AKU WARGA NEGARA YANG BAIK Untuk Memenuhi Tugas Akhir “Mata Kuliah Pendidikan Pancasila” Dosen : M. Ayub Pramana, SH
Disusun Oleh : Nama
: Ari Irawan
Nomor
: 11.12.5481
Program
: STRATA 1
Jurusan
: SI
Kelompok : G
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011 / 2012
i
ABSTRAK
Bab I Tuhan Itu Ada Beriman bahwa Tuhan itu ada adalah iman yang paling utama. Jika seseorang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka sesungguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata. Benarkah Tuhan itu ada? Kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita juga tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu, tidak heran jika orang-orang kafir menganggap Tuhan itu tidak ada. Cuma khayalan orang belaka. Memang sulit membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi jika kita melihat pesawat terbang, mobil, TV, dan lain-lain, sangat tidak masuk akal jika kita berkata semua itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pembuatnya. Jika benda-benda yang sederhana seperti korek api saja ada pembuatnya, apalagi dunia yang jauh lebih kompleks.
Bab II Terorisme Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk : a. mengintimidasi penduduk sipil. b. memengaruhi kebijakan pemerintah. c. memengaruhi penyelenggaraan negara
dengan cara penculikan atau
pembunuhan.
Bab III Separatisme Separatisme adalah keinginan dan bentuk perwujutan keinginan dari suatu wilayah untuk melepaskan diri dari negara induk untuk menjadi bangsa tersendiri yang merdeka dan memiliki kepemerintahan sendiri. Di Papua, masalah separatisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Banyak pengamat yang memperkirakan Papua bakal lepas dari NKRI. Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini, ii
bahkan Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia. Pendudukan dan penguasaan lapangan terbang perintis di Distrik Kaisepo oleh sekelompok bersenjata yang diduga separatis OPM, yang penyelesaiannya berlarut-larut telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis tidak bisa diremehkan begitu saja, karena kini OPM sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
Bab IV Pemberantasan Korupsi Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh "island of integrity" (daerah contoh yang bebas korupsi). Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan "memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas".
iii
KATA PENGANTAR Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita, serta tak lupa terimakasih kepada Orangtua saya yang telah membiayai saya, serta Dosen dan teman- teman yang saya sayangi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pancasila ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Tulisan ini adalah hasil pengamatan dari sumber-sumber di internet dan tugas matakuliah pancasila ini untuk memberikan motifasi kepada orang-orang yang sudah kurang peduli dengan semangat nasionalisme. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dengan adanya penyusunan laporan seperti ini. Bersama ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas ini, terutama kepada Bapak M. Ayub Pramana, SH sebagai dosen matakuliah Pancasila yang telah memberikan banyak saran, petunjuk dan dorongan dalam melaksanakan tugas ini, juga rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga segala yang telah kita kerjakan merupakan bimbingan yang lurus dari Yang Maha Kuasa. Dalam penyusunan tugas ini tentu jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tugas ini dan untuk pelajaran bagi kita semua dalam pembuatan tugas-tugas yang lain di masa mendatang. Semoga dengan adanya tugas ini kita dapat belajar bersama demi kemajuan kita dan kemajuan ilmu pengetahuan.
Magelang, 15 Oktober 2011 Disusun oleh Ari Irawan
iv
DAFTAR ISI Halaman Judul .........................................................................................
i
Abstrak ...................................................................................................
ii
Kata Pengantar ........................................................................................
iv
Daftar Isi .................................................................................................
v
BAB I TUHAN ITU ADA ......................................................................
1
BAB II TERORISME .............................................................................
3
BAB III SEPARATISME .......................................................................
6
BAB IV PEMBERANTASAN KORUPSI ..............................................
9
v
BAB I TUHAN ITU ADA Tuhan adalah Dzat Yang Maha Mulia dan wajib kita sembah, dan wajib kita percayai keberadaanya bagi orang yang beriman. Di Indonesia banyak sekali ragam suku bangsa dan budaya. Oleh karenaitu berbagai macam pula kepercayaan tentang adanya tuhan. Namun dari berbagai macam ragam kepercayaan tersebut tidak perlu menjadikan konflik dan perpecahan, karena sesungguhnya tujuan menyembah itu sama yakni mendapatkan tempat yang mulia disaat Manusia telah mati yakni surga. Jika kita membahas tentang surga maka yang terlintas dibenak adalah suatu tempat yang sangat indah dan menakjubkan. Dimana tempat orang yang mendapatkan balasan atas perbuatanya yang baik di dunia ini, lantas jika kita bahas surga maka kita pula ingat akan adanya neraka yakni tempat yang paling rendah dan mengerikan, tempat dimana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan yang tercela didunia ini. Beriman bahwa Tuhan itu ada adalah iman yang paling utama. Jika seseorang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka sesungguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata. Kita tidak pernah bertemu tuhan namun jangan berfikir bahwa tuhan itu tidak ada. Karena kita memang belum layak untuk bertemu dengan tuhan. Karena perbedaan ajaran tentang berbagai Agama maka yang harus kita lakukan adalah : “Untukmu lah agamamu dan untukku lah Agamaku”. Maka hendaklah antara umat beragama saling menghormati dan menghargai dengan keyakinannya masing-masing bukanya menghapuskan umat lain untuk dapat berkuasa, tapi menyatukan untuk menjadi Bangsa yang kuat dan bermartabat. Mereka yang ingin berkuasa namun dengan cara yang salah, sebenarnya mereka itu mati namun mereka juga membawa dosa orang yang tidak bersalah. Bukanya orang-orang kafir namun umat dengan keyakinan sama pun ikut tewas. Tuhan memang menyuruh hamba-hambanya untuk memerangi orang kafir namun bukan begitu caranya. Cara yang seharusnya adalah memberikan pandangan dan memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang merasa tuhan itu berbentuk batu, patung dan sebagainya. 1
Berikut ini adalah pengalaman berdebat dengan teman saya yang berbeda keyakinan. Yang mungkin percakapanya agak lucu juga. Temanku berkata,”Hey kamu apa capek tiap hari sholat duduk berdiri, sujud .Apa gak pegel”,Katanya. Ya enggaklah buat apa ngeluh Cuma gitu doang. Aku kug belum pernah liat Tuhanmu”, kata temenku. Aku menjawab, Ya gak mungkin lah kamu liat krna tuhan yang aku sembah sifatnya ghaib. Berarti gak ada dong kalau aku gak pernah liat?
2
BAB II TERORISME Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the aspex of violence. Teror adalah suatu ancaman terhadap orang lain melalui sebuah media. Teror atau terorisme tidaklah selalu identik dengan kekerasan. Terorisme sebenarnya tindakan yang salah dan dilarang agama, karena korban yang terkena dampaknya banyak orang yang tidak bersalah. Contoh dari perbuatan teroris tersebut adalah bunuh diri dengan menabrakkan ke gedung ke bar di Amerika, bom bali, bom bunuh diri di Hotel J. W. Mariot dan bom di Kuningan. Banyak modus dari pengeboman tersebut adalah bunuh diri atas syiar jihad untuk membela agama. Padahal dalam agama menyiksa diri atau bahkan menghilangkan nyawa sendiri bahkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Mereka seringkali tidak memikirkan dampak dan nasib dari orang yang menjadi korban dan orang yang ditinggalkan. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, seorang ahli hukum pidana Internasional. Bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik dan dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan suatu pengawasan atas makna terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., terorisme merupakan pandangan yang subjektif. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Commite on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama 7 tahun tanpa menghasilkan rumusan. Menurut para teroris untuk membentuk Negara Islam Indonesia adalah dengan memberantas kaum-kaum kafir. Namun ternyata cara dan keyakinan yang dipercaya itu salah. Justru perbuatan yang mereka lakukan itu sia-sia, karena banyak pula orang yang kurang setuju dengan tindakan teroris yang dianggal membahayakan kelangsungan hidup umat manusia di dunia. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum dunia (Amerika atau negara bagian Amerika) yang jelas dimaksudkan untuk :
3
-
Mengintimidasi penduduk sipil
-
Memengaruhi kebijakan pemerintah
-
Memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan
terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaraket politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perampokan, pembajakan, maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain. Menurut Webster’s New World Collenge Dictionary (1996), definisi terorisme adalah “the use of force or threats to demoralize, intimidate, and sub jugate”. Doktrin membedakan terorisme kedalam dua macam definisi, yaitu definisi tindakan terorisme (terrorism au) dan pelaku terorisme (terrorism actor). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong ke dalam tindakan terorisme adalah tindakah-tindakan yang memiliki elemen : -
Kekerasan
-
Tujuan politik
-
Teror / intended au dience Definisi akademis tentang terorisme tidak dapat diselaraskan menjadi
definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki banyak Act yang menyebut kata terrorism atau terrorist di dalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan standart definisi tentang terorisme, baik dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional bila memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme, yaitu : 1. Convention on Offences and Certain Other Acts Commited on Board Air Craft (Tokyo Convention, 1963). 2. Convention for the Suppression of unlaw ful Seizure of Air Craft (Hague Convention, 1970).
4
3. Convention for the Suppression of unlaw ful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention, 1971). 4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 1973. 5. Internasonal Convention Against the talking of Hostages (Hostages Convention, 1979). 6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Material Convention, 1980). 7. Protocol for the Suppression of unlaw ful Acts of Violence at Airports serving Internasional Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of unlaw ful Acts againts the Safety of Civil Aviaton, 1998. 8. Convention for the Suppresion of unlaw ful Acts Againts the Safety of Maritime Navigation, 1988. 9. Protocol for the Suppression of unlaw dul Acts Against the Safety of Fixed Platfrom Located on the Continental Shelf, 1988. 10. Convention on the Marking of Palstic Explosives for the Purpose of Detection, 1991. 11. Internasional Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution). 12. International Convention for the Suppressioan of the Financing of Terrorism, 1999.
5
BAB III SEPARATISME Separatisme adalah tuntutan untuk melepaskan kepemerintahan satu daerah dari suatu negara untuk membentuk kedaulatan sendiri. Separatisme biasanya muncul pada daerah yang menganggap bahwa daerah tersebut telah mampu untuk berdaulat sendiri dan membentuk suatu pemerintahan dengan melepaskan diri dari negara asalnya. Di Indonesia juga muncul separatisme yang menentang kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Separatisme Papua, RMS di Maluku. Nampaknya masalah separatisme di Indonesia tidak dapat hanya ditangani oleh satu lembaga atau satu departemen saja, perlu adanya kerjasama antar aparat pemerintah baik sipil maupun militer dalam menangani separatisme, termasuk para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Di Papua, masalah separatisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Banyak pengamat yang memperhatikan Papua bakal lepas dari NKRI. Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah sangat jelas. Mereka saat ini di tengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia, bahkan Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia. Pendudukan dan penguasaan lapangan terbang perintis di Distrik kaisepo oleh sekelompok bersenjata yang diduga separatisme OPT, yang penyelesaiannya berlarut-larut telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis tidak bisa diremekan begitu saja, karena kini OPM sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Usaha untuk merebut kembali lapangan terbang melalui negoisasi maupun dengan penyerbuan oleh pilisi belum membuahkan hasil. Bahkan suatu peleton pasukan Brigade Mobil (Brimob) Detasemen A Jayapura dan sepuluh anggota Detasemen Anti Teror 88 Polda Papua, yang diberi tugas merebut kembali lapangan perintis kaisepo hasilnya tetap nihil walaupun telah jatuh korban di kedua belh pihak. Kita hanya berharap agar keamanan tidak menganggap remeh situasi ini, tidak benar menganggap mereka adalah pelaku kriminal, kekuasaan dan maksud mereka di kaisepo tidak pernah kita ketahui, untuk itu kewaspadaan 6
dan antisipasi harus terus dijaga. Apalagi kabarnya disana para separatis selain menduduki lapangan terbang juga menyandera ISO warga setempat. Semua kegiatan itu patut kita waspadai, karena disinyalir kini mereka memiliki sponsor yang besar dan dana yang cukup besar pula. Dana itu diperkirakan berasal dari dana otonomi khusus yang hingga saat ini tidak sampai pada masyarakat. Selain itu Intelejen asing diyakini memiliki andil yang besar dalam munculnya gerakan separatis akhir-akhir ini. Banyak warga Papua yang sebenarnya tidak tahu apaapa, telah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk kepentingan mereka. Ancaman lepasnya Papupa sebenarnya sudah didepan mata dan siap meledak kapan saja bagai api dalam sekam. Kita hanya berharap agar aparat tidak ceroboh dan lemah dalam menangani kasus dilapangan terbang kaisepo, bekerjasamalah dan minta bantuan aparat TNI serta tokoh-tokoh setempat sehingga penangannya tuntas dan tidak menimbulkan dampak internasional
Separatisme Vs Kemerdekaan Bahwa disintegrasi dan sparatisme di Indonesia kembali muncul akhir-akhir ini. Setelah presiden dipermalukan para penari cakalele dengan mengibarkan bendera RMS pada peringatan hari keluarga Nasional di Maluku, muncul pula gerakan serupa di papua dengan berkibarnya bendera bintang kejora di daerah paling timur Indonesia itu. Belum lagi kedua itu terselesaikan, di Aceh juga muncul wacana pendirian partai GAM sebagai partai lokal di propinsi yang sudah diberlakukan otonomi khusus itu. Dari berita-berita yang beredar, daerah yang muncul sebagai biang disintegrasi dan menyamai bibit separatisme ternyata masih dimotori muka-muka lama. Sebutlkan Aceh yang terkenal dengan GAM-nya, Maluku dengan RMS-nya dan Papupa dengan bintang kejoranya. Hal itu cukup memperhatikan, karena mestki sudah lebih 60 tahun bangsa Indonesia merdeka dan pada tahun 1998 otonomi daerah digulirkan, ternyata semua itu belum membuat kita berpuas diri dan merasa benar-benar merdeka. Hal itu terlihat dari indikasi gerakan separatisme di berbagai daerah yang dapat dibaca bahwa muaranya sebenarnya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan yang terpisah dari Negara Kesatuan 7
Republik Indonesia (NKRI). Dalam Kontes Nasionalisme, seyogyanya kita memandang kemerdekaan sebagai kebutuhan bersama segenap elemen NKRI secara utuh. Artinya, demi kepentingan yang lebih besar semestinya kita mau berkorban untuk tidak mengedepankan perjuangan kemerdekaan yang hanya lebih mengedepankan unsur kemerdekaan yang bersifat lokal. Hal itu bukan apa-apa, tetapi karena mengingat bahwa negara bangsa Indonesia pada hakikatnya belumlah merdeka secara utuh. Walau secara Yuridis kita sudah diakui sebagai bangsa yang berdaulat, tetapi dalam berbagai bidang sebenarnya kita masih terjajah, kita belum merdeka secara ekonomi, kita belum merdeka dari korupsi, kita masih terjajah kekuasaan modal asing, kehidupan sosial budaya kita masih terbelenggu dan kita juga masih tertekan secara hukum dan politik. Oleh sebab itu, kesempatan kemerdekaan dalam konteks ke Indonesiaan itulan yang semestinya bersama-sama diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa. Sehingga ketika bangsa itu diperoleh keadilan dan kesejahteraan bisa lebih kita perjuangkan bagi seluruh daerah Indonesia.
8
BAB IV STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Dengan diklarifikasinya UNCAC oleh Republik Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali
langkah-langkah
strategis
yang
diperlakukan
dalam
rangka
pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai inisiatif yang ada seperti stratefi pencegahan KPK. Gap Analysis UNCAC dan RAN PK 2004-2009 perlu diperkaya dengan masukan-masukan berupa perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi pada umumnya maupun upaya implementasi UNCAC pada khususnya sehingga, sehingga menghasilkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakehol ders. Strategi nasional tersebut ditunjukkan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai
dampak
yang
kongkrit
bagi
peningkatan
kesejahteraan,
keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi domokrasi. Strategi dimaksud harus dirumuskan melalui perlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif demi pemerintah. Komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif serta perumusan kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi seyogyanya harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Berkenaan dengan itu, kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak terhadap pemberantasan korupsi.
Orde Lama Dimasa orde lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan-aturan Undang-Undang keadaan Bahaya, Lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh .H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor 9
M. Yamin dan Roslan Abdulgani. Kepada peran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan mudah ditebak. Model perlawanan para pejabat yang korupsi pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggung jawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada paran, tetapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, paran berakhir tragus, dead lock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada kabinet Djuanda. Pada 1963, melalui keputusan Presiden No. 275 tahun 1963, pemerinth menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Kemanan / Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat. Yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Lagi-lagi alasan politis menyebabkan pemberhentian, seperti Direktur Utama Pertama yang tugas keluar negeri dan Direksi lainnya menolaj karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektifitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang lebih Rp. 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontras) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani, Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi dimasa orde lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.
Orde Baru Pada masa awal orde baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik orde lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata 10
ketidak seriusan TPK mulai dipertanayakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johanes, IJ, Kasimo, Mr. Wilopo dan A. Tjokroaminoto dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina dan lain-lain.
11
