LAPORAN PEENGELO OLAAN N AMAN N DAN HIBAH H PINJA EDIISI APR RIL 2015 D Direktorat Pi njaman dan Hibah Direktorat Jen nderal Pengeelolaan Pemb biayaan dan Risiko Kemeenterian Keu uangan
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia. • • • •
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan April 2015.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: •
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
•
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: ‐ Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. ‐ Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. ‐ Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).
Laporan Pengelolaan Pinjaman lapodan Hibah Edisi April 2015 – hal 1
‐
LPKE, yaaitu lembagaa yang ditunjuk negaraa asing untu uk memberiikan jaminan, asuransi,, pinjaman langsung, subsidi bun nga, dan baantuan keuangan untu uk meningkatkan ekspo or negara yang bersangkkutan atau b bagian terbe esar dari dan na m barang/jasa daari negara bersangkutaan tersebut dipergunakkan untuk membeli n melakukan n kegiatan ussaha di luar wilayah Neggara Republik yang berrdomisili dan Indonesia. berikut: PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai b
•
•
egeri, yaitu yang berasaal dari lembaaga keuangaan dalam neggeri, lembagga Hibaah Dalam Ne non keuangan dalam d negeeri, Pemerinttah Daerah,, perusahaan asing yan ng berdomisili blik Indonessia, lembagaa lainnya, daan dan melakukan kegiatan dii wilayah Neegara Repub orangan. pero Hibaah Luar Neggeri, yaitu yaang berasal dari negaraa asing (bilatteral), lembaaga di bawaah Persserikatan Bangsa‐Bangsaa, lembaga multilateral, lembaga kkeuangan assing, lembagga non keuangan asing, lemb baga keuanggan nasionaal yang berrdomisili dan melakukaan di luar wilayyah Negara R Republik Indo onesia, dan perorangan. kegiatan usaha d
Kilas K Kinerja Seelama bulan April 2015 telah dilaksanakan d n penandataanganan du ua perjanjiaan pinjaman n senilai Equ uiv.USD6,77 juta *). Pinjjaman ini terdiri dari sattu pinjaman dalam negeeri dari Bankk DKI senilai IDR21,98 m milyar dan satu pinjaman n KSA/LPKE d dari PT BNI ((Persero) Tbk. Singaporre Branch senilai USD5,0 08 juta.
Pinjaman Daalam Negeri 24.97%
Pinjaman KSSA/LPKE 75.03% 7
Persentasse Nilai Pinjamaan Baru berdasarkan Jenisn nya
*) Kurs ten ngah BI per tan nggal 30 April 2 2015
Amandemen perjanjian pinjaman yang disetujui pada bulan April 2015 berjumlah lima amandemen yang terdiri dari dua perjanjian pinjaman multilateral dari Islamic Development Bank (IDB), satu perjanjian pinjaman multilateral dari Asian Development Bank (ADB), dan dua perjanjian pinjaman bilateral dari JICA. Amandemen perjanjian pinjaman multilateral yang disetujui tersebut berupa perpanjangan availability period dan realokasi antar kategori, sedangkan amandemen perjanjian pinjaman bilateral berupa realokasi dana pinjaman serta penambahan nilai initial deposit. Selain itu selama bulan April 2015 juga dilakukan penutupan masa laku hibah dari World Bank. Perjanjian hibah tersebut telah ditutup pada bulan Maret 2015 namun baru diadministrasikan pada bulan April 2015.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman
Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan April 2015 dilakukan untuk satu PDN dan satu pinjaman KSA. PDN bersumber dari Bank DKI senilai IDR21,98 milyar, digunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 31 April 2015 dengan Kementerian Pertahanan sebagai Executing Agency. Pinjaman KSA bersumber dari PT Bank BNI Cabang Singapura senilai USD5,08 juta, digunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 29 April 2015, dengan Kementerian Pertahanan sebagai Executing Agency.
2.
Amandemen atas Perjanjian Pinjaman
Amandemen perjanjian pinjaman pada bulan April 2015 dilakukan untuk tiga pinjaman multilateral dan dua pinjaman bilateral. Amandemen perjanjian pinjaman tersebut berupa realokasi antar kategori pinjaman, perpanjangan availability period dan penambahan initial deposit. Perjanjian multilateral yang diamandemen bersumber dari IDB (2 perjanjian pinjaman) dan ADB (1 perjanijian pinjaman). Perjanjian pinjaman IDB yang diamandemen tersebut berupa perpanjangan availability period, untuk the Quality Improvement of Padjajaran University Project dan the Development and Quality Improvement of the Semarang State University Project, yang disetujui oleh IDB pada tanggal 30 Maret 2015. Amandemen dimaksudkan untuk mengakomodasi terlambatnya penerbitan persetujuan (NOL) IDB untuk proses lelang pengadaan pekerjaan civil works. Executing Agency proyek ini adalah Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2015– hal 4
Perjanjian pinjaman ADB yang diamandemen, berupa realokasi antar kategori pada pinjaman Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project, disetujui oleh ADB pada tanggal 22 April 2015. Amandemen dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa pinjaman guna penyelesaian dan keberlanjutan kegiatan. Executing Agency proyek ini adalah Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dua perjanjian bilateral yang diamandemen bersumber dari JICA. Perjanjian pinjaman yang diamandemen berupa realokasi sebagian kategori dari semula kategori civil work dan contingency menjadi kategori consulting services, disetujui oleh JICA pada tanggal 2 April 2015. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP‐II). Executing Agency proyek ini adalah adalah Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian pinjaman JICA yang di‐amandemen berikutnya berupa penambahan initial deposit dilakukan pada proyek Hasanuddin University Engineering Faculty Development, yang disetujui oleh JICA pada tangggal 29 April 2015. Executing Agency proyek ini adalah adalah Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3.
Penutupan Masa Laku Hibah
sumber: www.bappenas.go.id Pengadministrasian penutupan masa laku perjanjian hibah pada bulan April 2015 dilakukan untuk satu hibah multilateral dari World Bank yang digunakan untuk membiayai Cities Alliance – Indonesia Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi wilayah kumuh. World Bank dengan surat tanggal 1 April 2015 menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 masa laku perjanjian hibah dinyatakan tutup. Executing Agency kegiatan ini adalah Bappenas.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2015– hal 4
