DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2011

Bantuan Beaiswa MA Melanjutkan ke PTANI

KATA PENGANTAR

Pedoman penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk praktis penerimaan Bantuan Beasiswa Lulusan Madrasah Aliyah untuk melanjutkan ke PTAIN yang dilaksanakan oleh PTAIN di beberapa daerah dengan Program Studi yang berbeda-beda. Secara umum Pedoman ini memuat informasi tentang latar belakang program ini dilaksanakan, dasar hukum penyelenggaraan, pengertian, tujuan dan target program, persyaratan dan kuota peserta PTAIN Penyelenggara. Dengan Pedoman ini Penyelenggara dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan ramburambu akademik. Disamping itu, pedoman ini memuat biaya pendidikan dan teknis pembayaran, pembiayaan dan pencairan dana/beasiswa yang diterima langsung oleh peserta program, dan dipergunakan untuk pendidikan selama studi mereka. Pedoman ini juga memuat Petunjuk Teknis pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penerima beasiswa dan PTAI Penyelenggara serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program ini terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan yang ditetapkan. Melalui Pedoman ini kami berharap penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTAIN dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan semoga berhasil, serta sukses. Jakarta, A.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Machasin, MA NIP. 19561013 198103 1 003


DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan A. Latar Belakang, 2 B. Dasar Hukum, 3 C. Pengertian, 4 D. Tujuan dan Target, 4 E. Persyaratan dan Kuota Peserta, 5 F. Skema Pemberian Bantuan, 5 G. PTAIN Penyelenggara Program, 6 H. Biaya Pendidikan, 6 I. Pembayaran, Pembiayaan, dan Pencairan, 7 Bab II : Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 8 Bab III: Monitoring dan Evaluasi, 9 Bab IV. Penutup, 10


BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan berbagai media massa menunjukkan bahwa angka kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2011 untuk tingkat SMA/MA meningkat menjadi 99,22 persen atau 1.450.498 siswa, dari peserta yang mengikuti UN sebanyak 1.461.941 siswa. Sedangkan yang tidak lulus sebanyak 11.443 siswa (0,78 persen). Sedangkan peserta yang mendaftar sebanyak 1.476.575 siswea dari sekitar 16.835 siswa SMA atau sederajat di seluruh Indonesia. Sementara siswa yang tidak ikut UN ada sekitar 5.117 atau 0,35 persen Data tersebut mengindikasikan bahwa angka kelulusan UN SMA/MA cenderung meningkat dari tahun ke tahun, padahal standar kelululusannya dinaikkan. Kondisi ini satu sisi menggembirakan karena, dengan begitu, menunjukkan perbaikan pembelajaran di tingkat MA. Kualitas pembelajaran akan meningkatkan kualitas lulusan. Namun, di sisi lain tingkat competitiveness siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih terbilang rendah. Ada beberapa faktor mengapa tingkat competitiveness lulusan MA melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah. Pertama, faktor ekonomi. Mayoritas siswa MA berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Kedua, faktor sosial-budaya. Secara umum pendukung madrasah adalah kalangan Muslim dengan berbagai strata sosial di pedesaan, daerah peripheral, dan (meskipun kecil) di perkotaan. Bagi kebanyakan masyarakat desa, perguruan tinggi adalah barang mewah. Tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi menghapus harapan banyak orang tua Muslim dari strata sosial rendah ini mengirim anak-anak mereka ke perguruan tinggi. Jika pun mampu, perguruan tinggi pilihan adalah perguruan tinggi yang menawarkan biaya terjangkau (murah), salah satunya adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang sejak awal menawarkan biaya murah bagi mahasiswa yang memang mayoritas dari keluarga kelas bawah. Faktor ini diperkuat dengan tumbuhnya sikap nerimo ing pandum dan pasrah, tidak berani menghadapi tantangan, dan menganggap bahwa nasib mereka sebagai keluarga miskin tidak bisa berubah dengan pendidikan. Ketiga, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat dan kompetitif. Masingmasing perguruan tinggi berupaya menarik calon mahasiswa sedemikian rupa sehingga calon mahasiswa memunyai pilihan bebas untuk menentukan perguruan


tinggi mana yang akan dipilih. Calon mahasiswa yang memiliki IPK tinggi atau berasal dari keluarga kaya akan lebih mudah mengakses perguruan tinggi sesuai yang mereka harapkan daripada kebanyakan siswa-siswa Madrasah Aliyah yang mayoritas dari kalangan berpenghasilan rendah. Kondisi ini memperihatinkan karena dalam kenyataannya banyak siswa dari MA yang memiliki nilai bagus, berprestasi secara akademik, namun tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi akibat kekurangan biaya. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) saat ini berjumlah 52 lembaga, dengan sebaran yang hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudahan akses dapat diperoleh oleh calon mahasiswa dari MA di daerah manapun melalui berbagai saluran informasi yang tersedia saat ini. Dengan beasiswa siswa MA dapat mengatasi hambatan yang selama ini banyak dirasakan, yakni biaya pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyiapkan bantuan bagi alumni Madrasah Aliyah (MA) untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN).

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RI 4400); 5. Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4920); 6. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;


8. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Program sarjana dan Program Pascasarjana pada PTAI; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri di lingkungan Departemen Agama RI; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;

C. Pengertian Bantuan yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa lulusan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

D. Tujuan dan Target Tujuan dan target bantuan ini adalah: 1. Memberikan bantuan pendidikan kepada siswa lulusan MA yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki minat kuat untuk belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam; 2. Memberikan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi siswa yang memiliki potensi akademik tinggi; 3. Memberikan harapan (expectation) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi dan menjamin keberlangsungan studi mereka; 4. Menimbulkan dampak iring (nurturant effect) bagi mahasiswa dan calon mahasiswa untuk meningkatkan prestasi; 5. Memperkuat kelembagaan PTAI sesuai dengan main-mandate yang dimiliki sebagai lembaga pengkajian ilmu-ilmu agama Islam;


6. Menstimulasi atau menambah jumlah mahasiswa pada fakultas/jurusan/prodi di PTAI dengan menyediakan bantuan bagi lulusan MA yang melanjutkan studi ke PTAI. 7. Meluluskan sarjana (S1) yang sekurang-kurangnya memiliki penguasaan dasardasar keislaman secara baik, terampil berkomunikasi minimal satu bahasa (Arab atau Inggris), dan kompetensi akademik lainnya untuk bekal mereka di masyarakat.

E. Persyaratan dan Kuota Peserta 1. Peserta program adalah lulusan Madrasah Aliyah (MA) yang telah mengikuti seleksi di PTAI (SPMB-PTAIN), telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, dan melakukan registrasi ke PTAI yang bersangkutan; 2. Diutamakan bagi lulusan MA yang memiliki prestasi (akademik dan nonakademik, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler) dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi; 3. Kuota peserta berjumlah 2.000 mahasiswa penerima berasal dari seluruh MA dan tersebar di seluruh PTAI yang penetapannya dilakukan secara proporsional. 4. Kuota peserta pada tiap-tiap PTAI akan ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam setelah dilakukan seleksi berkas, pengajuan dari PTAI atau bentuk lain; 5. Peserta akan mendapat bantuan untuk biaya studi selama program yang ditetapkan.

F. Skema Pemberian Beasiswa 1. Pemberian bantuan akan diberikan dengan dua alternatif skema berikut: a. Bantuan diberikan satu kali (satu termin) pada awal tahun masuk, bersifat b.

putus, tidak diperpanjang, dan tidak berlangsung selama masa studi; atau Bantuan diberikan selama masa studi kepada peserta Program, yakni 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, mengikuti tahun akademik yang berlaku di PTAI, dan bersifat multi-years, jika anggaran negara

memungkinkan. 2. Bantuan akan diberikan langsung kepada siswa yang telah dinyatakan lulus di PTAI sesuai aturan yang berlaku. 3. Bantuan akan diprioritaskan untuk memperkuat program studi kajian keislaman dengan mempertimbangkan berbagai masukan/input/calon mahasiswa yang berasal dari MA dari seluruh Indonesia. Skema lengkap terlampir.


G. PTAI Penyelenggara Program 1. Penyelenggara Program ini adalah PTAIN yang memenuhi persyaratan dan kelaikan dari aspek kelembagaan dan akademik, yakni: a) Memiliki ijin penyelenggaraan Program Studi dari Dirjen Pendidikan Islam dan masih berlaku; b) Program Studi yang ditunjuk telah terakreditasi di BAN-PT minimal B; c) Program Studi keagamaan akan mendapat prioritas dengan syarat telah terakreditasi. d) Memiliki dosen dengan kualifikasi minimal S2 sesuai bidang/keahlian yang dibutuhkan oleh Program; e) Memiliki sarana penunjang akademik yang memadai seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang serbaguna, dan lain-lain; f) Bersedia melaksanakan program secara inovatif, berorientasi mutu dan kekhususan program; g) Bersedia menandatangani kontrak kinerja sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu (quality assurance); h) Memiliki pengalaman menyelenggarakan program (record of experience). 2. Seluruh PTAIN berpeluang mendapatkan mahasiswa penerimana beasiswa/ bantuan pendidikan. Namun, penetapan PTAIN penyelenggara dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam setelah mempertimbangkan persyaratan dimaksud di atas.

H. Biaya Pendidikan 1. Bantuan ini berasal dari APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI; 2. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) 3. Bantuan diberikan kepada 2.000 mahasiswa penerima, per orang akan memperoleh Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pertahun . 4. Penggunaan dana bantuan diutamakan untuk biaya pendidikan (SPP, praktikum, dll yang ditetapkan perguruan tinggi). 5. Jika terdapat kelebihan dana pendidikan pada perguruan tinggi yang dipilih, penerima dapat menggunakan dana beasiswa tersebut untuk biaya hidup (living cost), membeli buku/copy/bahan, dll.


6. Semua penggunaan dana harus dilaporkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI melalui/dikordinasikan oleh PTAIN Penyelenggara. 7. Semua bantuan diterima langsung oleh peserta (melalui transfer bank).

I. Pembayaran, Pembiayaan, dan Pencairan 1. Pembayaran biaya Program ini dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara; 2. Pembayaran dimaksud pada poin 1 dilakukan melalui rekening masing-masing peserta atau melalaui PT. Pos Indonesia; 3. Pencairan dilakukan langsung ke rekening peserta setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mengirim nomor rekening atas nama peserta Program; b. Menandatangani Surat Pernyataan (form terlampir); c. Membuat Surat Kuasa kepada Bank untuk mentransfer biaya pendidikan kepada Penyelenggara; d. Menandatangani Berita Acara dan Kwitansi penerimaan.


BAB II. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan terdiri atas laporan akademik dan keuangan yang dibuat secara akuntabel sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara; 2. Laporan dibuat oleh dua pihak: a) penerima bantuan (mahasiswa bersangkutan), dan b) PTAI Penyelenggara yang mendapatkan mahasiswa. 3. Laporan dibuat secara periodik, mengikuti tahun akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi. 4. Laporan PTAI ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam (c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam) yang berisi antara lain (tentative): Bagian 1 Pendahuluan : latar belakang, tujuan, indikator kinerja, output/ outcomes yang dikehendaki, dll. Bagian 2 Penyelenggaraan Program : desain/mekanisme, realisasi program, tahapan pelaksanaan, penanggungjawab program atau penyelenggara, kepesertaan, masalah yang muncul, faktor pendukung dan penghambat, solusi yang dilakukan, dll. Bagian 3 Laporan Keuangan : rencana anggaran biaya, rekapitulasi penggunaan dana, sisa dana, pajak yang dipungut dan disetorkan ke kas negara disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian 4 Keberlanjutan Program: implikasi finansial, komitmen manajemen keberlanjutan program, dll. Bagian 5 Lampiran-lampiran yang diperlukan.


BAB III : MONITORING DAN EVALUASI

1.

2.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Program berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat sasaran, serta akuntabilitas tinggi (3T1A). Monev dilaksanakan secara terpadu antara PTAI (internal) dan Direktorat secara eksternal untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan langsung sebagai bagian pengambilan keputusan.

3.

Evaluasi dilakukan secara bertahap, periodik, meliputi penyelenggaraan program dari awal sampai akhir.

4. 5.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Direktorat Kegiatan Monev pada tingkat Pusat dilakukan dengan menugaskan Pejabat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam atau person yang memiliki kualifikasi dan kepakaran tertentu melalui dana monitoring dan evaluasi Program Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan.


BAB IV: PENUTUP Demikian Pedoman ini disusun dan disampaikan untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyelenggaraan Bantuan Beasiswa lulusan MA untuk Melanjutkan ke PTAIN. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, Direktur Pendidikan Tinggi Islam




Formulir 1:

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nomor Induk Mahasiswa Program Studi Jurusan/Fakultas Perguruan Tinggi Alamat Status

: : : : : : : Mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa MA untuk Melanjutkan ke PTAIN Tahun Anggaran 2011 Kementerian Agama RI

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya: 1. Bahwa saya telah menerima Bantuan Beasiswa MA untuk Melanjutkan ke PTAIN melalui rekening atas nama saya; 2. Sesuai Pedoman Penyelenggaran, komponen yang dibiayai untuk peserta meliputi beberapa komponen yang menunjang penyelesaian studi dan membantu kebutuhan hidup peserta, yakni : uang SPP, praktikum, living cost (besaran bervariasi), uang buku/foto copy/bahan, dan lain-lain; 3. Saya bersedia mentransfer komponen biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan meliputi : a) SPP, b) praktikum, atau c) pengembangan akademik lainnya yang besarannya telah ditetapkan PTAI Penyelenggara; 4. Transfer biaya dimaksud point 3 di atas akan saya lakukan dengan cara mendebit dari rekening atas nama saya ke rekening penyelenggara Program; 5. Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh peraturan yang dibuat oleh pihak Direktorat maupun Penyelenggara selama berlangsungnya program; 6. Apabila saya tidak melakukan kewajiban dan mengikuti aturan sebagaimana point di atas, saya bersedia dikenai sanksi dan dituntut di muka pengadilan serta mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada negara. ......................., Mengetahui, Dekan/Ketua ...............

Yang menyatakan Materai Rp.6.000,-

(………………………………………)

(........................................)

2011


Formulir 2:

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nomor Induk Mahasiswa Program Studi Jurusan/Fakultas Perguruan Tinggi Alamat Nomor Rekening Status

: : : : : : : : Mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa MA untuk Melanjutkan ke PTAIN Tahun Anggaran 2011 Kementerian Agama RI

MEMBERIKAN KUASA KEPADA: Nama : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama Bank : ……………………………………………………….. untuk mendebit uang sebesar Rp. ………………………………… dari rekening saya, kepada Bank atas nama Penyelenggara Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman, yaitu: Nama bank : Nomor rekening : Nomor NPWP : Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………………., Yang menyatakan Materai Rp.6.000,-

(………………………………………)

2011


KATA PENGANTAR

Pedoman penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk memberikan guidance praktis dan sesuai aturan hokum bagi penerima Bantuan Beasiswa MA untuk melanjutkan ke PTAIN yang dilaksanakan oleh PTAIN di beberapa daerah dengan Program Studi yang berbeda-beda. Secara umum Pedoman ini memuat informasi tentang latar belakang program ini dilaksanakan, dasar hokum penyelenggaraan, pengertian, tujuan dan target program, persyaratan dan kuota peserta, dan PTAIN Penyelenggara. Dengan Pedoman ini Penyelenggara dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu akademik. Disamping itu , pedoman ini memuat biaya pendidikan dan teknis pembayaran, pembiayaan dan pencairan dana/beasiswa yang diterima langsung oleh peserta program, tetapi dipergunakan untuk pendidikan selama masa studi mereka. Pedoman ini juga memuat bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penerima beasiswa dan PTAI Penyelenggara, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan program ini terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan yang ditetapkan. Melalui Pedoman ini saya berharap penyelenggaraan Bantuan Beasiswa MA untuk melanjutkan ke PTAIN yang kedua kalinya dapat dilaksanakan dengan aturan yang berlaku, disamping berhasil optimal. Jakarta, A.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Tinggi Islam


DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents