Strategi Implementasi Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) "Membumikan/down-to-earth" RPI
Komitmen Global Broadband • Konsep global broadband ecosystem dari broadband comission: broadband global ecosystem dibangun dari national broadband ecosystem • Dibutuhkan perkuatan konektivitas P2P, B2B dan G2G • Tools mencapai MDGS (smart cities, smart transportation, smart economy dll) • Sustainable economic growth (world bank : 10% penetraion, 1,38 % economic growth) ASEAN Masterplan on Connectivity: Target untuk ICT pada tahun 2015 antara lain: pembangunan Broadband Corridor ; percepatan penggelaran internet broadband
UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), June 2012 We recognize that information and communication technology (ICT) is facilitating the flow of information between governments and the public. In this regard, it is essential to work toward improved access to ICT, especially broad-band network and services, and bridge the digital divide, recognizing the contribution of international cooperation in this regard.
Broadband Commission (ITU dan UNESCO) Target tahun 2015: Semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan broadband atau strategi untuk memasukkan broadband sebagai bagian dari universal access; 40% rumah tangga terjangkau layanan broadband ; Harga layanan broadband harus terjangkau (affordable) yaitu kurang dari 5% pendapatan bulanan; Pengguna internet di negara berkembang mencapai 50%
Ekosistem Broadband
Milestone rencana pitalebar indonesia
RPI
Rencana Pitalebar Indonesia • Broadband dalam dokumen Rencana Pitalebar Indonesia/RPI didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung (always-on) dan memiliki kemampuan tripple-play dan mampu memenuhi standar kualitas layanan (QoS) dan kualitas pengalaman (QoE) pengguna. e-pemerintahan
2019
Target konten
Infrastruktur Urban:
Fixed broadband :
e-kesehatan e-pendidikan e-logistic e-pengadaan
71% rumah tangga (20Mbps), 100% gedung (1 Gbps), dan 30% populasi;
Mobile broadband :
100% populasi (1 Mbps) Infrastruktur Rural:
Fixed broadband :
49% rumah tangga(10Mbps) dan 6% populasi;
Mobile broadband :
52% populasi (1 Mbps)
Target infrastruktur
Target RPI
Target perangkat pelanggan
Target 2G Cut-off
Target harga perangkat
Dimana kita sekarang? 22%
528
e-Learning
2.429 1.032
12% e-Government 17%
e-Health
16%
e-Logistic
192 136 -
8.364
1.133 846 1.000
2.000
3.000
4.000
Broadband Telkom
2013 Infrastruktur
Fixed broadband :
5.000
6.000
7.000
8.000
Target Kominfo
Rasio perangkat 2G-3G 2014
Handset 3G 30%
0%
15% rumah tangga(1Mbps) , 30% gedung (100 Mbps), dan 5% populasi;
Mobile broadband :
12% populasi (512 kbps)
9.000
Handset 2G 70%
Kondisi Eksisting Infrastruktur Broadband • Dalam penguatan Poros Maritim, masih diperlukan pencapaian Infrastruktur Broadband pada 47 Pelabuhan lagi di Indonesia • Keterhubungan Broadband pada Pelabuhan akan menjadi enable dari Poros Maritim dilihat dari TIK
Pelabuhan
Bandara
Stasiun
Terminal 0
164; 74%
Broadband
47; 81% Non-Broadband
67; 15%
11; 19%
58; 26%
Broadband
389; 85% Non-Broadband
Broadband
110; 100% Non-Broadband
Broadband
Non-Broadband
Mengatasi Gap Infrastruktur Broadband Kebijakan, Regulasi dan Implementasi melalui
Rencana Pitalebar Indonesia/RPI
Indonesia National Telecommunication Critical Infrastructure Policy (INTCIP)
Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband Untuk Mendukung Perluasan Layanan Aplikasi
Penggunaan Infrastruktur Secara Bersama Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penggunaan Keterbukaan Akses Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
Smart City (e.g., shared ducting – at early stage, ...)
Kebijakan PERCEPATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Efisiensi dan efektifitas oleh Industri Pendetilan Rencana
Undertaking by Government
1. Roadmap regulasi: infrastruktur sharing, keterbukaan akses dan RoW 2. Kebijakan: Indonesia National Telecommunication Critical Infrastructure Policy (INTCIP)
target infrastruktur Rencana Pitalebar Indonesia/RPI
Inisiasi UKP4 dalam meningkatkan layanan E-Learning
3. Inpres tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband Untuk Mendukung Perluasan Implementasi E-Learning, E-Health, E-Procurement, E-Government, ELogistic Dan Layanan Konvergensi Di Indonesia
Strategi Efisiensi Resource Infrastruktur dan Spektrum Frekuensi
Infrastructure Sharing
Neutral Technology
Open Access
Spectrum Refarming
Peta Peran Stakeholder Telekomunikasi Instansi
Peran
Kementerian
Penyediaan layanan broadband untuk mengisi infrastruktur dengan layanan prioritas e-health, e-government, e-education, e-logistik, e-procurement Optimalisasi peran BUMN dalam percepatan pengembangan infrastruktur (PT. Telkom, PT. KAI, Jasa Marga, dll) Kebijakan dan regulasi pengembangan dan proteksi infrastruktur telekomunikasi RoW Infrastruktur nasional (jalan nasional, dll)
Gubernur
RoW infrastruktur provinsi (jalan provinsi, dll) Kebijakan dan regulasi Pengembangan fasilitas infrastruktur (Ducting Bersama, tiang, dll) di wilayah provinsi Kebijakan dan regulasi proteksi infrastruktur telekomunikasi di wilayah provinsi Optimalisasi BUMD provinsi dalam percepatan pengembangan infrastruktur Realisasi Smart City
Bupati/Walikota
RoW infrastruktur jalan daerah Kebijakan dan regulasi Pengembangan fasilitas infrastruktur (Duct Bersama, tiang, dll) di wilayah kabupaten/kotamadya Kebijakan dan regulasi proteksi infrastruktur telekomunikasi di wilayah kabupaten/kota Optimalisasi BUMD kabupaten/kodya dalam percepatan pengembangan infrastruktur Realisasi Smart City
BUMN
Pengembangan infrastruktur aktif dan pasif
BUMD
Pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi
Rencana Peran BUMN pada Pengembangan Infrastruktur PALAPA RING
INDONESIA BROADBAND 2015
GUAM Y-2017
Sabang
AAG (Hongkong. USA)
Banda Aceh
Talaud
PENANG
International Kep MerantiMALAKA Gateway
Simeuleu
Pakan Baru
Gn Sitoli
KLRJ
TN.GUNING
Terempa
SINGAPORE
Mentawai
ISIMU SANGATA
Pontianak
Jambi
KETAPANG
Palembang
SAMARINDA BALIKPAPAN
TJ.PANDAN
TN.GRGT TJ.TABLONG
PKL.BUN
Banjarmasin
BATURAJA
OMPU
SANTIGI
AMURANG TUTUYAN
TERNATE Raja Ampat SOFIFI
DONGGALA
Poso
MAJENE RANTEPAO PALOPO PAREPARE
Banggal SANANA
LUWUK
BONEPUTE KOLAKA KENDARI
MASOHI
NAMELA
WATAMPONE SENGKANG
BANDUNG
FO Submarine/land Kominfo Plan Microwave Kominfo Plan Eksisting FO Operator FO Operator Plan
BULA
BIAK SARMI
Yapen Waropen Tlk Wondama Nabire
Memberano JAYAPURA
Fakfak AMBON BANDANERA
JENEPONTO
JATINEGARA CIREBON
Tabraw MANUKWARI Tmnbuan Kumurkek
LABUHA
MAKASAR
Lampung Jakarta
Sorong
PARIGI
PALU MAMUJU
PALANGKARAYA
LINGGAU
Manado KAUDITAN
GORONTALO
SINTANG MR.T WH BUNTOK
PKL.PINANG
Bengkulu
Mototal
TJ. REDEP
SANGGAU
Second International Gateway
Ondong Sinau
Tarakan
SINGKAWANG
BATAM
DUMAI
Padang M.BNG
Tahuna
Natuna
Medan
Dogiyai KAIMANA
Memberano Tgh Keerom Yalimo
Tiom
Timika
Yakuhimo Peg Bint
Agat Tanah Merah Keppi Mappi
Semarang SURABAYA
TASIK
JOGYAKARTA
MATARAM
RABA L. BAJO RUTENG
MAUMERE ATAMBUA
BENCULUK DENPASAR
ENDE
SUMBAWA
Dili
Merauke
WAINGAPU
Seba
KUPANG
P Rote
Source: Draft Dokumen Indonesia Broadband Plan, 2013
Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur
Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan infrastruktur dan layanan broadband
a. Pemetaan zona broadband. b. Penetapan regulasi pemanfaatan dan perlindungan zona broadband. c. Koordinasi pengamanan infrastruktur broadband. d. Penggunaan secara bersama infrastruktur broadband. e. Pengembangan regulasi keterbukaan akses untuk gedung dan kawasan. f. Pengembangan regulasi izin perlintasan tanah, gedung dan kawasan.
Pengembangan kebijakan dan regulasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota/Kabupaten).
a. Indikator infrastruktur untuk menunjang broadband yang ideal di Indonesia: kecepatan, ketersediaan dan harga b. Aplikasi yang dibangun: murah, bisa dipergunakan, mudah dipergunakan, memberikan keuntungan baik secara pribadi maupun komunitas, dan adanya jaminan kemanan layanan.
Optimalisasi Penggunaan E-Learning Strategi Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Kebijakan Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Optimalisasi Penggunaan E-Health
Optimalisasi Penggunaan E-Government
INPRES
Tuntutan Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Optimalisasi Penggunaan E-Logistic
Optimalisasi Layanan Konvergensi (e-commerce, eagriculture)
Optimalisasi Penggunaan E-Procurement
Target Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur Optimalisasi Penggunaan ELearning Strategi Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Kebijakan Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Optimalisasi Penggunaan EHealth
Optimalisasi Penggunaan EGovernment
INPRES
Tuntutan Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband
Optimalisasi Penggunaan ELogistic
Optimalisasi Layanan Konvergensi (ecommerce, eagriculture)
Optimalisasi Penggunaan E-Procurement
a. Cakupan Wilayah Layanan: E-Learning: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Seluruh Indonesia: 2.429 akses E-Health: Rumas Sakit Umum dan Swasta di Seluruh Indonesia: 1.133 akses E-Government: Kantor Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia: 8.363 akses E-Logistic: Bandara Udara, Pelabuhan dan Stasiun di Seluruh Indonesia: 846 akses E-Procurement: LPSE Provinsi, Kota dan Kabupaten: 209 akses b. Target Pencapaian: Rentang Waktu 2015 sampai dengan 2019 Diklasifikasikan berdasarkan kepadatan penduduk Prioritas Utama adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar Kecepatan sesuai dengan target RPI 2Mbps
Enabler untuk transformasi industry (pembentukan masyarakat informasi berbasis broadband)
Penutup 1. Setelah Rencana Pitalebar Indonesia menjadi landasan hukum dari pengembangan ekosistem broadband di Indonesia, maka perlu usaha dan rencana aksi dalam mengimplementasikannya agar target dapat tercapai. 2. Inpres percepatan pengembangan infrastruktur broadband untuk lima sektor prioritas merupakan usaha untuk mendorong transformasi industri ke arah broadband dan menjaga pertumbuhan serta keberlangsungan broadband. 3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan pada kelima sektor prioritas, khususnya sektor yang akan dikedepankan oleh pemerintahan baru (sektor maritim/e-logistic) harus dilakukan secara intens agar dapat diperoleh implementasi broadband penuh sesuai target yang diharapkan.
TERIMA KASIH
