AKU WARGA NEGARA INDONESIA YANG BAIK

AKU WARGA NEGARA INDONESIA YANG BAIK

Nama

: Erwin Fajar Saputra

NIM

: 11.12.5361

NAMA DOSEN : M. Ayub Pramana SH

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA TAHUN 2011

Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.

Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas. Bung Karno: Bukan Saya Pencipta Pancasila, Tapi Tuhan! Pancasila, Ilham Ilahi Pada tanggal 1 Juni 1945, beberapa sebelum kita mengadakan proklamasi Agustus ’45, aku telah berkata, Pancasila inilah satu-satunya dasar bagi kita. Baik sebagai bangsa, maupun sebagai Negara, untuk menyadikan bangsa yang kuat utuh, untuk menjadi Negara yang kuat. Saudara-saudara, aku mengucapkan suka-syukur kepada Tuhan yang selalu aku tidak lupa saudara-saudara, syukur alhamdulillah kepada tuhan ini mengucapkan suka-syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebagaimana yang aku, aku terima dan rasakan, telah memberi ilham kepadaku untuk mengusulkan kepada bangsa Indonesia dasar Pancasila ini. Tidakkah saudara-saudara masih ingat kepada pidato saya, baik di Senayan itu, di situ, maupun di Istana Negara, bahwa pada malam akan terjadinya sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Yang harus merencanakan dasar Negara, yang akan terjadi, yaitu pada tanggal 31 Mei malam 1 Juni malam itu, karena keesokan harinya tanggal 1 Juni aku diharuskan berpidato dihadapan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengusulkan dasar Negara, bahwa pada malam itu aku telah keluar dari rumahku di Pegangsaan Timur, pergi keluar menengadah mukaku ke langit. Melihat kepada bintang di langit yang beribu-ribu dan berjuta-juta. Dan bahwa pada waktu itu memohon, menangis kepada Allah SWT, ya Allah, ya Robi, berilah petunyuk kepadaku apa yang besok pagi akan aku usulkan daripada Negara kita yang akan datang. Dan bahwa sesudah itu aku tidur, dan bahwa pada esok harinya aku mempunyai keyakinan, bahwa dasar yang harus aku usulkan ialah Pancasila.

Ingatlah saudara-saudara, akan uraian itu dariku kepada khalajak ramai? Oleh karena itu bagiku, ku, ku, ku. Pancasila ini adalah semacam satu ilham daripada Allah SWT kepadaku. Dan memang malamnja, tadinja aku mohon kepada Allah supaja diberi petunjuk, aku kemudian tidur dan bangun, aku mempunjai kejakinan akan benarnja, tepatnja Pancasila ini. Dan aku tidak lupa saudara-saudara, bukan saja, sampai aku masuk lobang kubur, mogamoga di akhirat aku tetap bisa mengucapkan syukur, ya Allah, ya Robi, aku berterima kasih kepadaMu, bahwa engkaulah yang memberi ilham kepadaku akan Pancasila. Sekarang ini saudara-saudara, ada orang jang berkata, Bung Karno sekedar hanja penggali Pancasila: Bung karno sekedar hanya perumus Pancasila. Lho, memang, memang saudara-saudara, aku berterima kasih syukur kehadirat Allah SWT, bahwa aku dijadikan oleh Tuhan perumus Pancasila: dijadikan oleh Tuhan penggali daripada 5 mutiara jang terbenam di dalam buminja rakjat Indonesia ini, jaitu lima mutiara Pancasila. Bahwa Tuhan memberikan padaku itu saja saudara-saudara, penggali, perumus ataupun apa saja namanya, Masya Allah, Allahhu Akbar, aku mengucapkan suka-syukur kepada-Nya, sampai nanti di muka Allah SWT sendiri. Dan kalau ada orang berkata, he Bung Karno kau cuma sekedar penggali, sekedar perumus Pancasila aku berkata memang, ya saya perumus Pancasila, aku penggali Pancasila. Dan aku telah bersyukur, bersyukur; kok aku, dijadikan oleh Tuhan perumus daripada Pancasila, penggali daripada Pancasila ini. Bung Karno Bukan Pencipta Pancasila Saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari, ialah sekadar memformuleer perasaan-perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata, yang saya namakan ―Pancasila‖. Saya tidak merasa membuat Pancasila. Dan salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno, bahwa Pancasila itu buatan manusia. Saya tidak membuatnya, saya tidak menciptakannya. Jadi apakah Pancasila buatan Tuhan, itu lain pertanyaan. Aku bertanya. Aku melihat daun daripada pohon itu hijau. Nyata hidau itu bukan buatanku, bukan buatan manusia. Apakah warna hijau daripada daun itu dus buatan Tuhan? Terserah kepada saudara-saudara untuk menjawabnya. Aku sekedar konstateren, menetapkan dengan

kata-kata satu keadaan. Di dalam salah satu amanat yang saya ucapkan dihadapan resepsi para penderita cacat beberapa pekan yang lalu, saya berkata bahwa saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang seindah-indahnya. Aku bukan pembuat berlian ini: aku bukan pencipta dari berlian-berlian ini, sebagaimana aku bukan pembuat daun yang hijau itu. Padahal aku menemukan itu ada daun hijau‖. Jikalau ada seseorang Saudara berkata bahwa Pancasila adalah buatan manusia, aku sekedar menjawab: ―Aku tidak merasa membuat Pancasila itu; tidak merasa menciptakan Pancasila itu‖. Aku memang manusia. Manusia dengan segala kedaifan dari pada manusia. Malahan manusia jang tidak lebih daripada saudara-saudara yang kumaksudkan itu tadi. Tetapi aku bukan pembuat Pancasila; aku bukan pencipta Pancasila. Aku sekedar memformuleerkan adanya beberapa perasaan di dalam kalangan rakyat yang kunamakan ―Pancasila‖. Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu ada hidup lima perasaan. Lima perasaan ini dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa Indonesia yang 80 juta ini. Dan tekanan kata memang kuletakan kepada daya pemersatu daripada Pancasila itu. Di belakangku terbentang peta Indonesia, yang terdiri dari berpuluh-puluh pulau yang besarbesar, beratus-ratus, beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu pulau-pulau yang kecil-kecil. Di atas kepulauan yang berpuluh-puluh ribu ini adalah hidup satu bangsa 80 juta jumlahnya. Satu bangsa yang mempunyai aneka warna adat istiadat. Satu bangsa yang mempunyai aneka warna cara berfikir. Satu bangsa yang mempunyai aneka warna cara mencari hidup. Satu bangsa yang beraneka warna agamanya. Bangsa jang berdiam di atas puluhan ribu pulau antara Sabang dan Merauke ini, harus kita persatukan bilamana bangsa ini ingin tergabung di dalam satu Negara jang kuat. Maksud kita yang pertama sedjak daripada zaman kita melahirkan gerakan nasional ialah mempersatukan bangsa yang 80 juta ini di dalam satu Negara yang kuat. Kuat, karena berdiri di atas kesatuan geografie, kuat pula oleh karena berdiri di atas kesatuan tekad. Pada saat kita menghadap kemungkinan untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan, dan alhamdulillah bagi saya pada saat itu bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian, kita menghadapi soal bagaimana Negara hendak datang ini, kita letakan di atas dasar apa. Maka di

dalam sidang daripada para pemimpin Indonesia seluruh Indonesia, difikir-fikirkan soal ini dengan cara jang sedalam-dalamnya. Di dalam sidang inilah buat pertama kali saya formuleeren apa yang kita kenal sekarang dengan perkataan ―Pancasila‖. Sekedar formuleren, oleh karena lima perasaan ini telah hidup berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun di dalam kalbu kita. Siapa yang memberi bangsa Indonesia akan perasaan-perasaan ini? Saya sebagai orang yang pecaya kepada Allah SWT berkata: ―Sudah barang tentu yang memberikan perasaan-perasaan ini kepada bangsa Indonesia ialah Alah SWT pula‖. TERORISME Peristiwa tewasnya dua pentolan teroris, Dr Azhari dan Noordin M. Top beberapa waktu lalu, tidak cukup membuktikan Indonesia sudah terbebas dari aksi terorisme. Terbukti, penggrebekan terhadap sejumlah kelompok teroris pada Selasa, 9 Maret 2010 yang menewaskan tiga orang (salah satunya diduga Dulmatin atau Umar Patek) di dua tempat berbeda di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten adalah bukti tidak terbantahkan. Penyergapan ini adalah rentetan dari pengepungan aparat polisi di NAD yang sedianya akan dijadikan semacam camp pelatihan atau basis jaringan bagi teroris Indonesia.

Berkaca dari fakta tersebut, tesis Sydney Jones, peneliti tentang Jamaah Islamiyah yang menyatakan bahwa pasca tewasnya Azhari pada 2005, jaringan teroris sudah mampu melakukan rekrutmen dengan pola-pola yang sangat efektif, menjadi terbukti kebenarannya. Bahkan Nordin M. Top sudah membuat kelompok sempalan yang di antaranya terdiri atas keluarga dan kalangan dekat. Mereka itulah yang diduga melakukan aksi terorisme di JW Marriott dan Rictz-Carlton. Adapun Dulmatin sendiri dianggap lebih canggih tinimbang Dr. Azhari karena lebih menguasai teknologi dan licin bak belut. Beberapa negara, terpaksa memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang. Bahkan negara adikuasa Amerika, harus repot-repot menghargai nyawaya dengan bandrol US$ 10 juta.

Pandangan itu menunjukkan bahwa terorisme bukanlah sesuatu yang mudah ditaklukkan. Terorisme merupakan lingkaran setan yang berdampak buruk bagi pelaku dan korban sekaligus. Dampak yang paling terasa tentu bukan hanya aspek materi, semisal aspek pariwisata yang ditandai dengan berkurangnya jumlah wisatawan saja, ataupun terganggunya stabilitas politik-ekonomi negara.

Lebih dari itu, dampak terorisme yang berdampak jangka panjang dan massif jauh lebih mengkhawatirkan, yakni tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi agama dikarenakan terorisme selalu dikaitkan dengan agama tertentu. Jika ini terjadi, tentu solidaritas yang selama ini dibangun semua elemen bangsa yang ber-bhinika tunggal ika ini menjadi sia-sia.

Siapa pun, kecuali kaum teroris tentu akan mengutuk terorisme. Dilihat dari sisi mana pun, aksi teroris bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan nilai-nilai esensial semua agama. Terorisme hampir identik dengan dendam, kebencian, dan kemarahan yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebrutalan, perusakan, dan pembunuhan massal. Akibatnya, manusia-manusia yang tidak berdosa ikut menjadi sasaran sebagaimana terjadi pada serangan teroris atas menara kembar WTC New York dan Pentagon 11 September 2001 dan memakan ratusan korban meninggal. Belum lagi yang luka parah, dan derita-derita lain yang mengiringinya. Juga ribuan orang yang belum ditemukan sampai sekarang.

Hemat penulis, kedepan ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membentengi Bali dari ancaman terorisme. Pertama, Pemerintah harus merangkul seluruh gerakan-gerakan dan elemen intelijen yang kita punya, untuk mendeteksi dan mengungkap sejauh mana sel-sel terorisme menanamkan ajaran sesatnya ke tengah-tengah masyarakat Indoensia. TNI dan POLRI sebagai garda depan pemberantasan terorisme harus senantiasa bersinergi menangani aksi teror yang terjadi. Singkat kata, upaya keamanan dan pertahanan adalah satu paket dalam upaya memberikan rasa aman dan tentram bagi segenap WNI, bahkan WNA yang kebetulan ada di negara ini.

Kedua, memupuk toleransi dengan menghilangkan kecrigaan satu sama lain adalah urgen dilakukan. Salah satunya dengan cara membangun dialog yang dialogis antara warga suau tempat dan masyarakat pendatang dengan mengesampingkan unsur etnis dan agama mana pun menjadi hal yang mutlak dilakukan. Beberapa fakta menunjukkan, keberadaan mereka sulit diendus dikarenakan Ketiga, bahu membahu untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya-upaya yang dapat merusak stabilitas keamanan di Indonesia oleh segenap masyarakat. Adalah hal yang mustahil jika upaya preventif dilakukan hanya oleh segolongan masyarakat saja, tanpa melibatkan semua pihak.

Memahami Teror

Munculnya wacana terorisme secara global adalah sesaat setelah terjadinya peristiwa 9/11 (September Eleven). Seperti diketahui, Amerika Serikat melakukan operasi besar-besaran untuk menghadang apa yang mereka sebut sebagai gerakan terorisme. Operasi besar-besaran itu menggunakan adagium yang terkenal: neither with US or againts US; bersama AS atau berhadapan dengan AS. Dan, dilakukanlah operasi ini ke seluruh negara-negara dunia yang baik secara ekonomi, politik maupun budaya di bawah pengaruh AS.

Ini membuktikan, dominasi Barat terhadap dunia global tidak selamanya menghasilkan pencerahan (enlighment), yakni ke arah perbaikan harkat,derajat dan martabat manusia. Akan tetapi yang terjadi adalah timbulnya beragam kejahatan berat yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai fakta sejarah cukup memberikan data betapa Barat telah melakukan teror kemanusiaan yang tidak sedikit jumlahnya, kususnya terhadap dunia ketiga. Anehnya, justru mereka pada saat yang bersamaan mengklaim sebagai pelopor hak asasi manusia dengan menentang tindak kekerasan.

Dengan kekuatan perangkat ekonomi-politik dan media. Negara-negara non-Barat, terutama negara ketiga, menjadi objek konsumsi dan eksploitasi. Mereka punya justifikasi dari ketidakadilan yang terjadi di mana pun. Sebagai contoh, tragedi memilukan di Bosnia, deretan serangan Israel yang membabi buta ke Gaza, Amerika ke Irak, dalam sudut pandang para pelaku Terorisme juga adalah daftar teror Barat atas dunia ketiga yang mesti dibalas. Dendam kesumat ini diperparah lagi dengan propaganda bahwa tengah terjadi perang suci dan benturan peradaban antar Barat dan dunia Islam, disamping tentu saja pemahaman yang keliru dan parsial dalam memahami ajaran agama.

Meskipun begitu, tidak ada satupun alasan etik dan moral secuil pun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan terlebih teror. Dengan demikian, kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etik-moral Islam, melainkan karena agenda-agenda lain yang bersembunyi di balik tindakan tak terpuji itu.

Di samping itu, penting dibangun pemahaman bahwa siapa pun pelaku dari segenap teror yang terjadi, tidak kemudian mendapat kemenangan. Yang tersisa dari semua itu, tak lain

hanyalah penderitaan dan kucuran air mata dan darah dari orang-orang yang berdosa. Melalui model pemahaman itu, nilai-nilai humanitarian yang religius-seperti pluralisme, kesederajatan, dan solidaritas perlu dijadikan landasan sikap dan segala tindakan kita sebagai masyarakat dari sebuah bangsa yang besar.

Akhir kata, David Thoreau-seperti dikutip Bellah (1969)-mengingatkan, "If the law is of such a nature that it requires you to be an agent of injustice of injustice to another, then I say, break the law... I would remind my countrymen that they are men first, and American at a late and convenient hour".

Tentunya ungkapan itu ditujukan kepada semua bangsa di dunia ini. Mudah-mudahan, kita rakyat Indonesia belum terlambat untuk menghilangkan sikap saling curiga satu sama lain serta melenyapkan akar-akar dan aksi terorisme di alam yang diamanatkan Tuhan kepada kita melalui cara-cara yang lebih sistematis, visibel, dan manusiawi.

GANGGUAN separatisme di Papua GANGGUAN separatisme di Papua masih belum luluh. Beberapa tahun sejak Irian Barat— kemudian berubah nama menjadi Papua—bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui pemungutan suara rakyat tahun 1962, gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) tetap menggerogoti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejumlah teror dilakukan oleh OPM—terutama di pusat kegiatan yang infonya mudah diakses ke seluruh dunia, seperti kegiatan penambangan emas dan tembaga di Freeport— berulang kali dilakukan. Para pekerja di Freeport diberondong dengan senapan serbu, dan beberapa warga Amerika Serikat menjadi korban. Beberapa obyek vital dibakar. Sebenarnya, penyadaran terhadap OPM—hampir semuanya generasi muda yang tidak memahami sejarah perjuangan orang tua mereka di masa penjajahan Belanda–berkali-kali dilakukan pemerintah. Imbauan agar mereka kembali ke Ibu Pertiwi, dan bukan dengan hidup di hutan tanpa masa depan yang jelas, tidak pernah ditanggapi serius. Separatis OPM tetap menyulutkan pergolakan, mengadu domba, menyatakan permusuhan, khususnya dilakukan di sekitar wilayah Jayapura. Buntutnya, aparat sering terpancing

provokasi. Prosedur menghadapi masyarakat sipil pun dilanggar. Akibatnya, kekerasan yang dilakukan aparat itu tetap merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Namun, apa maunya OPM, dan sejauh mana aktivitasnya, dan bagaimana TNI menghadapi mereka? Berikut wawancara Mirza dari TAPAL BATAS dengan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomlik) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Brigadir Jenderal I Wayan Midhio, Mphil, di Kantor Kemhan, di Jakarta. Bapak bisa menjelaskan kekuatan separatis OPM dan aktivitasnya? Secara militer, separatis Papua tidak memiliki kekuatan yang berarti. Hanya tinggal sekelompok kecil di daerah pedalaman. Sebagian besar warga Papua sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan telah dipengaruhi serta dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kepentingan mereka. Saat ini separatis OPM melakukan aksi-aksi teror dan kekerasan bersenjata dengan menyerang aparat dan kelompok masyarakat Papua yang tidak mendukung mereka. Teror dan aksi kekerasan tersebut, antara lain, ditemukan bom rakitan di Muara Tami, perbatasan RIPapua Nugini dan di sekitar Polsek Abepura, Jayapura. Juga ada penyerangan warga sipil di Waena, Abepura. Ada pula kasus penikaman warga sipil di Kota Wamena, Jayawijaya. Pembakaran Depot Pertamina di Kota Biak, serta pembakaran Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih di Abepura, penyerangan terhadap aparat keamanan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Rentetan insiden kekerasan yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata tersebut, tentunya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hidup masyarakat, sekaligus mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses percepatan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah. Peta kekuatan OPM sekarang? Gerakan separatisme di Papua akhir-akhir ini memang semakin meningkatkan aksinya. Namun kekuatan mereka yang terpencar dan tidak didukung peralatan memadai, cenderung lemah dan kurang terkoordinasi di lapangan. Kelompok seperti pengikut Matias Wenda maupun yang lainnya, kurang nampak. Muncul kelompok lain yang lebih kecil dengan

persenjataan hasil rampasan dari aparat keamanan di Papua. Jumlah mereka tersebar, namun sulit memprediksi beberapa kekuatan mereka sebenarnya. Mereka ingin tanah Papua dimerdekakan? Cita-cita sekelompok kecil masyarakat Papua yang ingin lepas dari NKRI memang masih ada. Ada kegiatan politik yang dilakukan untuk mencari dukungan dari pihak luar, baik secara pendanaan maupun aspek lainnya. Ada pula penggalangan isu, seolah-olah banyak warga Papua yang ingin memisahkan diri. Itu skenario yang dibuat oleh tokoh adat setempat, seperti pernyataan ketua umum terpilih Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut. Dia menyebut hasil survei yang dilakukannya, yang menunjukkan saat ini mayoritas orang Papua menginginkan kemerdekaan. Selain itu, ada Jacob Rumbiak yang menyatakan diri sebagai Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat. Kepada media massa ia menyatakan bahwa OPM bertekad menggelar referendum di Papua. Menurut dia, otoritas ini merupakan pemerintahan sementara yang dibentuk separatis Papua dengan Presiden Edi Waromi dan Ketua Parlemen Teriyanus Yok. Bahkan, Jacob juga membeberkan nama negara-negara pendukung perjuangan separatis Papua, termasuk satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Padahal, kenyataannya, rakyat Papua tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Yang diinginkan rakyat Papua sebenarnya adalah kehidupan yang lebih baik, namun bukan berarti harus lepas dari NKRI. Apakah mereka tidak puas terhadap elite (warga asli) di Papua yang hanya menggendutkan perut sendiri, ketimbang menyuarakan aspirasi warga Papua? Pemerintah pusat telah mengucurkan dana trilyunan rupiah berkaitan dengan otonomi khusus kepada masyarakat Papua, namun tidak dikelola secara baik. Juga tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Faktanya, banyak aparat daerah yang jadi kaya dan bahkan memiliki harta di beberapa daerah. Kondisi ini tentunya tidak baik untuk pembangunan daerah Papua sendiri. Bila dilihat dari kucuran dana yang diterima oleh Papua dari Pusat, sebenarnya masyarakat Papua bisa hidup sejahtera, namun kenyataannya, besarnya dana yang ada tidak termanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Apakah ini salah manajemen atau memang terjadi penyimpangan? Ini perlu dilakukan diagnosa yang tepat, agar masyarakat Papua dapat menikmati kue pembangunan. Jadi, ada ketidakpuasan terhadap pemimpin di daerah sehingga mereka melakukan gerakan separatis? Gerakan separatis Papua adalah gerakan yang dimotori oleh segelintir orang yang menginginkan Papua merdeka. Jika Papua berhasil merdeka, maka mereka ingin duduk di kursi pemerintahan untuk memimpin Papua. Kondisi ini tentu tidak serta merta. Sangat mungkin ada pihak ketiga yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan berbagai dukungan yang diberikan dan dengan berbagai cara. Namun sebagian besar masyarakat Papua telah menyadari, ketika dicanangkan pelaksanaan otonomi khusus. Mereka dapat mengatur sendiri pembangunan di daerahnya. Banyak yang sadar, ketika masyarakat Papua New Guinea yang telah puluhan tahun merdeka, faktanya tidak lebih maju dari daerah Papua. Kenyataan ini menyurutkan niat sebagian kecil masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Bagaimana pihak Pemerintah RI (Kemhan) melihat dan mengatasi persoalan ini? Kementerian Pertahanan bersama lembaga dan instansi pemerintah lainnya, termasuk aparat TNI, sangat komit dengan kondisi tersebut. Dari aspek pertahanan tentunya dengan meningkatkan patroli dan penjagaan, terutama di tempat-tempat rawan gangguan seperti di wilayah perbatasan dan obyek vital strategis. Di samping itu, perlu kerja sama yang sinergi antaraparat pemerintah, baik sipil maupun militer, dalam menangani separatisme, termasuk dengan para tokoh adat, agama, pemuda dan tokoh masyarakat lain. Harus memberikan pembinaan secara terus menerus agar yang merugikan tersebut segera dihentikan. Komponen masyarakat jangan menganggap remeh berbagai insiden yang terjadi, yang hanya menganggap kelompok separatis adalah pelaku kriminal. Kekuatan dan kemampuan kelompok separatis bersenjata tidak pernah diketahui, untuk itu kewaspadaan dan antisipasi harus tetap dijaga. Pemerintah akan membiarkan gerakan separatis OPM ini ditelan waktu dengan sendirinya?

Pihak pemerintah bersama seluruh rakyat Papua bekerja sama memberantas separatis Papua sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan mereka melakukan tindakan kekerasan, karena yang menjadi korban adalah masyarakat Papua sendiri. Jika separatis Papua dibiarkan terus menggerogoti rakyat dan pembangunan terbengkalai, maka rakyat Papua yang akan dirugikan terus menerus. Apakah imigran asal Timur Tengah juga memasuki wilayah timur dan perlu diwaspadai? Semua warga negara asing yang masuk ke wilayah RI harus melalui pemeriksaan yang ketat. Semua wajib menjalani pemeriksaan tanpa terkecuali. Kewaspadaan tetap dipegang, terlebih kepada pihak asing yang berusaha masuk/menyusup ke wilayah Papua atau wilayah yang dianggap rawan lainnya. Kehadiran mereka di Papua, tentu bertujuan ke Australia. Indonesia, terutama Papua, hanya sebagai batu loncatan. Papua termasuk prioritas keberapa untuk ditangani? Tidak ada suatu daerah di wilayah NKRI yang jadi prioritas utama. Semua dapat perhatian sama. Bukan diprioritaskan atau ditempatkan pada urutan teratas, karena pada dasarnya Negara RI yang terdiri dari beberapa provinsi dan 17.504 pulau, semua membutuhkan perhatian pemerintah demi meningkatkan taraf hidup penduduknya. Anggaran operasional TNI di Papua mencukupi? Belum memadainya dukungan anggaran operasional TNI, baik darat, laut maupun udara bagi satuan TNI untuk mengamankan wilayah Papua, bukan penyebab daerah ini masih rawan konflik. Namun, adanya tunjangan khusus perbatasan untuk prajurit dan pegawai negeri sipil di perbatasan dan pulau terdepan, sangat membantu moril personel yang bertugas di sana. Dari mana OPM memperoleh senjata serbu? Senjata serbu itu diperoleh OPM melalui rampasan terhadap anggota TNI/Polri yang sedang berpatroli, atau mereka menyerang pos TNI/Polri atau menyerang gudang senjata milik TNI/Polri. Jumlah senjata tersebut sudah sangat berkurang, karena sebagian besar sudah kembali direbut oleh personel TNI di lapangan. Seandainya ada tambahan persenjataan pada kelompok separatis itu, bisa jadi pasokan dari luar.

Pasokan dari mana? Wilayah perbatasan laut kita sangat panjang, termasuk wilayah perbatasan darat di Papua dengan PNG. Kemungkinan penyelundupan senjata melalui laut memang kecil, tapi memungkinkan mengingat panjangnya perbatasan laut kita di bagian timur Indonesia. Penyelundupan lintas batas serta perdagangan pasar gelap perwakilan OPM di luar negeri, juga bisa terjadi. Mungkinkah pihak PNG menyokong gerakan separatis OPM, sebagai sesama warga berkulit hitam dan berambut keriting? Gerakan separatis murni sebagai gerakan oleh OPM. Jadi tidak ada hubungannya dengan PNG, sebab Pemerintah PNG mengakui wilayah NKRI, termasuk di dalamnya Papua. Di samping itu, selama ini hubungan Pemerintah PNG dengan Indonesia sangat baik. Hubungan baik dengan Pemerintah PNG itu melalui berbagai kerja sama bilateral, baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan. Mungkinkah pihak Australia ikut menggosok-gosok atau memanas-manasi, karena berkepentingan terhadap wilayah perbatasan Papua? Selama ini Pemerintah Australia mengakui dan menghormati Indonesia sebagai negara tetangganya. Juga mengakui kedaulatan wilayah NKRI termasuk di dalamnya Papua. Australia menghargai politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Jadi tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Pemerintah RI. Apa yang dilakukan pihak TNI untuk mempersempit ruang gerak separatis? Upaya itu, antara lain, membuat pos-pos pengamanan yang diduga sebagai basis separatis (OPM), melakukan patroli, membaur dengan masyarakat Papua untuk mendapatkan informasi keberadaan OPM, operasi intelijen serta operasi teritorial. Bagaimana fungsi intelijen kita? Intelijen kita melakukan operasi penggalangan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua, menyadarkan kembali OPM untuk kembali ke NKRI, mencari informasi tentang keberadaan OPM dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal

yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pihak intelijen mungkin tidak bisa bekerja sendirian, perlu dukungan instansi lain, termasuk dukungan masyarakat Papua secara keseluruhan. Menurut Panglima TNI apakah ancaman separatis masih berlangsung hingga 2011, dan apa yang akan dilakukan? Pihak Kemhan akan terus mendorong pihak TNI dan institusi terkait lainnya agar terus melakukan berbagai pembinaan, termasuk percepatan pembangunan di Papua. Sebab, hanya dengan pembangunan di segala bidang, maka ide dan kegiatan separatisme dapat dikikis secara perlahan-lahan. Langkah nyata yang telah dilakukan Kemhan adalah menetapkan kebijakan untuk menggelar operasi khusus di perbatasan. Saat ini telah tergelar lebih dari sembilan ribu prajurit TNI dan pegawai negeri sipil yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau terdepan, termasuk di wilayah Papua. Secara internasional bagaimana mereka memandang posisi Papua? Papua secara sah dan resmi sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI, dan itu sudah diakui internasional. Gerakan separatisme yang berupaya menggalang dukungan dunia internasional, secara perlahan akan memudar seiring dengan semakin membaiknya pembangunan di Papua. Masyarakat Papua mulai sadar bahwa keberadaan mereka hanya sebagai alat politik kelompok tertentu di luar negeri yang ingin menarik keuntungan dari kondisi memperihatinkan yang dialami masyarakat Papua. Kehadiran pihak asing dan pihak ketiga lainnya di Papua tentu akan menambah runyam, jika kegiatan mereka hanya bertujuan menimbulkan keresahan masyarakat. Sejauh mana OPM mengganggu pertahanan negara kita? Separatis bersenjata (OPM) secara umum tidak memiliki potensi mengganggu stabilitas nasional, namun dapat merongrong kewibawaan pemerintah, karena penanganan masalah separatis Papua tak kunjung selesai. Kondisi ini, justru dapat memperburuk citra TNI dengan tuduhan pelanggaran HAM–jika perilaku personel TNI di lapangan tidak dikendalikan secara ketat.

Dalam kondisi tekanan yang dihadapi oleh personel TNI di daerah operasi yang sulit tersebut, memang banyak ekses yang bisa muncul. Itu yang dapat mengganggu stabilitas di wilayah tersebut.

KORUPSI

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator –yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia, lanjut Pope. Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi ― An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.‖ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi ―KKN‖. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak ―penggantian‖ ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

B. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi. Dimensi politik hukum yang merupakan ―kebijakan pemberlakuan‖ atau ―enactment policy‖, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum ― kebijakan pemberlakuan‖, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomisosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya ―The Confesion of

Economic Hit Man‖ John Perkin mempertegas peran besar Negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional menjerat Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil. Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan icon orde baru, Soeharto. Membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang ―Buble Gum‖ yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrasy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau dinyana rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Pergeseran sistem yang penulis jelaskan, diamini oleh Susan Rose-Ackerman, yang melihat kasus di Italy, Rose menjelaskan demokratisasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi, pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di semua sistem sosial –feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan

demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi Pada paragraf awal penulis jelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya disektor riil di Indonesia, kalaupun investor tertarik mereka prepare menanamkan modalnya di sektor financial di pasar uang.

KESIMPULAN Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Rentetan insiden kekerasan yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata tersebut, tentunya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hidup masyarakat, sekaligus mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses percepatan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah. Pandangan itu menunjukkan bahwa terorisme bukanlah sesuatu yang mudah ditaklukkan. Terorisme merupakan lingkaran setan yang berdampak buruk bagi pelaku dan korban sekaligus. Dampak yang paling terasa tentu bukan hanya aspek materi, semisal aspek pariwisata yang ditandai dengan berkurangnya jumlah wisatawan saja, ataupun terganggunya stabilitas politik-ekonomi negara. Lebih dari itu, dampak terorisme yang berdampak jangka panjang dan massif jauh lebih mengkhawatirkan, yakni tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi agama dikarenakan terorisme selalu dikaitkan dengan agama tertentu. Jika ini terjadi, tentu solidaritas yang selama ini dibangun semua elemen bangsa yang ber-bhinika tunggal ika ini menjadi sia-sia.

REFERENSI http://banjarmasin.tribunnews.com/read/artikel/2011/4/27/38522/MemahamiTerorisme-Menyelamatkan-Indonesia http://hminews.com/news/bung-karno-bukan-saya-pencipta-pancasila-tapi-tuhan/ http://ideologipancasila.wordpress.com/2007/07/02/bedah-butir-pada-pancasilasila-pertama/