LAMPIRAN II.4 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 706/PM.1/2008 TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-1-
1. NAMA JABATAN
:
2. IKHTISAR JABATAN
:
Direktur Anggaran II
Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Perekonomian, Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Riset dan Teknologi, Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum. 3. TUJUAN JABATAN
:
Terwujudnya penganggaran belanja sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 4.1.
Mengkoordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Indikatif KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1
4.1.2 4.1.3
4.2.
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Indikatif KL; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Indikatif KL; Meneliti konsep pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Mengkoordinasikan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1
4.2.2 4.2.3 4.3.
:
Memberi pengarahan kepada para kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; Menganalisis bahan yang disampaikan para Kepala Subdirektorat; Melakukan pertemuan trilateral bersama Bappenas dan KL.
Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Sementara KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Sementara KL;
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
4.3.2 4.3.3
4.4.
Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Definitif KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1
4.4.2 4.4.3
4.5.
4.5.2 4.5.3
4.6.2 4.6.3
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu ABT; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu ABT; Meneliti konsep Pagu ABT dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Standar Biaya Khusus; Melakukan review atas draft SBK dan menyampaikan draft SBK kepada Direktur Sistem Penganggaran.
Mengkoordinasikan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum. 4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8.
dalam
Mengkoordinasikan penyusunan Standar Biaya Khusus. 4.6.1
4.7.
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Definitif KL; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Defnitif KL; Meneliti konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu ABT rangka penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1
4.6.
Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Sementara KL; Meneliti konsep pagu sementara KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum; Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum; Mempelajari dan meneliti bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum dan menyampaikan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
Mengkoordinasikan penelaahan dan bimbingan teknis penganggaran, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
4.8.1
4.8.2
4.9.
Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk melaksanakan penelaahan dan bimbingan teknis penganggaran, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Mempelajari, meneliti dan memberi persetujuan dokumen hasil penelaahan sebagai bahan himpunan RKA-KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Mengkoordinasikan penelaahan dan bimbingan anggaran/APBNP Kementerian Negara/Lembaga. 4.9.1
4.9.2
4.9.3
teknis
perubahan
Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk melaksanakan koordinasi penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBNP Kementerian Negara/Lembaga; Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBN-P Kementerian Negara/Lembaga; Mempelajari dan meneliti hasil penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBN-P Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
4.10. Mengkoordinasikan fasilitasi Kementerian Negara/Lembaga.
persetujuan
multi
years
kontrak
4.10.1 Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk melaksanakan koordinasi persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga; 4.10.2 Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga; 4.10.3 Mempelajari dan meneliti hasil fasilitasi persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.11. Mengkoordinasikan monitoring Kementerian Negara/Lembaga.
dan
evaluasi
realisasi
anggaran
4.11.1 Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4.11.2 Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga ; 4.11.3 Mempelajari dan meneliti laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.12. Mengkoordinasikan penganggaran.
penyusunan
dan
pengembangan
data
base
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4-
4.12.1 Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis melaksanakan penatausahaan data base penganggaran; 4.12.2 Mempelajari dan meneliti sajian data base penganggaran sebagai bahan penyusunan penganggaran tahun berjalan dan tahun yang akan datang. 4.13. Mengkoordinasikan kebutuhan sistem aplikasi Direktorat Anggaran II. 4.13.1 Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis melaksanakan analisa kebutuhan sistem aplikasi Direktorat Anggaran II; 4.13.2 Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Penganggaran mengenai pengembangan sistem aplikasi penganggaran; 4.13.3 Mempelajari dan meneliti sajian sistem aplikasi penganggaran dari Direktorat Sistem Penganggaran. 4.14. Menetapkan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II sebagai bahan penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.14.1 Mempelajari Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II; 4.14.2 Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II agar berkoordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk memberi bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II; 4.14.3 Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II dengan para Kepala Subdirektorat; 4.14.4 Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II untuk menyusun konsep Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.14.5 Menetapkan dan menyampaikan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 4.15. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 4.15.1 Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; 4.15.2 Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; 4.15.3 Membahas tindak lanjut LHP bersama pejabat terkait untuk menyusun tanggapan LHP; 4.15.4 Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
4.16. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Direktorat Anggaran II. 4.16.1 Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Anggaran II; 4.16.2 Memantau pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Anggaran II; 4.16.3 Mengoreksi dan menandatangani hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Anggaran II. 4.17. Membina pegawai di lingkungan Direktorat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
Anggaran
II
untuk
4.17.1 Memberikan pengarahan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Anggaran II; 4.17.2 Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Anggaran II; 4.17.3 Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Anggaran II kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Jenderal Anggaran. 5.2. Surat/nota dinas dari Sekretaris/Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5.6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 5.7. Rencana Kerja Pemerintah. 5.8. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 5.9. Hasil pertemuan tiga pihak. 5.10. Standar Biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. RKA-KL Pagu Sementara. 5.15. RKA-KL Pagu Definitif. 5.16. Kesepakatan DPR. 5.17. Term Of Reference (TOR). 5.18. Rincian Anggaran Biaya. 5.19. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.20. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 5.21. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL dari media massa. 5.22. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.23. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan – peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-6-
6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai Keuangan Negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise PI. 7.2. Bahan trilateral meeting. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif. 7.5. Konsep Exercise ABT. 7.6. Konsep persetujuan kontrak multi years 7.7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi KL. 7.8. Konsep Nota penjelasan/catatan penelaahan RKA-KL. 7.9. Konsep Himpunan RKA-KL. 7.10. Konsep rincian SAPSK. 7.11. Konsep Revisi SAPSK, revisi ABT dan Non ABT. 7.12. Konsep SBK. 7.13. Data base (PSO, subsidi, rencana bisnis dan anggaran BLU) KL. 7.14. Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran II. 7.15. Tanggapan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3.
8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran. Menandatangani surat dan laporan. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, serta departemen teknis mengenai penganggaran. Menyetujui exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. Menyetujui memorandum hasil penelaahan RKA-KL. Menyetujui Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan dan memaraf dokumen hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK). Menyetujui Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan memaraf SAPSK revisi ABT dan Non ABT. Memaraf konsep SBK. Menyetujui atau menunda permintaan cuti pegawai. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai. Mengusulkan mutasi kepegawaian. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. Menegakkan disiplin pegawai. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. Melakukan pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Permintaan data dan kebijaksanaan kepada instansi terkait mengenai bahanbahan penganggaran. 9.4. Kebenaran exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-7-
9.5. Kebenaran memorandum hasil penelaahan RKA-KL. 9.6. Kebenaran Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan paraf dokumen hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) 9.7. Kebenaran Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan paraf SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.8. Kebenaran konsep SBK. 9.9. Persetujuan atau penundaan permintaan cuti pegawai. 9.10. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai. 9.11. Usul mutasi kepegawaian. 9.12. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 9.13. Penegakan disiplin pegawai. 9.14. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.15. Pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 6 pejabat eselon III dengan total staff yang ada sebanyak 130 pegawai. 10.2. Penganggaran pada sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Perekonomian, Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Riset dan Teknologi, Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum. 10.3. Jumlah anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008) adalah sebesar Rp. 99.814.564.536,11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Menteri Keuangan R.I. dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kementerian Negara /Lembaga dalam hal pelaksanaan tugas. 11.3. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.4. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Anggaran II dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Instansi lain dalam pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL, serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga diperlukan bimbingan/sosialisasi.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-8-
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada
13. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Diklat/Kursus Syarat lainnya
: Pembina Utama Muda / IV c : Strata 1 : Diklatpim Tk. II : Standar Kompetensi - Visioning (3) - In-Depth Problem Solving and Analysis (4) - Decisive Judgement (3) - Championing Change (3) - Business Acumen (3) - Planning and Organizing (3) - Quality Focus (4) - Continuous Improvement (3) - Stakeholder Focus (4) - Integrity (4) - Resilience (3) - Team Work and Collaboration (4) - Managing Others (3) - Relationship Management (3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN
Kasubdit Anggaran IA
DIREKTUR P. APBN
DIREKTUR Anggaran I
DIREKTUR Anggaran II
DIREKTUR Anggaran III
Kasubdit Anggaran IB
Kasubdit Anggaran IC
Kasubdit Anggaran ID
Kasubdit Anggaran IE
DIREKTUR PNBP
Kasubdit Daduktek
