PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN RINTISAN ENTREPRENEURS CENTRE PTKI TAHUN 2015
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RINTISAN ENTREPRENEUR CENTRE PTKI TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam dunia pendidikan tinggi khusunya pendidikan tinggi Islam permasalahan besar nasional yang perlu dipecahkan bersama dan memerlukan sinergi
antara
pemerintah dan semua instansi/lembaga
terkait seperti dunia usaha dan komponen masyarakat lain yang peduli terhadap
masalah penggguran adalah persoalan dunia kerja. Jumlah
angka partisipasi penduduk terhadap pendidikan tinggi di Indonesia telah terjadi peningkatan meskipun belum sebanding dengan Negara Negara lain. Sayangnya peningkatan sebesar itu tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya
yang tersedia
sehingga
jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak
bekerja alias pengangguran. Tingginya
jumlah
pengangguran
tersebut,
termasuk
lulusan
perguruan tinggi lebih disebabkan berbagai faktor, diantaranya : 1.
Kurikulum pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi lebih terfokus pada proses penyiapan menghasilkan lulusan yang lebih cepat
dan
berharap
mendapatkan
pekerjaan
job
seekers),
ketimbang menghasilkan lulusan yang siap menciptakan pekerjaan (job creators). Kurikulum yang ada lebih berorientasi pada dominasi pencapaian indeks prestasi akademik (IPK) dan penyelesaian masa studi.
Sementara
pengembangan
kompetensi
lain
seperti
keterampilan (life skills), softskill dan kewirausahaan belum banyak dikembangkan.
2
2.
Masalah link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja sampai sekarang ini belum terselesaikan dengan baik. Artinya lulusan perguruan tinggi masih dianggap kurang sesuai dengan
kebutuhan
(terutama
S1)
dunia
kerja.
Lulusan
semestinya
harus
siap
perguruan
pakai,
dan
tinggi mampu
menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya. 3.
Dari sisi demand tenaga kerja, yaitu dunia usaha dan indusktri sebagai end user, daya serapnya hanya mencapai 10% sampai 15%, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidakterserap. Akibatnya jumlah pengangguran, terutama dari kalangan intelektual terus mengalami peningkatan. Realitas banyaknya pengangguran dan prospek lulusan PTKI
tersebut, sebenarnya telah banyak mendapat perhatian dari lembaga pendidikan, masyarakat, stakeholder dan memberikan
bekal
tambahan
dalam
pemerintah tentunya untuk mengembangkan
budaya
kewirausahaan. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2010 sampai saat ini telah dan terus mengembangkan program yang memberikan akses dan kesempatan kepada mahasiswa PTKI untuk bisa mendalami dan memberikan pengalaman
kewirausahaan
yang
lebih
dikenal
dengan
program
pemagangan mahasiswa, dimana program ini sifatnya memberikan bantuan kepada masing-masing mahasiwa PTKI yang terpilih dan memenuhi syarat untuk melakukan pemagangan langsung di tempattempat industri dan usaha makro/mikro yang ada di sekitar kampus atau domisili mereka. Selanjutnya agar program pemagangan mahasiswa PTKI berjalan secara berkesinambungan
dan
memiliki
sistem pengelolaan
yang
terencana dan terintegrasi langsung dengan kebutuhan pengembangan entrepreneur centre, sangat diperlukan adanya sebuah wadah atau lembaga khusus pengembangan pusat kewirausahaan mahasiswa di PTKI. Diharapkan lembaga ini dapat secara sistematis dan terarah
3
menjadi pusat pendidikan dan pelatihan
serta kreatifitas didalam
mengembangkan nilai-nilai dan pengalaman kewirausahaan. Melalui lembaga ini juga diharapkan tidak hanya dapat mengkaji menghasilkan
system
pendidikan
yang
tepat,
tetapi
dan
juga
dapat
menghasilkan karya yang bernilai akademis dan ekonomis, yang pada akhirnya memberikan kemandirian dalam berwirausaha bukan saja bagi mahasiswa, lulusan, dosen tetapi juga masyarakat sekitar. Agar lembaga/unit belum
kewirausahaan (entrepreneur centre) yang
ada di PTKI dapat
tumbuh dan berkembang sesuai dengan
dinamika pembangunan ekonomi makro dan mikro, maka Diktis sebagai fasilitator
melakukan
upaya
dan
pengembangan
unit/lembaga
kewirausahaan sebagai pusat kewirausahaan mahasiswa (entrepreneurs centre).
Diharapkan
seterusnya
PTKI
melaui
yang
program
ada
cepat
rintisan
atau
ini,
lambat
kedepan memiliki
dan pusat
kewirausahaan (entrepreneur centre). Untuk itu Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam
pada tahun 2015 ini mencoba
men-desain program agar PTKI dapat memulai dan merintis unit-unit kewirausahaannnya
sebagai
pusat
kewirausahaan
mahasiswa
(entrepreneur centre) dalam rangka memberikan salah satu pelayanan akademik dibidang pengembangan kewirausahaan di Perguruan Tinggi khususnya PTKI. B. Dasar Hukum 1. Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 53/PMK.02/2014 tentang Stándar Biaya Masukan Anggaran 2015;
8.
Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
Nomor Tahun
C. Pengertian Program bantuan rintisan
entrepreneur centre
PTKI adalah
program pemberian bantuan yang diperuntukan bagi PTKIS yang
5
memiliki potensi dan berkeinginan untuk mengembangkan wadah (unit) kewirausahaan (entrepreneur centre) sebagai pusat kegiatan kewirausahaan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran mahasiswa PTKI.
D. Tujuan dan Sasaran Bantuan Tujuan Tujuan program bantuan rintisan entrepreneur centre PTKI ini antara lain : a. Menumbuhkembangkan
iklim,
budaya
dan
nilai-nilai
kewirausahaan, khususnya di kalangan mahasiswa PTKI. b. Menjadikan kewirausahaan (entrepreneure) sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi. c. Terbentuknya pusat kewirausahaan (entrepreneure
centre)
dalam sebuah system pengelolaan yang professional; d. Mengakomodir dan memperluas jenis dan model kegiatankegiatan kewirausahaan mahaiswa baik internal maupun eksternal kampus; Sasaran Program bantuan rintisan entrepreneur centre terpenuhinya
lembaga/unit
ini menargetkan
pusat kewirausahaan (Entrepreneur
Centre) di PTKI sebagai bagian integral dalam proses pendidakan.. Sasaran
program bantuan rintisan entrepreneur centre
diperuntukan bagi lembaga/unit
PTKI
PTKIS yang belum ada (belum memiliki)
kewirausahaan mahasiswa (entrepreneurs centre)
sebagai pusat pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa di PTKIS. Program ini akan memberikan bantuan kepada 10 PTKIS yang telah mengajukan proposal permohonan dan telah lulus seleksi adminsitrasi serta memenuhi kelayakan.
6
E. Manfaat Bantuan Manfaat yang dapat diperoleh dari program ini meliputi manfaat bagi Mahasiswa dan PTKI sebagai berikut: 1.
Manfaat Bagi Mahasiswa a. Sebagai tempat praktek/ magang kewirausahaan mahasiswa (laboratorium pembelajaran) kewirausahaan; b. Wadah pengembangan usaha mahasiswa sebagai proses aktivitas dan kreatifitas mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan kewirausahaannya; c. Melihat dan merasakan secara nyata relevansi antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan soft skill dan hard skill nya.
2.
Manfaat Bagi PTKI a. Menjadikan kewirausahaan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di PTKI; b. Melahirkan lulusan PTKI yang memiliki wawasan kewirausahaan, juwa kewirausahaan dan mempersiapakan mahasiwa memiliki bekal kemandirian hidup yang lebih matang ditengah kehidupan sosial masyarakat; c. Memiliki pusat pengembangan kewirausahaan sebagai wadah berkumpulnya dosen dan mahasiswwa dalam mengembangkan wawasan dan menanamkan nilai kewirausahaan;
7
BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
A. Persyaratan Pengajuan Bantuan 1. Berstatus Perguruan Tingi Keagamaan Islam Swasta (lampirkan izin operasional) 2.
Mengajukan usulan/proposal yang memuat
surat pengantar,
dan
mengembangkan
data
pendukung
(potensi)
untuk
kewirausahaan; 3.
Rekomendasi dari Kopertais Wilayah;
4.
Belum pernah menerima bantuan sejenis baik yang bersumber dari APBN maupun PBD;
5.
Bagi yang sudah terakredtias melampirkan akreditasi;
6.
Diprioritaskan bagi PTKI yang belum ada atau belum memiliki unit/lembaga
pengembangan
kewirausahaan
mahasiswa
sebagai pusat kewirausahaan (entrepreneur centre); 7.
Tidak sedang melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan pernyataan pimpinan;
8.
Tidak melakukan peneylenggaraan kelas jauh;
9.
Melampirkan data pendukung seperti : a. Rancangan Penggunaan Anggaran (RAB) yang diperlukan untuk rintisan entrepreneur centre; b. Dokumen
tentang
rencana
pembentukan
unit
kewirausahaan, kepengurusan, struktur pengelola, sarana dan fasilitas pendukung yang tersedia serta program kerja; c. Gambaran dosen dan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam pengelolaan kewirausahaan; 10. Bersedia mengikuti aturan tentang ketentuan pelaksanaan program bantuan rintisan entreprenerus centre.
8
B. Prosedur Pengajuan Bantuan 1.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam melakukan sosialisasi bantuan rintisan entrepreneur centre kepada Kopertais dan PTKIS;
2.
Kopertais mensosialisasikan dan menginformasikan program ini kepada PTKI termasuk memberikan dukungan dalam bentuk rekomendasi;
3.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam melakukan
pengumuman
pendaftaran/pengajuan
program
bantuan rintisan entrepreneur centre; 4.
PTKIS mengajukan permohonan/pendaftaran program bantuan rintisan entrepreneur centre disertai dengan persyaratan yang ditentukan;
5.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal oleh tim seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
6.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam melakukan proses pencairan bantuan melalui KPPN;
7.
PTKIS penerima bantuan entrepreneur centre merealisasikan penggunaan bantuan sesuai Juknis.
8.
PTKIS
penerima
melaporkan
bantuan
penggunaan
pendukungnya
rintsian
bantuan
(rincian
entrepreneur
yang
penggunaan
disertai dan
centre
dokumen bukti-bukti
penggunaan/pembayaran); 9.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan;
C. Penetapan Penerima Bantuan : 1.
Setelah proses pendaftaran dan pengajuan proposal bantuan oleh PTKIS, sealnjutanya akan didata dan diverifikasi;
2.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal oleh tim seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
9
3.
Seleksi dan penilaian proposal meliputi penilian administratif dan substantive;
4.
Dari hasil seleksi dan penilain tim, proposal yang memenuhi kelayakan dan persyaratan, selanjutnya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan menentukan dan memutuskan PTKIS mana saja
yang
ditetapkan
sebagai
penerima
bantuan
rintisan
entreprenerus center berdasarkan kuota yang tersedia dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah (Kopertais, Pulau, Propinsi) refresentasi jenis PTKI ( FAI pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi), dan Affirmative Action. 5.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan PTKIS penerima
bantuan
rintisan entreprenerus centre Tahun 2015. 6.
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan mengumumkan dan menginfromasikan penetapan tersebut kepada PTKIS melalui website diktis dan surat pemberitahuan;
7.
PTKIS penerima bantuan rintisan entreprenerus centre untuk memenuhi persyaratan pencairan bantuan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan Rancangan Kegiatan dan Anggaran yang diperlukan;
D. Alokasi Anggaran Bantuan : 1.
Sumber pembiayaan program ini berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP.DIPA-025.04.1.426302/2015, tanggal 5 Desember 2014;
2.
Bantuan rintisan entrepreneur centre ini berlaku untuk Tahun 2015;
3.
Masing-masing PTKIS akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk program rintisan
Entrepreneur Centre kepada 10
(sepuluh) PTKIS; 4.
Anggaran
yang
diberikan
kepada
penerima
bantuan
sebagaimana pada point 3 di atas dipergunakan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan rintsian Entrepreneur Centre PTKI
10
(instrument
penggunaan
bantuan)
dengan
mengacu
pada
standar biaya umum; 5.
Setiap PTKIS hanya diperbolehkan menerima bantuan untuk 1 (satu) jenis bantuan (penguatan atau rintisan).
E. Penggunaan Bantuan 1.
Bantuan rintisan entrepreuneurs center PTKI Tahun 2015 dapat dipergunakan antara lain: 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti; Sosialisasi, Workshop, pelatihan dan peningkatan manajemen dan tata kelola, pembentukan Networking dan kemitraan, praktek magang pada dunia industry; 2)
Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung (Hardware dan Software)
seperti:
Pengadaan
peralatan
kewirausahaan/praktek mahasiswa, pengadaan sofwere (IT), laboratorium, Pengadaan fasilitas penunjang kewirausahaan lainnya; 3) Penggunaan bantuan oleh PTKIS penerima bantuan boleh memilih/memilah,
menentukan
dan
mengembangkan
(menambah/menguarangi) kegiatan/ aktifitas pada masingmasing aspek sebagaimana point a dan b di atas sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 2.
Pelaksanaan penggunaan bantuan tersebut hendaknya mengacu pada standard Satuan Biaya Umum (SBU) dan ketentuan lain yang menjadi prasyarat:
3.
Hal-hal dan ketentuan yang harus dihindari (dilarang) dalam penggunaan bantuan rintisan entrepreuners center PTKIS
ini
antara lain yaitu ; 1)
Tidak dibenarkan untuk biaya operasional/ rutinitas PTKIS baik
yang
terkait
maupun
tidak
dengan
rintisan
entrepreneurs center (gaji, upah, honor, ATK, transport dan lainnya); 2)
Tidak dibenarkan untuk pengembangan lahan/ tanah;
11
3)
Tidak
dibenarkan
pembelajaran
untuk
atau
membangun
lainnya
seperti
prasarana
gedung/ruang
kuliah/kantor/lokal/sekretariat; 4)
Tidak
dibenarkan
untuk
pembelian
dan
pengadaan
peralatan dan fasilitas PTKI yang tidak terkait dengan entrepreneurs centre seperti kendaraan, Mesin foto copy, Komputer/ Laptop, Furniture, Media pembelajaran dan lainnya; F.
Prosedur Pencairan Bantuan : Pencairan bantuan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1.
Pencairan bantuan
hanya bisa dilakukan apabila sudah ada
penetapan penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2.
Pencairan bantuan dilakukan melalui skema LS (pembayaran langsung) yang bayarkan sekaligus (100 %) kepada PTKIS penerima bantuan dengan melampirkan persyaratan : 1). Rencana pengeluaran/penggunaan bantuan (terlampir); 2)
Kuitansi
bukti
penerimaan
uang
bantuan
yang
ditandatangani pimpinan PTKI diatas materai (terlampir); 3)
Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani pimpinan PTKI dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam (terlampir)
4)
Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan PTKI (terlampir);
5)
Copy buku rekening Bank pemerintah (BRI, BNI, Mandiri) A.N. lembaga/PTKI penerima bantuan;
6)
Surat keterengan Bank yang menyatakan rekening masih aktif dan benar;
7)
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga/PTKI penerima bantuan;
12
3.
Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan mengacu pada standar-standar yang ditentukan baik standar pembiayaan, sasaran dan peruntukan bantuan.
13
BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Monitoring Untuk memastikan seluruh pelaksanaan (realisasi) berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan informasi riil mengenai implementasi program bantuan, maka dipandang perlu melakukan monitoring atau pengawasan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sejauhmana dan seberapa besar dana bantuan tersebut diterima oleh yang berhak dalam jumlah yang sesuai dan waktu yang tepat, serta menjamin agar
pelaksana dalam hal ini penerima bantuan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik dan benar. Adapun kegiatan yang perlu dipantau antara lain : 1. Fungsi
dan
kinerja
PTKIS
(Pantia
pembentukan
rintisan
kewirausahaan) PTKIS dalam melaksanakan bantuan ; 2. Proses penyerapan dan penggunaan dana bantuan oleh PTKIS; 3. Tata
laksana
penyelenggaraan
kegiatan
baik
administrasi,
substansi maupun pengelolaan keuangan; 4. Pemanfaatan fasilitas pendukung entrepreneur
yang telah di
adakan (dibeli) sesuai fungsinya. B. Evaluasi Berdasarkan hasil monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh tim ,Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan bantuan rintisan entrepreneur ventre serta pemanfaatan program untuk mendukung tujuan utama yaitu rintisan (entrepreneur
centre)
PTKIS
yang
akan
pusat kewirausahaan dikembangkan
sesuai
keperluan/kebutuhan PTKIS dan perkembangan dunia usaha.
14
C. Pelaporan Pertanggungjawaban Setelah seluruh proses pelaksanaan bantuan selesai direalisasikan, penerima
bantuan
diharuskan
membuat
laporan
pertanggungjawaban bantuan rintisan entrepreneur centre PTKIS yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, diusun dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Laporan Deskriptif Menggambarkan perencanaan,
proses
persiapan,
pelaksanaan
bantuan
pelaksanaan
dari
hingga
mulai
berakhirnya
pelaksanaan program; Adapun format laporan deskriptif dimaksud sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan rintisan entrepreneur centre, tujuan dilaksanakannya
program
bantuan
sehingga
memunculkan indicator perencanaan, pelaksanaan dan outcome pelaksanaan program; Bab II
Pelaksanaan
program
dan
bantuan
rintisan
entrepreneur centre, berisikan proses pelaksanaan program
dari
pembentukan
panitia,
persiapan
(Waktu pelaksanaan, mekanisme serta sumber daya pendukung,
desain
dan
rancangan
biaya),
pencairan, pelaksanaan (Jenis dan bentuk item kegiatan, mitra kerja dan instansi/ lembaga yang terlibat dalam kegiatan, jika diperlukan) realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan; Bab III
Penutup, berisikan tentang gambaran singkat output dari pelaksanaan program,
hambatan dan kendala
selama proses pelaksanaan bantuan serta solusi yang dilakukan dalam mengatasinya, Peluang dan harapan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut, termasuk keberlanjutan program (sustainable)
15
2. Laporan Realisasi Anggaran; Berisikan bukti-bukti realisasi anggaran yang sah (kuitansi, nota) termasuk didalamnya pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan keuangan sampai akhir pelaksanaan, penggunaan secara rinci dan bukti bukti pengeluaran yang dapat membantudalam pertanggungjawaban, termasuk didalamya pembayaran pajak (pungutan pajak) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Laporan Dokumentasi, berisi foto-foto program dan kegiatan selama proses pelaksanaan kegiatan/program bantuan. 4. Laporan pertanggungjawan bantuan rintisan entrepreneur centre, yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam oleh penerima bantuan melampirkan antara lain : a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dana dan sisa dana; b. Surat pernyataan pimpinan PTKIS yang menerangkan bahwa pekerjaan atau pelaksanaan bantuan telah selesai di laksanakan; c. Surat pernyataan pimpinan PTKIS yang menerangkan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; d. Bukti surat setoran sisa dana (uang bantuan) ke rekening kas Negara, jika terdapat sisa anggaran;
16
BAB IV PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Program Bantuan Rintisan Entrepreneur Centre PTKI ini dibuat sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan pemberian bantuan dan pertangungjawaban kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2015. Melalui program ini diharapkan upaya menanamkan nilai-nilai dan wawasan kewirausahaan mahasiswa melalui pengembangan dan pembentukan pusat
kewirausahaan
diselenggarakan pembangunan
sesuai nasional
(entrepreneurs dinamika dan
center)
di
PTKI
pembangunan
pembangunan
manusia
dapat
ekonomi, indonesia
seutuhnya.
Jakarta, Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ttd Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
17
Lampiran Contoh : 1. Contoh Kuitansi :
KWIT ANSI Sudah diterima
:
Uang sebesar
:
Untuk pembayaran
:
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam ..............................................................(dengan huruf), Pembayaran bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015
Rp. ............................... ..................,
..........................
Yang Menerima,
Materai Rp. 6.000,-
(...Nama Jelas...................................) pimpinan PTKI
18
2.
Contoh Surat Pertanggunjawaban Mutlak (SPTJM)
Kop Surat Lembaga PTKI
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) BANTUAN RINTISAN ENTREPRENEURS CENTRE PTKI TAHUN 2015 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………. Jabatan : (sebutkan Rektor/Ketua) Nama Lembaga/PTKIS : ………………………………………………… Alamat : …………………………………………………. Jumlah Bantuan : Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) Sehubungan dengan proses pencairan bantuan dan pelaksanaan bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015, dengan ini kami menyatakan bahwa : 1.
2.
3.
4.
Siap dan berkomitmen untuk melaksanakan bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku; Akan menggunakan bantuan dan merealisakannya sesuai penggunaan dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan stándar-standar pengeluaran; Memenuhi kewajiban yang terkait dengan perpajakan dan akan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dapat digunakan/direalisasikan; Memberikan laporan penggunaan bantuan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabakan;
Demikian, SPTJM ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan kesiapan melaksanakan program bantuan rintisan entreprenerus centre PTKI tahun 2015, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .............................., ................. Rektor/Ketua Materai 6.000,-
.................................................. (Nama, ttd dan stempel lembaga)
19
3.
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
....................................................
Lembaga/PTKIS
:
……………………………………..
Jabatan
:
……………………………………..
Alamat PTKIS
:
……………………………………..
Dalam hal ini bertindak atas nama lembaga/PTKI (sebutkan nama) yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan
: :
Unit Kerja
:
Alamat
:
Prof. Dr. Amsal Bahktiar, MA Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan akan bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melaksanakan dan merealisasikan bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015 kepada Pihak kedua dan Pihak kedua juga berjanji menyatakan untuk memberikan bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI kepada Pihak pertama berupa: Dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 7 (tujuh) pasal, berikut ini: Pasal 1 NILAI BANTUAN Nilai bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI yang diberikan Pihak kedua kepada Pihak pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Pasal 2 CARA PEMBAYARAN 1. Pihak kedua akan memberikan dan membayarkan uang bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI kepada Pihak pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta);
20
2. Pembayaran dilakukan secara langsung (LS) kepada penerima melaui rekening lembaga PTKIS sekaligus (100 %) Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN 1. Pihak pertama berhak menerima bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015 dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban memberikan bantuan sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak pertama; 2. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan dan merealisasikan bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015 dengan baik, sungguh-sungguh, transparan dan akuntabel sesuai penggunaan dan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempertenggungjawabkannya kepada pihak kedua dan pihak kedua berhak meminta pihak pertama untuk melaksanakan dan merealisasikan serta mempertanggungjawabakan penggunaan bantuan.
Pasal 4 TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN BANTUAN 1. Penyaluran bantuan akan diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah persyaratan dan ketentuan pencairan dipenuhi oleh pihak pertama; 2. Penyaluran bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta IV langsung ke rekening penerima bantuan; 3. Pihak pertama harus memenuhi persyaratan pencairan bantuan berupa : a.
Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan sesuai petunjuk teknis;
b.
Kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani pimpinan PTKI, bermaterai;
c.
Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah (BRI, BNI dan Mandiri) atas nama lembaga/ PTKI penerima bantuan;
d.
Surat keterangan bank yang menyatakan rekening masih aktif dan benar.
e.
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) atas nama PTKI penerima bantuan.
Pasal 5 PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN Pihak pertama diharuskan membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Pihak kedua sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis bantuan rintisan entrepreneurs centre PTKI tahun 2015.
21
Pasal 6 SANKSI 1. 2.
Pihak pertama siap menerima sanksi yang diberikan Pihak kedua apabila Pihak pertama melakukan penyimpangan penggunaan bantuan; Pihak pertama siap menerima sanksi oleh pihak kedua apabila pihka pertama lalai dan tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan. Pasal 7 HAL-HAL LAIN
Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan kemudian oleh kedua belah pihak. Demikianlah Surat Perjanjan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dibuat di : Tanggal : ………………………………..
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
ttd
ttd
(…………………………………..)
( Prof. Dr. Amsal Bahktiar, MA)
22
4.
Contoh Rencana Penggunaan Bantuan :
RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN RINTISAN ENTREPRENUERS CENTRE PTKI TAHUN 2015
No. A. 1. 2. 3.
B. 1. 2. 3.
Program/Kegiatan/Output Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Sosialisasi pengembangan entrepreneurs centre Pembentukan Networking dan Kemitraan Pelatihan dan peningkatan manajemen dan tata kelola entreprenerus centre
Volume
Satuan
JUMLAH/TOTAL
Keterangan
60,000,000 1
keg
1
keg
25,000,000 10,000,000 25,000,000
1
keg
Pengembangan dan Peningkatan sarana dan fasilitas Kewirausahaan Pengadaan softwere (IT) entreprenerus centre Pengadaaan fasilitas Penunjang kewirausahaan lainnya Pengadaan peralatan kewirausahaan/praktek mahasiswa.
Jumlah
40,000,000 1
pkt
1
pkt
1
pkt
10,000,000 15,000,000 15,000,000
100,000,000
Keterangan : 1.
2.
3.
PTKIS bisa mengembangkan program dan kegiatan yang lainnya (yang masih relevan dengan rintisan entrepreneurs Centre) di luar contoh Contoh Kegiatan tersebut fleksibel (masingmasing aspek A dan B bisa lebih dan bisa kurang) Masing-masing aspek terdiri atas beberapa kegiatan atau pengadaan peralatan/fasilitas, dan dapat disesuaikan dengan biaya yang diperlukan/tersedia.
……………………………………………..
Pimpinan PTKIS
( …………………………………………….. )
23
