Disampaikan dalam diskusi panel penyusunan RKP Bidang PAN dan RB Tahun 2013 Putaran I di Best Western Premier, Solo, 1 Maret 2012 www.jamalwiwoho.com
1
1. 2.
3.
4.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang efektif. Meningkatnya sumber daya kementerian PAN & RB.
www.jamalwiwoho.com
2
1)
2) 3) 4) 5)
6) 7) 8) 9)
Penataan struktur birokrasi. Penataan jumlah & distribusi PNS. Sistem seleksi CPNS & promosi PNS secara terbuka. Profesionalisme PNS. Pengembangan sistem elektronik pemerintah ( E- Government ). Penyederhanaan perizinan usaha. Peningkatan transparansi akuntalitas aparatur. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.
www.jamalwiwoho.com
3
1) 2) 3)
4)
5)
6)
Peraturan perundangan : tidak sinkron, tidak jelas & multi tafsir. Autoritas : masih banyak di salah gunakan & over lapping. Public service belum berorientasi pada Custumer Satifiction– kepuasan pelanggan. Orbani sarional : belum sesuai dengan sasaran & belum tepat fungsi. Budaya kerja & pola berfikir belum mendorong birokrasi yang efisien, efektif, produktif & profesional dalam melayani. SDM Aparatur : jumlah PNS 4. 572. 113 orang ( BKN, Des 2011) Kualitas & produktivitas masih rendah. Kuantitas penyebaran tak sesuai kebutuhan. Penggajian belum adil ( berdasar beban kerja & jabatan. Kesejahteraan masih rendah. Tunjangan kerja belum sama. www.jamalwiwoho.com
4
Konsep Pelayanan Publik Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah/ pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan kepada kepada masyarakat. Secara teoritik birokrasi pemerintah memiliki 3 funsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan & fungsi umum. Fungsi pelayanan berhubungan erat dengan funsi utamanya memberikan service kepada masyarakat, fungsi pembangunan berhubungan dengan suatu tujuan tertentu di bidang pembangunan ( Develpoment Funtion dan Adaptive Funtion ) sedangkan funsi pemerintahan pada umumnya ( regulasi ) termasuk juga menetapkan ketentraman & ketertiban. Fungsi ini lebih dekat dengan Regilation Funtion . Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sangatlah luas.
www.jamalwiwoho.com
5
Klasifikasi Pelayanan Publik: 1. Pelayanan Kebutuhan Dasar yang terdiri kebutuhan Kesehatan, Pendidikan Dasar, dan Bahan kebutuhan pokok Masyarakat. 2. Pelayanan Umum Yang terdiri atas Pelayanan Umum , Pelayanan barang, Pelayanan Jasa
www.jamalwiwoho.com
6
Sedangkan jemis Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara, Meliputi: 1. Pelayanan pemerintahan / tugas umum pemerintah ( KTP, SIM, pajak, perijinan, imigrasi, dll) 2. pelayanan pembangunan ( jalan, jembatan, pelabuhan ) 3. pelayanan utilitas ( listrik, Telpon, transportasi ) 4. pelayanan sandang,pangan, papan. 5. Pelayanan kemasyarakatan ( kesehatan, pendidikan, ketenagaan, penjara, rumah yatim piatu dll).
www.jamalwiwoho.com
7
Azas Pelayanan Publik
Menurut Kep. Menpan No. 63/ 2003 1. Transparansi ( terbuka, mudah di akses) 2. Akuntabilitas ( dapat dipertanggungjawabkan ) 3. Kondisional ( sesuai kondisi dengan prinsip efektif, efisien) 4. Partisipatif 5. Kesamaan hak ( tak diskriminatif/ SARA) 6. Keseimbangan hak & kewajiban. Menurut Pasal 4 UU 25 th. 25 th 2009: penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan : kepentingan umum Kepastian hukum Kesamaan hak Keseimbangan hak & kewajiban Keprofesionalisme Partisipatif Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif Keterbukaan Akuntabilitas Ketepatan waktu Kecepatan, kemudahan & keterjangkauan
www.jamalwiwoho.com
8
www.jamalwiwoho.com
9
www.jamalwiwoho.com
10
Maklumat Pelayanan Istilah maklumat pelayanan memiliki kesamaan dengan istilah Service Charter, merupakan dokumen yang menjelaskan & memuat informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik & standar pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memberi layanan prima pada masyarakat. Maklumat pelayanan juga sebagai salah satu satu cara pendekatan dan penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelayan maklumat pelayanan publik, merupakan wujud kesungguhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk memecahkan prinsip Goog Governance demi memberikan pelayanan. M.P Harun di sebarluaskan secara terbuka pada masyarakat dan memberi akses pada masyarakat untuk menyampaikan keinginan & sarannya serta pengawasan & komplain.
www.jamalwiwoho.com
11
www.jamalwiwoho.com
12
www.jamalwiwoho.com
13
www.jamalwiwoho.com
14
