AKU WARGA NEGARA YANG BAIK

AKU WARGA NEGARA YANG BAIK

UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DOSEN : M. AYUB PRAMANA, SH.

OLEH :

NAMA NOMOR PROGRAM JURUSAN KELOMPOK

: MUHAMMAD DAVID KADAFI : 11.12.5358 : STRATA – 1 : SI :G

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

Kata Pengantar

puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan rahmat dan karunia-nya,sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “AKU WARGA NEGARA YANG BAIK” karya tulis ini berisikan tentang informasi tentang menjadi warga negara yang baik khusus nya berisi tentang pembahasan nasionalisme,di harapkan karya tulis ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang menjadi warga negara yang baik. saya menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini

yogyakarta,26 oktober 2011

(M.David Kadafi)

TUHAN ITU ADA

Benarkah Tuhan itu ada? Kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita juga tidak pernah bercakapcakap dengan Tuhan. Karena itu, tidak heran jika orang-orang atheist menganggap Tuhan itu tidak ada. Cuma khayalan orang belaka. Ada kisah zaman dulu tentang orang atheist yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengajak berdebat seorang alim mengenai ada atau tidak adanya Tuhan. Di antara pertanyaannya adalah: “Benarkah Tuhan itu ada” dan “Jika ada, di manakah Tuhan itu?” Ketika orang atheist itu menunggu bersama para penduduk di kampung tersebut, orang alim itu belum juga datang. Ketika orang atheist dan para penduduk berpikir bahwa orang alim itu tidak akan datang, barulah muncul orang alim tersebut. “Maaf jika kalian menunggu lama. Karena hujan turun deras, maka sungai menjadi banjir, sehingga jembatannya hanyut dan saya tak bisa menyeberang. Alhamdulillah tiba-tiba ada sebatang pohon yang tumbang. Kemudian, pohon tersebut terpotong-potong ranting dan dahannya dengan sendirinya, sehingga jadi satu batang yang lurus, hingga akhirnya menjadi perahu. Setelah itu, baru saya bisa menyeberangi sungai dengan perahu tersebut.” Begitu orang alim itu berkata. Si Atheist dan juga para penduduk kampung tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada orang banyak, “Orang alim ini sudah gila rupanya. Masak pohon bisa jadi perahu dengan sendirinya. Mana bisa perahu jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya!” Orang banyak pun tertawa riuh. Setelah tawa agak reda, orang alim pun berkata, “Jika kalian percaya bahwa perahu tak mungkin ada tanpa ada pembuatnya, kenapa kalian percaya bahwa bumi, langit, dan seisinya bisa ada tanpa penciptanya? Mana yang lebih sulit, membuat perahu, atau menciptakan bumi, langit, dan seisinya ini?” Mendengar perkataan orang alim tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah terjebak oleh pernyataan mereka sendiri. “Kalau begitu, jawab pertanyaanku yang kedua,” kata si Atheist. “Jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak kelihatan. Di mana Tuhan itu berada?” Orang atheist itu berpendapat, karena dia tidak pernah melihat Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Orang alim itu kemudian menampar pipi si atheist dengan keras, sehingga si atheist merasa kesakitan. “Kenapa anda memukul saya? Sakit sekali.” Begitu si Atheist mengaduh. Si Alim bertanya, “Ah mana ada sakit. Saya tidak melihat sakit. Di mana sakitnya?” “Ini sakitnya di sini,” si Atheist menunjuk-nunjuk pipinya. “Tidak, saya tidak melihat sakit. Apakah para hadirin melihat sakitnya?” Si Alim bertanya ke orang banyak. Orang banyak berkata, “Tidak!” “Nah, meski kita tidak bisa melihat sakit, bukan berarti sakit itu tidak ada. Begitu juga Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Meski kita tidak bisa melihatNya, tapi kita bisa merasakan ciptaannya.” Demikian si Alim berkata. Sederhana memang pembuktian orang alim tersebut. Tapi pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena panca indera manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan adalah pernyataan yang keliru.

Dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit, bintang, matahari, bulan, dan lain-lain: “Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” [Al Furqoon:61]

Sungguhnya orang-orang yang memikirkan alam, insya Allah akan yakin bahwa Tuhan itu ada: Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.” [Ar Ra’d:2] Di ayat lain, bahkan Allah menantang pihak lain untuk menciptakan lalat jika mereka mampu. Manusia mungkin bisa membuat robot dari bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh Allah. Tapi untuk menciptakan seekor lalat dari tiada menjadi ada serta makhluk yang bisa bereproduksi (beranak-pinak), tak ada satu pun yang bisa menciptakannya kecuali Allah: “…Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.” [Al Hajj:73]

Sesungguhnya, masih banyak ayat-ayat Al Qur’an lainnya yang menjelaskan bahwa sesungguhnya, Tuhan itu ada, dan Dia lah yang Maha Pencipta.

Permasalahan: orang atheist yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengajak berdebat seorang alim mengenai ada atau tidak adanya Tuhan Di antara pertanyaannya adalah: “Benarkah Tuhan itu ada” dan “Jika ada, di manakah Tuhan itu?”

Saran: untuk meyakinkan tuhan itu ada kepada orang orang yang tidak percaya bahwa tuhan itu tidak ada harus dengan pendekatan yang halus dan di beri pembuktian yang bisa di pikir dengan akal pikiran

MENUMPAS TERORISME Salah satu ancaman terbesar Indonesia adalah maraknya aksi terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, dengan latar belakang oleh keyakinan agama. Aksi terorisme tersebut telah menimbulkan ketidaknyamaan, ketakutan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun demikian, terjadinya berbagai aksi terorisme tersebut ditanggapi beragam oleh beberapa kalangan di tengah masyarakat Indonesia, disatu sisi bahwa aksi terorisme tersebut adalah aksi kriminal atau pembunuhan, namun disisi lain oleh sebagian muslim lainnya bahwa aksi tersebut merupakan dalam rangka menjalankan perintah Allah yang paling mulia, yaitu Jihad di jalan Allah SWT.

Pada dasarnya penanganan aksi terorisme baik pada tahap penangkapan, pencegahan dan penanggulangan di berbagai daerah oleh aparat keamanan khususnya Kepolisian sejauh ini cukup baik dalam upaya memutuskan mata rantai pelaku terorisme. Namun, proses hukuman yang telah dijalani oleh para tersangka terorisme tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah atau menghilangkan aksi teroris terjadi kembali di kemudian hari, karena terungkap terdapat mantan napi terorisme terlibat kembali aksi terorime. Disamping itu, paska meninggalnya tokoh terorisme, yaitu DR Azhari dan Nurdin M Top, serta tertangkapnya jaringan terorisme lainnya oleh Densus 88 Mabes Polri, aksi terorisme masih terus terjadi, seperti terakhir pada tahun 2009, di Jakarta terjadi aksi pengemboman Hotel Mariot dan Hotel Ritz Carlton mengakibatkan berjatuhan korban sipil.

Dalam pengembangan penyelidikan pelaku pengebomam di Hotel Mariot dan Hotel Ritz Carlton tersebut, terungkap adanya jaringan terorisme di Aceh yang cukup terlatih, meninggalnya DPO teroris yaitu Dulmatin dan terungkapnya keterlibatan remaja atau pelajar dalam aksi terorisme. Pertanyaannya : “Sudah Amankah Indonesia dari Aksi Terorisme?”. Untuk itu, dalam Diskusi Interaktif ini diharapkan, selain dapat memberi gambaran kepada masyarakat apakah aksi terorisme masih akan terjadi kembali juga sebagai pengetahuan kepada masyarakat agar menyadari bahwa kekerasan atau pembunuhan terhadap warga sipil, tidak dibenarkan oleh agama Islam. Dengan demikian Diskusi Interaktif ini bertujuan untuk memberi wawasan atau pemahaman kepada masyakarat untuk tetap waspada dan menyadari bahwa pembunuhan atau kekerasan terhadap warga sipil, tidak dibenarkan oleh agama Isl

Permasalahan dalam artikel ini adalah Salah satu ancaman terbesar Indonesia adalah

maraknya aksi terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, dengan latar belakang oleh keyakinan agama. Aksi terorisme tersebut telah menimbulkan ketidaknyamaan, ketakutan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. aksi tersebut merupakan dalam rangka menjalankan perintah Allah yang paling mulia, yaitu Jihad di jalan Allah SWT. hukuman yang telah dijalani oleh para tersangka terorisme tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah atau menghilangkan aksi teroris saran untuk memerangi aksi terorisme perlu memikirkan pendekatan yang tidak legelis represif terhadap terorisme salah satunya antara lain kemungkinan memikirkan rekonsilisasi dan terbukanya komunikasi intersif antara masyarakat dan aparat hukum dan unsur unsur di dalam masyarakat itu sendiri.pemerintah dan aparat keamanan khusus ny kepolisian dan BIN untuk mencari setrategi untuk memutuskan mata rantai terorisme di indonesia

MENUMPAS GERAKAN SEPARATISME Sebagaimana dimaklumi, ada dua peristiwa cukup mencolok mata dalam pekan-pekan terakhir ini, yang kedua-duanya terkait dengan gerakan separatisme. Pertama: peristiwa pengibaran bendera organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) oleh sejumlah aktivisnya persis di hadapan Presiden SBY di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pagi (29/06). Diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dapat memaklumi adanya penyusupan acara lain di luar jadwal dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-14 di Ambon, Jumat (29/6). Namun, toleransi tidak diberikan jika acara susupan itu memiliki tujuan separatisme yang mengoyak bangunan NKRI. Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla juga menilai aksi aktivis RMS itu sebagai bentuk pelanggaran yang harus dikenai tindakan hukum. Namun, menurut Wapres, kasus itu tidak akan berdampak besar. (Kompas.com, 30/07). Kedua: peristiwa pengibaran bendera organisasi OPM (Organisasi Papua Merdeka) oleh sejumlah aktivisnya yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Papua, dalam rangka HUT OPM (1 Juli 1969-2007). (Antara.co.id, 01/07/07). Masih aktifnya gerakan separatisme di Indonesia jelas menimbulkan pertanyaan tersendiri: Mengapa gerakan separatisme muncul? Mengapa pula gerakan tersebut seolah sulit ditumpas? Adapun dalam kasus separatisme di Indonesia—seperti GAM, RMS dan OPM—keterlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Masih segar dalam benak kita bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor Timur adalah Celah Timor yang ditengarai kaya akan minyak. Jika dicermati, munculnya berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut akibat kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan mereka.

Padahal, seperti di Aceh dan Papua, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah-ruah. Sayang, kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing. Ketidakdilan ekonomi sebagai pemicu gerakan separatis ini juga pernah diakui sendiri oleh Pemerintah. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, pernah menyatakan bahwa aksi separatisme di

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Republik Maluku Selatan (RMS), dan masalah Poso Sulawesi Tengah yang belum selesai hingga sekarang serta masalah terorisme disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Karena itu, tegas Jusuf Kalla, kunci menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh-sungguh terwujud.(Suarapembaruan.com, 23/11/05). Permasalahan dalam artikel ini adalah gerakan separatisme di indonesia masih banyak terjadi di berbagai daerah contohnya aceh,maluku dan papua. Adapun dalam kasus separatisme di Indonesia—seperti GAM, RMS dan OPM—keterlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Saran untuk memberantas separatisme di indonesia adalah diperlukannya upaya pembinaan yang efektif dan berhasil. Contohnya membangun dan menghidupkan komitmen kesadaran dan kehendak untuk bersatu, Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan kesatuan dan persatuan bangsa

Pemberantasan Korupsi Gebrakan eksklusif Komisi Pemberantasan Korupsi menindak penyelenggara negara-sejak kasus mantan Gubernur NAD, sebagian pemimpin KPU, dan kasus korupsi lain yang melibatkan penyelenggara negara-menunjukkan agenda pemberantasan korupsi pemerintahan SBY positif. Dalam waktu hampir dua tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 29 kasus, ditambah satu kasus suap di Mahkamah Agung yang kini sedang diadili. Secara kuantitatif, jumlah itu belum menunjukkan kerja optimal dan KPK masih terkesan lamban menangani kasus yang dilaporkan masyarakat. Hingga kini, kinerja KPK belum diiringi kerja keras birokrasi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Buktinya, dari total 94.000 penyelenggara negara yang wajib lapor harta kekayaan, hanya 54,12 persen yang telah melaporkannya kepada KPK. Dari sisi kepatuhan terhadap UU Pemberantasan Korupsi, ternyata, dari jumlah penyelenggara negara wajib lapor itu, hanya 14 orang yang melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Pemberian wewenang supervisi kepada KPK sejak pembentukannya masih terhambat egosektoral yang masih kuat di kepolisian dan kejaksaan. Dapat dipastikan, fungsi supervisi KPK hingga kini masih mandul meski Presiden telah menegaskan KPK jangan ragu untuk mengambil alih kasus korupsi. Meski gebrakan KPK sudah mulai bergigi, tetapi masih ada kesan sikap KPK yang masih ewuh pakewuh menghadapi tersangka pejabat tinggi negara. Diperlukan percepatan reformasi birokrasi bersama dengan Presiden, dan KPK harus dapat mencegah pengaruh eksekutif dan legislatif, untuk menghindari kesan politisasi kasus korupsi. Sebagai lembaga “pemicu kinerja” (trigger mechanism), KPK diharapkan cerdik mengatur strategi menetapkan skala prioritas kasus korupsi yang amat strategis, menarik perhatian masyarakat, dan berdampak luar biasa terhadap keuangan negara. Sudah saatnya pimpinan KPK meninggalkan gaya zig-zag dan spontanitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi hanya sekadar menarik perhatian publik. KPK tampaknya harus segera menerapkan penanganan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan terencana secara matang di bidang pencegahan dan

penindakan sehingga publik dapat melihat jelas arah dan tujuan pemberantasan korupsi oleh KPK dibandingkan dengan kedua institusi penegak hukum yang ada. Sebaiknya para petinggi hukum dan pimpinan KPK tak memikirkan bagaimana melindungi koruptor yang dinilai kooperatif, tetapi fokus bagaimana mengembalikan dan melindungi aset-aset negara untuk melindungi nasib 200 juta rakyat dan enam puluh juta rakyat miskin akibat korupsi yang berdampak luar biasa terhadap masa depan bangsa. Keputusan pemerintah baru-baru ini melalui Jaksa Agung untuk memberi deponeering kepada obligor BLBI kooperatif tidak perlu merisaukan KPK karena justru cara seperti itu kontraproduktif dan mencerminkan ketidakseriusan pemerintah menjalankan agenda pemberantasan korupsi serta bertentangan dengan jaminan perlakuan yang non-diskriminatif dan asas persamaan di muka hukum yg telah ditegaskan Perubahan UUD 45. Segala pemikiran untuk melindungi koruptor yang kooperatif jelas merupakan upaya terselubung untuk menggagalkan agenda pemberantasan korupsi dan dapat ditafsirkan sebagai turut melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. Tugas dan peran KPK adalah membersihkan upaya perlawanan terselubung itu sesuai wewenang yang diberikan UU. Sumber : Romli Atmasasmita (Koordinator Forum 2004 (Pemantau Pemberantasan Korupsi)) Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Permasalahan dalam artikel ini adalah Dalam waktu hampir dua tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 29 kasus, ditambah satu kasus suap di Mahkamah Agung yang kini sedang diadili. Secara kuantitatif, jumlah itu belum menunjukkan kerja optimal dan KPK masih terkesan lamban menangani kasus yang dilaporkan masyarakat.Meski gebrakan KPK sudah mulai bergigi, tetapi masih ada kesan sikap KPK yang masih ewuh pakewuh menghadapi tersangka pejabat tinggi Negara. Sebaiknya para petinggi hukum dan pimpinan KPK tak memikirkan bagaimana melindungi koruptor yang dinilai kooperatif

Saran : Diperlukan percepatan reformasi birokrasi bersama dengan Presiden, dan KPK harus dapat mencegah pengaruh eksekutif dan legislatif, untuk menghindari kesan politisasi kasus korupsi.