AKU WARGA NEGARA YANG BAIK Makalah ini di susun sebagai tugas akhir mata kulaiah Pancasila Dosen Pengampu: M Ayub Pranama. SH.
Nama :ANDREAS KUNCORO Nim
:11.12.5376
SISTEM INFORMASI S I .STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011/2012
Kata Pengantar Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Aku Warga Negara Yang Baik” Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangankekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada : 1. Bapak M ayub Pranama SH. Sebagai dosen pengampu matakuliah Pancasila yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini. 2. Orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga tugas ini selesai. 3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.
I Tuhan Itu Ada
A. Latar Belakang Dapatkah seseorang mengetahui bagaimana wajah Tuhan itu? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Bukti apa yang kita miliki yang menyatakan Tuhan itu ada? Hal ini yang menjadi perdebatan yang sering diungkapakan oleh manusia yang semakin maju peradabannya. Banyak dijumpai para ahli astronomi ataupun ahli fisika yang tidak mempercayai adanya Tuhan. B. Topik Bahasan Dalam kitap suci menuliskan apabila kita mengenal Tuhan, Kita memperoleh damai. Anda dapat berhenti mencari kedamaian pikiran dan memperoleh suatu pencerahan atas pergumulan suatu masalah apabila anda sudah mengenal Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu memang ada? Nabi Yesaya mengatakan “arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu” (Yesaya 40:26) Selama berabad-abad manusia mengagumi Rahasia tentang antariksa, sambil bertanya-tanya, rahasia apakah yang terpendam di angkasa luar? Selama zaman kegelapan gereja berusaha mencegah manusia dari memandang ke semesta alam melalui teleskop. Para pemimpin gereja takut jika manusia menyelidiki antariksa dengan begitu mendalam yang nantinya mungkin akan menemukan hal-hal yang dapat menggoncang imannya terhadap keberadaan Tuhan. Namun ketika penyelidikan antariksa mulai berkembang, manusia semakin terkagum atas karya ciptaan Tuhan. “Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan pekerjaan tanganNya, hari menerusakan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia.” (Mazmur 19:2-4) Sulit bagi manusia untuk mengerti dunia dan alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya. Alam semesta yang begitu luas dan rumit ini berjalan dengan lancar seperti
sebuah jam yang berjalan dengan teratur. Berjuta-juta bima sakti, masing-masing menempuh perjalanan dengan kecepatan ajaib menempuh kea rah yang sudah di tentukan melintasi langit, kadang-kadang berpapasan satu dengan yang lainnya, sama seperti pemain sky air. Namun pengaturan waktunya begitu tepat sehingga para ahli astronomi dapat meramalkan lokasi-lokasi benda-benda langit ini beribu-ribu tahun ke masa yang akan datang. Dr. Edwin B. Frest direktur peneliti Yarkes menulis, “tidak ada bukti bahwa semesta alam itu otomatis, atau bahwa semesta alam itu berkuasa mengatur dirinya sendiri. Materi biasa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Semesta alam bukanlah suatu kumpulan benda-benda yang terjadi dengan kebetulan dan bergerak tanpa system atau susunan. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang Maha Esa.” Philip L.Knox. Wonder world, Halaman 13. Pemenang hadiah nobel, ahli fisika, Dr. Arthur Compton menulis,”bagiku sendiri, iman mulai dengan suatu kesadaran bahwa sesuatu yang nikmat yang melebihi segala sesuatu membuat semesta alam menjadi ada dan membuat manusia tercipta. Tidak sulit bagiku untuk memiliki iman ini karena memang tidak dapat disangkal bahwa dimana ada sesuatu rencana, maka di sana pasti ada nikmat. Semesta alam yang berjalan secara teratur menyaksikan kebenaran pernyataan yang paling agung. Chicago Daily News, dikutip dalam New Life Guide, nomor 2. Ketika dalam hati kita ada pertanyaan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Maka imanilah iman itu dan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena dengan hati kita sudah bisa merasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia yang membuat dunia beserta isinya dengan baik. Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang yang baik, yang selalu mengajarkan kasih dan perbuatan baik kepada sesame dan alam.
II Kebenaran Sejarah Terorisme Di Indonesia
A. Latar Belakang Terorisme
adalah
serangan-serangan
terkoordinasi
yang
bertujuan
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Aksi terorisme yang berlindung dibalik landasan agama. Yang berfaham ekstrim untuk mengubah suatu keadaan dalam suatu bangsa. Kegiatan terorisme di Indonesia sering sekali meresahkan, karena korban dari aksi ini tak jarang melukai warga sipil yang tidak tau apa-apa. B. Topik Bahasan Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya layak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Arti makna negative yang terkandung dalam kata terorisme, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai sparatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militant, mujahidin dan yang lain sebagainya. Tetapi kebenarannya, makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme di Indonesia adalah suatu pergerakan yang mengatas namakan agama Islam dalam aksinya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku terror. Terorisme tidak ditunjukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan terror justru
dilakukan di mana saja, siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin di sampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan terror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psiko war. Isu yang terjadi saat ini aksi terorisme di Indonesia memakai idiologi agama. Pandangan bahwa dunia Islam saat ini dijajah oleh Amerika yang identik menganut idiologi sekuler yang bertentangan dengan dokterin dan agama Islam. Bahasa kaum teroris yang memakai ideologi Islam itu di mana-mana sama, yaitu bahasa agama. Ada juga yang mengisukan kalo kegiatan terorisme di Indonesia adalah ketidak adilan dan kesenjangan sosial yang melatar belakangi aksi tersebut. Jika benar terorisme di Indonesia berkaitan denagn isu ketidak adilan ekonomi, maka yang paling mungkin melakukan “bom bunuh diri” adalah orang-orang miskin di Jakarta yang digusur rumahnya, para pedagangkecil di pinggir jalan yang kerap menjadi incaran petugas sapol PP, para pelacur yang selalu di tangkap oleh polisi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Yang melakukan bom bukan kalangan yang selama ini menjadi korban ketidak adilan itu. Yang melakukan bom bunuh diri adalah orang-orang yang telah mengalami indokterinasi, dokterin agama yang disebut dengan jihad. Yang melakukan bom bunuh diri selama ini bukanlah orang-oranag yang miskin, tetapi kalangan terdidik dari kelas menengah yang memiliki kesejahteraan tercukupi. Bom bunuh diri di hotel JW Mariott dan Ritz Carlton dilakukan oleh dua orang yang harus “check-in” dulu di hotel Marriot dengan biaya paling tidak US 1400 dolar, jumlah biaya yang tidak kecil untuk ukuran orang-orang Indonesia pada umumnya. Jarinagn teroris al-Qaidah, membutuhkan biaya yang mahal, dank arena itu hanya bisa di danai oleh orang yang kaya seperti Osama bin Laden. Pendana dan pelaku bombunuh diri itu umumnya bukan orang miskin, pedagang kaki lima yang berada di pasar-pasar tradisional, dan bukan orang-orang bodoh. Mereka berasal dari kelas menengah yang terdidik dan menjalani indicator tertentu. Kalaupun ada isu ketidak adilan yang diperjuangkan oleh para teroris, maka itu bukanlah ketidak adilan di dalam negeri dalam bentuk kesenjangan social, ekonomi, yang ada di sekitar kita. Yang mereka maksud dengan ketidak adilan adalah dukungan Amerika terhadap Israel, atau Negara Amerika Serikat sendiri yang mereka pandang sebagai Negara yang mengancam dunia Islam.
Tetapi kebenarannya Islam adalah agama perdamaian dan toleransi yang memerintahkan individu kepada rasa kasih sayang dan keadilan. Agama memerintahkan kasih, kemurahan hati dan kedamaian. Teror di sisi lain adalah berlawan dari agama. Teror bersifat kejam, brutal, tanpa belas kasih dan menumpahkan darah dan penderitaan. Ini yang menjadi perkara, asal mula tindakan terorisme harus dicari dalam ketidak percayaan, bukan suatu ajaran agama yang memperbolehkan adanya kekerasan. Tidak ada agama yang didalamnya mengajarkan tentang kekerasan dan memperbolehkan membunuh. Kegiatan terorisme yang berlindung dibalik agama memeng sangat meresahkan. Dan yang menjadi jarinagn aksi tersebut adalah orang-orang yang berpendidikan yang telah didokterin denagn faham-faham yang menyesatkan. C. Daftar Pustaka Muarif, Samsul.24 Juli 2007. Terorisme, Polisi, dan Kebenaran sejarah. (Online). http//myartikel.wordpress.com/2007/07/24/terorisme-polisi-dankebenaransejarah/diakses 07 Oktober 2011. Abdalla dan Abshar ulil.8 agustus 2009. Terorisme dan soal ketidak adilan, (online) http://islamlib.com/id/artikel/terorisme-dan-soal-ketidakadilan, Oktober 20011
diakses
6
III Pencegahan Dan Penanggulangan Sparatisme
A. Pendahuluan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Gerakan sparatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious. Gerakan sparatis bukanlah hal yang asing bagi dunia internasional. Sparatis merupakan momok bagi setiap Negara, terutama Negara yang mengeklaim dirinyasebagai Negara kesatuan. Bentuk gerakan sparatis juga sangat beraneka ragam. Mulai dari aksi militan para para pihak yang disebut pemberontak, gerakan politik, hingga gerakan politik yang dilandasi agama. Penyebab dari kegiatan sparatis selalu sama, yaitu kekecewaan terhadap Negara. Kekecewaan tersebut memuncak dan mengkristal menjadi sebuah gerakan inkonstitusional yang tidak lagi menghiraukan rambu-rambu hokum dan struktur kekuasaan. Dalam beberapa kasus bahkan berujung dengan perang sodara. B. Penanggulangan Kegiatan Sparatisme Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Separatisme dan penanganannya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, baik berupa sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Otonomi khusus di Aceh dan Papua yang diyakini menjadi langkah strategis dan efektif untuk penyelesaian separatisme secara menyeluruh dan damai tampaknya masih belum dapat meredakan keinginan kedua daerah itu untuk memisahkan diri. Keinginan kuat dan upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh ini terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Dalam rangka menyelesaikan masalah separatisme di Aceh secara damai, bermartabat dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam
kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan informal di Helsinski yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative. Sementara upaya penyelesaian separatisme di Aceh menunjukkan tanda-tanda yang positif, serta gerakan separatisme di Papua yang secara bersenjata mulai melemah. Pemerintah RI terus mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sehingga ide separatis dapat dihilangkan, dan penyelesaian masalah Papua dapat diatasi secara komprehensif, menyeluruh dan berbartabat dalam kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua. C. Permasalahan yang Dihadapi Upaya penyelesaian gerakan separatis GAM telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan telah dicapainya butir-butir kesepakatan bersama dalam perundingan informal di Helsinki. Namun, perlu terus diupayakan adanya kerja sama dalam memelihara suasana yang kondusif khususnya dalam melalui pelaksanaan butir-butir kepakatan yang telah dicapai. Tidak dapat dihindari kemungkinan adanya pihak yang melakukan gangguan keamanan berupa penghadangan, penculikan, penyanderaan, serta pemerasan terhadap masyarakat. Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, serta akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Pemerintah RI terus mengupayakan penyelesaian konflik di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan dengan pihak GAM. Dari beberapa perundingan informal yang dilaksanakan telah mencapai kemajuan yang berarti bagi kedua belah pihak karena telah berhasil memasuki tahap pembicaraan konkrit serta teknis di lapangan. Sampai saat ini telah berhasil dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Security Arrangements dan otonomi khusus. Dari pihak GAM telah mengajukan sejumlah permintaan berkaitan dengan otonomi khusus beserta segala implikasinya yang berisikan antara lain, kewenangan pengelolaan di bidang politik (pemilihan kepala daerah dan partai lokal) Saat ini kondisi mental dan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum pulih akibat separatisme dan penanganannya, serta bencana tsunami 26 Desember 2004. Saat ini merupakan periode yang sangat penting dalam membangun kebersamaan rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh akan secara signifikan
membangun kepercayaan dan kebersamaan rakyat Aceh terhadap anak bangsa Indonesia lainnya dalam wadah NKRI. D. Upaya Kebijakan Dan Hasil-Hasil Yang Dicapai Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah: 1. pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah. 3.
meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi
4.
mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.
5. melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya. 6. menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. E. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Sparatis 1. Pengembangan Ketahanan Nasional Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, peneliteian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional,
wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya mencapaian tujuan tersebut. 2. Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatism. 3. Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Penjagaan keutuhan wilayah NKRI dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun nonmiliter. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. F. Tindakan Lanjut Yang Diperlukan Dengan telah dicapainya kesepakatan damai melalui dialog antara Pemerintah RI dengan GAM yang diwujudkan dalam bentuk MoU yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, perlu adanya langkah nyata sebagai berikut a. Menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif untuk mendukung
terlaksananya proses perdamaian dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim AMM di Aceh agar dapat bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. b. memberikan amnesti kepada mantan anggota GAM yang melakukan tindakan makar
sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di negara RI serta melalui tertib administrasi.
c. mengembalikan hak sipil termasuk politik
G. Kesimpulan Dewasa ini banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana nasionalisme di Indonesia. Ini merupakan sebuah respon atas bagaimana Negara, yang selama ini menunggangi kepentingan nasional menjadi kepentingan Negara. Akibatnya muncul berbagai aksi dan gerakan dari ketidak puasan masyarakat di daerah, terutama mereka yang berbeda kulit dengan pihak pemegang otoritas. Respon tersebut menjadi kronik denagn masuknya label sparatisme dalam gerakan tersebut dan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi pemerintah pusat. H. Daftar Pustaka -
Departeman Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka 1998. Hal 216.
-
Dewi Fortuna Anwar Dkk. Konflik Kekerasan Internasional: Tinjauan sejarah.
-
Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik. Yayasan Obor. Indonesia 2004 hal 213.
-
Anderson. Benedict (2001), Imagired Communitis: Komunitas terbayang-bayang (terjemahan) Yogyakarta Pelajar.
-
Azra, Azramurdi (2002) Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekunstruksi dan Demokrasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
IV Pemberantasan Korupsi A. Pendahuluan Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendisendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang
merusak struktur
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status social yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan control sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan
praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. B. Pembahasan 1. Pengertian Korupsi Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang
melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.
C. Akibat-akibat korupsi. Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat korupsi diatas adalah sebagai berikut : 1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. 4. ata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut : 1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. 3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. 4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. 5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya. 6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”. 7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. 8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur 9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. 10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut : a. Preventif. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. b. Represif. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat. D. KESIMPULAN 1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. 2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendisendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa. 3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau
atasan lebih efektif dalam
memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah
menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Berbicara tentang pancasila tak lepas dari masalah-maslah yang ditimbulkan oleh pihakpihak yang tidak mendalami pancasila sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia, karenanya banyak sekali kegiatan yang bertolak belakang dengan landasan pancasila seperti terorisme, sparatisme, dan tindakan korupsi. Untuk itu nilai dari sila-sila pancasila perlu sekali di tanamkan sejak awal untuk menjadikankita warga Negara yang baik B. SARAN 1. Penulis berharap makalah ini dapat member pengetahuan kepada pembaca untuk dapat lebih mengerti tentang pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. 2. Dengan membaca makalah ini penulis berharappembaca lebih sadar tentang adanya kegiatan seperti terorisme, sparatisme, dan kegiatan korupsi sangat merugikan dan bertentangan dengan sila-sila pancasila. 3. Penulis berharap kepada pembaca setelah membaca makalah ini, pembaca sadar dan bisa menjadi warga Negara yang baik.