AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja sertatindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabandimaksud. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing atas penggunaan anggaran karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan Akuntabilitas

dapat

diinterpretasikan

mencakup

keseluruhan

aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang

bersifat

eksternal

terhadap

lingkungan

dan

masyarakat

keseluruhan.Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Pemeñntah Kabupaten Bungo ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai kondor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip

yang

menjadi

acuan

yang

perlu

diperhatikan

dalampelaksanaanakuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut: a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; b. Harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-perundang-

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014

Bab III - 1

undangan yang berlaku; c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian t ujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk pemutakhiran data, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menghubungkan antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan stratejik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, Pemerintah Pusat, DPRD Kabupaten Bungo dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan KinerjaTahun 2014 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Bungo, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.


Bab III - 2

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yangdilakukan. Selanjutnya pada akhir Tahun 2014, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement). Untuk pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini sendiri secara logika-apnori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran

tetap

dimulai

dari

pengukuran

kinerja

kegiatan.

Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja

yang

digunakan yaitu berupa indikator kinerja input, output dan outcome. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Suatu instansi dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja input terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh begitu


Bab III - 3

kegiatan selesai dilaksanakan sedangkan indikator kinerja outcome berupa pemanfaatan dari output yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome)dan jangka panjang (long term outcome). Untuk mengetahui hasil pengukuran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala Ordinal dipilih berdasarkan pertimbangan kategori organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan

Peraturan

Daerah

Nomor

1

Tahun

2011

Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam pengukuran dengan menggunakan Skala Ordinal penilaian pencapaian kinerja dibagi dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Presentase Pencapaian Sasaran Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 90 %

Sangat Baik

II

70 % sampai dengan 89,99 %

Baik

III

55 % sampai dengan 69,99 %

Cukup

IV

Kurang dari 44,99 %

Kurang

Secara keseluruhan sasaran dan uraian indikator pencapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Bab III - 4

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Sasaran 1

Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

No

Uraian Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

1 2

Angka harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Prevalansi kekurangan gizi pada anak balita Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

Tahun Per 100.000 KH Orang

68 98

67 74

99 132

5

4

120

%

1,6

1.6

100

%

13

13.48

103

Unit

3

3

100

Orang

16

7

44

3 4 5 6

2

Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas

7

Rasio Dokter per 100.000 penduduk

8

Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas

%

15

35

233

9

Persentase obat berlogo generik dalam persediaan obat pemerintah APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Rata-rata persentase anggaran pendidikan dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan (20%) Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di nasional

%

100

100

100

% % % % %

42,22 98.76 90.45 76.13 98

22,31 99,33 88,14 63,92 100

53 101 97 84 102

%

98

99,96

102

%

98

98,51

101

%

20

32.70

163

Orang

3

3

100

Orang %

16.748 90

17.294 89,30

103 99

%

75

18,27

24

%

90

100

111

%

85

100

118

%

68

68

100

%

75

75

100

1 2 3 4 5 6 7 8

3

4

Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olahraga dalam mewujudkan prestasi daerah Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik

1

1 2 3 4 5

5

Terselenggaranya percepatan pembangunan Infrastruktur

1 2

Jumlah akseptor KB Persentase penduduk ber KTP Persatuan penduduk Persentase penduduk ber akte kelahiran Persentase pasangan berakte nikah Persentase keluarga ber KK Persentase jalan daerah dalam kondisi baik Persentase jembatan


Bab III - 5

3

6

Terpenuhinya pembangunan Infrastruktur energi dan listrik

7

Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

4 1 2 1

2 3

4

8

Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

1

2

9

Terselenggaranya pemerintahan yang baik

Tata

1 2 3

10

Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum

1 2

11

Terciptanya perempuan pembangunan

partisipasi dalam

1 2

12

Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

1 2 3 4

13

Terciptanya pangan daerah

kecukupan

1

dalam kondisi baik Persentase dusun yang telah dapat dilalui kendaraan umum Jumlah manifest Rasio elektrifikasi Jumlah pengguna energi alternatif Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Persentase pelayanan air bersih bagi masyarakat Rasio Volume penjualan air dan produksi air bersih PDAM sesuai Baku Mutu Air Bersih Rata-rata kadar kebersihan/ kualitas air PDAM sesuai Baku Mutu Air Bersih Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya hingga layak huni Persentase lingkungan kumuh permukiman perdesaan dan perkotaan Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nilai Kinerja Pemerintah Daerah Nilai penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase penanganganan perkara hukum Jumlah pelanggaran terhadap perda Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif Koperasi berprestasi UMKM yang sehat dan mandiri serta mampu bersaing Penghargaan UPAKARTI Persentase pasar layak operasi Ketersediaan energi dan protein per kapita -Energi -Protein


%

90

90

100

Orang % KK

14.000 16 1.300

14.318 97,37 1.393

806 107

%

80

80

100

%

75

75

100

%

58.3

62.3

107

%

100

100

100

unit

788

788

100

%

31

31

100

Pred

1

-

0

%

50

50,33

101

%

3

-

0

%

2

3

100

Pelangga ran %

15

8

188

20

24,25

121

%

30

30

100

% UMKM

3 40

1 40

33 100

Kali %

80 100

80 100

100 100

%

80

104,7

131

Kkal,hr Kkal,hr

3.527 57

2.340 58,57

66 103

Bab III - 6

102

2

3 4 5 14

15

16

Terwujudnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyrakat dan sumbangsih terhadap pendapatan daerah Tercapainya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan Terciptanya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam skala besar, menengah dan kecil

1

1 2 1 2 3 4 5

17

Terwujudnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

1 2 3

18

Terciptanya tata ruang daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi birokrasi lembaga ekonomi diberbagai tingkatan pemerintah yang mampu mengurangi patologi praktek ekonomi biaya tinggi Tercapainya stabilitas ekonomi makro dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Mengurangi kesenjangan

1

19

20

21

Penguatan cadangan -Cadangan pangan pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat Stabilitas harga dan pasokan pangan Persentase kecamatan yang telah memenuhi swasembada pangan Persentase sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Persentase PAD dari BUMD

% Ton

100 -

80 -

80 -

Ton

25

5

20

%

80

98,20

123

%

24

24

100

%

31

31

100

%

5

0

0

Luas kawasan hutan yang direhabilitasi Ketersediaan kawasan ekowisata

Ha

500

500

100

Lokasi

6

6

100

Perusah aan Perusah aan Juta (Rupiah) Juta (Rupiah) %

9

9

100

36

36

100

950.000

952.661

100

348.000

348.810

100

10

10

100

Baik Baik Ha

Baik Baik 50

Baik Baik 49.5

100 100 101

%

65

65

100

Jumlah perusahaan perkebunan Jumlah perusahaan pertambangan Nilai investasi bidang perkebunan Nilai investasi bidang pertambangan Persentase sektor pertambangan dalam pembentukan PDRB Tingkat kualitas air Tingkat kualitas udara Angka kebakaran hutan dan lahan Persentase kepatuhan terhadap Dokumen Tata Ruang

1 2

Pelayanan Satu Atap Nilai investasi di Kabupaten Bungo

SKPD Triliun

1 1.3

1 1.3

100 100

1 2 3

Pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga berlaku Pendapatan per kapita

% Milyar Juta

6,9 4,597 12,80

7,51 6.967 20,75

109 152 162

1

Persentase anggaran

%

45

45

100


Bab III - 7

pembangunan antar perdesaan dan perkotaan 2 22

Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai–nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai kebangsaan Meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat lokal Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat Terwujudnya rasa aman dan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan nilainilai kebangsaan dan kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan

23

24 25

1

pembangunan untuk pedesaan di dalam APBD Persentase usulan desa yang diakomodir melalui musrenbang Persentase pemanfaatan pasar tradisional modern

1

Persentase penyelesaian konflik secara adat

1

Jumlah keluarga miskin yang mandiri Angka Kemiskinan Angka kriminalitas Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2 1 2

%

70

70

100

%

25

25

100

Konflik

2

3

150

KK

788

788

100

% % Personil

5 25 7

5.45 25 7

92 100 100

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014

Sasaran 1. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

Untuk tahun 2014, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.3. Target dan Perincian Indikator Sasaran 1 Tahun 2014 Realisasi 2014 2014 %

2011

2012

Tahun Per 100.00 0 KH

68 98

66 96

67 45

67 93

67 74

99 132

Orang

5

3

3

3

4

120

Uraian

Satuan

1 2

Angka harapan hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

3

Realisasi

Target 2014

No


2013

Bab III - 8

4

5

6 7 8

9

Prevalansi kekurangan gizi pada anak balita Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio Dokter per 100.000 penduduk Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas Persentase obat berlogo generik dalam persediaan obat pemerintah

%

1,6

2.20

2.4

%

13

41.610

42.299

Unit

3

11.923

Orang

16

%

%

1.3

1.6

100

41.440

46.257

122

13.260

12.672

12.935

118

5

6

7

7

44

15

30

30

35

233

100

100

100

100

100

35

100

Persentase

119

Untuk mewujudkan Sasaran 1 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 88.159.072.134,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 66.660.405.044,00 dengan persentase mencapai 75,61 persen. Untuk mencapai Sasaran 1 telah dilakukan berbagai kegiatan yang seperti yang diuraikan di bawah ini. Pada Tahun 2014, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bungo ditargetkan 68 tahun. Realisasi pencapaian target adalah 67 tahun dengan persentase 99 persen. Realisasi Angka Harapan hidup pada Tahun 2014 tergolong sangat tinggi karena didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang mudah diakses dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Meningkatnya Angka Harapan Hidup sejalan dengan menurunnya tingkat angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bungo. Tahun 2014, Angka kematian ibu melahirkan ditargetkan 98 per 100.000 kelahiran. Realisasinya mencapai 74 kematian per 100.000 ibu melahirkan dengan persentase 132 persen atau melampaui target. Angka kematian ibu melahirkan bisa ditekan karena semakin membaiknya pelayanan kesehatan

bagi

ibu

melahirkan

dan

bertambahnya

kesadaran

pemeliharaan kandungan dan persiapan menjelang kelahiran.


Bab III - 9

Menurunnya tingkat angka kematian ibu melahirkan kemudian diikuti dengan menurunnya angka kematian neonatal per 1000 kelahiran. Tahun 2014, target neonatal ditetapkan 5 kematian per 1000 kelahiran. Realisasinya

mencapai

4 kematian per 1000

kelahiran dengan

persentase 120 persen. Angka kematian neonatal bisa ditekan karena membaiknya pelayanan kesehatan ibu melahirkan. Pada tahun 2014 ditargetkan prevalansi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 1,6 persen dan terealisasi sebesar 1,6 persen dengan persentase 100 persen. Tercapainya target prevalansi kekurangan gizi didukung oleh kinerja tenaga kesehatan lapangan yang bertugas di Posyandu,

Puskesmas

pembantu

dan

Puskemas.

Selain

itu,

meningkatnya peranan ibu yang memiliki anak balita untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga. Kapasitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilihat dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Tahun 2014, kunjungan rawat jalan ditargetkan sebanyak 38.000 orang dan terealisasi sebanyak 46.257 orang dengan persentase mencapai 122 persen. Rawat inap pada Tahun 2014 dengan target sebanyak 11.000 orang terealisasi sebanyak 12.935 orang dengan persentase mencapai 118 persen. Terlampauinya target pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Tahun 2014 dikarenakan bertambahnya kualitas pelayanan, jumlah tenaga medis dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup sehat di Kabupaten Bungo. Dari data tersebut di atas masih dirasakan bahwa Kabupaten Bungo masih

sangat

membutuhkan

penambahan

jumlah

tenaga

medis

khususnya dokter, sampai dengan Tahun 2014 terhitung rasio dokter per 100.000 penduduk yakni 7:100.000 penduduk dari target 16:100.000 penduduk. Hal ini selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bungo, namun penambahan jumlah dokter masih terkendala kepada sedikitnya jumlah penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru setiap


Bab III - 10

tahunnya yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Bungo begitu memperhatikan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit pelayanan kesehatan yang berada di kecamatan yang menjadi sarana utama dan pertama yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya sarana dan pelayanan Puskesmas yang baik diiharapkan mampu meningkatkan derjat kesehatan masyarakat di dusun-dusun. Tercatat selama

tahun

2014

persentase

penduduk

yang

memanfaatkan

Puskesmas adalah sebesar 35 persen dari target 15 persen. Selain itu, ketersediaan obat generik mencapai 100 persen dalam persediaan obat pemerintah.

Sasaran 2. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas

Untuk tahun 2014, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.4. Target dan Perincian Indikator Sasaran 2 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1 2 3 4 5

APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Rata-rata persentase anggaran pendidikan dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan (20%)

% % % % %

42,22 98.76 90.45 76.13 98

2011 20,87 99,61 87,76 63,98 98,42

2012 20,87 99,61 87,76 63,98 98,42

2013 18,41 99,64 87,97 64,98 100

Realisasi 2014 2014 % 22,31 53 99,33 101 88,14 97 63,92 84 100 102

%

98

99,90

99,90

99,73

99,96

102

%

98

99,75

99,75

99,11

98,51

101

%

20

30

30

30

32.70

163

6 7 8

Persentase


Realisasi

100

Bab III - 11

Untuk mewujudkan Sasaran2 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 53.162.749.430,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 45.255.897.603,00 dengan persentase mencapai 85,12 %. Untuk mencapai Sasaran 2 telah dilakukan berbagai kegiatan yang seperti yang diuraikan di bawah ini. Perwujudan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang pendidikan. APM PAUD pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar 42,22 persen dan tercapai sebesar 22,31 persen atau 53 persen dari target. Untuk Tahun 2014 APM untuk jenjang SD sederajat ditargetkan 99,76 terealisasi sebesar 99,33 persen atau sebesar 101 persen. APM untuk jenjang SMP sederajat ditargetkan mencapai 90.45 persen pada Tahun 2014 dan terealisasi sebesar 84 persen dengan persentase capaian sebesar 97 persen.

APM untuk jenjang SMA sederajat ditargetkan

mencapai 76,13 persen dan terealisasi sebesar 63,92 persen dengan persentase mencapai 84 persen.

Trend nilai APM untuk jenjang SD,

SMP dan SMA sederajat dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 3.1. Trend APM Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA Sederajat Kabupaten Bungo Tahun 2013-2014


Bab III - 12

Persentase angka kelulusan peserta didik juga menunjukan hasil yang baik. Target angka kelulusan SD/MI sebesar 98 persen terealisasi sebesar 100 persen atau dengan persentase sebesar 102 persen. Target Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 98 persen berhasil dilampaui menjadi 99,96 persen atau dengan persentase mencapai 102 persen. Untuk Angka Kelulusan SMA/SMK/MA yang ditargetkan sebesar 98 persen terealisasi sebesar 98,51 persen dengan persentase mencapai 101 persen. Merujuk kepada amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan penyertaan anggaran untuk pendidikan yang wajib di alokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, maka pada Tahun 2014 telah dialokasikan anggaran untuk Bidang Pendidikan sebesar 32,70 persen atau terealisasi sebesar 163 persen.

Sasaran 3. Terciptanya

peran

pemuda

melalui

prestasi

olahraga

dalam

mewujudkan prestasi daerah

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat dilihat dalam keikutsertaan memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bungo

berkomitmen untuk

mendorong terciptanya peran pemuda melalui prestasi olahraga dalam mewujudkan prestasi daerah melalui uraian kegiatan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:


Bab III - 13

Tabel 3.5. Target dan Perincian Indikator Sasaran 3 Tahun 2014 Realisasi

Realisasi 2014

No

Uraian

Satuan

Target 2014

2011

2012

2013

2014

%

1

Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di nasional

Orang

3

3

3

3

3

100

Persentase

100

Untuk mewujudkan Sasaran 3 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 2.059.578.200,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 1.932.945.811,00 dengan persentase mencapai 93,85 persen. Untuk mencapai Sasaran 3 telah dilakukan berbagai kegiatan yang seperti yang diuraikan di bawah ini. Pemberdayaan

Karang

Taruna

dilakukan

dengan

tujuan

memberikan wadah bagi pemuda untuk melakukan kegiatan yang positif. Tahun 2014, pemberdayaan Karang Taruna ditargetkan sebanyak 25 Karang Taruna. Realisasinya mencapai 53 Karang Taruna dengan persentase mencapai 212 persen. Peningkatan signifikan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah Karang Taruna atau kelompok pemuda di Kabupaten Bungo dan ketersediaan anggaran untuk melakukan pembinaan. Diharapkan melalui Karang Taruna, pembinaan kegiatan keolahragaan dapat dilaksanakan menyeluruh sampai ke dusun-dusun, sehingga penjaringan bibit-bibit berprestasi dapat terwujud. Perkembangan pemuda berkaitan dengan prestasi olahraga yang dicapai dalam event atau kompetisi resmi. Tahun 2014, Kontingan Popda Kabupaten Bungo menduduki peringkat ke-4 dan terdapat 3 atlit daerah Kabupaten Bungo yang dikirim ke event olahraga Tingkat Nasional.

Sasaran 4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik


Bab III - 14

Kemampuan dalam mengendalikan jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dalam peningkatan kualitas keluarga. Penataan adiministrasi

kependudukan

yang

baik

memberikan

landan

bagi

pengambilan berbagai kebijakan yang baik di masa yang akan datang. Untuk mencapai sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan berbagai kegiatan yang uraiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6. Target dan Perincian Indikator Sasaran 4 Tahun 2014 No

Uraian

1 2

Jumlah akseptor KB Persentase penduduk ber KTP Persatuan penduduk Persentase penduduk ber akte kelahiran Persentase pasangan berakte nikah Persentase keluarga ber KK

3 4 5

Realisasi

Realisasi 2014

Satuan

Target 2014

2011

2012

2013

2014

%

Orang %

16.748 90

23,88

14.375 18,72

19.772 83,82

17.294 89,30

103 99

%

75

6,88

11,68

16,01

18,27

24

%

90

100

100

100

100

111

%

85

27,54

91,84

97,17

100

118

Persentase

91

Untuk mewujudkan Sasaran 4 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 1.136.690.850,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 1.047.989.459,00 dengan persentase mencapai 92,20 persen. Untuk mencapai Sasaran 4 telah dilakukan berbagai kegiatan yang seperti yang diuraikan di bawah ini. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bungo beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. Berdasarkan data demografis hasil Sensus Penduduk Tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak 320.300 orang yang terdiri dari 163.899 orang laki-laki dan 156.401 perempuan dengan sex ratio sebesar 104,79. Tahun 2013, jumlah penduduk kabupaten Bungo telah mencapai 329.934 jiwa. Jumlah


Bab III - 15

tersebut meningkat menjadi 336.320 jiwa pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebesar 303.135 orang, maka jumlah penduduk Kabupaten Bungo meningkat sebesar 10,95 persen. Pertambahan jumlah penduduk sebesar 10,95 persen tidak sematamata merupakan pertambahan yang terjadi secara alami. Penyebab utama yaitu tingginya laju migrasi yang merupakan dampak dari pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bungo. Meskipun demikian perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk agar terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan kesempatan/peluang kerja atau berusaha di Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai program kegiatan

untuk

pengendalian

pertumbuhan

penduduk

tersebut.

Diantaranya dengan meningkatkan jumlah peserta KB baru. Target Akseptor KB tahun 2014 di Kabupaten Bungo adalah 16.748 orang. Realisasinya mencapai 17.294 akseptor KB baru dengan persentase mencapai 103 persen. Pengendalian penduduk juga dilakukan melalui sektor administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang baik ditandai dengan persentase penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan akte kelahiran. Pada Tahun 2012, Pemerintah Pusat memberikan target kepada Kabupaten Bungo sebanyak 173.819 jiwa yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk melalui program e-KTP dan telah terekam sebanyak 178.542 jiwa atau terealisasi sebanyak 103 persen. Hingga Tahun 2013 jumlah yang telah terekam adalah sebanyak 210.245 jiwa. Sampai dengan Tahun 2014 telah tercatat sebanyak 89 persen jumlah penduduk yang telah memiliki KTP yakni sebanyak 231.960 orang dari jumlah

yang wajib sebanyak

259.762

orang.

Selain itu,

untuk

melaksanakan tertib administrasi kependudukan, maka dilaksanakan pendataan kelahiran di Kabupaten Bungo melalui program akte kelahiran.


Bab III - 16

Pada Tahun 2014 telah tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 69.817 jiwa atau 18 persen dari target, jumlah pasangan ber akte nikah sebanyak 107 pasang dari target 107 pasang atau terealisasi 100 persen dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 105.159 KK dari target 105.159 KK atau terealisasi 100 persen.

Sasaran 5. Terselenggaranya percepatan pembangunan Infrastruktur

Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari hasil pembangunan infrasktruktur pendukungnya.

Salah satu yang dapat

mempercepat proses pembangunan adalah kondisi sarana transportasi berupa jalan. Untuk Tahun 2014, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.7. Target dan Perincian Indikator Sasaran 5 Tahun 2014 Realisasi

Realisasi 2014

No

Uraian

Satuan

Target 2014

2011

2012

2013

2014

%

1

Persentase jalan daerah dalam kondisi baik Persentase jembatan dalam kondisi baik Persentase dusun yang telah dapat dilalui kendaraan umum Jumlah manifest

%

68

49

55

60

68

100

%

75

65

65

75

75

100

%

90

75

80

85

90

100

Orang

14.000 Persentase

-

-

13.000

14.318

102 100

2 3

4

Untuk mewujudkan Sasaran 5 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 143.100.920.994,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 125.340.429.545,00 dengan persentase mencapai 87,59 persen. Untuk mencapai Sasaran 5 telah dilakukan berbagai kegiatan


Bab III - 17

yang seperti yang diuraikan di bawah ini. Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari hasil pembangunan infrasktruktur pendukungnya.

Salah satu yang dapat

mempercepat proses pembangunan adalah kondisi sarana transportasi berupa jalan.

Pada tahun 2014 kondisi jalan di Kabupaten Bungo

sebagaimana data pada tabel 3.8. berikut: Tabel 3.8 Data dan Kondisi Jalan di Kabupaten BungoTahun 2014 No 1 2

Type Permukaan (Km) Aspal Kerikil Tanah 506.25 136.27 325.54

Uraian Panjang jalan Kondisi Jalan: Baik (B) Sedang (S) Sedang/Rusak (SR) Rusak (R) Rusak Berat (RB)

380.87 79.11 40.58 5.70

36.58 35.00 52.59 12.10

0.00 2.00 46.70 276.84

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Pada tahun 2014 terdapat penambahan panjang jalan dengan tipe permukaan aspal sepanjang 8 Km yakni dari 514.25 Km pada Tahun 2013 meningkat menjadi 519.25 Km. Secara keseluruhan, jumlah panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bungo baru target sebesar 68 persen pada Tahun 2014. Untuk merealisasikan target tersebut

tentulah

tidak

semudah

membalikkan

telapak

tangan,

dibutuhkan investasi dana dan sumberdaya yang cukup besar. Selain itu, meningkatnya volume kendaraan, tonase muatan yang melebihi ambang batas serta disiplin pengguna jalan dalam penggunaan kendaraan masih menjadi penyebab utama kerusakan sebagian besar jalan di Kabupaten Bungo. Diperlukan perhatian khusus dari semua pihak dalam hal pengawasan ketertiban dalam pemanfaatan jalan. Selain itu, sampai Tahun 2014 penyediaan dan pembangunan infrastruktur jalan diarahkan untuk membuka dan memperbaiki jalur transportasi sekunder yang meliputi desa atau wilayah dalam ibukota


Bab III - 18

Kabupaten Bungo guna menunjang kelancaran pemenuhan kebutuhan hidup minimal masyarakat yang sudah terealisasi sepanjang 254,7 km. Dari pembangunan tersebut, 90 persen dusun dalam Kabupaten Bungo telah dapat ditempuh dengan kendaraan umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan pemerataan infrastruktur jalan sebagai modal sosial dan ekonomi masyarakat yang merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi. Pemerataan infrastruktur jalan, merupakan bagian dari sistem transportasi terintegrasi. Tabel 3.9 Panjang Pengaspalan Jalan Perdesaan dan Perkotaan dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan

2011 700 250 1.000 1.000 500 450 2.000 300 400 1.650

Rimbo Tengah Pasar Muara Bungo Bathin III Pelepat Pelepat Ilir Jujuhan Ilir Bathin III Ulu Jujuhan Limbur Lubuk Mengkuang Muko-Muko Bathin VII Tanah Sepenggal Lintas Tanah Sepenggal Tanah Tumbuh Rantau Pandan Bathin II Pelayang Bungo Dani Bathin II Babeko Total

8.250

Volume (Meter 2012 2013 1.000 4.450 200 1.000 700 2.450 2.200 6.000 700 2.200 450 1.000 2.000 500 830 700 1.700 4.950 1.000 4.500 500 1.000 1.100 1.700 500 1.600 400 1.000 500 3.830 2.650 12.900 40.610

2014 3.200 850 1.500 1.300 1.000 400 500 700 500 600 800 800 1.550 500 200 1.260 1.100 16.760


Sektor

perhubungan

dijadikan

sebagai

salah

satu

prioritas

pembangunan di Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk memperlancar mobilitas barang, penumpang

dan jasa termasuk informasi antar

kecamatan maupun antar daerah. Penyelenggaraan sistem perhubungan di Kabupaten Bungo lebih didominasi oleh transportasi darat. Sistem transportasi ini haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk


Bab III - 19

mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi baik, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas

barang,

penumpangdan

jasa

termasuk

informasi

antar

kecamatan maupun antar daerah. Adapun Perkembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bungo Tahun

2013 s.d Bulan

Agustus Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.10 Perkembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bungo Tahun 2013 s.d 2014 Jenis Kegiatan 1. Pemasangan Rambu-rambu : - Rambu standar - Rambu papan nama jalan - Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) - Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Portal - Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas) - Warning Light (lampu peringatan lalu lintas) - Pagar pengaman jalan guardrail - Solar Cell Traffic Light

Tahun 2013 300 unit 21 unit 10 unit 1 unit 308 meter -

2. Papan Nama Jalan. 3. Pembuatan Marka Jalan 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Pemeliharaan Rutin Traffic Light - Pemeliharaan Rambu – rambu Lalu Lintas - Pemeliharaan RPPJ Portal - Instalasi Count Down Traffic Light - Pemindahan Rambu Lalu Lintas - Pemindahan RPPJ - Pembongkaran Paku Jalan - Pemindahan Delianator (patok pengaman) - Pemindahan Traffic Light - Pemindahan Warning Light 5. PemeliharaanTerminal Tipe A dan C - Rehabilitasi jalan dalam terminal tipe A (rigid) - Rehabilitasi gedung terminal tipe A - Pemeliharaan halte - Pemasangan lampu mercury terminal type A

5.012 m2

Tahun 2014 385 unit 85 unit 33 unit 492 meter 10 unit 9.675 m2

-

8 unit 20 unit 4 unit 1 paket 10 unit 6 unit 415 buah 170 buah 10 tiang 4 tiang

366 m2 6 gedung 4 unit 2 unit

2 gedung -


Bab III - 20

5. Pembuatan Trotoarbagi pejalan kaki 6. Pembuatan Pos Pengawasan 7. Kendaraan Wajib Uji Beroperasi

3.965 unit

3.446 unit

Sumber data: Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Prestasi di bidang perhubungan yang dicapai oleh Kabupaten Bungo pada tahun 2014 yaitu meraih penghargaan berupa Plakat Wahana Tata Nugraha

(WTN)

dari

Menteri

Perhubungan

Republik

Indonesia.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan pengakuan terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penataan transportasi daerah. Jembatan merupakan salah satu akses masyarakat menuju pusat kota serta penghubung antar dusun yang sangat berpengaruh terhadap mobilisasi perekonomian masyarakat. Pada Tahun 2014 telah terbangun infrastruktur jembatan dengan rincian sebagai berikut:  Jembatan Beton Sungai Senamat Dusun Bukit Telago Kecamatan Pelepat sepanjang 20 M.  Jembatan Beton Sungai Udo Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo sepanjang 17 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Pelepat Dusun Danau Kecamatan Pelepat sepanjang 140 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Tebo Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal sepanjang 120 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Tebo Dusun Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sepanjang 135 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Jujuhan Dusun Rantau Panjang Kecamatan Jujuhan sepanjang 100 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Pelepat Dusun Sungai Beringin Kecamatan Pelepat sepanjang 70 M.  Jembatan Gantung Sungai Batang Tebo Dusun Baru Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang sepanjang 80 M.


Bab III - 21

 Jembatan Gantung Sungai Batang Tebo Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III sepanjang 120 M. Pada Tahun 2014 terdapat penambahan jumlah panjang jembatan yakni dari 4.225 m pada Tahun 2013 meningkat menjadi 5.382,10 m atau sepanjang 233 m.

Bila

dibandingkan target 2014, maka panjang tersebut baru mencapai 93,2 persen.

Tidak tercapainya panjang jembatan tersebut karena

disesuaikan dengan panjang jembatan yang dibutuhkan di lapangan. Pembangunan

jembatan

ini

merupakan

salah

satu

upaya

Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang memadai dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Sampai dengan Tahun 2014 telah tersedia 75 persen jembatan dalam kondisi baik, kondisi tersebut memang masih belum begitu optimal dilaksanakan dikarenakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan memerlukan alokasi dana yang cukup besar serta dilakukan secara bertahap. Adapun data jumlah jembatan dan box di Kabupaten Bungo Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 3.11 Data Jumlah Jembatan dan Box di Kabupaten Bungo Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No

Jenis Jembatan

2013

2014

1.

Jembatan Permanen

180

182

2.

Jembatan Gantung

23

30

3.

Belum ada Jembatan

30

21


Infrastruktur perhubungan yang menjadi unggulan Kabupaten Bungo adalah Bandar Udara Muara Bungo. Pekerjaan pembangunan Bandara Muara Bungo menggunakan dana tahun jamak (multiyears), sehingga pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan pada masing-


Bab III - 22

masing tahun anggaran, yang dimulai pada Tahun 2008. Dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan Bandara Muara Bungo lebih kurang sebesar Rp 517 Milyar. Pada Tahun 2014 panjang landasan pacu ditambah sepanjang 150 m hingga mencapai 1.600 m atau sebesar 88 persen dari target yang ditetapkan.

Sejak mulai beroperasi sampai dengan sekarang,

pembangunan Bandara Muara Bungo masih terus dilaksanakan. Pembangunan yang dilaksanakan membutuhkan investasi dana yang cukup besar sehingga pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus

melainkan

dilaksanakan

secara

bertahap.

Dalam

perjalanannya, pendanaan pembangunan Bandara Muara Bungo ini tidak hanya disokong oleh APBD Kabupaten Bungo saja, juga dibantu dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi Jambi dan APBN. Pekerjaan Pembangunan Bandara Muara Bungo dengan sumber dana APBD Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Pekerjaan Pembangunan Bandara Muara Bungo dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1.

Tahun Anggaran 2013

11.638.180.000

Sumber Dana APBD

Terlaksana 100%

1.185.650.000

APBD

Terlaksana 100%

630.998.000

APBD

Terlaksana 100%

1.076.790.000

APBD

Terlaksana 100%

644.150.000

APBD

Terlaksana 100%

1.281.760.000

APBD

Terlaksana 100%

319.011.000

APBD

Terlaksana 100%

98.626.000

APBD

Terlaksana 100%

315.876.000

APBD

Terlaksana 100%

Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Galian tanah dan pemadatan bandara Muara Bungo Perpanjangan box culvert sisi udara Drainase sisi darat Aspal parkir dan kanstin (lanjutan) Instalasi dan gardu listrik ke bandara Pembangunan reservoar gedung dan terminal Supervisi galian tanah dan box culvert Supervisi aspal, drainase, instalasi, dan resevoar Studi detail topografi area


Ket.

Bab III - 23

bandara Muara Bungo Konsultan perencana

2.

Kantin dan marka parkir (lanjutan) Biaya penyambungan listrik bandara ke PT. PLN Drainase sisi darat dan box culvert sisi udara Pengaspalan dan lantai keramik koridor terminal Review master plan bandara Muara Bungo Pengawasan box culvert, drainase, aspal dan lantai keramik Konsultan perencanaan

2014

49.220.000

APBD

Terlaksana 100%

81.715.000

APBD-P

Terlaksana 100%

243.231.000

APBD-P

Terlaksana 100%

2.602.000.000

APBD

Terlaksana 100%

523.094.400

APBD

Terlaksana 100%

442.739.000

APBD

Terlaksana 100%

75.845.000

APBD

Terlaksana 100%

28.887.000

APBD

Terlaksana 100%

Sumber data: Dinas Hubkominfo Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Sasaran 6. Terpenuhinya pembangunan Infrastruktur energi dan listrik Untuk mewujudkan Sasaran 6 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.010.548.700,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 4.840.244.245,00 dengan persentase mencapai 96,60 persen. Adapun pencapaian dari indicator sasaran 6 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.13. Target dan Perincian Indikator Sasaran 6 Tahun 2014 No 1 2

Uraian Rasio elektrifikasi Jumlah pengguna energi alternatif

Satuan

Target 2014

% KK

16 1.300 Persentase

Realisasi 2011 84,21 1.000

2012 84,21 1.100

2013 90,79 1.200

Realisasi 2014 2014 % 97,37 806, 1.393 107 457

Dalam pengembangan dan pemanfaatan energi, Pemerintah Kabupaten Bungo berusaha menciptakan alternatif dari potensi energi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dan terdapat peningkatan pengguna energi terbarukan setiap tahunnya. Sampai dengan Tahun 2014 terdata sebanyak 1.393 Kepala Keluarga


Bab III - 24

yang menggunakan sumber energi alternatif. pemulihan pemenuhan kebutuhan

Selain itu dilakukan

tenaga listrik

untuk

menjamin

ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan pedesaan. Peningkatan Infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan seumber daya energi. Untuk meningkatkan rasio elektriksifikasi Kabupaten Bungo pada Tahun 2014, maka dilakukan beberapa program, diantaranya pengembangan PLTMH, PLTS, dan Pengembangan tenaga kelistrikan. Hasilnya, pada tahun 2014 jumlah desa teraliri listrik mencapai 97,37 persen. Saat ini, dari 141 desa yang ada di Kabupaten Bungo, sebanyak 137 desa sudah memiliki jaringan.

Sasaran 7. Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

Untuk mewujudkan Sasaran 7 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 18.277.595.764,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 17.758.898.035,00 dengan persentase mencapai 97,43 persen. Adapun target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.14. Target dan Perincian Indikator Sasaran 7 Tahun 2014 Realisasi

Realisasi 2014 2014 % 80 100

No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Persentase pelayanan air bersih bagi masyarakat Rasio Volume penjualan air dan produksi air bersih PDAM sesuai Baku

%

80

2011 65

2012 70

2013 75

%

75

60

65

70

75

100

%

58.3

50

50

60

62.3

107

2

3


Bab III - 25

4

Mutu Air Bersih Rata-rata kadar kebersihan/ kualitas air PDAM sesuai Baku Mutu Air Bersih

%

100

100

100

100

100

Persentase

100

102

Jaringan irigasi dan air bersih merupakan sarana yang sangat dibutuhkan

oleh

masyarakat

Kabupaten

Bungo.

Peningkatan

produktivitas pertanian dan tingkat kesehatan msayarakat menjadi indikator betapa pentingnya sarana ini. Hingga saat ini panjang irigasi di Kabupaten Bungo adalah 132.769 M yang terdiri dari 16.996 M irigasi primer, 28.516 M irigasi sekunder, dan 87.257 M irigasi tersier. Pada Tahun 2014 ditargetkan 80 persen jumlah sarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara serta berfungsi.

Oleh karena itu

dilaksanakan revitalisasi jaringan irigasi melalui beberapa program, yaitu: 1. Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi 2. Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku. 3. Persentase tingkat kinerja pelayanan air minuman masyarakat. Hasilnya, target di tahun 2014 dapat dicapai 100 persen. Jaringan irigasi

di

Kabupaten

Bungo

dapat

dipergunakan

dengan

baik.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang sudah terealisasi sepanjang 5.803 meter. Sedangkan

untuk

Persentase

pelayanan

air

bersih

bagi

masyarakatdilakukan beberapa program, diantaranya: 1. Pemanfaatan air dalam 2. Penanganan limbah Hasilnya, tingkat pelayanan air bersih yang ditargetkan 75 persen pada Tahun 2014 dapat tercapai. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan air bersih mencapai 62,3 persen dan dengan kualitas air mencapai 100 ersen sesuai Baku Mutu Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM).


Bab III - 26

Sasaran 8. Terpenuhinya

pembangunan

infrastruktur

perumahan

dan

permukiman yang layak

Untuk mewujudkan Sasaran 8 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 11.452.614.060,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 10.023.908.391,00 dengan persentase mencapai 87,53 persen. Adapun pencapaian dari indikator sasaran 8 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.15. Target dan Perincian Indikator Sasaran 8 Tahun 2014 No

Uraian

1

Jumlah rumah KK miskin yang ditingkatkan kualitasnya hingga layak huni Persentase lingkungan kumuh permukiman perdesaan dan perkotaan

2

Target 2014

Satuan

2011

2012

2013

Realisasi 2014 2014 %

Realisasi

unit

788

232

1.556

760

788

100

%

31

40

40

35

31

100

Persentase

100

Pada Tahun 2014, telah dilaksanakan kegiatan bedah rumah kepada masyarakat miskin sebanyak 788 Unit Rumah. Dibandingkan dengan Tahun 2013, maka jumlah tersebut mengalami peningkatan. Untuk lingkungan kumuh permukiman perdesaan dan perkotaan, pada tahun 2014 ditargetkan adanya peningkatan kualitas perumahan bagi warga sebesar 31 persen. Melalui program bedah rumah target tersebut dapat terpenuhi.


Bab III - 27

Sasaran 9. Terselenggaranya Tata pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan Sasaran 9 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 33.964.857.955,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 28.349.441.831,00 dengan persentase mencapai 83,47 persen. Adapun pencapaian dari indikator sasaran 9 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.16. Target dan Perincian Indikator Sasaran 9 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nilai Kinerja Pemerintah Daerah Nilai penyelenggaraan pemerintah daerah

Pred

1

2011 -

2012 -

2013 -

Realisasi 2014 2014 % 0

poin

50

33,33

33,33

47,33

50,33

101

%

3

2

3

-

-

0

2 3

Realisasi

Persentase

34

Kinerja pemerintahan yang baik dapat dilihat dari predikat hasil evaluasi dan pelaporan yang dilakukan. Tahun 2014, Nilai kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo yang tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditargetkan mencapai 50 dan terealisasi mencapai 50,33 dan medapatkan predikat CC untuk LAKIP 2013. Pencapaian tersebut melampaui target nilai kinerja yang ditetapkan sekaligus meningkatkan predikat LAKIP yang pada tahun sebelumnya yang berpredikat C. Tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari penyelenggaraan pemerintahan

daerah

yang

baik.

Untuk

tahun

2014,

nilai

penyelenggaraan pemerintahan daerah ditargetkan 3. Secara teknis, penilaian dan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri berlaku untuk tahun


Bab III - 28

sebelumnya. Untuk Tahun 2012 terealisasi sebesar 3,0890 yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Bungo di posisi 45 dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2,034 dengan peringkat 350 dan berkategori tinggi.

Sasaran 10. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum

Jaminan dan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam pengembangan suatu daerah. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka dinamika perkembangan perekonomian bisa berjalan dengan baik didukung kepercayaan investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Bungo. Untuk mewujudkan Sasaran 10 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 1.564.848.150,00 dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 1.298.790.150,00 dengan persentase mencapai 83 persen. Adapun pencapaian dari indikator sasaran 10 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.17. Target dan Perincian Indikator Sasaran 10 Tahun 2014 No 1

2

Uraian Persentase penanganganan perkara hukum Jumlah pelanggaran terhadap perda

Realisasi

Satuan

Target 2014

%

2

2011 2

2012 1

2013 3

Pelang garan

15

8

8

8

Persentase

Realisasi 2014 2014 % 2 100

8

188 144

Untuk Tahun 2014, ditargetkan 2 sengketa hukum yang dapat diselesaikan. Realisasinya terdapat 2 sengketa hukum yang berhasil diselesaikan dengan persentase 100 persen. Peningkatan penanganan sengketa hukum dan sosialisasi hukum yang dilakukan tak terlepas dari


Bab III - 29

peran serta pihak-pihak terkait dan masyarakat. Program yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum adalah : 1. Peningkatan kepastian hukum 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindakan kriminal 4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 6. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7. Kepastian hukum daerah Selain penyelesaian sengketa hukum, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) juga menjadi tolak ukur keberhasilan, sehingga dengan semakin sedikitnya jumlah pelanggaran maka semakin berhasil perda tersebut diterapkan. Oleh sebab itu, tercatat hanya 8 pelanggaran dari target sebanyak 15 pelanggaran selama Tahun 2014.

Sasaran 11. Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Untuk mewujudkan Sasaran 11 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 2.988.371.500,00dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 1.711.900.199,00 dengan persentase mencapai 57,29 persen. Adapun pencapaian dari indikator sasaran 11 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Bab III - 30

Tabel 3.18. Target dan Perincian Indikator Sasaran 11 Tahun 2014 Uraian

Satuan

Target 2014

1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif

%

20

2011 24,68

2012 30,92

2013 22,99

%

30

20

20

20

2

Realisasi 2014 2014 % 24,25 121

Realisasi

No

30

Persentase

100

111

Peran perempuan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki makna yang penting. Keterlibatan perempuan di berbagai posisi dalam jabatan publikmerupakan salah satu representasi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Di Kabupaten Bungo porsi perempuan yang diberikan amanat untuk menduduki suatu jabatan sudah diberikan diberbagai posisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.19. Persentase komposisi jenis kelamin pada jabatan pemerintahan di Kabupaten Bungo No

Eselon

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

1 II a

1

2 II b

29

2

31

3 III a

52

5

57

4 III b

86

18

104

5 IV a

331

122

453

6 IV b

77

36

113

7 Va

5

3

8

Jumlah

581

186

767

Laki-laki Perempuan

76% 24%


-

Jumlah 1

Bab III - 31

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo sangat konsisten terhadap pemberdayaan perempuan, hal ini di buktikan dengan ditempatkannya sebanyak 24 persen perempuan untuk mengisi jabatan di pemerintahan dari target sebesar 20 persen. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014. Hasil pemilihan legislatif 2014, ada 6 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bungo yang berarti meningkat 100 persen dibandingkan Pemilu 2009. Untuk mendukung peran perempuan, maka pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan berbagai program, diantaranya : 1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2. Peningkatan peran perempuan di perdesaan, dan 3. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

Sararan 12. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak dapat dijadikan acuan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan juga tinggi. Hubungan ideal antara keduanya dalam konsep pertumbuhan ekonomi baru akan tercapai jika terjadi pemenuhan indikator pemerataan, kesempatan kerja dan akses terhadap kebutuhankebutuhan pokok terpenuhi. Untuk mewujudkan Sasaran 12 anggaran pendukung yang tersedia mencapai Rp. 4.983.340.927,00dan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 4.879.092.108,00 dengan persentase mencapai 97,91 persen. Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan produktivitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah melakukan program-program yang sejalan dengan indikator


Bab III - 32

sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.20. Target dan Perincian Indikator Sasaran 12 Tahun 2014 No 1 2

3 4

Uraian Koperasi berprestasi UMKM yang sehat dan mandiri serta mampu bersaing Penghargaan UPAKARTI Persentase pasar layak operasi

Realisasi

Realisasi 2014 2014 % 1 33 40 100

Satuan

Target 2014

% UMKM

3 40

2011 1 40

2012 1 40

2013 1 40

Kali

80

60

65

75

80

100

%

100

100

100

100

100

100

Persentase

83

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo selama ini ditopang oleh sektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ekonomi secara

makro

akan

terlihat

besar,

mengingat

asumsi-asumsi

pertumbuhan dilihat dari akumulasi perputaran uang. Keterlibatan masyarakat secara luas dalam industri pertambangan relatif terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi di Kabupaten Bungo adalah yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu memang dibutuhkan pendekatan kebijakan yang mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi produktif di kalangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya mendorong produktivitas UMKM sebagai salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya meningkatkan produktivitas UMKM melalui berbagai program, diantaranya: 1. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 2. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional 3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah 4. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Bab III - 33

Salah satu bentuk unit usaha kecil yang menjadi prioritas pengembangan adalah koperasi. Pada tahun 2014, terdapat 1 koperasi berprestasi sehingga sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bungo. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Bungo menunjukan trend yang meningkat, baik dari segi unit koperasi dan keanggotaan serta omset yang dimiliki. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa koperasi memiliki peranan yang signifikan dalam aktivitas perekonomian di Kabupaten Bungo. Perkembangan kelembagaan KUD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Bungo digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.21. Perkembangan KUD di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d Tahun 2014 No 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Jumlah KUD Jumlah Anggota Jumlah karyawan Jumlah M Sendiri Jumlah M Luar Omset Asset P.RAT Jumlah SHU

Sat Unit Orang Orang Rp.(000) Rp.(000) Rp.(000) Rp.(000) Rp.(000) Rp.(000)

2011 41 9.704 127 11.884.000 4.116.000 7.729.000 5.784.000 26 2.775.800

Perkembangan KUD 2012 2013 42 43 10.726 11.523 148 150 4.299.511 4.301.521 7.226.752 9.314.674 62.686.834 66.477.445 11.526.263 11.834.839 27 28 1.529.938 1.854.826

2014 43 11.638 151 4.344.536 9.407.820 67.142.219 11.953.187 28 1.873.374

Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah perkembangan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang cukup baik, dimana terjadi peningkatan jumlah anggota KUD sebanyak 9.704 Orang pada Tahun 2011 meningkat menjadi 11.638 Orang sampai dengan Tahun 2014. Jumlah karyawan meningkat dari 127 orang pada Tahun 2011menjadi 151 orang pada tahun 2014. Selanjutnya omset meningkat, dari Rp. 7.729.000.000,- pada tahun 2011menjadi Rp 67.142.219.000,- pada tahun 2014. Hal yang juga terjadi pada kepemilikan aset. Pada tahun 2011 yang dimiliki sebesar Rp. 5.784.000.000,- dan meningkat menjadi Rp 11.953.187.000,- pada tahun 2014. Selanjutnya tetap dilaksanakan pembinaan sehingga jumlah KUD yang melaksanakan RAT tidak


Bab III - 34

mengalami penurunan, untuk tahun 2013 dan 2014yaitu sebanyak 28 Unit. Selanjutnya untuk perkembangan Koperasi/KUD aktif dan non aktif di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada table sebagai berikut: Tabel 3.22. Perkembangan Koperasi/KUD Aktif dan Non Aktif di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d. 2014 No

Tahun

Uraian 2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Koperasi/KUD Aktif

174

186

208

209

2.

Jumlah Koperasi / KUD Tidak Aktif

94

94

99

99

.Selain

itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten

Bungo dalam mengembangkan permodalan koperasi, yaitu melalui kegiatan bantuan penguatan modal koperasi, dan bantuan dana bergulir bagi pedagang kecil guna membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usaha dan permodalannya, sehingga nantinya koperasi diharapkan dapat lebih berkembang secara mandiri.

Pada

tahun 2013 terdapat 30 koperasi berprestasi dari 15 yang ditargetkan setelah dilakukan pembinaan melalui peningkatan sumberdaya manusia pembukuan bagi pengurus koperasi dan auditor bagi badan pengawas koperasi. Salah satu indikator dari koperasi yang sehat adalah kepengurusan yang jelas, profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu telah dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui kegiatan pembinaan manajemen akuntasi bagi pengurus koperasi dan auditor bagi badan pengawas koperasi. Untuk Tahun 2014, ditargetkan 60 orang pengurus koperasi dan 60 orang anggota badan pengawas akan mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas kerja. Realisasinya mencapai 40 orang untuk tenaga pembukuan/akuntansi dan 50 orang untuk anggota badan pengawas koperasi. Capaian tersebut


Bab III - 35

mencapai 67 persen dari target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2014 untuk tenaga pembukuan/akuntansi koperasi dan 83 persen untuk anggota badan pengawas koperasi di Kabupaten Bungo. Hingga Tahun 2014, jumlah pengurus koperasi yang telah memiliki sertifikat pelatihan pembukuan dan 120 orang mempunyai sertifikat pelatihan akuntansi. Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui kegiatan pembinaan, pemberian pelatihan dan peningkatan mutu produksi. Untuk itu secara berkala dilakukan penilaian terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bungo. Tahun 2014, ditargetkan terdapat penambahan 10 unit UMKM yang memiliki kualitas baik. Target tersebut dapat direalisasikan. Berdasarkan data yang ada, 10 UMKM yang telah memiliki kualitas dan kesinambungan produk yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. UMKM yang pada dasarnya merupakan bagian dari home industry atau usaha rumah tangga perlu menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Terjaganya kualitas dan keamana produk UMKM adalah syarat utama keberlangsungan usaha. Pemerintah Kabupaten Bungo mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan produk UMKM yang berkualitas dan aman melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu serta mendorong pemenuhan proses standarisasi kesehatan. Untuk tahun 2014, ditargetkan sebanyak 72 perajin akan mendapatkan pelatihan untuk kelayakan dan keamanan produk. Realisasi kegiatan mencapai 46 perajin dengan demikian target yang ditetapkan tercapai 64 persen. Pemerintah Kabupaten Bungo terus berkomitmen untuk menjaga kesinambungan usaha perajin dengan memperhatikan kualitas produksi serta kesinambungan produksi. Untuk itu dilakukan berbagai pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengrajin. Pada tahun 2014, ditargetkan 60 orang perajin akan mengikuti pelatihan dan terealisasi sebanyak 40 orang, sehingga target yang tercapai sebesar 67 persen. Peningkatan daya saing perajin dan UMKM juga dapat ditingkatkan


Bab III - 36

melalui inovasi dan kreasi. Diversifikasi produk akan dihasilkan oleh perajin

yang

memiliki

mengembangkan

kemampuan

kreativitas.

Untuk

berinovasi tujuan

dan

senantiasa

tersebut

Pemerintah

Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan untuk membina IKM dengan target sebanyak 24 unit IKM di tahun 2014. Realisasinya telah dilakukan pembinaan melalui pelatihan yang diikuti oleh 8 unit IKM dalam Kabupaten Bungo. Pengembangan pasar, distribusi barang dan produk juga dijadikan sebagai salah satu sasaran oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

serta

mampu

mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung sasaran tersebut diantaranya adalah pembangunan rumah toko, kios dan los di pasar yang ada di dalam Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo saat ini sedang melaksanakan pembangunan pasar tradisional modern Tahap I. Pasar ini direncanakan akan menampung sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) kios pasar basah dan 840 (delapan ratus empat puluh) kios pasar kering. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan pembangunan pasar basah telah terealisasi sebesar 83 persen. Data inventarisasi jumlah rumah toko, kios dan los di pasar dalam Kabupaten Bungo Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Bab III - 37

Tabel 3.23. Data Ruko, Kios dan Los dalam Kabupaten Bungo Tahun 2014 No

Lokasi

1.

Pasar Bungur a. Kios b. Los Los Taman Mini Los BJ Los Ikan Los Ayam Los Makanan Los Sayur Los Kelapa Los Manisan Los Buah Los Depan Taman Mini Los Tengah Pasar Seroja a. Kios b. Los Los Ikan/Daging c. Tempat Penampungan Los Sayuran/Bumbu Pasar Semagor a. Kios PKL Pasar Bawah SPA Kuamang Kuning a. Kios b. Los Los Daging/Ayam Los Sayuran Los Ayam Los Ikan c. Ruko Jl. Batanghari Ruko di Pasar Muara Bungo Merangin Karya

2.

3. 4. 5.

6.

Perkembangan Kios (petak)


Keterangan

477

472 kios yang ditempati

158 53 76 48 44 24 50 64 44 107

48 petak yang ditempati 38 petak yang ditempati 35 petak yang ditempati 48 petak yang ditempati 44 petak yang ditempati 24 petak yang ditempati 50 petak yang ditempati 64 petak yang ditempati 44 petak yang ditempati 107 petak yang ditempati

32

32 petak yang ditempati

71


14


13

231 95

114 petak yang ditempati 95 petak yang ditempati

423


2 Unit 35 11 5 Unit 50 Unit

86 Unit

Bab III - 38

Sejati Cahaya Baru Kempas Jaya Abadi Citra Agung/MKS Rinda Cahaya Baru Panji Kualuh Armoko Makmur Karya Sentosa

19 Unit 18 Unit 28 Unit 2 Unit 5 Unit 9 Unit 10 Unit 10 Unit

Peningkatan ekonomi rakyat dan pendapatan desa juga menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Bungo. Pasar desa merupakan salah satu sarana yang menguntungkan bagi proses ekonomi tersebut. Pasar desa memiliki potensi multi dimensi. Pertana, dimensi sosial yang sangat besar di balik sifatnya yang masih tradisional, dimana masih ada hubungan kekerabatan diantara warga, solidaritas dan kebersamaan yang tidak akan ditemui di pasar-pasar modern. Kedua, dimensi ekonomi yang terbangun melalui interaksi konstruktif yang unik dalam suasana pasar desa yang khas tersebut. Pasar Desa dapat menjadi sarana transfer pengetahuan dan pendidikan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memicu kesadaran diri untuk berperan aktif membangun masa depan lebih baik. Adapun jumlah pasar desa

di Kabupaten Bungo

sampai Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.24. Jumlah Pasar Dusun di Kabupaten Bungo Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Pasar Pasar Rantau Keloyang Pasar Senamat Pasar Gapura Suci Pasar Mulya Jaya Pasar Cilodang Pasar Mulya Bhakti Pasar Baru Pelepat Pasar Dusun Danau Pasar Daya Murni


Lokasi Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir

Bab III - 39

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Pasar Maju Jaya Pasar Karya Harapan Mukti Pasar Bangun Harjo Pasar Lembah Kuamang Pasar Sumber Harapan Pasar Tirta Mulya Pasar Sumber Mulya Pasar Kuamang Jaya Lingga Kuamang Pasar Tanah Tumbuh Pasar Pelayang Pasar Renah Sengai Ipuh Pasar Sekar Mengkuang Pasar Mayang Sari Tebo Jaya Pasar Limbur Batu Pasar Dusun Batu Pasar Pauh Agung Pasar simpang Babeko Pasar Rantau Ikil Pasar Simpang 4 Rantau Ikil Pasar Jumbak Pasar Pulau Batu Pasar Bukit Sari Pasar Bedaro Pasar Tanjung Agung Pasar Tebing Tinggi Pasar Embacang Gedang Pasar Lubuk Landai Pasar Candi Pasar Rantau Embacang Pasar Rantau Pandan Pasar Rantau Duku Pasar Muara Buat

Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Pelepat Ilir Kec. Tanah Tumbuh Kec. Bathin II Pelayang Kec. L.L. Mengkuang Kec. L.L. Mengkuang Kec. L.L. Mengkuang Kec. L.L. Mengkuang Kec. L.L. Mengkuang Kec. L.L. Mengkuang Kec. Bathin II Babeko Kec. Jujuhan Kec. Jujuhan Kec. Jujuhan Kec. Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir Kec. Muko-Muko Bathin VII Kec. Muko-Muko Bathin VII Kec. Muko-Muko Bathin VII Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kec. Tanah Sepenggal Kec. Tanah Sepenggal Kec. Tanah Sepenggal Kec. Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan Kec. Bathin III Ulu

Sumber data: Badan PMPDPP dan KB Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Keberhasilan

program

Pemerintah

Kabupaten

Bungo

dalam

memanfaatkan potensi yang ada, mendorong partisipasi masyarakat serta peran aktif dari jajaran birokrasi daerah terutama petugas teknis telah mendatangkan pengakuan yang positif dari berbagai pihak. Penghargaan-penghargaan tersebut selain merubakan bentuk apresiasi juga dapat dimaknai sebagai tantangan agar dapat meningkatkan keberhasilan di masa yang akan datang.


Bab III - 40

Sasaran 13. Terciptanya kecukupan pangan daerah Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa.Pemenuhan hak atas pangan menurut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bungo beserta seluruh komponen baik Masyarakat dan Pihak Swasta terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program–program yang benarbenar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan Sasaran 13 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.901.860.456,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.292.602.540,- atau sebesar pencapaian

terhadap

pelaksanaan

91,49 persen. Adapun

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan untuk mendukung sasaran 13 tersebut membuahkan hasil sebagaimana dijelaskan dibawah ini: Tabel 3.25. Target dan Perincian Indikator Sasaran 13 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Ketersediaan energi dan protein per kapita -Energi

%

80

2011 113,84

2012 112,05

2013 99,8

Realisasi 2014 2014 % 104,7 131

Kkal,hr

3.527

2.504,5

2.465,1

2.195

2.340


Realisasi

66

Bab III - 41

2

3 4

5

-Protein Penguatan cadangan -Cadangan panganpemerintah -Cadangan Pangan Masyarakat Stabilitas harga dan pasokan pangan Persentase kecamatan yang telah memenuhi swasembada pangan Persentase sektor pertanian dalam pembentukan PDRB

Kkal,hr % Ton

57 100 -

53,28 50 -

58,1 60 -

52,73 70 -

58,57 80 -

103 80 -

Ton

25

5

5

5

5

20

%

80

44,95

97,60

97,80

98,20

123

%

24

15

20

20

24

100

%

31

31

31

31

31

100

Persentase

80

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jumlah

penduduk Kabupaten Bungo pada Tahun 2014 sebanyak 329.934 jiwa. Dengan jumlah tersebut, maka perlu diperhatikan produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Bungo. Pengembangan sektor pertanian selain untuk ketahanan pangan juga berperan penting dalam perekonomian ya k n i

sebagai sumber pendapatan, pembuka kesempatan kerja,

pengentas kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan daerah. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo masih bergantung penghasilannya kepada hasil pertanian dengan komoditi tanaman pangan seperti padi dan palawija serta tanaman hortikultura. Tingkat ketersediaan Energi, menurut hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WMPG) Tahun 2004, bahwa konsumsi pangan sudah terpenuhi apabila konsumsi energy dan protein penduduk Indonesia masing-masing mencapai 2200 kkal/Kap/hari dan 57 gram/Kap/Hari. Jumlah konsumsi energy dang protein tersebut merupakan jumlah yang diperlukan agar manusia dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2014, ketersediaan energi untuk dikonsumsi perkapita 2.340 Kkal/Kap/hari yang siap dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bungo. Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014

Bab III - 42

energy sudah diatas ketersediaan energy minimal yang dipersyaratkan sebesar 2200 kalori/kapita/hari (SPM 1800 kalori/Kapita/Hari atau 90 persen) . Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, tingkat ketersediaan energy sebesar 2.195 kalori/Kapaita/hari dengan tahun 2014 sebesar 2.340

kalor/kapita/hari

terjadi

peningkatan.

Begitupun

Angka

Kecukupan Protein ditahun 2014 sebesar 58,57 gram/kapita/hari. Ini juga sudah berada diatas ketersediaan protein yang dipersyaratkan sebesar 57 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan konsumsi protein Kabupaten Bungo berada pada kreteria baik. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan. Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sampai dengan Tahun 2014 sebesar 100 Ton Beras. Pengisian Cadangan pangan Daerah belum terpenuhi dikarenakan terbatas dana yang tersedia. Selain itu partisipasi aktif masyarakat terus dibangun agar dapat mengantisipasi terjadinya kerentanan pangan secara

dini

dilingkungannya.

mengembangkan masyarakat

dan

dan

Untuk

membangun

penguatan

cadangan

itu,

Pemerintah

lumbung-lumbung pangan

telah pangan

masyarakat

agar

masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Diharapkan dengan memberdayaan kelembagaan

lumbung pangan melalui cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok. Target yang diharapkan dalam pelaksanaan penguatan cadangan desa (lumbung desa) sebesar 60 persen (Tahun 2015) baru terealisasi 70 persen dari target 60 persen (2015) sebanyak 50 ton beras.

Dari target

yang telah ditetapkan sampai tahun 2014

cadangan pangan masyarakat sudah terpenuhi sejumlah 35 ton. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 9 jenis pertanian di 17 kecamatan yang


Bab III - 43

dilaksanakan oleh penyuluh pertanian.

Hasil pendataan dijadikan

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan.Hasil pendataan merupakan suatu gambaran dinamis perkembangan

harga

pasar

komoditi

pertanian

yang

dapat

memperlihatkan naik turunnya harga. Harga pasar dipengaruhi beberapa faktor antara lain masa panen, jarak dari lokasi produksi, iklim, geografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada saat panen raya harga turun sedang pada musim paceklik harga naik.Target yang diharapkan dalam pelaksana ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan sebesar 60 persen dan terealisasi 100 persen. Hal ini data dan informasi, yang diharapkan dari SPM yang telah ditetapkan

dapat

dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh petugas / penyuluh pertanian dilapangan yang

meliputi 9 komoditi pertanian pokok di 17

kecamatan. Target yang diharapkan dalam pelaksana pencapaian indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan sebesar 80 persen pada Tahun 2014, terealisasi sebesar 98,20 persen. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan telah dilaksankan pemantauan stabilisasi harga dan pasokan pangan oleh tim khusus yang bertugas memantau dan intervensi pasar bila terjadi gejolak harga beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Bulog, sehingga disaat terjadi ketidakstabilan dan fluktuasi harga dan pasokan pangan dapat dengan segera diatasi. Berikut ditampilkan tabel perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura dari Tahun 2013 s.d Tahun 2014.


Bab III - 44

Tabel 3.26. Luas Tanam Padi dan Palawija di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No

Komoditi

Tahun 2013 /(Ha)

2014 /(Ha)

1.

Padi Sawah

7,478

8,380

2.

Padi Gogo/Ladang

2,457

2,309

Jumlah Padi

9,935

10.689

1.

Jagung

814

695

2.

Ubi Kayu

198

108

3.

Ubi Jalar

43

62

4.

Kacang Tanah

160

231

5.

Kedele

348

768

6.

Kacang Hijau

24

55

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11 persen) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit ini tidak termasuk sebagai memungut hasil dan tidak boleh dimasukkan dalam laporan ini.

No

Tabel 3.27 Luas Panen Padi dan Palawija di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 Tahun Komoditi 2013 /(Ha) 2014 /(Ha)

1.

Padi Sawah

6,587

8,382

2.

Padi Gogo/Ladang

2,296

2,587

Jumlah Padi

8,883

10.969

1.

Jagung

702

1.027

2.

Ubi Kayu

207

68


Bab III - 45

3.

Ubi Jalar

53

41

4.

Kacang Tanah

145

109

5.

Kedele

173

619

6.

Kacang Hijau

34

23

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten BungoTahun 2014.

No

Tabel 3.28 Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 Tahun Komoditi 2013 /(Ton) 2014 /(Ton)

1.

Padi Sawah

36.011,60

44,800

2.

Padi Gogo/Ladang

7.146,41

8,846

Jumlah Padi

43.158,01

53.646

1.

Jagung

4.192,63

5.820,00

2.

Ubi Kayu

3.734,29

3.143,00

3.

Ubi Jalar

495,19

397,00

4.

Kacang Tanah

271,65

304,00

5.

Kedele

267,11

1.099,00

6.

Kacang Hijau

30,13

22,00


Tabel 3.29 Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 Tahun No

Komoditi

2013 (Ku/Ha) 54,67

2014 (Ku/Ha) 53,45

1.

Padi Sawah

2.

Padi Gogo/Ladang

31,13

34,19

3.

Jagung

59,72

56,87

4.

Ubi Kayu

180,40

187,08

5.

Ubi Jalar

93,43

96,89

6.

Kacang Tanah

18,99

27,93


Bab III - 46

7.

Kedele

15,44

17,76

8.

Kacang Hijau

8,86

9,45


Tanaman Hortikultura adalah sekumpulan tanaman yang meliputi buah, sayuran, tanaman hias dan tanaman yang digunakan untuk obatobatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, ada 323 jenis tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman hortikultura. Tanaman holtikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.30 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hortikultura dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 Tahun No Komoditi 2013 2014 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Luas Tanam (Ha) Buah-buahan Sayur-sayuran Luas Panen (Ha) Buah-buahan Sayur-sayuran Produksi (Ton) Buah-buahan Sayur-sayuran Produktivitas (Ton/Ha)

5.504 1.390

5.636 1.016

1.066

885

1.089

891

17.512 7.162

10.418 6.120

1.

Buah-buahan

16,43

11,77

2.

Sayur-sayuran

6,58

5,81


Untuk membangun pertanian yang mampuni juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama bagi daerah untuk menjadi pelaku (aktor), penggerak pembangunan di


Bab III - 47

daerah. Kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat pertanian seperti petani-nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian harus selau ditingkatkan, karena merekalah yang langsung melaksanakan segala kegiatan usaha pertanian di lahan usahanya. Kemampuan dan kompetensi tersebut hanya dapat dibangun melalui proses belajar dan mengajar dengan mengembangkan sistem pendidikan non formal di luar sekolah secara efektif dan efisien di antaranya adalah melalui penyuluhan pertanian. Melalui penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian dengan sapta usahanya, penanaman nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat pertanian agar mereka tahu dan mau menerapkan informasi anjuran yang dibawa dan disampaikan oleh penyuluh pertanian. Oleh sebab itu, keberadaan penyuluh sangat menjadi perhatian penting bagi

Pemerintah

Kabupaten

Bungo

demi

mewujudkan

tujuan

pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan modal manusia pertanian dan modal sosial. Adapun data penyuluh menurut jenisnya di Kabupaten Bungo Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.31 Data Penyuluh menurut Jenisnya Kabupaten Bungo Tahun 2014 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7

Ps.Ma.Bungo Bungo Dani Rimbo Tengah Bathin III Pelepat Pelepat Ilir Muko-Muko Bathin VII

Pertanian 6 8 5 7 9 14 9


Penyuluh Perikanan

Kehutanan

1 1 1 1 1 1

Jumlah 6 9 6 8 10 15 10

Bab III - 48

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rantau Pandan Bathin III Ulu Tanah Sepenggal Bathin II Babeko Tasep Lintas Tanah Tumbuh Bathin II Pelayang Limbur Lubuk Mengkuang Jujuhan Jujuhan Ilir Poknal Kabupaten Sekolah D.IV Total

6 8 9 8 12 6 5 5 7 4 8 2 138

1 1 1 1 1

1 1

1

9

3

7 9 9 9 13 7 5 5 7 5 10 2 152

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di daerah melalui pertanian, di antaranya adalah dengan membentuk Gapoktan. Gapoktan tersebut akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas. Dalam konteks tersebut, para penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi lain adalah melalui implementasi berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan ke dusun-dusun dan kelurahan, dimana Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan. Selain itu, sebagai suatu lembaga sosial ekonomi petani menjadi penting dalam peningkatan produksi serta kesejahteraan hidup petani,


Bab III - 49

dimana Dengan Gapoktan petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Hadirnya Gapoktan di perdesaan dengan berbagai unit usaha yang dijalankan sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi para petani anggota maupun masyarakat di sekitarnya. Adapun data Kelompok Tani Menurut Kelas Kelompok dan Gapoktan di setiap di Kecamatan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.32 Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kelompok dan Gapoktan di setiap Kecamatan Tahun 2014 No

Kecamatan

Jumlah Gapoktan

Kelas Kelompok BDK

P

1 2 3 4 5

L

M

U

Jlh

Ps.Ma.Bungo 4 2 6 Pelepat 49 50 6 3 108 Pelepat Ilir 91 12 103 Tanah Tumbuh 1 13 14 Limbur Lubuk 6 53 17 2 78 Mengkuang 6 Tanah 1 37 18 1 57 Sepenggal 7 Tanah 5 24 3 32 Sepenggal Lintas 8 Rantau Pandan 4 12 5 21 9 Muko-muko 2 28 5 35 Bathin VII 10 Bathin II Babeko 35 1 36 11 Bathin II 2 13 1 16 Pelayang 12 Bathin III 15 3 1 19 13 Bathin III Ulu 30 4 34 14 Rimbo Tengah 2 4 6 15 Bungo Dani 3 19 22 16 Jujuhan 38 25 6 69 17 Jujuhan Ilir 4 9 3 3 19 Total 675 Sumber data: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kabupaten Bungo Tahun 2014

3 13 6 6 7 1 10

2 8 5 5 4 6 2 4 7 7 96 Kehutanan

Disadari atau tidak, sub sektor peternakan juga memiliki peranan penting dalam kehidupan dan pembangunan sumberdaya manusia di


Bab III - 50

Kabupaten Bungo. Peranan ini dapat dilihat dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Oleh karenanya tidak mengherankan bila produk-produk peternakan disebut sebagai bahan ”pembangun” dalam kehidupan. Selain itu, secara hipotetis, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk peternakan, yang dengan demikian akan berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian pada sub sektor peternakan. Dalam jangka panjang tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan terhadap komoditas-komoditas peternakan akan terus meningkat seiring dengan adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, perbaikan tingkat pendidikan, urbanisasi, perubahan gaya hidup (life style) dan peningkatan kesadaran akan gizi seimbang. Kondisi ini mencerminkan bahwa bisnis peternakan ke depan tetap memiliki prospek pasar yang baik dan berkelanjutan. Perkembangan populasi ternak, jumlah peternak, produksi ternak Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.33 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1 2 1 2 1.

Jenis Ternak Sapi Kerbau Jumlah Kambing /Domba Babi Jumlah Unggas a. Ayam Buras b. Ayam Petelur c. Ayam Pedaging d. Itik

Tahun 2013 22.791 5.100 27.891 52.877 714 53.591 152.006 3.447 2.870.072 21.849

2014 28.453 5.527 33.980 36.579 3 70.562 172.485 4.385 2.953.389 18.322

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2014.


Bab III - 51

Tabel 3.34 Jumlah Peternak Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1 2 3 1 2

Jenis Ternak Sapi Kerbau Jumlah Kambing /Domba Babi Jumlah Unggas a. Ayam Buras b. Ayam Petelur c. Ayam Pedaging d. Itik Jumlah

1.

Populasi (Ekor) 2014 7.609 7.609 1.839 1.839 9.448 9.448 10.045 10.045 3 3 10.048 10.048

2013

15.202 2 70 2.224 17.498

15.202 2 70 2.224 17.498 Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2014 .

Tabel 3.35 Produksi Ternak Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1.

2.

3.

Jenis Ternak Daging (Kg) - Sapi - Kerbau -Kambing/Domba - Babi - Unggas a. Ayam Buras b. Ayam Petelur c. Ayam Pedaging d. Itik Telur (Butir) - Ayam Buras - Ayam Ras - Itik Kulit (Kg) - Ternak Besar - Ternak Kecil

Tahun 2013

2014

466.010 252.003 35.473 14.773

255.815 89.049 49.446 7.363

116.602 68.162 2.135.536 8.543

36.215 30.512 217.959 3.606

164.039 21.487 118.891

448.699 182.697 722.704

98.135 12.796

46.385 17.800 Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2014 .

Tingkat konsumsi pangan hewani masyarakat Kabupaten Bungo sudah mencapai target rata-rata kecukupan gizi nasional. Dimana secara Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014

Bab III - 52

nasional

konsumsi

daging

rumansia

adalah

sebesar

2,9

Kg/Kapita/Pertahun, daging unggas sebesar 7 Kg/Kapita/Tahun dan konsumsi telur sebesar 7 Kg/Kapita/Tahun. Data konsumsi hasil ternak di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.36 Konsumsi Hasil Ternak di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1

2

Jenis Konsumsi daging Perkapita/Kg/Tahun - Ruminansia - Unggas Konsumsi telur Perkapita/Kg/Tahun

Tahun 2013

2014

2 7

3 9

10

10


Untuk meningkatkan produksi ternak khususnya sapi dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan hewani di Kabupaten Bungo, maka dibutuhkan teknologi di bidang peternakan. Untuk meningkatkan kualitas dan jumlah angka kelahiran sapi dengan cepat dan teratur dapat ditempuh melalui teknologi Inseminasi Buatan. Dengan inseminasi (IB) peternak sudah bisa menentukan jenis sapi yang akan mereka kembangkan, seperti simmental, limousine, Charolise, FH, Ongole, Brahman atau Peranakan ongole. Manfaat inseminasi buatan (artificial insemination) ini diantaranya: - Efisiensi waktu, dimana untuk mengawinkan sapi peternak tidak perlu lagi mencari sapi pejantan (bull), mereka cukup menghubungi inseminator di daerah mereka dan menentukan jenis bibit (semen) yang mereka inginkan. - Efisiensi biaya, dengan adanya inseminasi buatan peternak tidak perlu lagi memelihara pejantan sapi, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan saja.


Bab III - 53

- Memperbaiki kualitas sapi, dengan adanya inseminasi buatan sapi lokal sekalipun dapat menghasilkan anak sapi unggul seperti Simmental, Limousine dan charolise. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran Ternak Sapi di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d Bulan Juli Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.37 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran Ternak Sapi di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1 2 3

Tahun

Realisasi

2013

Inseminasi (dosis) Akseptor (ekor) Kelahiran (ekor)

2.004 1.748 670

2014 1.422 1.185 431


Usaha

mencegah

adalah

lebih

baik

daripada

mengobati.

Pencegahan penyakit yang dilakukan secara intensif akan dapat mengurangi resiko kemungkinan ternak terserang penyakit. Pada intinya pencegahan penyakit pada ternak dua cara, yaitu melalui tata laksana harian dan melalui obat-vaksin. Kedua cara tersebut digunakan bersama dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Prinsip pencegahan melalui tata laksana harian adalah menciptakan suasana tenang, bersih, dan nyaman di peternakan. Potensi penyakit pada ternak dapat menyebabkan

kematian

dan

berpotensi

menurunkan

produksi

dilaksanakan

kegiatan

peternakkan. Sampai

dengan

Tahun

2014

telah

pelayanan vaksin dan pengobatan kepada ternak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, hal ini tidak hanya dilaksanakan sematamata sebagai tindakan preventif terhadap penyakit ternak yang akan mengurangi nilai produksi ternak, akan tetapi lebih sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk konsumsi produk ternak yang aman dan sehat. Adapun data pencegahan penyakit dan pengamanan


Bab III - 54

ternak di Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No 1 2 3

Tabel 3.38 Pencegahan Penyakit dan Pengamanan Ternak di Kabupaten Bungo Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 Tahun Realisasi 2013 2014 Pelayanan Vaksin SE Pelayanan Vaksin Rabies Pengobatan Ternak

3.150 2.501 2.500

856 631 931

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tahun 2014 .

Atas berbagai pencapaian dari realisasi program-program di bidang peternakan,

Pemerintah

Kabupaten

Bungo

menerima

berbagai

penghargaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Selain komoditi ternak, ikan juga merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik dan prospektif sebagai bahan pangan. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir sama dengan ikan air laut, sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jumlah cukup. Tingginya kandungan protein dan vitamin membuat ikan yang sangat membantu pertumbuhan manusia. Untuk mengatasi masalah rendahnya konsumsi ikan laut akibat harganya yang relatif mahal, perlu upaya pengembangan ikan air tawar. Produksi

dan Konsumsi Ikan

Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Bab III - 55

Tabel 3.39 Produksi dan Konsumsi Ikan Kabupaten Bungo dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 No 1 2 3

Tahun

Jenis Budidaya Kolam, Keramba Keramba dan KJA Perairan Umum Jumlah Konsumsi ikan Perkapita/tahun (Kg/kapita/th)

2013

2014

470,7 241,6 236,1 948,4 27,1

350,1 190,1 186,9 727,1 29,16


Dari beberapa indikator kinerja yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2014, Kabupaten Bungo mampu memenuhi sebagian besar target yang di rencanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016.

Sasaran 14. Terwujudnya

kinerja

dan

memperbaiki

pelayanan

daya kepada

saing

BUMD

masyrakat

dalam

dan

rangka

sumbangsih

terhadap pendapatan daerah

Tabel 3.40. Target dan Perincian Indikator Sasaran 14 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Persentase PAD dari BUMD

%

5 Persentase

Realisasi 2011 -

2012 -

2013 -

Realisasi 2014 2014 % 0 0

Pada Tahun 2011 terdapat 8 jenis usaha BUMN dan meningkat menjadi 10 jenis usaha pada Tahun 2013, akan tetapi pada Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan akhir Tahun 2013 terdapat jenis usaha yang dinilai tidak menguntungkan lagi berupa usaha di sektor batubara. Hal ini disebabkan


Bab III - 56

pula oleh rendahnya harga pasaran batubara. Sampai dengan Tahun 2014 belum terdata jumlah PAD yang bersumber dari BUMD dari target sebesar 5 persen dari total PAD masih belum terealisasi.

Sasaran 15. Tercapainya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Pemanfaatan sumberdaya alam secara terus menerus tanpa memperhatikan kapasitas daya dukungnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sektor lainnya. diperhatikan

penataan

ruang

dan

Oleh karena itu perlu

lingkungan

dalam

proses

pemanfaatannya. Untuk mewujudkan Sasaran 15 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.

50.363.300,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 48.338.300,- atau sebesar 95,98 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 15 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 15 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.41. Target dan Perincian Indikator Sasaran 15 Tahun 2014 Uraian

Satuan

Target 2014

1

Luas kawasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Ketersediaan kawasan ekowisata

Ha

500

2011 500

2012 740

2013 645

Lokasi

6

6

6

6

2

Realisasi 2014 2014 % 500 100

Realisasi

No

6

Persentase

Hutan

merupakan

suatu

kesatuan

100 100

ekosistem

yang

berupa

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam alam lingkungannya, yang selalu memiliki keterkaitan


Bab III - 57

antara satu dengan yang lainnya, selain keutuhan ekosistemnya sudah sepatutnya luasan kawasan hutan tersebut turut dipertahankan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengawasi dan memasang paal batas kawasan hutan untuk menghindari penerobosan lahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sesuai denga peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pemasangan paal batas kawasan hutan sepanjang 20 Km dari target sepanjang 20 Km.

Meskipun

melestarikan

lebih

baik

dibandingkan

dengan

merehabilitasi dan meroboisasi, namun kegiatan ini harus dilaksanakan pada lahan dan hutan yang telah gundul dengan catatan bahwa pencegahan terhadap kerusakan hutan yang lebih luas. Selama Tahun 2014 telah dilakukan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis seluas 500 Ha dari target 500 Ha atau hanya terealisasi 100 persen. Rendahnya realisasi tersebut sebagian besar dikarenakan berkurangnya besaran dana dari pemerintah pusat serta faktor alam seperti keadaan cuaca dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi tersebut. Kawasan ekowisata merupakan salah satu alternatif pemanfaatan sumberdaya alam tanpa perlu merusaknya.

Hingga kini telah ada

beberapa lokasi ekowisata yang bisa dikunjungi seperti : 1. DAM Semagi 2. Galago Buto 3. Air Terjun Rantau Pandan 4. Hutan Adat Baru Pelepat 5. Pemandian Lubuk Beringin 6. Air Terjun Jando Laman Panjang


Bab III - 58

Sasaran 16. Terciptanya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam skala besar, menengah dan kecil

Setelah dilakukan pengelolaan sumberdaya alam terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan maka diharapkan terciptanya

pemanfaatan

potensi

sumberdaya

alam

skala

besar

menengah dan kecil. Untuk mewujudkan sasaran 16 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.

4.904.353.050,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 4.508.924.279,- atau sebesar 91,94 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 16 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 16 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.42. Target dan Perincian Indikator Sasaran 16 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

1

Jumlah perusahaan perkebunan Jumlah perusahaan pertambangan Nilai investasi bidang perkebunan

Perusa haan Perusa haan Juta (Rupia h) Juta (Rupia h) %

2 3

4

Nilai investasi bidang pertambangan

5

Persentase sektor pertambangan dalam pembentukan PDRB

Target 2014

Realisasi

Realisasi 2014 2014 % 9 100

9

2011 9

2012 9

2013 9

36

36

36

36

36

100

950.000

750.000

800.000

850.000

952.661

100

348.000

200.000

250.000

300.000

348.810

100

10

10

10

10

10

100

Persentase

100

Dari penggunaan lahan diketahui Kabupaten Bungo memiliki kawasan hutan seluas 147.077,22 Ha atau seluas 32 persen dari luas wilayah dan lahan, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 18 yang berbunyi ”minimal 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau


Bab III - 59

dengan sebaran yang proporsional”. Luas perkebunan sebesar 110.595 Ha atau seluas 24 persen dari luas wilayah Kabupaten Bungo. Penggunaan lahan yang cukup besar pada kedua sektor tersebut menggambarkan bahwa kehutanan dan perkebunan masih merupakan sektor yang cukup besar peranannya di Kabupaten Bungo. Sampai dengan Tahun 2014 terhitung luas perkebunan karet rakyat mencapai 98.220 Ha dengan produktivitas sebesar 1,04 Ton/Ha dari target sebesar 0,85 Ton/Ha, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2013, angka produktivitas tersebut mengalami penurunan, namun produksi karet pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 44.943 Ton dari 44.787 ton pada tahun 2013. Meskipun secara luasan terus bertambah akan produksi karet belum mencapai target sebesar 50.000 ton disebabkan jatuhnya harga komoditi karet dan dipengaruhi keadaan cuaca. Perkebunan Kelapa Sawit juga menjadi sub sektor dominan dengan produktivitas sebesar 26,52 Ton/Ha dan melebihi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2014 yakni sebesar 12,50 Ton/Ha. Peningkatan produktivitas tersebut sejalan dengan peningkatan produksi kelapa sawit yang mencapai 19.005 Ton pada Tahun 2014, meskipun tidak mencapai angka 100 persen dari target sebesar 20.000 Ton akan tetapi produksi kelapa

sawit

selalu

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya.

Peningkatan tersebut disebabkan stabilnya harga komoditi sawit dipasaran. Untuk mendukung peningkatan hasil produksi perkebunan, Pemerintah

Kabupaten

Bungo

telah

membangun

jalan

produksi

perkebunan sepanjang 37,5 Km dari target sepanjang 18 Km pada Tahun 2014, sarana mobilisasi pengangkutan hasil produksi perkebunan ini selalu ditingkatkan jumlah panjangnya dari Tahun 2011, sehingga dengan lancarnya arus mobilisasi diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Selain komoditi perkebunan dan kehutanan, komoditi pertambangan khususnya pertambangan batubara juga menjadi sektor unggulan.


Bab III - 60

Produksi batubara mencapai 96 persen dari target yang ditentukan yaitu 2,7 juta ton dari target 2,8 persen. Produksi batubara dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 cenderung menurun disebabkan oleh turunnya permintaan ekspor batubara sebagai dampak dari krisis global dan krisis eropa sehingga terjadi over suplai batubara yang kemudian berimbas kepada turunnya harga batubara hingga mencapai 50 persen. Rendahnya harga batubara dan biaya operasional produksi batubara yang tinggi mempengaruhi jumlah perusahaan tambang batubara yang beroperasi dan jumlah target produksi yang akan dicapai. Tercatat sampai dengan Tahun 2014 terdapat 36 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bungo dengan nilai keseluruhan investasi di Bidang Pertambangan adalah sebesar Rp 348.810.000.000,-. Adapun kontribusi sektor pertambangan di dalam pembentukan PDRB adalah sebesar 10 persen.

Sasaran 17. Terwujudnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Sama halnya dengan daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Bungo mengalami tekanan kegiatan penggunaan lahan, alih-guna lahan dan kehutanan (land use,

landuse change and forestry)

yang

menyebabkan terjadinya emisi karbon dan menjadi kontributor terhadap pemanasan global. Banyak upaya konservasi hutan di masa lalu gagal mencegah terjadinya deforestasi dengan laju yang tinggi di Provinsi Jambi.

Dua alasan utamanya adalah kegagalan mengatasi akar

penggerak deforestasi dan degradasi hutan serta kecenderungan melihat sektor kehutanan dan lahan gambut terpisah dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Untuk mendukung sasaran 17 telah dialokasikan


Bab III - 61

anggaran

sebesar

Rp.

3.773.786.025,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 3.345.974.695,- atau sebesar 88,66 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 17 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 17 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.43. Target dan Perincian Indikator Sasaran 17 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1 2 3

Tingkat kualitas air Tingkat kualitas udara Angka kebakaran hutan dan lahan

Baik Baik Ha

Baik Baik 50

Realisasi 2011 Baik Baik 40

2012 Baik Baik 40

2013 Baik Baik 50

Realisasi 2014 2014 % Baik 100 Baik 100 49.5 101

Persentase

100

Terjadinya kerusakan dan degradasi hutan tropis global sebesar rata-rata 13 juta hektar per tahun selama ini telah menyumbangkan sekitar 17 persen emisi gas rumah kaca di dunia. Di Indonesia sendiri, laju kehilangan hutannya masih berlangsung dengan laju relatif sangat cepat, yaitu 450.000 hektar per-tahun. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bungo meningkatkan pengawasan terhadap kebakaran hutan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan dan degradasi hutan tropis. Adapun pengawasan yang dilaksanakan melalui Tim Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Selama Tahun 2014 tercatat angka kebakaran hutan hanya seluas 49,5 hektar dari target seluas 50 hektar. Selain itu terpantau kualitas udara dan air di Kabupaten Bungo masih berada di batas kualitas yang tergolong baik. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Bungo memiliki komitmen untuk mendukung kegiatan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Tahun 2013 yang dikukuhkan dengan Keputusan yang sinsergi dengan Rencana Aksi Nasional serta mengembangkan teknologi energi alternatif


Bab III - 62

berupa pembangunan bio gas sebanyak 20 Unit sampai dengan Tahun 2014. Kabupaten Bungo berupaya mendapatkan imbal jasa lingkungan untuk masyarakat yang telah menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dilakukan

sejak

tahun

2007

dengan

menyusun

proposal

untuk

mendapatkan bantuan melalui skema Clean Developt Mechanism (CDM). Upaya tersebut belum berhasil karena ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi. Syarat utama adalah pembukaan lahan sebelum tahun 1990 dan perubahannya pada tahun 2007 yang dibuktikan dengan peta citra. Pada tahun tersebut di wilayah Kabupaten Bungo masih tertutup pepohonan. Ini berarti hingga tahun 2007 tidak ada pembukaan lahan di Kabupaten Bungo pada daerah yang diusulkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya mendapatkan imbal jasa lingkungan dengan skema mempertahankan kelestarian alam, terutama hutan. Skema REDD yang muncul belum juga memfasilitasi hal tersebut. Hingga pada tahun 2007 REDD bertambah menjadi REDD+ dimana tanda + menunjukan komitmen konservasi atau menjaga.

Ini merupakan peluang bagi

Kabupaten Bungo untuk ikut berpartisipasi. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bungo ikut serta memasukan usulan imbal jasa lingkungan pada dua program. Pertama, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), sebuah program Carbon Fund yang difasilitasi Bank Dunia.

Kabupaten Bungo merupakan satu dari

tujuh lokasi terpilih di Indonesia setelah dilakukan evaluasi terhadap ratusan lokasi.

Kedua, Badan Pengelola Penurunan Emisi dari

Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+).

Pada program ini

Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya memperkuat upaya-upaya penurunan emisi yang selama ini telah dilakukan. Perkuatan dilakukan melaui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, peningkatan luasan areal kerja dan bantuan modal.


Bab III - 63

Meski telah memasukan usulan pada dua program di atas, pemerintah Kabupaten Bungo tetap melaksanakan kegiatan penurunan emisi, baik dibantu ataupun tanpa bantuan dari pihak lain.

Upaya ini

dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah menjaga kelestarian hutan. Usaha dan kerja keras dalam menjaga kelestarian lingkungan tidaklah cukup apabila tidak didukung dengan dasar hukum dan peraturan yang mengatur secara tegas. Untuk itu, selama Tahun 2014 telah disahkan 2 produk hukum tentang lingkungan yang dijadikan sebagai amanat bagi segenap elemen masyarakat dan pemerintah, adapun jenis produk hukum tersebut yakni sebagai berikut: 1. Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca 2. Keputusan Bupati pembentukan Tim REDD+ Kabupaten Bungo

Sasaran 18. Terciptanya

tata

ruang

daerah

sebagai

acuan

kebijakan

pembangunan yang berkelanjutan

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk mendukung sasaran 18 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.130.784.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.069.285.866,- atau sebesar 94,56 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 18 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 18 Tahun 2014 di bawah ini:


Bab III - 64

Tabel 3.44. Target dan Perincian Indikator Sasaran 18 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Persentase kepatuhan terhadap Dokumen Tata Ruang

%

65

Realisasi 2011 -

2012 -

2013 25

Realisasi 2014 2014 % 65 100

Persentase

100

Pada Tahun 2013 pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi 1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi; 2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan; 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo; 4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup; 5. Pembukaan

peluang

investasi

dalam

rangka

meningkatkan

perekonomian wilayah; 6. Pengembangan kawasan budidaya;dan 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara


Bab III - 65

Sasaran 19. Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi birokrasi lembaga ekonomi diberbagai tingkatan pemerintah yang mampu mengurangi patologi praktek ekonomi biaya tinggi Untuk mendukung sasaran 18 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.567.380.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.207.930.050,- atau sebesar 77,07 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 19 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 19 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.45. Target dan Perincian Indikator Sasaran 19 Tahun 2014 No 1 2

Uraian Pelayanan Satu Atap Nilai investasi di Kabupaten Bungo

Satuan

Target 2014

SKPD Triliun

1 1.3 Persentase

Realisasi 2011 1

2012 1

2013 1 1.2

Realisasi 2014 2014 % 1 100 1.3 100 100

Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah praktek ekonomi biaya tinggi.

Kondisi ini akan menimbulkan iklim investasi yang tidak

sehat. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengambil langkah untuk membentuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Terbentuknya institusi khusus untuk melayani proses perizinan dan penanaman modal diharapkan mampu memotong rantai birokrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal perizinan dan kemudahan terkait regulasi berinvestasi di Kabupaten Bungo membuat Kabupaten Bungo menjadi tujuan para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga sampai dengan Tahun 2014 tercatat


Bab III - 66

nilai investasi yang berkembang di Kabupaten Bungo mencapai 1,3 triliyun rupiah.

Sasaran 20. Tercapainya stabilitas ekonomi makro dengan tetap mendukung tercapainya

pertumbuhan

berkualitas

serta

ekonomi

peningkatan

yang

cukup

kemampuan

tinggi

dan

pendanaan

pembangunan Untuk mendukung sasaran 20 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.107.113.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.091.632.686,- atau sebesar 75,28 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 20 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 20 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.46. Target dan Perincian Indikator Sasaran 20 Tahun 2014 No 1 2 3

Uraian Pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga berlaku Pendapatan per kapita

Satuan

Target 2014

%

6,9

2011 -

2012 7,51

2013 7,48

Realisasi 2014 2014 % 7,51 109

Milyar

4,597

4.755

5.446

6.198

6.967

152

Juta

12,80

15,30

17

18,78

20,75

162

Realisasi

Persentase

141

Dari sisi kondisi makro perekonomian daerah, tercatat bahwa angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo Tahun 2014 adalah sebesar 7,51 persen dan meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013. Pendapatan Domestik Regional Bruto atas harga berlaku juga mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2013 PDRB Kabupaten Bungo adalah

Rp. 6,1 Milyar meningkat menjadi Rp. 6,9 Milyar atau terealisasi sebesar 162 persen dari target sebesar 4,5 Milyar.

Pendapatan perkapita di

Kabupaten Bungo selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2011. Pada


Bab III - 67

Tahun 2014, Pendapatan perkapita mencapai Rp. 20,75 Juta dan terealisasi sebesar 162 persen dari target dan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1,97 Juta.

Sasaran 21. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar perdesaan dan perkotaan.

Kepadatan penduduk di perkotaan yang tidak seimbang dengan perdesaan menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia.

Hal-hal yang

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan tersebut adalah migrasi penduduk desa untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Lainnya adalah kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Dari kondisi

terebut

akan

memicu

timbulnya

permasalahan

dibidang

ketenagakerjaan dan tentunya pengangguran setiap tahunnya akan semakin meningkat. Untuk mendukung sasaran 21 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.

2.100.938.600,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 1.308.479.555,- atau sebesar 62,28 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 21 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 21 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.47. Target dan Perincian Indikator Sasaran 21 Tahun 2014 Realisasi

No

Uraian

Satuan

Target 2014

1

Persentase anggaran pembangunan untuk pedesaan di dalam APBD Persentase usulan desa yang diakomodir melalui musrenbang

%

45

2011 45

2012 45

2013 45

%

70

70

70

70

2

Persentase


Realisasi 2014 2014 % 45 100

70

100

100

Bab III - 68

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari peningkatan lapangan pekerjaan sampai pada perlindungan tenaga kerja. bayangkan saja

jika

pemerintah

tidak

mengupayakan

penurunan

angka

pengangguran, paling tidak meminimalisir terjadinya peningkatan secara besar-besaran, tentunya angka kemiskinan akan terus meningkat. Begitu pula dengan perlindungan tenaga kerja, jika tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi yang ujung-ujungnya akan berdampak buruk pada perekonomian dan tentunya akibat buruknya perekonomian akan merambat pada berbagai masalah sosial lainnya, misalnya meningkatnya angka kriminalitas akibat tingginya angka kemiskinan. Sebagaimana dapat dilihat didalam tabel diatas bahwa angka kesempatan kerja di Kabupaten Bungo adalah 139.597 orang, realisasi ini hanya mencapai 93% dari target sebesar 150.000 orang. Angka pengangguran pada Tahun 2014 dapat ditekan menjadi 4.959 orang dari target sebesar 7.500 orang, hal ini bisa dikatakan sebagai prestasi yang membanggakan dikarenakan angka pengangguran ini selalu dapat ditekan setiap tahunnya mulai dari Tahun 2011. Keseimbangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan yang berazaskan pemerataan dan berkeadilan, sehingga pesatnya perkembangan pembangunan tidak hanya dinikmati hanya di perkotaan, namun pembangunan yang baik tersebut adalah pembangunan yang dimulai dari daerah pinggiran atau perdesaan. Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengalokasikan sebesar 45 persen dari total APBD untuk membangun daerah perdesaan dari taget 45 persen atau telah terealisasi sebesar 100 persen. Selain faktor anggaran, mekanisme perencanaan yang baik juga menjadi awal pembangunan yang sukses, hal ini dapat dilihat dari jumlah usulan desa yang diakomodir melalui program dan kegiatan mencapai 70 persen dari total keseluruhan usulan. Pemerintah Kabupaten Bungo juga memiliki program unggulan untuk mengurangi


Bab III - 69

kesejangan antar dusun adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat. Program ini mengadopsi program PNPM yang digulirkan pemerintah pusat dengan cara memberikan seratus juta rupiah kepada setiap dusun untuk pembangunan ekonomi atau infrastruktur di wilayahnya. Tercatat sampai dengan Tahun 2014, jumlah dusun yang dialokasikan dana PDPM tersebut berjumlah 144 Dusun

Sasaran 22. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai–nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai kebangsaan

Untuk mendukung sasaran 22 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 235.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.680.000,- atau sebesar 89,98 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 22 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 22 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.48. Target dan Perincian Indikator Sasaran 22 Tahun 2014 No 1

Uraian Persentase pemanfaatan pasar tradisional modern

Satuan

Target 2014

%

25

Persentase

Realisasi 2011 -

2012 -

2013 -

Realisasi 2014 2014 % 25 100

100

Masyarakat Bungo masih memegang teguh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2007, pemerintah Kabupaten Bungo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung.

Dengan keluarnya peraturan daerah ini maka

Pemerintahan Dusun selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah


Bab III - 70

juga menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka merespon arus moderenisasi, Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan pembangunan pasar tradisional modern yang dapat menampung sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) kios pasar basah dan 840 (delapan ratus empat puluh)kios pasar kering. Sampai dengan akhir Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan relokasi pedagang yang telah terealisasi sebesar 25 persen.

Sasaran 23. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat lokal Kabupaten Bungo adalah Indonesia kecil. Didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai kegiatan perekonomiannya.

Dengan

begitu beraneka ragam latar belakang masyarakat, tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan-gesekan antar masyarakat, terutama sekali bila menyangkut Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat. Di Kabupaten Bungo, penerapan kearifan lokal dilaksanakan secara menyeluruh. Tidak hanya masyarakat asli, pendatang pun menghormati adat istiadat yang ada. Untuk mendukung sasaran 23 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.

2707583900,-

dan

Rp. 2.076.264.650,- atau sebesar 76,68 persen.

terealisasi

sebesar

Adapun pencapaian

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 23 dapat dilihat pada indikator target dan perincian indikator sasaran 23 Tahun 2014 di bawah ini:


Bab III - 71

Tabel 3.49. Target dan Perincian Indikator Sasaran 23 Tahun 2014 No 1

Uraian Penyelesaian konflik secara adat

Penerapan

Satuan

Target 2014

konflik

2

kearifan

lokal

Realisasi 2011 -

2012 -

dilaksanakan

2013 -

secara

Realisasi 2014 2014 % 3 150

menyeluruh

mempermudah pemerintah daerah menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Hingga awal tahun 2014 terdapat 3 konflik horizontal terjadi, yaitu konflik lahan di Kecamatan Bathin III Ulu antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan konflik lahan di Dusun Batu Kerbau terkait dengan pelepasan hutan adat.

Kedua konflik tersebut berhasil

diselesaikan secara adat sehingga tidak meluas.

Konflik ketiga yang

berhasil diselesaikan secara adat adalah konflik antar dua dusun akibat peluru nyasar penembakan oknum aparat kepada masyarakat. Akibat meninggalnya korban mengakibatkan pembakaran terhadap rumah aparat tersebut.

Konflik ini juga mampu diselesaikan secara adat

sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih luas.

Sasaran 24. Meningkatkan

kemandirian

dan

kesejahteraan

melalui

pemberdayaan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti bila masyarakatnya tidak mandiri. Hal ini menunjukkan pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir golongan.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan akan

mampu menciptakan masyarakat yang mandiri hingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo juga memberikan perhatian khusus bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan besar kecilnya jumlah penyandang masalah kesejahtaraan sosial menjadisalah


Bab III - 72

satu

indikator

mendukung

keberhasilan

sasaran

24

pembangunan telah

disuatu

dialokasikan

daerah.

anggaran

Untuk sebesar

Rp. 5.269.938.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.103.933.995,- atau sebesar 77,87 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 24 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 24 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.50. Target dan Perincian Indikator Sasaran 24 Tahun 2014 No 1 2

Uraian Jumlah keluarga miskin yang mandiri Angka Kemiskinan

Satuan

Target 2014

KK

788

%

5 Persentase

2011 232

2012 1.556

2013 760

Realisasi 2014 2014 % 788 100

5.70

5.35

5.55

5.45

Realisasi

92 96

Persoalan kemiskinan juga bukanlah hal yang baru di Negara Indonesia. Kemiskinan itu mulai bertambah ketika pesatnya angka kelahiran dan masih buruknya perekonomian. Sehingga menjadikannya semakin sulit

dalam menata kehidupan untuk jangka kedepannya.

Jumlah kemiskinan di Kabupaten Bungo pada Tahun 2014 mencapai 5,45 persen dari jumlah penduduk. Kemiskinan tidak hanya di daerah pelosok saja namun di daerah kota pun masih ada kemiskinan yang malah makin bertambah. Telah kita lihat ibu kota Jakarta begitu pesatnya pembangunannya masih di jumpai orang orang kalangan miskin, seperti gelandangan yang tinggal di berbagi tempat umum. Namun Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Sasaran 25. Terwujudnya rasa aman dan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan


Bab III - 73

Untuk mendukung sasaran 24 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 776.439.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 661.870.600,- atau sebesar 85,24 persen. Adapun pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran 25 dapat dilihat pada tabel target dan perincian indikator sasaran 25 Tahun 2014 di bawah ini: Tabel 3.51. Target dan Perincian Indikator Sasaran 25 Tahun 2014 No

Uraian

Satuan

Target 2014

1 2

Angka kriminalitas Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

% Person

25 7

Realisasi 2011 25 5

2012 25 5

2013 25 6

Realisasi 2014 2014 % 25 100 7 100

Persentase

Pada

Tahun

2014

telah

100

dilakukan

pencegahan

dini

dan

penanggulangan korban bencana alam kepada sebanyak 720 Orang dari target 720 Orang atau terealisasi 100 persen. Konflik yang terjadi di berbagai daerah menjadi pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Bungo. Tindakan perventif, seperti pembinaan, merupakan hal yang utama dilakukan.

Program-program yang dilakukan untuk mewujudkan rasa

aman terkait nilai kebangsaan adalah program pembinaan masyarakat dengan kegiatan seperti seminar pengembangan wawasan kebangsaan, pembinaan

terhadap

partai

politik,

lsm,

ormas,

dan

organisasi

kemasyarakatan lainnya, seminar kerukunan umat beragama, pembinaan kewaspadaan dini kepada masyarakat, serta peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pengawasan ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap 100 Lembaga. Sampai dengan akhir Tahun 2014 terdata angka kriminal di Kabupaten Bungo hanya mencapai 25 persen dari target 25 persen atau terealisasi sebesar 100 persen, tentunya kesiapan personil Satuan Polisi Pamong Praja juga sangan diperlukan dalam mendukung ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014

Bab III - 74

selalu dilakukan upaya penambahan jumlah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan Tahun 2014 rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk adalah 7 : 100.000 penduduk.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaransasaran yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bungo telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk kegiatannya dalam APBD Tahun 2013.

1. Kinerja Penerimaan dan pengeluaran

a. Penerimaan

Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah,2). Dana perimbangan, dan 3). Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Masingmasing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan perkembangannya

dalam

membiayai

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah. Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun Anggaran 2014 secara umum tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 unaudited

(data

sebelum

audit

BPK-RI),

tercatat

bahwa

pendapatan daerah terealisasi sebesar 96,16 persen atau Rp 1,034 trilyun dari anggaran sebesar Rp 1,075 trilyun. Rincian


Bab III - 75

lebih lanjut sebagai berikut:

a) PAD terealisasi sebesar 90,27 persen atau Rp. 105,30 milyar dari anggaran sebesar Rp 116,65 milyar. Tidak tercapainya target PAD dimaksud dikarenakan rata-rata komponen PAD capaian targetnya berada di bawah 100 persen yakni meliputi pajak daerah capaian targetnya 85,95 persen, retribusi daerah capaian targetnya 70,41 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah capaian targetnya 48,04 persen dan Lain-lain PAD capaian targetnya 100,79 persen. b) Dana Perimbangan terealisasi sebesar 96,07 persen atau Rp. 768,95 milyar dari anggaran sebesar Rp. 800,36 milyar. Komponen Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi pelampauan

target

dimaksud

berasal

dari

bagi

hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak dengan capaian target sebesar 80,32 persen. Sementara itu DAU dan DAK dapat terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan.

c) Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 100,79 persen atau Rp. 71,03 milyar dari anggaran sebesar Rp. 70,47 milyar.

b. Pengeluaran.

Pengeluaran menjadi salah satu alat kebijakan keuangan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Selama Tahun 2014,

secara garis besar perbandingan penyerapan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar 52,06 persen dan Belanja Langsung sebesar 47,94 persen dari total realisasi belanja. Meskipun komponen Belanja Tidak Langsung tersebut di atas relatif lebih kecil


Bab III - 76

dibandingkan Tahun 2013 yakni sebesar 47,98 persen namun penurunan jumlah tersebut masih belum signifikan dikarenakan belanja tidak langsung masih

menjadi belanja yang bersifat

wajib. Dimana kebijakan kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 masih dipertahankan oleh Pemerintah di Tahun Anggaran 2014. Di samping itu, juga terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah berupa pemberian tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan non sertifikasi guru yang wajib dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung. Pada sisi lain, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PP No 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah telah menerapkan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang cakupannya lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan

Laporan

Realisasi

Anggaran

Tahun

Anggaran 2014 unaudited (data sebelum audit BPK-RI), dapat disampaikan bahwa belanja daerah terealisasi sebesar

91,40

persen atau Rp. 1,030 trilyun dari anggaran sebesar Rp. 1,127 triliun. Rincian lebih lanjut sebagai berikut : a) Belanja Tidak Langsung Dianggarkan sebesar Rp. 562,89 milyar terealisasi sebesar

Rp. 536,46 milyar atau sebesar 95,31 persen.

Tidak terserapnya anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 4,69 persen terutama berasal dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.501,92 milyar terealisasi sebesar Rp. 479,01 milyar atau sebesar 95,4 persen. Tidak terserapnya anggaran belanja pegawai secara keseluruhan realisasi pembayaran gaji akibat adanya kenaikan gaji masih di bawah perhitungan estimasi kebutuhan. Belanja lainnya yang tidak mencapai target yang telah ditentukan adalah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa berupa ADD dan Belanja


Bab III - 77

Subsidi. b) Belanja Langsung Dianggarkan sebesar

sebesar

Rp.564,62

milyar

terealisasi

Rp. 494,07 milyar atau sebesar 87,50 persen.

Tidak terserapnya anggaran Belanja Langsung tersebut di atas sebesar 12,5 persen terutama berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 267,90 milyar terealisasi sebesar

Rp. 234,01 milyar atau sebesar 87,35 persen,

Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 220,40 milyar terealisasi sebesar Rp.195,17 milyar

atau sebesar 88,55

persen dan Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 76,31 milyar terealisasi sebesar Rp. 64,88 milyar atau sebesar 85,02%.

2. Sasaran Pembangunan

Sasaran

pembangunan

menyangkut

capaian yang terukur yang akan dicapai

penentuan

berbagai

selama masa waktu

pembangunan, dalam RPJM waktu yang dibutuhkan adalah 5 tahun. Sasaran

bersifat kompleks, sesuai dengan substansi

daripada

pembangunan itu sendiri yang memang kompleks. Sasaran utama menyangkut

bidang

ekonomi,

seperti

pertumbuhan,

dan

pemerataaan yang diharapkan dapat menarik bidang pembangunan lainnya. Selanjutnya diakui adanya sasaran pendukung yang diharapkan terealisir guna mencapai sasaran utama dimana sasaran pendukung ini menjadi sasaran bidang pembangunan lainnya. Hal tersebut di atas diharapkan tidak saja terjadi antar pusat pertumbuhan di Kabupaten Bungo,

akan tetapi

juga

dapat

mengakomodasi pusat pertumbuhan antara Kabupaten di sekitar Bungo, antara lain Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci


Bab III - 78

dan Dharmas Raya. Untuk itu, upaya penyediaan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, listrik, telefon dan air minum terus dilakukan secara seimbang dan terfokus termasuk pembangunan bandar udara yang diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran seperti di atas bagaimana pun harus didukung oleh sasaran lain seperti upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih dari itu, efisiensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah secara umum. Hal demikian dilaksanakan agar dapat membuat Kabupaten Bungo menjadi lebih kompetitif terhadap pilihan investasi.

3. Kebijakan Mengamati sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah, maka kebijakan lebih banyak terfokus kepada

kapasitas dan

tatakelola pemerintah dalam mengelola seluruh potensi daerah. Sebagaimana

diketahui,

wewenang daerah dalam

mengelola

penerimaan meliputi berbagai pajak yaitu Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengembailan Bahan Galian Golongan C dan Parkir. Selanjutnya harus disadari pula bahwa basis sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah juga perlu diperluas yang bersifat retribusi. Kebijakan keuangan

dapat dilihat dari dua sisi yaitu

penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, kebijakan secara umum didasarkan pada prinsip bahwa setiap retribusi yang menjadi

wewenang

pemerintah

daerah

khususnya

tidak

mengakibatkan kegiatan perekonomian menjadi terganggu (distortif), yang menjadikan para pengusaha dan masyarakat melakukan investasi. Akibatnya


terhambat

harapan untuk meningkatkan

Bab III - 79

penerimaan dari retribusi akhirnya menjadikan hambatan kepada pengusaha

yang

berakibat

kepada

tidak

berkembangnya

perekonomian di daerah itu sendiri. Kebijakan di bidang penerimaan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Peningkatan jenis dan besaran berbagai pajak dan retribusi daerah dengan prinsip tidak mengakibatkan distorsi terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. b) Penyusunan

perencanaan dan dasar

penerimaan

jangka

panjang baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah, dan penerimaan lain yang sah. c) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha

dalam

pembayaran pajak dan retribusi daerah yang lebih sesuai. d) Penyusunan program pembiayaan sesuai dengan dan prioritas pembangunan

kebutuhan

khususnya dalam memanfaatkan

pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang. e) Koordinasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat dalam memformulasi

metode penentuan dan besaran yang akan

diterima

pemerintah

oleh

daerah

dari

berbagai

sumber

penerimaan.

Dari sisi pengeluaran maka arah kebijakan adalah sebagai berikut : a) Menyusun prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Untuk itu diharapkan seluruh perencanaan SKPD dapat memberikan gambaran utuh kepentingannya baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. b) Mengutamakan pencapaian sasaran dengan prinsip capaian yang dapat diukur dan berdampak lebih luas terhadap tumbuhnya kegiatan masyarakat dan swasta. Dengan demikian diharapkan


Bab III - 80

dapat menggerakkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. c) Memfasilitasi tumbuhnya investasi swasta melalui kerangka regulasi yang terencana sehingga setiap regulasi

selain

dimaksudkan untuk memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah juga memberi manfaat untuk swasta dan masyarakat.

4. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 unaudited (angka sebelum diaudit oleh BPK), rincian anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 URAIAN

ANGGARAN 1,075,888,213,097.36

REALISASI 1,034,627,421,240.63

% 96.16

PENDAPATAN ASLI DAERAH

116,657,374,212.36

105,307,038,795.63

90.27

Pajak Daerah

24,257,528,200.00

20,848,539,107.00

85.95

Retribusi Daerah

12,925,959,537.50

9,101,052,002.00

70.41

9,000,000,000.00

4,323,526,826.00

48.04

70,473,886,474.86

71,033,920,860.63

100.79

DANA PERIMBANGAN

800,368,701,912.00

768,953,280,145.00

96.07

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

159,629,193,912.00

128,213,772,145.00

80.32

Dana Alokasi Umum

579,600,648,000.00

579,600,648,000.00

100.00

Dana Alokasi Khusus

61,138,860,000.00

61,138,860,000.00

100.00

158,862,136,973.00

160,367,102,300.00

100.95

PENDAPATAN

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Bab III - 81

Pendapatan Hibah

7,500,000,000.00

4,963,508,711.00

66.18

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

41,123,737,973.00

46,685,211,119.00

113.52

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

88,238,399,000.00

86,048,399,000.00

97.52

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

22,000,000,000.00

22,000,000,000.00

100.00

0.00

669,983,470.00

1,075,888,213,097.36

1,034,627,421,240.63

Pendapatan Lainnya Total Pendapatan

96.16

Tabel 3.53 Anggaran dan Realiasasi Belanja Daerah Tahun 2014 URAIAN

ANGGARAN 1,127,522,738,725.96 562,897,587,994.18 501,920,378,365.03 0.00 606,744,000.00

REALISASI 1,030,543,849,697.43 536,469,782,231.00 479,011,114,201.00 0.00 606,744,000.00

100.00

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

28,608,433,000.00 8,148,167,000.00 1,041,337,000.00

27,355,522,700.00 6,916,635,000.00 1,041,247,000.00

95.62 84.89 99.99

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

21,634,581,207.00

21,538,519,330.00

99.56

Belanja Tidak Terduga

937,947,422.15

0.00

0.00

BELANJA LANGSUNG

564,625,150,731.78

494,074,067,466.43

87.50

76,311,909,260.00

64,881,897,869.00

85.02

267,908,789,381.14 220,404,452,090.64

234,014,751,287.00 195,177,418,310.43

87.35 88.55

1,127,522,738,725.96 (51,634,525,628.60)

1,030,543,849,697.43 4,083,571,543.20

91.40 -7.91

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

58,134,525,628.60 56,927,391,319.60

1,059,691,248.29 0.00

1.82 0.00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1,207,134,309.00

1,059,691,248.29

87.79

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT


% 91.40 95.31 95.44

Bab III - 82

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6,500,000,000.00

6,500,000,000.00

100.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6,500,000,000.00

6,500,000,000.00

100.00

51,634,525,628.60

(5,440,308,751.71)

0.00

(1,356,737,208.51)

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian Kas Daerah Kabupaten Bungo

per

31

Desember

2014

terdapat

sisa

kas

sebesar

Rp 34.614.723.520,87. Saldo dana tersebut merupakan saldo dari dana mengikat yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya, seperti DAK, DPDF, DPIPD dan tunjangan profesi guru termasuk bantuan keuangan pemerintah provinsi bersifat khusus. Konsekuensi dari saldo dana mengikat tersebut adalah penganggaran kembali di tahun berikutnya sesuai peruntukkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, atau disetorkan ke rekening kas negara. Sementara itu saldo dana tidak mengikat dapat diartikan bahwa saldo dana tersebut tidak terikat peruntukkannya yakni saldo kas daerah yang berasal dari penerimaan PAD, DAU, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Saldo dana tidak mengikat tersebut bersifat fleksibel yang peangalokasiannya dalam APBD tahun berikutnya tergantung kebijakan Pemerintah Daerah.


Bab III - 83

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan : 1). Belum seluruhnya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. 2). Belum tergalinya potensi pajak daerah secara optimal 3). Masih banyaknya usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat yang belum sepenuhnya bisa diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan anggaran

b. Solusi : 1). Melakukan pengkajian dan penyusunan aspek legalitas pemungutan pendapatan

daerah

dengan

melaksanakan

perubahan

atau

penyusunan Perda baru serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Melakukan penggalian dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang sudah ada maupun mencari sumbersumber pendapatan baru untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 3). Kebijakan yang diambil untuk mengurangi sebagian atau efisiensi rencana kegiatan yang dirasakan masih dapat ditangguhkan, disisi lain juga mengambil kebijakan untuk melakukan efisiensi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.


Bab III - 84

AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents