Aku warga negara yang baik

Aku warga negara yang baik Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendididkan Pancasila Dosen : M.Ayub Pramana S.H

Oleh : Nama : Indira Pratiwi Nomor : 11.12.5367 Program : Strata 1 Jurusan : Sistim Informasi Kelompok : 9

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur Alhamdulilah Tugas Akhir Kuliah

Pendidikan

Pancasila

Semester

ganjil

T.A

2011/2012 dapat saya selesaikan. Dorongan dari temanteman dan keluarga yang begitu besar membuat saya dapat menyelesaikan tugas ini. Semoga tugas yang saya selesaikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi yang membaca tugas ini. trimakasih

1. Benarkah Tuhan itu ada ? benarkah tuhan itu ada ? kita tidak pernah melitah tuhan, kita juga tidak pernah bercakap-cakapan dengan tuhan. Karena itu orang-orang atheist mengangap tuhan itu tidak ada. Cuma khyalan belaka . Ada kisah tentang orang atheist yang tidak percaya dengan keberadaan tuhan, dia mengajak debal seorang alim mengenai ada atau tidak adanya tuhan. Diantara pertanyaanpertanyaanya adalah: “Benarkah tuhan itu ada?” Ketika orang atheist itu menunggu bersama para penduduk di kampung tersebut orang alim itu juga belum datang. Ketika orang atheist bersama para penduduk berfikir bahwa orang alim tidak akan datang barulah orang alim itu datang. “Maaf

jika kalian menunggu terlalu lama, karena tadi hujan deras,

karena tadi sungai banjir dan jembatannya pun hanyut dan saya tidak bisa menyeberang. Alhamdulilah ada sebuah pohon yang tumbang.

Kemudian pohon-pohon tersebut

terpotong rantung dan dahanya

ketika jatuh sehingga jadi satu batang yang ruas, dan kemudian menjadi sebuh prahu. Setelah itu baru saya bisa menyeberangi sengai tersebut.” Begitulah orang alim itu berkata. Si atheist dan para pendudukpun tertawa. Si atheist berkata pada banyak orang, “orang alim ini sudah gila rupanya, bagaimana sebuah perahu bisa jadi dengan sendirnya tanpa ada yang membuat”.orang banyak pun tertawa. Setelah tertawa agak reda orang alim pun berkata, “jika kalian percaya bahwa prahu takmungkin ada tanpa pembuatnya, kenapa kalian tak percaya bahwa bumi langit dan seisinya

bisa ada tanpa ada

pembuatnya? mana yang lebih sulit? menciptakan prahu atau menciptakan bumi langit dan seisiny?” mendengar perkataan orang alim tersebut , merekapun sadar bahwa mereka terjebak pada pertanyaan mereka sendiri. Kalau begitu jawab pertanyaan yang kedua, “jika tuhan itu ada mengapa dia tuak kelihatan? Dimana tuhan itu berada? ” orang atheis itu berpendapat, kaena ia tidak pernah melihat tuhan, maka tuhan itu tidak ada. Orang alim itu kemudian menampar dengan keras pipi orang atheist itu, sehingga orang atheist itu merasa kesakitan. Atheist : “mengapa anda menampar pipi saya ? sakit sekali.” Si alim : “ah, mana ada sakit, saya tidak melitah sakit ! dimana sakitnya?” Atheist : “ini sakitnya disini” Sambil memegang pipinya. Si alim : “tidak, saya tidak melihat sakit, apakah para hadirin bisa melihat sakitnya?

Orang banyak itupun berkata”tidak”! Nah meski sakit itu tidak bisa kita lihat, bukan berarti sakit itu tidak ada. Begitu juga dengan tuhan. Karena kita tidak bisa melihat tuhan, bakan berarti tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada, mesjki kita tidak bisa melihat tuhan, tapi kita dapat merasakan ciptaanya. Demikian si orang alim itu berkata. Sederhana mungkin pembuktianorang alim tersebut. Tapi pernyataan bahwa tuhan itu tidak ada hanya karena panca indra manusia tidak bisa mengetahui keberadaan tuhan adalah pernyataan yang keliru. Berapa banyak benda yang tidak bisa kita lihat atau di dengar manusia, tetapi pada kenyataanya itu ada? @ Berapa benda langit yang jauh jaraknya , milyaran bahkan trilyunan tahun cahaya yang tidak penah dilihat manusia, tetapi benda itu sebenarnya ada? @ Berapa banyak atom atau zaharrah berukuran sangat kecil. Bahkan nekleus atau inti atom (contoh rambut yang di bagi satu juta kali sampai bentuk yang paling terkecil tidak dapat dibelah lagi), sehingga manusia tidak dapat melihatnya lagi, ternyata benda itu ada? (manusia baru bisa melihatnya jika benda tersebut di bawah mikroskop yang amat kuat). @

Berapa

banyak

gelombang

(apa

itu

gelombang

radio,

eloktromagnetik,listrik dan lain-lain) yang tidak bisa di lihat namun ternyata hal itu ada. Semua itu ada tapi hanyalah para indra manusia yang terbatas sehingga tidak bisa mengetahui keberadaanya.

Kemampuan manusia untuk melihat warnapun hanya terbatas pada beberapa frekuensi tertentu demikian juga dengan suara. Tekadang sinar yang amat menyilaukan bukan saja tak dapat dilihat namun bis membutakan mata manusia. Demikian juga suara dengan frekuensi dan kekerasan tertentu selain ada yang tak keberadaan ciptaan allah saja manusia sudah mengalami kesulitan apa lagi untuk mengetahui keberadaan sang pencipta! ! ! Memang sulit untuk membuktikan tuhan itu ada, tapi jika kita melihat pesawat terbang, mobil, tv dan lain-lain. Sungai tidak masuk akal jika kita berkata semua itu terjadi dengan sendirinya pasti dan pasti ada pembuatnya. Jika benda-benda sederhana seperti korek api saja ada pembuatnya, apa lagi dunia yang lebih. 2. Pengaruh Terorisme terhadap Sistem Politi Indonesia. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk

membangkitkan

perasaan

teror

terhadap

sekelompok

masyarakat. Berada dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk oleh para pelaku yang tidak tergabung oleh angkatan bersenjata yang tidak di kenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris

yang dilakukan tidak berkerimanusiaan dan tidak memiliki

justufikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (“TERORIS”) layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang terkandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme” . para teroris menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidi, dan lainlain. Tetapi dalam pembenaran dimata teroroisme “makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan teroroisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang”. Padahal terorisme sendiri sering tidak tampak dalam mengatasnamakan agama. Lalu apakah aksi teror yang terjadi tersebut mengganggu kestabilitasan Indonesia dan mengacaukan sistem politik indonesia? Jawabanya adalah benar, karena: A. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sistem adalah bagian dari beberapa bagian sistem atau subsistem yang melaksanakan fungsinya masing-masing dan di antara satu subsistem dengan subsistem lainya saling berkaitan. Begitu pula dengan sistem politik indonesia yang terdiri dari beberapa sistem yang menjadi fungsi masing-masing. Namun ketika terjadi satu kepincangan yang terjadi dalam subsistem sindonesia, maka keseluruhan subsistem atau sistem terjadi mengalami gangguan. Dalam kaitanya dengan masalah terorisme, kepincangan yang terjadi adalah dibidang pertahanan. Cantohnya, saat terjadi pembooman dibali yang menelan ratusan korban jiwa dari penduduk dalam ataupun luar negri. Walaupun kepincangan yang terjadi dibidang pertahanan, namun berdampak pada bidang-bidang lainya. Karena terjadi pembooman di bali. Indonesia mengalami pemasalahan dalam

bidang diplomasi

terutama pada negara-negara yang menjadi korban dalam tindakan teror tersebut seperti australia, amerika, jepang, dan negara lainya.

Setelah terjadi kepincabgan di bidang diplomasi, akan berdampak pula pada bidang diplomasi, akan berdampak pula pada bidang lainnya, Seperti larangan pada negara amerika dan australia kepada warga negaranya. Untuk berkunjung ke indonesia khususnya di bali pada saat itu, mengakibatkan berkurangnya wisatawan yang datang ke bali sehingga juga mengurangi pemasukan negara dari bidang pariwisata. Dan bali pada saat itupun mengalami perekonomian sangat

sulit.

Karena

memang

sebagian

masyarakat

bali

berpenghasilan dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal yang tidak di sangka juga, ternyata berdampak pula di bidang pendidikan. Seperti madina university, saudi arabia, yang biasanya memberikan beasiswa penuh untuk penuntut ilmu yanh ingin belajar di sana setiap tahunya dari indonesia. Menutup alasan tersebut dengan alasan terjadinya pemboman di bali tersebut. Sehingga jelaslah yang dari awal terjadi kerusakan pada satu subsistem, mengakibatkan kerusakan pada sistem lainya. Oleh kaena itulah masalah terorisme khususnya pemboman tersebut mengganggu sistem perpolitikan di indonesia. Ini juga sesuai dengan pendapat David Easton yang mengatakan bahwa ada tiga hal mendasar dari sistem politik yang saah satunya adalah ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang ada di dalamnya. B. Dalam sistem politk, terdapat input yang berguna untuk memberi masukan kedalam sistem politik. Karena sistem politik disusun untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat yang berada di bawahnya. Namun pemasalahanya untuk indonesia yang memiliki berbagai macam tuntutan karena latar belakang masyarakat yang

sudah

berbeda-beda, dan kebutuhan yang berbeda pula. Dan kadang kebutuhan tersebut tidak seluruhnya bisa terpenuhi, dan akhirnya

rakyat menuntut. Namun kadang ada sikap pemerintah yang menganggap tidak serius tuntutan tersebut, hingga akhinya ada golongan yang nekat. Sehingga terjadilah tindak terorisme tersebut. Jadi kesimpulanya input dan masukan yang tidak terpenuhi , serta tidak dapat perhatian khusus bisa mengakibatkan masyarakat nekat untuk melakukan tindakan teror. 3. PENCEGAHAN PENANGGULANGAN SEPARATISME Konflik horisontal wilayah indonesia seperti maluku dan poso secara signifikan telah dapat di redam. Pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela ataupun di fasilitasi oleh pemerintah telah bertikad dan aksi separotisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Potensi dan aksi ini perlu di tangani secara baik agar terjaga keutuhan yang makin kokoh bagi negara kesatuan Republik Indonesia. A. Permasalahan Belum tuntasnya permasalahan separatisme di Nanghroe Aceh Darusalam (NAD) meskipun telah berada dalam tahap darurat sipil dan persiapan tertib sipil. Khasus sparatisme di NAD meski telah memasuki tehap penyelesaian dengan diberlakunya darurat sipil dan sedang memasuki

persiapan tertib sipil tetap membutuhkan

penanganan yang tegas sekaligus hati-hati untuk menjamin integritas negara kesatuan republik indinesia. Bencana sunami di akhir tahun 2004 yang melanda sebagian besar bumi di NAD serta memakan banyak borban jiwa menjadi faktor tak terduga dalam penuntasan separatisme

dan

membutuhkan

penanganan

yang

lebih

mengedepankan rasa keadilan. Masih nyatanya ancaman OPM di papua. Sementara di ujung timur nusantara, meskipun pergerakan bersenjata organisasi di pepua

merdeka telah berhasil di lokulisir dengan angka insiden yang terus menurun. Kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan OPM perlu di waspadai dengan baik. Belum adanya pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang dirasakan kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat aceh dan papua. Sehingga masyarakat aceh di kedua wilayah tersebut tinggal di sisi kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehantan di bandingkan dengan wilayah lainya di indonesia. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam jumlah yang besar. Dapat meningkatkan simpati masyarakat pada kelompok paratisme yang ada. Simpati ini dapat di jadikan kekuatan moral untuk mendorong masyarakat di dua derah tersebut memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia. B. SASARAN Sasaran dari pencegahan dan penanggulan separatisme adalah sebagai berikut: 1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di aceh dan papua serta tidak adanya kejadian konflik baru si satu daerah. 2. Menurutnya perlawanan GAM dan melemahnya dukungan simpatisan GAM di dalam dan luar negri. 3. Menurutnya

kekuatan

OPM

dan

melemahnnya

dukungan

simpatisan OPM di dalam dan luar negri. 4. Terdeteksi dan dapat dicegah potensi sparatisme. C. ARAH KEBIJAKAN Sasaran tersebut di capai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.

2. Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan sparatisme. 3. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang kelayanan publik. 4. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN Arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan sparatisme di jabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut: a. PROGRAM PENEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL Program

ini

di

tunjukan

untuk

mengembangkan

dan

meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem majagement nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap berbagai kehidupan bangsa dan negara. Kebijakaan kelompok yang dilakukan adalah: 1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nsional untuk menjamin tercapai tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. 2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan

dengan

konsepsi

pertahanan

dan

keamanan

nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sisten managemen nasional. 3. Pendidikan stategis ketahanan nsional. b. PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN KESATUAN NASIONAL

DAN

Program ini di tunjukan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pendidikan politik masyarakat. 2. Sosialisasi wawasan kebansaan. 3. Upaya perwujudan dan fasilitas berbagai fora dan wacanawacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. c. PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Imlpemetasi

upaya-upaya

proaktif

dalam

menyediakan

informasi kepada dan dari pemerintah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. 2. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai nilai persatuan dan persamaan

4.KORUPSI Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan

tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: • perbuatan melawan hukum; • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); • penggelapan dalam jabatan; • pemerasan dalam jabatan; • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Kondisi yang Mendukung Munculnya Korupsi • Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak

bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. • Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah • Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. • Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". • Lemahnya ketertiban hukum. • Lemahnya profesi hukum. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. • Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. • Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. • Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye". Dampak Negatif • Demokrasi @emberantasan korupsi di Indonesia Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. 1. Orde Lama Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan

dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi 2. Orde Baru Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971 Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. 3. Reformasi Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

DAFTAR PUSTAKA Para ilmuan dan pendeta yang memeluk agama islam, 2008 , google, Benarkah Tuhan Itu Ada Syafrina Ahda, 2003, google, Pengaruh Terorisme Terhadap Sistem Politik Indonesia Agus Susanto, 2009, Blogging on my opera , makalah tentang korupsi