6. FUNGSI PPI MUARA BATU Fungsi pelabuhan perikanan yang optimal merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata jika pembangunan perikanan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pelabuhan berpotensi memajukan perekonomian di suatu wilayah sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 vide Kartika, 2007). Berdasarkan UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya memiliki 14 fungsi, berupa: 1) Pelayanan tambat labuh kapal perikanan; 2) Pelayanan bongkar muat; 3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 4) Pemasaran dan distribusi ikan; 5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; 6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; 7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; 8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; 9) Pelaksanaan kesyahbandaran; 10) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; 11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; 12) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; 13) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan 14) Pengendalian lingkungan. Fungsi PPI Muara Batu bila didasarkan pada UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka hanya terdapat beberapa fungsi yang terlaksana, seperti yang di uraikan di bawah ini.
83
1) Pelayanan tambat labuh kapal perikanan Menurut Lubis (2005), pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan pendaratan dan pembongkaran hasil tangkapan di laut. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemusatan armada penangkapan ikan untuk mendaratkan hasil tangkapan, tempat berlabuh yang aman, menjamin kelancaran pembongkaran hasil tangkapan, dan penyediaan bahan perbekalan. Fungsi pelabuhan perikanan dalam pelayanan tambat labuh kapal perikanan berjalan di PPI Muara Batu walaupun terdapat sedikit kendala. Dengan adanya dermaga sepanjang 200 meter dan bollard di sepanjang dermaga memudahkan kapal untuk melakukan aktivitas tambat di dermaga PPI tersebut. Dermaga tidak dilengkapi fender. Pada kenyataannya, pada saat kapal akan menambat pada dermaga, maka baik kapal maupun dermaga perlu dilindungi agar tidak terjadi kerusakan akibat benturan. Akibat benturan ini sebagian energinya diserap oleh fender dan sisanya ditahan kontruksi (Kramadibrata, 2002). Walaupun tidak dilengkapi juga navigasi dan mercusuar, kapal perikanan baik perahu tanpa motor, perahu motor tempel maupun kapal motor tetap dapat masuk dengan mudah ke PPI Muara Batu, karena nelayan telah menguasai jalur pelayaran wilayah tersebut. Kendala yang dihadapi adalah adanya pendangkalan di kolam pelabuhan dan alur pelayaran PPI sehingga menyulitkan nelayan untuk melakukan aktivitas tambat dan labuh dengan kapal motor berukuran ≥10 GT. Kapal yang bertambat tidak lain untuk membongkar hasil tangkapan, memuat perbekalan (solar, es, dan air tawar) maupun untuk istirahat. 2) Pelayanan bongkar muat Fungsi pelayanan bongkar muat telah berjalan di PPI Muara Batu. Terdapat kapal-kapal perikanan yang bertambat di PPI Muara Batu untuk melakukan aktivitas bongkar hasil tangkapan dan pemuatan bahan perbekalan melaut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kapal perikanan di PPI Muara Batu yang mendaratkan hasil tangkapannya dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan juga adakalanya dilakukan pendaratan pada malam hari. Hasil tangkapan yang didaratkan tidak mengalami proses pelelangan. Hal ini karena
84
hasil tangkapan yang didaratkan telah ada pemilikinya yaitu toke bangku sebagai
pemilik
modal.
Pada
proses
pendaratan,
terdapat
aktivitas
pembongkaran dan pengangkutan hasil tangkapan ke TPI. Sebelumnya hasil tangkapan telah dibongkar dan disortir di atas kapal. Setelah kapal merapat di kolam pelabuhan, nelayan langsung mengangkut hasil tangkapan ke dermaga lalu ke TPI dengan menggunakan tenaga manusia. Nelayan membutuhkan waktu untuk membongkar hasil tangkapan hingga pengangkutan rata-rata 1-2 jam untuk sekitar 700 kg ikan. Permasalahan terhadap aktivitas bongkar hasil tangkapan adalah dangkalnya kolam pelabuhan akibat sedimentasi dan tingginya jarak antara dek kapal dengan dermaga, sehingga menghambat nelayan dalam membongkar hasil tangkapan ke dermaga. Kapal yang bertambat di pelabuhan tidak hanya untuk membongkar hasil tangkapan, tetapi juga untuk memuat perbekalan (solar, es, dan air tawar). Kebutuhan solar diperoleh nelayan dari pedagang eceran seharga Rp 5.000,00/liter. Kapal perikanan di PPI Muara Batu melakukan trip harian dengan 80-100 liter solar. Kebutuhan es diperoleh nelayan dari kios yang berada di sekitar PPI Muara Batu seharga Rp 800,00/kg dan dari pabrik es di luar PPI Muara Batu seharga Rp 12.000,00/25 kg. Nelayan PPI Muara Batu tidak dapat memenuhi kebutuhan air tawar dalam penanganan hasil tangkapan dan kebersihan TPI, yaitu masih menggunakan air kolam pelabuhan. Kendala yang terdapat dalam aktivitas pemenuhan perbekalan adalah pabrik es yang belum difungsikan, SPDN yang terhambat pemasokannya, dan intalasi air tawar yang tidak berjalan lancar mengakibatkan pelayanan dalam pemenuhan perbekalan tidak optimal. 3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan Pelabuhan perikanan sebagai tempat untuk membina peningkatan mutu serta pengendalian mutu ikan dalam menghindari kerugian dari pasca tangkap. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang penting terutama pada saat musim ikan, yaitu untuk menampung produksi perikanan yang tidak habis terjual dalam bentuk segar (Lubis, 2005). Fungsi pelabuhan perikanan dalam pembinaan mutu dan pengolahan hasil tangkapan telah berjalan di PPI Muara Batu walaupun masih terbatas.
85
Pelaksanaan pembinaan mutu di PPI Muara Batu dilakukan secara tentatif, dengan arti tidak ada jadwal yang ditetapkan, diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara. Pembinaan ini sangat bermanfaat bagi nelayan dan para pengguna jasa pelabuhan. Melalui pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pengolah mengetahui jenis hasil tangkapan yang layak dan tidak layak dikonsumsi, tata cara pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, dan keuntungan hasil perikanan yang bermutu tinggi. Pengolahan memegang peranan penting untuk memberikan nilai tambah pada ikan. Pengolahan juga berfungsi agar harga ikan minimum dapat dipertahankan (tetap stabil), seperti saat musim ikan dimana harga ikan menjadi murah dan pada saat paceklik harga ikan menjadi mahal (Sumiati, 2008). Pengolahan hasil tangkapan di PPI Muara Batu hanya berupa pengasinan dan pembuatan ikan kayu. Aktivitas pengolahan ikan dilakukan di sekitar PPI Muara Batu. Ikan-ikan yang diolah berasal dari ikan yang didaratkan oleh nelayan. Ikan yang diolah adalah ikan yang tidak laku terjual dan kualitasnya kurang segar, antara lain jenis ikan teri, pepetek, tongkol, dan selar. Pembinaan mutu masih sangat kurang, dapat dilihat dari tidak adanya air bersih di sekitar PPI sehingga para nelayan memanfaatkan air kolam pelabuhan untuk mencuci hasil tangkapannya dan membersihkan lantai TPI. Pabrik es yang ada tidak berfungsi, sehingga nelayan dan pedagang lebih sulit untuk menjaga mutu hasil tangkapannya agar tetap segar. Nelayan dan pedagang harus membeli es dari luar PPI untuk menjaga mutu hasil tangkapan mereka walau dengan harga yang mahal. 4) Pemasaran dan distribusi ikan Pemasaran hasil perikanan sebagai kegiatan ekonomi yang membawa atau menyampaikan barang dari produsen, dalam hal ini nelayan, sampai ke konsumen baik industri pengolahan ikan maupun rumah tangga (Rangkuti, 2002 vide Widodo dan Suadi, 2006). Menurut Kotler (1992), terdapat empat macam saluran pemasaran barang konsumsi dengan panjang yang berbeda, yaitu saluran nol tingkat, satu tingkat, dua tingkat, dan tiga tingkat. Saluran pemasaran PPI Muara Batu hanya terdiri dari saluran tiga tingkat (Gambar
86
46). Saluran tiga tingkat, hasil tangkapan dari nelayan diserahkan ke toke bangku /pemilik modal. Dari toke bangku dijual ke toke penampung lalu menjualnya ke pengecer, pengolah dan langsung ke konsumen di luar PPI Muara Batu. Hasil tangkapan yang telah dibeli oleh toke penampung , didistribusikan secara lokal, antar kabupaten dan juga antar provinsi. Hasil tangkapan yang didistribusikan berupa hasil tangkapan segar maupun olahan. Pendistribusian secara lokal menggunakan alat transportasi sepeda, sepeda motor, dan becak. Pendistribusian antar kabupaten dan antar provinsi menggunakan alat transportasi mobil pick up atau L300 yang disewa. Kondisi jalan dari PPI Muara Batu menuju jalan raya rusak dan berlubang sekitar 700 meter. Hal ini menyulitkan proses pendistribusian. Diacu dalam Lubis (2005), pelabuhan perikanan seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan mekanisme pasar yang menguntungkan baik bagi pihak nelayan maupun bagi pedagang. Dengan adanya pelelangan ikan yang merupakan kegiatan awal pemasaran untuk mendapatkan harga yang layak, khususnya bagi nelayan, maka sistem pemasaran dari tempat pelelangan ikan ke konsumen harus diorganisir secara baik dan teratur. Fungsi pemasaran dan distribusi ikan di PPI Muara Batu belum berjalan optimal. Gedung TPI yang terdapat di PPI ini tidak difungsikan untuk memasarkan ikan melalui pelelangan ikan melainkan hanya sistem penjualan biasa setelah dilakukan penimbangan ikan. 5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan Fungsi pelabuhan perikanan sebagai pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan telah berjalan di PPI Muara Batu. Petugas TPI di lapangan yang bertugas mendata hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Muara Batu, menjalankan tugasnya setiap hari. Data tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara. Kendala yang dialami adalah gedung-gedung perkantoran yang belum difungsikan karena belum adanya dana untuk menyediakan fasilitas sarana perkantoran, sehingga petugas TPI harus pulang dan pergi untuk mendata hasil tangkapan. Jika gedung perkantoran sudah difungsikan, maka petugas akan lebih mudah
87
melaksanakan tugasnya mendata hasil tangkapan di PPI Muara Batu. 6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Fungsi pelabuhan perikanan dalam melaksanakan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan telah berjalan di PPI Muara Batu. Sumber daya manusia di PPI Muara Batu masih dikatagorikan rendah. Tingkat pendidikan nelayan rata-rata adalah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Melihat kondisi pendidikan yang rendah, pihak DKP Kabupaten Aceh Utara sebaiknya melakukan penyuluhan secara intensif. Hal ini dikarenakan seharusnya dalam kegitan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan ini, nelayan memperoleh pengetahuan tentang cara menangkap ikan yang baik dan benar, alat tangkap yang produktif dan dilarang, cara penanganan hasil tangkapan dan teknologi penangkapan yang efesien dan efektif, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perikanan. PPI Muara Batu memiliki 1 unit gedung balai pertemuan nelayan dengan luas 20 x 9 m2 (Gambar 29). Balai pertemuan nelayan ini digunakan oleh para nelayan untuk musyawarah antar nelayan dan acara adat, seperti kenduri laot , serta pengadaan pelatihan perikanan. Pemerintah daerah melakukan penyuluhan terhadap nelayan secara tentatif. Fungsi ini menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan dapat dijadikan sebagai lapangan kerja bagi penduduk di sekitarnya dan sebagai tempat pembinaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pedagang, pengolah, dan buruh angkut agar mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Melalui penyuluhan ini, para pelaku atau pengguna di pelabuhan tersebut diharapkan dapat menguasai kegiatannya lebih baik lagi sehingga masing-masing pengguna memperoleh manfaat dan keuntungan yang optimal (Lubis, 2005). 7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan Fungsi pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan secara langsung tidak berjalan di PPI Muara Batu. Bahan perbekalan seperti air bersih, bahan bakar solar, dan pabrik es untuk kelancaran operasional kapal perikanan tidak berjalan di PPI Muara Batu. PPI Muara Batu memilliki tangki air bersih namun tidak berfungsi (tidak terdapat air didalamnya), memiliki tempat penampungan bahan bakar solar (SPDN)
88
namun tidak berfungsi akibatnya nelayan mencari solar di luar PPI Muara Batu. Tidak berfungsinya pabrik es juga menghambat nelayan dalam kelancaran persiapan operasional melaut. PPI Muara Batu juga memiliki fasilitas dock yang berfungsi namun tidak memiliki teknisi yang tetap. PPI Muara Batu tidak memiliki fasilitas bengkel untuk para nelayan, sehingga jika ada ada mesin kapal yang mengalami kerusakan, nelayan membawanya ke bengkel motor di luar PPI. Perizinan untuk kapal melaut didapat dari syahbandar dan Panglima Laot atas kesepakatan musyawarah. 8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan Potensi sumberdaya perikanan laut berlimpah, untuk memanfaatkannya dapat dilakukan dengan cara penangkapan ikan. Namun, semakin tinggi aktivitas penangkapan ikan maka sumberdaya ikan dapat cepat habis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan. Menurut Soemarto (1975), sumber perikanan tidak dapat dieksploitasi tanpa batas. Intensitas penangkapan adakalanya meningkat dengan hebat, yang menyebabkan hasil tangkapan merosot. Dalam hal ini sumber tersebut (hasil tangkapan) dapat dikatakan mismanaged sebab penggunaan alat tangkap tidak disesuaikan dengan pertumbuhan
intensitas penangkapan. Di bidang
penangkapan, eksploitasi yang tidak diperhitungkan dapat menimbulkan overfishing, sedangkan apabila tidak diarahkan (tidak selektif dimana semua jenis ikan ditangkap) dapat menimbulkan biological unbalance yang dapat merusak kelestarian sumber-sumber perikanan tersebut. Eksploitasi sumber perikanan dengan menggunakan cara yang tidak wajar seperti menggunakan racun dan alat peledak dapat menghancurkan sumber perikanan tersebut. Fungsi pelabuhan perikanan sebagai tempat pelaksanaan dan pengawasan sumberdaya ikan telah berjalan di PPI Muara Batu. Hal tersebut ditunjang dengan adanya peraturan yang melarang pengoperasian alat tangkap trawl khususnya di PPI Muara dikarenakan adanya peraturan dari pemerinah yaitu keputusan bersama oleh Panglima Laot dan para nelayan (Abullah dkk, 2006). Diacu pada Soetarmo (1975), penjagaan kelestarian sumber perikanan sangat mutlak dilakukan, antara lain dengan usaha melindungi tempat pemijahan dan dengan pembatasan kegiatan penangkapan.
89
9) Pelaksanaan kesyahbandaran Syahbandar merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Laut. Syahbandar memiliki fungsi keselamatan dan keamanan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab XI Syahbandar pasal 208 antara lain mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran; mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan; mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage; mengawasi kegiatan penundaan kapal; mengawasi pemanduan; mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun; mengawasi pengisian bahan bakar; mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; mengawasi pengerukan dan reklamasi; mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan; melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan; dan mengawasi perlindungan lingkungan maritim (Anonymous, 2008). Adapun wewenang syahbandar tercantum dalam Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab XI Syahbandar pasal 209 yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan; memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; melakukan pemeriksaan kapal; menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; menahan kapal atas perintah pengadilan; dan melaksanakan sijil kapal (Anonymous, 2008). Berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang syahbandar yang tercantum pada Undang-undang no. 17 tentang Pelayaran Bab XI Syahbandar, fungsi pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di PPI Muara Batu berjalan namun belum secara optimal. Fungsi, tugas, dan wewenang yang dilaksanakan adalah memeriksa Surat Persetujuan Berlayar, Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Pass Biru dan barangbarang muatan serta mengurus perizinan kapal penangkapan ikan yang beroperasi. Tugas syahbandar dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Panglima Laot sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasi dan mengawasi
90
setiap usaha penangkapan ikan di laut (Abdullah dkk, 2006). Selanjutnya dikatakan juga bahwa Panglima Laot memiliki beberapa kekuasaan yang salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan kesyahbandaran, yaitu kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan, kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot, kekuasaan yang berkaitan dengan masalah administrasi khususnya tentang keberadaan syahbandar berhubungan dengan pengaturan administrasi nelayan, dan kekuasaan masalah sosial. Nelayan yang mempunyai kapal memperoleh izin melaut di kantor syahbandar yang terletak di Pelabuhan Krueng Geukeuh. 10) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan Karantina adalah pengasingan dari seseorang atau sesuatu, biasanya sebelum masuk ke suatu negara dari negara lain. Hal ini dilakukan karena diduga terdapat suatu penyakit pada barang yang akan dikarantina. Masa pengasingan biasanya terjadi di pelabuhan atau bandara, lalu dilakukan penelitian yang mengidentifikasikan bahwa barang tersebut mengancam kesehatan atau tidak (Anonymous, 2010). Di Indonesia, pelaksanaan karantina ikan berada di bawah Pusat Karantina Ikan (Puskari), sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 05/MEN/2003 sebagai salah satu organisasi Eselon II di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (yang sekarang berganti nama Kementrian Kelautan dan Perikanan), yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan karantina ikan (Anonymous, 2007). Tindakan karantina ikan mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam rangka melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan yang berbahaya. Selain itu, karantina ikan juga merupakan salah satu instrumen dalam subsistem perdagangan produk perikanan di tingkat nasional maupun internasional, melalui Sertifikat Kesehatan Ikan. Fungsi pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan karantina ikan belum berjalan di PPI Muara Batu. Skala perikanan di Provinsi Aceh masih tergolong tradisional khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Jika ada pendistribusian hasil tangkapan segar, tidak ada pemeriksaan atau dikarantina terlebih dahulu, langsung menuju lokasi yang telah ditentukan.
91
11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan Fungsi pelabuhan perikanan untuk publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan belum berjalan di PPI Muara Batu, hanya terdapat aktivitas pendataannya saja. 12) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan Fungsi pelabuhan perikanan sebagai tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan belum berjalan di PPI Muara Batu. Di PPI Muara Batu belum terdapat papan pengumuman, sehingga petugas hanya melakukan pendataan mengenai perkembangan aktivitas perikanan di PPI tersebut. Publikasi hanya dilakukan secara lisan dengan alat pengeras suara. 13) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari Fungsi pelabuhan perikanan dalam pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari belum berjalan di PPI Muara Batu. Secara khusus, polisi air dan udara (AIRUD) tidak ditempatkan di PPI Muara Batu. AIRUD adalah satuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara (Anonymous, 2010). Tugas pokok polisi perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah Indonesia (Anonymous, 2009). AIRUD tidak ditempatkan di PPI Muara Batu dikarenakan masyarakat pesisir masih merasa sanggup menjaga keamanan wilayahnya. 14) Pengendalian lingkungan Fungsi pelabuhan perikanan dalam pengendalian lingkungan belum berjalan di PPI Muara Batu. Pelabuhan sebagai titik simpul dari berbagai kegiatan
yang
meliputi
berbagai
sektor
memungkinkan
terjadinya
ketidakseimbangan dalam berbagai segi kehidupan dalam lingkungan pelabuhan tersebut (Kramadibrata, 2002). Lingkungan di sekitar pelabuhan masih terlihat kurang baik.
Dilihat dari faktor kebersihan, masih banyak
sampah yang terdapat di sekitar TPI, salah satunya di saluran pembuangan yang berada di sekitar TPI. Selain itu juga di sekitar TPI masih ada pedagang
92
yang membuang potongan-potongan ikan dan air pencucian secara sembarang, seperti di lantai TPI atau di luar saluran pembuangan. Di sekitar pelabuhan jarang ditemukan tempat sampah, sehingga banyak nelayan dan pengguna jasa pelabuhan juga membuang sampah secara sembarang. Kamar mandi yang terdapat di PPI Muara Batu tidak berfungsi dan dalam kondisi kotor. PPI Muara Batu tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah, dikarenakan di sekitar PPI tidak terdapat pabrik yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Fungsi PPI Muara Batu bila didasarkan pada UU no. 45 tahun 2009 tentang perikanan, maka ada beberapa fungsi yang dijalankan dan ada yang tidak dijalankan (Tabel 19). Fungsi pelabuhan perikanan yang berjalan di PPI Muara Batu antara lain pelayanan tambat labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat, pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, tempat pelaksanaan pangawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, dan pelaksanaan kesyahbandaran. Adapun fungsi pelabuhan perikanan yang tidak berjalan di PPI Muara Batu antara lain pelaksanaan kegiatan operasional kapal, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan, tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pengendalian lingkungan. Fungsi pelabuhan perikanan tidak hanya berjalan namun harus optimal dalam penerapannya, karena fungsi pelabuhan perikanan yang optimal merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 vide Kartika, 2007). Pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu dapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19 Pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu, 2010 No. 1.
Fungsi PPI menurut UU Fungsi PPI Muara Batu no. 45 tahun 2009 Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan Terdapat dermaga atau jetty untuk Terdapat dermaga sepanjang 150 kapal bertambat meter dan dilengkapi dengan bollard
93
Lanjutan pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu, 2010 No.
2.
3.
Fungsi PPI menurut UU no. 45 tahun 2009 Terdapat kapal yang berlabuh dan bertambat di dermaga
Pelayanan bongkar muat Terdapat kapal yang mendaratkan hasil tangkapan atau melakukan bongkar muat
Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan Terdapat laboratorium pembinaan mutu hasil tangkapan Terdapat cool room Terdapat pabrik es Terdapat fasilitas pengolahan hasil perikanan
4.
5.
Pemasaran dan distribusi ikan Mempunyai TPI atau tempat pemasaran hasil tangkapan (pasar ikan) Melaksanakan penjualan ikan
Fungsi PPI Muara Batu Terdapat kapal yang berlabuh dan bertambat, namun pendangkalan yang terjadi di kolam pelabuhan dan alur pelayaran, menghambat aktivitas ini Terdapat kapal yang mendaratkan hasil tangkapan, namun mengalami hambatan karena pendangkalan yang terjadi di kolam pelabuhan dan alur pelayaran Fasilitas dalam penyediaan bahan perbekalan tidak terpenuhi
Tidak terdapat laboratorium pembinaan mutu hasil tangkapan Tidak terdapat cool room Terdapat pabrik es namun tidak berfungsi Terdapat fasilitas pengolahan hasil perikanan secara tradisional Diberikan penyuluhan secara tentatif kepada nelayan sekitar oleh pihak DKP
Terdapat TPI di PPI Muara Batu dalam kondisi yang baik namun tidak difungsikan Terdapat aktivitas penjualan ikan dengan cara penjualan biasa, bukan pelelangan Mendistribusikan hasil tangkapan ke Pendistribusian dilakukan antara daerah di luar areal PPI lain ke Sigli, Banda Aceh, dan Medan Terdapat jalan raya yang layak untuk Jalan raya dalam kondisi yang baik, memudahkan transportasi namun jalan dari komplek PPI menuju jalan raya utama dalam kondisi yang rusak dan berlubang Terdapat sarana transportasi yang Terdapat sarana transportasi yang layak digunakan untuk pendistribusian digunakan untuk pendistribusian, hasil tangkapan antara lain sepeda motor, becak, dan L300 Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan Terdapat fasillitas pengumpulan data Tidak terdapat fasilitas perkantoran perikanan untuk menunjang aktivitas
94
Lanjutan pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu, 2010 No.
6.
7.
8.
9.
Fungsi PPI menurut UU no. 45 tahun 2009
Fungsi PPI Muara Batu
pengumpulan data perikanan Dilaksanakan pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan oleh petugas TPI lapangan Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Terdapat balai pertemuan nelayan Terdapat balai pertemuan nelayan berukuran 24x 12 m2 dengan kapasitas 200 orang dalam kondisi yang baik Dilaksanakannya penyuluhan Penyuluhan dilaksanakan secara tentatif oleh pihak DKP Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan Terdapat fasilitas penyaluran bahan Terdapat fasilitas bahan perbekalan perbekalan seperti pabrik es, SPDN, dan instalasi air bersih namun tidak berfungsi Terdapat aktivitas penyaluran bahan Penyediaan bahan perbekalan perbekalan didapat nelayan dari luar PPI Terdapat dock/slipway Terdapat dock di PPI Muara Batu namun tidak memiliki teknisi khusus Terdapat bengkel Tidak terdapat bengkel Berfungsinya bengkel Jika nelayan ingin memperbaiki mesin kapal, nelayan harus membawanya ke bengkel di luar PPI Muara Batu Terdapat fasilitas perizinan kapal Tidak terdapat kantor syahbandar di berlayar PPI Muara Batu, nelayan mendapatakan perizinan kapal dari syahbandar di Pelabuhan Krueng Geukuh dan Panglima Laot Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan Terdapat fasilitas pengawasan Tidak terdapat fasilitas pengawasan sumberdaya ikan sumberdaya ikan Terdapat fasilitas pengendalian Tidak terdapat fasilitas sumberdaya ikan pengendalian sumberdaya ikan Melaksanakan pengawasan dan Dengan adanya peraturan dari pengendalian sumberdaya ikan pemerintang tentang larangan pengoperasian alat tangkap trawl dan keputusan bersama antara nelayan dan Panglima Laot, maka alat tangkap trawl tidak lagi beroperasi di perairan PPI Muara Batu Pelaksanaan kesyahbandaran Terdapat fasilitas kesyaahbandaran Tidak terdapat fasilitas kesyahbandaran di PPI Muara Batu
95
Lanjutan pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu, 2010 No.
10.
11.
12.
13.
14.
Fungsi PPI menurut UU no. 45 tahun 2009 Terlaksananya prosedur kesyahbandaran
Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan Terdapat fasilitas karantina ikan
Fungsi PPI Muara Batu Nelayan yang mempunyai kapal memperoleh izin melaut di kantor syahbandar yang terletak di Pelabuhan Krueng Geukuh
Tidak terdapat fasilitas karantina ikan di PPI Muara Batu Terlaksanannya prosedur karantina Perikanan di PPI Muara Batu masih ikan, baik untuk ekspor, impor, tergolong tradisional, sehingga hasil maupun local tangkapan yang didaratkan langsung didistribusikan ke daerah tujuan tanpa melakukan karantina ikan Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan Terdapat fasilitas publikasi hasil Tidak terdapat fasilitas publikasi pelayanan sandar dan labuh kapal hasil pelayanan sandar dan labuh perikanan dan kapal pengawas kapal kapal perikanan dan kapal perikanan pengawas kapal perikanan Melaksanakan publikasi hasil Hanya terdapat aktivitas pelayanan sandar dan labuh kapal pendataannya saja perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan Terdapat fasilitas riset kelautan dan Tidak terdapat fasilitas riset perikanan kelautan dan perikanan Melaksanakan publikasi hasil riset Publikasi dilakukan secara lisan kelautan dan perikanan dengan alat pengeras suara Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari Terdapat fasilitas pemantauan Tidak terdapat fasilitas pemantauan wilayah pesisir wilayah pesisr di PPI Muara Batu Terdapat fasilitas pemantauan wisata Tidak terdapat fasilitas pemantauan bahari wisata bahari Melaksanakan pemantauan wilayah Polisi air dan udara (AIRUD) tidak pesisir dan wisata bahari ditempatkan di PPI Muara Batu, karena masyarakat sekitar merasa masih mampu menjaga daerah pesisirnya sendiri Pengendalian lingkungan Terdapat instalasi pengolahan air Tidak terdapat IPAL limbah (IPAL) Terdapat kamar mandi Terdapat kamar mandi Terdapat tempat pembuangan Terdapat tempat pembuangan sampah sampah tetapi sangat terbatas jumlahnya Terdapat saluran pembuangan yang Terdapat saluran pembuangan atau
96
Lanjutan pelaksanaan fungsi PPI Muara Batu, 2010 No.
Fungsi PPI menurut UU no. 45 tahun 2009 Lancar
Berfungsinya IPAL
Berfungsinya kamar mandi
Fungsi PPI Muara Batu parit namun terlihat banyak sampah sehingga menghambat lancarnya aliran parit tersebut Tidak terdapat dan berfungsinya IPAL di PPI Muara Batu karena tidak terdapatnya pabrik yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar Kamar mandi di PPI Muara Batu tidak berfungsi dan dalam kondisi yang kotor, karena aliran air yang tidak lancar
