Direktorat Audit. Setelah Sentralisasi. Direktorat & Pusat. Laporan Utama. Donggala, Sisa Kejayaan Masa Lampau

Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

5 Laporan Utama Sebelum sentralisasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit dan Kantor Wilayah DJBC.

21 Direktorat & Pusat 62 Sejarah DJBC Beri Sertifikat AEO Terhadap 5 Perusahaan

ISSN 0126-2483

Donggala, Sisa Kejayaan Masa Lampau

Direktorat Audit

Setelah Sentralisasi


9 77D126

248DD6

1


KANTOR PELAYANAN UTAMA BC TIPE B BATAM Dengan visi sebagai kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam bertekad memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri dan perdagangan serta mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat. Perwujudan amanah di atas ditunjukkan pada kesiapan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan serta pengawasan berdasarkan Good Governance kepada para stakeholders dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Fotografer Fotografer Ardo ArdoHadyan Hadyan

2


Dari Redaksi

F

ungsi pengawasan DJBC secara umum adalah dijalankan pada saat customs clearance yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan unit kantor vertikal DJBC, sedangkan pengawasan post clearance audit dilakukan oleh Direktorat Audit. Pengawasan post clearance audit kepabeanan merupakan audit kepatuhan (compliance audit) yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan dan ketaatan auditee, yang terdiri dari importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan kepabeanan dan cukai dan peraturan lain yang terkait dengannya. Mulai Oktober 2013, telah dilaksanakan sentralisasi audit. Di mana sebelum sentralisasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit dan Kantor Wilayah DJBC. Di tingkat kantor wilayah, lebih lanjut tugas pokok dan fungsi audit tersebut dilaksanakan oleh tingkat seksi yakni Seksi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit. Sementara di tingkat Direktorat Audit, tugas dan fungsi pokok audit dilaksanakan oleh tingkat Sub Direktorat yakni Sub Direktorat Perencanaan Audit, Sub Direktorat Pelaksanaan Audit, dan Sub Direktorat Evaluasi Audit. Lalu, bagaimana efisiensi dan efektifitas audit kepabeanan dan cukai DJBC setelah berjalannya sentralisasi? Seluruh seluk beluk perkembangan terkini, termasuk di dalamnya kondisi SDM audit dan pencapaian audit tersaji dalam rubrik Laporan Utama Majalah WBC edisi Mei 2015 ini. Bulan ini, selain perkembangan sentralisasi audit, Majalah WBC juga menghadirkan beragam tulisan menarik di rubrik-rubrik yang tersedia. Dimulai dari sebuah catatan perjalanan menyaksikan pagelaran Sendratari Ramayana dan pemahaman akan pengaruh kaum muda terhadap dekadensi budaya di rubrik Travel Notes. Dilanjutkan dengan kabar membanggakan dari para penerjun payung Bea Cukai yang tergabung dalam Persatuan Terjun Payung Bea dan Cukai (PTPBC), yaitu satu-satunya klub terjun paying yang dimiliki instansi sipil pemerintah, yang berkesempatan mengikuti Kejuaraan Terjun Payung Piala Pangeran Nayif bin Abdul Azis (2nd Prince Nayif bin Abdul Azis Islamic Skydiving Championship & Riyadh Internasional Skydiving Championship Open 2015) di Riyadh, Saudi Arabia pada 14-24 Januari 2015. Kisah perjalanan para penerjun paying tersebut bisa diikuti di rubrik Hobi dan Komunitas. Tak kalah menarik, kita dapat mengetahui profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate di rubrik Profil Kantor. Komitmen kami untuk selalu meningkatkan kualitas berita dan tampilan majalah ini, tak akan berpengaruh banyak tanpa sumbangsih para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun, juga kontribusi berupa tulisan dan foto yang akan sangat kami apresiasi.

Terbit Sejak 25 April 1968

Izin Deppen No. 1331/SK/Dirjen-G/STI/&@ Tanggal 20 Juni 1972 ISSN 0126-2483

PELINDUNG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Ir. Agung Kuswandono, MA PENASEHAT SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN Drs. Supraptono DIREKTUR CUKAI Ir. Muhamad Purwantoro, MA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc DIREKTUR AUDIT Muhammad Sigit, Ak, MBA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN Ir. Harry Mulya, M.Si DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DR. Robert Leonard Marbun,S.IP.,MPA KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI Ir. Agus Hermawan , MA TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI Erwin Situmorang, S.Sos.,M.M. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M. PENGARAH DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI Heru Pambudi, S.E., LLM

Selamat membaca! Pemimpin redaksi Haryo Limanseto

Ralat WBC Volume 47, Nomor 3, Maret 2015, halaman 50, rubrik Bea Cukai Menjawab, diralat sesuai dengan halaman 49 WBC Volume 47, Nomor 5, Mei 2015. Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementarian Keuangan Republik Indonesia Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected] dan [email protected] dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822 Fax: (021) 489 2353 e-Mail : [email protected] dan [email protected], fanpage facebook.com/WartaBeaCukai

PEMIMPIN REDAKSI KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie REDAKTUR Okke Ferdinansyah, Putu Gian Aryanti, Isro’ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Muparrih FOTOGRAFER Abdur Razaq Aghni, Fardhani Hamiputri, Wahyu Valti Raja Monang SEKRETARIAT Firsti Masdiani, Indah Widaryati, Rudi Andrian Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

3

daftar isi Laporan Utama 5

Direktorat Audit Setelah Sentralisasi

9

Sentralisasi Audit Dianggap Berhasil, Benarkah?

Profil Kantor 13

KPPBC TMP C Ternate Membawahi Dua Kantor Bantu dan Enam Pos Pengawasan

16

Galeri Foto

Direktorat/ Pusat

Sisi Pegawai

21

33 Kesan dr. Linda Selama Menjadi Dokter Pegawai Bea Cukai

DJBC Beri Sertifikat AEO Terhadap 5 Perusahaan

23 Peraturan Baru tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Seputar Bea Cukai

25 Peraturan Terbaru Larangan dan Pembatasan Ekspor untuk Dokumen Pelengkap dan Cara Pembayaran

36 Penggagalan Upaya Penyelundupan 15,8 Kg Methamphetamine Dalam 8 Kasus Dengan 11 Orang Tersangka

27 Rapat Dengar Pendapat Direktur Jenderal Bea Cukai dengan Komite IV DPD RI

35 Pemberian Sertifikat e-Faktur

37 Peresmian Kantor Baru 39 KPPBC TMP B Dumai Terapkan INSW 40 Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Para Pimpinan Instansi Vertikal Kemenkeu Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta 2015 41 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

28 Gugah Romantisme Lewat Museum

Opini 18 SEBUAH HATI YANG SABAR UNTUK DESA MIRIT

29 Seminar Pengarusutamaan Gender 30 Workshop Survei dan Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal 31

4


Sosialisasi dan Workshop Time Release Study

46

Travel Notes

49

Bea Cukai Menjawab

50

Event

52

Berbagi Pengetahuan

55

Hobi dan Komunitas

57

Ruang Kesehatan

58

Feature

62

Sejarah

Laporan Utama

Direktorat Audit Setelah Sentralisasi Sebelum sentralisasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit dan Kantor Wilayah DJBC. Di tingkat kantor wilayah, lebih lanjut tugas pokok dan fungsi audit tersebut dilaksanakan oleh tingkat seksi yakni Seksi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Audit. Sementara di tingkat Direktorat Audit, tugas dan fungsi pokok audit dilaksanakan oleh tingkat Sub Direktorat yakni Sub Direktorat Perencanaan Audit, Sub Direktorat Pelaksanaan Audit, dan Sub Direktorat Evaluasi Audit.

M

enurut Direktur Audit Muhammad Sigit, ruang lingkup pelaksanaan audit oleh Kantor Wilayah mencakup semua potensi objek audit di wilayahnya saja, sementara Direkotrat Audit mencakup potensi objek audit di seluruh Indonesia. Tujuan audit kepabeanan dan cukai adalah untuk menguji tingkat kepatuhan importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,atau pengusaha pengangkutan terhadap pemenuhan peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Sedangkan penentuan rencana objek audit tergantung pada berbagai faktor, termasuk perhatian pemerintah, DPR, serta masyarakat dan potensi penerimaan Negara serta faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, sebaran objek audit tidak selalu merata tersebar di semua kantor wilayah. Muhammad Sigit menjelaskan, pada saat sebelum sentralisasi audit diberlakukan, masing-masing kantor wilayah merencanakan objek audit sesuai dengan kemampuan dan potensi pekerjaan audit yang dapat dilakukan. Akibatnya, bisa saja

Seluruh rencana objek audit akan dipilih dengan perencanaan yang lebih baik serta memberdayakan semua potensi audit yang paling memenuhi kriteria walaupun penyebaran objek audit itu tidak merata di setiap kantor wilayah

Muhammad Sigit Direktur Audit

objek audit yang dipilih oleh satu kantor wilayah kurang signifikan dibandingkan dengan potensi objek audit yang tidak dijadikan sebagai rencana audit di kantor wilayah lain karena keterbatasan kemampuan pelaksanaan audit.

“Setelah sentralisasi, maka persoalan di atas dapat diatasi. Seluruh rencana objek audit akan dipilih dengan perencanaan yang lebih baik serta memberdayakan semua potensi audit yang paling memenuhi kriteria walaupun penyebaran objek audit itu tidak merata di setiap kantor wilayah. Dengan demikian, objek audit lebih berkualitas serta hasil yang dicapai pun lebih baik,” ujarnya, mengingat begitu vitalnya fungsi perencanaan pada Direktorat Audit, maka perlu didukung oleh SDM yang cerdas, handal dan berwawasan luas yang difasilitasi dengan sarana yang memadai dan kemudahan akses pada integrated-database. Sistem yang ada pada Direktorat Audit membuat kualitas pelaksanaan audit dapat terkontrol. Kontrol tersebut dilakukan oleh internal maupun dari eksternal Direktorat Audit. Dari internal Direktorat Audit, setiap langkah dan keputusan yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan audit harus mendapat persetujuan dari Pengendali Teknis Audit (PTA) dan Pengawas Mutu Audit (PMA). Sementara PTA dan PMA juga diharuskan untuk memantau kinerja tim auditnya agar nantinya menghasilkan output yang memuaskan.


5

Laporan Utama

Selain itu, kualitas pelaksanaan audit juga dikontrol langsung oleh Sub Direktorat Pelaksanaan Audit. Salah satu kontrolnya adalah dengan mengharuskan pembuatan Rencana Kerja Audit (RKA) dan program audit sebagai guidelines sehingga pada saat eksekusinya tim audit tidak keluar dari jalur pelaksanaan audit yang seharusnya. Sub Direktorat Pelaksanaan juga melakukan Progress Report secara berkala terhadap tim audit yang belum menyelesaikan penugasan auditnya. Selanjutnya pada saat tim audit menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA), Sub Direktorat Evaluasi Audit akan memeriksa kelengkapan suratsurat di dalam LHA. Kelengkapan surat-surat tersebut dapat menggambarkan kinerja tim audit apakah sudah melaksanakan audit sesuai prosedur dan terstruktur. Adapun kontrol dari eksternal Direktorat Audit adalah melalui daftar kuesioner audit yang diisi oleh auditee untuk menilai kinerja tim audit, serta adanya tim penelaahan yang dibentuk oleh Direktur Audit yang bertugas membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara tim audit dengan auditee terkait penafsiran peraturan kepabeanan dan atau cukai. Proses audit umum, khusus, dan investigasi Dalam pelaksanaan audit ada yang bersifat umum, khusus dan investigasi. Ketiga pelaksanaan audit ini memiliki karakter dan tujuan terntentu sesuai dengan permasalahnnya. Audit Umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan atau cukai. Pelaksanaan audit umum bisa dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu. Audit secara terencana dilaksanakan atas obyek audit yang telah disusun oleh Sub Direktorat Perencanaan Audit. Penyusunan

6


Daftar Rencana Objek Audit (DROA) diawali dengan proses penentuan obyek audit. Sedangkan penentuan obyek audit dilakukan melalui analisis terhadap data yang terkait kegiatan kepabeanan dan atau cukai. Pada umumnya, DROA disusun untuk periode 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kesediaan tim audit dan beban kerja, melalui analisis dan atau observasi lapangan dengan menggunakan manajemen resiko yang dituangkan dalam Lembar Analisis Obyek Audit (LAOA). Selanjutnya, Direktur Audit melakukan penelitian terhadap usulan DROA dan dapat melakukan koreksi dalam hal diperlukan, lalu memberikan persetujuan dengan memberikan Nomor Penugasan Audit (NPA). NPA tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan surat tugas. Audit Khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan atau cukai. Contohnya adalah audit dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai nilai pabean. Audit Investigasi adalah audit dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan atau cukai. Audit investigasi dilakukan secara sewaktu-waktu

Suasana kerja Direktorat Audit

dalam hal terdapat indikasi tindak pidana dibidang kepabeanan dan atau cukai didasarkan pada rekomendasi Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) atau Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Pelaksanaan audit investigasi harus didahulukan dari audit umum dan audit khusus guna penyelesaian secepatnya. Audit umum dan khusus dapat dilaksanakan sewaktuwaktu berdasarkan perintah atau permintaan dari Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala PUSKI, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, instansi diluar DJBC atau informasi masyarakat dengan menggunakan skala prioritas. Periode audit umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Apabila akhir periode audit kurang dari 2 (dua) tahun, maka periode audit dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya atau sejak auditee melakukan kegiatan kepabeanan dan atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Sedangkan periode audit khusus dan audit investigasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ruang lingkup yang diminta.

SDM Direktorat Audit Setelah sentralisasi, banyak yang menanyakan bagaimana jenjang

Laporan Utama

karier para pejabat eselon III yang sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Audit, begitu juga pejabat eselon IV sebagai Kepala Seksi Perencanaan, Seksi Pelaksanaan serta Seksi Evaluasi Audit di Kantor Wilayah. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJBC, maka perlu diperbanyak Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (JFPBC). Sehingga, pejabat eselon lll dan eselon lV, yang sebelumnya menjabat pada bidang audit di kantor wilayah sesuai dengan sertifikat audit yang dimilikinya diangkat ke dalam JFPBC Madya dan Muda. Kebutuhan akan pejabat fungsional di tingkat madya dan khususnya muda cukup besar, dan apabila jumlahnya telah mencukupi maka seluruh pejabat struktural tidak lagi melaksanakan pekerjaan teknis audit. Sedangkan pengisian jabatan fungsional lebih diarahkan untuk kepentingan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJBC. Kenyamanan mengisi jabatan fungsional selalu diperhatikan diantaranya adalah berkesempatan untuk fokus dan ahli dalam bidang audit, kesempatan untuk naik pangkat bisa lebih cepat serta relatif lama di suatu tempat dalam hal ini di kantor pusat Jakarta. Dua atau tiga tahun ke depan, kebijakan penambahan SDM pada Direktorat Audit cukup signifikan demi terpenuhinya rentang kendali dalam tim audit yang terdiri dari PMA, PTA, Ketua Tim dan Auditor. Pada saat ini jumlah pegawai Direktorat Audit yang hanya sebanyak 452 orang dan sebagian dari pegawai tersebut belum menjadi auditor, perlu dilakukan penambahan dengan jumlah yang optimal hingga dua kali lipat atau sebanyak 1.000 orang. Agar potensi audit bisa dijadikan rencana objek audit yang lebih besar,

maka struktur kelembagaan di Direktorat Audit ke depan diusulkan untuk diperkuat menjadi 6 Sub Direktorat yang terdiri dari 1 Subdit Perencanaan, 3 Subdit Pelaksanaan, 1 Subdit Penjaminan Kualitas, dan 1 Gambar : Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan dan Peran dalam JFPBC Audit Subdit Evaluasi Audit. progress report ini dilakukan Subdit Penjaminan Kualitas beberapa kali selama periode termasuk merupakan bidang pelaksanaan audit. Kegiatan tersebut subdit yang baru. Sebenarnya merupakan proses QA yang ke-2. selama ini, dalam hal penjaminan Setelah penyampaian progress kualitas audit, pada tahap pertama report dianggap cukup dan sudah dilakukan oleh PTA dan pelaksanaan pekerjaan audit akan PMA, dimana dengan supervise selesai, tim audit membuat Daftar mereka, ketua tim audit membuat Temuan Sementara (DTS) yang akan Program Audit dan Rencana Kerja diserahkan kepada auditee dan bila Audit sebelum pelaksanaan audit diperlukan, maka Direktur Audit lapangan dilaksanakan. Kegiatan ini dapat meminta tim audit untuk adalah proses quality assurance (QA) menyampaikan/ presentasi terlebih pertama dalam proses audit untuk dahulu atas DTS yang diajukan di setiap surat penugasan, dimana hadapan Direktur Audit. Hal ini dalam pembuatan program audit dan merupakan QA yang ke-3. rencana kerja audit ini berdasarkan DTS yang disetujui auditee Sistem Pengendalian Internal (SPI), langsung dibuatkan Berita Acara proses bisnis, alur barang dan alur Hasil Audit (BAHA) oleh tim audit dokumen perusahaan. dan ditindaklanjuti dengan Laporan Selanjutnya tim audit berdiskusi Hasil Audit (LHA). Sementara itu, dan hasilnya dituangkan dalam DTS yang tidak disetujui oleh auditee program audit dan rencana kerja akan ditindaklanjuti dengan Closing audit. Setelah audit lapangan selesai, Conference (pembahasan akhir) yang tim audit membuat progress report juga merupakan salah satu bentuk yang disampaikan dan dievaluasi quality assurance (QA) yang ada di oleh Sub Direktorat Pelaksanaan. Direktorat Audit. Hasi pembahasan Dalam mengevaluasi Progress akhir tersebut dapat berupa temuan report tersebut, subdit pelaksanaan yang disetujui, dibatalkan, dan melakukan wawancara kepada tim dipertahankan. audit terkait pelaksanaan program Berdasarkan hasil pembahasan audit dan rencana kerja audit yang akhir yang dituangkan dalam risalah sudah disusun sebelumnya. Temasuk pembahasan akhir dan BAHA, tim program audit apa saja yang sudah audit menyusun LHA. Terhadap dikerjakan, program audit apa yang LHA yang dihasilkan oleh tim audit, belum dikerjakan, kendala apa saja masih dilakukan pemeriksaan yang dihadapi di lapangan dan di oleh Sub Direktorat Evaluasi Audit kantor serta target penyelesaian terutama terkait dengan validasi audit. Penyampaian dan evaluasi


7

Laporan Utama

pada database LHA, adanya proses sesuai dengan aturan yang berlaku keberatan/banding dari auditee dan dan sudah diterapkan selama ini kelengkapan dokumen-dokumen pada jabatan struktural di lingkungan yang harus disertai pada LHA. DJBC yaitu berkesempatan untuk Dari gambaran di atas, menduduki posisi eselon IV, lll dan pelaksanaan QA di Direktorat Audit ll. Sementara karier pada jabatan sebetulnya sudah dilaksanakan dalam fungsional pemeriksa bea cukai, tim audit itu sendiri, juga oleh Sub sesuai Kep Menpan No. 32 Tahun Direktorat Pelaksanaan Audit dan 2003 tergantung pada beberapa Direktur Audit. Namun kondisi dimana persyaratan. Direktorat Audit sudah sentralisasi Mereka yang memiliki Ijazah dan jumlah tim audit meningkat Diploma ll atau lll, akan menjadi cukup drastis, maka pelaksanaan JFPBC pelaksana (Tingkat Terampil), Para fungsional pemeriksa bea QA belum dapat dilakukan kepada sementara yang memiliki Ijazah dan cukai dapat melaksanakan seluruh penugasan audit (karena Diploma lV atau Sarjana (S1), dapat peran sebagai auditor, ketua keterbatasan SDM/struktur di Sub diangkat sebagai JFPBC pertama, auditor, pengendali teknis audit, Direktorat Pelaksanaan). Untuk itu muda atau madya (Tingkat Ahli). maupun pengawas mutu audit. penambahan jumlah Sub Direktorat Disamping ijazah, dipersyaratkan Pelaksanaan menjadi suatu juga pangkat, nilai DP3, usia serta Arzul Akbar kebutuhan yang sangat mendesak. pengalaman audit. Secara lebih Kasubdit Evaluasi Audit Selain itu, SDM di Direktorat lengkap, jenjang jabatan fungsional Audit yang jumlahnya terus audit dapat dilihat pada skema meningkat sampai dua atau tiga dibawah ini. tahun ke depan, akan menambah Sesuai dengan PER-8/BC/2012 rentang kendali pengelolaan yang Tingkat profesionalisme Auditor tentang Sertifikasi Keahlian di dilakukan oleh Kasubag Tata Usaha serta pemberian sertifikat bidang kepabeanan dan cukai, yang setingkat esselon IV semakin Saat ini, pelaksanaan audit untuk pemberian sertifikat, pegawai besar. Untuk itu sebenarnya sangat mengacu pada PER-9/BC/2012 di Direktorat Audit diatur dengan diperlukan setingkat eselon III untuk tentang Tata Laksana Audit persyaratan sebagai berikut: pengelolaan SDM di Direktorat Kepabeanan dan Cukai, dimana Syarat Sertifikasi Auditor : Audit yang mengelola bagian selain pengawasan di internal Sertifikasi sebagai Auditor dapat keuangan (SPD), DP3, IKU, sarana tim audit oleh PTA dan PMA, juga diberikan kepada pegawai lulusan dan prasarana, dan hal-hal lain yang dilakukan pengawasan oleh Subdit program Diploma III Akuntansi menjadi tanggung jawab bagian tata Pelaksanaan Audit. Profesionalisme atau Sarjana Akuntansi yang telah usaha direktorat. audit tidak hanya tergantung pada lulus pendidikan dan pelatihan Mencermati hal-hal tersebut banyaknya audit yang dilaksanakan teknis kepabeanan dan cukai serta di atas dan demi kelancaran tetapi tergantung juga pada mengikuti program pemantapan. pelaksanaan sentralisasi Direktorat peningkatan kemampuan teknis Bisa juga diberikan kepada pegawai Tingkat profesionalisme Auditor serta pemberian sertifikat Audit ke depan, sebenarnya yang diperoleh melalui pelatihan lulusan program Diploma I dan diperlukan perubahan struktur seminar atau cara lain. Diploma III Bea dan Cukai yang Saat ini, pelaksanaan audit mengacu pada PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit kelembagaan Direktorat Audit Menurut Kasubdit Evaluasi telah lulus pendidikan dan Kepabeanan dan Cukai, dimana selain pengawasan di internal tim audit oleh PTA dan PMA, jugapelatihan menjadi 1 Sub Direktorat Audit Arzul Akbar, para fungsional Pengawasan Negara dilakukan pengawasan oleh Subdit Pelaksanaan Audit. Profesionalisme audit Keuangan tidak hanya Perencanaan, 3 Sub Direktorat pemeriksa bea dan cukai dapat (PKN) atau pendidikan dan pelatihan tergantung pada banyaknya audit yang dilaksanakan tetapi tergantung juga pada peningkatan Pelaksanaan, 1 Sub Direkorat Evaluasi melaksanakan peran sebagai auditor, Post Clearance Audit (PCA) serta kemampuan teknis yang diperoleh ketua melalui pelatihan seminar atau cara lain. dan 1 Sub Bagian Tata Usaha. auditor, pengendali teknis mengikuti program pemantapan. Sedangkan jenjang karier audit, maupun pengawas mutu Selain itu, sertifikat Auditor juga Menurut Kasubdit Evaluasi Audit Arzul Akbar, para fungsional pemeriksa bea dan cukai pegawai pada Direktorat Audit dapat audit. Pelaksanaan peran tersebut dapat diberikan kepada pegawai dapat melaksanakan peran sebagai auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit, maupun dibagi ke dalam dua jalur, yaitu jalur akan tergantung pada kompleksitas lulusan program Diploma III atau pengawas mutu audit. Pelaksanaan peran tersebut akan tergantung pada kompleksitas dan struktural dan fungsional. Untuk dan resiko audit sesuai dengan Sarjana lainnya (bukan jurusan resiko audit sesuai dengan sertifikasinya. jenjang karier pada jabatan struktural sertifikasinya. akuntansi) tetapi sudah mengikuti

Auditor

Ketua Auditor

PTA

PMA

Gambar : Jenjang sertifikasi Auditor Gambar : Jenjang sertifikasi Auditor

8

Sesuai dengan Volume 47, Nomor 5, Mei 2015PER-8/BC/2012 tentang Sertifikasi Keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, untuk pemberian sertifikat, pegawai di Direktorat Audit diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

Laporan Utama

dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanan dan cukai dan pendidikan/ pelatihan PKN atau pendidikan dan pelatihan PCA, serta telah mengikuti program pemantapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit. Syarat Sertifikasi Ketua Auditor : Untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Ketua Auditor tidaklah mudah. Sertifikasi hanya dapat diberikan kepada auditor yang telah menyelesaikan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali penugasan audit dan kepada auditor yang telah mencapai 6 (enam) tahun masa penugasan audit. Sertifikasi ini juga bisa diberikan kepada auditor yang memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I / III.b yang telah mencapai 1 (satu)

tahun masa penugasan audit dan/ atau telah menyelesaikan 5 (lima) kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit. Syarat Sertifikasi Pengendali Teknis Audit (PTA) : Sertifikasi Pengendali Teknis Audit diberikan kepada Ketua Auditor yang telah menyelesaikan paling sedikit 60 (enam puluh) kali penugasan audit dan juga kepada Ketua Auditor yang telah mencapai 6 (enam) tahun masa penugasan audit sebagai Ketua Auditor. Predikat ini juga dapat diberikan kepada Ketua Auditor dengan pangkat minimal Penata / III.c yang telah menyelesaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.

Syarat sertifikasi Pengawas Mutu Audit (PMA) : Untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Pengawas Mutu Audit dan juga merupakan sertifikasi yang paling tinggi pada Direktorat Audit hanya diberikan kepada Pengendali Teknis Audit yang telah menyelesaikan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali penugasan audit dan juga kepada Pengendali Teknis Audit yang telah mencapai 6 (enam) tahun masa penugasan audit sebagai Pengendali Teknis Audit. Sertifikasi ini juga bisa diberikan kepada Pengendali Teknis Audit yang telah memiliki pangkat minimal Pembina/IV.a dan telah menyelesaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali penugasan audit serta dianggap mampu oleh Direktur Audit. (Piter Pasaribu)

Sentralisasi Audit Dianggap Berhasil,

Benarkah?

S

etiap ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja, para pengambil keputusan sudah pasti mempertimbangkan dengan matang atau membuat analisa apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga para pimpinan pengambil keputusan di lingkungan DJBC dalam melaksanakan sentralisasi audit yang tadinya menyebar di berbagai daerah dan kini menyatu di kantor pusat, akan ada konsekuensi untuk menerima kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sentralisasi audit, selain dianggap efisien dan efektif dari segi pelaksanaan audit yang berada dalam satu garis komando dan keseragaman audit juga dapat menghemat biaya karena dari seluruh objek audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hampir 80%

berpusat di Pulau Jawa. Dari hasil rapat koordinasi eselon II barubaru ini disimpulkan bahwa sentralisasi audit dianggap berhasil karena memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi penerimaan dibandingkan periode sebelumnya. Tabel 1: Tagihan Audit dan Realisasi Tagihan tahun 2010 s.d. 2014 Dengan jumlah audit 96% dengan jumlah Laporan Hasil atau tim audit yang sedikit serta Audit (LHA) sebanyak 914. Laporan Hasil Audit (LHA) yang lebih Berikutnya pada tahun 2011, kecil dapat mengumpulkan jumlah jumlah LHA mengalami penurunan penerimaan atau realisasi tagihan menjadi 719 tetapi jumlah tagihan yang lebih tinggi, seperti terlihat meningkat menjadi sebesar Rp. 1,4 pada tabel tagihan dan realisasi audit triliun dan terealisasi sebesar Rp. selama lima tahun terakhir di bawah 901,9 milliar atau 63%. Menurut ini. Kasubdit Evaluasi Audit Arzul Melihat tabel di atas, pada tahun Akbar, rendahnya capaian realisasi 2010 jumlah total tagihan audit pada tahun 2011 karena pada saat sekitar Rp. 487 milliar sedangkan itu ada tagihan terhadap royalty realisasi yang dapat ditagih sebesar perfilman yang sampai sekarang Rp. 470 milliar atau tercapai sebesar


9

Laporan Utama

Selain itu, Direktorat Audit Menurut Direktur Audit melalui Subdirektorat Evaluasi Audit Muhammad Sigit, faktor-faktor memantau status tagihan audit yang menyebabkan pencapaian dan realisasinya melalui laporan audit meningkat setelah sentralisasi bulanan yang dikirimkan oleh antara lain adalah lebih mudahnya Kantor Pelayanan dan Pengawasan pengelolaan terhadap perencanaan Bea dan Cukai (KPPBC). Namun penugasan audit, serta penjagaan pada kenyataannya, meskipun kualitas pelaksanaan audit, sehingga pabean (SPKTNP), 2 (dua) SPKTNP atas kelebihan pembayaran, 303 (tiga ratus tiga) KPPBC memiliki kewajiban untuk optimalisasi pelaksanaan audit penetapan pabean (SPP), 57 (lima puluh tujuh) surat penetapan sanksi administrasi (SPS mengirimkan laporan bulanan, dapat terlaksana. Disamping itu, (sembilan) surat penetapan kembali penghitungan bea keluar (SPKPBK), 7 (tujuh) STLHC, d tidak semua KPPBC melaksanakan penugasan audit yang terpusat dapat (dua) STCK. kewajiban tersebut dan jika pun ada difokuskan pada objek audit yang Berdasarkan monitoring pelunasan tagihan hasil audit sampai dengan 31 Maret 2 laporan bulanan yang dikirimkan, potensi temuannya berdampak pada dari 908 (sembilan ratus delapan) surat penetapan atas kekurangan pembayaran, telah dilu laporan tersebut tidak melaporkan penerimaan negara yang tinggi/ sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) tagihan, 19 (sembilan status seluruh tagihan hasil auditbelas) surat penet besar. diajukan keberatan, 1 (satu) surat penetapan diajukan banding, 4 (empat) surat penet secara lengkap. Lebih jauh dia mengatakan dengan status surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor (SP3DRI), da Untuk itulah dibutuhkan kegiatan bahwa secara umum tidak terdapat (sebelas) surat penetapan dengan status penundaan pelunasandan surat monitoring guna mengetahui danpaksa. temuan-temuan baru tentang mendapatkan bukti secara langsung audit setelah sentralisasi. Hal ini

Status Realisasi Tagihan Tahun 2014 per 31 Maret 2015 900

870

800 700 Tim audit sedang melakukan tinjauan lapangan

masih belum tertagih atau masih berupa tunggakan atau piutang dari perusahaan. Kemudian pada tahun 2012 – 2013 dengan jumlah LHA yang semakin menurun menjadi 629 dan 547 serta dari jumlah tagihan yang ada dapat tercapai sekitar Rp. 980 milliar dan Rp. 905 milliar. Sedangkan pada tahun 2014 setelah sentralisasi jumlah penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan cukup signifikan. Dari 308 LHA atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, tetapi tagihan audit dapat terealisasi sebesar Rp. 2,9 triliun. Berdasarkan tabel diatas, jumlah LHA setelah sentralisasi (tahun 2014) mengalami penurunan dibandingkan sebelum sentralisasi (tahun 2010 s.d. 2013), yang disebabkan oleh jumlah tim pada masa awal sentralisasi yang belum ideal. Namun, dari sisi tagihan hasil audit dan realisasinya, setelah sentralisasi jumlahnya meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum sentralisasi.

10

600 500 400 300 200 100

38

0 Keterangan:

Lunas

Tabel Statusrealisasi realisasi tagihan tahun 312015 Maret 2015 Tabel 2: 2: Status tagihan tahun 2014 2014 per 31 per Maret

status tagihan yang dimaksud. disebabkan antara lain oleh tipologi Terhadap Auditee yang mangkir, penagihan dilakukan oleh kantor yang melak Sebagai gambaran, pada tahun 2014 111/PMK.04/ auditee sebelum dan sesudah monitoring tagihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Direktorat Audit mengeluarkan sentralisasi audit yang tidak tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Selain itu, Auditee juga d 908 (sembilan ratushasil delapan) mengalami perubahan. itu, banding mengajukan keberatanSelain dan/atau atas penetapan auditsurat sesuai dengan perat tagihan. Namun status pelunasan program audit yang dilaksanakan yang berlaku. yang dilaporkan oleh KPPBC hanya oleh tim audit sebelum dan sesudah berjumlah 114 (seratus empat belas) sentralisasi juga memiliki tingkat surat tagihan atau sekitar 12.5%. kesamaan. Akan tetapi ada satu Surat Penetapan SuratUntuk Teguran Surat Paksa meminimalisir 87.5% tagihan temuan baru yaitu tentang future hasil audit yang tidak terpantau trading dimana hasil audit atas status temuan tersebut cukup signifikan, •21 haripenagihannya, maka • SP3DRI •60 hari / 30 terhadap hari dilakukan monitoring secara selektif contohnya audit Pertamina ke beberapa KPPBC terutama yang dimana atas transaksi future trading memiliki nominal tagihan yang cukup tersebut, Direktur Audit menerbitkan Gambar : Tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. besar. surat penetapan tagihan hasil audit Monitoring ini juga bermanfaat dengan total tagihan lebih dari 2 dalam menyampaikan temuan(dua) triliun rupiah.

Apakah sentralisasi sudah tepat? Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

Belum lunas, sudah jatuh tempo

monitoring tagihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Selain itu, Auditee juga dapat mengajukan keberatan dan/atau banding atas penetapan hasil audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat Penetapan

•60 hari / 30 hari

Surat Teguran •21 hari

Surat Paksa

• SP3DRI

Gambar : Tata cara penagihan Bea Masuk Cukai. dan/atau Cukai. Gambar : Tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau

temuan audit yang tindak lanjutnya ada pada kewenangan kantor yang memberikan pelayanan kepabeanan Apakah sentralisasi sudah tepat? dan cukai. Sehingga tindak lanjutnya dapat dilakukan dengan segera dan Direktorat Audit bisa lebih fokus pada pengujian kepatuhan area yang lain. Arzul Akbar menjelaskan, sepanjang tahun 2014 Direktorat Audit telah menerbitkan 910 surat penetapan hasil audit dengan rincian 530 surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP), 2 (dua) SPKTNP atas kelebihan pembayaran, 303 (tiga ratus tiga) surat penetapan pabean (SPP), 57 (lima puluh tujuh) surat penetapan sanksi administrasi (SPSA), 9 (sembilan) surat penetapan kembali penghitungan bea keluar (SPKPBK), 7 (tujuh) STLHC, dan 2 (dua) STCK. Berdasarkan monitoring pelunasan tagihan hasil audit sampai dengan 31 Maret 2015, dari 908 (sembilan ratus delapan) surat penetapan atas kekurangan pembayaran, telah dilunasi sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) tagihan, 19 (sembilan belas) surat penetapan diajukan keberatan, 1 (satu) surat penetapan diajukan banding, 4 (empat) surat penetapan dengan status surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor (SP3DRI), dan 11 (sebelas) surat penetapan dengan status penundaan pelunasandan surat paksa. Terhadap Auditee yang mangkir, penagihan dilakukan oleh kantor yang melakukan monitoring tagihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Selain itu, Auditee juga dapat mengajukan keberatan dan/atau banding atas

penetapan hasil audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah sentralisasi sudah tepat? Direktorat Audit tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsifungsi yang ada di DJBC, dimana audit lebih banyak berperan untuk menguji kepatuhan entitas penerima layanan kepabeanan dan cukai setelah barang keluar dari pelayanan kepabeanan dan cukai. Sebenarnya, apabila pengendalian di tempattempat pelayanan sudah baik, maka peran audit dapat dipersempit. Dari pengalaman audit selama ini, dari berbagai ruang lingkup audit yang dilakukan hampir selalu diketemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran yang jumlahnya signifikan. Oleh karena itu masih diperlukan pelaksanaan audit yang cukup luas. Terlebih lagi Audit Coverage Ratio (ACR) yakni membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit setiap tahun dengan jumlah objek audit, relative masih sangat rendah yaitu dibawah 2% atau 1,69%. Meskipun idealnya tidak seluruh objek audit itu perlu

Laporan Utama

dilakukan audit setiap tahun, namun jumlah ACR diatas adalah sangat rendah. Oleh karena itu sambil melakukan penyempurnaan secara terus menerus pengendalian di tingkat pelayanan, perlu dilakukan peningkatan kemampuan pelaksanaan audit khususnya peningkatan jumlah SDM. Temuan audit yang selalu signifikan, sebenarnya tidak menguntungkan bagi penerimaan negara karena penerimaan 3negara yang ditemukan oleh audit seharusnya dapat dilakukan di tingkat pelayanan sehingga secara treshold lebih menguntungkan. Disamping itu, karena ACR yg rendah maka tidak ada jaminan bahwa seluruh potensi penerimaan yang seharusnya dikutip di tingkat pelayanan akan diketemukan pada saat pelaksanaan audit. Selain itu bila dikaji dari struktur organisasi dan fungsi DJBC sebagai border protection (penjaga gerbang perekonomian negara) maka sentralisasi dari fungsi pengawasan audit sebenarnya masih terlalu prematur kalau dikatakan sudah berhasil, akan tetapi masih perlu pengkajian yang lebih mendalam demi kebaikan di masa mendatang. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan DJBC yang dijalankan secara umum ada dua, yaitu pengawasan fisik yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan

Pembekalan kepada pejabat fungsional dan pelaksana audit Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

11

Laporan Utama

dan Penyiddikan (Dit. P2) dan pengawasan non-fisik (dokumen) yang dilakukan oleh Direktorat Audit. Seyogyanya sebagai organisasi yang sehat dan profesional, Kantor Wilayah DJBC memiliki dua unit pengawasan di atas dalam organisasinya, sehingga efisiensi dan efektivitas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Dilihat dari fungsi pengawasan, yang paling baik adalah pengawas tersebut mendekati/dekat dengan yang diawasi sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. Berbicara masalah cost and benefit, secara umum banyak faktor yang dipengaruhi, tergantung kebutuhan dari negara Indonesia. Sebagai contoh: bila dilihat dari banyaknya sumber alam, energi mineral, batubara dan tambang, pengawasan yang mendekati objek yang diawasi akan lebih baik dan sangat menguntungkan bagi negara dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Bila unit pengawasan (audit) tersentralisasi seperti saat ini, maka objek yang diawasi akan jauh dari pengawasan karena Indonesia sangat luas. Sehingga yang diawasi oleh audit adalah objek-objek yang tersentral pula. Hal tersebut tentu tidak mencerminkan fungsi audit sebagai penjaga gerbang ekonomi negara Indonesia.

12

Volume 47, Nomor 5, 3, Mei Maret 2015 2015

Apakah jabatan fungsional menarik bagi pegawai? Masalah fungsional merupakan program negara dimana dituangkan dalam UU ASN dan merupakan hal yang harus dilaksnakan. Akan tetapi, melihat dari pengertian fungsional itu sendiri, yaitu pegawai yang mandiri dan profesional atas bidangnya, maka untuk saat ini dengan kondisi yang ada, fungsional belum tentu merupakan hal yang menarik bagi pegawai. Pangkat tertinggi fungsional saat ini adalah golongan IV.C dikarenakan peraturan yang mengaturnya dibuat tidak optimal untuk jabatan fungsional, seharusnya fungsional itu pangkatnya dapat mencapai tertinggi golongan IV.E seperti fungsional- fungsional umumnya, contoh: dosen, guru, dokter, BPK. Fungsional audit dengan peraturan yang ada, dimana pangkat, jabatan fungsional dan jabatan peran disatukan sehingga membuat jabatan fungsional seperti fungsional yang distrukturalkan dengan membentuk piramida. Hal tersebut merupakan kondisi struktural, namun dikatakan fungsional. Seharusnya fungsional tersebut tidak tergantung kepada jabatan peran. Ia merupakan kerja yang mandiri dan profesional sehingga pangkat dan jabatan fungsionalnya dapat naik

sampai golongan IV.E sesuai dengan kemandirian dan profesionalitasnya. Selain itu, fungsional akan menarik apabila remunerasi dan kondisi-kondisi menunjang jabatan fungsional tersebut. Jabatan fungsional seharusnya bukan merupakan paksaan namun pilihan karena apabila seseorang tidak menyukai/senang menjadi fungsional, maka sulit/sukar baginya untuk mencapai karier karena fungsional harus mandiri dan profesional. Saat ini fungsional ditetapkan oleh Kepegawaian, dimana secara umum pegawai yang difungsionalkan mungkin hanya tertarik kepada fungsional karena berlokasi di Jakarta/sentral. Hanya itu yang menjadi daya tarik fungsional audit. Apabila fungsional tidak dengan sukarela atau senang hati menjadi fungsional, yang akan rugi adalah organisasi karena semangat dan etos kerja fungsional tersebut tidak akan pernah mencapai kondisi yang optimal. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat, apakah sentralisasi audit dengan pencapaian pengumpulan penerimaan Negara yang signifikan tersebut sudah berhasil atau belum, masih perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut. (Piter Pasaribu)

Tim audit sedang membuat daftar temuan sementara

Profil Kantor

KPPBC TMP C Ternate

Membawahi Dua Kantor Bantu

dan Enam Pos Pengawasan Maluku Utara merupakan provinsi yang berada di ujung timur bagian utara Kepulauan Indonesia yang tumbuh berkembang sejak puluhan abad silam. Alamnya yang indah terdiri dari gugusan pulau-pulau dan lautan.

M

aluku Utara telah lama dikenal dunia karena rempah-rempahnya. Letak geografisnya yang berada pada 3 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan, serta 124 derajat sampai 129 derajat bujur timur menjadikan Maluku utara sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari 395 pulau baik, besar maupun kecil. Namun dari sekian banyaknya pulau yang telah dihuni hanya 64 pulau, sedangkan sisanya belum dihuni. Luas wilayah Maluku utara mencapai 140.255,36 km2 dengan luas perairan sebesar 76,27 persen dan daratan seluas 23,73 persen. Di provinsi inilah letak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate yang membawahi delapan kantor, antara lain Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pulau Gebe, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Galela/Tobelo, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Labuha, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bandara Sultan Babullah, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bastiong, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Barnabas, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sanana, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Ternate (Pos Lalu Bea). Dalam menghadapi tantangan perdagangan, baik perdagangan nasional maupun internasional maka diperlukan sikap antisipatif yang jauh ke depan, dan dalam upaya meningkatkan kinerja dan citra

maka diperlukan kristalisasi satu visi bagi seluruh unsur di KPPBC TMP C Ternate, yaitu ingin menjadikan kantor pengawasan dan pelayanan yang teladan dalam kinerja dan citra. Hal ini menjadi cita-cita untuk menempatkan KPPBC TMP C Ternate yang merupakan bagian dari DJBC dalam melakukan pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang ekspor dan impor serta pemungutan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sehingga mendapat pengakuan atas mutu pelayanan dan pengawasan serta kesan yang baik dari masyarakat usaha dan pengguna jasa. Mengenai pengguna jasa di KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate, terdapat 16 pengusaha eksportir, 11 importir dan 4 agen pelayaran. Untuk pelayanan di bidang impor pada Tahun Anggaran 2013 ditetapkan target bea masuk


13

Profil Kantor

sebesar Rp1.008.000.000, bea keluar Rp1.274.032.628.000 dan tidak ada target cukai. Realisasi penerimaan bea masuk sebesar Rp882.165.000 dan bea keluar sebesar Rp1.098.693.137.958, dan penerimaan pabean lainnya sebesar Rp275.432.315. Untuk TA 2014, adalah bea masuk sebesar Rp95. 000.000, bea keluar sebesar Rp33.403.000.000. Sampai dengan Oktober 2014, realisasinya antara lain untuk bea masuk sebesar Rp186.000, bea keluar sebesar Rp33.403.189.000 dan penerimaan pabean lainnya sebesar Rp45.504.000. Pada saat WBC berkesempatan mengunjungi Ternate, kebetulan Kepala KPPBC TMP C Ternate, M. Moefti Arkan sedang melakukan perjalanan dinas luar, untuk itu wawancara seputar KPPBC TMP C Ternate yang semestinya kami laksanakan dengan Kepala Kantor, diwakili oleh Kasubbag Umum, Ramla Jasin, sekaligus pejabat pengganti Kepala KPPBC TMP C Ternate. Ia pun menjelaskan tiga tantangan yang mesti dihadapi dalam pencapaian target, yaitu pertama, penerimaan bea keluar untuk TA 2014 diprediksi tidak akan lagi bertambah sehubungan dengan larangan ekspor mineral mentah (nickel ore dan pasir besi). Kedua, importasi di KPPBC Ternate sebagian besar adalah importasi yang mendapatkan fasilitas keringanan dan pembebasan bea masuk (tarif ATIGA dan AC-FTA/tarif preferensi Asean China). Tantangan yang ketiga adalah penerimaan bea masuk dapat diprediksi akan ada apabila pembangunan smalter untuk pengolahan bahan tambang mineral dapat terealisasi. Sumber daya manusia, lanjut Ramla merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan kegiatan dan agar kegiatan yang sudah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu dan

14


berkualitas. Langkah KPPBC TMP C Ternate untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia secara kualitas dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan teknis kepabeanan dan cukai maupun pendidikan khusus dibidang keuangan, penyidikan, dan kemaritiman. Menurut Ramla, sumber daya manusia saat ini, dirasakan sangat kurang dengan jumlah pegawai yang ditetapkan pada unit pengawasan sebanyak 8 orang, jika dibandingkan dengan daerah pengawasan yang cukup luas meliputi 8 kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Pulau Taliabu , Kabupaten Sula, dan dua kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore. Keterbatasan Sarana Pengawasan Bisa Disiasati dengan Teknologi Berbicara mengenai bidang pengawasan, KPPBC TMP C Ternate, terus berusaha melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, perlindungan kepada masyarakat dan pengamanan penerimaan negara serta pencegahan terhadap terjadinya perdagangan barang ilegal. Menurut Kepala Seksi P2, Saryanto, untuk mensiasati kurangnya personil pengawasan, pihaknya mempunyai pemikiran untuk melakukan suatu inovasi, mengingat di KPPBC Ternate sarana operasinya juga sangat minim. Antara lain tidak berfungsinya sarana tower, kapal patroli dengan tiga

mesin, dua mesinnya rusak sehingga sudah lama sekali tidak beroperasi. SDM di KPPBC ini keseluruhan berjumlah 27 orang, khusus di P2 hanya 8 orang yang harus meng-cover pengawasan mulai dari Morotai sampai Kepulauan Sula. “Padahal dengan jumlah pos pengawasan yang ada maka tidak akan mencukupi personilnya untuk melakukan pengawasan. Untuk mensiasati itu beberapa waktu yang lalu kami melakukan kajian, bagaimana melakukan pengawasan wilayah yang sangat luas ini dengan SDM yang sangat minim. Kami membuat suatu sistem dan analisis bagaimana kalau memanfaatkan pesawat tanpa awak,” ujar Saryanto. Dengan adanya pesawat tanpa awak, lanjut Saryanto, maka biayanya akan jauh lebih efisien dan efektifitasnya lebih tinggi dikarenakan wilayah pengawasannya sangat luas, perjalanan dari Ternate ke Pulau Bacan saja memakan waktu hampir setengah hari, konsumsi BBM mahal, dan hasilnya pun belum tentu ada. Dengan drone ini relatif lebih murah dengan pengertian pengadaan tidak semahal biaya operasional patroli. “Saya tanyakan ke rekan-rekan yang melakukan pengawasan di wilayah MPPB (Maluku, Papua dan Papua Bagian Barat), mereka sekali jalan patroli bisa mengeluarkan biaya sampai Rp200-300 juta dan itu belum tentu ada hasil tangkapannya.” Kalau menggunakan drone, kemudian diarahkan ke wilayah tertentu menjelajah mencapai hampir 200 kilometer lebih, bisa men-chapter wilayah secara real

Profil Kantor

time, merekam dan bila menemukan objek mencurigakan bisa segera dilakukan penindakan. Termasuk juga pemanfaatan sarana satelit bekerja sama dengan Bakorkamla, untuk memantau kapal-kapal di wilayah Maluku Utara, baik kapal kargo maupun kapal ikan. Saat ini, ungkap Saryanto, kapal patroli di KPPBC ada satu unit. Kapal yang bermesin tiga itu hanya satu mesinnya yang hidup, dua mesinnya rusak. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin kapal bisa melakukan pengawasan sampai ke wilayah jauh, misalnya Morotai, apalagi melakukan pengejaran. Maka itu, dari kajian mengenai pemanfaatan drone diharapkan bisa menjadi solusi yang baik untuk melakukan pengawasan khususnya untuk wilayah kepulauan dengan sarana dan SDM yang terbatas. “Kajian ini baru akan saya sampaikan, melalui WBC ini paling tidak bisa tersampaikan dulu. Mudah-mudahan gayung bersambut apalagi Presiden Jokowi sedang mendengung-dengungkan soal kemaritiman. Saya sangat berharap ini bisa menjadi pilot project dan Ternate bisa mengawalinya. Kalau ini bisa terwujud akan sangat mendukung kegiatan pengawasan,” pungkas Saryanto. Peran Perwakilan Pemerintahan Di wilayah Ternate, satusatunya Kantor setingkat eselon II di Kementerian Keuangan adalah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang dikepalai pejabat setingkat Eselon II. Ditemui di kantornya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah menjelaskan mengenai perannya di wilayah ini sebagai perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan di Maluku Utara. Menurutnya, yang perlu diketahui mengenai kondisi Maluku Utara adalah daerah kepulauan dengan akses yang terbatas termasuk

Ada tiga tantangan pencapaian target.

Ramla Jasin Kasubbag Umum

komunikasi internet yang sedemikian terbatas pula. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang kemudian menyebabkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan mempunyai satu tekad untuk bisa membangkitkan dan meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. “Saya ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan atau istilahnya bapak angkat untuk teman-teman yang ada di wilayah ini. Makanya sinergi itu betul-betul kita jalin, bahkan tidak ada sekat-sekat. Seperti beberapa waktu lalu Bea Cukai mengadakan kegiatan publikasi penangkapan ikan, kita ikut terlibat memberikan asistensi bahwa ini merupakan pekerjaannya Kementerian Keuangan.” Bea dan Cukai, ujarnya, bisa dibilang sebagai salah satu motor penggerak di perwakilan Kementerian Keuangan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan justru inisiatornya banyak digerakkan dari Bea dan Cukai. Karena sinergi bersama yang kuat sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Bea dan Cukai pun pihaknya disertakan terlibat di dalamnya. Begitu juga dengan KPKNL ketika akan melakukan pelelangan yang bersifat strategis juga mengajak pihaknya untuk bersinergi, jadi

sinergi betul-betul jalan. Dari sisi operasional rekonsiliasi bersama antara KPPN dengan KPKNL sudah dibangun dengan membuat one stop service. Dengan membangun kebersamaan tanpa adanya sekatsekat, lanjut Sulaimansyah, maka komunikasi akan semakin lancar, bahkan bila pihaknya memerlukan data cukup telepon saja maka data akan tersedia, itu karena lancarnya komunikasi yang terjalin. Artinya dengan menjalin kebersamaan maka kesulitan yang dihadapi di Maluku Utara bisa menjadi daya kekuatan bersama untuk selalu optimis sesuai dengan arahan yang disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro yang pada saat menjadi Wakil Menkeu mengunjungi Ternate. “Bahwa Maluku Utara kedepannya akan jauh lebih baik karena potensinya sangat besar, dan itu tinggal tergantung kita. Idealnya kita harus bisa menjadi partnernya pemerintah daerah. Karena kelemahan di sini saya lihat penataan keuangan-keuangan di daerah, belum ada yang mencapai hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penilaian keuangannya peringkat ketiga terburuk. Ini kemudian yang menjadi tujuan kita di Maluku Utara bisa menjadi partner Pemda. Maka saya juga mengajak KPKNL untuk membantu permasalahan di Pemda yang kebanyakan adalah mengenai permasalahan aset,” imbuhnya. Pihaknya, lanjut Sulaimansyah juga intensif memberikan pendidikan dan pelatihan perbendaraan dan pengelolaan keuangan kepada Pemda, terutama memberikan pendampingan dalam rangka mensukseskan akutansi berbasis akrual yang mulai berjalan tahun 2015, khususnya di Provinsi Maluku Utara dan kota Ternate. Dengan adanya pendampingan diharapkan adanya peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan bisa mencapai WTP. (Ariessuryantini)


15

Galeri Foto

Fotorafer: ARDO HADYAN

Fotorafer: BAGUS NURAHMAD

16


Galeri Foto Fotorafer: RIDWAN ABDUL RAUF

Fotorafer: FATUR Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

17

Opini

SEBUAH HATI YANG SABAR UNTUK DESA MIRIT Oleh : Galih Saha Dhewa

“Pak Haji dataang!”

Seperti sebuah kode datangnya orang-orang berseragam yang akan mengangkut semua rokok illegal yang ada di setiap warung. Ada yang takut dan berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi ada juga yang lantas berkata “wis ora dodolan rokok bodong maning pak, wis kapok (sudah tidak jualan rokok illegal lagi pak, sudah jera).” Itulah yang terjadi hampir di setiap kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai yang kami laksanakan. Operasi Pasar Barang Kena Cukai atau yang cukup disebut Operasi Pasar adalah suatu kegiatan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai di pasaran. Sasaran utama dari pengawasan tersebut adalah mencari keberadaan rokok illegal yang marak beredar di masyarakat. Kantor Bea Cukai Cilacap melaksanakan Operasi Pasar yang merupakan salah satu fungsi pengawasan untuk keberadaan rokok illegal

18


dalam wilayah pengawasannya yang meliputi seluruh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah pengawasan tersebut dibutuhkan pegawai yang professional dalam melaksanakan tugas operasi pasar. Bapak Rasikun, Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi yang sudah bertahun-tahun memimpin pelaksanaan tugas operasi pasar, dengan perawakan yang tinggi besar dan berkumis tebal, mencerminkan seorang pengawas yang garang dan menakutkan. Bisa dipastikan apabila beliau bertemu dengan pengedar/penjual rokok illegal, maka mereka tak akan pernah berani lagi untuk melakukan kegiatan di wilayah pengawasan Bea Cukai Cilacap. Jumat pagi aku mendapatkan tugas dari Pak Rasikun untuk membuat nota dinas usulan pelaksanaan operasi pasar kepada Kepala Kantor. Operasi pasar diusulkan untuk dilaksanakan minggu

depan selama 2 hari yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Walaupun sudah sering mengikuti Operasi Pasar, tapi tetap saja aku masih merasa grogi. Ada sedikit perasaan takut apabila nantinya dalam pelaksanaan terjadi hal-hal yang berbahaya. Karena aku pernah mendengar cerita tentang pelaksanaan Operasi Pasar yang akhirnya terjadi konflik dengan warga karena adanya kesalahpahaman dan berujung pada petugas Bea Cukai diusir dan pulang dengan tangan hampa. Hari Selasa pun tiba juga. Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan Operasi Pasar tiba di kantor pagi-pagi sekali. Mereka adalah Pak Rasikun, Pak Purnomo, Pak Basarudin, dan aku. Beliau bertiga tidak mengenakan pakaian seragam, sedangkan aku memakai seragam PDH. Ini berkaitan dengan tugasku nanti ketika pelaksanaan operasi pasar, yang akan menunjukkan Surat Tugas Operasi

Opini

Pasar ketika terjadi penindakan dan membuat Surat Bukti Penindakan. Sehingga lebih mudah dikenali sebagai petugas Bea Cukai. Target lokasi Operasi Pasar kali ini adalah pasar tradisional di daerah Mirit Kabupaten Kebumen. Pasar-pasar tradisional di daerah Mirit biasanya hanya ramai di hari-hari tertentu. Pasar Mirit hanya buka pada hari pasaran Manis, dan hari ini adalah hari Selasa Manis jadi kita berharap bisa bertemu dengan sales yang mengedarkan rokok illegal di Pasar Mirit. Berbekal dengan Surat Tugas, Surat Bukti Penindakan, alat-alat deteksi pita cukai, dan stiker-stiker larangan menjual rokok illegal, berangkatlah kami pada pukul 07:00. Dengan mengendarai mobil pribadi milik Pak Rasikun, kami berempat pun meluncur ke Mirit. Kenapa mobil pribadi padahal ini adalah tugas kantor? Ya… menurut pengalaman, kalau memakai mobil kantor (plat merah), para penjual ataupun pemilik warung yang kami datangi langsung curiga dan langsung menolak bekerja sama. Dengan pengalaman seperti itu maka diputuskan untuk memakai mobil pribadi di setiap operasi pasar. Perjalanan Cilacap – Mirit cukup lama, yaitu sekitar 2 jam. Terkadang aku sampai terkantukkantuk menunggu kapan sampainya. Sesampainya di pasar kami langsung berpencar mencari lapak yang menjual rokok atau tembakau iris. Sembari memperhatikan merekmerek rokok yang dijual, aku juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para penjual itu berkaitan dengan keberadaan rokok illegal di pasar Mirit. Setelah 1 jam berputar-putar mengelilingi pasar dan mengunjungi tiap lapak penjual rokok dan tembakau iris kami tidak menemukan satupun yang menjual rokok illegal. Sepertinya penyuluhan yang dilakukan teman-teman dari seksi

KIP cukup berhasil. Hal ini terbukti dengan adanya informasi dari para penjual rokok di pasar itu mengenai pedagang/sales yang menawarkan rokok illegal dan mereka menolak untuk membeli kemudian menjual kembali. Para penjual itu sudah

Ada yang takut dan berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi ada juga yang lantas berkata “wis ora dodolan rokok bodong maning pak, wis kapok (sudah tidak jualan rokok illegal lagi pak, sudah jera).” tahu bahwa rokok tersebut illegal. Operasi Pasar selanjutnya mengunjungi warung-warung yang ada di wilayah Kecamatan Mirit. Masih mengendarai mobil, kami mendatangi setiap warung yang ada. Kali ini, aku tidak ikut turun dari mobil, tetapi hanya berdiam diri di dalam mobil sambil mengamati para seniorku dalam menjalankan tugas sekaligus berjaga-jaga. apabila nantinya terjadi penindakan. “Nuwun sewu Pak, arep tuku rokok sing murah-murah ana (permisi Pak, mau beli rokok yang murah ada)?” tanya Pak Rasikun. “Rokok Murah? S--su (menyebut merk tertentu) apa?” tanya pemilik warung. “Udu Pak,

anu sing mereke E--NK (menyebut merk rokok illegal tertentu) ana (bukan Pak, yang merk E--NK ada)?” tanya Pak Rasikun lagi. “E--NK? Sih udud apa kuwe? Anu merk anyar apa kepriwe? (E--NK? Itu rokok apa? Merk baru yah?)” pemilik warung balik bertanya. “Ya ora sih Pak, wis mandan lawas koh mereke. Nek ora ana ya sing merek … (menyebut merek rokok illegal lainnya) ana apa ora? (ya nggak sih Pak, udah lama juga kok merknya. Kalau nggak ada ya yang merk … ada apa nggak?)” Tanya Pak Rasikun lagi. “Waduh ora ana loh Pak merk-merk kaya kuwe. Kene dodolane sing wis terkenal bae sing genah akeh peminate. Sing resmi-resmi bae lah pak sing wis ana bandrole (waduh nggak ada loh Pak merk-merk seperti itu. Saya jualannya yang sudah terkenal saja yang jelas banyak peminatnya. Yang resmi-resmi aja lah pak yang sudah ada “badrol”nya).” Kata pemilik warung. “Ooh yawis Pak, kesuwun ya (ooh yasudah, makasih ya).” Kata Pak Rasikun. Begitulah sekelumit percakapan antara Pak Rasikun dengan pemilik warung. Seringkali bisa langsung menemukan rokok illegal karena memang terlihat dan dipajang di etalase tetapi kadang harus bertanya terlebih dahulu untuk memastkan apakah rokok tersebut legal atau illegal. Semua berjalan lancar sampai pada sebuah warung di dekat pertigaan jalan. Ketika aku menuliskan daftar barang yang akan dibawa, pemilik warung mulai protes sehingga terjadi perselisihan. Pemilik warung tidak mau barangnya disita karena jumlahnya cukup banyak dan dia akan rugi besar. Aku coba menjelaskan bahwa memang beginilah prosedurnya, rokok illegal tersebut harus dibawa ke kantor untuk nantinya dimusnahkan bersama dengan barang hasil penindakan cukai lainnya. Si pemilik warung mulai emosi. “Mbok ya aja mung wong cilik bae sing di


19

Opini

angel-angeli. Wong aku dodolan bener-bener ya dijukuti barange ( jangan hanya orang kecil yang dipersulit. Aku kan jualan dengan benar malah diambil barangnya).” Kata pemilik warung. “Iya pak, Bapak jualannya sudah benar, tapi barang yang bapak jual ini kan illegal. Sebagai aparat penegak hukum, kami harus menyita barangbarang tersebut agar nantinya tidak lagi ada di masyarakat Pak. Karena dengan adanya rokok illegal tersebut kan dia merugikan perusahaan yang sudah resmi yang sudah memiliki ijin.” Aku sekali lagi mencoba menjelaskan. “Lah ya terus kenangapa sing ditangkep udu pabrike bae? Malah sing nang warung-warung sing dijukuti. Ujare njenengan aku tuku kiye udud karo godong apa? Karo duit mas! Pancen jumlahe ora sepiraa tapi kene kan wong cilik mas, duit satus ewu kuwe kerasa banget mas. Lah kiye malah ududku se abreg-abreg dijukuti kabeh sih lah kepriwe! (kalau begitu kenapa yang ditangkap bukan pabriknya? Malah yang ada diwarung yang diambil. Kamu kira saya beli rokok ini pake daun? Pakai uang mas! Memang jumlahnya tidak seberapa tapi kita ini orang kecil mas, uang seratus ribu itu sangat terasa. Lah ini malah rokok saya sebanyak ini diambil semua terus bagaimana!)” Protes pemilik warung. Mendengar perbincangan kami, Pak Rasikun datang menenangkan suasana. “Geh pak, nuwun sewu yah. Barang yang Bapak jual itu barang illegal. Kita sebagai petugas yang tugasnya menertibkan hal-hal semacam ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah sosialisasi ke Kecamatan, ke Kelurahan, bahkan langsung ke pasar. Ketemu langsung sama penjualnya. Dengan harapan informasi tersebut disebarluaskan jadi saling

20


membantu. Begitu pak.” Jelas Pak Rasikun. Pak Rasikun berbicara lagi melanjutkan penjelasannya mengenai rokok illegal tersebut dengan berbagai sudut pandang. Berbicara soal pengalaman, Pak Rasikun memang sudah memakan asam garamnya dunia Operasi Pasar. Beliau mampu meyakinkan pemilik warung bahwa apa yang Bea Cukai lakukan itu semua demi melindungi masyarakat dan industri dalam negeri yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai. Beliau juga bisa meredakan emosi pemilik warung hanya dengan kata-katanya sampai akhirnya mau juga rokok illegal yang dimilikinya dibawa ke Kantor Bea Cukai Cilacap tanpa harus melakukan pemaksaan dan kekerasan. Setelah selesai semua urusan administrasi, aku menyerahkan berkas-berkas penindakan kepada Pak Rasikun untuk selanjutnya diteliti dan ditandatangani. Lalu Pak Rasikun menyerahkan halaman kedua SBP yang sudah dibuat kepada pemilik warung. “Kiye pak, nek mengko salese teka ngeneh maning kiye kertase diwehna bae nggo bukti bahwa barange wis dijiot nang Bea Cukai. Terus mengko sampeyan njaluk ganti rugine nang salese kae mau. ( Ini pak, kalau nanti salesnya datang kesini lagi ini kertasnya di kasihkan saja untuk bukti bahwa barangnya sudah diambil sama Bea Cukai. Terus nanti kamu minta ganti ruginya sama sales tadi.)” Jelas Pak Rasikun. “Ooh iya pak kaya kuwe yah. Yawis pak ngapurane ya pak anu aku kan ora ngerti sih, nek ngerti ya ora dodolan rokok kaya kuwe maning lah. Untunge sepira oraa malah dadi kena kasus kaya kiye. Kapok wis lah ora dodolan kaya kuwe maning pak. (Ooh iya pak seperti itu yah. Ya sudah pak saya mohon maaf kan saya tidak tahu, kalau tahu ya tidak jualan rokok seperti itu lagi lah. Untungnya tidak

seberapa malah jadi kena kasus seperti ini. Jera sudah tidak jualan seperti itu lagi pak.)” Kata pemilik warung. Selama perjalanan pulang aku masih merenungi kejadian tadi. Apa jadinya kalau akhirnya terjadi pemaksaan dan kekerasan? Karena menurutku apa yang dilakukan Pak Rasikun sangatlah benar. Selama kita masih bisa melakukan diplomasi dengan baik, maka kekerasan tidak lagi diperlukan. “Geh lih, kalo kamu kerja di lapangan hal-hal kaya tadi itu udah biasa lih. Kamu harus siap. Siap di marah-marahi, di caci maki. Kuncinya kamu itu sabar. Anak muda biasane grasa-grusu (ceroboh) ngerasa dia udah bener tapi cara melaksanakannya salah. Kamu harus bisa memposisikan dirimu ditempat orang yang kamu kasih sosialisasi. Jangan kamu udah emosi aja dari awal, jangan! Itu salah. Di baikbaikin dulu, dikasih tahu tugas kita itu gimana, dijelasin dikit-dikit yang penting sananya ngerti. Kalo sananya udah ngerti kan enak kita mau gimana dia pasti paham. Yang jelas kuncinya sabar.” Jelas Pak Rasikun. “Iya pak, Siap!” Jawabku. Hari itu aku mendapatkan satu lagi pelajaran yang sangat berharga. Yaitu kesabaran. Walaupun kita berada pada posisi kita harus tegas, kita harus bisa menjaga diri. Tetap tegas tapi juga harus sabar. Seperti Pak Rasikun ini, beliau mencontohkan bahwa dengan kesabaran dalam menghadapi emosi pemilik warung, beliau bisa meyakinkan rokok yang dijualnya itu illegal dan harus disita. Dan pemilik warung pun akhirnya dengan sukarela merelakan rokok illegal miliknya untuk dibawa ke Kantor Bea Cukai Cilacap. Aku jadi teringat motto Kantor Bea Cukai Cilacap, Bekerja Dengan CINTA. Cinta datang dari hati, dan Pak Rasikun telah membuktikannya.

Direktorat & Pusat

DJBC Beri Sertifikat AEO Terhadap 5 Perusahaan

K

ebutuhan akan jaminan keamanan pada setiap pergerakan rantai pasokan barang dalam perdagangan internasional mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk membuat Program Authorized Economic Operator (AEO). Program yang diinisiasi oleh World Customs Organization (WCO) ini merupakan serangkaian standar kepabeanan yang diakui internasional untuk menjamin keamanan setiap pengiriman barang dalam rantai pasokan. Berdasarkan SAFE Framework, pengertian AEO adalah operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasokan (supply chain) secara internasional dalam fungsi apapun yang telah mendapat pengakuan oleh dan/atau atas nama administrasi pabean nasional karena telah memenuhi standar WCO atau standar keamanan rantai pasokan yang sepadan. Operator Ekonomi

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Unilever Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT LG Electronic Bersertifikat (Authorized Economic Operator) bisa dikatakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh DJBC sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. Adapun yang termasuk dalam operator ekonomi adalah dapat berupa produsen, importir, eksportir, brokers, pengangkut, konsolidator, pihak perantara, otoritas pelabuhan, pengelola terminal, integrated operators, warehouses, dan distributors (penyalur). Saat ini DJBC telah memberikan sertifikasi AEO kepada lima operator ekonomi di Indonesia. Pemberian sertifikat juga sebagai tanda bahwa DJBC meluncurkan program AEO secara resmi pada 17 Maret 2015 di Gedung Merauke, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lima perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat AEO, yaitu

Indonesia, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Mereka adalah bagian dari sembilan perusahaan yang ditunjuk DJBC pada piloting tahap I AEO pada saat soft launching Desember 2013. Dengan sertifikat itu, perusahaan tersebut mendapat layanan prioritas tinggi dari Bea Cukai. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kelima perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan sertifikasi


21

Direktorat & Pusat

AEO. Misalnya, kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai, memiliki sistem pengelolaan data perdagangan dan kemampuan keuangan, juga sistem keamanan mata rantai pasokan internasional. Selain itu, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi adalah mempunyai sistem konsultasi, kerja sama dan komunikasi, mempunyai sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian, serta mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan. Dengan menyandang status AEO, Bambang berharap, berbagai kendala kepabeanan yang sering dihadapi pengusaha bisa berkurang. “Terjadi kelancaran arus barang, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kerjasama internasional,” kata Bambang pada saat Launching. Bambang juga berharap dengan sertifikat AEO ini pula, perusahaan dapat menikmati kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor antar-perusahaan di negara lain. Penerapan AEO sendiri dinilai dapat mendorong kegiatan ekspor oleh banyak perusahaan di Indonesia. “Dengan adanya fasilitas ini, maka ekspor makin lebih mudah, perusahan-perusahan di Indonesia makin tertarik untuk melakukan ekspor, dan tidak hanya sekedar menjual produknya di dalam negeri” Menurut Direktur Jenderai Bea

22


dan Cukai, Agung Kuswandono, perusahaan yang bersertifikat AEO seperti memiliki status ‘ningrat’ di Bea Cukai. “Mereka (kelima perusahaan) layak dan kalau statusnya itu (eksportir) ningrat di atas prioritas, kan kita punya jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan prioritas. Nah ini diatas prioritas,” ujarnya Dijelaskan lebih lanjut oleh Agung bahwa perusahaan yang bersertifikasi AEO bukan berarti lebih longgar pengawasannya tetapi dalam hal kepercayaan yang diberikan lebih tinggi. Layak tidaknya suatu perusahaan mendapat sertifikat, sudah melalui berbagai tahap pengecekan. “Perusahaan

sebelumnya diaudit apakah pernah melakukan pelanggaran,” kata Agung. Ditegaskan juga, walaupun telah mendapatkan previlage bukan tetap akan dilakukan pengecekan secara berkala dan mendadak. apabila ditemukan adanya pelanggaran, tidak segan-segan DJBC langsung memindahkan ‘status’ drop ke level bawah menjadi jalur merah. Komitmen implementasi AEO tertuang dalam letter of intent yang disepakati tahun 2005 antara otoritas bea dan cukai di seluruh dunia. Hal itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan prioritas pembangunan nasional. Kemudian diteruskan Menteri Keuangan melalui PMK 219/ PMK.04/2010 tentang perlakuan kepabeanan terhadap AEO dan PMK 227/PMK.04/2014 tentang AEO. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas AEO, setidaknya akan mendapatkan lima perlakukan khusus. Pertama, percepatan proses pengeluaran barang dengan tidak dilakukan penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan fisik. Kedua, penyingkatan waktu transit sehingga mengurangi biaya penumpukan. Ketiga, akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan para AEO. Keempat, pelayanan khusus dalam

Direktorat & Pusat

hal terjadi gangguan perdagangan serta ancaman yang meningkat. Kelima, prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan. Untuk bisa menggunakan fasilitas ini, Indonesia harus melakukan perjanjian MRA atau Mutual Recognition Agreement dengan negara-negara yang sudah memberlakukan sistem AEO. Selain Indonesia, ada 77 negara lain yang menerapkan sistem AEO. Dengan sistem AEO, sistem informasi kepabeanan Indonesia akan terintegrasi dengan pelaku usaha ekspor-impor. Selain itu, melalui sistem AEO, kerja sama antara DJBC dengan instansi kepabeanan di negara lain otomatis akan terjalin. Di sisi lain, perusahaan yang menerapkan AEO akan memperoleh layanan khusus. Misal, layanan khusus saat terjadi gangguan perdagangan. Selain itu, mendapatkan prioritas dalam penyederhanaan sistem dan prosedur. Perusahaan juga bisa menghemat biaya logistik lantaran waktu transit jadi lebih singkat. Menilik PMK 219/PMK.04/2010

terkait perlakukan kepabenan terhadap AEO, beberapa persyaratan pengakuan sebagai AEO antara lain, kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem manajemen data perdagangan yang memadai, kemampuan keuangan, konsultasi, kerjasama, dan komunikasi. Selain itu aspek yang dilihat juga yakni pendidikan, pelatihan, dan kepedulian; pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan; keamanan kargo; keamanan pengiriman; keamanan lokasi; keamanan pegawai; keamanan mitra dagang; manajemen krisis dan pemulihan insiden; serta tindakan, analisis, dan peningkatan. Kasubdit Impor Teknis Kepabeanan yang juga Ketua AEO Indonesia Agus Sudarmadi mengatakan, sejak diluncurkan pada 2013 lalu, pengenalan AEO telah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Mulai capacity building, workshop, sosialisasi eksternal dan internal, working group, dialog interaktif, hingga internship program. Sejak sistem AOE diluncurkan, hingga kini DJBC telah menerima permohonan sertifikasi sistem AEO

dari 33 perusahaan yang selanjutkan akan dilakuka proses pengecekan seperti lima perusahaan yang telah disertifikasi. Siapa saja bisa mengajukan permohonan selama persyaratan terpenuhi. Saat ini Ditjen Bea Cukai sedang menjalani kerjasama dengan 6 negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda, untuk memberikan perlakukan yang prioritas bagi perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi AEO dari Indonesia. “Kalau eksportir sudah diperiksa di Indonesia, tidak perlu lagi diperiksa di negara lain”, kata Agus. Pada saat launching juga diperkenalkan Ruang AEO yang terletak di lantai paling bawah Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC. Dijelaskan oleh Kasi Impor II, Budi Winanto, bahwa ruangan tersebut diperuntukan untuk siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai AEO. “Boleh siapa saja baik yang baru bertanya-tanya mengenai AEO atau yang mungkin ada kendala bisa dikonsultasikan bisa datang ke Ruang AEO tersebut,” tambah Budi.

Peraturan Baru tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

K

awasan pabean yang selama ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007, dirasa sudah tidak memadai lagi untuk menampung semua kegiatan pelayanan dan pengawasan yang ada di kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan di kawasan tersebut,

melalui keputusan Menteri Keuangan melakukan perubahan agar kegiatan di Kawasan Pabean dan TPS dapat berjalan lebih maksimal. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Adapun latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini pertama, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas lalu lintas

barang di kawasan pabean. Kedua, untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang ditempat penimbunan sementara. Dan ketiga, merupakan tindak lanjut policy recommendation Itjen Kemenkeu. Hal-hal yang mengalami perubahan pada ketentuan mengenai kawasan pabean adalah, pertama kawasan pabean tidak hanya kawasan industri dan dry port namun kini ditentukan menjadi empat lokasi,


23

Direktorat & Pusat

yaitu dry port/terminal barang, kawasan perbatasan (PLB/PPLB), kantor pos, dan kawasan penunjang/ lini 2. Kedua, untuk kewenangan penetapan kawasan pabean dan TPS yang sebelumnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan, kini untuk penetapannya dapat dilakukan oleh Kepala KWBC, Kepala KPUBC atas nama Menteri Keuangan. Ketiga, untuk pengelolaan kawasan pabean tidak lagi hanya dilakukan badan usaha, tapi bisa juga dilakukan dilakukan oleh lembaga pemerintah. Keempat, pada akses terhadap kawasan pabean merupakan kawasan yang terbatas (restricted area), kini berubah menjadi kawasan pabean merupakan kawasan yang terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Pada kebijakan yang baru ini pihak pengelola kawasan pabean harus menyediakan beberapa sarana dan prasaran untuk DJBC berupa ruangan dan/atau area untuk, pelayanan dan penyelenggaraan administrasi, pemeriksaan fisik barang yang tidak ditimbun di TPS, pemeriksaan badan, penimbunan barang penumpang yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan, dan pengawasan. Selain itu pengelola juga harus menyediakan sarana kamera CCTV yang dapat diakses pejabat bea cukai. Dan kelima, pada penyedia sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanan tidak hanya dibebankan pada pengusaha TPS, tapi dapat dilaksanakan oleh pengelola kawasan pabean dan pengusaha TPS. Keenam, untuk jangka waktu penimbunan kalau sebelumnya di TPS 30 hari dan TPS di tempat lain 60 hari, ini keduanya menjadi 30 hari. Tujuh, pada penyedian tempat pemeriksaan fisik barang yang sebelumnya diharuskan kepada setiap TPS tanpa pengecualian, kini diharuskan kepada setiap

24


Kawasan Pabean : kini tidak hanya kawasan industri dan dry port saja, tapi kantor pos, kawasan perbatasan, dan kawasan penunjang juga masuk sebagai kawasan pabean.

TPS, dengan pengecualian TPS di pelabuhan bongkar (dengan syarat bekerjasama dengan TPS lain dalam satu kawasan pabean). Delapan, kalau sebelumnya penyerahan jaminan TPS diwajibkan, kini tidak ada lagi jaminan TPS. Dan Sembilan, untuk kewajiban pengusaha TPS menyerahkan daftar timbun yang sebelumnya hanya laporan untuk daftar barang yang ditimbun melebihi 30 hari. Pada peraturan baru laporan yang diberikan ditambah dengan daftar kemasan/peti kemas/jumlah barang curah yang telah ditimbun, telah dikeluarkan, dan ditimbun melebihi 30 hari. Adapun pada kebijakan yang baru untuk pengusaha TPS memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi , yaitu menyediakan tempat pemeriksaan fisik (TPF), sarana pendukung pemeriksaan fisik dan tenaga kerja bongkar muat, memiliki aplikasi pengelolaan barang dan penyediaan media komunikasi online dengan SKP yang realtime menerima dan mengirim respon/data serta terhubung selama 24 x7 (dalam hal

mandatory TPS online). Menyediakan sarana dan prasarana untuk DJBC, serta memasang papan petunjuk identitas dan CCTV yang dapat diakses pejabat BC. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pabean yang mengawasi sebelum memulai operasional kegiatan sebagai TPS. Memberitahukan perubahan data tentang pengusahaan TPS. Menyelenggarakan pembukuan dan menyimpannya 10 tahun. Dan menyampaikan daftar kemasan/peti kemas/jumlah barang curah yang telah ditimbun, telah dikeluarkan, dan yang telah ditimbun melebihi 30 hari. Dengan kebijakan yang baru dan mulai diterapkan sejak 7 April 2015 tersebut, maka pengertian kawasan pabean kini tidak hanya pada dua daerah saja namun dikembangkan menjadi empat daerah. Dengan demikian, lalu lintas barang dan penimbunan barang akan semakin tertata dan terdokumentasi dengan baik karena telah didukung dengan sarana dan prasaranan yang memadai dan saling terhubungkan. (Supriyadi)

Direktorat & Pusat

Peraturan Terbaru Larangan dan Pembatasan Ekspor untuk Dokumen Pelengkap dan Cara Pembayaran

P

emerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kembali mengeluarkan beberapa peraturan baru dibidang Ekspor untuk beberapa produk yang masuk kategori Larangan dan Pembatasan (Lartas). Dan tentunya petugas Bea Cukai di lapangan (di Kantor-kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) yang bertindak sebagai eksekutor dari peraturan-peraturan titipan Kementerian terkait, senantiasa mengikuti perubahan tersebut. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut, menurut Kasubdit Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Mira Puspita Dewi, diatur tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Di dalam Permendag Nomor 97/ M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Dalam ketentuan tersebut Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan nomor Harmonize System (HS) tertentu yang tercantum di dalam lampiran peraturan harus memenuhi beberapa kewajiban dokumen yang dibutuhkan, antara lain untuk produk kayu berbahan baku kayu ulin, wajib

menyertakan SPE Ekspor (Surat Persetujuan Ekspor). kemudian wajib menggunakan V-Legal (Verifikasi Legalitas Kayu) atau legalitas kayu. Sedangkan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) Pemilik ETPIK menggunakan Deklarasi Ekspor (DE). “Sebenarnya pemberlakuan V-Legal tadi berdasarkan Permendag 64 Tahun 2014, namun pemberlakuan wajib V-Legal baru dijalankan pada 1 Januari 2015. Tetapi ada pengecualian untuk IKM atau UKM mereka meminta keringanan karena belum siap menerapkan V-Legal tersebut sehingga masih dibolehkan menggunakan DE,” ujar Mira. Lebih lanjut dijelaskan, perbedaan antara DE dan V-Legal adalah, jika V-Legal diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yaitu sebuah lembaga yang sifatnya independen bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan yang tugasnya melakukan verifikasi terhadap legalitas kayu. Sedangkan DE diterbitkan oleh eksportir, yang dalam ketentuannya disebutkan ETPIK yang dapat Menerbitkan Deklarasi Ekspor adalah IKM pemilik ETPIK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi atau

masukan dari Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. Dalam Permendag Nomor 97/ M-DAG/PER/12/2014 terdapat beberapa perubahan di bidang HS tertentu yang semula wajib melampirkan Laporan Surveyor (LS) saat ini menjadi tidak wajib LS dan untuk kayu barecore jika sebelumnya wajib LS (dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/ PER/10/2012) namun saat ini juga sudah tidak wajib LS. Kemudian untuk Pulp dan kertas yang berbahan baku kayu harus menggunakan V-legal, tetapi jika tidak menggunakan bahan baku kayu maka harus ada surat rekomendasi dari Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian. “Deklarasi Ekspor selanjutnya dikirimkan kepada SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) Online untuk diteruskan ke sistem Indonesia National Single Window (INSW) melalui sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan . Deklarasi Ekspor dicetak dan ditandatangani oleh direktur atau pimpinan IKM pemilik ETPIK. Untuk lembar ke-1 tanda tangan dan cap dibubuhkan di atas materai dan di


25

Direktorat & Pusat

sampaikan kepada Kantor pabean sebagai pelengkap dokumen pabean. Nanti petugas bea cukai di di lapangan (KPPBC) baru bisa melihat apakah ada nomor dan tanggal DE, ataupun V-Legalnya. Sistem Komputer Pelayanan di KPPBC itulah yang akan melihatnya,” demikian urai Mira yang dikatakannya juga Deklarasi Ekspor hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, dikarenakan mulai 1 Januari 2016 IKM sudah harus menggunakan V-Legal. Saat ini merupakan masa transisi agar IKM yang masih menggunakan DE mulai mengurus V-Legalnya untuk persiapan penerapan tahun 2016. Ketentuan Lartas yang baru Selanjutnya pada Permendag RI/ Nomor 02/M-Dag/PER/1/ 2015 tanggal 2 Januari 2015. Tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 29 tentang verifikasi atau penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya yang semestinya sudah harus menggunakan LS CPO diperpanjang lagi hingga pada Januari 2016 sudah wajib menggunakan LS CPO.

Tetapi ada pengecualian untuk IKM atau UKM mereka meminta keringanan karena belum siap menerapkan V-Legal tersebut sehingga masih dibolehkan menggunakan DE.

Mira Puspita Dewi Kasubdit Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

26


Kemudian aturan baru pada Permendag Nomor. 3 Tahun 2015 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain yang semula tidak menggunakan LS kini harus menggunakan LS, baik untuk kegiatan impor maupun ekspor. Begitu juga dengan Permendag Nomor 4 tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (LC) untuk Ekspor barang tertentu (mineral, batu bara, migas dan CPO) yang cara pembayarannya wajib menggunakan L/C, tidak boleh menggunakan cara pembayaran yang lain. “Intinya tugas Bea Cukai hanya mengecek apakah si eksportir itu menggunakan cara pembayarannya LC atau tidak. Kedua, kalau dia sudah tercantum L/C, otomatis dia sudah menggunakan L/C untuk keempat produk itu. Hanya permasalahannya di sini bahwa CPO itu belum menggunakan L/C yang diperpanjang sampai Januari 2016. Karena itu dari Permendag Nomor 4 ini, aka nada Perdirjennya, yaitu Perdirjen Daglu No.1 tahun 2015 yang intinya jika ada eksportir yang belum wajib menggunakan LS seperti CPO tadi bisa menyampaikan surat pernyataan bahwa dia blm wajib LS dan disampaikan kepada KPPBC apabila akan melakukan kegiatan eskpor,” ungkap Mira. Ada juga ketentuan khusus yang baru tentang pelaksanaan penggunaan Letter Of Credit, yang tertuang dalam Permendag Nomor. 26 Tahun 2015 yang isinya

penangguhan terhadap kewajiban menggunakan cara pembayaran dengan L/C . Intinya dalam peraturan ini, terang Mira, untuk perusahaan atau eksportir yang belum menggunakan pembayaran LC yang kebanyakan adalah migas yang memiliki kontrak jangka panjang dan pasti akan ditanyakan cara pembayaran, padahal dia belum menggunakan L/C, makanya harus mengajukan surat ke Menteri Perdagangan, bahwa pada saat kontrak belum menggunakan L/C sehingga untuk kegiatan ekspornya dalam hal pembayarannya belum bisa menggunakan L/C. Selanjutnya dari surat yang diajukan tersebut Menteri akan memberikan penangguhan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C. Setelah terlebih dahulu ada rekomendasi dari menteri teknis terkait. Misalnya kalau migas dari Kementerian ESDM dan lain sebagainya. Dari rekomendasi menteri terkait lalu dikirim ke Menteri Perdagangan untuk diterbitkan surat penangguhan. Terakhir, masih mengenai ketentuan Lartas terbaru, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 yaitu mengenai Petunjuk pelaksanaan ketentuan cara pembayaran dengan L/C. (Ariessuryantini)

Direktorat & Pusat

Rapat Dengar Pendapat Direktur Jenderal

Bea Cukai dengan Komite IV DPD RI

D

irektur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan bidang kepabeanan dan cukai dengan visi “menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”. Demikian salah satu point yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI dengan Anggota Komite IV DPD RI. Dengar Pendapat dengan Tema Pembahasan Dukungan Data dan Informasi Bagi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pertimbangan dan Pengawasan ini dihadiri Ketua Komite IV DPD RI, Wakil Ketua Komite IV DPD RI dan beberapa anggota DPD RI yang membawahi Komite IV. Sedangkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengar pendapat ini diikuti oleh para staf inti di lingkungan Kantor Pusat DJBC. Menanggapi hal yang disampaikan Dirjen Agung Kuswandono, Komite IV DPD RI yang diketuai Cholid Mahmud,

menilai peran DJBC sangat strategis dalam perekonomian nasional, khususnya memenuhi penerimaan negara yang ditargetkan oleh pemerintah. Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung pada 2 April 2015 dimulai pukul 9.30 sampai dengan pukul 21.00 WIB ini berupa pemaparan dari Dirjen Bea dan Cukai dan tanya jawab intensif dengan Anggota Komite IV DPD RI. Acara diakhiri dengan penandantanganan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat, masingmasing di tandangani Dirjen Bea dan Cukai dan Ketua Komite IV DPD RI. Berikut beberapa hasil kesimpulan dari rapat tersebut. 1. Pentingnya peran DJBC dalam menciptakan iklim kondusif dunia usaha, dan proteksi masyarakat dari pengaruh perdagangan ilegal, termasuk perdagangan narkoba. Komite IV DPD RI mengharapkan dalam menghadapi perdagangan ilegal dengan modus yang semakin canggih, DJBC semakin meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai institusi terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum. 2. Kontribusi DJBC dalam penerimaan negara pada tahun 2014 mencapai 32,6% dari penerimaan perpajakan atau Rp372,52 triliun yang bersumber dari bea keluar, bea masuk, dan cukai, serta pajak dalam rangka impor (PDRI). Keempat objek tersebut cenderung naik dalam kurun tujuh tahun terakhir. Namun, pada tahun 2014 dan 2015, penerimaan dari bea keluar mengalami perlambatan dipengaruhi oleh perkembangan harga CPO internasional, serta menurunnya ekspor bahan baku mineral, karena faktor regulasi dari Kementerian terkait. 3. Komite IV DPD RI mendukung upaya peningkatan kinerja DJBC yang didukung oleh peningkatan sarana dan pra sarana, serta kuantitas dan kualitas/ profesionalisme aparat, sehingga dapat berperan lebih baik dalam peningkatan penerimaan negara. 4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari bea dan cukai, maka regulasi/tarif harus disempurnakan dan potensi penerimaan dioptimalkan. 5. Komite IV DPD RI mendukung peran DJBC dengan mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat maupun kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 6. Komite IV DPD RI sangat menghargai penjelasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hal-hal yang berkembang dalam diskusi ini selanjutnya akan menjadi catatan untuk pelaksanaan fungsi DPD dalam bidang perpajakan serta perbaikan kebijakan penerimaan negara yang bersumber dari bea dan cukai. (ariessuryantini)


27

Direktorat & Pusat

Gugah Romantisme

K

Lewat Museum

unjungan rombongan para purnawirawan DJBC ke Museum Bea Cukai pada Kamis, 9 April 2015, bisa jadi sebagai ajang pelepas rindu sekaligus penggugah romantisme sejarah bagi para pensiunan. Adalah mantan Dirjen Bea Cukai era 1991-1998, Soehardjo, didampingi rekan sejawat sesama pensiunan Bea Cukai seperti Tonny Soenanto, Edi Soearono, Mulyo Rahardjo, dan Suwito Marsam berkenan mengunjungi Museum Bea Cukai yang diresmikan oleh Menteri Keuangan pada 1 Oktober 2014. Rombongan purnawirawan diterima hangat sejumlah pejabat DJBC di antaranya Kepala PUSKI Oentarto Wibowo; Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Erwin Situmorang; Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai, M. Agus Rofiudin; Kasubdit Humas dan Penyuluhan, Haryo Limanseto; dan Kepala Seksi Humas, Rinto Setiawan. Maksud kedatangan para purnawirawan ini tak lain untuk mempererat tali silaturahim antara para purnawirawan dengan pegawai aktif DJBC, sekaligus membuka kembali pintu komunikasi antar sesama abdi negara. Terbukti, kunjungan yang berlangsung selama hampir dua jam itu membangkitkan suasana akrab antara para purnawirawan dan pejabat DJBC yang hadir. Suhardjo, yang saat itu tampil bersahaja seakan tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap DJBC. Senyumnya selalu mengembang setiap ia melihat foto koleksi yang terpajang di dinding museum. Tonny Soenanto pun tak luput mengenang peristiwa demi peristiwa dari beragam video

28


dan foto yang ditampilkan di TV Museum. Melalui kunjungan ke Museum Bea Cukai, yang ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama ini, diketengahkan pula diskusi menarik mengenai sejarah Bea Cukai dari masa ke masa, juga perkembangan DJBC di masa sekarang. Soetardjo, mewakili para purnawirawan juga menjanjikan untuk menyumbangkan barang-barang terkait sejarah DJBC dan berpesan agar pengelola museum untuk dapat mewawancarai beberapa purnawirawan yang memiliki data terkait sejarah DJBC. Museum ini tepatnya berada di

lantai dua Gedung Papua, Kantor Pusat DJBC. Di dalamnya terdapat miniatur kapal laut, pesawat, armada tempur yang canggih, hingga alat telekomukasi, dan benda kuno yang menjadi koleksi. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengetahui sejarah perkembangan Bea Cukai dari masa kerajaan hingga era modern melalui serangkaian foto plus video dokumenter. Tujuan dibangunnya museum yang diresmikan Menkeu Chatib Basri (saat itu) pada 1 Oktober 2014 agar masyarakat mengetahui tugas dan wewenang DJBC secara umum. (supomo)

Direktorat & Pusat

Dr. Yulfita Raharjo sedang memaparkan tentang pengarusutamaan gender

Seminar Pengarusutamaan Gender

U

ntuk lebih meningkatkan peranan wanita dalam dunia kerja, dan mewujudkan persamaan peran dalam segala bidang pekerjaan, para kaum wanita terus mengedepankan isu gender agar wanita memiliki peluang dan peranan yang sama dengan kaum laki-laki. Namun demikian, hingga kini isu gender masih belum banyak dimengerti semua pihak bahkan kaum pekerja wanita pun banyak yang tidak mengerti akan persamaan gender. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Keuangan pada 9 April 2015, mengadakan seminar atau sosialisasi tentang pengarusutamaan gender yang ditujukan untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang kali ini diikuti oleh pegawai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Bandung, dan Kanwil DJBC Banten. Acara yang berlangsung di Auditorium Gedung Sabang, Kantor Pusat DJBC, menampilkan pembicara dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Ketua BPPK, Sumiyati, dan Dr. Yulfita Raharjo dari AIPEG Gender Adviser. Seminar pengarusutamaan gender yang dibuka oleh Kepala Bagian

Keuangan, Karuna dalam sambutannya mengatakan kalau peran wanita dalam dunia kerja kini semakin diperhitungkan dan banyak bidang-bidang tertentu yang sebelumnya dianggap tidak mampu kini bidang tersebut banyak digeluti oleh kaum wanita. Sementara itu pada meteri yang disampaikan oleh Kepala BPPK menjelaskan tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender yang sebenarnya memiliki dua landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005- 2025, juga Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPMJ nasional tahun 2015-2019, dimana pengarusutamaan pembangunan mencakupi bidang pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Dasar hukum yang lainnya adalah, instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan PMK nomor 136/PMK.02/2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan penyusunan anggaran responsif gender (ARG). Adapun materi yang disampikan olek Ketua BPPK dalam seminar kali

ini adalah, konsep tentang gender, pelabelan antara perempuan dan laki-laki, perbedaan jenis kelamin dan gender, apa yang harus dilakukan terhadap isu gender, dan langkahlangkah yang diperlukan dalam menghadapi isu gender. Terkait dengan Kementerian Keuangan, Sumiyati menjelaskan tujuan pelaksanaan PUG Kemenkeu, sasaran PUG Kementerian Keuangan, pelaksanaan dan implementasi PUG, dan PUG di lingkungan DJBC yang dikaitkan dengan isu-isu yang perlu diperhatikan pada PUG. Sementara itu Dr. Yulfita Raharjo dalam pemaparannya menjelaskan tentang pemahaman konsep gender, yang mengatakan kalau gender adalah konsep budaya merujuk pada nilai, norma, harapan suatu masyarakat budaya, bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan. Materi lain yang juga disampaikan adalah isu gender dan kesenjangan gender yang menurutnya ada beberapa hal dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan, antara lain dikarenakan oleh upaya menciptakan dampak yang merugikan bisa terhadap laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan akses, manfaat dari pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan, dan penguasaan sumberdaya pembangunan. Untuk materi terakhir, Dr. Yulfita menjelaskan tentang PUG di Indonesia yang hingga kini sudah menunjukan kemajuan dengan menempatkan kesetaraan gender yang didukung oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah agar PUG dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Usai pemaparan dari dua nara sumber, acara seminar pun dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab yang mendapat respon cukup baik dari peserta seminar yang tentunya ingin mengetahui lebih jauh tentang pengarusutamaan gender. Usia acara diskusi akhirnya seminat ditutup dengan penyerahan cindramata dan foto bersama. (Supriyadi)


29

Direktorat & Pusat

Workshop Survei dan Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal Acara yang dihadiri para Kepala Bidang Kepatuhan Internal di seluruh Kanwil dan KPU Bea Cukai se-Indonesia ini dilangsungkan dua hari, 13-14 April 2015, di Ruang Rapat Nunukan lantai 5 Gedung Kalimantan, Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur.

H

ari pertama acara diisi dengan pengarahan Kepala PUSKI Kepabeanan dan Cukai Oentarto Wibowo kepada para peserta acara. Kemudian Penyampaian materi survei oleh perwakilan dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Tanti Novianti. Di hari kedua, acara diawali dengan pembekalan dari Kepala PUSKI yang selanjutnya diisi dengan presentasi dari seluruh Kabid KI dari masing-masing Kanwil dan KPU BC. Dari hasil pemaparan Tanti, survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu oleh IPB di Tahun 2014 mengalami perkembangan positif. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC Tahun 2014 berdasarkan wilayah penelitian menunjukkan angka signifikan. Berdasarkan distribusi tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu dan DJBC hasil surveinya di enam kota menunjukkan 69.26 persen responden sudah puas dengan pelayanan yang diberikan DJBC selama satu tahun terakhir. Sedangkan 27.46 persen responden menyatakan cukup puas terhadap pelayanan DJBC, dan 3.28 persen merasa tidak puas dengan pelayanan DJBC. Adapun keenam kota yang dimaksud adalah Batam, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Hasil tersebut secara tidak langsung menjadi indikasi kasar kinerja DJBC pada masing-masing kota yang menjadi wilayah penelitian. Indikasi kinerja layanan paling baik yang tercermin dari distribusi responden yang menyatakan “puas dan sangat puas”, terjadi di Jakarta,

30


Makasar, dan Batam dengan proporsi lebih dari 75 persen. Apabila dibandingkan antar waktu, menurut persepsi responden, kualitas layanan DJBC pada tahun 2014 dibandingkan tahun lalu secara umum terdapat peningkatan atau lebih baik. Hal ini dinyatakan oleh sebagian besar responden (67.53%) yang menyatakan bahwa layanan tahun 2014 “lebih baik atau jauh lebih baik” dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Sebanyak 27.63 persen responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan DJBC “sama dengan tahun lalu”, dan hanya 1.9 persen yang menyatakan “lebih buruk dan jauh lebih buruk”. Lebih jauh lagi, indeks kepuasan pengguna layanan DJBC Tahun 2010 S.d 2014 jika dilihat antar waktu, skor tingkat kepuasan layanan DJBC cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 skor kepuasan DJBC mencapai 3.72. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3.65. Pada tahun 2012, skor kepuasan stakeholders terhadap layanan DJBC mengalami peningkatan sebesar 0.09 poin dari 3.65 menjadi 3.74. Demikian

juga tahun 2013 (3.85) meningkat 0.11 poin dibandingkan tahun 2012, dan tahun 2014 (3.97) meningkat 0.12 poin dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penerima jasa layanan DJBC secara umum menilai selalu terdapat peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Dari 22 unit Eselon II yang disurvei, ada empat unit yang mendapatkan kategori sangat puas berturut-turut yaitu Kanwil DJBC Jawa Barat (4,37 dari skala 5), Direktorat Fasilitas (4,33), Direktorat Cukai (4,31), dan Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat. Secara umum jika dibandingkan, bisa dikatakan survei IPB dan Internal DJBC hasilnya tak jauh berbeda. IPB mensurvei wilayah hanya 6 kota saja, sedangkan internal DJBC mencakup seluruh Kanwil BC di Indonesia. Jumlah responden IPB sebanyak 579 orang, sedangkan internal DJBC mengambil responden sebanyak 2.392 orang. Hasilnya, indeks hasil survei IPB 3,96, sedangkan internal DJBC 3,97. Selisih hanya 0,01, yang menunjukkan hasilnya nyaris sama.

Direktorat & Pusat

Sosialisasi dan Workshop

Time Release Study

S

alah satu fungsi Bea Cukai saat ini adalah menjadi fasilitator perdagangan. Waktu rilis barang dan dokumen (time release dan customs cleareance) menentukan kelancaran rantai pasokan barang dan poin yang perlu diperhatikan dalam memfasilitasi perdagangan terutama perdagangan antar negara. Perdagangan lintas batas meningkat akibat dari globalisasi, sehingga peranan bea cukai dalam memfasilitasinya juga semakin menonjol. Fasilitasi perdagangan yang dimaksud adalah monitor, memberikan ijin dan rilis barang. Time Realease Study adalah salah satu tools dan metode untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dari barang datang hingga barang keluar. Pada tanggal 31 Maret – 2 April 2015, di Semarang, diadakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop untuk lebih memahami mengenai Time Release Study. Acara dihadiri oleh perwakilan dari unit terkait di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Time Release Study (TRS), perwakilan dari Kemenko

Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan serta para stakeholder terkait di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Narasumber yang mengisi acara selain dari internal Vita Budhi Sulistyo, Zubaidy Yulianto dan Imelda Malik, juga ada narasumber luar yang diminta untuk menjadi pembicara selama tiga hari acara yaitu, Takayuki Miyoshi dari WCO ROCB Asia Pasific. Sosialisasi dan workshop dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Untung Basuki, yang diadakan di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas, Semarang. Dalam sambutannya Untung menekankan bahwa TRS merupakan hal penting karena merupakan indikator untuk mengukur kinerja sebuah pelabuhan oleh karenanya Untung meminta kerjasama para undangan untuk mengikuti sosialisasi dan pelaksanaannya. Dijelaskan juga oleh Decy Arifinsjah dalam sambutannya bahwa TRS diperlukan untuk mencari solusi untuk perbaikan kinerja pelabuhan. “Jika sebuah pelabuhan di sebuah kota berkinerja baik, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di kota tersebut.” DJBC sebelumnya telah melaksanakan TRS pada tahun 2010 dan 2012 di pelabuhan bitung dan perbatasan entikong dan 2014 di pelabuhan Bitung, Nunukan, dan Tarakan. Berdasarkan dari pengalaman melaksanakan TRS sebelumnya, DJBC memandang perlu melaksanakan TRS di pelabuhan dengan skala yang lebih besar seperti pelabuhan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

“TRS yang akan kita laksanakan diharapkan akan menjadi sarana bagi KPPBC TMP Tanjung Mas dan Pelabuhan Tanjung Mas pada umumnya untuk mengavaluasi prosedur impor dan hal lainnya menyangkut pelaksanaan arus impor barang di pelabuhan,” tambah Decy. Secara nasional pelaksanaan TRS ini dapat menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara di dunia. Hal ini karena dalam dokumen WCO Achieving Exelent in Customs Administration TRS menjadi salah satu poin penting dalam hal modernisasi dalam hal prosedur fasilitasi perdagangan. Disamping itu, TRS yang sesuai WCO Guideline juga telah diamatkan dalam WTO Trade Facilitation Agreement yang telah disepakati di Bali 2013 lalu. Dalam kesempatan pertemuan yang dihadiri Menko Perekonomian pada 18 maret, Sekjen WCO menyampaikan bahwa ada 3 rekomendasi dalam pelaksanaan TFA yang harus segera diwujudkan. Pertama, terkait dengan NCTF National Commitee on Trade Facilitation, kedua terkait NSW, ketiga terkait TRS. Untuk NSW dan TRS sudah dilaksanakan dan berlanjut.


31

Direktorat & Pusat Disampaikan juga oleh Decy hasil TRS merupakan gambaran utuh proses pelayanan di pelabuhan yang tidak hanya melibatkan prosedur yang saling berkaitan namun juga terkait dengan sarana dan prasarana penunjang yang menjadi tanggung jawab other government dan agency yang memiliki tugas dan tanggung jawab di pelabuhan. Untuk mengetahui seberapa efisien prosedur-prosedur itu dijalankan serta untuk menentukan critical point dan sejauhmana sarana dan prasarananya dapat memberikan dukungannya. Hasil pelaksanaan TRS nantinya akan merupakan kerja tim yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian dapat diharapkan evaluasi dan tindak lanjut bersama semua pihak atas hasil TRS tersebut,” ucap Decy Pelaksanaan sosialisasi dan workshop ini merupakan langkah awal pelaksanaan TRS di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan TRS. Sementara workshop untuk membahas secara teknis pelaksanaan TRS, menginventarisasi hambatan dan tantangan pelaksanaan, serta langkah-langkah antisipasinya di masing-masing KPPBC. Sosialisasi yang diadakan pada hari pertama membahas terkait Trade Facilitation in the WCO yang disampaikan oleh Takayuki Miyoshi. Takayuki memaparkan sejarah dan keanggotaan WCO dan WCO ROCB (Regional Office for Capacity Building), dan Trade Facilitation dimana TRS merupakan salah satu tool untuk mendukung fasilitasi perdagangan. Selain itu juga, Takayuki menyampaikan terkait WCO TRS Guideline & Other Members’ TRS Experiences yang berisi tentang gambaran TRS secara umum serta prakteknya di negara-negara anggota WCO. Agar lebih menarik saat memaparkan Miyoshi memberikan gambaran

32


melalui tayangan video bagaimana TRS dilakukan di negara Kenya dan Uganda dimana TRS dapat memperpendek waktu rilis barang yang sebelumnya 10 hari lebih menjadi 3 hari. Takayuki Miyoshi optimis TRS akan bisa dilaksanakan dengan baik di Indonesia jika dilaksanakan sesuai ketentuannya. “Jika sebelumnya Indonesia melakukan di pelabuhan dan perbatasan skala kecil dan sekarang ke tahap yang lebih besar dan berhasil maka kedepannya bukan tidak mungkin ke pelabuhan utama”. Selanjutnya Imelda Malik menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan TRS di Pelabuhan Bitung, Nunukan dan Tarakan. Sementara Vita Budhi Sulistyo menyampaikan peran TRS dalam meningkatkan kinerja pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan hari pertama ditutup oleh Kasi Otomasi Sistem Penyajian Data, Zubaidy Yulianto, memberikan penjelasan proses kerja sistem aplikasi National Single Wiindow (NSW) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) serta dukungan data yang dapat disediakan oleh kedua sistem aplikasi tersebut dalam penghitungan TRS. Hari kedua dan ketiga diisi dengan kegiatan workshop petunjuk pengoperasian WCO TRS Software yang secara umum disampaikan oleh Takayuki Miyoshi serta teknis pelaksanaan TRS yang berisi perumusan cakupan/ruang lingkup studi untuk TRS 2015, penyusunan lembar kuesioner, input pertanyaan pada software WCO, penyusunan petunjuk pengisian kuesioner, dan perumusan teknis pengumpulan data yang dipimpin oleh Vita Budhi Sulistyo dan Imelda Malik. Selanjutnya juga dilakukan pembahasan mengenai penyusunan Tim Pelaksana TRS, waktu pelaksanaan sosialisasi, bahan sosialisasi, pembagian tugas sosialisasi serta outline laporan hasil pelaksanaan TRS.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT Berdasarkan seluruh kegiatan selama sosialisasi dan workshop tersebut, Direktorat Kepabeanan Internasional selaku pengakomodir kegiatan TRS menyimpulkan sekaligus saran tindak lanjut dari usulan seluruh peserta, yaitu: a. Mempertimbangkan tujuan dan manfaat pelaksanaan TRS sebelumnya, di antaranya dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dengan mengetahui dan mengevaluasi adanya bottleneck pada proses penyelesaian barang, DJBC akan melaksanakan TRS di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar; b. Agar kegiatan TRS dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana perlu segera diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Time Release Study (TRS) untuk melaksanakan TRS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar,yang menugaskan Pejabat dan Pengawai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan KPPBC terkait; c. Terkait software aplikasi penghitungan TRS, mempertimbangkan DJBC belum memiliki sistem aplikasi penghitungan TRS, kami akan menggunakan WCO TRS Software; d. TRS agar dapat dilaksanakan sesuai teknis pelaksanaan dan jadwal yang telah disepakati bersama, serta perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan TRS tersebut kepada internal KPPBC dan instansi terkait lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab di pelabuhan; e. Seluruh kegiatan tindak lanjut agar tetap berada di bawah koordinasi Direktorat Kepabeanan Internasional;

Sisi Pegawai

Kesan dr. Linda Selama Menjadi Dokter Pegawai Bea Cukai Sudah 25 tahun dr. Linda mengabdi sebagai dokter di Poliklinik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejak tahun 1992, dokter yang memiliki nama lengkap Hana Mala Dewi Rosalinda Harahap ini memulai tugasnya di Bea Cukai. Menangani kesehatan pegawai negeri mulai menjadi pekerjaan sehari-hari ketika dia bertugas di Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan-red).

S

udah 25 tahun dr. Linda mengabdi sebagai dokter di Poliklinik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejak tahun 1992, dokter yang memiliki nama lengkap Hana Mala Dewi Rosalinda Harahap ini memulai tugasnya di Bea Cukai. Menangani kesehatan pegawai negeri mulai menjadi pekerjaan sehari-hari ketika dia bertugas di Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan-red). Walaupun bekerja di kementerian baru tahun 1990, tetapi semenjak lulus dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1983, dr. Linda sudah bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di RS Umum Balikpapan. Setelah meraih gelar dokter di Jakarta, untuk bisa mengambil spesialis harus tugas ke daerah terlebih dahulu minimal 3 tahun. Ia sempat merasa “degdeg”an sebelum mendapat SKEP penempatannya di Balikpapan. “Saya memang ingin untuk mengabdi di Kalimantan Timur karena kebetulan saya dibesarkan di Balikpapan.” Kota Balikpapan bagi dr.Linda sudah seperti kampung halamannya walaupun sebenarnya dr. Linda merupakan asli Batak Mandailing seperti terlihat di belakang namanya yang memiliki marga ‘Harahap’. Ayahnya yang seorang Polisi mengharuskan dr. Linda untuk berpindah-pindah mengikuti tugas ayahnya. Lahir di Lombok dan tinggal di sana hingga usia 3 tahun lalu pindah Jakarta

dimana dr. Linda melewatkan masa TK hingga SD kelas IV. Dari kelas V SD hingga SMA ia lewati di Balikpapan sehingga membuat dr. Linda merasa dekat dengan kota tersebut. Keinginannya untuk mengambil spesialis tertunda karena anaknya yang kedua lahir, belum bisa untuk ditingal saat ia harus menjalani kesibukannya bekerja dan kuliah. Kepindahannya lagi ke Jakarta karena keinginannya untuk dekat dari orang tuanya yang ingin menghabiskan masa pensiun di Jakarta. Tetapi, dr. Linda masih belum bisa mengambil spesialis karena ia harus merawat orang tuanya yang sakit. Pindah ke Jakarta, dr. Linda tidak langsung ditempatkan di Bea Cukai tetapi dr. Linda sempat bekerja di Puskesmas daerah Slipi selama dua tahun. Kemudian ia mendapat panggilan untuk bekerja di Kemenkeu dan diminta oleh Soejono (Kabag Umum saat itured) untuk membantu dr. Maya di Poliklinik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Suka Duka di Bea Cukai Berbagai pengalaman menarik ia dapatkan saat memeriksa pasien di . Dr. Linda menceritakan ada pasien yang hanya mengeluh demam dan minta dicek kolesterolnya padahal setelah dicek trombositnya sudah 40.000sedangkan normalnya trombosit itu 150.000-250.000 sel/ mm. “Pernah juga saya memiliki


33

Sisi Pegawai

pasien yang tidak percaya dengan hasil lab dan mengatakan bahwa alatnya salah atau rusak,” ujar linda sambil tertawa kecil. Bermacam-macam karakter pasien dia tangani walaupun begitu, bagi dr. Linda selama bekerja di Poliklinik Kantor Pusat DJBC sudah menjadi keseharian dia untuk mengabdi sebagai dokter yang ia jalani seperti tidak ada beban. “Kalau ditanya apa suka dukanya, tidak ada duka ah, suka aja, hehe,” kelakar dr. Linda. Menurut dr. Linda enaknya bekerja di poliklinik instansi adalah jam kerjanya yang sesuai jam kerja pegawai, pagi hingga sore, tidak ada jam malam. Meskipun begitu ia juga membuka praktek di luar jam kerja di dekat rumahnya di daerah Pisangan sebagai wujud pengabdiannya kepada masyarakat. Berdasarkan pengalamannya, kebanyakan penyakit yang banyak menyerang pegawai dikarenakan gaya hidup yang kurang sehat seperti makan tidak teratur dan kurangnya olahraga. “Mungkin karena pegawainya sibuk jadi suka lupa atau telat makan. Itu kan bisa menimbulkan penyakit,” tandasnya. Selain memeriksa pasien, dr. Linda bersama rekan-rekannya juga memberikan penyuluhan kepada pegawai. Tidak hanya sekedar mengobati tetapi juga melakukan pencegahan. Dan yang paling sering diingatkan kepada pasiennya yaitu gaya hidup dan rutin cek kesehatan. Hal tersebut mereka lakukan karena melihat pasien-pasiennya mati muda karena penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. “Bagaimana sedihnya keluarga lagipula kalau dengan control kesehatan penyakit-penyakit tidak menular akan bisa diketahui lebih dini dan bisa dicegah.” Disitulah dr. Linda merasa pentingnya ada poliklinik dengan tim dokter yang mumpuni, bukan hanya untuk sekedar periksa saat sakit tapi juga untuk mengingatkan pegawai agar lebih waspada tehadap penyakit-penyakit yang ada. Hampir

34


70% pegawai yang pernah dicek kesehatannya tidak merasa bahwa dirinya sakit, tidak memiliki keluhan yang berarti. Mereka tidak pernah cek kesehatan sebelumnya karena merasa dirinya sehat-sehat saja. Dijelaskan oleh dr. Linda, dengan dukungan dari pimpinan, bersama dokter lain yang bekerja di Poliklinik Kantor Pusat DJBC mengadakan Posbindu. Dalam Posbindu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan mendasar seperti cek detak jantung dan tekanan darah. Kemudian juga akan dicatat riwayat keluarga yang pernah memiliki penyakit tertentu. Posbindu lebih ditekankan untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) karena biasanya malah lebih berbahaya seperti penyakit jantung, diabetes atau bahkan stroke. Diakui oleh dr. Linda banyak juga pegawai yang merasa mau diperiksa karena tidak merasa sakit dan karena takut kalau punya penyakit.”Padahal kan itu hanya screening aja. Kita adakan screening kalau hasilnya bagus juga kan dia bersyukur dan kalaupun ada kelainan kan cepat ditanggapi.” Tidak lelah dr. Linda untuk selalu mengingatkan pasiennya untuk

menjaga makanan dan berolahraga walaupun ia juga maklum pegawai bea cukai termasuk yang memiliki jadwal padat dan sering merasa kelelahan tetapi walau bagaiamanapun kesehatan adalah utama. “Bukan melarang untuk tidak boleh makan ini atau itu tetapi diseimbangkan dan jangan samapai juga telat makan atau bahkan lupa karena kesibukannya. Olahraga juga jangan ketinggalan paling tidak seminggu tiga kali atau dalam waktu 72 jam ada kegiatan olahraganya.” Memasuki masa pensiun dr. Linda berharap kedepannya poliklinik Kantor Pusat DJBC bisa lebih eksis dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan meskipun terkadang ada kendalakendala yang muncul. “Memikirkan pekerjaan boleh aja tapi kesehatan nomer satu. Masul rumah sakit buukan hanya sekedar biaya tetapi pekerjaan terbengkalai dan keluarga akan sedih. Diantara pekerjaan istirahat dulu sebentar ambil minum dan minum sebaiknya 2 jam sekali agar kebutuhan cairan harian tercukupi minimal 10 gelas,” tutup dr. Linda. (Desi Prawita)

Seputar Bea Cukai

P

Pemberian Sertifikat e-Faktur

ada Kamis, 16 April 2015 bertempat di Golf Club Lotus Lake, Karawang, beberapa pengusaha yang juga merupakan wajib pajak diberikan sertifikat e-faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sertifikat ini diperlukan untuk menerbitkan pengisian pajak elektronik. Seperti disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Irawan, “Kedepan sertifikat ini digunakan untuk seluruh pelayanan yang akan diberikan oleh DJP”. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan. Kemudahan yang dimaksud diantaranya e-SPT dan e-Faktur dari DJP dan skema insentif baik fiskal atau administrasi dari DJBC. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar II, Angin Prayitno Aji, mengatakan, pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi perusahaanperusahaan yang ingin investasi di Indonesia. Selanjutnya Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Heru Pambudi, juga memberikan paparan mengenai bagaimana ‘perkawinan’ DJBC dengan DJP yang akan mensupport perusahaan-perusahaan baik bersamaan pengawasan terhadap perusahaan yang ‘belum baik’. Sinergi yang dilakukan DJP dan DJBC “Insentif akan dimaksimalkan bagi perusahaan baik tetapi untuk perusahaan nakal kami akan menindak sesuai aturan,” tegas Heru. Dijelaskan juga oleh Heru bahwa nantinya data Pajak dan Bea Cukai akan berada dalam satu sistem dan akan menerapkan manajemen resiko. Untuk Bea Cukai sendiri untuk pengawasan memiliki monitoring room, CCTV online, dan IT inventory.

Bagi Heru mengikuti perkembangan mutlak dilakukan seperti digitalisasi dan sistem baru. “Sekarng ini merupakan era baru dalam pelaksanaan dan pengawasan kepabeanan, cukai, dan Pajak seperti tema acara ini. ‘Perkawinan’ Bea Cukai dan Pajak diharapkan akan lebih mensupport perusahaanperusahaan yang akan berinvestasi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik” Perusahaan penerima sertifikat merupakan contoh untuk perusahaan-perusahaan lain agar segera memenuhi persyaratan agar bisa diberikan sertifikat. Perusahaanperusahaan yang terletak di Kerawang dipilih karena dianggap daerah ini sedang berkembang, belum banyak perusahaanperusahaan di daerah ini sehingga mapping atas Wahib Pajak (WP) yang dilakukan oleh DJP lebih mudah. Salah satu perusahaan penerima sertifikat adalah PT. JTEKT Indonesia.

E-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi, Freddy Sianipar, yang juga sebagai panitia kegiatan ini menjelaskan maksud pemberian e-faktur adalah mengajak wajib pajak untuk membuat faktur itu digitalisasi dengan elektronik sehingga WP datang ke kantor tinggal upload laporannya. E-faktur ini merupakan kebijakan pemerintah. “Faktur ini tidak akan bisa diupload jika lawan transaksinya belum membayar. Kan faktur itu dibuat di sini kemudian di sana diterima atau disana dibuat disini diterima. Jadi ada control by system. Jika dia buat faktur dan di sana belum dilaporkan maka tidak akan ter-connect dan tidak bisa upload,” ujar Freddy. (Desi Andari Prawitasari)


35

Seputar SeputarBea BeaCukai Cukai

Penggagalan Upaya Penyelundupan 15,8 Kg Methamphetamine dalam 8 Kasus dengan 11 Orang Tersangka Petugas Bea dan Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan berupa narkotika dan psikotropika dengan mengamankan 11 orang pelaku dalam 8 kasus berbeda selama priode 13 Maret s/d 9 April 2015.

K

eterangan pers disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro didampingi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono pada 15 April 2015 di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Soekarno Hatta. Dia mengatakan bahwa keberhasilan pengungkapan atas upaya penyelundupan Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika (NPP) ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antar instansi penegak hukum dan stakeholder, antara lain Badan Narkotika Nasional, Direktorat IV Narkoba Kepolisian RI, Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta serta PT Angkasa Pura II dan Pengusaha TPS / Pergudangan. Sebelas orang tersangka yang diamankan terdiri dari 7 orang WNI dan 4 orang WNA dimana 3 orang diantaranya adalah wanita. Sedangkan total barang bukti dari 8 kasus tersebut sebanyak 15.809 gram methamphetamine (shabu) yang berpotensi merusak lebih dari 110.000 orang generasi muda penerus bangsa dengan total estimasi nilai barang sekitar Rp. 31,6 milyar. Menurut Kepala KPPBC TMP Soekarno Hatta Okto Irianto bahwa selama Januari sampai dengan 15 April 2015, penindakan NPP yang

36


berhasil digagalkan petugas Bea Cukai Soekarno Hatta sudah ada 18 (delapan belas) kasus. Jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 28 orang terdiri dari 18 orang WNI dan 10 orang WNA dengan total barang bukti sekitar 37,7 Kg jenis shabu dan ketamine. Sedangkan estimasi nilai barang tersebut jika beredar di pasaran bisa mencapai Rp.75,4 milliar dan berpotensi merusak ratusa ribu orang anak bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dengan semakin tingginya volume transportasi angkutan udara yang melalui Soekarno Hatta, baik dari segi jumlah penumpang maupun dari segi jumlah barang bawaan dan barang kiriman dengan segala permasalahannya, maka dalam upaya melaksanakan Reformasi Birokrasi dan juga pengembangan organisasi untuk menjadi lebih baik, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno Hatta yang akan dimpimpin pejabat setingkat Eselon II seperti di KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe B Batam. “Ini menunjukkan komitmen kita untuk terus menjaga Bandara Soekarno Hatta dan tentunya menjaga perbatasan Indonesia dari

upaya-upaya penyelundupan baik narkoba maupun barang-barang larangan lainnya,” ujar Bambang. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka transformasi kelembagaan adalah penguatan manajemen resiko di bidang pengawasan. Terkait dengan penguatan manajemen resiko di bidang pengawasan dilaksanakan dengan membuat pola pengawasan berbasis SDM yang terlatih, dukungan sistem informasi penumpang dan kargo real time serta sarana/ prasarana canggih (non-instrusive inspection technology) serta dukungan unit ajing pelacak (K-9). Berdasarkan pola pengawasan yang telah dibuat, petugas melakukan analisis intelijen terhadap kedatangan penumpang dan barang kiriman dari luar negeri menggunakan dukungan sistem informasi penumpang dan kargo real time, selain itu petugas di lapangan juga melakukan on-site profiling untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terdeteksi melalui sistem informasi real time. Selanjutnya atas hasil analisis intelijen dan onsite profiling dilakukan pendalaman menggunakan non-intstrusive inspection technology serta dukungan unit anjing pelacak. Piter

Seputar Bea Cukai

Peresmian Kantor Baru

D

alam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan good governance, Kementerian Keuangan melalui DJBC telah melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut dilakukan dengan merubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/ PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam peraturan Menteri Keuangan yang baru tersebut, terdapat 16 Kantor Wilayah DJBC, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai, 117 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), 148 Kantor Bantu dan 692 Pos Pengawasan. Beberapa kantor yang mengalami perubahan nama

dan tipologi, serta kantor yang baru pertama dibentuk dalam tahun ini akan dilakukan peresmian. Berikut adalah kantor-kantor yang telah dilakukan peresemian sampai dengan tanggal 20 April 2015: KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dan Tipe Pratama Sumbawa Dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono, Sekretaris DJBC Kushari Supriyanto, Direktur Penindakan dan Penyidikan Harry Mulya, Kakanwil DJBC Bali, NTT, NTB Syarif Hidayat dan rombongan menghadiri acara peresmian salah satu kantor bea cukai menjadi kantor yang lebih komprehensif, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peresmian pergantian nama dan lokasi KPPBC Tipe Pratama Bima menjadi KPPBC Tipe Pratama Sumbawa. Di acara peresmian yang berlangsung pada hari Rabu, 8 April 2015 di KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dan dihadiri oleh Plt. Bupati Belu, Kapolres Atambua, Kepala Satuan Penjaga Perbatasan,

dan Komandan Distrik Militer Belu. Dalam sambutannya, Plt. Bupati Belu menyampaikan ucapan selamat kepada Bea Cukai atas peningkatan tipe kantor di Atambua. Seiring dengan peningkatan tipe kantor tersebut, diharapkan pelayanan dan pengawasan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dapat pula ditingkatkan. Selain itu, beliau menegaskan bahwa yang harus dipegang erat di perbatasan Indonesia-Timor Leste ini adalah “Merah putih harga mati, NKRI harga mati”. Direktur Jenderal yang berkesempatan memberi sambutan sekaligus meresmikan kedua kantor Bea Cukai juga menyampaikan hal yang sama. Peningkatan tipe kantor di Atambua merupakan konsekuensi dari berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut sehingga membutuhkan pelayanan dan pengawasan yang lebih komprehensif dari Bea Cukai. Hubungan baik antara Bea Cukai dengan TNI, Kepolisian, dan Imigrasi yang telah terjalin merupakan faktor penting pengawasan di wilayah perbatasan. Dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dan KPPBC Tiper Pratama Sumbawa, Bea Cukai diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dalam hal memberikan fasilitas perdagangan, membantu industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri luar negeri, memungut penerimaan negara yang bersifat nasional yang akan menjadi bagian dari APBN dan APBD, menjaga masyarakat dari keluar masuknya barang-barang yang dilarang dan dibatasi, serta border management. Rangkaian kegiatan ini diakhiri


37

dengan kunjungan ke Pos Bantu Bea dan Cukai Wini, Motaain dan tinjauan ke lahan kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua. KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan Selasa, 14 April 2015, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi KPPBC Tarakan, karena pada hari tersebut secara resmi mengalami “kenaikan kelas”, dari yang sebelumnya bertipe madya pabean C menjadi bertipe madya pabean B. Hadir pada acara tersebut, PJ. Gubernur Kalimantan Utara, DR. H. Irianto Lambrie, Walikota Tarakan, para kepala daerah se-provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kota Tarakan, para Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), para komandan pangkalan TNI dan Polri seKalimantan Utara, serta pimpinan stakeholder di Kota Tarakan. Turut hadir pula Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur (Kanwil Kalbagtim), Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan KC, perwakilan Sekretariat DJBC, para Kepala KPPBC di lingkungan Kanwil Kalbagtim, serta para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara peresmian yang digelar di halaman KPPBC dimulai pukul 14.00 WITA dengan diawali kumandang lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan suara lantang oleh seluruh tamu undangan. Acara dilanjutkan dengan penyajian Company Profile yang disampaikan oleh Kepala KPPBC TMP B Tarakan, Muhtadi. Di sela- sela acara, para undangan disuguhi penampilan dari sekelompok penari yang menarikan Tari Iluk Jepin Peguna, yang merupakan tarian selamat datang Suku Tidung yang menandakan keharmonisan, kebersamaan, dan juga keindahan tanah leluhur, Bumi Paguntaka. Setelah penampilan tersebut selesai, dilanjutkan dengan

38


sambutan- sambutan dari Wakil Walikota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat, PJ. Gubernur Kalimantan Utara, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono pukul 16.00 WITA, Direktur Jenderal Bea dan Cukai meresmikan KPPBC TMP B Tarakan, ditandai dengan penarikan Tirai penutup yang menutupi tulisan Peresmian KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan. Selanjutnya Agung melakukan ritual pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada Kepala KPPBC TMP B Tarakan sebagai simbol dari perpanjangan tangan tugas DJBC di wilayah Tarakan. Ceremony peresmian dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Rangkaian acara peresmian tersebut ditutup dengan acara foto bersama seluruh hadirin dan dilanjutkan dengan makan bersama. Setelah peresmian selesai, sekitar pukul 17.00 WITA, acara dilanjutkan dengan press conference yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Agung berharap, pasca kenaikan tipologi ini KPPBC Tarakan bisa melakukan pelayanan dan pengawasan dengan lebih baik sesuai dengan statusnya. “Tidak ada alasan khusus mengapa KPPBC Tarakan naik

menjadi tipologi B. Hanya saja, ini melihat pertumbuhan perekonomian Tarakan yang mengharuskan KPPBC Tarakan harus berubah menjadi B. Atau dengan kata lain, ini merupakan suatu kebutuhan,” ucap Beliau. Acara dilanjutkan dengan presentasi dari Muhtadi. Beliau menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi ke depan tidak mudah, karena luasnya wilayah pengawasan yang mencakup dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur , tepatnya di Kabupaten Berau dan Kalimantan Utara, terdiri dari Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, dan Kab. Tanah Tidung. Selain itu posisi strategis Tarakan sebagai mitra perdagangan dengan Tawau, Malaysia, serta perkembangan Kota Tarakan yang mengarah sebagai kota jasa pendukung di Provinsi Kalimantan Utara, maka Bea Cukai Tarakan dituntut untuk meningkatkan peran dan fungsi sebagai trade facilitator, community protector, dan industrial assistance. Atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 206.3/ PMK.01/2014, maka Bea Cukai Tarakan ditetapkan sebagai KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan.

KPPBC TMP B Dumai

Terapkan INSW

D

umai adalah kota pelabuhan yang sibuk dengan kegiatan ekspor impor. Produk ekspor andalan kota Dumai adalah kekayaan alamnya, seperti minyak bumi dan CPO. Perusahaan minyak dunia seperti Chevron atau perusahaan minyak sawit nasional memanfaatkan wilayah Dumai dan sekitarnya sebagai lahan penghasil minyak. Tidak hanya itu, wilayah Dumai yang berada di pesisir pulau Sumatera khususnya di wilayah Provinsi Riau, memiliki potensi pengawasan yang sangat sulit karena banyaknya pelabuhan kecil yang menuju Dumai sehingga memerlukan pengawasan ekstra ketat agar keluar masuknya barang ke wilayah Indonesia dapat terpantau dengan baik. Untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Dumai pada akhir tahun lalu telah mengimplementasikan Indonesia Nasional Single Window (INSW) sebagai portal pelayanan dan

pengawasan. Penerapan INSW tersebut merupakan langkah maju karena sebelumnya pelaksanaan analyzing point dilakukan secara manual. Menurut Kepala KPPBC TMP B Dumai, Puguh Wiyatno, sebelum dilakukan penerapan INSW, para pengguna jasa terlebih dahulu dikumpulkan guna diberikan pengarahan serta untuk menganalisis kebutuhan mereka. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa pada umumnya pengguna jasa di Dumai mempunyai keluhan pada proses perijinan dari instansi terkait. Untuk itulah peran bea cukai untuk menjembatani dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan diterapkannya INSW. Puguh menambahkan bahwa dengan penerapan INSW di Dumai ini maka koordinasi antar instansi di pelabuhan akan semakin terjalin, sehingga akan memudahkan dan mempercepat proses pelayanan ekspor dan impor di Dumai. KPPBC TMP B Dumai dengan program yang mereka namakan PALM (kepanjangan dari Profesional,

INSW adalah salah satu jalan untuk menjadikan KPPBC TMP B Dumai sebagai kantor yang modern dan percontohan.

Puguh Wiyatno Kepala KPPBC TMP B Dumai

Amanah, Lugas, dan Modern) bertekad untuk menjadi kantor modern dan percontohan bagi kantor-kantor vertikal bea cukai lainnya. Sehingga keberadaan KPPBC TMP B Dumai juga dapat mendukung kegiatan impor di Dumai serta ekspor sumber daya alam produk-produk Palm dari Dumai. (Supriyadi)


39

Seputar Bea Cukai

Rapat Kerja Kementerian Keuangan

dengan Para Pimpinan Instansi Vertikal Kemenkeu Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengadakan rapat kerja dengan para pimpinan instansi vertikal Kemenkeu Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 27 Maret 2015 di ruang aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawat Tengah dan DIY. Raker di Kereta Api Argobromo.

R

ombongan Menteri yang didampingi para pejabat Eselon I dan beberapa Eselon II beserta staf dari Kementerian Keuangan sengaja melakukan perjalanan dengan menggunakan Kereta Api Argobromo dari Jakarta menuju Semarang. Selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang yang memakan waktu sekitar enam jam itu digunakan Menteri untuk memberikan pengarahan atau rapat terbatas dengan para pejabat di lingkungan kerjanya. Setelah sampai di Semarang, para peserta rapat atau perwakilan dari seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan se Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah hadir. Termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada awal tahun anggaran 2015 ini, Menteri menekankan program pemerintahan baru yang diemban Kementerian Keuangan yang cukup

40


SDM Yang Handal. Keterbatasan jumlah SDM menjadi cambuk untuk bekerja secara lebih professional.

vital khususnya dalam mengisi RAPBN dari segi penerimaan dan juga dari sisi belanja Negara. Untuk itu, Bambang memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY untuk bekerja lebih giat di tahun 2015 ini agar targettarget penerimaan dan kinerja yang baik dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Pada kesempatan ini,

Menteri memberikan waktu kepada setiap perwakilan dari Direktorat untuk memaparkan capaian kinerja pada tahun 2014 dan rencana kerja serta inovasi-inovasi baru yang perlu dilakukan pada tahun 2015. Dalam paparannya, Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari tiga Kantor Wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta menyampaikan bahwa dari tiga Kanwil DJP hanya

Seputar Bea Cukai

Kanwil DJP Jawa Tengah II saja yang mencapai target penerimaan. Target yang dibebankan baik dari pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya sebesar Rp. 6,6 triliun dan bisa dicapai sebesar Rp. 6,8 triliun atau 106 persen. Sedangkan Kanwil DJP Jawa Tengah I darti target Rp. 17,7 triliun hanya tercapai Rp. 16,8 triliun atau 95 % serta Kanwil DJP Jawa Tengah III dari target Rp. 3,4 triliun hanya tercapai Rp. 3 triliun atau 90% saja. Begitu juga dengan pemaparan dari Diterektorat Jenderal Bea dan Cukai yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Untung Basuki bahwa target penerimaan bea masuk, cukai dan bea keluar yang dibebankan sebesar Rp. 33,5 triliun pada tahun 2014 hanya tercapai sebesar Rp. 33,3 triliun atau 99,5%. Namun demikian Kepala Kantor Wilayah yang baru bertugas di Jawa Tengah ini merasa optimis bahwa di tahun 2015 akan terus meningkatkan kinerja di jajarannya dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan terhadap masyarakat dan pengguna jasa agar capaian kinerja berjalan lebih baik. Setelah selesai pemaparan dari Direktorat Perbendahaan dan Direktorat Kekayaan Negara, Menteri memberikan kesempatan kepada pesertra rapat untuk sesi tanya jawab. Sebenarnya banyak hal-hal teknis yang akan disampaikan peserta langsung kepada Menteri namun karena waktu yang cukup terbatas disarankan untuk dibahwas lebih mendalam di internal masingmasing dan dibahas pada rapat intensip pada kesempatan lain. Namun satu hal yang disampaikan Bambang bahwa kerjasama yang baik antar instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan perlu dijalin dan selalu bersinergi agar capaian kinerja Kementerian Keuangan secara keseluruhan dapat berhasil dengan baik. Piter

SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyadari pentingnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi DJBC, serta peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai yang ada, oleh para pelaku usaha, stakeholder, dan masyarakat luas. Agar pemahaman akan hal-hal tersebut dapat diserap dan tersebar luas memang bukanlah perkara yang mudah. Segala bentuk sosialisasi telah dan akan terus dilaksanakan oleh DJBC melalui kegiatan kehumasan di tingkat pusat, yaitu oleh Subdit Humas dan Penyuluhan, maupun oleh unit-unit Penyuluhan dan Layanan Informasi

dari Disperindagkop ESDM Pemkab Gunung Kidul. Acara ini diikuti oleh para penjual eceran Hasil Tembakau beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Materi dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Kasubsi Penyuluhan KPPBC TMP B Yogyakarta, Arief Munawar. Di tempat yang berbeda, tepatnya di KPPBC TMP C Cilacap, dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pelaksanaan sosialisasi peredaran Hasil Tembakau. Pada rapat koordinasi ini, KPPBC TMP C Cilacap berinisiatif menggandeng

di kantor-kantor pelayanan daerah. Berikut kami rangkum pemberitaan akan sosialisasi tupoksi dan peraturan DJBC yang telah berlangsung. SOSIALISASI PEREDARAN HASIL TEMBAKAU Rabu-Kamis, 18-19 Maret 2015, bertempat di Kecamatan Gedangsari dan Pathuk, Gunungkidul, Yogyakarta, PLI KPPBC TMP B Yogyakarta melakukan kegiatan sosialisasi tentang ketentuan peredaran Hasil Tembakau, dalam rangka memenuhi permohonan

Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan wilayah kerja KPPBC TMP C Cilacap dan dinilai perlu dilakukan sebagai usaha untuk meminimalisir


41

Seputar Bea Cukai

peredaran hasil tembakau ilegal. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Bagian Perkonomian, Bagian Hukum, dan Disperindag masingmasing Pemerintah Kabupaten, Kepala Kantor, dan para Kepala Seksi KPPBC TMP C Cilacap. Pada rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa akan dilaksanakan sosialisasi peraturan di bidang cukai bersama, baik secara langsung ke masyarakat, maupun melalui media elektronik lokal milik Pemerintah Daerah. Selain sosialisasi gabungan, juga akan diadakan operasi pasar secara rutin sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Atas seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menekan peredaran hasil tembakau ilegal, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat diamankan, pun penerimaan daerah melalui DBHCHT dan pajak rokok semakin meningkat. SOSIALISASI BARANG PENUMPANG, KIRIMAN, DAN LARTAS Pada Selasa, 24 dan 31 Maret 2015 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) KPPBC Tipe Madya Cukai Malang berkesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berada di wilayah Kabupaten Malang, untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat ke luar negeri

42


mengenai ketentuan barang pribadi penumpang, barang kiriman, serta barang larangan dan pembatasan. Diharapkan agar para calon TKI tersebut pada saat kembali ke Indonesia, telah memahami ketentuan mengenai barang penumpang, pengisian Customs Declaration (CD), batasan nilai barang penumpang yang bisa diberikan pembebasan, batasan pembawaan uang tunai saat masuk maupun keluar dari Indonesia, dan agar jangan sampai membawa barang-barang yang dilarang, seperti Narkotika, Psikotropika, Prekursor (NPP). Hal ini mengingat saat ini sudah terdapat modus pengiriman NPP yang menggunakan para TKI sebagai kurirnya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara proaktif dengan materi sosialisasi antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/ PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Pada tanggal 24 Maret 2015, sosialisasi dilaksanakan di PT Indonaker Mandiri, yang berada di Desa Wendit, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Pimpinan PJTKI PT Indonaker Mandiri, Abdullah Husein dan Kepala Seksi PLI KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Hari Pratomo serta dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kasubsi Penyuluhan, Yudi Amirullah. Sosialisasi diikuti oleh 36 orang calon TKI yang siap berangkat bekerja ke luar negeri yaitu ke Taiwan dan Hongkong. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015, sosialisasi berlanjut di PJTKI PT Asri Cipta Tenaga Karya yang berlokasi di daerah

Randuagung, Singosari, Kabupaten Malang. Sosialisasi dibuka oleh Pimpinan PJTKI PT Asri Cipta Tenaga Karya, Bambang Soediono dan Hari Pratomo yang kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video barang penumpang dan barang kiriman serta penyampaian materi oleh Yudi Amirullah. Tercatat 39 orang calon TKI di bawah naungan PT Asri Cipta Tenaga Karya yang siap berangkat ke Taiwan dan Hongkong berpartisipasi dalam acar ini. Penyampaian materi kedua sosialisasi dilaksanakan dengan metode classroom yang diikuti oleh

para calon TKI dengan antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri. Setelah sesi tanya jawab, acara sosialisasi ditutup dengan pemberian souvenir kepada peserta yang mengajukan pertanyaan dan manajemen PJTKI. Diselenggarakan dalam bentuk yang berbeda dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, sosialisasi barang penumpang melalui acara Greetings the Passenger dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Medan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para penumpang penerbangan internasional mengenai peraturan

Seputar Bea Cukai

kepabeanan dan cukai khususnya barang penumpang. Acara yang diselenggarakan di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Bandara Internasional Kualanamu pada Kamis, 26 Maret 2015 ini diisi dengan pembagian brosur tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai barang penumpang. Para petugas Bea dan Cukai Medan yang menjadi panitia acara juga secara aktif menyapa para penumpang yang datang/berangkat disertai pemberian beragam jenis souvenir. Para penumpang penerbangan internasional dan para pengunjung

SOSIALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DJBC Rabu, 25 Maret 2015 KPPBC TMP B Medan mendapat kunjungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dari lima Perguruan Tinggi di Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Methodist Indonesia, dan Universitas HKBP Nommensen. Kunjungan ini berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi tugas pokok dan fungsi DJBC dalam bentuk CGTC, yaitu College Goes to Customs.

masing-masing peserta dan piagam penghargaan untuk masing-masing perguruan tinggi.

bandara memberikan respon positif atas pelaksanaan Greeting the Passengers ini. Bahkan, sejumlah penumpang melontarkan masukan agar Bea dan Cukai lebih sering mengadakan kegiatan serupa. Selain dari para penumpang, acara ini juga mendapat apresiasi dari pihak Angkasa Pura selaku pengelola bandara, dan instansi lainnya yang bertugas di bandara. Pantauan terhadap acara ini pun diberikan langsung oleh para pejabat DJBC, diantaranya Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Iyan Rubianto; Direktur Penindakan dan Penyidikan, Harry Mulya; dan Kepala KPPBC TMP B Medan, Siswo Suharto.

Di awal acara, Kepala KPPBC TMP B Medan menyampaikan materi tentang tugas dan fungsi DJBC, selanjutnya disampaikan juga makalah tentang prospek ekonomi paska beroperasinya Bandara Internsional Kualanamu oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Setelah pemaparan dua materi tersebut, para mahasiswa juga diajak mengikuti “Tour the Office” untuk mengetahui layanan yang diberikan kepada pengguna jasa dan proses pelatihan anjing pelacak Bea Cukai. Para mahasiswa begitu antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang ditutup dengan pemberian sertifikat kepada

dilaksanakan di lantai 3 Gedung Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 2015, dan dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan. Dalam sosialisasi ini, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung diundang sebagai salah satu narasumber, dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bety, berkesempatan memberikan penjelasan tentang prosedur impor dan ekspor barang, dasar hukum, hingga teknis alur dokumen. Pada bagian akhir penjelasan, diberikan informasi tambahan

SOSIALISASI PROSEDUR IMPOR DAN EKSPOR Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha impor dan ekspor di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan mengadakan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen impor 2015. Acara tersebut


43

Seputar Bea Cukai

bahwa KPPBC TMP A Bandung telah mengeluarkan pengumuman nomor PENG-8/WBC.08/KPP. MP.04/2015 tentang penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPPBC TMP A Bandung, yang dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus di mana terdapat seseorang yang menelepon dan mengaku pegawai Bea Cukai Bandung yang meminta untuk mentransfer sejumlah uang agar bisa menyelesaikan barang kiriman pos/barang impor. Dalam penjelasan tersebut juga ditegaskan bahwa dalam prosedurnya, petugas Bea dan Cukai tidak pernah menelepon penerima barang impor untuk menyelesaikan pengeluaran barangnya. Pun bila terdapat tagihan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), akan dibuat tagihan secara tertulis. Sedangkan pembayaran tagihan tersebut dilakukan di bank devisa persepsi. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini, dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan wawasan para importir dan eksportir, maka akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian, lebih khususnya adalah meningkatnya ekspor dari kota Bandung ke negara-negara di dunia. SOSIALISASI PENERAPAN PELAYANAN PERIZINAN LAYANAN HIJAU Mengingat pentingnya pelayanan perizinan layanan hijau dalam rangka peningkatan pelayanan oleh petugas bea dan cukai, pada hari Rabu, 25 Maret 2015 bertempat di Aula KPPBC TMP A Bekasi dilaksanakan “Sosialisasi Penerapan Pelayanan

44


Perizinan Layanan Hijau”. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi PDAD, Perwakilan dari seksi PKC, P2, dan PLI di lingkungan kerja KPPBC TMP A Bekasi serta 125 orang undangan yang merupakan

perwakilan perusahaan yang baru mendapatkan kategori jalur hijau setingkat manager atau pengambil keputusan. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPBC TMP A Bekasi, Djanurindro Wibowo, yang menjelaskan manfaat dari adanya penerapan pelayanan perizinan layanan hijau di mana selain untuk mempermudah petugas bea dan cukai dalam melakukan pengawasan karena dilakukan secara proporsional berdasarkan profiling, juga memberikan kemudahan kepada para perusahaaan dalam pengurusan perizinan. Pemaparan materi dalam

sosialisasi ini adalah mengenai perizinan yang menggunakan penjaluran hijau, kuning, dan merah yang disampaikan oleh Kepala Seksi PDAD, Chandra S., yang menjelaskan tentang tata cara perizinan, khususnya yang diterapkan pada perusahaan yang mendapatkan jalur hijau dengan presentasi tentang penggunaan modul jalur hijau versi 2.6.1. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Memasuki penghujung acara, dilanjutkan dengan penetapan mandatori tentang MOU dan disepakati aplikasi pelaksanaan pada 1 April 2015. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat bermanfaat dan menambah informasi para perusahaan penerima perizinan layanan hijau. SOSIALISASI BARANG HIBAH Kamis, 26 Maret 2015, KPPBC TMP B Makassar mengadakan Sosialisasi Barang Hibah di Gedung Keuangan Negara Makassar, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, perwakilan universitas, dan Rumah Sakit, dengan pembicara Kepala KPPBC TMP B Makassar, Gusmiadirrahman dan para Kepala Seksi PKC, yaitu Herdimawan, Moch. Arif, dan Bambang Dwi Harijadi. Sosialisasi ini didahului dengan penjelasan

Seputar Bea Cukai

mengenai barang hiibah yang merupakan pemberian uang, barang, jasa, dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan dengan tujuan tertentu seperti pembangunan, meringankan beban kerja, menunjang penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan khalayak umum. Tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah menginformasikan tentang pelaksanaan/proses penerimaan barang hibah kepada pihakpihak yang berpeluang untuk menerima barang hibah sehingga dapat memperlancar pengurusan kepabeanan atas pemasukan barang hibah. SOSIALISASI PERIZINAN NPPBKC Senin, 30 Maret 2015 kembali KPPBC TMP B Makassar menyelenggarakan sosialisasi perizinan NPPBKC dalam bentuk kegiatan Customs Visit Customer, sesuai undangan dari BPD-PHRI di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel, Makassar. Pada acara ini, hadir pula Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan. Adapun narasumber acara ini yaitu Kepala Seksi PKC V, Moch. Arief dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Minhajuddin Napsah. Narasumber dalam sosialisasi ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang wajib memiliki NPPBKC adalah Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur, dan Pengusaha TPE. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berlangsung dengan lancar dan diharapkan bahwa Bea Cukai Makassar dan pengguna jasa dapat saling bekerja sama dengan baik sehingga terjamin kelancaran kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai. SOSIALISASI TATACARA VALIDASI SSPCP Bank persepsi bertugas memvalidasi PIB dan SSPCP yang diinput oleh wajib bayar/importir

dalam pembayaran pajak impor termasuk Bea masuk, PPN Impor, PPh pasal 22, PPnBM Impor, yang dilakukan dengan menggunakan dokumen SSPCP disertai dengan dokumen dasar pembayaran (misal PIB, SPTNP, SPKTNP,dll). Apabila uang sudah masuk ke Kas Negara maka akan keluar by system nomor bukti penerimaan Negara yang disebut NPTN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. Untuk itu tugas dari Bank memvalidasi PIB dan SSPCP yang sudah diproses sebelumnya oleh Bea Cukai. Rabu, 01 April 2015 KPPBC TMP C Sintete mengadakan sosialisasi tata cara validasi SSPCP di Bank BNI cabang Singkawang dengan narasumber Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Dukungan

Teknis, Dwi Agus Ashadi; Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Jumino; dan Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Kristanto. Menurut Kepala KPPBC TMP C Sintete, Ibnu Sina, kegiatan ini penting guna membuka komunikasi antar mitra kerja, memenuhi ketentuan yang berlaku, administrasi menjadi lebih tertib dan tentunya proses menjadi lebih cepat dan lancer. “Kedepannya kegiatan sosialisasi ini harus rutin dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan terbukanya komunikasi antara Bea dan Cukai, mitra kerja, dan pengguna jasa,” imbuh Kristanto. Diakui bersama, sosialisasi ini selain bisa membangun sinergi, juga dapat menyatukan persepsi dalam menjalankan aturan dan kebijakan yang berlaku.


45

Travel Notes

PEMENTASAN SENDRATARI RAMAYANA

SAAT KAUM MUDA MENOLAK DEKADENSI BUDAYA BANGSA

I

ndonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai macam budaya, ras, suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan yang beragam. Bila kita menilik seni tarinya, masingmasing daerah mempunyai keunikan tersendiri. Misalnya di Pulau Sumatera, terdapat tarian khas yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, karena pengaruh kultur, geografi, dan interaksi sosial. Pulau jawa dikenal dengan nilai kesopanan, atau unggah-ungguh yang memang dipegang erat. Hal ini berpengaruh terhadap hasil kebudayaan seperti tarian yang memang bernuansa lembut. Pulau Kalimantan menawarkan hasil kebudayaan yang tidak kalah mempesonanya, misalnya suku Dayak dengan pakaian adat dan sistem berburu yang dimiliki, menjadikan seni tari Kalimantan begitu dinamis dan banyak

46


memasukkan unsur berburu dalam gerakannya. Begitu pula dengan pulau Indonesia lainnya yang begitu kaya akan keragaman budaya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kebudayaan Indonesia mengalami permasalahan serius. Berkembangnya teknologi yang tidak diimbangi akan rasa cinta terhadap budaya sendiri, masuknya budaya westernisasi dan globalisasi yang tak tersaring dengan baik, hingga jarangnya budaya lokal terekspos oleh media hingga dengan mudahnya diakui oleh negara lain, dianggap menjadi penyebab dekadensi atau kemunduran budaya bangsa. Satu hal yang membuat saya gusar adalah seringnya generasi muda yang disalahkan atas permasalahan ini. Hal ini mungkin dikarenakan kaum muda lah yang lebih rentan terpapar budaya barat yang sedikit banyak menimbulkan culture shock, menjadikan

berkurangnya minat mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Namun, apakah memang demikian? Benarkah generasi muda Indonesia saat ini tak lagi bisa menjaga warisan budaya? Jawabannya saya temukan di sebuah Gedung Pertunjukan Trimurti di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Seni tari khususnya tari tradisional sudah menjadi satu hal yang saya gemari semenjak duduk di bangku taman kanak-kanak. Di mana berlatih tari di sanggar tari dekat rumah hingga lakukan pementasan di panggung sekolah menjadi hal yang sangat akrab bagi saya. Namun, dari beberapa jenis tari yang pernah saya pelajari, tari-tarian Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan Surakarta, untuk saya masih menjadi hal yang asing. Selain karena jarangnya sanggar tari Jawa di seputar ibukota, tari Jawa yang mengutamakan

Travel Notes

pakem dan harmonisasi gerak, irama, rasa, juga sepertinya lebih sulit dipelajari dibanding tari Betawi, Sumatera, dan Melayu. Namun, rasa asing tersebut tak lantas menjadikan minat saya akan budaya tari Jawa berkurang. Minat tersebut pula yang membawa saya menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana pada penghujung tahun 2014 lalu. Pementasan Sendratari Ramayana dapat disaksikan di tiga tempat, pertama di Purawisata, Jalan Brigjen Katamso, sebelah timur Kota Yogyakarta, yang diselenggarakan tiap malam pukul 20.00 s.d. 21.30, dengan harga tiket untuk makan malam dan pementasan bagi turis lokal adalah Rp250.000. Kedua, di

utama, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Lokasinya yang indah ditambah sorotan lampu warna-warni bertegangan tinggi untuk menghasilkan efek latar yang megah pada malam pementasan, menjadikan pertunjukan sendratari di panggung terbuka memiliki keistimewaan tersendiri. Namun, berhubung saya datang di bulan Desember, di mana hujan tak henti-hentinya membasahi tanah

jalannya cerita, dan hanya sedikit dialog yang terucap dari penarinya. Para penonton masih akan dapat memahami ceritanya, karena sebelum pementasan kita bisa mengambil selebaran yang berisi jalan cerita yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan Inggris setelah melalui loket penjualan tiket. Selain itu, pembawa acara akan menjelaskan jalan cerita di setiap permulaan babak, juga dengan dua bahasa.

Taman Balekambang, Surakarta, dan yang terakhir, yang juga merupakan tempat saya saksikan pementasan ini adalah di gedung pertunjukan tertutup Trimukti, di kompleks Candi Prambanan Jalan Raya JogjaSolo KM 16 Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Mengapa disebut gedung pertunjukan tertutup? Karena khusus untuk pementasan di Kompleks Candi Prambanan ini, terdapat dua macam teater yang berbeda. Panggung terbuka, yang terletak di sebelah barat kompleks Candi Prambanan, hanya menampilkan pertunjukan di musim kemarau yang berkisar pada bulan Mei-Oktober. Memiliki kapasitas 991 tempat duduk, panggung terbuka ini dilatarbelakangi oleh pemandangan megah tiga candi

Yogya, saya cukup berpuas diri saksikan pertunjukan di Trimurti yang dapat menampung 400 penonton. Terbagi menjadi tiga kelas, yaitu Kelas Khusus dengan harga tiket Rp250.000, Kelas I Rp175.000, dan Kelas II Rp100.000, pertunjukan di Trimurti terlaksana setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dimulai tepat pada pukul 19.30 WIB. Epos legendaris Ramayana karya Walmiki, diaudio-visualisasikan dalam rangkaian gerak tari khas Jawa dan diiringi musik gamelan, ialah kisah yang diangkat di pementasan Sendratari Ramayana. Tidak perlu khawatir akan sulit menikmati penggalan babak demi babaknya, meski hanya terdengar tembang lagulagu dalam bahasa Jawa dibawakan para sinden untuk menggambarkan

Berbeda dengan pementasan di panggung terbuka yang ditampilkan secara episodik, Sendratari Ramayana di gedung Trimurti disajikan dalam format cerita penuh, terbagi menjadi empat babak dan diselingi satu waktu istirahat yang memungkinkan penonton untuk rehat sejenak. Babak pertama berkisah tentang pengasingan Rama Shinta di Hutan Dandaka dengan didampingi oleh sepupu Rama, Laksmana. Suatu hari datanglah Kijang Kencana, yang merupakan jelmaan dari Marica, suruhan Rahwana, yang berniat menculik Shinta. Tertarik akan keindahan Kijang Kencana, Shinta meminta Rama untuk pergi memburunya. Laksmana, yang sebelumnya diperintahkan Rama untuk menjaga


47

Travel Notes

Shinta, akhirnya turut pergi menyusul Rama yang tak kunjung kembali. Tanpa penjagaan, Shinta akhirnya berhasil dibawa Rahwana ke negerinya, Alengka. Babak kedua dan ketiga berisi beberapa pertarungan yang terjadi dalam kaitannya menyelamatkan Shinta dari cengkraman Rahwana. Di sinilah saya begitu terkesima dengan keindahan visual yang ditampilkan oleh para penari. Dimulai dari penampilan Hanoman dan tentara kera dengan gerakan tari yang begitu lincah, gesit, dan mimik yang jenaka, juga penampilan sejumlah penari dengan kostum garuda yang menandakan lakon pelepasan panah garuda yang digunakan dalam pertarungan. Terlebih lagi penampilan menyeramkan penari-penari berperawakan besar yang menggambarkan gerombolan Rahmana dan Kumbakarna, musuh-musuh Rama. Saat melihatnya pertama kali, saya sampai bergidik takut, busana dan riasan para pemeran antagonis di sendratari ini benar-benar menggambarkan sosok raksasa yang menakutkan. Tata cahaya panggung juga saya nilai begitu mumpuni, meski di ruangan tertutup para penonton tetap terhibur dengan permainan lampu hias warna-warni yang berubah sesuai suasana kebatinan cerita, ditambah berbagai properti panggung yang mendukung jalan cerita. Contohnya saat adegan Hanoman dibakar hidup-hidup, gugurnya Kumbakarna, dan Shinta membakar diri dengan api suci saat kesuciannya dipertanyakan oleh Rama yang telah berhasil menyelamatkannya di babak keempat. Huru-hara semakin terasa dengan munculnya api tiruan, asap, jatuhan confetti, dan properti pendukung bernuansa ukiran Jawa. Secara audio pun tak dapat dipungkiri bahwa seperangkat

48


gamelan dengan dua orang sinden dan penutur lakon membuat pertunjukan ini menjadi lebih bernyawa. Malam itu, saya termasuk penonton yang puas dengan jalannya pertunjukan, sekaligus bangga bisa saksikan mahakarya anak bangsa. Satu hal lain yang membuat saya bangga, terkait pula dengan

paragraph-paragraf awal tulisan ini adalah secara nyata saya melihat bahwa generasi muda Indonesia tak melulu bisa dianggap sebagai faktor utama penyumbang dekadensi budaya bangsa. Buktinya, pementasan Sendratari Ramayana sendiri. Mayoritas panitia penyelenggara pementasan adalah muda mudi setempat, para LO, MC, dan floor director-nya. Pun jika bicara tentang para seniman yang terlibat di dalam pagelaran, mudah sekali kita temukan senimanseniman berusia muda. Mulai dari para pemain gamelan yang piawai memainkan alat musik, hingga penari yang jumlahnya mencapai seratus orang yang kebanyakan adalah penari muda dari Akademi Seni

Tari Indonesia (ASTI) Yogyakarta. Bahkan sekelompok tentara kera juga diperankan oleh anak-anak usia SD. Begitu mengagumkan, bagaimana mereka paham akan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sehingga mencintai kebudayaan bangsa. Selain pelaku utama dalam pementasan Sendratari Ramayana, banyak pula saya temukan pemuda-pemudi yang tergerak untuk mengenal lebih dekat seni tari Jawa ini dengan menjadi penonton, menyaksikan langsung pagelaran. Saat saya di sana, ada rombongan dari universitas dan pelajar SMA yang juga turut duduk nyaman di tribun gedung Trimurti. Betapa saya sangat mengapresiasi sikap mereka, meski banyak yang berpenampilan selayaknya remaja kota besar yang lekat sekali dengan budaya barat, mereka tampak serius mengikuti babak demi babak pementasan. Tak ada kegaduhan yang biasa ditemui saat sekelompok remaja berkumpul, tidak tampak pula aktifitas tak perlu seperti sibuk berfoto selfie atau dering telepon seluler yang mengganggu. Di akhir pementasan, para penonton memberikan standing applause untuk penampilan yang memuaskan. Semua berjalan dengan tertib, lepas pementasan diskusi tentang sendratari yang ditampilkan masih saja bergulir di antara mereka. Excitement yang meluap-luap terpancar dari raut wajah mereka. Betapa optimisnya saya melihat kondisi yang ada, di mana pagelaran tari tradisional tidak lagi hanya diminati oleh turis asing, namun generasi muda Indonesia pun giat mempelajari budaya daerah, dan tidak lagi menganggap budaya sendiri sebagai suatu hal yang ketinggalan jaman dan tidak ideal. Seakan dengan berkontribusi dan menyaksikan Sendratari Ramayana, kaum muda Indonesia berusaha melawan dekadensi budaya bangsa. (Yella Meisha Indika)

Bea Cukai Menjawab

PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BEA CUKAI PERTANYAAN: Nama saya Dohni dari Lampung Utara. Saya mau menanyakan tentang permasalahan yang sedang menimpa saya. Ceritanya saya baru saja mentransfer sejumlah uang kepada orang yang mengaku sebagai pegawai Bea Cukai, karena saya membeli barang murah dari Bea Cukai yang saya dapatkan infonya melalui sms. Setelah saya datang ke Bea Cukai ternyata pihak Bea Cukai tidak pernah menjual barang yang dimaksud. Apakah benar bea cukai juga mengawasi/ mengurusi perdagangan dalam negeri? Saya ingin penjelasan dari Humas Bea Cukai. Terima kasih. Dohni. JAWABAN: Berkaitan dengan pertanyaan Saudara mengenai kejadian yang dialami, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor serta Barang Kena Cukai (BKC), sehingga terhadap kegiatan transaksi perdagangan barang antara penjual dan pembeli yang sama-sama berdomisili di dalam negeri, DJBC tidak berwenang melakukan pengawasan atau dapat dikatakan tidak memiliki keterkaitan dengan DJBC, kecuali atas barang yang dikirim dari daerah yang ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau, serta Sabang di Aceh. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila ada pihakpihak tertentu yang menawarkan barang dengan harga murah dan/atau meminta uang dalam jumlah tertentu dengan mengatasnamakan Pejabat/Petugas Bea dan Cukai, dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Apabila Saudara merasa dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, Saudara dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia karena penipuan tersebut termasuk dalam delik aduan. 4. Dapat kami tambahkan bahwa apabila Saudara menerima barang kiriman dari luar negeri (impor) dan dikenakan pungutan impor, maka pembayaran pungutan tersebut hanya dilakukan oleh penerima barang melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk (bukan atas nama pribadi) dan atas pembayaran tersebut Saudara akan mendapat bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dari bank persepsi atau kantor pos persepsi tersebut. Demikian disampaikan, mohon agar Saudara lebih berhatihati terhadap segala bentuk penipuan termasuk yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salam, Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Ralat Jawaban Bea Cukai Menjawab Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

B

ahwa dasar hukum impor barang kiriman hadiah/ hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam saat ini menggunakan Undang-Undang (UU) No.10/1995 jo. No. 17/2006 tentang Kepabeanan pasal 25 ayat 1 huruf d, UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2007 tentang Cukai pasal 9 ayat 1 huruf f, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/ Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Sedangkan prosedur pemberian pembebasan Bea Masuk dan Cukai dapat dibedakan menjadi dua kondisi bencana yang dinyatakan secara tertulis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau Pemerintah Daerah yaitu: 1. Kondisi Masa Tanggap Darurat Bencana atau Masa transisi menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi Untuk kondisi ini subjek yang diberikan adalah: (1) Badan/ lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan, (2) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau (3) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non Pemerintah. Yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai lampiran I PMK 69/ PMK.04/2012 dengan dilampiri: (1) daftar barang yang diajukan fasilitas pembebasan dan telah ditandasahkan oleh BNPB, BPBD, atau Gubernur di daerah tertimpa bencana atau tempat pemasukan barang di luar lokasi Bencana Alam, (2) surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate) yang dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia dan terdapat pernyataan bahwa barang tersebut adalah barang kiriman hadiah/ hibah, (3) rekomendasi BNPB, BPBD, atau Gubernur di daerah tertimpa bencana atau tempat pemasukan barang di luar lokasi Bencana Alam, dan (4) rekomendasi instansi teknis terkait apabila barang kiriman hadiah/hibah tersebut merupakan barang yang terkena ketentuan larangan pembatasan (lartas). 2. Kondisi Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Untuk kondisi ini subjek yang diberikan adalah: (1) Badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan, dan (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sesuai lampiran III PMK 69/PMK.04/2012 dengan dilampiri: (1) rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan beserta nilai pabeannya, (2) gift certificate yang dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia dan terdapat pernyataan bahwa barang tersebut adalah barang kiriman hadiah/hibah, (3) rekomendasi dari BNPB atau BPBD, dan (4) rekomendasi instansi teknis terkait apabila barang kiriman hadiah/hibah tersebut merupakan barang yang terkena ketentuan lartas. Apabila bencana alam tersebut tidak termasuk dalam kedua kondisi tersebut diatas, maka pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas impor barang tersebut dapat menggunakan skema fasilitas sesuai PMK 163/PMK.04/2007 dan 70/PMK.04/2012. Volume 47, Nomor 5, Mei 2015

49

Bea Cukai Menjawab Event

EVENT

WBC 484

MEI 2015

KPPBC TMP A BEKASI

S

enin-Kamis, 23-26 Maret 2015 dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Siswa DTSD Angkatan I Tahun 2015 di beberapa lokasi wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, yang diikuti 15 orang siswa. Kegiatan yang dibuka oleh Kasubsi Layanan Informasi, Disco V. Harefa, diisi dengan materi seputar Cikarang Dry Port oleh Kepala Seksi PKC VIII, Sulaiman, dan materi tentang cukai oleh Kepala Seksi PKC III, Totok. Pada kunjungan ke Cikarang Dry Port, yang dibuka oleh Kasubsi Penyuluhan, Muh. Agus Setyabudi, para siswa mendapat

S

penjelasan rinci mengenai Kegiatan Manifest Cikarang Dry Port oleh Kasubsi Manifest, Oky Singgih. Selanjutnya, pada kunjungan ke PT LG Electronics Indonesia, diberikan pemaparan mengenai budaya kerja perusahaan oleh Leader Exim LG, Saifullah Alamsyah. Penjelasan mengenai subkontrak BC 2.6.1 dan BC 2.6.2 juga disampaikan pada kunjungan ke PT. Higashifuji Indonesia oleh Leader Exim Higashifuji, Didin. Hari terakhir pelaksaan PKL DTSD, para siswa melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk penyusunan laporan.

KPPBC TMP B YOGYAKARTA

S

elasa, 24 Maret 2015 bertempat di aula KPPBC TMP B Yogyakarta, diadakan acara pengantar tugas pegawai bea cukai Yogyakarta yang dipindahtugaskan. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta, Muh. Sutartib. Selain dilaksanakan seremonial pengantaran yang ditandai dengan pemberian selamat dan ucapan perpisahan oleh seluruh pegawai kepada pegawai yang dipindahtugaskan, juga dilaksanakan pemberian cinderamata dari Kepala Kantor sebagai kenang-kenangan. Pegawai yang dipindahtugaskan adalah Putut Darmanto, yang selanjutnya akan bertugas di KPPBC TMP B Surakarta.

KPPBC TMP B TARAKAN

enin, 30 Maret 2015 bertempat di aula KPPBC TMP B Tarakan, diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eselon IV dan V, yang terdiri atas 10 Pejabat Eselon IV dan 19 Pejabat Eselon V. Acara ini dilakukan sehubungan dengan kenaikan tipologi KPPBC Tarakan, dari yang sebelumnya Tipe Madya Pabean C menjadi Tipe Madya Pabean B per tanggal 1 April 2015. Peningkatan ini menyebabkan secara otomatis meningkatkan jabatan Kepala Kantor, dari Eselon III B menjadi Eselon III A. Selain itu, terjadi pula penambahan Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi baru. Acara yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur, Yusmariza ini disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Kepala Kantor KPPBC TMP B Tarakan, Muhtadi dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Audit Kanwil Kalbagtim, Heru Prayitno, dan didampingi oleh dua orang rohaniwan.

50


Event KPPBC TMP B TANJUNGPINANG

S

elasa, 31 Maret 2015 Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Hary Budi Wicaksono melakukan kunjungan terakhir ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Kunjungan yang diterima oleh Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang, Hilman Satria ini dilaksanakan dalam rangka berpamitan kepada seluruh pegawai atas pemindahtugasan Hary Budi Wicaksono sebagai Kepala Kanwil Banten. Pada acara ini Hary Budi Wicaksono menyampaikan permintaan maaf apabila selama bertugas sebagai komandan penanggung jawab seluruh kantor di bawah Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau masih terdapat banyak kekurangan. Ia juga menyampaikan amanat bahwa pegawai bea dan cukai harus menjaga integritas, bekerja ikhlas, dan tuntas, serta menciptakan sinergi yang selanjutnya akan berdampak baik bagi institusi. Acara yang juga bertepatan dengan salah satu agenda bulanan kantor, yaitu pemberian apresiasi terhadap pegawai yang berulang tahun, diakhiri dengan pemotongan kue dan makan siang bersama.

KANTOR PUSAT DJBC JAKARTA

R

abu, 1 April 2015 Dharma Wanita Persatuan (DWP) DJBC menyelenggarakan acara serah terima jabatan ketua unsur pelaksana dan pengangkatan pengurus di lingkungan DWP DJBC masa bakti 2014-2019. Pada acara tersebut diserahterimakan jabatan unsur pelaksana Sekretariat, unsur pelaksana Teknis Kepabeanan, unsur pelaksana Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, unsur pelaksana

Fasilitas Kepabeanan, unsur pelaksana Informasi Kepabeanan dan Cukai, unsur pelaksana Penindakan dan Penyidikan, unsur pelaksana Audit, dan unsur pelaksana Kepabeanan Internasional. Acara penandtanganan ini dilaksanakan di Auditorium Sabang Gedung Sumatera, Kantor Pusat DJBC, dan disaksikan langsung oleh ketua persatuan Dharma Wanita DJBC, Ny Agung Kuswandono.

KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT

K

amis, 2 April 2015 diadakan pengarahan pada Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat yang dihadiri oleh pegawai Kantor Wilayah dan pegawai KPPBC TMP C Ambon. Bimbingan teknis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat, Henra Prasmono. Kantor Wilayah yang terletak di Jalan Benteng Kapahaha, Ambon ini membawahi tiga belas kantor pelayanan dan pengawasan. Di antaranya ialah KPPBC Ambon, KPPBC Ternate, KPPBC Sorong, KPPBC Jayapura, KPPBC Amamapare, KPPBC Tual, KPPBC Manokwari, KPPBC Babo, KPPBC F ak-fak, KPPBC Kaimana, KPPBC Biak, KPPBC Nabire, dan KPPBC Merauke.


51

Berbagi Pengetahuan

IDENTIFIKASI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) Bagian II Habis

Oleh : Hanik Rustiningsih

Widyaiswara Muda, Pusdiklat Bea dan Cukai

S

etelah kita mempelajari tentang jenis-jenis BPO pada tulisan sebelumnya, mari sekarang kita mempelajari bagaimana petugas Bea dan Cukai dapat melakukan identifikasi terhadap impor BPO. Hal ini berguna agar pengawasan terhadap perdagangan ilegal BPO menjadi efektif, karena sebagai petugas Bea dan Cukai harus akrab dengan banyak pengidentifikasi yang berbeda atau label dari BPO. Beberapa penamaan/kode yang dapat digunakan petugas Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi, adalah kode HS, nama dagang dan nama kimia, penamaan khusus (CAS#, ASHRAE#, UN-numbers (UN#)), dan pelabelan pada produk BPO dan peralatan berbasis BPO. Selain penamaan/kode tersebut, identifikasi BPO juga dapat dilakukan dari hasil analisis kimia di laboratorium dan alat identifier BPO. 1. Kode Harmonized System (HS) Kode HS merupakan cara yang sangat umum digunakan oleh Bea Cukai dunia dalam rangka mengelompokkan barang impor/ ekspor. Melalui pengelompokkan dalam HS ini, berupa pos tarif, dapat dilakukan identifikasi awal suatu barang kimia termasuk BPO atau bukan. Di bawah ini adalah pos tarif beberapa contoh BPO : - 2903.39 – Methyl bromide - 2903.71 - Chlorodifluoromethane (HCFC-22) - 2903.72 _ Dichlorotrifluoroethanes (HCFC-123)

52


- 2903.76 – Halon - 2903.77 – CFCs Beberapa BPO yang diperdagangkan dalam campuran, sebagai pelarut atau pendingin, tidak mudah dikenali dengan kode HS dan biasanya menggunakan nama dagang. 2. Nama Dagang, Nama Kimia, dan Merek Nama dagang dan nama kimia biasanya digunakan untuk menggambarkan isi dari kiriman barang impor atau ekspor. Kadang nama dagang atau nama kimia tidak bisa langsung menggambarkan apakah barang tersebut merupakan BPO atau bukan, karena dimungkinkan satu bahan kimia memiliki nama dagang yang berbeda dari produsen yang berbeda. Oleh karena itu untuk kepentingan identifikasi masih diperlukan informasi tambahan seperti CASnumber, ASHRAE, atau UN-number. Nama kimia berfungsi sebagai indikasi struktur molekul, jumlah dan posisi dari atom yang terkandung. Sebagai contoh, nama kimia untuk CFC-12 adalah dichlorodifluoromethana dan rumus kimianya CF2Cl2, yang berarti, “C” (untuk atom karbon-jumlah satu atom), “F” (untuk atom fuorinejumlah 2 atom), “Cl” (untuk atom chlorine jumlah 2 atom) . Jika suatu zat mengandung F dan Cl dan/atau Br (bromin) pasti merupakan BPO. Jika berisi Br atau Cl (atau keduanya) tapi tidak ada F, mungkin menjadi BPO. Namun, jika mengandung F dan tidak ada Cl atau Br, berarti bukan BPO. Merk dagang dapat memberikan bantuan dalam mengidentifikasi porduk BPO. Beberapa merk dagang terkenal untuk produk BPO, adalah

Arcton, Asahifron, Asahiklin, Forane, Freon, Genetron, Iseceon, Solkane, Suva, Floron. 3. CAS-number(CAS#) CAS singkatan dari Chemical Abstract Services, dan merupakan nomor registrasi layanan abstrak bahan kimia yang unik/spesifik (untuk bahan kimia tunggal dan beberapa campuran). Jutaan bahan kimia terdaftar dan merupakan pengidentifikasi yang tidak akan ambigu. Nomor CAS berisi 5-9 digit dipisahkan menjadi tiga kelompok dengan tanda hubung, dengan formula umum: (XXXX)XX-XX-X, dimana X adalah angka 0-9. Kelompok pertama, mulai dari kiri, memiliki hingga enam digit, kelompok kedua selalu memiliki dua digit, dan kelompok ketiga selalu memiliki satu digit. Misalnya, nomor CAS untuk CFC12 adalah 75-71-8, nomor CAS untuk HFC-134a adalah 811-97-2. 4. UN- number (UN#) Merupakan nomor PBB untuk bahan kimia berbahaya. Formula: UN-ZZZZ, dimana Z adalah angka 0-9. Misal: HCFC-22 = UN-1018, methyl bromide = UN 1062. UN-number tidak selalu unik, artinya nomor UN yang sama dapat diaplikasikan kepada lebih dari satu bahan kimia. Biasanya ditemukan pada kemasan luar dan dokumen (seperti di kotak, truk tangki, kemasan besar lain, atau dokumen transportasi barang berbahaya).

Berbagi Pengetahuan

5. ASHRAE# Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, standar AS digunakan untuk label refrigerant tertentu, yaitu nomor ASHRAE (American Society for Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Nomor ASHRAE diawali dengan R, yang berarti Refrigerant dan diikuti dengan angka dan/atau huruf, contoh: R-12, R 134a dan lain sebagainya. Secara umum perumusan nomor ASHRAE adalah sebagai berikut : R-XXXX Jumlah atom F Jumlah atom H + 1 Jumlah atom C – 1 (tidak ditulis jika nol) Jumlah ikatan karbon tak jenuh (tidak ditulis jika nol) Misalnya CFC-11 (Trichlorofluoromethana (CF); - Jumlah atom F = 1 - Jumlah atom H + 1 = 0+1=1 - Jumlah atom C – 1 = 1–1=0 - Jumlah ikatan karbon tak jenuh = 0 - Maka penulisan untuk CFC-11 adalah R-11 (bukan R-0011) Penulisan refrigerant lain : R-4XX : refrigerant zeotrop R-5XX : refrigerant azeotrop R-6XX : refrigerant organik R-7XX : refrigerant anorganik Untuk isomer yang berbeda, tambahkan a atau A, dan seterusnya. ASHRAE juga menyediakan sistem yang mengklasifikasikan refrigerant ke dalam kelompok keamanan dari sisi sifat beracun (toxicity) dan sifat mudah terbakar (flamability). Kelompok keamanan dalam ASHRAE adalah A1, A2, A3, B1, B2 dan B3. Huruf “A” menunjukkan sifat racun yang rendah dan “B” sifat racun yang tinggi; angka “1” menunjukkan ada perambatan api, “2” mudah terbakar (rendah), “3” mudah terbakar. Misalnya refrigerant dengan kode keselamatan “B3” berarti bersifat sangat beracun dan mudah terbakar. Contoh lain : CFC-12 atau dichlorodifluoromethane atau CF2Cl2 memiliki kode ASHRAE: R-12 dengan kelompok keamanan A1

6. Pelabelan produk dan peralatan Beberapa produsen/perusahaan menggunakan pelabelan sukarela untuk teknologi ramah-ozon (disebut

b. Pelabelan Peralatan berbasis BPO Pelabelan pada peralatan biasanya menunjukkan produsen, power supply, beberapa data teknis dasar dan jenis serta jumlah fluida bekerja. Oleh karena itu, sistem

pelabelan positif) dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Label tersebut adalah “ramah ozon”, “bebas CFC”, atau “ramah lingkungan”. a. Pelabelan produk BPO Seharusnya label pada kemasan produk adalah sesuai dengan isi kemasan. Namun, sebagai petugas kepabeanan tidak seharusnya percaya begitu saja dengan label pada produk/kemasan, karena berbagai kasus yang ditemukan secara internasional banyak sekali modus mislabelling atas importasi BPO. Oleh karena itu informasi terkait label untuk importasi BPO perlu dikombinasi dengan informasi lainnya sehingga upaya pengawasan menjadi lebih cermat. Setiap BPO yang dikirim dalam kemasan biasanya memiliki label yang mencantumkan setidaknya nama kimia BPO, nama dagang BPO, ASHRAE# atau CAS# atau nomor UN#, nomor batch, nama produsen, Informasi keselamatan (misal hindari kontak dengan mata, combustible liquid, atau handle with gloves in hood! ). Apabila informasi dalam label BPO sangat sedikit, dapat mengindikasikan pengiriman ilegal.

pendinginan, sistem AC dan kompresor biasanya memiliki label yang menunjukkan jenis dan kuantitas muatan refrigerant. Tidak ada standar internasional yang menentukan bagaimana sistem terpasang harus diberi label. Dari sisi lokasi pelabelan, juga tidak ada standar yang menentukan lokasi untuk pelabelan. Oleh karena itu petugas bea dan cukai mungkin memiliki kesulitan menemukannya. Misalnya : 1. Label kulkas/kompresor (plate label) Untuk mencari informasi jenis refrigerant yang digunakan pada kulkas/kompressor dapat dilihat pada label yang diletakkan di berbagai lokasi, bisa pada karton/ kemasan, pada body kulkas, kadang terdapat pula pada instruksi pengguna. Label sering diletakkan di samping, belakang, atau kadangkadang tersembunyi di langit-langit kompartemen pendingin, di daun pintu kulkas bagian dalam atau di bagian belakang refrigerator. Cukup sering, label tersebut dipalsukan dan tidak memberikan

(yang berarti beracun (rendah) dan ada perambatan api).


53

Label kulkas/kompresor (plate label)

Untuk mencari informasi jenis refrigerant yang digunakan pada kulkas/kompressor

Berbagi Pengetahuan

dapat dilihat pada label yang diletakkan di berbagai lokasi, bisa pada

karton/kemasan, pada body kulkas, kadang terdapat pula pada instruksi pengguna.

bahwa kompartemen informasi mengenai Label sering diletakkan di samping, belakang, atau kadang-kadang tersembunyi di

bermotor tidak boleh refrigerant sebenarnya langit-langit kompartemen pendingin, di daun pintu kulkasdiperiksa bagiansaat dalam atau di motor yang terkandung dalam berjalan. kompresor. Oleh karena bagian belakang refrigerator. Cukup itu, kompresor harussering, selalu label tersebut dipalsukan dan tidak 7. Menggunakan Identifier BPO diperiksa, dan tindakan memberikan informasi mengenai refrigerant sebenarnya yang terkandung dalam Alat identifier BPO merupakan melepaskan penutup portable yang bisa digunakan belakang kompresor. Oleh karena itu,mungkin kompresor harusalatselalu diperiksa, dan tindakan untuk identifikasi awal BPO. Salah diperlukan. Kompresor melepaskan penutupharus belakang Kompresor harus memiliki satu jenis alat ini adalah ID1000 Pro. memiliki mungkin label logamdiperlukan. Bagi seorang petugas bea dan cukai, tetap dan nama ASHRAE label logam tetap dan nama ASHRAE refrigerant (seperti R-22) yang terukir di sana. tentu penggunaan alat ini sangat refrigerant (seperti R-22) bermanfaat di lapangan dalam upaya yang terukir di sana. Penting diperhatikan bahwa kompresor tidak boleh diperiksa sementara kulkas identifikasi awal. Hal-hal penting Penting diperhatikan dalam keadaan terhubung arus. yang perlu diperhatikan dalam bahwadengan kompresor tidak penggunaan alat ini adalah: boleh diperiksa sementara

Plat logam/label pada kompresor

Menggunakan refrigeran jenis R-12

5 kulkas dalam keadaan terhubung dengan arus. 2. Label AC kendaraan AC kendaraan mungkin memiliki label di bawah kap mobil, pada chassis, peralatan di mesin atau kompresor. Penting

a. Selalu gunakan pelindung keselamatan mata dan kulit pada saat proses identifikasi berlangsung. b. Selalu pastikan sifat fisik sampel dalam keadaan gas. c. Selalu pastikan selang sampel dan filter sampel dalam keadaan

bersih dan tidak rusak. d. Pastikan baterai dalam keadaan terisi sebelum digunakan. e. Isi baterai hanya dengan charger yang telah disediakan. 8. Analisis Laboratorium Analisis laboratorium dapat digunakan untuk lebih memastikan identifikasi BPO. Perlu diperhatikan bahwa pengambilan sample BPO yang akan diajukan ke laboratorium harus dilakukan dengan hatihati. Jika kemasan berukuran kecil dapat langsung dibawa ke laboratorium, tapi jika kemasannya besar (ton tank atau iso tank), maka teknik pengambilan sample harus diperhatikan dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang terlatih untuk pengambilan sample tersebut. Berbagai informasi cara identifikasi diatas perlu dikombinasikan dan dilakukan pengecekan silang untuk mendapat hasil identifikasi yang akurat, misalnya informasi nama kimia/nama dagang harus dicek silang dengan CAS number, UN Number, ASHRAE#, No. HS, pelabelan dan sebagainya. Semua harus cocok/sesuai dan mengacu pada satu barang. Jika ditemukan ketidaksesuaian salah satu data, dimungkinkan kiriman itu ilegal dan perlu penelitian lebih lanjut. Semoga bermanfaat

Referensi : United Nations Environment Programme (UNEP), Training manual for Customs Officer, Saving the Ozone Layer: Phasing Out Ozone Depleting Substances in Developing Countries,2008, Second Edition, United Nations Publication. Kementerian Lingkungan Hidup, Manfaat Ganda dari Implementasi Protokol Montreal pada Sektor Refrigerasi terhadap Perubahan Iklim, 2011. Unit Ozon, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Mempersiapkan Diri untuk Berhenti Menggunakan Metil Bromida, Jakarta Timur. Materi workshop Pengawasan BPO bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Surabaya 23-24 September 2013.

54


Hobi dan Komunitas

Penerjun Bea Cukai Ikuti Kejuaraan di Riyadh, Arab Saudi

P

astinya hanya orang-orang tertentu saja bernyali besar untuk bisa melakukan terjun payung, Dan kenyataannya penghobi olahraga terjun payung populasinya kian bertambah banyak dengan munculnya beberapa club terjun payung. Bahkan terjun payung dilakukan bukan saja sebagai aktivitas rekreasional tetapi sudah menjadi olahraga kompetitif yang dipertandingkan dan pesertanya pun dari berbagai negara untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam hal akurasi mendarat (accuracy spot landing), free style dan formation sky diving. Seperti yang belum lama ini diikuti oleh atlet-altlet Persatuan Terjun Payung Bea dan Cukai (PTPBC), Selama sepuluh hari, 14-24 Januari 2015 mengikuti Kejuaraan Terjun Payung Piala Pangeran Nayif bin Abdul Azis di Riyadh, Saudi Arabia (2nd Prince Nayif bin Abdul Azis Islamic Skydiving Championship & Riyadh Internasional Skydiving Championship Open 2015). Hal itu seperti disampaikan Ketua PTPBC, Irvan Zuladry bahwa Kontingen Indonesia yang dikirim untuk mengikuti kejuaraan tersebut terdiri

Melayang-layang di angkasa luas, bercengkerama dengan awan, siapa saja pasti ingin merasakannya. Tapi untuk bisa menikmatinya bukan perkara mudah karena diperlukan nyali dan keberanian untuk bisa ‘keluar dari zona nyaman’ dari dalam pesawat dan harus melompat keluar pesawat, melayang seperti burung hingga dimensi pandangan mata tidak terbatas saat kita berterjun payung.

dari dua tim, yaitu, Tim Jawa Barat (Juara Nasional PON) dan Tim Bea Cukai yang tergabung dalam Tim Internasional 2, yang diikuti 15 tim dari sepuluh negara peserta (Indonesia, Maroko, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Jordania, Yaman, Palestina dan Arab Saudi). Jenis lomba yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini adalah ketepatan mendarat (Accuracy) Putra dengan menggunakan sarana Helikopter Super Puma, Seahawk/ Blackhawk dan Sikorsky. Kontingen tim PTPBC pada kesempatan ini diwakili Irvan Zuladry, Ricky M. Hanafie, Ari Hariandoko, Febra Faturahman, Dirgantoro dan Tiyono sebagai judge. Pada event kali ini tim dari PTPBC minus tanpa atlit andalannya Baharuddin yang wafat usai melakukan atraksi di Penutupan Patkor Kastima, Nopember 2014 lalu. Almarhum Baharuddin yang dikenal sebagai atlit dan instruktur senior ini memiliki segudang prestasi dan telah mengantongi sertifikat internasional untuk terjun payung. Dan sudah sepatutnya keluarga besar DJBC bangga memiliki personil sekaligus

atlit terjun payung yang mumpuni seperti sosok Baharuddin. Dari hasil Pertandingan tersebut, lanjut Irvan, untuk kategori beregu, Maroko keluar sebagai juara pertama, Oman sebagai juara kedua dan Uni Emirat Arab sebagai Juara ketiga. Indonesia sendiri masuk pada urutan ke-6. Sedangkan untuk perseorangan atau kelas individual Mohamed Azennag dari Maroko sebagai juara pertama, Saleh Almamari dari Oman sebagai juara kedua, Mohamed Abdel Wahab dari Mesir sebagai juara tiga, Ismail Doda atlet PTP-Angkatan Darat dari Indonesia diurutan keempat. Untuk altet PTPBC, Febra Fathurrachman dan Dirgantoro masuk dalam 40 besar. Menurut Irvan, sebetulnya banyak manfaat dan kesempatan yang bisa diraih dengan mengikuti kegiatan olah raga terjun payung.


55

Hobi dan Komunitas

Manfaat pertama, memiliki kemampuan untuk berpikir cepat dan ketepatan dalam mengambil keputusan, hal ini dihadapi saat peterjun akan melakukan penerjunan dan pendaratan. Kedua, membentuk pribadi yang tangguh karena olahraga ini memacu adrenalin dan terbiasa menghadapi resiko. Sedangkan kesempatan yang bisa diraih melalui terjun payung, cukup banyak. Seperti yang dirasakan sendiri oleh tim PTPBC disetiap mengikuti kejuaraan. Kesempatan untuk mengenal dan menambah relasi dengan atletatlet negara lain, kesempatan untuk mengunjungi negara-negara tempat diadakannya lomba dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar acara lomba. “Seperti ketika mengikuti lomba di Riyadh kemarin, selain kami ditanggung fasilitas yang wah, hotel bintang lima dari panitia, kami diajak umrah dengan pesawat pribadi kerajaan rute RiyadhJeddah pergi-pulang. Awalnya kami akan diberangkatkan dengan helicopter Blackhawk, namun karena bersamaan dengan wafatnya Raja Abdullan bin Abdul Aziz pada 23 Januari 2015, maka kami pun bersama-sama berangkat ke Jeddah menggunakan pesawat pribadi kerajaan. Dalam pelaksanaan ibadah umroh tersebut, kami sempatkan berdoa bersama untuk almarhum Baharuddin yang telah banyak berjasa bagi negara dan institusi Bea Cukai atas prestasinya di terjun payung,” ujar Irvan. Dalam kesempatan ini melalui WBC¸ Ricky Hanafie, selaku Sekretaris PTPBC, mengajak para pegawai Bea Cukai terutama pada generasigenerasi muda agar mau mencintai olahraga terjun payung apalagi club terjun payung yang dimiliki Bea Cukai (PTPBC) merupakan satu-satunya klub

yang dimiliki instansi sipil pemerintah bahkan pengurus Olahraga Terjun Payung Indonesia pun diketuai oleh mantan pejabat di Bea Cukai, karena itu perlu dijaga dan dilestarikan. Dari sisi personil dan perlengkapannya sudah memadai, payung yang dimiliki PTP-BC untuk kategori ketepatan mendarat memiliki standar yang

sama dengan yang digunakan dalam kejuaran dunia, koordinasi yang sudah baik dengan unsur eksternal termasuk juga komunikasi yang terjalin baik dengan organisasi FASI, karena itu sebaiknya komunitas ini dijaga dan dilestarikan serta bisa ditingkatkan lagi baik dari segi prestasi maupun dukungan. Jangan menganggap ini olah raga yang mahal, karena koordinasi dengan unsur TNI cukup baik, latihan bersama dilaksanakan dengan biaya yang tidak mahal Begitu juga, dukungan dari pimpinan DJBC sudah baik, terutama masalah perijinan jika tim PTPBC mengikuti event-event, tinggal bagaimana generasi muda berminat menekuni olah raga ini. Bagi pribadi yang cinta petualangan, hidup akan akan genap rasanya ketika adrenalin terpacu maksimal. Jantung berdebar dan darah berdesir kencang selalu yang pastinya akan membuatnya selalu ketagihan untuk berterjun payung. Kegiatan-kegiatan pemacu adrenalin ini akhirnya jadi pengisi waktu senggang. “Nah, apakah anda sudah siap untuk mulai mencoba hobi seru pemompa adrenalin ini ? tidak ada salahnya untuk memulai. Dan bagi yang berminat untuk bergabung menjadi atlet PTPBC silahkan menghubungi pengurus PTPBC di nomor: 085881500225 (Ricky Hanafie) dan 08129708444 (Irvan Zuladry), “ ujar Ricky. (ariessuryantini)

Pada kejuaraan kali ini untuk pertama kali tanpa atlit PTPBC, Alm Baharuddin (berdiri paling kiri)

56


Hobi Ruang dan Komunitas Kesehatan

GIGI GEMERUTUK (BRUXISM) Tanya :

Gigi Normal

Gigi Gemerutuk

Dokter, suami saya kalau sedang tidur “ribut” sekali, sepertinya gigi rahang atas dengan rahang bawahnya berada sampai berbunyi “kreot-kreot” kadang-kadang seperti “mendecit”. Saya merasa terganggu sekali, karena menjadi tidak bias tidur. Adakah cara untuk mengobati atau menghilangkan kebiasaan yang tidak disadarinya itu ?

Jawab : Masalah sendi rahang atas dan rahang bawah yang sering beradu kuat membuat gigi geligi beradu sampai menimbulkan bunyi kreot-kreot atau kadang sampai “mendecit” memang sangat sulit dikontrol, karena penderitanya biasanya dalam kondisi tidur, tetapi ada juga penderita merasakan hal itu pada saat bangun dan otomatis menggigit dengan kuat karena kondisi kejiwaannya sedang merasa tegang atau gelisah. Bukan hanya pada anak kecil, remaja bahkan dewasa pun kebiasaan buruk yang tidak disadari serta dapat merasakan gigi geligi sendiri tersebut sangat sulit dihilangkan. Masalah yang dapat ditimbulkan a. Bukan hanya mengganggu tidur orang lain, gemerutuk gigi dapat merusakan gigi geligi. Permukaan gigi (email) akan aus, menipis dan bahkan bisa menjadi retak atau terbelah. Rata-rata pengidap bruxism ini permukaan giginya tidak sempurna lagi. Lapisan bening pada gigi hilang serta tampak lebih kasar. Gigi yang sudah dalam keadaan begini tentu lebih rentan keropos dan goyang. b. Kelainan bukan hanya pada gigi geligi. Lama kelamaan bisa muncul keluhan pada sendi rahang. c. Timbul rasa sakit di sendi rahang,

bahkan bisa dirasakan sampai ke dalam telinga. d. Gangguan pada waktu makan, menguap makin memperberat rasa tidak nyaman pada penderita. Bunyi akibat bruxism semakin parah bila siang harinya penderita mengalami stress yang lebih dari biasanya. Perlu proteksi gigi - Sekarang sudah ada alat untuk mengurangi kerusakan gigi akibat bruxism. Sebagai pelindung gigi terbuat dari bahan semacam plastic yang tidak terlalu lunak seperti memakai gigi palsu yang melindungi seluruh gigi, berwarna transparan agar tidak mengganggu estetil atau penampilan. Bila bruxism terjadi, penderita akan menggigit plastic tersebut. - Beberapa dokter gigi ada yang membuat tambalan gigi di seluruh permukaan gigi yang terabrasi dengan suatu bahan yang cukup keras, agar tidak makin merusak gigi tersebut. Setelah pemakaian selama 6 bulan, pasien kontrol. Bila ternyata permukaan gigi tidak bertambah buruk dan kegoyangan gigi tidak terjadi lagi, maka selanjutnya penderita dianjurkan mengurangi pemakaian cetakan plastic tersebut

secara bertahap, sampai kebiasaan bruxismnya hilang. Alat ini biasanya dipakai hanya pada rahang bawah saja, karena pemakaian pada rahang atas dapat mengganggu pernafasan. Pada beberapa kasus alat ini juga dipakai pada siang hari. Terapi pendamping Kadang-kadang diperlukan terapi pendamping selain cetakan plastic, yaitu dengan : - Menyarankan penderita bruxism dibawa ke terapi jiwa, karena factor stress dapat memperberat kasus ini. - Obat penenang (anti stress), obat ini digunakan hanya pada waktu singkat saja. Lebih disarankan hanya memakai alat cetak plastik saja, untuk menghindari ketergantungan akan obat penenang. Memang tidaklah mudah menghilangkan kebiasaan bruxism karena ada sangkut pautnya dengan masalah kejiwaan. Tetapi semua itu masih dapat diusahakan untuk menjadi normal kembali. Dengan tetap memberi rasa tenang pada penderita dan berbagai usaha medis lainnya. Oleh drg. IG. A. Heni Poliklinik KP DJBC Jakarta


57

Feature

Inga’ Inga’ Ki’ Parentana Bea Cukai tentang Cukai “Aco’, ellingekka’ jolo’ tole’. Inggerangngi pedangngi Ambo’ Sam makkeda talengngi ambo’ku’ tole’ iyyero de’gaga pitana.” (Bujang, tolong belikan bapak rokok. Ingat, minta Bapak Sam kasih kamu rokok tak berpita)

N

ama saya Andi Makkarodda, biasa dipanggil Odda, asli berdarah Bugis, lahir di Pinrang namun habiskan masa kecil hingga remaja di Parepare, kota tepi laut tempat kelahiran presiden Republik Indonesia ketiga, B. J. Habibie. Dari saya kanak-kanak, Ambo’ atau Bapak suka minta belikan rokok di Bapak Sam, yang di rumahnya ada produksi berlintinglinting rokok tiap harinya. Bapak tak pernah tau merek rokok, hanya paham rokok Bapak Sam yang tanpa pita. Bapak bilang, rokok tanpa pita lebih murah dan lebih segar, sudah dipasangi pita artinya sudah lama

58


endap di gudang. Saya tak pernah ambil pusing saat itu, mau dengan pita atau tidak, asal cepat saja belikan bapak rokok, lalu lanjut pergi main sama kawan-kawan. Kenangan ini muncul lagi di memori saya saat ini. Saat di mana saya sudah berstatus mahasiswa yang tuntut ilmu ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Dua minggu lalu di kala masa orientasi mahasiswa baru, saya dan teman-teman satu fakultas dikumpulkan di Aula kampus kami untuk dengarkan pengarahan dari Bea Cukai Makassar, tentang prosedur impor, ekspor, dan cukai. Ketika salah seorang ibu dari Bea Cukai bagikan informasi tentang cukai, saat itu juga pikiran saya melayang ke kampung halaman saya, ke Bapak dan rokok tanpa pitanya,

ke Bapak Sam, dan banyak rumahrumah tempat produksi rokok di sekitar kampung kami. Ada suatu waktu di mana sesaat sebelum keberangkatan saya ke Makassar untuk kuliah, Bapak bercerita bahwa sekarang sudah sulit cari rokok tanpa pita. Semua sudah berpita, harga rokok jadi naik. Bapak Sam tak lagi jual rokok polos. Bapak bilang semua ikut aturan Bea Cukai. Bukan hanya lekatkan pita, Bapak Sam dan para pengusaha rokok rumahan lainnya di kampung kami sudah harus tertib administrasi. Sekali saya lihat ada pemuda seumuran Daeng (kakak laki-laki) saya, berpakaian seragam birubiru datangi rumah produksi rokok satu per satu, setelahnya mereka bagikan poster pengumuman. Bunyi poster itu adalah “Inga’ Inga’ ki’..!! Parentana Bea Cukai Sayangi perusahaanta’, hindari sanksi laksanakan pencatatan dan laporan produksi rokokta’ tepat waktu”. Jangankan saya mau mengerti

Feature maksud poster itu, yaitu soal pencatatan dan laporan produksi rokok, Bea Cukai yang disebut sebagai pemberi aturan dalam poster itu saja baru saya dengar. Pun saat Bapak bagi keluh kesah soal rokok tak berpita dan aturan Bea Cukai, saya hanya dengar dan angguk-angguk, tak berani bertanya dan komentar. Ketika tanyakan soal Bea Cukai ke Santoso, teman sekolah saya anak pedagang dari Pulau Jawa, ia hanya menjawab, “Oh, polisi mbako sebutannya, yang narik uang dari penjual tembakau.” Entahlah, saat itu saya tetap tak paham.

Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, kosa kata yang sudah lama bersemayam di pikiran saya namun belum saya pahami maknanya, yaitu cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sifat atau karakteristiknya antara lain konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan

ke dalam Daerah Pabean untuk BKC yang diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Bapak Sam, yang menjadi pengusaha produksi rokok, tak luput menjadi perhatian saya dalam hal ini. Karena Bapak Sam termasuk kategori Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang dikenakan tanggung jawab cukai untuk BKC yang dibuat di Indonesia. Lalu untuk BKC yang diimpor, tanggung jawab berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud

Penjelasan terperinci soal Bea Cukai dan pungutan cukai akhirnya ya saya dapatkan di acara kampus, Customs Goes to Campus (CGTC) tajuknya. Ternyata Santoso teman saya itu ada benarnya juga, meski sedikit saja. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satu fungsi utamanya adalah sebagai revenue collector, untuk bidang cukai yaitu dengan memberikan biaya kepada barang tertentu untuk keperluan perdagangan, dan semata-mata untuk kas negara yang selanjutnya digunakan dalam pembangunan nasional. Luhur sekali bukan fungsi Bea Cukai ternyata, dan saya baru mengetahuinya. Di tengah penjelasan ibu Bea Cukai mengenai pungutan cukai, saya sempat melihat isi goodie bag yang dibagikan panitia kepada peserta CGTS. Di dalamnya saya temukan buku saku Frequently Asked Question tentang Kepabeanan dan Cukai. Dari buku tersebut juga baru saya ketahui bahwa menurut Undang-Undang

pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Atas karakteristik ini tak heran bila rokok yang dikonsumsi Bapak, menjadi salah satu barang kena cukai (BKC), yaitu merupakan hasil tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. HT bersamaan dengan tiga BKC lainnya, yaitu minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan etil alkohol (EA) atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, merupakan BKC yang pengenaan cukainya mulai berlaku pada saat selesai dibuat untuk BKC yang dibuat di Indonesia, dan pada saat pemasukannya

dalam Undang-undang tentang Kepabeanan. Maka demikian, dalam memenuhi ketentuan UU, Bapak Sam menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai. Untuk soal perizinan, Bapak Sam sebagai pengusaha pabrik juga wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri, bersama dengan pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00. Ketika ibu Bea Cukai sampai di penjelasan mengenai pengenaan tarif cukai, seisi Aula mulai digaduhkan dengan suara guratan pensil di atas kertas. Ternyata kawan-kawan saya begitu semangat mencatat, seakan timbul gelora ketika mendengar angka dan persentase. Bawaannya ingin menghitung saja, pun begitu dengan


59

Feature

saya, tak kelewatan saya catat soal tarif cukai ini. Pikiran saya, informasi ini bisa saya bagi ke Bapak Sam. Jadi, penghitungan BKC berupa HT dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, yaitu untuk BKC: 1. Dibuat di Indonesia - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau - 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. 2. Diimpor - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau - 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Adapun untuk BKC selain HT dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, yaitu untuk BKC: 1. Dibuat di Indonesia - 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau - 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasaryang digunakan adalah harga jual eceran. 2. Diimpor - 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau - 80% (delapan puluh persen) dariharga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Agar kami tak bingung, ibu Bea Cukai juga menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan harga dasar dalam perhitungan tarif cukai. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.

60


Lalu untuk BKC yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran, dan semua ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri. Adapun cara pelunasan dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Atas pengenaan tarif cukai, tak heran Bapak saya bilang kalau rokok tanpa pita memang lebih murah. Namun, apakah yang lebih murah itu lebih baik? Saya punya pendapat sendiri, jawabannya dalam hal ini adalah tidak. Dengan pungutan negara berupa cukai, memang otomatis barang-barang tersebut di pasar harganya menjadi lebih tinggi. Namun memang itulah tujuan pemerintah mengenakan cukai, yaitu pemerintah berharap permintaan atas barang-barang tersebut lebih terkendali. Atas hal ini saya berniat akan beritahu Bapak saat pulang ke rumah nanti. Semoga Bapak bisa memahami, dan ikut mendukung sehingga tak bersungut-sungut ketika harus mengkonsumsi rokok yang dilekati pita cukai. Toh dengan begitu artinya Bapak berkontribusi dalam menyumbang penerimaan negara, di mana 95 hingga 96% penerimaan cukai bersumber dari HT. Sedangkan BKC lainnya yaitu MMEA dan EA sebesar 4% dan 0,4%. Cukai sendiri ternyata adalah penyumbang

APBN terbesar ketiga setelah PPH non migas dan PPN. Besaran cukai untuk tahun 2012 dan 2013 itu leverage-nya 9% dari total perpajakan. Sebagai gambaran, penerimaan perpajakan tahun 2013 Rp1.148 triliun, cukai mencapai Rp106,8 triliun. Jadi kira-kira sudah 9% lebih dari total penerimaan perpajakan di APBN. Kemudian kalau kita lihat penerimaan DJBC sendiri tahun 2013 Rp153,2 triliun, di mana Rp106,8 triliun dari cukai. Artinya cukai berkontribusi kira-kira 68-69% dari total penerimaan DJBC. Betapa besar ya kontribusi cukai, makin tahun dominasi penerimaan cukai makin luar biasa peningkatannya. Mengapa kenaikan penerimaan cukai begitu pesat ya? Ternyata ada dua faktor variabel pendukungnya. Pertama adalah kenaikan tarif cukai, terutama dari sektor tembakau yang setiap tahunnya selalu ditetapkan kembali oleh Menteri Keuangan, contohnya 2012 ke 2013 kenaikannya adalah 8,5%. Variabel kedua adalah kenaikan volume produksi, di tahun 2013 saja volume cukai HT hampir menyentuh angka psikologis 345 miliar batang. Lalu bagaimana dengan 2014 dan 2015? Tahun 2014 jumlah hasil tembakau meningkat hingga mencapai 354,93 miliar batang. Namun demikian, dari sisi pertumbuhan cenderung mengalami penurunan, hanya 3,8 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan

Feature lima tahun terakhir (5,8 persen). Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pemesanan pita cukai yang mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 0,4 persen atau turun sekitar 1,37 miliar batang dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015 ini target cukai pada APBNP ditetapkan sebesar Rp145.739.900.000.000. Kenaikan ini sangat tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya Rp117 triliun dan dapat terealisasi sebesar Rp118 triliun. Perlu upaya yang lebih untuk dapat memenuhi target tersebut, dan ini merupakan tanggung jawab DJBC. Salah satu upaya yang ditempuh DJBC adalah melakukan pengawasan dan audit untuk pencegahan peredaran rokok ilegal. Di mana kategori pelanggaran yang paling utama dari cukai ini adalah masalah personalisasi atau jual beli pita cukai yang bukan peruntukannya. Satu hal yang paling menarik perhatian saya dan kawan-kawan saat CGTC berlangsung adalah saat penjelasan terkait usaha pengawasan cukai, ibu Bea Cukai yang memberi pengarahan turut memutarkan sebuah video tim penindakan Kantor Bea Cukai Kediri yang melaksanakan operasi pasar dan berhasil mendapatkan sejumlah rokok berbagai merek yang ditengarai

melanggar ketentuan pelunasan cukai, yaitu tanpa dilekatkan pita cukai. Banyak juga dari rokok yang diamankan Bea Cukai memakai pita, namun palsu, bekas, dan/atau tidak sesuai peruntukannya dalam rangka menghindari tarif yang tinggi. Untuk pelanggaran tersebut, terdapat dua jenis hukuman. Pertama adalah hukuman pidana, yang kedua adalah hukuman sanksi administrasi berupa denda. Dalam undang-undang cukai disebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oh ya, pelanggaran yang ditindak oleh Bea Cukai bukan hanya mengenai pelunasan cukai, namun juga administrasi atau pembukuan yang tidak dilakukan atau dilakukan namun tidak sesuai oleh para pengusaha yang memiliki izin cukai. Kembali hal ini membawa memori saya pada Ambo’ Sam atau Bapak Sam, tempat Bapak saya membeli rokok. Dulu, sejauh ingatan saya, bukan hanya memproduksi rokok tak berpita, Bapak Sam juga mungkin tak pernah memahami pentingnya melakukan administrasi. Sebagaimana diwajibkan undang-undang cukai, bahwa pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin wajib menyelenggarakan pembukuan. Bapak Sam yang merupakan pengusaha pabrik skala kecil memang tak wajib melakukan pembukuan, namun tetap wajib melakukan pencatatan, bersama dengan pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha

tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin. Selain itu juga harus memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor Bea Cukai tentang BKC yang selesai dibuat. Terdapat sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 bagi pengusaha yang tidak melakukan pembukuan, dan Rp10.000.000,00 untuk pengusaha yang tak melakukan pencatatan. Untungnya, berdasarkan informasi terakhir dari Bapak, saat ini Bapak Sam dan banyak pengusaha rokok di kampung saya sudah tertib pelunasan dan administrasi cukai. Kemungkinan besar, hal ini merupakan pengaruh dari sosialisasi dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh para petugas Bea Cukai, contoh kecilnya adalah dengan penempelan poster berbahasa daerah yang jelaskan peraturan ini. Barulah saya paham, bila Bea Cukai tak gencar lakukan sosialisasi mungkin sudah banyak pengusaha rokok di kampung saya yang terlilit masalah karena langgar peraturan perundangan, yang bisa jadi tak mereka ketahui sebelumnya. Mengetahui sepak terjang Bea Cukai dalam menghimpun penerimaan negara khususnya di bidang cukai, juga melihat betapa kerasnya usaha yang dilakukan dalam hal pengawasan dan penindakan guna menyelamatkan potensi kerugian negara dari pelanggaran di bidang cukai, menjadikan saya salut dan optimis bahwa betapapun beratnya beban target penerimaan cukai di APBNP 2015 semoga dapat terpenuhi dan industri pun berjalan lancar. Saya juga tak pernah berhenti berharap bahwa masyarakat seperti saya, Bapak, Bapak Sam, dan lainnya lebih teredukasi akan peraturanperaturan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat mendukung kinerja pemerintah agar bisa lebih baik, demi kesejahteraan bersama, tak melulu hanya menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat namun seakan buta akan peraturan dan banyak melakukan pelanggaran. (Yella Meisha Indika)


61

Sejarah

B

Donggala, Sisa Kejayaan Masa Lampau

ila kita berkunjung ke Donggala (sekitar 30 km dari Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah), akan menjumpai sebuah kantor Bea Cukai berdiri di antara pergudangan di kawasan pelabuhan yang meskipun tidak terpakai namun masih dirawat dengan baik. Gedung yang direnovasi pada tanggal 11 Desember 1967 ini masih menyisakan ornamen yang jelas menandakan identitas Douane pada railing pagarnya. Bagi orang awam akan bertanya bagimana instansi Bea Cukai berada di pelabuhan yang kini nyaris tak ada aktifitas tersebut. Bila merunut sejarah Donggala, kota ini berawal dari tempat tambat bagi perahu nelayan dan tempat persinggahan bagi kapal-kapal tradisonal untuk mengisi perbekalan air tawar. Dalam perkembangannya pelabuhan ini semakin ramai dikunjungi kapal-kapal niaga dan tercatat bahwa pada tahun 1430 pelabuhan Donggala di bawah Kerajaan Banawa dikenal sebagai pelabuhan yang memperdagangkan hasil bumi seperti kopra, damar, kemiri dan ternak sapi. Hingga akhirnya VOC menguasai Indonesia pelabuhan ini semakin ramai terlebih saat booming komoditi kopra pada tahun 1920 hingga 1939. Kebesaran nama Pelabuhan Donggala turut menginspirasi setidaknya dua penulis besar dalam karya mereka. Dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijck milik Buya Hamka, dan Tetralogi Pulau Buru milik sastrawan Pramoedya Ananta Toer, kedua buku itu menyebut nama Donggala disebut sebagai tempat singgah para pelaut nusantara dan mancanegara. Posisinya yang strategis berada di tengah-tengah jalur perdagangan Selat Makassar yang saat itu menjadi jalur utama kapal-kapal menuju Eropa selain Selat Malaka menjadikan Donggala sebagai titik penting bagi VOC dalam menancapkan kuku kekuasannya.

62


Sepeninggal VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menguasai penuh Donggala dimulai dengan cara memaksa Raja Banawa ke-VI, I Sandudongie, pada tahun 1824 untuk menandatangani berbagai kontrak sehingga Belanda dapat membangun Kantor Douane dan berbagai fasilitas perkantoran dalam rangka memperlancar monopoli perdagangan dan kekuasaan segala hal. Pada 28 Agustus 1903, Belanda menempatkan Asisten Residen pertamanya, A.J.N. Engelenberg. Pada tanggal 1 April 1907 kebijakan tol (pemungutan kepabeanan) yang diperkirakan berupa pelaksanaan Undang-Undang Tarif mulai diterapkan di Donggala sebagai tata niaga perdagangan laut. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut tampak besarnya peranan Douane dalam megatur arus barang di pelabuhan. Dari sekian banyaknya barang ekspor dan impor lainnya, tercatat kopra sebagai komoditi utama yang diperdagangkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga yang mengatur tata niaga kopra sejak Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga pemerintah Indonesia yang sekarang

masih menyisakan bangunan sejarah, Yayasan Kopra Daerah (sebelumnya bernama Stichting Het Coprafonds). Keberadaan kantor Bea Cukai Donggala sempat mewarnai perjuangan politik pergerakan kemerdekaan saat terjadi penolakan pendudukan Belanda yang diboncengi Sekutu/NICA, barisan Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) melakukan penurunan bendera merah-putih-biru milik pemerintah Hindia Belanda di halaman kantor pada tanggal 21 November 1945. Masa redupnya Donggala adalah saat pelabuhan Pantoloan yang terletak di sisi seberang Teluk Palu mulai dibuka dan dioperasikan menjadi pelabuhan baru yang melayani kapal penumpang maupun barang pada tahun 1978. Pusat kota Donggala yang sebelumnya berada di pelabuhanpun sekarang telah bergeser hingga menyisakan kawasan kota tua dengan kekhasan arsitekturnya. Dan hingga saat ini, pelabuhan Donggala menjadi pelabuhan rakyat di tengah-tengah sejarah kejayaannya di masa lampau dengan saksi bisu gedung-gedung tua di kawasan pelabuhan. (Arief Rahman Hakim)

PATROLI LAUT BEA CUKAI Patroli laut Bea Cukai hingga saat ini tengah mengoperasikan 114 unit kapal patroli yang tersebar di sejumlah Pangkalan Sarana Operasi seperti di Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok (Jakarta), Pantoloan (Palu), dan Batam. Kapal patroli tersebut terdiri dari tipe fast patro boat (FPB) 38 meter sebanyak tiga unit, FPB 28 meter aluminium empat unit, FPB 28 meter kayu 20 unit. Ada juga kapal very slender vessel (VSV) 10 unit, dan speedboat 87 unit.

Fotografer Christy Agustian S


63

GEDUNG LAMA KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN DIY Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berlokasi di Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang 50144. Wilayah kerjanya terdiri dari delapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, KPPBC Tipe A3 Cilacap, KPPBC Tipe B Pekalongan, KPPBC Tipe B Purwokerto, dan KPPBC Tipe B Tegal. FOTOGRAFER Harmiyarsyah

64


Direktorat Audit. Setelah Sentralisasi. Direktorat & Pusat. Laporan Utama. Donggala, Sisa Kejayaan Masa Lampau

Recommend Documents