TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA “AKU WARGA NEGARA YANG BAIK”
DOSEN : M.AYUB PRAMANA, SH.
Oleh : ANGGAR SUSILO HASTUTI NIM. 11.12.5484 JURUSAN : SISTEM INFORMASI Kelompok G
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
i
KATA PENGANTAR Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini di susun dengan tujuan untuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah pendidikan pancasila. Oleh karena itu perlu di lakukan penelitian dengan cara eksperimen atau percobaan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam mkalah ini. Oleh karena itu penulis berharap masukan dari para pembaca.
Yogyakarta, Oktober 2011 Penyusun,
Anggar Susilo Hastuti NIM. 11.12.5484
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN Semakin tua usia Semakain berat cobaan yang dirasa Hidup penuh dengan keterbatasan Merasa hidup sendirian, kesepian dan tidak berguna Perlu kesabaran dan ketelatenan untuk merawatnya Agar mereka bersemangat untuk menjalani masa tuanya Semangat, senyuman dan ungkapan rasa senang dari mereka Merupakan suatu pamrih yang tidak ternilai harganya Makalah ini penulis persembahkan kepada: 1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga makalah ini dapat selesai dengan waktunya. 2. Bapak Langkir dan Ibu Sri Rahayu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan memberikan inspirasi penulis dalam pembuatan makalah ini. 3. Bapak M.Ayub Pramana, SH selaku pembimbing mata kuliah pendidikan pancasila. 4. Para koruptor dan terorisme di Indonesia, semoga dengan membaca makalah ini bisa terbuka pintu hatinya.
iii
PENDIDIKAN PANCASILA Matakuliah Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa tanggal 3-8 September 2011, di Kampus STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Oleh
Anggar Susilo Hastuti NIM. 11.12.5484
Menyetujui: Dosen Pembimbing
M.Ayub Pramana, SH
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
KATA PENGANTAR .................................................................................
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................
iii
HALAMAN PENGASAHAN ....................................................................
iv
DAFTAR ISI ..............................................................................................
v
MATERI BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah ................................................................... 2. Perumusan Masalah ......................................................................... 3. Metode Penelitian ............................................................................
1 2 2
BAB II TUHAN ITU ADA 1. Pendahuluan ....................................................................................
8
2. Filsafat (nilai-nilai) pancasila sila pertama ......................................
8
3. Kesimpulan ....................................................................................
10
BAB III TERORISME 1. Pengertian .......................................................................................
11
2. Pencegahan dan Penggulangan Terorisme ........................................
11
BAB IV SEPARATISME 1. Pengertian ........................................................................................
13
2. Mengatasi Separatisme ....................................................................
13
BAB V Pemberantasan Korupsi 1. Pendahuluan ....................................................................................
16
2. Cara pemeberantasan Korupsi ..........................................................
17
DAFTAR PUSTAKA
v
DAFTAR PUSTAKA
Website : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Http://syiarislam.wordpress.com http://pustaka.unpad.ac.id http://www.scribd.com Http://www.bappenas.go.id http://wifipedia.org http://wisnusudibjo.wordpress.com
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam pokok bahasan makalah Pancasila ini ada empat hal yang lebih dahulu kita pelajari yaitu Tuhan itu ada, Terorisme, Separatisme dan Pemberantasan Korupsi. Dengan mempelajari makalah Pancasila ini yang membahas tentang Tuhan itu ada, Terorisme, Separatisme dan Pemberantasan Korupsi sumber saya dapatkan melalui kepustakaan maupun dari internet. Melalui kepustakaan dan internet saya berharap untuk mendapatkan data yang obyektif dan dapat menghasilkan kesimpulan yang obyektif atau inter obyektif. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah Tuhan itu ada, Terorisme, Separatisme dan Pemberantasan Korupsi karena itu dalam tulisan ini saya mencoba mulai dari masa lampau bahwa Indonesia merdeka sampai sekarang masih mengalami penderitaan akibat kurang pemahaman Pancasila. Dalam seluruh peristiwa tersebut Pancasila mempunyai peranan penting untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri manusia. Mengingat hal tersebut pertama-tama saya secara beruntun sekali kemukakan masalah-masalah yang sering terjadi disekitar kita mulai dari ketidakpercayaan akan Tuhan, mengganggap Terorisme sebagai jalan penegak kebenaran yang dampaknya benar-benar merusak agama, membuat gerakan-gerakan separatisme yang dapat mengusik keamanan bangsa kita dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau bisa di sebut dengan korupsi. Oleh karena itu, pada makalah ini saya akan membahas semua masalah-masalah yang sangat merugikan bangsa dan negara kita.
1
B. Perumusan Masalah Dalam pembuatan makalah ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 1
Apakah Tuhan itu ada ?
2
Bagaimana cara menangani Terorisme ?
3
Bagaimana cara melawan Gerakan Separatisme ?
4
Cara-cara apa saja yang bisa Memberantas Korupsi ?
C. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian adalah : 1. Historis Bangsa Indonesia terdiri dari berbagi suku, etnik dan budaya, tapi belakangan ini banyak yang berubah dari setiap suku dan budaya itu sendiri. Yang sangat mencolok adanya aliran-aliran agama baru yang tidak sah dimata agama, bahkan banyak manusia yang mengganggap dirinya adalah Tuhan. Tidak sedikit masyarakat yang terbuai akan janji-janji surga yang bisa didapatkan tanpa mengikuti ajaran-ajaran agama yang seharusnya di jalankan. Mengapa itu terjadi ? itu dikarenakan kurangnya pemahaman ajaran agama sejenak dini dan kurangnya pembelajaran Pancasila, kekurangpercayaan akan adanya tuhan bisa jadi faktor utama mengapa banyak agama-agama baru bermunculan. Bukan hanya agama yang menjadi sorotan masalah pada makalah kali ini, Terorisme adalah masalah yang bisa dibilang sangat meresahkan masyarakat selain agama. Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad-abad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan burni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, ada
juga gerakan separatisme (gerakan anti-
nasionalisme). Bagi kelompok-kelompok separatisme,berhasilan merusak tata keamanan negara memiliki makna yang sangat besar. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan keamanan negara ketimbang mengambil keputusan yang sangat berbelit-belit yang dapat membuat gerakan-gerakan tersebut semakin meningkat.
2
Dan yang terakhir adalah pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah bagi penegak hukum. Maka dari itu penegak hukum butuh dukungan rakyat yang tak pernah putus, sehingga dapat memberantas semua korupsi-korupsi yang ada dibangsa ini.
2. Sosiologis Beriman bahwa Tuhan itu ada adalah iman yang paling utama. Jika seseorang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka sesungguhnya orang itu berada dalam kesesatan nyata. Dengan begitu kita sebagai manusia harus lebih-lebih memperdalam ilmu keagamaan kita sehingga kita tidak akan terjerumus kedalam hal – hal yang menyesatkan kita. Dampak dari terorisme sangat berpengaruh dalam hidup bersosio, terutama dalam beragama, yang disebut-sebut biang keladi semua kegiatan terorisme adalah negara/agama islam, termasuk indonesia sendiri yang disinyalir tempat pelatihan dan persembunyian para teroris. Separatisme juga dapat memecah belah kan negara kita. Jika
pemerintah
tidak
dapat
mengendalikan
gerakan-gerakan
separatisme maka akan terjadi perpecahan di negara kita. Maka dari itu, pemerintah benar-benar harus menanggapi setiap pokok permasalahan ini. Di indonesia, korupsi itu telah meraja lela, Butuh kerjasama yang ekstra untuk memberantas masalah ini, bukan hanya lembaga-lembaga saja yang ikut memberantas tetapi juga dari semua golongan. Maka dari itu kita harus saling merangkul satu sama lain untuk memberantas korupsi.
3. Yuridis Dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit, bintang, matahari, bulan, dan lain-lain: “Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” [Al Furqoon:61]. Jadi berhak bagi kita sebagai umatnya hanya patuh dan taat kepadanya, dialah maha pencipta kita walau mungkin dia
3
tak bisa dilihat tapi dengan semua ciptaannya yang ada di dunia ini kita harus percaya bahwa tuhan itu ada. Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme
tidak
sama
dengan
intimidasi
atau
sabotase.
Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama denganvandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya. Namun, belakangan, kaum teroris semakin membutuhkan dana besar dalam kegiatan globalnya, sehingga mereka tidak suka mengklaim tindakannya, agar dapat melakukan upaya mengumpulkan dana bagi kegiatannya. Mengenai pengertian yang baku dan definitive dari apa yang disebut dengan Tindak Pidana Terorisme itu, sampai saat ini belum ada keseragaman. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif. Tidak mudahnya merumuskan definisi Terorisme, tampak dari
4
usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diintepretasikan pengembangannya yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen M. Yasin mengatakan masyarakat Indonesia harus mewaspadai adanya gerakan separatisme di lingkungan mereka.Menurut Yasin, di Jakarta, Kamis, isu-isu strategis yang membahayakan ketahanan nasional seperti separatisme, gerakan ekstrim, fanatisme, terorisme, dan federalisme harus diberantas dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung upaya tersebut sangat diperlukan. "Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama.Separatisme, federalisme, dan lainnya ini muncul dimana-mana.Harus kita waspadai jangan sampai terseret," kata Yasin ketika ditemui setelah Simposium World Ocean Conference 2009, di Jakarta. Ia mengatakan sebagian masyarakat Indonesia masih kurang waspada terhadap gerakan separatisme. Hal ini terbukti dari masih adanya gerakan separatisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus pengibaran bendera RMS saat peringatan Hari Keluarga Nasional pada 30 Juni di ambon merupakan contoh nyata masih adanya gerakan separatisme di Indoensia. Menurut dia, masyarakat Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, serta semangat persatuan dan kesatuan untuk menangkal pengarus separatisme. "Kalau masyarakat kita berpegang sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak ada ruang untuk mereka (separatisme)," kata Yasin. Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasioonal (Lemhanas) Prof Muladi mengatakan gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi
5
di Papua, Aceh maupun Ambon harus ditumpas secara tegas karena sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Menurut dia, separatisme dapat ditumpas secara yuridis adalah melalui penegakkan hukum yang tegas, selain itu juga dibutuhkan pendekatan secara budaya untuk berdialog dengan para tokoh-tokoh Dewan Adat. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaian besar pengertian korupsi dalam undang-undang tersebut dirujuk dari kitab undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi dalam undang-undang tersebut dirujuk dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berasal dari Wet Boek Van Strafrecht (Wvs) yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah Indonesia. Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat lagi dalam Undangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang kemudian dipertegas didalam Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tinsdak pidana korupsi (UU-PTPK). Sampai saat ini Undang-Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Apabila ditinjau dari sisi ancaman pidananya, UU-PTPK merupakan undang-undang yang paling keras se-Asia tenggara mengingat beratnya ancaman pidana pelaku korupsi dalam UU pemberantasan korupsi. Jadi menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal UU No.31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi.
Pasal-pasal
tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
6
1. korupsi keuangan negara 2. suap – menyuap 3. penggelapan dalam jabatan 4. pemerasan 5. perbuatan curang 6. benturan kepentingan dalam pengadaan
7
BAB II TUHAN ITU ADA 1.
Pendahuluan Pancasila di perguruan tinggi di kaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan sila.ideologis bangsa/Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideology yang berhakikat sebagai system nilai bangsa Indonesia. System nilai seperti ini di pandang oleh studi filsafat yang secara historic di gali pada budaya bangsa dan di tempa oleh penjajahan yang kemudian di terapkan pada wilayah yudiskenegaraan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu sebagai hasil konsesus_nasonal bangsa Indonesia melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945
2.
Filsafat (nilai-nilai) pancasila sila pertama “KETUHANAN YANG MAHA ESA” Di dalam sila pertama ini terkandung nilai-nilai bahwa NKRI ingin mengembangkan/ di kembangkan sebagai Negara beragama yang mendasarkan pengelolaan Negara pada hokum positif yang dipakati oleh bangsa (MPR, DPR + pemerintah) yang warganegaranya beragam agama, sementara Negara pun tidak boleh mencampuri urusan aqidah agama lain apapun, tetapi Negara wajib melindungi agama apapun disini terkandung tekat bahwa mereka yang berAliran kepercayaan tidak diwajibkan (secara hokum positif) untuk beragama, tetapi mereka dibina oleh Negara (pemerintah dan masyarakat) untuk : a) Tidak menjadi atheis b) Tidak membentuk agama baru c) Sedapat mungkin memilih salah satu agama yang resmi di akui Negara (karena lebih banyak kedekatan ajarannya). Dalam hal ini sila pertama dari pancasila yaitu ketuhanaan Yang Maha Esa merupakan landasan berbangsa dan bernegara yang implementasinya mewajibkan semua manusia Indonesia harus ber-Ketuhanan. Karena keberadapan Tuhan melingkupi semua wujud dan sifat dari alam semesta ini,
8
di harapkan manusia Indonesia dapat menyelaraskan diri dengan dirinya sendiri, dirinya dengan manusia-manusia lain di sekitarnya, dirinya dengan alam, dan dirinya dengan Tuhan. Benarkah Semua Itu!!!! Benarkah Tuhan Itu Ada???? Kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita juga tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu, tidak heran jika orang-orang atheist menganggap Tuhan itu tidak ada. Cuma khayalan orang belaka. Ada kisah tentang orang atheist yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengajak berdebat seorang alim mengenai ada atau tidak adanya Tuhan. Di antara pertanyaannya adalah: “Benarkah Tuhan itu ada” dan “Jika ada, di manakah Tuhan itu?” Ketika orang atheist itu menunggu bersama para penduduk di kampung tersebut, orang alim itu belum juga datang. Ketika orang atheist dan para penduduk berpikir bahwa orang alim itu tidak akan datang, barulah muncul orang alim tersebut. “Maaf jika kalian menunggu lama. Karena hujan turun deras, maka sungai menjadi banjir, sehingga jembatannya hanyut dan saya tak bisa menyeberang. Alhamdulillah tiba-tiba ada sebatang pohon yang tumbang. Kemudian, pohon tersebut terpotong-potong ranting dan dahannya ketika jatuhnya, sehingga jadi satu batang yang lurus, dan kemudian menjadi perahu. Setelah itu, baru saya bisa menyeberangi sungai dengan perahu tersebut.” Begitu orang alim itu berkata. Si Atheist dan juga para penduduk kampung tertawa. Si Atheist berkata kepada orang banyak, “Orang alim ini sudah gila rupanya. Masak pohon bisa jadi perahu dengan sendirinya. Mana bisa perahu jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya!” Orang banyak pun tertawa riuh. Setelah tawa agak reda, orang alim itu-pun berkata, “Jika kalian percaya bahwa perahu tak mungkin ada tanpa ada pembuatnya, kenapa kalian percaya bahwa bumi, langit, dan seisinya bisa ada tanpa penciptanya? Mana yang lebih sulit, membuat perahu, atau menciptakan bumi, langit, dan seisinya ini?” ... Mendengar perkataan orang alim tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah terjebak oleh pernyataan mereka sendiri. “Kalau begitu, jawab pertanyaanku yang kedua,” kata si Atheist. “Jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak kelihatan. Di mana Tuhan itu berada?” Orang atheist itu berpendapat, karena dia tidak pernah melihat Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Orang alim itu kemudian menampar pipi si atheist dengan keras, sehingga si atheist merasa kesakitan.
9
“Kenapa anda memukul saya? Sakit sekali.” Begitu si Atheist mengaduh. Orang Alim itu lalu bertanya, “Ah mana ada sakit. Saya tidak melihat sakit. Di mana sakitnya?” “Ini sakitnya di sini,” si Atheist sambil menunjuk-nunjuk pipinya. “Tidak, saya tidak melihat sakit. Apakah para hadirin sekalian melihat sakitnya?” Si Alim bertanya ke orang banyak. Orang banyak itu berkata, “Tidak “Nah, meski kita tidak bisa melihat sakit, bukan berarti sakit itu tidak ada. Begitu juga Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Meski kita tidak bisa melihatNya, tapi kita bisa merasakan ciptaannya.” Demikian si orang Alim berkata.
Sederhana memang pembuktian orang alim
tersebut. Tapi pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena panca indera manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan adalah pernyataan yang keliru..
3.
Kesimpulan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta sisinya. Dan diantara makhlik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini ia-lah manusia. Sebagai maha pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah ter-batas, sedangkan selainNya adalah tebatas. Dalam memahami dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tak dapat di kotak-kotakkan dengan ke empat sila lainya karena hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
10
BAB III TERORISME 1.
Pengertian Menurut UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorime. Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2.
Pencegahan dan Penggulangan Terorisme a.
Permasalah yang di hadapi Peran
pemerintah
dan
masyarakat
untuh
mencegah
dan
menaggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedy ledakan bom belum lama ini menunjukan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah
sehingga
sukar
untuk
dilacak.
Sulitnya
penyelesaian
permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak factor yang menyebabkan terorisme terus berkembang. Dari factor perbedaan ideologis dan pemehaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan social dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang siknifikan, baik segi keamanan dan kereshan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya ke waspadaan intelejen dan keamanan untuk dan penanggulangannya.
b.
Langkah-Langkah dan hasil yang Di capai Arah kebjakan yang di tempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:
11
i. Penguatan koordinasi dan kerjasama di antara pemerintah. ii. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penaggulangan teroris. iii. Pemantapan oprasinal terorisme iv. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal. v. Peningkatan pengamanan terhadap area republic dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme.
12
BAB IV SEPARATISME 1.
Pengertian Speparatisme
politik adalah
suatu
gerakan
untuk
mendapatkan
kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesdaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu Negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima oleh kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral sepeti determinasi diri. Separatis juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa sparatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Gerakan sparatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious. Selain itu, sparatisme juga terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.
2.
Mengatasi Sparatisme Sebagian
system
hidup,
islam
telah
memberikan
solusi
yang
komphrehensip untuk mencegah tindak pemisahan diri. Semua peluang dan motif yang memungkinkan terjadinya pemisahan diri. Telah di cegah oleh islam. Hal ini tampak dari prinsip penting asas yang terjadi dasar perlukaan Negara terhadap seluruh warga – baik muslim maupun non muslim – adalah ri’ayah asy-syu’un (mengatur dan memelihara urusan-urusan umat). Berdasrakan prinsip ini, sangat kecil kemungkinan muncul alas an ingin memisahkan diri dari factor ekonomi, kezhaliman politik, atau karena ditelantarkan oleh pusat. Secara lebih khusus lagi, islam memberikan solusisolusi lain antara lain. a) Pertama, solusi ideology Sebuah Negara seyogyanya bangun diatas sebuah ideology yang sempurna. Ideology yang sempurna bukan saja mampu menciptakan
13
tatanan yang harmonis, adil, dan sejahtera, tetapi juga bias di pahami dan diterima oleh setiap warganegara yang sehat,rasional, dan logis. Oleh karena itu, langkah penting pertama yang harus dilakukan adalah memilih ideology yang paling sempurna. Langkah kedua yang bersifat ideology adalah menanamkan dan memahamkansetiap warga Negara akan konsep ideology yang di pilih itu.
b) Kedua, solusi politis Membangun system politik dan pelaku yang baik adalah persyaratan berikutnya guna mencegah sparatisme. Penguasa yang baik tidak mungkin hadir dalam tatanan politik, hokum social, dan pendidikan yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan.
c) Ketiga, solusi ekonomi Sparatisme yang mula8 berkembamg di beberapa daerah seperti di Indonesia pada dasarnya tidak perlu terjadi seandainya kekayaan alam itu di gunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk rakyat local. Kebijakan ekonomi dalam islam adalah jaminan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar setiap orang secara menyeluruh serta peluang pemenuhan kebutuhan sekundernya berdasarkan kadar yang mampu dia
capai
sebagai manusia.
d) Keempat, mencegah intervensi asing Islam mengharamkan setiap bentuk intervensi asing terhadap negerinegeri islam. Sebab, intervensi asing jelas dimaksudkan untuk menguasai negeri-negeri islam dan memecah belah kaum muslim. Kerjasama militer maupun intelejen dengan pihak asing dalam bentuk apapun juga di haramkan.
e) Kelima, mengatasi primodialisme Kebencian GAM atas suku jawa timbul sebagai akibat masih di agungkannya semangat sukuisme di masyarakat kita. Semangat
14
primodialisme ini hanya bias dihilangkan dengan membangun sebuah ikatan yang hakiki, yaitu ikatan yang dibangun diatas landasan akhidah yang kuat dan benar.
f) Memerangi kelompok sparatisme Jika berbagai solusi diatas telah diterapkan, namun masih pihak yang ingin memisahkan diri, maka mau tidak mau, Negara harus bersikap tegas kepada mereka. Perang menjadi solusi terakhir. Dalam konsep islam masalah ini dibahas dalam tindakan terhadap pihak yang buqhat. Buuqhat adalah sekelompok yang berkumpul dan memenuhi 3 ospek : i. Menentang kekuasaan Negara, tidak mau enjalankan hak-haknya, tidak
mau
menaati
undang-undang
maupun
menjalankan
keputusan-keputusan kepala Negara. ii. Memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk menguasai (Negara) iii. Memisahlan diri.
15
BAB V PEMBERANTASAN KORUPSI 1.
Pendahuluan Korupsi di Indonesia agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, The Straits Times, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada “amplop”. Korupsi
membawa
dampak
pada
kesenjangan
ekonomi
akibat
memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Melihat permasalahan tersebut diatas sesungguhnya telah ada niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Namun penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, setengah hati, dan tidak sungguh-sungguh. Ini terlihat dari tak adanya keteladanan dari pemimpin dan sedikit atau rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi sementara masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi di mana-mana.
16
2.
Cara pemberantasan korupsi Kini, masyarakat tentu sangat menantikan upaya-upaya manjur untuk mengatasi salah satu problem besar negara ini. Pertanyaannya, bagaimana upaya itu harus dilakukan? Secara khusus, jalan apa yang bisa diberikan Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduk negeri ini dan mungkin juga paling banyak dianut oleh para koruptor, agar benar-benar kerahmatan yang dijanjikan bisa benar-benar terwujud? Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam. 1) Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini.
2) Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi
17
berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.
3) Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.
4) Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan
18
tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.
5) Kelima, hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.
6) Keenam,
pengawasan
masyarakat.
Masyarakat
dapat
berperan
menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian
rakyat
mengoreksi
aparat,
khalifah
Umar
di
awal
pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Dari sini terlihat dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semoga cara ini bisa menjadi masukan dalam meminimalisir tindak korupsi di Indonesia
19
