lokasi

usaha

milik

masyarakat/swasta maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah dan 1 mata air. Capaian kinerja indikator adalah 100 %. Pengujian dilakukan terhadap parameter fisik maupun parameter lapangan. Selama tahun 2015 telah dilakukan pengujian terhadap 11 sumber air yang teridiri dari 3 sumber air di kawasan permukiman dan 8 sumber air di kawasan industri capaian kinerja indikator adalah 137,5%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Menurunnya tingkat pencemaran air melalui pengujian kualitas air” di antaranya adalah : Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kualitas dari sumber-sumber air akibat masih belum lengkapnya sarana pendukung pengujian di laboratorium (peralatan laboratorium). 2. Indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Meningkatnya ketaatan terhadap kondisi ruang wilayah dengan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk tahun 2015 realiasi capaian sebesar 109% sedangkan tahun 2016 meningkat realisasi capaian sebesar 123% atau naik sebesar 14%. Pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang. Capaian indikator sasaran mengalami peningkatan. 3. Indikator Jumlah Produk Hukum Tata Ruang Daerah LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 226

Produk Hukum Tata Ruang Daerah berupa Peraturan Daerah tentang RTWK dan Peraturan Daerah tentang RDTRK. Peraturan Daerah tentang RTWK dari target RENSTRA periode RPJMD 2012-2016 adalah sebanyak 1 Perda yang telah dihasilkan di tahun 2012. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah 0%. Untuk Perda tentang RDTRK capaiannya adalah 2 Perda dari target 2 Perda, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. 4. Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Data pada tabel tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2016 telah dilakukan penataan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman hijau seluas 660,58 m pada 1 lokasi di Kelurahan Pante Besar Kecamatan Larantuka dari 2 lokasi yang menjadi target kegiatan ini. Capaian indikator kinerja hanya mencapai 50%. Sebagaimana data di atas bahwa, pada tahun 2015 telah dilakukan penghijauan terhadap 4 lokasi sumber air yang terdiri dari mata air Waibelen di Kecamatan Tanjung Buga, mata air Wai komak, Wai Dala, Wai Bare dan Wai Plate di Desa Tonuwoten di Kecamatan Adonara Barat, Wai Kou desa Hinga dan Wai Hego desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit. Penanaman anakan bakau dilakukan pada 2 lokasi yaitu : Danau Kota Kaya desa Adonara Kecamatan Adonara dan pada pesisir pantai Wai Ikan Koteng di Desa Nuri Kecamatan Ile Bura. Kegiatan penghijauan pada mata air dan penanaman bakau pada pesisir pantai tidak dilaksanakan pada tahun 2016 karena keterbatasan dana. Kegiatan dilakukan : 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

yang

operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, serta 2. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pencapaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah sebesar 91 % dengan katagori “Berhasil”.


Page 227

Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.115 Pencapaian Indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2016 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

1 1

Indikator Sasaran

2 % Kesesuaian Tata Ruang

Satuan



3 %

4 86,75%

5 70%


Data pada tabel 3.115 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah 86,75% Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 70% maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 123,93% dengan kategori “sangat Baik” Tabel 3.116 Pencapaian Indikator Luas RTH Tahun 2015 dibandingkan Target RPJMD tahun 2016 No

Indikator Sasaran

1 1

2 Jumlah Produk Hukum Tata Ruang Daerah

Satuan



3 Perda RTWK

4 1

5 1


Perda RDTRK

80%

80%

100%

Data pada tabel 3.116 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini samapai dengan tahun 2015/kondisi akhir RPJMD adalah 1 Perda RTWK dan 80% RDTRK. Jika di bandingkan dengan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 yaitu 1 Perda RTWK dan 80% Perda RDTRK maka capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2016 adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat Baik”


Page 228

Misi 4: Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur Melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 10. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 11 Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Permodalan KUMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Berdaya Saing

10.1

Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah dan Proporsi UKM Yang Memperoleh Kredit Tabel 3.117 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Jumlah dan Proporsi UMKM Yang Memperoleh Kredit

No


1 1 2

3 4

Realisasi Kinerja s.d Thn Thn Thn 2013 2014 2015

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi % Capaian

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah dana yang telah diberikan kepada UKM yang bersumber dari Pusat APBD I maupun APBD Jumlah koperasi aktif

3 20

4 111

5 80

6 145

7 -

8 -

9 0%

-

400

500jut

200

200 juta

345 juta

175,5%

juta

a

juta

3

4

5

3

10

9

90%

Jumlah Koperasi dan UKM yang telah diberikan Fasilitas dana bergulir Rata-rata

20

48

52

21

20 UKM

22 UKM

110%

Berdasarkan data pada tabel 3.117 Sasaran 1:

126,7

132,48

5%

%

meningkatnya jumlah dan proporsi

UMKM yang memperoleh kredit dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-4 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata adalah sebesar 132,48%, yang menunjukan bahwa sasaran

ini ada peningkatan pada setiap tahun proporsi

UMKM yang memperoleh kredit di Kabupaten Flores Timur, Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 126,75% mengalami kenaikan sebesar 5,73%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Progam Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasiyang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :


Page 229

o Diklat Akuntansi Koperasi dan Kelompok o Bimbingan Teknis Pengelolaan Manjemen Koperasi/KUD/UKM/ Kelompok o Pembinaan Industri Rumah Tangga Secara keseluruhan realisasi untuk pencapaian indikator telah memenuhi target bahkan melampaui. Hal ini terjadi disebabkan pada saat penyusunan anggaran ada pengalihan anggaran dari kegiatan lain dialihkan ke kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen Koperasi/KUD/UKM/ Kelompok bagi Kelompok Desa Mandiri Anggur Merah (DEMAM) yang di pandang lebih prioritas untuk dilaksanakan Pengukuran kinerja indikator sasaran tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD dibandingkan Target akhir periode RPJMD tahun 2016 akumulasi dari masing-masing indikator, sebagai berikut: 10.1.1 Indikator Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tabel 3.118 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah UKM Non PBR/LKM UKM dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3 %

Realisasi s.d Tahun 2016 4 416

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 400


Data pada tabel 3.118 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Jumlah UKM Yang Non BPR/LKM UKM sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD tahun 2016 adalah sebanyak 4.491 UKM, yang terdiri dari: Capaian dari tahun 2012 sebanyak 80 UKM dari target 80 UKM, tahun 2013 sebanyak 111 dari target 80 UKM, tahun 2014 sebanyak 80 UKM dari target 80 UKM, tahun 2015 sebanyak 145 dan dari target 80 UKM dan tahun 2016 capaian 0% karena tidak direncanakan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian indikator sasaran ini adalah 400 UKM, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 untuk indikator sasaran ini adalah 104% dengan kategori “Sangat Baik”. Trend pemberian dana tiap tahun yang diberikan dapat dilihat pada grafik berikut:


Page 230

Grafik 3.2 Pemberian Dana Bergulir Kepada UKM

Koperasi dan UKM yang telah dilatih 200 0

Kop dan UKM yang telah dilatih

Tahun 2015 Tahun 2016

Berdasarkan data dan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke I rata-rata capaian kinerjanya 193,75%, jika dibanding dengan tahun 2015 ada kenaikan sebesar 77,2 %. Sasaran ini yang dicapai melalui kegiatan Diklat Akuntansi Koperasi dan Kelompok dengan peserta sebanyak 50 Koperasi/ Kelompok, Bimbingan Teknis Pengelolaan Manjemen Koperasi/KUD/UKM/Kelompok dengan peserta sebanyak 75 Koperasi/ Kelompok dan Pembinaan Industri Rumah Tanggadengan peserta 50(Lima Puluh)Orang Pelaku Industri Rumah Tangga. Kuantitas peserta Diklat pada tahun ini meningkat dibanding pada tahun 2015 . Hal ini terjadi tidak hanya semata akibatPeningkatan anggaran, akan tetapi juga akibat tingkat efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan anggaran yang semakin baik yang terlihat pada pengalokasian anggaran yang lebih produktif Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus Koperasi yang berdaya saing dan kuat dalam pengelolaan

usaha

melalui

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)diantaranyaadalah :  Sumber daya manusia peserta masih kurang terutama dalam aspek pembukuan koperasi dan kreativitas mengelola berbagai macam jenis makanan lokal.  Alokasi dana masih perlu ditambah karena pengurus dan anggota koperasi/kelompok maupun UKM masih cukup banyak yang belum dilatih. Solusi/Rencana Aksi :  Menyelenggarakan pelatihan bagi UKM terutama dalam aspek pembukuan koperasi dan kreativitas mengelola berbagai macam jenis makanan lokal.  Penambahan Anggaran untuk kegiatan Pelatihan bagi pengurus/

anggota

koperasi/kelompok yang belum yang dilatih


Page 231

10.1.1.1 Indikator Jumlah dana yang telah diberikan kepada UKM yang bersumber dari Pusat APBD I maupun APBD dan Jumlah Koperasi Akif Tabel 3.119 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Koperasi dan UKM yang Telah Diberikan Fasilitas Dana Bergulir dan Jumlah Koperasi Aktif dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satua n


1 1

2 Jumlah Koperasi dan UKM yang telah diberikan Fasilitas dana bergulir Jumlah Koperasi Aktif

3 % %

2

4 161

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 250

Capaiaan Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7 64,40

24

25

96%

Data pada tabel 3.119 terlihat bahwa pada tahun 2016/kondisi akhir RPJMD tahun 2015 indikator sasaran jumlah koperasi dan UKM yang telah diberikan fasilitas dana bergulir adalah sebanyak 161 koperasi. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD sebanyak 250 Koperasi maka capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 64,40%. Untuk indikator sasaran Jumlah koperasi aktif, capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 96% (realisasi 24 koperasi dari 25 koperasi yang ditargetkan). Penerimaan Dinas Koperasi dan UKM yang bersumber dari bunga yang disetor dari pengembalian dana bergulir penerimaannya mencapai Rp. 54.891.319.- dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 60.000.000.- atau 91,48 % .Pencapaian ini sangat di bantu oleh tenaga pendamping Dinas Koperasi dan UKM yang dengan giat melakukan penagihan dan pendampingan bagi Koperasi dan UKM penerima. Sedangkan untuk jumlah KUKM yang telah diberi fasilitas dana bergulir sampai Tahun 2016 sebanyak 652KUMKM dengan total dana yang telah diberikan kepada masyarakat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 5.657.400.000.- dan yang sudah dikembalikan senilai Rp.3.163.704.900 - atau 55,92%. Trend pemberian dana tiap tahun yang diberikan dapat dilihatpada tabel sebagai berikut


Page 232

Grafik 3.3 Pemberian Dana Bergulir Kepada UKM

1E+09 50000000

Dana Bergulir

Dana Bergulir

0 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

:

Pada tahun 2016 melalui Perubahan Anggaran,Aparat Dinas Koperasi dan UKM beserta para pendamping melakukan inventerisasi sekaligus penyelesaian administrasi bagi kredit macet dari dana yang disalurkan dari Tahun 2000 s/d 2015dan memperoleh hasil sebagai berikut : Rekapitulasi Dana Bergulir APBD II yang terkategori macet senilai Rp. 635.677.181.untuk 104 UKM dengan kategori : Gagal Usaha sebanyak 68 UKM, Meninggal Dunia 12 UKM, Musibah 8 UKM dan Pindah Alamat 16 UKM. Pada tahun 2016 telah dikeluarkan Perda

No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, bagi

Koperasi, Kelompok, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya juga Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan pengembalian Dana Bergulir Bagi kelompok, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Flores Timur sebagai Tindak lanjut dikeluarkannya Perda Dana Bergulir . Kedua peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk : 1. Memberikan kepastian penyaluran dana bergulir

2. Menciptakan Iklim Usaha yang konduksif 3. Meningkatkan Produktivitas usaha dan meningkatkan pendapatan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Peningkatan pendapatan dan daya saing Koperasi dan UKM di antaranya adalah :Kemampuan daerah untuk memberikan dukungan modal bagi KUKM untuk peningkatan pendapatan masyarakat masih cukup terbatas. Kesadaran masyakat untuk mengembalikan pinjaman


Page 233

masih sangat rendah Solusi/Rencana Aksi tentang Pemberian Dana Bergulir bagi masyarakat penerima maupun yang belum menerima Grafik 3.4 Koperasi Aktif dan Tidak aktif 40000000 20000000

Tahun 2015

0

Tahun 2016 Dana yg digulirkan

Berdasarkan data pada tabel 3.119 dan grafik 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2015 indikator sasaran Jumlah Koperasi Aktif rata-rata capaian kinerjanya 83,48 % dengan rincian Capaian Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Untuk penumbuhan

koperasi baru sebanyak 3 Koperasi dari target 10 koperasi , hal ini dikarenakan cukup banyak kelompok yang ingin meningkatkan statusnya menjadi Koperasi berbadan hukum, namun kenyataannya bahwa kelompok tersebut belum memenuhi syarat-syarat. Tabel 3.120 Program Pendukung Anggaran No

Indikator



1

Jumlah UKM BPR/LKM UKM

2

Jumlah dana yang telah diberikan kepada UKM yang bersumber dari Pusat APBD I maupun APBD

3 4

non

Progam Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi aktif Jumlah Koperasi dan UKM yang telah diberikan Fasilitas dana bergulir Rata-rata

Realisasi

%

320.363.500

319.678.500

99,79%

295.199.800.-

292.257.875

99,00%

548.703.600 527.939.550..-

541.457.500 522.936.550.-

98,68 99,05

1.692.206.450

1.676.330.425

99,06%

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 99,06% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 147,80%%, maka diperoleh nilai efisiensi capaian LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 234

kinerja sasaran sebesar 149,20 %. Dengan nilai efisiensi tersebut, capaian kinerja pada sasaran ini tercapai dengan proses yang efisien. Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur Tahun 2016. Pencapaian Sasaran pada Tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja tahun ke lima periode terakhir Renstra 2012 – 2016. 11. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 12 Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 12.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah Tabel 3.119 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah No


1 1

2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (KW/HA) 1 Padi sawah 2 Padi Gogo

3


4

Realisa si Kinerja s.d Th.201 6 10

Target RPJMD Th. 2016

5

6

7

8

9

48,16

49,82

47,62

40,36

20,23

21,05

21,34%

35,09

3 Jagung

21,63

23,17

22,31

21.80%

34,55

4 Kedelai

22,44

48,16

19

86,17 % 60.82 % 72,31 % 187,38 % 57,38 % -

47,62%

53,31

55,26 Kw/Ha 35,09 Kw/Ha 30,15 Kw/Ha 10,14 Kw/Ha 12,2 Kw/Ha -

187,38 % 7

10,14

Kg

150

10,25

43,48%

150

Ton/Ha

11,5

5 Ton

5

11,50

9,05 Kw/Ha -

31,10

43,48 % 43,48 % 343,65 % -

31,10%

9,05

5 Kacang hijau 6 Kacang tanah 7 Sayur-sasyuran 8 Jahe 9 Shorgum 10. Ubi jalar Rata-Rata 2


21,34 21,80 19 7 -

-

84,59 %

11

13,76

-

100%

Meningkatnya kapasitas produksi daging dan telur : Jumlah populasi hasil ternak besar,


3.973.1 21

Page 235

kecil dan unggas Sapi Babi

3

1.863. 860

1.761.0 90

Jumlah kapasitas produksi daging dan telur Daging sapi Daging Babi

62 ekor 106 ekor

62 ekor 91 ekor

100% 85,85 %

20.167 kg 164.950 kg

14.340 kg 193.53 0 kg

71,11 % 117,33 % 86,79 % 100%

Rata=rata 4 5 6

7

8

8 9

10

% Pemasaran hasil pertanian % Pemasaran hasil peternakan Meningkatanya pncegahan hama penyakit Junlah Pengendalian hama/penyakit tanaman Rata-rata

60%

68%

70%

70 %

70%

25%

36%

48%

55% %

48%

87,27 %

54,24%

2000 Ha

1450,1 6 Ha

28,42

100%

50%

Jumlah obat, vaksin dan peralatan kesehatan hewan Vaksinasi Rabies (ekor

1 paket 14 jenis

20. 000

Vaksinasi Hog Cholera (ekor)

3.000

Pelayanan umum lainnya: ( paket) Rata –rata

1

Jumlah Alsintan

1 17,54

3.336 ekor

11,2

19 Unit

12

13

14 15

16

Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap,budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah produksi usaha perikanan Jumlah kelompok usaha perikanan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil dan pemasaran Penurunan praktek illegal fishing


1

100

19 Unit

Rata-rata 11

76,14 % 100%

1 paket 14 jenis 23.508 ekor

1

72.70%

103,19 % 100%

542

91% -

12 pa ket

100.000 ton 3.500 ton

8

- 66,6 7%

113.23 7,03 ton 3.619, 77 ton

88,31 %

35,28%

96.69

79349,8 6 Ton 27,91%

-

%

8

8

100%

100 unit

128 unit

128%

25 kasus

43 kasus

172%

Page 236

15

yang harus ditanga ni 19

Jumlah Pokmawas

yang telah ditang ani 19

100% 85,66 %

Rata-rata

100%

a. Meningkatnya produksivitas pertanian unggulan tanaman pangan : Berdasarkan data pada tabel diatas sasaran 1:

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah dicapai melalui hasil pengukuran terhadap ke-15 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata adalah sebesar 85,66%, yang menunjukan bahwa sasaran

ini ada

peningkatan pada setiap tahun Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah di Kabupaten Flores Timur, Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 126,75% mengalami kenaikan sebesar 21,05% pada Tahun 2016 dapat tercapai dengan sangat baik , Sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 7,95,0%. 3. Indikator Meningkatnya Produksi dan Produksivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah

Tabel 3. 122 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


1 1

Padi sawah

3 %

4 86,17%

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 40,36

2

2

Padi ladang

%

60.82%

35,09

57,69%

3

Jagung

%

72,31%

34,55

47,78%

73,1%

100%

77,70%

Rata-rata


Produktivitas komoditas padi sawah, padi ladang dan jagung berada jauh di bawah target dengan pencapaian rata – rata 73,1 % dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 4,6 % (tahun 2015 produktivitas rata – rata ketiga komoditas ini adalah 77,70 %), Sehingga untuk mencapai target akhir


Page 237

RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 26,9%. Hal ini diakibatkan karena pada awal Musim Tanam 2015/ 2016 terjadi bencana kekeringan yang menimpah tanaman – tanaman tersebut pada fase vegetative ataupun generative. Terdapat 2 (dua) indikaor kinerja sasaran mencapai target kinerja yaitu produktivitas tanaman Kedelai dan Sorgum mengalami peningkatan yang cukup significant, hal ini karena kedua jenis tanaman ini cukup baik untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang kering. Sedangkan kacang hijau walaupun cukup baik beradaptasi dengan keadaan kurang hujan dan merupakan tanaman alternative saat kekeringan itu terjadi namun produktifitasnya masih cukup rendah 7 Kw /Ha atau 57,38 % dari target. Hal ini disebabkan oleh kekeringan yang terjadi cukup panjang, sehingga walaupun intervensi benih kacang hijau sudah ditangan petani namun cuacanya kurang mendukung untuk pemanfaatanya. Pengembangan sayur – sayuran ditargetkan sebesar 150 Kg sebagai target akumulasi semua jenis sayuran. Sayuran juga dijadikan komoditas alternative untuk mengatasi

kekringan pada awal Musim Tanam tahun 2015 / 2016 yang lalu.

Produksi yang diperoleh cukup signifikan yaitu sebesar 10,25 Ton, jauh melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dapat mengambarkan bahwa Flores Timur memiliki sentra – sentra produksi sayuran yang bisa dikembangkan sebagai gudang sayuran untuk mensuplai kebutuhan sayuran di masyarakat, sebagai komoditas alternative ketiga padi dan jagung mengalami gangguan kekeringan, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan petani serta keluarganya. Pengembangan tanaman hortikultura biofarmaka berupa jahe berlokasi di Kecamatan Wulanggitang Desa Klatanlou, dengan total produksi mencapai 5 Ton, walaupun masih jauh dari target produksi tahun 2016 (11,5 Ton atau 43,49 %), namun produksi ini menunjukan kenaikan sebesar 16,22 % dari tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar 3 ton dari target 11 ton atau mencapai prosentase 27,27 %)., hasil ini masih berada pada produksi minimal komoditas jahe ( potensi produksi tanaman jahe antara 4 sampai dengan 10 ton per hektar). Rendahnya hasil ini juga sebagai akibat dari kondisi

kekeringan / kurangnya hujan saat pertumbuhan dan

perkembangan tanaman, selain itu juga

kerena

petani belum maksimal

menggunakan sarana produksi pertanian yang tersedia seperti benih bermutu, pupuk dan saprodi lainnya.


Page 238

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “ meningkatnya produktivitas pertanian unggulan tanaman pangan “ antara lain: 1. Kondisi iklim dan cuaca yang tidak mendukung yaitu kurangnya hujan atau kekeringan pada

fase pertumbuhan tanaman baik tamanan pangan maupun

hortikultura. Kondisi lebih lanjut bahwa sudah terjadi pergeseran musim tanam dari biasanya. 2. Belum adanya penangkar benih / bibit yang professional dalam menyediakan benih/ bibit unggul dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan; Terbatasnya sumber daya petani /kelompok tani pengembangan benih/bibit

dalam menguasai teknologi

bermutu serta teknologi budidaya tanaman yang

dianjurkan 4. Indikator Meningkatnya kapasitas produksi daging dan telur Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan kapasitas produksi daging dan telur didukung dengan pengembangan ternak besar, ternak kecil dan unggas. Tidak semua komoditas ternak yang dikembangkan diintervensi oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan lewat sumber dana APBD II. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas selektif dalam pengembangan jenis ternak untuk disesuaikan dengan ketersediaan dana, sehingga mengutamakan prioritas pengembangan komoditas ternak yang strategis dan sesuai dengan potensi wilayah.Pada tahun 2016 intervensi Dinas pada Pengembangan Sapi dan Babi lewat sumber dana APBD II sehingga dari awal Dinas telah menentukan target indikator kinerjanya. , sedangkan intervensi dari APBD I dan APBN adalah ternak Sapi dan Kambing, sehingga ternak kambing tidak mendapat target kinerja, hanya realisasinya yang terbaca. Kapasitas produksi daging sapi mencapai 71,11 % dari target 20.167 Kg. Persentase ini menurun 24,83 % dari tahun sebelumnya (tahun 2015

95,94%),

Sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 6,43%. Kondisi ini antara lain dapat disebabkan oleh semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya mempertahankan sapi betina produktif maupun pejantan – pejantan pemacek untuk pengembangan sapi di Flores Timur. Kondisi kekeringan juga dapat menjadi faktor penyebab

produktifitas daging menurun karena ketersediaan pakan ternak

khususnya sapi berkurang akan LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan Page 239

ternak. Persentase kapasitas produksi daging babi mencapai 117,33 % melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena babi merupakan ternak yang mudah pemeliharaannya, ketersediaan pakan yang cukup serta mempunyai tingkat komsumsi masyarakat yang tinggi. Sedangkan untuk

daging kambing

tidak

ditetapkan target produksinya pada awal kegiatan , namun terdapat realisasi karena ada intervensi bibit ternak kambing dari APBD I melalui kegiatan pengembangan budidaya kambing domba dengan bantuan bibit ternak kambing Peranakan Etawa (PE) sebanyak 15 ekor (jantan 2, betina 13 ekor). Sedangkan peningkatan produktivitas daging ayam, itik/bebek (unggas)

tidak ditargetkan dari awal karena

tidak ada intervensi dana dari APBD II maupun sumber dana lainya, namun mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan daging dan telur di masyarakat. Penambahan populasi sapi dan babi yang tercantum dalam tabel hanya dihitung dari intervensi sumber dana APBD II yaitu 62 ekor sapi melalui program peningkatan produksi hasil peternakan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan paronisasi ternak sapi, dan 106 ekor babi pada kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Penambahan populasi di tingkat petani ( di lapangan) didukung pula oleh program / kegiatan berasal dari sumber dana APBN dan APBD I, antara lain : 1). Sumber dana APBN : sapi 25 ekor (betina) serta bantuan pakan konsentrat sebanyak 2.500 Kg untuk Desa Liwo Kec. Solor Timur dari kegiatan pengembangan budidaya ternak sapi , babi 50 ekor yang dibagi menjadi 25 ekor untuk Desa Adobala Kec. Klubagolit (18 ekor jantan kebiri, 1 ekor jantan bibit dan betina calon bibit 6 ekor), sisanya 25 ekor untuk Desa Kolilanang Kec. Adonara (17 ekor jantan kebiri, 2 ekor jantan bibit dan betina calon bibit 6 ekor) dari kegiatan pengembangan ternak babi, 2) Sumber Dana APBD I : babi

66 ekor dengan sebaran 33 ekor (3 jantan dan 30 betina) untuk Desa

Ratulodong Kec. Tanjung Bunga dan 33 ekor (3 jantan dan 30 betina) untuk Desa Wato One Kec. Witihama dari kegiatan pengembangan budidaya ternak babi. Peningkatan Populasi

ternak di masyarakat

masyarakat) yang cenderung semakin tinggi

(ternak pemerintah dan

menunjukan bahwa sumber daya

alam Kabupaten Flores Timur cukup mendukung untuk ternak besar (sapi) maupun ternak kecil (kambing, domba dan babi). Menunjukan pula bahwa petani / peternak semakin mampu menguasai teknologi budidaya ternak. Sapi merupakan salah satu LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 240

jenis ternak besar yang populasinya semakin bertambah dengan kualitas semakin baik. walaupun Flores Timur secara umum

dikategorikan dalam

klaster

pengembangan ternak kecil (kambing. domba dan sapi) namun upaya peningkatan populasi ternak dan mutu ternak baik ternak besar dan ternak kecil akan semakin digalakan melalui bimbingan dan pelatihan kepada kelompok tani/ternak maupun apartur Dinas dalam rangka peningkatan SDM dan kelembagaan tani/ternak. Harapan serta muara dari berbagai kegiatan ini adalah terjadi kontribusi nyata

dalam peningkatkan populasi ternak

secara kuantitas dan kualitas

,

pemberdayaan kelompok – kelompok petani peternak dalam usaha pertanian dan peternakan serta peningkatan pendapatan petani peternak, menuju

peningkatan

kesejahteraan petani peternakan. Hambatan dan kandala yang dihadapi dalam mencapai sasaran” Meningkatnya kapasitas produksi daging dan telur, diantaranya adalah: 1. Beternak bagi petani/peternak masih merupakan pekerjaan sampingan yang dikelola secara tradisional , belum menerapkan teknologi budidaya ternak secara modern, dan belum secara propesional menerapkan agribisnis peternakan. 2. Belum ada penangkar ternak di Kabupaten Flores Timur sehingga menyulitkan petani / peternak mendapatkan ternak dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan. 3. Petani/peternak bergabung dalam kelompok lebih banyak bersifat administrasi bukan dalam bentuk kerjasama usaha. Dengan demikian ternak lebih banyak dipelihara secara perorangan / konvensional berpisah

jauh

dari

ternak

betina,

akibatnya sehingga

ternak jantan dapat menghambat

proses

perkembangbiakan. 4. Belum / kurang tersedianya tenaga khusus pengawas ternak, yang bertugas mencatat jumlah ternak yang dijual belikan, diipotong ataupun mati, kebutuhan ternak di pasaran , gangguan- gangguan ternak (baik ternak pemerintah maupun ternak masyarakat)

sehingga menjadi acuan dalam rencana pengembangan

ternak ke depan yang lebih maju dan berbasis agribisnis. 5. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) di lokasi – lokasi strategis dengan fasilitas yang memadai, sehingga penjagal dapat memanfaatkan RPH secara nyaman dan sehat. Ke depan untuk mengatasi

hal ini,

Peternakan berkomitmen

mengintensifkan


Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan monitoring , pembinaan pada Page 241

kelompok petani/ peternak dan meningkatkan bimbingan teknis, pelatihan / magang bagi kelompok tersebut untuk meningkatkan ketrampilan budidaya ternak di masyarakat. 5. Indikator Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman Dari tampilan data di atas dapat dijelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dilaksanakan dengan penyediaan obat – obatan / pestisida pengendali

OPT,

penyediaaan

alat aplikasi

pestisida

dan Pelatihan

Penanggulangan OPT bagi Kepala / Pelaksana UPT Dinas di Kecamatan, Para PPL dan Pengamat Hama. Persentase realisasi hasil pengendalian OPT tahun 2016 mencapai 28,42 % dari serangan OPT seluas 1450,16 Ha atau seluas 412,10 Ha. komoditi tanaman yang terserang adalah padi sawah, padi ladang, jagung dan ubikayu. Sedangkan jenis hama / penyakit yang menyerang adalah kutu putih, belalang, wereng bintik coklat, walang sangit, lalat buah dan tikus . Luasnya serang OPT 1450,16 Ha dari lokasi yang terdata 10 Kecamatan/ 35 Desa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 219,17 % (tahun 2015 seluas 454,35 Ha). Peningkatan serang ini dapat terjadi karena kondisi cuaca yang tidak menentu, dimana terjadi kemarau panjang diselingi oleh sedikit hujan dengan distribusi yang tidak merata merupakan keadaan yang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya rerumputan sebagai media untuk hidup dan berkembangnya berbagai jenis organisme pengganggu tumbuhan. Luas pengendalian hanya mencapai

28,42 %

persentase ini kalau dibandingkan dengan tahun 2015

mengalami penurunan sebesar 25,14 % (tahun 2015 mencapai 53,56 % dari luas serangan 454,35 Ha). Luas serangan ini juga belum terhimpun / terpantau untuk semua wilayah, dari 19 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur masih ada 9 kecamatan yang belum dilaporkan.

Berbagai faktor penyebabnya antara lain kurangnya

pengetahuan petani dalam pengendalian hama/penyakit tanaman , akibatnya petani lambat melakukan tindakan pengendalian dan memberikan laporan / koordinasi dengan Dinas. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Selain itu jumlah tenaga pengamat hama/penyakit Page 242

tanaman di lapangan sangat kurang, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan hanya ada 4 orang pengamat hama penyakit tanaman sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah dalam satu kesatuan waktu secara cepat, di samping itu

fasilitas

yang terbatas

juga telah menghambat upaya

pengendaliannya. Ada 3 orang yang berstatus PNS dan 1 orang Tenaga Harian Lepas/THL, dengan wilayah kerja, 1 orang di Kecamatan Solor

Selatan

merangkap pelaksana UPTD, 1 orang di kecamatan Titehena, dan 1 orang tenaga THL di kecamatan Demon Pagong , satu

orang lagi berkfungsi sebagai

Koordinator yang berkedudukan di Dinas. Hal ini telah mendorong pihak Dinas untuk meningkatkan komitmen dalam pengendalian OPT dengan menyusun stragegi pengendalian yang seefektif dan seefisien mungkin, koordinasi internal maupun eksternal dilaksanakan secara intens dan berjenjang. Kepala Dinas bersama staf di kantor dan aparatur dinas di lapangan telah bekerja keras untuk mengatasinya. Hambatan

dan

kendala

yang

dihadapi

dalam

mencapai

sasaran”Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman” di antaranya adalah: 1. Terbatasnya personil pengamat hama dan penyakit tanaman baik kuantitas maupun kualitas, kebutuhan minimal 19 orang untuk semua kecamatan. 2. Kurangnya fasilitas penunjang dalam pengamatan dan pengendalian hama / penyakit tanaman 3. Biaya operasional yang terbatas menyebabkan pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman menjadi kurang optimal. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat / petani dalam proses dan mekanisme pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan di lahan usaha taninya. a. Penyakit Ternak Dari tabel yang ditampilkan dapat dijelaskan bahwa

upaya

pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak tahun 2016 didukung dengan komponen kegiatan pelayanan kesehatan hewan, penyediaan obat vaksin dan peralatan kesehatan hewan Kontribusi

serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan .

dari masing – masing

komponen pendukung dapat dijelaskan

sebagai berikut 1). Pelayanan Kesehatan Hewan dengan kegiatan lapangan anatara lain vaksinasi rabies persentase pencapaian 117,54 % , persentasi yang LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 243

cukup tinggi

ini karena partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

pengendalian Hewan Penular Rabies /HPR (anjing, kera dan kucing) semakin tinggi yang didukung dengan bantuan vaksin rabies dari

Provinsi dan Pusat.

Koordinasi yang semakin intensif dari tingkat pusat dan daerah serta kepada masyakat juga sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian ini. Vaksinasi Hog Cholera mencapai 111,2%, persentase pencapaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ( tahun 2015 sebesar 31,80 %). Kenaikan persentase ini menunjukan masyarakat khususnya petani / peternak semakin menyadari bahaya penyakit hog cholera karena tingkat serangannya semakin meningkat dan mematikan.

Partisipasi

masyarakat dalam upaya

preventif maupun kuratif juga semakin nampak, walaupun masih dirasa kurang. Pengiriman spesimen penyakit hewan dan pemeriksaan penyakit di laboratorium mengalami kenaikan persentase.

Hal ini juga menunjukan kualitas koordinasi

yang semakin baik, dan respon setiap pihak yang terkait makin meningkat. Pelayanan umum untuk kesehatan hewan menunjukan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelum secara kuantitas menjangkau semua jenis ternak , baik ternak besar, ternak kecil , unggas dan aneka ternak. Pelayanan umum lainnya

adalah

sosialisasi

pencegahan penyakit hewan

dan kesehatan

masyarakat veteriner (prefentif) , pengobatan penyakit hewan (kuratif) serta tindakan perawatan medis hewan lainnya. Dukungan fasilitas dan personalia cukup significant. Terlihat dengan bantuan obat- obatan, vaksin dan peralatan kesehatan guna pempermudah dan memperlancar pelayanan kesehatan hewan dari sumber dana APBD II (DAU dan DAK) , APBD I maupun APBN cukup besar lewat kegiatan – kegiatan pengadaan bahan obat – obatan (14 jenis), vaksin dari APBDi dan APBN, Pengadaan peralatan untuk Puskeswan 10 macam. Dukungan personalia baik dari tenaga PNS maupun tenaga harian lepas (THL) / kontrakan terdiri dari petugas

medik dan para medic

veteriner untuk memperlancar serta

meningkatkan jangkauan pelayanan sangat diperhatikan dan di tingkatkan dari tahun ke tahun . Terdapat 9 orang tenaga harian lepas (THL) kontrakan pusat dan Provinsi yang direkrut dan ditempatkan di Dinas sebagai tenaga lapangan bertugas membantu menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai petugas medic (dokter hewan) dan para medic veteriner. Dari LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 244

sumber dana APBD II selain penempatan tenaga organic PNS

di Dinas

khususnya Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman, juga diangkat tenaga – tenaga honorer untuk ditempatkan di lapangan , untuk melayani 19 wilayah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Ada dengan kulitas Master (S2) menempati structural

2 orang dokter hewan di Dinas. Tenaga THL

kontrakan pusat dan Provinsi 9 orang dengan kualifikasi sebagai berikut: 2 orang petugas Medik Veteriner /dokter hewan ( THL kontrak pusat 1 orang dan kontrak Provinsi 1 orang), paramedik veteriner 7 orang ( THL kontrak pusat/ Deptan 1 dan 6 orang dikontrak provinsi NTT/Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Ke depan Dinas bermaksud meningkatkan pelatihan

kesehatan hewan

untuk

kader

yang direkrut dari kecamatan/ desa yang bertugas untuk

membantu melaksanakan vaksinasi ternak dan pelayanan medis hewan lainnya. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran” Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ternak” antara lain adalah: 1. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

serta kesehatan

masyarakat veteriner. 2. Adanya penyakit menular strategis yaitu Rabies yang tetap berkembang akibat

kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tindakan

pengendaliannya. 3.

Terbatasnya biaya operasional pelayanan kesehatan hewan

baik untuk

personil Dinas maupun tenaga kontrak(tenaga kontrak hanya dibiayai 10 bulan). 4. Terbatasnya

fasilitas

seperti kendaraan dan obat – obatan dalam

mendukung percepatan tindakan pengendalian. 6. Indikator Jumlah Peralatan teknologi pertanian/perkebunan Dari tabel yang ditampilkan dapat di jelaskan bahwa upaya pengembangkan siistem usahatani berorientasi agribisnis informasi pasar yang memadai

dan agroindustri

dengan akses

pada tahun anggaran 2016 meliputi bidang

pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian dilaksanakan dengan menyediakan alat/ mesin pertanian pasca panen dan pengolahan hasil pertanian


Page 245

antara lain pengadaan mesin penggiling jagung dan perlengkapannya, pengadaan mesin perontok padi, sedang pengembangan sistim usahatani berorientasi agribisnis dan agroindustri dibidang peternakan melalui kegiatan paronisasi ternak sapi dan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi. Penyediaan alat mesin pertanian pasca panen dan pengolahan hasil pertanian meliputi Pengadaan mesin penggiling jagung dan perlengkapannya 3 unit, Mesin perontok padi 1 unit Diharapkan pengembangan produk

berorientasi agribisnis ini mampu

menjangkau segmen pasar yang tersedia, memenuhi kebutuhan pasar melalui akses informasi pasar yang memadai bagi petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan keluarga

khususnya dan masyarakat

Flores Timur

umumnya. Di bidang peternakan pengembangan usahatani

berorientasi agribisnis tahun

2016 ini dilaksanakan dengan kegiatan Paronisasi Ternak Sapi, Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi. Selain itu Dinas menghibahkan bantuan

mesin

pengolah pakan ternak besar / coper dan mesin pengolah pakan ternak kecil / unggas (mesin Pelet) serta peralatan dan bahan Inseminasi Buatan. Kegiatan paronisasi berlokasi di 3(tiga ) Kecamatan / 4

desa (lokasi sesuai tabel).

Kegiatan Paronisasi dilaksanakan dengan pembelian sapi jantan/ sapi bakalan untuk dipelihara selama minimal 6 bulan untuk

meningkatkan bobot badan

sapi, sehingga dapat meningkatkan nilai jual sapi tersebut. Sedangkan Inseminasi Buatan (IB) Sapi dilaksanakan dengan pembelian peralatan dan bahan IB untuk pelaksanaan pengembangan sapi secara buatan dengan tujuan meningkatkan mutu bibit sapi di Kabupaten Flores Timur.

Demikian diharapkan

dapat

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan petani / peternak dalam berusahatani / ternak yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan petani/peternak

beserta

pendapatan

keluarganya serta peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan petani. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran” Berkembangnya sistem

usahatani

berorientasi agribisnis dan agroindustri

dengan akses

informasi pasar yang memdai” antara lain adalah: 1. Sistem usahatani yang dijalankan oleh petani masih bersifat subsisten /memenuhi kebutuhan sendiri / belum berorientasi pasar. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 246

2. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang alat mesin pertanian dan pemanfatannya,

menyebabkan sarana tersebut kurang

maksimal

dimanfaatkan. Akibatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang diharapkan oleh hadirnya alsintan tersebut menjadi tidak nampak. 3. Akses informasi pasar bagi petani

masih terbatas menyebabkan pilihan

komoditi yang dikembangkan tidak menjawab kebutuhan pasar. 4. Belum berkembangnya kelembagaan tani yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri. Tabel 3. 123 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Komoditas Unggulan Daerah Indikator Sasaran Th 2012

2 Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap,budidaya,pe ngolahan hasil dan pemasaran Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah produksi usaha perikanan Jumlah kelompok usaha perikanan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil dan pemasaran Penurunan praktek illegal fishing

Jumlah Pokmawas

3


4

Capaian Kinerja 2016 Target Realisa % Capaia si n

6 9 paket

7

32 ton

35 ton

100.000 ton

113.237 ,03 ton

88,31%

88,31 %

4.61 ton 18

3.303,9 1 ton 322

3.500 ton 31

3.619,7 7 ton 31

96.69% 100%

96,69 % 100%

79349, 86 Ton 27,91 % -

29

90 unit

100 unit

128 unit

128%

128

17

25

27 kasus

172%

-

4

43 kasus yang telah ditanga ni 19

172%

3

25 kasus yang harus ditanga ni 19

100%

100%

88,33%

99,99 %%

Rata-rata

69,71%

12 pa ket

8

9 - 66,67 %

Target RPJM D Th. 2016

5 160 paket

unit

8

Realis asi Kinerj a s.d Th.20 16 10 66,67 %

11 35,28 %

100%

Hasil pengukuran terhadap ke-6 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata adalah sebesar 88,33%%, jika dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 69,71% yang menunjukan bahwa pada indikator jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap pengelolaan hasil di Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa


Page 247

terjadi peningkatan pada semua indikator sasaran yang cukup signifikan. Volume produksi perikanan tangkap selama tahun 2016 meningkat menjadi 14.953 ton yang terdiri pelagis besar sebanyak 4.986 ton, pelagis kecil 7.199 ton dan demersial 2.768 ton dari tahun 2015 sebesar 14.276 ton. Hal Ini terjadi karena adanya penambahan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebanyak 11 paket dari 19 paket yang ditargetkan. Rata-rata kinerja setiap indikator kinerja sampai dengan Tahun 2016 sebesar 99,99%. Sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2016, rata-rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 11,66%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didorong oleh tercapainya target kinerja sasaran dari ketersediaan sarana budidaya ikan unggul yang bibit ikannya baru didatangkan pada tahun 2016. Jenis ikan unggul yang dibudidayakan di KJA adalah jenis ikan kerapu cangkang yang didatangkan dari Gondol- Bali sebanyak 5.700 ekor ikan dan penebarannya dilakukan secara merata. 12.2 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi Yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Tabel 3.124 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Investasi Yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja No


1 1

2

3

2 Jumlah Investor (PMDN/PMA) Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) %Layanan Perizinan sesuai SOP Rata-rata

3


4

5 0%

6 0




7 2

8 1

9 50%

11 -

23

13

56,52 %

23

95,23 %

132.148 . 657.570

105.544 .069.28 5

206.46 5.482. 775

195,62 %

127.175 .706.66 6

1700 %

1998

1750

2901

165,77 %

1750

116,98 %

100%

Dari hasil penghitungan berdasarkan data pada tabel di atas setiap indikator kinerja sasaran diatas diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 116,98%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran Meningkatnya Investasi Yang


Page 248

Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2016 dapat

mencapai target yang ditetapkan dan tercapai dengan baik.. Rata-rata capaian kinerja setiap indikator kinerja sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 116,98%. sehingga untuk mencapai target RPJMD Tahun 2016, dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data pada tabel 3.122, perbandingan target dan realissi dengan beberapa tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target yang ditetapkan, ada satu sasaran yang belum tercapai yaitu pada indikator kinerja jumlah investor yang ditetapkan pada awal tahun 2016 ditargetkan 2 investor baik PMA/PMDN yang masuk untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Flores Timur ternyata hanya 1 investor. capaian sasaran meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dilaksanakan melalui 2 Program yang pertama program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, didukung oleh kegiatan : memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi; dan yang kedua program pelayanan perizinan terpadu didukung oleh kegiatankegiatan pelayanan perizinan, evaluasi jenis perizinan, sosialissi perizinan dan survey perizinan. Program yang kedua yaitu : Sasaran ini diukur melalui dua indikator sasaran yaitu: 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Realisasi indikator sasaran ini adalah 13 perusahaan dari target 23 perusahaan. Sadangkan capaian realissi

investasi berskala nasional (PMA/PMDN) adalah

sebesar 56,52%. Walaupun demikian jumlah nilai investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2016 dari target jumlah nilai investasi sebesar Rp. 105.069.285 tersealissi sebesar Rp. 2016.465.482.775. hal ini menunjukan PMA/PMDN melakukan perluasan usaha dengan jalan menanamkan modal kembali untuk meningkatkan nilai dan jumlah produksi perusahaan tersebut. 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi dalam target Tahun 2016 sesar Rp. 105.069.285 tersealissi sebesar Rp. 2016.465.482.775 atau sebesar 195,62%. dengan kategori “Sangat Baik”. 3. Prosentase layanan perizinan sesuai SOP


Page 249

Sedangkan pada indikator kinerja pelayanan perisinan sesuai SOP target yang ditetapkan pada tahun 2016 atau tahun akhir RPJMD sebanyak 1750 buah dokumen perizinan yang dikeluarkan dan realisasi sebanyak 2901 dokumen perizinan atau sebesar 165,77%. dengan kategori “Sangat Baik”. Hambatan dalam mencapai sasaran ini disebabkan, antara lain: a. Terbatasnya sumber daya alam yang menjadi potensi unggulan yaitu, bidang perikanan dan kelautan telah ada perusahaan baik PMA/PMDN yang mengelolanya belum dieksploirasi secara menyeluruh.. b. Sarana dan prasarana investasi yang kurang memadai. . Untuk menarik minat para investor maka langkah yang ditempuh antara lain: a. Perlu dilakukan promosi secara terus menerus di bidang penanaman modal guna menarik minta investor untuk berinvestasi di Kabupaten Flores Timur. Penambahan jumlah aparatur pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.125 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan



1

2 Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

3 Rp

4 206.465.482.775

5 127.175.706.666


Data pada tabel 3.125 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 206.465.482.775,-. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar Rp. 127.175.706.666,-, maka capaian ini sudah melebihi target akhir tahun RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 162,34%.


Page 250

Tabel 3.126 Progam dan dukungan Anggaran No

1

Indikator

Jumlah (PMDN/PMA)


Investor

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA 3 Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 4 %Layanan Perizinan sesuai SOP Rata-rata

program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi


Realisasi

%

15.753.050

15.753.050

100%

195.427.770

195.427.770

100%

119.974.100

119.974.100

100%

331.154.920

331.154.920

100%

2

program pelayanan perizinan terpadu

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 100%% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 116,98%, maka diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 149,20 %. Dengan nilai efisiensi tersebut, capaian kinerja pada sasaran ini tercapai dengan proses yang efisien. Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Flores Timur Tahun 2016. Pencapaian Sasaran pada Tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja tahun ke lima periode terakhir RPJMD 2012 – 2016.

12.3 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata Daerah Untuk Mendorong Tumbuh Kembangnya Sektor Riil Masyarakat Tabel 3.127 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata Daerah Untuk Mendorong Tumbuh Kembangnya Sektor Riil Masyarakat No


1 1 2

3

2 Jumlah Objek Pariwisata Jumlah Mitra pariwisata17 hotel, 41 rumah makan, 5 BPW/APW - Jumlah Kunjungan

Realisasi Kinerja s.d Th 2013 Th 2014

3

4 10

5

8


-

Th 2015

Target


5 10

6 10

7 2 obyk

9 100%

63

8 2 obyk 63

7

9

-

-

5.400

14.846

274,9%

100%

Page 251

Wisata

0rang ( 1 kgtn)

Rata-rata

orng (1 kgtan) 100%

100%

Data pada tabel 3.125 terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran Jumlah mitra pariwisata yang dibina selama tahun 2016 sebanyak 17 hotel, 41 rumah makan dan 5 buah biro perjalanan dengan total 63 jenis usaha sebagai mitra pariwisata yang dibina oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Kondisi awal RPJMD sebanyak 49 Mitra Pariwisata Capaian tahun 2012 sebanyak 5 Mitra Pariwisata. Capaian tahun 2013 sebanyak 8 Mitra Pariwisata, Capaian tahun 2014 sebanyak 7 Mitra Pariwisata dari target 8 Mitra Pariwisata atau sebesar 87,5%, Capaian tahun 2015 sebanyak 9 Mitra Pariwisata dari target 10 Mitra Pariwisata atau sebesar 90%. Dan Capaian sampai akhir tahun 2016 mencapai sebanyak 63 mitra pariwisata atau 100% dari target 63 mitra pariwisata indikator sasaran ini adalah sebesar 80,80% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian sasaran ini diukur dengan pencapaian indikator sasaran, yang terdiri dari: 1.

Indikator Jumlah Objek Pariwisata Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran Jumlah obyek wisata sebanayk 2 obyek yang dilestarikan dari target yang direncanakan dengan relisasi sebesar 100% atau sebanyak 2 obyek, melalui program pengembangan destinasi pariwisata, berupa pembangunan fasilitas Obyek Wisata pada 2 lokasi di Kabupaten Flores Timur. Tabel 3.128 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Objek Wisata dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

1 1

Indikator Sasaran

2 Jumlah Obyek wisata

Satuan

3 obyk




32

50

64%%

Capaian indikator sasaran ini selalalu meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan Tahun 2016 jumlah obyek wisata sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 32 obyek. sehingga realisasi capaian Tahun 2016 sebesar (64%). Dengan demikian Capaian untuk mencapai kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2016 indikator ini adalah dengan kategori “Cukup Berhasil”. Untuk diketahui bahwa, kekayaan potensi daya tarik wisata baik wisata alam, budaya, peninggalan sejarah, wisata religi, kebaharian maupun wisata minat khusus LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 252

di Kabupaten Flores Timur tersebar di 19 Kecamatan dalam berbagai jenis. Sampai Tahun 2016, daya tarik wisata yang menjadi andalan Kabupaten Flores Timur berdasarkan sebaran di 19 Kecamatan dan sarana pendukung obyek wisata meliputi seperti dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.129 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur Kecamatan

Wisa ta Alam

Larantuka Ile Mandiri Demon Pagong Tanjung Bunga Lewolema Wulanggitang Ile Bura Titehena Adonara Timur Ile Boleng Kelubagolit Witihama Adonara Adonara Barat Wotan Ulumado Adonara Tengah Solor Barat Solor Timur Solor Selatan Jumlah :

8 2 1 7 4 5 1 7 1 1 1 2 1 2 1 1 45

Jenis Obyek Wisata Wisata Wisata Budaya Religius 4 4 1 2 5 4 3 7 8 1 4 4 1 1 1 8 3 2 63

2 1 1 4

Wisata Agro / Minat Khusus 2 1 1 3

Total 14 6 2 9 9 7 6 11 8 9 1 5 6 2 3 1 10 4 3 115

Sumber : Buku Data Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Flores Timur, 2016

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain: a) Revitaliasi Pagar Bagian Timur Obyek Wisata Pantai Deri - Kec. Ile Boleng. Kegiatan ini meliputi pekerjaan pembangunan pagar pengaman bagian timur pada obyek wisata Pantai Deri sepanjang 150,30 meter dengan konstruksi besi BRC. b) Revitalisasi Sarana Wisata pada Obyek Wisata Waiplatin - Mokantarak Kec. Larantuka. Kegiatan ini meliputi : - Pembangunan pagar pengaman dalam kawasan obyek wisata. - Penataan taman dan pedestrian dalam kawasan obyek wisata. - Rehabilitasi gazebo lama dan pembuatan Lopo baru dan gazebo baru. - Penataan bak penangkap dan kolam pemandian air panas alam bagian


Page 253

barat. - Instalasi jaringan air bersih. - Instalasi kelistrikan. 2.

Indikator Jumlah Mitra pariwisata Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi pelayanan terhadap pelaku usaha pariwisata di wilayah Flores Timur seperti : hotel/penginapan, restoran/rumah makan/warung, biro perjalanan wisata Tabel 3.130

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD N o

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah mitra pariwisata yang dibina

3 obyk




92

100

92%

Berdasarkan data pada tabel 3.130, capaian indikator sasaran jumlah mitra pariwisata yang dibina sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah sebanyak 92 objek. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 100 objek, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 92% dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian kinerja indikator sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan Kegiatan antara lain : a. Pembuatan Video Profile Promosi Pesona Wisata Flores Timur dengan isi dari materi video profile tersebut adalah obyek-obyek wisata alam dan budaya yang selanjutnya akan dijadikan bahan promosi pemasaran pariwisata kepada publik melalui para mitra kerja pemerintah di sektor pariwisata. b. Kegiatan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan di Kabupaten Ende pada Tanggal

28 Mei s/d 01 Juni 2016 dan sebagai Duta Seni dan

Budaya dari Kabupaten Flores Timur adalah Sanggar Tala dari Kecamatan Lewolema.


Page 254

c. Juga dilaksanakan kegiatan fotografi bawah laut international dengan tema “Flores Timur Underwater” dengan lokus kegiatannya perairan seputar kawasan wilayah Kabupaten Flores Timur yang diikuti oleh para profesional penyelam nasional maupun mancanegara. d. Kegiatan ini berpuncak pada acara launching Buku Flores Timur Underwater di Kementerian Pariwisata bulan 28 Nopember 2016 yang merekomendasikan 8 point tempat wisata menyelam berkelas dunia di kawasan perairan Flores Timur. e. Tour de Flores 2016 melalui Amanat Presiden ditetapkan sebagai Event Lomba Balap Sepeda Internasional sesuai Surat Sekretaris Kabinet RI No. B.652/SESKAB/Maritim/2015 tanggal 06 Nopember 2016. Kegiatan ini merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Kemenko Maritim RI), Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten di Puau Flores dengan menggunakan Jasa Pihak Ketiga selaku event organizer yaitu Yayasan Alsemat yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga Kabupaten Flores Timur menjadi tempat pembukaan penyelenggaraan Tour de Flores tepatnya pada tanggal 1819 Mei 2016 dengan Larantuka ditetapkan titik start Etape Pertama dari keseluruhan total etape perlombaan sebanyak 5 etape yang berakhir di kota Labuan Bajo. Peserta yang hadir dari 16 negara sebanyak 20 tim balap sepeda profesional, Pengurus Pusat KONI (PB ISSI), Pengurus Pusat KOI, Pengurus Union

Cycliste

Internationale

(UCI)/Induk

Olahraga

Balap

Sepeda

Internasional dan para Jurnalis dengan total keseluruhan peserta sebanyak 542 orang. 3.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisata. Data pada tabel diatas menggambarkan realisasi capaian untuk indikator Jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun selalu meningkat 5.400 dari target Tahun 2016 dan realisasi sebesar 14.846 melebihi target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang konsisten untuk mecapai target sesuai rencana tahun terakhir RPJMD sebanyak 41.962 wisatawan. Capaian indikator sasaran Tahun 2016 adalah 100% sama dengan capaian di tahun 2015. adalah sebanyak 1 kawasan berupada penataan pelataran taman doa bukit fatima - san dominggo dan 5 festival berupa festival syukuran panen

dan

festival

bahari


tradisional,

Lomba

seni

budaya

tingkat Page 255

SMA/MA/SMK (Tarian/Musik daerah/Teater), festival seni budaya daerah lamaholot dan festival se daratan flores dan lembata. Tabel 3.131 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Kunjungan Wisata dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD

No

Indikator Sasaran

Satuan


1

2

3

4

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5

1

Jumlah kunjungan wisata

Wisatwan

41.962

67.563


Berdasarkan data pada tabel 3.131, capaian indikator sasaran jumlah kunjungan wisata sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir RPJMD adalah sebanyak 41.962 Wisatawan. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 67.563 Wisatawan, maka capaian kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 62,11% dengan kategori “Cukup Berhasil”.

Capaian

ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain: 1.

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik aparatur maupun pelaku di sektor kebudayaan dan pariwisata.

2.

Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar kawasan obyek wisata untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar kawasan obyek wisata.

3.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang bergerak di bidang usaha jasa pariwisata dalam pengurusan ijin.

4.

Kurangnya pengelolaan situs-situs strategis sebagai studi kebudayaan dan pusat kegiatan sosial budaya.

5.

Belum optimalnya promosi promosi pariwisata dalam dan luar negeri.

6.

Kurangnya even pertunjukan/festival seni dan budaya.

7.

Belum maksimalnya hubungan kerjasama lintas pelaku (stakeholder) dan lintas sektor dalam kaitannya dengan kegiatan kemitraan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata baik dalam skala lokal, regional maupun internasional.


Page 256

Tabel 3.132 Rencana Anggaran Tahun 2016 No

Indikator


Jumlah Objek Program Pengembangan Pariwisata Destinasi Pariwisata Jumlah mitra pariwisata Pengelolaan Kekayaan yang terbentuk Budaya Jumlah kunjungan Program Pengembangan wisata Pemasaran Pariwisata Rata-rata

1 2 3

Target (Rp)

Anggaran Realisasi

528.339.550

525.765.550,00

99,51%

156.761.400

156.761.400,00

100%

88.148.500

84.865.000

96,28%

773.249.450

767.391.950,-

99,24%

%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata Daerah Untuk Mendorong Tumbuh Kembangnya Sektor Riil Masyarakat di tahun 2016 adalah Rp. 767.391.950,- dari target Rp. 773.249.450,- atau sebesar 99,24%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 0,76% atau Rp. 5.857.500,12.4 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah melalui Ekspor baik dalam maupun Luar Negeri

Tabel 3.133 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah melalui Ekspor baik dalam maupun Luar Negeri Realisasi Kinerja s.d Th 201 2

Th 2013

Th 2014

Th 2015

Targ et

Reali sasi

% Capaia n

2

3

4

5

6

7

8

9


Jumlah produk yang diekspor

20

-

-

24

2

2

100%

26 jenis

160

160

167

3

3

100%

170

85%

90%

95%

95%

95%

100%

No

Indikator Sasaran

1 1 2 3

Jumlah pasar daerah/desa 160 % perlindungan terhadap 75 konsumen dan produsen Rata-rata

Capaian Kinerja 2016

95,33%

Target RPJMD Th. 2016 11 43.520,64

99,99%

Dari table pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 99,99%. Nilai ini menunjukan bahwa besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik, bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 95,33%. realisasi kinerja sasaran komulatif rata-


Page 257

rata pada tahun ini adalah belum mencapai target kinerja RPJMD. Capaian sasaran meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor riil masyarakat dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program pengembangan Kemitraan. Capaian sasaran ini diukur dengan pencapaian indikator sasaran, yang terdiri dari: Berdasarkan data pada tabel 3.133, pencapaian sasaran ini diukur melalui capaian tiga (3) indikator sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Indikator Jumlah Produk Yang Diekspor Grafik 3.5

jumlah Kerajinan yang dipromosikan jumlah kerajinan yang dipromosikan

26,0

24,0 Tahun 2015

Tahun 2016

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke V ratarata capaian kinerjanya 81%. Pada tahun 2016 terdapat 26 jenis produk yang dipromosikan. Ada pun Kegiatan yang dilakukan : 1) Pembinaaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur : Kegiatan yang dilaksanakan : Mengikuti pameran produk – produk hasil kerajinan Industri Kecil Menengah ( IKM ) di 2 ( dua ) lokasi di Kupang dan Surabaya. Kendala yang dihadapi : -

Kualitas produk masih kurang bersaing dengan daerah – daerah yang lain terutama label dan kemasan

-

Khusus untuk produk tenun ikat mutu dan harga perlu dilakukan penyesuaian / perubahan

-

Belum ada kesepakatan yang tepat terkait lokasi pameran setiap tahunnya.

Masukan untuk perbaikan / solusi : -

Perlu dilakukan perbaikan terhadap mutu produk barang dan harga sehingga dapat bersaing dengan daerah lain


Page 258

-

Perlu ada kesepakatan terkait tempat dan waktu sehingga memudahkan dalam perbaikan mutu produk dan perencanaan anggaran

-

Penentuan Lokasi pameran yang paten setiap tahunnya

Indikator sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan dan pengembangan eksport , didukung oleh kegiatan-kegiatan : 1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri 2) Pengembangan data base dan informasi potensi unggulan 3) Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri 2) Pengembangan data base dan informasi potensi unggulan Kegiatan yang dilaksanakan : a. Melakukan pemgumpulan data baik yang dari kecamatan maupun SKPD terkait dengan urusan Perdagangan

2.

b.

Melakukan konsultasi penyusunan Data Potensi Unggulan di Kupang

c.

Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri

Indikator Jumlah Pasar Daerah/Desa Grafik 3.6

jumlah pasar daerah yang di perbaharui jumlah pasar daerah yang di perbaharui

167 Tahun 2015

170 Tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke III rata-rata capaian kinerjanya 100%. Pada tahun 2015 terdapat 3 lokasi pasar yang telah dibenahi sarana dan prasarananya, diantaranya Pembangunan Kontruksi Sarana Pasar Waiwerang, Pembangunan Sarana Penunjang Pasar Waiwerang (Sisa Tender) dan Pembangunan Pasar Larantuka Tipe A. Hingga pada akhir tahun 2016 mencapai 170 unit sarana dan prasarana yang telah dibangun Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, didukung oleh kegiatan-kegiatan : 1)

Pembinaan Pengadaan Kontruksi sarana Pasar

2) Pembinaan Pengadaan Kontruksi sarana Pasar (lanjutan 2014) LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 259

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja untuk indikator sasaran Jumlah Pasar Daerah/Desa adalah sebesar 100%. Pada tahun 2016 terdapat 3 lokasi pasar yang telah dibenahi sarana dan prasarananya, diantaranya Pasar Baniona, Pasar Waiwadan, Pasar Enatukan. Hingga pada akhir tahun 2016 mencapai 170 unit saran dan prasarana yang telah dibangun. Kendala yang dilakukan : Pelaksanaan pembangunan pasar baik para tradisional / pasar rakyat selama ini sering terlambat dan sering terjadi pada akhir tahun hal ini akibat dari beberapa faktor diantaranya yang paling urjen adalah keterlambatan Petunjuk teknis ( Juknis ) dari Pusat ( kementerian ) terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan, seperti biasanya juknis diturunkan pada pertengahan tahun sehingga proses pelelangan terlambat mengikuti mekanisme dan waktu yang ada. 3. Indikator Cakupan Pengawasan Perlindungan Konsumen Grafik 3.7

cakupan pengawasan cakupan pengawasan

95%

100%

Tahun 2015 Tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke IV rata-rata capaian kinerjanya 100% dengan rincian Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan UPT Kemetrologian di Propinsi NTT di Kupang, konsultasi dan koordinasi di Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen di Bandung dan Rakor Tahunan di Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional II Yokyakarta terkait mekanisme Pembentukan UPT Metrologi Dimana Sesuai UU No 23 tahun 2014 dimana mengamanatkan bahwa kegiatan kemetrologian terkait Pelaksanaan Tera – Tera Ulang dilimpahkan ke Kabupaten Kota. 2) Kegiatan peningkatan pengawasan barang beredar. Hal ini dilakukan melalui Pengawasan Barang Beredar / Barang-Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dengan tujuan memeriksa barang expire/kadaluarsa dan kerjasama tim terpadu LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 260

dengan SKPD lain diantaranya Polres, POL PP, Dinas Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan pada pusat Kecamatan dari 19 Kecamatan yang direncanakan, dengan melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha dengan mengamankan barangbarang / bahan makanan dan obat – obatan ketika ditemukan. 3) Kegiatan oprasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur melakukan kegiatan pendampingan dan pengawasan bersama petugas panera dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi NTT, Pendataan Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Pelengkapannya (UTTP) di 19 Kecamatan, Sidang tera ulang dilakukan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Larantuka, Kecamatan Wulanggutang, Kecamatan Adonara Barat, dan Kecamatan Adonara Timur Adapun kegiatan lain Kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi yang membutuhkan pendampingan dari petugas Kabupaten diantaranya : tera ulang pada SPBU 01 ( Kelurahan Waihali ) dan SPBU 02 di Desa Lamawalang Kecamatan Larantuka , tera Stasiun Pengisian Depot Nelayan (SPDN) PPI Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka ,Tera Agen Premium Minyak Solar (APMS)) di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur dan Kalibrasi Tangki Ukur Mobil (TUM) di Maumere. 4) Penelitian sampel bahan makanan dan obat-obatan hasil temuan / Pengawasan BDKT. Penelitian sampel bahan makanan dan obat-obatan dilakukan di Balai POM Kupang guna mengetahui kandungan yang ada didalamnya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen dan selanjutnya hasil penelitian tersebut menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha IKM dan menjadi bahan acuan pembinaan serta pendampingan Dinas Perindag bagi Pelaku usaha selanjutnya. Kendala yang dihadapai : - Kurang adanya kesadaran dari para pelaku usaha dalam mengawasi barang – barang jualan yang sudah habis masa berlakunya / barang kadaluarsa. Hal ini terlihat pada masih banyak barang kadaluarsa yang diamankan oleh petugas dilapangan. - Kurangnya adanya pemahaman para pelaku usaha terkait pentingnya tera – tera ulang peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP ) terhadap kepentingan dunia usaha dan perlindungan terhadap konsumen.


Page 261

- Kurang tersediannya anggaran untuk membiayai penelitian sampel bahan makanan dan obat - obatan hasil temuan. Solusi / masukan untuk perbaikan : - Perlu dilakukan pengawasan / pembinanan secara berkala dalam bentuk pengamanan barang – barang kadaluarsa dan dalam bentuk sosialisasi baik itu kepada pelaku usaha maupun masyarakat konsumen - Dalam melakukan pendataan dan penyampian informasi terkait jadwal tera – tera ulang dibarengi dengan sosialisasi tentang pentingnya tera-tera ulang terhadap peralatan UTTP dalam dunia perdagangan Indikator sasaran ini dicapai melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, didukung oleh kegiatan-kegiatan: 1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 2) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah 3) Peningkatan Pengawasan Barang Beredar (BDKT) dan Pompa Ukur BBM 4) Sosialisasi Undang-Undang/ Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan. 5) Penelitian Sampel Bahan Makanan Dan Obat-Obatan Hasil Temuan / Pengawasan BDKT Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD tahun 2016: Tabel 3.134 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Produk yang Diekspor dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD

No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3

1

Jumlah Produk yang Diekspor




43.520,64 146,58%

Data pada tabel 3.134 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 63.796,3 Ton. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 43.520,64 ton, maka capaian ini sudah


Page 262

melebihi target akhir tahun RPJMD. Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 146,58% dengan kategori “Sangat Baik”. Tabel 3.135 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Pasar Daerah/Desa dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


Presentasi Capaian kinerja (%)

Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016

1

2

3

4

5

6

1

Jumlah pasar daerah/desa

Unit

170

87,89%

190

Data pada tabel 3.135 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 167 Pasar. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 190 Pasar, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 146,58% dengan kategori “Sangat Baik”. Tabel 3.136 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Perlindungan Terhadap Konsumen dan Produsen dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


Presentasi Capaian kinerja (%)

Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016

1

2

3

4

5

6

1

% perlindungan terhadap konsumen dan produsen

%

100%

Data pada tabel 3.136 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 95%% dengan kategori “Sangat Baik”


Page 263

12.5 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja

Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Sektor Industri Kecil dan Menengah Tabel 3.137 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Kecil dan Menengah Realisasi Kinerja s.d No

1 1

2

Indikator Sasaran

Th 201 2

2 3 Cakupan Binaan 27 Kelompok klpk Pengrajin % Pertumbuhan 503 Industri Rumah IK Tangga (Home M Industri Rata-rata

Capaian Kinerja 2016

Th 2013

Th 2014

Th 2015

4

5

30

35

6 39 klpk

518 IKM 51,8%

1,9%


Target

Realis asi

% Capai an

7

8

9

4 klpk

5 klpk

100 %

43 klpk (75%)

75%

5 IKM

7 IKM

100%

525 IKM (60%)

2,11%

100%

67%

77,11%

(39%) 1,7%


45%

11

Berdasarkan data pada tabel 3.137 Sasaran 5: meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan menengah terhadap ke-2 (dua) indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata adalah sebesar 100%, yang menunjukan bahwa indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2016 dapat tercapai dengan baik. Rata-rata realisasi setiap indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 67,%, sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2016 sebesar 77,11%, ratarata sisa target yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja adalah sebesar 10,11%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui capaian dua indikator sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Indikator Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Grafik 3.8

Jumlah Kelompok Tahun 2015

43


Tahun 2016 39

Page 264

Berdasarkan data pada tabel 3.137 terlihat bahwa pada tahun 2016 sasaran ke 6 ratarata capaian kinerjanya 100% dengan rincian Capaian Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut: Pada tahun 2016 Kelompok Pengrajin yang telah terbina ada 5 kelompok hingga pada akhir tahun 2016 mencapai 43 kelompok . Kegiatan Pembinaan dilakukan pada bulan November dan Desember Kegiatan Pembinaan kelompok diantaranya : 

Kelompok tenun ikat di Desa Mokatarak – Kecamatan Larantuka, Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri, Desa Kawaliwu – Kecamatan Lewolema, Kelurahan Waibalun – Kecamatan Larantuka dan Desa Lewolere Kecamatan Larantuka



Terserapnya Bantuan Peralatan kepada Kelompok Tenun Ikat sebanyak 5 ( lima ) set untuk lima kelompok tenun ikat. Kendala yang dihadapi : -

Para Pelaku usaha Industri Kecil kurang fokus menggeluti pekerjaannya karena beranggapan bahwa IKM adalah sebagai pekerjaan sampingan.

-

Pelaku Usaha IKM belum / kurang memahami pembukuaan yang baik, rapih dan sehat sehingga cendrung mencapuri keuangan perusahaan / IKM dengan keperluan Pribadi / prive.

-

Penentuan harga jual tidak melalui perhitungan yang baik dari proses produksi hingga ke pemasaran.

-

Anggaran untuk pendampingan kurang memadai sehingga tidak menjangkaui pelayanan ke semua IKM. Tabel 3. 138

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


2 Bina

3 Klmpk

4 67%

1 Cakupan perngrajin

kelompok

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 75%


Berdasarkan data pada tabel 3.138, pencapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industry) sampai dengan tahun LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 265

2016 adalah sebesar 67%% dari target rencana akhir tahun RPJMD sebesar 75%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 89,33%. Selisih antara capaian tahun ini dengan rencana akhir tahun RPJMD adalah sebesar 0,48%. Selisih ini akan dioptimalkan. 2. Presentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri) Grafik 3.9

pertumbuhan industri rumah tangga ( Home Industri ) 525

Tahun 2015

Tahun 2016 518

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerjanya 100%. Pada tahun 2016 Kelompok Pengrajin yang telah terbina ada 7 kelompok hingga pada akhir tahun 2016 mencapai 525 IKM. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: - Pendampingan terhadap kegiatan pelatihan pengolahan rumput laut - Bimtek kerajinan meubel bambu - Pelatihan / Bimbingan Teknis Pewarnaan dan Desain Tenun Ikat - Pelatihan Pengolahan Minyak Murni ( VCO ) - Pelatihan Kerajinan Daun Lontar - Pelatihan Pangan Lokal dan - Pelatihan Manajemen Usaha Kecil bagi IKM Kendala yang dihadapi : - Manejemen Industri Kecil yang diterapkan masih menggunakan manajemen Keluarga dimana urusan perusahaan masih bergabung dengan urusan perusahan.. - Kemasan dan label Produk belum bisa bersaing dengan daerah lain - Anggaran untuk pendampingan kurang memadai sehingga tidak menjangkaui pelayanan ke semua IKM - Kurangnya kapasitas produk barang yang akan dijual. Solusi / Masukan untuk Perbaikan : - Penerapan Manajemen Usaha bagi IKM melalui pelatihan / bimtek


Page 266

- Diversifikasi produk unggulan daerah dan perbaikan mutu produk sehingga dapat tembus dan bersaing di pasaran lokal maupun nasional - Penambahan Kapasitas Produk unggulan sesuai dengan permintaan pasar. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.139 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PersentasePertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industry) dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


1 1

2 Persentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industry)

3 Klmpk

4 60%

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 2,11%

Capaiaan Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7

Berdasarkan data pada tabel 3.139, pencapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Industri Rmah Tangga (Home Industry) sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 1,63% dari target rencana akhir tahun RPJMD sebesar 2,11%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 77,41%. Selisih antara capaian tahun ini dengan rencana akhir tahun RPJMD adalah sebesar 0,48%. Selisih ini akan diupayakan pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur di tahun 2016 nanti.


Page 267

Grafik 3.10 Pencapaian Indikator Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Tahun 2015 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2016 Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok 177

127


Rencana akhir tahun RPJMD

Berdasarkan grafik 3.10 di atas, pencapaian indikator Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 127 Kelompok dari target rencana akhir tahun RPJMD sebanyak 177 Kelompok atau sebesar 71,15%. Selisih antara capaian tahun ini dengan rencana akhir tahun RPJMD adalah sebanyak 50 Kelompok atau sebesar 28,85%. Selisih ini akan diupayakan pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur di tahun 2016 nanti. 13 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 13 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat 13.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Rasio Kecukupan Pangan Masyarakat Tabel 3.140 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Rasio Kecukupan Pangan Masyarakat No


1 1

2 Ketersediaan Energi

3


4

5 100%


6 3.869


7 Energi 3.965

8 Energi 2.890

9 72,88 %



11

Page 268

(Kkl/Kap/Hari)

Kkal/K ap/hari

2

100%

95,53

Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)

Protein 95,53 Gram/K ap/hari

Kkal/ Kap/h ari Protei n 76,84 Gram/ Kap/h ari

80,43 %

Rata-rata

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Untuk

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas

konsumsi

pangan,

diperlukan

target pencapaian angka ketersediaan

pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Dari hasil analisa/ perhitungan bahwa tingkat ketersediaan energy dan protein dan lemak untuk penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 adalah 

Ketersediaan Energi

: 2.890 kal/kap/hari



Keterseediaan Protein

: 76,84 gr/kap/hr



Ketersediaan Lemak

: 55,18 gr/kap/hr

Jika dibandingkan dengan NBM (Neraca Bahan Makanan) Tahun 2015 bahwa tingkat ketersediaan energy dan protein dan lemak untuk penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun adalah 

Ketersediaan Energi




Ketersediaan Protein

: 85.41 gr/kap/hr



Ketersediaan Lemak

: 84.37 gr/kap/hr

Dari perbandingan data tersebut diatas menunjukan bahwa data NBM Tahun 2016 dibanding data NBM Tahun 2015 untuk ketersediaan energy dan protein mengalami penurunan masing-masing; ketersediaan energy berkurang 383 kkal/kap/hr, protein berkurang 8,57 gr/kap/hr dan lemak berkurang 29,19 gr/kap/hr dari tahun sebelumnya. Data NBM Tahun 2016 tersebut di atas menunjukan, dari sisi ketersediaan energy, protein masih cukup tinggi, sementara untuk ketersediaan lemak perkapita/hari sudah cukup baik dan hal ini diperlukan dalam rangka menjamin tingkat ketersediaan pangan masyarakat.


Page 269

Jika angka tersebut dibandingkan dengan angka rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VIII Tahun 2004 adalah 

Ketersediaan Energi




Keterseediaan Protein

: 57 gr/kap/hr

Dari data di atas maka angka tersebut sudah melampaui, dan rekomendasi dari WNPG lebih menekankan pada pola komsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan melihat hasil analisa NBM, yang merujuk pada hasil perhitungan analisa pola konsumsi (standar konsumsi) oleh BKPP Provinsi NTT menunjukan bahwa tingkat keberagaman konsumsi, standar konsumsi pangan dan gizi masyarakat/penduduk NTT pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya masih rendah sehingga diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam bergizi seimbang dan aman sehingga secara perlahan ada peningkatan pada tahun berikutnya sehingga mendekati angka yang direkomendasikan oleh WNPG tersebut. Permasalahan klasik dan serius yang kita temui berkaitan dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tidak adanya data pasokan pangan dari luar yang masuk ke Kabupaten Flores Timur terutama bahan pangan berupa sayuran dan buahan serta bahan kebutuhan lainnya yang lazim ditemui di pasar dalam keadaan tersedia tapi data tentang jumlahnya tidak bisa diperoleh baik secara personal seperti pedagang/pengecer, distributor

maupun secara kelembagaan/instansi terkait

misalnya pihak Pengelola Pasar maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengatasi permasalahan ini kami berupaya untuk bisa mendapatkan data melalui survey terbatas yang kami lakukan terhadap para pedagang dari masing masing komoditi tersebut pada saat kami melakukan pengambilan data harga pasar ke pasar tradisional yang ada di beberapa wilayah dalam setiap bulannya. Tabel 3.141 Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Flores Timur N o 1 2 3 4 5 6 7 8

Kelompok Bahan Pangan Padi-padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan Buah

Energi (Kalori) 1.732 478 182 195

78,7 21,7 8,3 8,9

0,5 0,5 2,0 0,5

Skor Riil 39,4 10,9 16,5 4,4

76

3,5

0,5

1,7

1,0

1,0

75 57 95

3,4 2,6 4,3

2,0 0,5 5,0

6,8 1,3 21,6

6,8 1,3 21,6

10,0 2,5 30,0


%AKE

Bobot

Skor PPH 25,0 2,5 16,5 4,4

Skor Max 25,0 2,5 24,5 5,0

Page 270

9

Lain-lain Jumlah

Dari data NBM

2.890

131,4

-

102,6

79,2

100

(Tabel. 3.141) yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan

digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaannya. Nilai skor PPH adalah sebesar 79,2% lebih tinggi dari skor PPH Ketersediaan Tahun 2015 yakni 78,8%. Gambaran Skor PPH Ketersediaan diatas menunjukan bahwa tingkat ketersediaan kelompok bahan makanan dalam jumlah yang cukup komsumsi kita terhadap bahan makanan sumber karbohidrat/energy (Padi-padian, sudah semakin berkurang (1.732 kal) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2.016 kal). Hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program diversifikasi pangan yang menekan pada 3 aspek yaitu beragam,bergizi seimbang dan aman sesuai anjuran. 14

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 14 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

14.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Tabel 3.142 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat No


1 1 2

2 % LPM Aktif Jumlah masyarakat diberdayakan


3

4 60%

5 65%

6 70%

8 1,91%

9 127,33%

393 orang (203 desa) 2 kegitan

432 orang (11 desa) 2 kegitan

109,92%

-Klmpk PAP,PNPM

250 desa

250 desa

100%

-Klmpk Pengelola Pasar Jumlah Desa/Kelurahan penerima dana program gerbang emas Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti BIMTEK Pelatihan bidang

10 pasar

15 pasar

150%

145

145

100%

kelompok yang

-Klmpk TTG

4

% Capaian

7 1,50%

- kelompok UKM

3



19

45

41

100%

Page 271

manajemen - Bimtek pengelolaan keuangan - penyusunan profil desa - Bimtek P3MD

 PKK Aktif  Posyandu Aktif Rata-rata

100

128

75

100

230 20

3 25

19 25

2 27

687

0

0

916

916

100%

269

269

100%

2 60

100% 100% 73,40% 62,34%

95 2 311

95

Berdasarkan data pada tabel 3.142, pencapaian sasaran ini diukur melalui capaian 4 (empat) indikator sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Indikator sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 127,33% kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 3,o1%. 2. Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Diberdayakan Capaian indikator sasaran ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan kelompok UKM , Kelompok TTG , Kelomopk PAP,PNPM dan Kolompok Pengelola Pasar dengan capaian sebesar 81,23%. 3. Indikator Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Dana Program Gerbang Emas Capaian indikator sasaran ini tahun 2015 tidak dilaksanakan. dilakukan melalui kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini ditargetkan 105 Desa/Kelurahan penerima dana Program Gerbang Emas yang terdiri dari 250 Desa sasaran baru Program Gerbang Emas tahun 2016, tahun 2015 sebanyak 145 desa 45 Desa sasaran Program gerbang Emas di tahun 2014 dan 19 Desa dan sasaran Program Gerbang Emas tahun 2016, dengan realisasi seperti yang ditargetkan. 4. Indikator Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Bimtek Capaian indikator sasaran ini terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksankan karena mengalami pergeseran dan anggaran tidak mencukup capaian kinerja ini. Sedangkan tigsa kegiatan bimtek lainnya rata-rata capaian sebesar 100%.

sehinnga indikator

sasaran ini tidak dapat diukur. Indikator sasaran ini terdiri atas dua, yaitu:


Page 272

1) PKK Aktif Data pada tabel 3.142 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Jumlah PKK Aktif sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 242 PKK Aktif, yang terdiri dari: Kondisi awal RPJMD sebanyak 230 PKK Aktif, Capaian tahun 2012 sebanyak 2 PKK Aktif. Capaian tahun 2013 sebanyak 3 PKK Aktif , Capaian tahun 2014 sebanyak 3 PKK Aktif dari target 2 PKK Aktif atau sebesar 150%, Capaian tahun 2015 sebanyak 2 PKK Aktif dari target 2 PKK Aktif atau sebesar 100%. Dan Capaian indikator sasaran ini tahun 2016 adalah sebesar 100% ddari target 2 PKK aktirf dengan kategori “Sangat Baik” 2) Posyandu Aktif Data pada tabel 3.142 menggambarkan realisasi capaian untuk indikator sasaran Jumlah Posyandu Aktif sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 627 Posyandu Aktif, yang terdiri dari: Kondisi awal RPJMD sebanyak 530 Posyandu Aktif, Capaian tahun 2012 sebanyak 20 Posyandu Aktif. Capaian tahun 2013 sebanyak 25 Posyandu Aktif , Capaian tahun 2014 sebanyak 25 Posyandu Aktif dari target 25 Posyandu Aktif atau sebesar 100%, dan Capaian tahun 2015 sebanyak 27 Posyandu Aktif dari target 30 Posyandu Aktif atau sebesar 90%. Capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 90% dengan kategori “Sangat Baik”. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD dibandingkan dengan Target kinerja akhir periode RPJMD adalah: Tabel 3.143 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PersentasePertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industry) dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan


1 1

2 Persentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industry)

3 Klmpk

4 70%

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 5 70%


Data pada tabel 3.143 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD adalah sebesar 70%. Jika LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 273

dibandingkan dengan target kineja pada akhir periode RPJMD sebesar 70%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini di akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Tabel 3.144 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Dana Program Gerbang Emas dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

3

1

Jumlah Desa/Kelurahan penerima dana program gerbang emas

Desa/ Kelurahan

Realisasi s.d tahun 2016/kondisi akhir Periode RPJMD 5

Target Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7

Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD 6

250

250

100%

Data pada tabel 3.144 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD adalah sebanyak 250 Desa penerima dana Program Gerbang Emas. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2016 sebanyak 250 Desa penerima Dana Program Gerbang Emas, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini di akhir periode RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan kategori “Sangat Baik”. Tabel 3.145 Rencana Anggaran Tahun 2016 N

Sasaran

Program

o


Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa Rata-rata

Realisasi

%

814.916.266,-

721.915.000,-

89%

819.276.512,-

738.199.600,-

91%

105.045.000,-

85.242.600,-

82%

1.021.154.000,-

970.623.500,-

95%

232.398.000,-

130.233.100,-

56%

2.992.789.778,-

2.646.213.800,-

89%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di tahun 2016 adalah Rp. 2.646.213.800,- dari target Rp. 2.992.789.778,- atau sebesar 89%. Dengan demikian diperoleh nilai


Page 274

efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 11% atau Rp. 346.575.978,Misi 5 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Serta Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak 15. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 15 ; Meningkatnya Peran Perempuan , Anak dan Pemuda Dalam Sektor Publik, Serta Perlindungan Terhadap Perempuan, Anak dan Pemuda Tujuan 5: Meningkatnya Peran Perempuan , Anak dan Pemuda Dalam Sektor Publik, Serta Perlindungan Terhadap Perempuan, Anak dan Pemuda, diukur melalui 2 sasaran dengan 29 indikator kinerja sasaran.

15.1 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Anak dan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Terhadap Anak Tabel 3.146 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pemberdayaan Anak dan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Terhadap Anak No


1 1

2

3

2 % Perempuan di lembaga pemerintahan % Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Rasio KDRT

3


4 1,33




5 1,40

6 3,33

7 1,50%

8 1,91%

9 127,33 %

63%

66,15

72,40

63,98%

41,37 %

64%

4,00

0,003

0,0028

0,0023

9,00 %

9,52%

105%

0,001

37,7

68,50%

50 %

15,15 %

30,30 %

100

%

11 3,82%

5 4

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata

50%

81,66 %

Berdasarkan data pada tabel 3.146, Capaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Anak dan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan terhadap Anak diukur melalui enam (6) indikator sasaran, yang terdiri dari: LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 275

1. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan : 1)

Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2)

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3)

Pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara

Capaian kinerja sasaran in sebesar 75,07%. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Namun jika dilihat dari realisasi tahun ini dengan realisasi di tahun 2014 maka untuk realisai sasaran ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak keberadaan perempuan di Lembaga Pemerintahan. 2. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Capaian ini diukur melalui terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan: 1) Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan; dan 3) Pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara. Capaian untuk sasaran ini sama dengan capaian di tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Namun realisasi capaian sasaran di tahun 2015 mengalami peningkatan. 3. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Capaian ini diukur melalui terlaksananya Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Capaian untuk indikator sasaran Rasio KDRT sebesar 0,0023% dari target 0,0025%. Capaian kinerjanya adalah sebesar 108,7%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih tinggi di Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 4. Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Indikator sasaran ini tidak tercapai karena belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait dengan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Indikator ini juga tidak ditargetkan. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 276

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Capaian ini diukur melalui terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah 72,40% dari target 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,68%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2014. 6. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Capaian ini diukur melalui terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Capaian untuk indikator sasaran ini adalah 68,50% dari target 100% atau sebesar 68,50%. Capaian ini mengalami penurunan juka dibandingkan dengan capaian di tahun 2014. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.147 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

1

Persentase Perempuan Lembaga Pemerintahan

di

3

Realisasi s.d Tahun 2016/Kondisi Akhir RPJMD 4


Capaian kinerja akhir periode RPJMD 6

%

3,33%

3,82%

87,17%

Data pada tabel 3.147 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2015 adalah 3,33% Perempuan di Lembaga Pemerintahan. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 3,82% Perempuan di Lembaga Pemerintahan, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 87,17%. Hal ini menunjukkan bahwa Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Flores Timur sangat berhasil.


Page 277

Tabel 3.148 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Persentase Jumlah Tenaga Kerja Perempuan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi s.d Tahun 2016/Kondisi Akhir Periode RPJMD 4


Capaian Kinerja Akhir Periode tahun 2016 7

1

2

3

1

Persentase Jumlah tenaga kerja perempuan

%

4,00

100%

4,00

Data pada tabel 3.148 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran Persentase Jumlah Tenaga Kerja Perempuan sampai dengan tahun 2015 adalah 4,00%. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 4,00% Jumlah Tenaga Kerja Perempuan, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Flores Timur sangat berhasil. Tabel 3.149 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi s.d Tahun 2016/Kondisi Akhir periode RPJMD

Target Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016

1

2

3

4

6

Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7

1

Rasio KDRT

%

0,0023

230%

0,001

Data pada tabel 3.149 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran Persentase Rasio KDRT sampai dengan tahun 2015 adalah 0,0023%. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebanyak 0,001% kasus KDRT, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 230%. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016, tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Flores Timur masih tinggi.


Page 278

Tabel 3.150 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi s.d Tahun 2015/Kondisi Akhir Periode RPJMD

1

2

3 %

1

Partisipasi perempuan

angkatan

kerja

4

Terget Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 6

Capaian Kinerja Akhir periode RPJMD tahun 2016 7

72,40

75,41%

96,00

Data pada tabel 3.150 menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 72,40%. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 96,00%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 75,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perempuan dan Anak di Kabuapten Flores Timur “Berhasil”. Tabel 3.151 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

Satuan

1

2

1

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Data pada tabel 3.151

3

Realisasi s.d Tahun 201/kondisi akhir periode RPJMD 4

Target Kinerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 6

Capaian Kineerja Akhir Periode RPJMD tahun 2016 7

%

68,50

68,50%6

100

menunjukkan bahwa capaian untuk indikator sasaran

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 68,50%. Jika dibandingkan dengan rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2016 sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 68,50%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus terus berupaya dalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dengan membuat kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Flores Timur.


Page 279

Tabel 3.152 Rencana Anggaran Tahun 2016 N

Sasaran

Program

Anggaran

o Meningkatnya Pemberdayaan Anak dan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Terhadap Anak

Program: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan: 1. Perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio KDRT 3. Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 4. Jumlah partisipan angkatan kerja perempuan Rata-rata

Target (Rp)

Realisasi

%

138.848.550,51.312.500,20.566.000,-

110.690.550,51.312.500,20.566.000,-

77,72% 100% 100%

84.281.000,-

53.111.000,-

63%

295.008.050,-

235.680.050,-

79,88%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Anak dan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Terhadap Anak di tahun 2016 adalah Rp. 235.680.050,- dari target Rp. 295.008.050,- atau sebesar 79,88%. Dengan demikian diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran atas capaian indikator sasaran ini sebesar 20,12% atau Rp. 59.328.000,-

15.2 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat Tabel 3.153 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat No


Realisasi Kinerja s.d Th Th Th 2015 2013 2014 4 5 6 30 30 9

1 1

2 Jumlah Organisasi Pemuda

3 28

2

Jumlah Organisasi Olah raga

10

12

9

3

Jumlah kegiatan Kepemudaan

2

5

4

Jumlah kegiatan olahraga

4

5

Jumlah Club Olahraga

6

Jumlah Gedung Olahraga

7

Jumlah Lapangan Olahraga

Capaian Kinerja 2016 Target Realisasi % Capaian 7 125

8 239

9 191,20

11

12

13

108,33

6

3

6

1

16,66

11

11

0

11

3

27,27

150

120

160

0

233

233

104,04

0

0

0

0

1

1

100,00

103

120

0

103

103

205

199,02


Page 280

Data pada tabel 3.153 terlihat bahwa ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator jumlah kegiatan kepemudaan dan indikator jumlah kegiatan olahraga. Ketidak tercapainya kedua indikator ini dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, secara umum mengalami peningkatan. Selain itu untuk gedung olahraga dan lapangan olahraga sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki gedung dan lapangan olahraga milik sendiri. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga di Kabupaten Flores Timur. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD dibandingkan dengan Target kinerja akhir periode RPJMD adalah: Tabel 3.154 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, Kegiatan Kepemudaan, Kegiatan Olahraga, Club Olahraga, Gedung Olahraga serta Lapangan Olahraga dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD No

Indikator Sasaran

1

2

Satuan

Realisasi s.d tahun 2016/kondisi akhir Periode RPJMD

Target Akhir Periode RPJMD tahun 2016

Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD

3

5

6

7

Jumlah Organisasi Pemuda

Buah

336

385

87,27%

Jumlah Organisasi Olahraga

Buah

65

60

108,33%

3

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Buah

17

27

62,96%

4

Jumlah Kegiatan Olahraga

Kali

29

48

60,42%

5

Jumlah Club Olahraga

Buah

653

958

68,16

6

Jumlah Gedung Olahraga

Buah

1

1

100%

7

Jumlah Lapangan Olahraga

Buah

531

515

103,10%

1 2

Rata-rata

Data pada tabel 3.154

84,32%

menunjukkan bahwa perbandingan capaian untuk indikator

sasaran ini sampai dengan tahun 2016/kondisi akhir periode RPJMD dengan target akhir periode RPJMD adalah sebanyak 3 indikator sasaran dengan kategori “Cukup Berhasil”, ada 2 indikator sasaran dengan kategori “Berhasil” dan ada 3 indikator sasaran dengan kategori “Sangat Baik”. Secara keseluruhan capaian untuk indikator sasaran ini di akhir periode RPJMD tahun 2016 adalah 84,32% dengan kategori “Berhasil”. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 281

Tabel 3.155 Rencana Anggaran Tahun 2016 N

Sasaran

Program

Anggaran

o

Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat

Program: Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan: Seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Flrores Timur Program: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Rata-rata

Target (Rp)

Realisasi

%

25.685.000,-

25.660.000,-

99,90%

324.400.000,-

324.400.000,-

100%

230.487.400,-

230.487.400,-

100%

352.122.100,-

351.850.000,-

99,92%

932.694.500,-

932.397.400,-

99,98%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Peran pemuda dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat di tahun 2016 adalah Rp. 932.397.400,dari target Rp. 932.694.500,- atau sebesar 99,98%. D. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada table berikut: Tabel 3.156 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1,076,256,649,700,00 53,825,738,100,.00 9,637,591,700 25,710,346,900,00

1,057,777,224,998.36 50,183,797,225,36 9,617,825,831,00 20,339,276,353,00

5,882,895,200,00

5,882,895,262,00

100,00

12,594,904,300,00

14,343,799,779,36

113,89

865232414500,00

853440,070,395,00

98,64

98,28 93,23 99,79 79,11

Page 282

1.2.1 1.2 1.2.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

11,996,830,000,00 608,075,549,000,00 245,160,035,500,00

14500997926,00 608,075,549,000,00 230,863,523469,00

120,87 100,00 94,17

157,198,497,100,00

154,153,357,378,00

98,06

1,014,000,000,00

1,014,000,000,00

100,00

18496045100,00

15882905378,00

85,87

136176452000,00

136176452000,00

100,49

1,512,000000,00

414,000,000,00

27,38

1,141473,647,700,00 708,753,420,304,00 466,352,063,254,00 37,942,077,050,00 2,046,000,000,00

1,075,208,541,383,00 680,268,000,096,00 442,449,447,027,00 34637,622,050,00 1,855,422,001,00

94,19 95,93 94,81 91,42 90,65

1,506,000,000,00

1,506,000,000,00

100,00

199,407,230,000,00

199,373,148,769,00

99,95

1,500,000,000,00

397,259,489,00

26,41

432,720,227,396,00 40,177,818,000,00 199,416,052,996,00 193,126,356,400,00 65,216,998,000,00

394,939,641,87,00 38,709,581,047,00 182,572,871,935,00 173,657,188,305,00 17,431,316,384,00

91,27 96,35 91,55 89,92 26,73

70,576,998,000,00

70,429,131,312,00

99,79

70,176,998,000,00

70,176,998,012,00

100,00

400,000,000,00

252,133,300,00

63,03

5,360,000,000,00

4,360,000,000,00

81,34

5,000,000,000,00

4, 000,000,000,00

80,00

360, 000,000,00

360, 000,000,00

100,00

PEMBIAYAAN NETTO 65,216,998,000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

66,069,131,312,00 48,637,814,927,36

8,89 0

1.3.1 1.3.3 1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

2 2.1 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7

2.1.8

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Profinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Profinsi/Kabupaten/Kota Pemrintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS/(DEFISIT)

3

PEMBIYAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIYAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1 3.1.1 3.1.5 4 4.1 4.1.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber : DPPKAD, Kab. Flores Timur – 2016

Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.076.256.649.700,dan mencapai realisasi sebesar Rp.1.057.777.224.998,36 atau 98,28%. Capaian realisasi dari 3 komponen utama pembentuk Pendapatan adalah PAD mencapai LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2016

Page 283

93,23%, Dana Perimbangan dengan realisasi sebesar 98,64% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 98,06%. Pada akun belanja secara total ditargetkan sebesar Rp1.141.473.647.700,- dan mencapai realisasi sebesar Rp1.075.208.541.383,- atau 94,19%. Belanja Daerah terdiri dari 2 kelompok yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa,dan Belanja Tak Terduga. Secara total Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp708.753.420.304,- dan mencapai realisasi sebesar Rp680.268.900.096,- atau 95,98%. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator RPJMD. Secara total Belanja Langsung dianggarkan

sebesar

Rp432.720.227.396,-

dan

mencapai

realisasi

sebesar

Rp394.939.641.287,- atau 91,27%. Belanja Langusng terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dianggarkan pada SKPD berkenan. Belanja Pegawai pada belanja langsung merupakan pengeluaran berupa honorarium atau upah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp40.177.818.000,- dan mencapai realisasi sebesar Rp38.709.581.047,- atau 96,35%. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau belanja jasa untuk melaksanakan program dan kegiatan. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp199.416.052.996,- dan mencapai realisasi sebesar Rp182.572.871.935,- atau 91,55%. Sedang Belanja Modal merupakan belanja asset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp193.126.356.400,- dan mencapai realisasi sebesar Rp173.657.188.305,- atau 89,92%.


Page 284

AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents