OLEH Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan disampaikan pada kegiatan Workshop Penataan Kelembagaan PKBM Minggu, 2 Juni 2013 di Bandung
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
A. DASAR PEMBENTUKAN PKBM 1. Landasan Filosofis a. Merupakan layanan pendidikan bagi masy yg tidak dapat terpenuhi melalui jalur PNF b. Memenuhi kebutuhan warga masy di daerah terpencil, terluar, pedalaman c. Melayani semua lapisan masy tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama, ras dan tempat asal d. Ciri khas pembelajaran fleksibel (waktu dan tempat) e. Dibentuk dengan dasar kebutuhan bersama dari, oleh dan utk masyarakat
2. Landasan Hukum a. Amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” b. UU No.20 th.2003 ttg sisdiknas pasal 26 ayat 1: “PNF diselenggarakan bagi masy yg m’merlukan layanan pendd yg berfungsi sebagai pengganti,penambah,dan pelengkap PF dlm rangka mendukung pendd sepanjang hayat” ayat 4: “Satuan PNF terdiri atas lembg kursus, lembg pelatihan,kel bel,PKBM & maj.taklim serta satuan pendd yg sejenis" c. PP No.17 th.2010 ttg pengelolaan & penyelenggaraan pendd, Bab IV pasal 105: ……
PKBM serta bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan pendidikan bagi warga masy utk: a. b. c. d. e.
Memperoleh pengetahuan & keterampilan Memperoleh keterampilan kecakapan hidup Mengembangkan sikap dan kepribadian professional Mempersiapkan diri utk berusaha mandiri; dan/atau Melanjutkan pendidikan ke tingkat yg lebih tinggi
B. PENGERTIAN PKBM
Apakah PKBM? PKBM merupakan tempat yang memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat kepada semua orang di masyarakat agar mereka mampu: 1. 2. 3.
Memberdayakan diri agar menjadi mandiri Meningkatkan kualitas hidup Membangun masyarakatnya
‐ PKBM didirikan dan dikelola oleh anggota masyarakat. Melayani masyarakat, termasuk orang dewasa, pemuda dan anak-anak tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, kasta, dan tempat asal. ‐ Partipasi dan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pengambilan kebijakan/keputusan merupakan karakteristik utama dan paling penting dari PKBM
C. BAGAIMANA KONSEP PKBM SEBAGAI SATUAN PNF? Pengorganisasian & pengelolaan PNF dpt dilakukan secara fleksibel dengan metode pembelajaran orang dewasa, al: 1. 2. 3. 4. 5.
Lebih tanggap pada masalah, kebutuhan, kesempatan, aspirasi & potensi masyarakat Isi/muatan pendidikan di kemas sesuai dengan tuntutan/kebutuhan masyarakat Pendayagunaan secara optimal sumber daya lokal (SB, fasilitas kel, etc) Pola hubungan tutor/fasilitator dengan WB diciptakan secara harmonis, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan Pemaknaan terhadap fungsi pada di kembangkan ke arah yg lebih substansial untuk meningkatkan kompetensi WB
D. FUNGSI PKBM •
Sebagai tempat kegiatan pembelajaran, pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi warga masyarakat setempat.
•
Sebagai tempat pemanfaatan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat.
•
Sebagai sumber (pusat) informasi pembangunan bagi warga masyarakat setempat.
•
Sebagai ajang tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional antar sesama warga masyarakat.
•
Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
tempat masyarakat belajar
tempat bertukar pikiran PKBM SEBAGAI WADAH PEMBELAJARAN
pusat informasi
sentral pertemuan tempat mengembangkan ilmu
E. KOMPONEN PKBM 1. 2. 3. 4.
5.
Memiliki komunitas yang menjadi tujuan/sasaran pengembangan. Memiliki peserta didik yang dengan kesadaran tinggi mau .... pembelajaran di PKBM. Pendidik/Tutor/Instruktur/Nara Sumber Teknis yang bertanggung jawab memiliki proses pembelajaran. Ada penyelenggara dan pengelola Dipilih oleh masyarakat (komunitas) yang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program. Mitra PKBM Pihak dari luar lembaga, merupakan jejaring kerja untuk mendukung, berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan program.
F. KARAKTER PKBM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan. Kemandirian penyelenggaraan. Kebersamaan dalam kemajuan. Kebermaknaan setiap program dan kegiatan. Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi. Fleksibelitas penyelenggaraan program. Profesionalisme pengelolaan lembaga. Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban program dan lembaga. Pembaharuan secara terus menerus (continuous improvement)
G. POTENSI DAN MASALAH PKBM
PKBM merupakan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan ‘mengorbankan aset’ yang dimilikinya sekecil apapun perlu didorong dan ditumbuhkembangkan, apalagi di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Kemampuan para pengelola PKBM pada umumnya untuk mengembangkan PKBM sebagai satuan PNF masih terbatas, disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan geografis maupun perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi, yang berakibat PKBM menghadapi kendala dalam menghasilkan berbagai program PNFI yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya. Masih kuatnya ketergantungan terhadap bantuan dan dukungan dana dari pemerintah melalui berbagai dana bantuan yang diberikan. Belum optimalnya kemampuan PKBM dalam mengembalikan jejaring untuk mendukung keberlanjutan kegiatan layanan pendidikan masyarakat.
Lanjutan…
Administrasi masih kurang tertib.
Lembaga berNilem/terakreditasi = kegiatan berjalan optimal.
Dokumen lembaga tidak update (buku induk, daftar hadir, struktur
organisasi, Peserta Didik, TP/K, proker lembaga).
Sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai untuk mendukung kegiatan.
Kemitraan/jejaring kerja masih lemah.
Kurang terlihat hasil dan keberlanjutan program.
H. TANTANGAN PKBM 1.
2.
3.
Sejauhmana PKBM mampu memberikan kontribusi layanan pendidikan yang bermutu, sehingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Sejauhmana PKBM mampu membangun pencitraan publik dengan menunjukkan eksistensi, kredibilitas, dan keberlanjutan program sehingga PKBM menjadi pilihan masyarakat. Sejauhmana PKBM mampu membangun kemitraan/jejaring kerja dengan CSR, stake holders untuk mendukung penyelenggaraan program.
I. KONDISI YANG DIHARAPKAN Pengelolaan & Penyelenggaraan Pengelolaan Kelembagaan
Penyelenggaraan
1. Terdaftar/Ijin operasional dari Disdik 2. BerNilem = lembaga eksis 3. Rekening aktif 4. Tertib admin
TP/K Kapabel Sarpras mendukung Terbangun kemitraan (Dudi,CSR,Lintas PKBM) Program/kegiatan sesuai keb masyarakat Evaluasi prog mberikan dampak + bagi PD Pembiayaan (swadaya,bantuan/donor)
Akreditasi Asesor Prop/ Pusat BAN PNF
- Kemandirian PKBM - Kualitas lulusan (survive,perubahan sikap,mental pembaharuan) - Vacational Skills, Soft Skills
J. Revitalisasi PKBM 1. Peningkatan mutu kelembagaan PKBM termasuk manajemen kelembagaan dan alokasi dan untuk membuat outlet PKBM sehingga PKBM dapat memasarkan produknya atau produk PKBM lain untuk menggerakan dana masyarakat yang bermanfaat bagi keberlangsungan dan kebertahanan PKBM itu sendiri. 2. Pengembangan PKBM Tematik yang menguatkan potensi lokal atau khas masyarakat di sekitar PKBM seperti batik, bordir, kerancang, sutra, anyaman, aneka kuliner dan manajemen pemasaran kuliner, serta hal-hal berkaitan dengan bisnis busana atau produk gaya hidup lainnya. 3. Pengembangan PKBM diarahkan pada terbentuknya komunitas usaha mandiri, bukan hanya sekedar penyedia jasa pelatihan.
Lanjutan…
4. Peningkatan peran PKBM dalam permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Layanan PAUD yang diselenggarakan PKBM juga memiliki sisi strategis lainnya karena dapat disenergikan dengan layanan pendidikan kecakapan keorangtuaan (parenting education) bagi para orang tua dengan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, dan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 5. Pengembangan sarana PKBM melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3). 6. Sinergi PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam hal peningkatan kualitas tutor dan penyelenggara pendidikan nonformal. 7. Pendataan PKBM atau satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya berbasis Nomor Induk Lembaga (NILEM) online. 8. Memberikan tanggung jawab hukum kepada PKBM. 9. Melindungi PKBM dari aturan hukum/ketentuan yang berlaku. 10. Mendokumentasikan kekuatan dan kelemahan kegiatan PKBM.
K. KRITERIA PENGEMBANGAN & PENDIRIAN PKBM (Berdasarkan Deklarasi PKBM, Jogja 16-18 Februari 2012) PKBM diharapkan memiliki: 1. Luas tanah minimal 150 meter persegi, 200 meter persegi, atau 500 meter persegi; 2. Izin tetangga/lingkungan dari warga masyarakat sekitarnya; 3. Izin domisili dari Kelurahan/Desa/Pemerintah Setempat; 4. Akta notaris. (berikut: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/ AD-ART); 5. NPWP atas nama PKBM; 6. Rekening Bank atas nama PKBM; 7. Izin operasional; 8. Kantor yang jelas; 9. Papan nama yang jelas; 10. Program kerja;
11. Minimal 3 kegiatan; 12. Warga belajar; 13. Tenaga pendidik; 14. Tenaga kependidikan (kepengurusan yang jelas); 15. Administrasi yang baik (admin umum dan admin keuangan); 16. Manajemen pengelolaan yang baik; 17. Data potensi wilayah yang jelas; 18. Jaringan kerja yang luas dalam rangka keberlanjutan layanan; 19. Usaha produktif/kewirausahaan 20. NILEM dan/atau akreditasi
L. PENATAAN a. Perkembangan PKBM (1999-2012)
Catatan: Mulai tahun 2011, pendataan PKBM menggunakan sistem online, NILEM PKBM
Sumber: www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas (April, 2012)
SEBARAN PKBM DI INDONESIA NAD : 282 lbg Kaltim : 132 lbg
Sumut : 481 l bg Jambi : 349 lbg
Riau : 153 lbg Kepri : 168 lbg
Kalteng : 116 lbg
Sulbar : 314 lbg
Kalbar : 292 lbg
Gorontalo : 97 lbg
Sulteng : 132 lbg
Sulut : 122 lbg Malut : 216 lbg
Babel : 49 lbg
Sumbar : 364 lbg Bengkulu : 377 lbg Sumsel : 224 lbg Lampung : 254 lbg Banten : 207 lbg DKI Jakarta : 280 lbg Jabar : 1225 lbg
Kalsel : 173 lbg Sulsel : 502 lbg
Maluku : 98 lbg Sultra : 245 lbg
Papua Barat : 75 lbg NTB : 486 lbg Bali : 71 lbg
Jateng : 637 lbg DIY : 160 lbg
Jatim : 972 lbg
NTT : 237 lbg
Papua : 175 lbg
Data PKBM Berdasarkan Koridor Koridor I Sumatera •Kab/Kota: 148 (-4) •Kec: 1774 (-437) •PKBM: 2701
Koridor III Kalimantan •Kab/Kota: 55 (-2) •Kec: 526 (-119) •PKBM: 713
Koridor II Jawa •Kab/Kota: 118 (0) •Kec: 2136 (-464) •PKBM: 3481
Koridor IV Sulawesi •Kab/Kota: 73 (-2) •Kec: 928 (-300) •PKBM: 1412
Koridor V Bali dan Nusa Tenggara •Kab/Kota: 40 (-9) •Kec: 459 (-288) •PKBM: 794
Koridor VI Papua dan Maluku •Kab/Kota: 60 (-4) •Kec: 664 (-443) •PKBM: 564
Data PKBM berdasarkan Propinsi Kabupaten dan Kota Propinsi
Kecamatan Belum Memiliki Memiliki PKBM PKBM 142 133 380 28 100 69 111 42 108 20 171 46 102 14 130 76 142 133 380 28 1337 437
Memiliki PKBM
Belum Memiliki
Jumlah
NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
22 31 19 12 11 15 10 7 22 31 148
1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4
23 33 19 12 11 15 10 14 23 33 151
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur D.I. Yogyakarta Banten
6 26 35 38 5 8 118
0 0 0 0 0 0 0
6 26 35 38 5 8 118
44 512 475 529 78 134 1772
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
14 14 13 12 53
0 0 0 2 2
14 14 13 14 55
146 59 120 82 407
Status PKBM Belum Total Bernilem PKBM
Total
Bernilem
275 408 169 153 128 217 116 206 275 408 1774
233 208 144 114 26 207 279 233 233 208 1539
49 273 220 39 323 17 98 21 49 273 1162
282 481 364 153 349 224 377 254 282 481 2701
0 113 98 133 0 20 364
44 625 573 662 78 154 2136
177 897 474 832 149 189 2718
103 328 163 140 11 18 763
280 1225 637 972 160 207 3481
29 61 31 54 175
175 120 151 136 582
264 83 119 117 583
28 33 54 15 130
292 116 173 132 713
Data PKBM berdasarkan Propinsi Kabupaten dan Kota Propinsi
Memiliki PKBM
Belum Memiliki
Jumlah
Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat
14 10 24 12 6 5 71
1 1 0 0 0 0 2
15 11 24 12 6 5 73
Bali
9
0
9
Nusa Tenggara Barat
10
0
Nusa Tenggara Timur
12 31
Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
Total
Kecamatan Belum Memiliki Memiliki PKBM PKBM 73 77 82 65 239 62 128 71 59 6 47 19 628 300
Status PKBM Belum Total Bernilem PKBM
Total
Bernilem
150 147 301 199 65 66 928
62 86 501 38 87 283 1057
60 46 1 207 10 31 355
122 132 502 245 97 314 1412
10
49 97
8 19
57 116
63 369
8 117
71 486
9 9
21 40
25 171
261 288
286 459
36 468
201 326
237 794
11 9 10 26 56
0 0 1 3 4
11 9 11 29 60
47 41 82 51 221
29 68 67 279 443
76 109 149 330 664
41 138 10 2 191
57 78 65 173 373
98 216 75 175 564
477
21
497
4536
2007
6543
6556
3109
9665
b. Validasi Lembaga
Koordinasi Disdik Propinsi, Kab/Kota dan UPT Pusat/Daerah. Koordinasi FK PKBM (update data lintas kab/kota). Monev Pusat (pemberian stiker Nilem). Mendorong FK PKBM Pusat melalui FK PKBM propinsi, kab/kota untuk mengeluarkan kartu anggota.
c. Melakukan klasifikasi kelembagaan PKBM Tipe A, B, C Penggolongan berdasarkan: Manajemen Program Ketenagaan Sarpras Jejaring
Klasifikasi Kelembagaan PKBM Tolok Ukur
Keterangan
1. Manajemen
1. Administrasi tertib dan lengkap 2. Memiliki Rencana program dan pengembangan yang jelas 3. Melakukan evaluasi kinerja (tertulis /terdokumentasikan)
2. Program
NONFORMAL a) 5-6 Program (Keaksaraan, Budaya Baca/TBM, Pend.Perempuan, PUG, Keterampilan/Lifeskills, Pend. Keorangtuaan) b) 3-4 Program c) 1-2 Program PENUNJANG a) Memiliki unit usaha /KBU b) Media Sosialiasi dan Publikasi
Tolok Ukur
Keterangan
3. Ketenagaan
1. 90 - 100% Tutor Tetap 2. Kombinasi Tutor Tetap & Tidak Tetap 3. Tenaga Kependidikan mendukung
4. Sarpras
1. Sekretariat & perlengkapannya, Ruang Belajar, Ruang Keterampilan/Lab.lapangan (kolam, kebun dll), Lab. Komputer, Perpustakaan, Lab. Bahasa Inggris 2. Sekretariat & perlengkapannya, Ruang Belajar, Ruang Keterampilan/Lab.lapangan (kolam, kebun dll), Lab. Komputer 3. Sekretariat & perlengkapannya, Ruang Belajar
5. Jejaring
1. Mitra di 3 bidang: pendanaan, penyaluran lulusan, pelatihan/magang 2. Mitra di 1-2 bidang 3. Belum memiliki mitra
M. PERANGKAT MINIMAL ADMINISTRASI PENYELENGGARA & PEMBELAJARAN DI PKBM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Buku induk peserta didik, tutor & Tkep Buku daftar hadir PD, tutor, Tkep Buku keuangan/kas umum Buku daftar inventaris Buku agenda pembelajaran Buku laporan bulanan tutor Buku agenda surat masuk/keluar Buku daftar nilai PD Kalender pendidikan Buku lainnya yang dianggap perlu (buku tamu, profil lembaga, proker, buku data, dll)
N. PRASARANA DAN SARANA
Prasarana PKBM 1. Mempunyai atau menggunakan tanah sekurang-kurangnya 150 m2. 2. Hak milik tanah yang digunakan oleh PKBM berstatus jelas: a. Milik lembaga PKBM, sertifikat atas nama PKBM b. Milik pihak lain, misalnya sewa, pinjam pakai yang dibuktikan dengan surat tertulis, dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. 3. Menggunakan/menempati gedung sekurang-kurangnya seluas 100 m2. Gedung milik lembaga PKBM atau berstatus pinjaman/sewa harus memiliki bukti tertulis secara hukum untuk dapat digunakan sekurang-kurangnya 5 tahun
Sarana PKBM 1. Ruang kantor/sekretariat/administrasitamu 6 m2. 2. Ruang khusus pembelajaran minimal 1 unit dengan luas @ 40 m2. 3. Ruang khusus praktik/bengkel kerja dengan luas minimal 20 m2. 4. Ruang pendidik dan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya 6 m2. 5. Ruang khusus TBM luas minimal 20 m2. 6. Ruang tamu dengan luas minimal 6 m2. 7. Toilet.
Kelengkapan Lembaga Identitas (contoh papan nama PKBM)
O. BANTUAN LAYANAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perluasan Akses PKBM di Kecamatan Pengembangan PKBM Tematik Peningkatan Mutu PKBM Peningkatan Mutu Forum PKBM Pendidikan Pencegahan PTPPO Tanggap Darurat Bencana, Pencegahan NAPZA, HIV/AIDS Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan
50,000 100,000 50,000 50,000 40,000 40,000 35,000
Kegiatan
RINTISAN PERLUASAN AKSES PKBM
Pengertian
Perluasan Akses PKBM merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dalam memberdayakan masyarakat dan mening-katkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan minat, bakat, dan karakter masyarakat di kecamatan yang belum memiliki PKBM.
Sasaran
Penerima bantuan perluasan akses PKBM adalah PKBM yang dirintis berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, disetiap kecamatan atau desa yang belum memiliki PKBM, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, penilik dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
Persyaratan
1. Lembaga yang dapat mengikuti Rintisan PKBM adalah lembaga yang benarbenar baru dibentuk atas kesepakatan dengan tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan/Desa, atau lembaga yang sudah berusia 1 tahun; 2. Surat keterangan domisili lembaga dari pemerintah desa/kelurahan; 3. Memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. 5. Memiliki rencana kegiatan pembelajaran. 6. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan
Dana
Dana sebesar = Rp 4.000.000.000,- untuk 80 lembaga @ Rp 50.000.000
Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Perluasan Akses PKBM No
Komponen Biaya
%
1
Penataan Kelembagaan a. Legalitas ijin operasional. b. Seketariat dan administrasi seperti : buku induk, daftar hadir, papan nama, papan struktur organisasi, rekening lembaga, NPWP lembaga.
15
2
Penyusunan Rencana Kegiatan a. Pendataan peserta didik dan kebutuhan belajar. b. Rencana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan, rintisan kewirausahaan. c. Penyelenggaraan rapat/konsultasi/koordinasi/pertemuan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan PKBM.
25
3
Pelaksanaan Program a. Persiapan program: penyusunan rencana kegiatan/ program, jadwal, sarana/prasarana program, mebelair, bahan habis pakai (ATK). b. Pelaksanaan program.
55
4
Evaluasi Program: Pelaporan
5
Jumlah
100
Kegiatan
PKBM TEMATIK
Pengertian
PKBM Tematik merupakan kemampuan membelajar-kan dan memberdayakan masyarakat berbasis unggulan lokal, yang tidak dibatasi pada satu jenis keterampilan, kewirausahaan dan program ragam keak-saraan lainnya.
Sasaran
Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM Penerima bantuan PKBM Tematik adalah PKBM berbasis potensi lokal yang memiliki kekhususan program, produk unggulan, dan memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Persyaratan
1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti kegiatan ini harus sudah berusia setidaknya 3 (tiga) tahun dan memiliki program kekhususan dan produk unggulan 2. Telah menyelenggarakan pembelajaran keterampilan dasar, kewirausahaan, seni budaya lokal dan ragam keaksaraan lainnya yang berklasifikasi dasar. 3. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 4. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan; 5. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. 7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 8. Memiliki struktur lembaga/organisasi dan uraian tugasnya yang jelas. 9. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan.
Alokasi penggunaan dana bantuan PKBM Tematik No
Komponen
Rincian
%
1
Persiapan
a. Penyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Kegiatan
2,5
2
Pelaksanaan penataan Kelembagaan
a. Penataan administrasi lembaga inkubator, seperti: papan nama inkubator, buku administrasi, dll b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyimpanan arsip (fi le folder), kalkulator, binder, dll. c. Pengadaan bahan bacaan keterampilan sesuai jenis usaha d. Pembinaan
5
3
Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagai sarana usaha dan pembelajaran
a. Biaya manajemen, ATK, bahan ajar/ buku, bahan praktik, dll. b. Tutor, narasumber bidang kebijakan dan tenaga pendamping; c. Biaya pelatihan/magang calon instruktur minimal 2 orang dari pesera didik d. Sarana produksi e. Peningkatan produksi barang/jasa f. Tempat usaha/perdagangan g. Pemasaran dan penjualan
90
4
Penilaian/ evaluasi dan pelaporan
a. Penilaian hasil belajar b. Penyusunan laporan penggunaan dana bantuan, baik substansi maupun keuangan, beserta bukti-bukti Pendukungnya
2,5
Kegiatan
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN PKBM
Pengertian
Merupakan upaya memberdayakan, meningkatkan kapasitas dan manajemen, tata kelola, sumber daya manusia, serta bantuan kemampuan teknis PKBM lainnya antara lain untuk menyiapkan akreditasi, membentuk PKBM atau PKBM Tematik.
Sasaran
1. Penerima Bantuan adalah rintisan PKBM, PKBM ber-NILEM/terakreditasi. 2. Penerima manfaat adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM yang bermutu.
Persyaratan
1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 2 (dua) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Lembaga perguruan tinggi sekurang-kurangya terakreditasi 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga PKBM atau perguruan tinggi. 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga PKBM dan perguruan tinggi. 6. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 7. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan.
Dana
Dana sebesar = Rp 3.000.000.000,- untuk 60 lembaga @ Rp 50.000.000,-.
Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM
No
Komponen Biaya
%
1
Persiapan (rapat-rapat koordinasi analisis kebutuhan PKBM)
10
2
Persiapan akreditasi / penyiapan kriteria unggulan dan pengembangan PKBM Rujukan/ pengembangan kewirausahaan PKBM tematik
50
3
Sarana yang diperlukan terkait kegiatan no 2
25
4
Publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM melalui website
10
5
Pelaporan
5
Jumlah
100
Kegiatan
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN FK PKBM
Pengertian
Upaya memberdayakan, meningkatkan kapasitas manajemen, tata kelola, efesiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten , maupun kota
Sasaran
Penerima bantuan peningkatan mutu FK-PKBM adalah FK-PKBM. Penerima manfaat peningkatan mutu adalah pengelola PKBM di wilayah binaan FK-PKBM
Persyaratan
1. Lembaga FK-PKBM yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 2 (dua) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Lembaga perguruan tinggi sekurang-kurangya terakreditasi 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Melampirkan Surat keputusan kepengurusan FK-PKBM yang berlaku (khusus bagi FK-PKBM). 5. Memiliki rekening bank atas nama lembaga FK-PKBM. 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga FK-PKBM. 7. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 8. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan.
Dana
Dana sebesar = Rp 1.000.000.000,- untuk 20 lembaga @ Rp 50.000.000,
Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Peningkatan Mutu FK PKBM
No
Komponen Biaya
Prosentase
1
Persiapan/perencanaan/analisis kebutuhan
10
2
Pemetaan data klasifi kasi PKBM/Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKBM, penyusunan profi l PKBM ber-NILEM
15
3
Pengkinian data PKBM ber-NILEM (termasuk visitasi dari pintu ke pintu)
50
4
Konsultasi/rapat-rapat pleno
20
5
Pelaporan
5
Jumlah
100
Kegiatan
PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN
Pengertian
Pendidikan kecakapan keorang-tuaan adalah peningkatan kapasitas kader/penyuluh masyarakat di tingkat kecamatan melalui pelatihan calon pelatih.
Sasaran
1. Penerima Bantuan adalah PKK, organisasi perempuan/lembaga masyarakat di kabupaten/kota, PKBM, POKJA PUG. 2. Penerima manfaat adalah kader PKK, Kader Posyandu, Penyuluh Masyarakat, Pendidik PAUD dengan jumlah peserta minimal 20 orang.
Persyaratan
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dibuktikan dengan surat keterangan Bank 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas
Dana
70 Lembaga @ Rp. 35.000.000,- diperuntukan bagi kabupaten/kota yang belum pernah menyelenggarakan kegiatan pendidikan kecakapan keorangtuaan
Rincian penggunaan dana kegiatan pendidikan kecakapan keorangtuaan, sebagai berikut No
Komponen Biaya
%
1
Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi, dan koordinasi)
15
2
a. Biaya Proses (alat tulis, transport narasumber, moderator, panitia, makalah, dan kebutuhan workshop lainnya) b. Bahan dan alat praktek keterampilan produktif (ketahanan ekonomi keluarga)
60
3
Penilaian dan pelaporan (penilaian, pemantauan, dan pelaporan)
10
Kegiatan
PENDIDIKAN PENCEGAHAN PTPPO
Pengertian
Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bantuan untuk perluasan akses layanan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pendampingan yang dilakukan oleh lembaga/Sub Gugus Tugas kabupaten/kota, sebagai upaya tindakan atau aksi proaktif untuk merintangi atau menghalangi agar tidak sampai terjadi tindak pidana perdagangan orang sedini mungkin.
Sasaran
1. Penerima bantuan sosial adalah Sub Gugus Tugas PTPPO kabupaten/Pendidikan Pencegahan TPPO, Tanggap Darurat Bencana, Pencegahan NAPZA, dan HIV/AIDS kota, dan lembaga/organisasi pegiat. 2. Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang rentan sebagai korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.
Persyaratan
1. Memiliki SK Penetapan Sub Gugus Tugas PTPPO dari pejabat yang berwenang. 2. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank atas nama Sub Gugus Tugas, tidak atas nama pribadi. 3. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama Sub Gugus Tugas bidang pencegahan. 4. Memiliki data sasaran rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak dibuktikan dengan data publikasi yang sah (kliping berita, data statistik dan lainnya). 5. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis
Dana
40 Lembaga @ Rp. 40.000.000,
Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan Pencegahan TPPO Kabupaten/Kota No
Komponen Biaya
%
1
Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas
20
2
Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola/anggota Sub Gugus Tugas PTPPO
15
3
Pengembangan Model Pencegahan TPPO
40
4
Operasional dan pertemuan Sub Gugus Tugas
15
5
Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO dan ESA
10
Jumlah
100
Kegiatan
TANGGAP DARURAT BENCANA
Pengertian
Tanggap Darurat Bencana merupakan aktivitas kemanusian yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi bencana, atau di tempat pengungsian dan sekitar, agar korban bencana alam memperoleh bantuan penguatan, pendampingan, pemulihan secara psikologis dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan.
Sasaran
1. Penerima Bantuan adalah SKB 2. Penerima Manfaat adalah masyarakat korban bencana.
Persyaratan
1. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. 2. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 3. Memiliki alamat yang jelas dan struktur organisasi yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta. 4. Mencantumkan rencana kegiatan 5. Mencantumkan data korban bencana yang dibuktikan dengan data publikasi yang sah (kliping berita, dan statistik lainnya)
Dana
20 Lembaga @ Rp. 40.000.000,-
Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana No
Komponen Biaya
%
1
Persiapan a. Perekrutan calon relawan b. Mengidentifi kasi kebutuhan dan penyiapan rencana pelatihan c. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
10
2
Pelatihan, pemberian bantuan dan pendampingan a. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop dan dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 40 jam dengan jumlah peserta 30 orang. b. Pemberian bantuan, bimbingan dan pendampingan, pemulihan secara psikologis melalui trauma counseling c. Implementasi model pendidikan di daerah bencana d. Pelatihan keterampilan fungsional praktis untuk penguatan pemulihan ekonomi
75
3
Penilaian/evaluasi dan pelaporan
15
Jumlah
100
Kegiatan
PENCEGAHAN NAPZA DAN HIV/AIDS
Pengertian
Merupakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pencegahan penularan HIV/AIDS, yang dikelola oleh LSM, Orsos dan keagamaan untuk pembentukan/penguatan serta peningkatan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan NAPZA.
Sasaran
1. Penerima Bantuan adalah PKBM dan Orsosmas 2. Penerima Manfaat adalah masyarakat yang rentan sebagai korban HIV/AIDS dan NAPZA.
Persyaratan
1. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. 2. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 3. Memiliki alamat yang jelas dan struktur organisasi yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta. 4. Mencantumkan rencana kegiatan 5. Mencantumkan data korban bencana yang dibuktikan dengan data publikasi yang sah (kliping berita, dan statistik lainnya)
Dana
20 Lembaga @ Rp. 40.000.000,-
Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Penularan HIV/AIDS Prosentase No
Komponen Biaya
1
Rintisan
Penguatan
Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV/AIDS bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas
30
15
2
Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola program penyuluhan dan pendampingan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV/AIDS
20
25
3
Pengembangan Model pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV/AIDS
40
50
4
Pendataan sasaran, potensi daerah dan upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV/AIDS
10
10
Kegiatan
PENDAMPINGAN SKB DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI
Pengertian
Kegiatan pendampingan SKB di PKBM dalam pengembangan kewirausahaan berbasis pra koperasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Kegiatan tersebut dapat diakses oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memenuhi persyaratan.
Sasaran
1. Penerima Bantuan Penerima bantuan Pendampingan kewirausahaan SKB di PKBM adalah sanggar kegiatan belajar (SKB) yang berada di lokasi kerja 8 UPT Pusat (P2PNFI/BPPNFI). 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat Pengembangan kewirausahaan PKBM di SKB adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan pada 3 PKBM yang memiliki rintisan kewirausahaan dan sedang merintis kewirausahaan, yang berada di wilayah kerja SKB.
Persyaratan
1. Memiliki kemampuan secara profesional untuk melakukan pendampingan dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis pra koperasi di PKBM. 2. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. 3. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 4. Memahami konsep pendampingan yang akan dilakukan di PKBM dan digambarkan dalam proposal sebagai model pendampingan. 5. Sanggup memberikan pengembangan dan pendampingan kepada 3 PKBM di wilayahnya selama 3 bulan.
Dana
8 Lembaga @ Rp. 125.000.000,- = 1.000.000.000;
Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan PENDAMPINGAN SKB DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI
No
Komponen Biaya
Prosentase
1
Persiapan; untuk rapat sosialisasi, • seleksi/rekruitmen peserta • manajemen/pengelolaan program meliputi ATK, honorarium pengelola
10%
2
Biaya penyelenggaraan pelatihan keterampilan : a. penyusunan & penggandaan materi pelatihan b. bahan habis pakai c. honorarium nasa sumber teknis d. konsumsi pelatihan
40%
3
Bahan modal usaha dan keanggotaan pra koperasi : a. bantuan modal usaha 3 PKBM @ 2,5 juta b. simpanan pokok & simpanan wajib anggota 3 PKBM x 20 org x 500.000 untuk mendukung usaha bersama pra koperasi
30%
4
Biaya pendampingan, pemantauan dan tindak lanjut kegiatan
15%
5
Penilaian/evaluasi dan pelaporan
5%
Jumlah
100
KLARIFIKASI, PERTANYAAN, DAN RUJUKAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN KOMPLEK KEMDIKBUD – GEDUNG E LT. 6 JL. JEND. SUDIRMAN JAKARTA 10270 -----------------------------------------------------------------------------------
Email:
[email protected] [email protected] Phone: (021) 5725502
