PEMBUKUAN DI KAWASAN BERIKAT OLEH DIREKTORAT AUDIT
DASAR HUKUM PASAL
49 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 138/PMK.04/2007 TENTANG PEMBUKUAN DIBIDANG KEPABEANAN PASAL 20 HURUF (d ), HURUF (h), HURUF (i), DAN HURUF (j) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT PASAL 26 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
PENGELOLAAN PERSEDIAAN MENURUT PMK NOMOR: 138/PMK.04/2007
DAPAT DILAKUKAN SECARA MANUAL ATAU ELEKTRONIK PALING SEDIKIT MEMUAT JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEDIAAN BARANG DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS KEPABEANAN, PENGELOLAAN PERSEDIAAN DIBUAT SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI JENIS, SPESIFIKASI, PEMASUKAN, DAN PENGELUARAN TERKAIT BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KEPABEANAN
PENGELOLAAN PERSEDIAAN MENURUT PMK NOMOR: 147/PMK.04/2011
WAJIB MENDAYAGUNAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG YANG DAPAT DIAKSES UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN DJBC MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT MENYERAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN KAWASAN BERIKAT APABILA DILAKUKAN AUDIT OLEH DJBC DAN/ATAU DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PROSES BISNIS DI KAWASAN BERIKAT GUDANG BAHAN BAKU
PROSES PRODUKSI
GUDANG BARANG JADI
IMPOR BC 2.3 DOK PENERIM AAN BRG LOKAL BC 2.7 & 4.0
DOK PEMAKAI AN BRG
DOK PRODUK SI
DOK PENGEL URAN BRG
EKSPOR BC 3.0
LOKAL BC 2.5, 2.7, 4.1
GUDANG BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG
IMPOR BC 2.3
DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH gUDANG
DITUANGKAN DALAM BUKTI PENERIMAAN BARANG
BUKTI PENERIMAAN BARANG
DOK PEMAKAIAN BRG
KE PRODUKSI/SUBKONTRAK
BUKTI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN/PEMAKAIAN BAHAN DITUANGKAN DALAM KARTU STOCK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG
FINANCIAL STATEMEN T
LEDGE R
KARTU STOCK BISA DALAM BENTUK : 1. MANUAL 2. MANUAL BERBANTUAN KOMPUTER 3. APLIKASI BERBASIS DATABASE
GUDANG PRODUKSI
DARI BAHAN BAKU/SUBKONTRAK
BUKTI PEMAKAIAN BAHAN
DOKUMEN PRODUKSI
KE GUDANG BARANG JADI
BUKTI PEMAKAIAN BAHAN DAN LAPORAN PRODUKSI DITUANGKAN DALAM KARTU STOCK WIP, REJECT ATAU SCRAP
FINANCIAL STATEMEN T
LEDGE R
KARTU STOCK BISA DALAM BENTUK : 1. MANUAL 2. MANUAL BERBANTUAN KOMPUTER 3. APLIKASI BERBASIS DATABASE
GUDANG BARANG JADI
DARI PRODUKSI/SUBKONTRAK
LAPORAN PRODUKSI
SURAT JALAN
KE PEMBELI
BUKTI PEMAKAIAN BAHAN DAN LAPORAN PRODUKSI DITUANGKAN DALAM KARTU STOCK BARANG JADI
FINANCIAL STATEMEN T
LEDGER
KARTU STOCK BISA DALAM BENTUK : 1. MANUAL 2. MANUAL BERBANTUAN KOMPUTER 3. APLIKASI BERBASIS DATABASE
Best Practice Proses Pembukuan
TRANSAKSI
BUKTI DASAR
JURNAL
SALAH SATU BUKTI DASAR
BUKTI PENERIMAAN PERSEDIAAN
LAPORAN POSISI PERSEDIAAN
DAPAT BERUPA: 1. LAPORAN PENERIMAAN BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG 2. LAPORAN PRODUKSI BARANG JADI 3. DLL
LEDGER
TRIAL BALANCE
Laporan Keuangan
SUBSIDARY LEDGER
BUKTI PENGELUARAN PERSEDIAAN
DAPAT BERUPA: 1. BUKTI PEMAKAIAN BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG 2. SURAT JALAN PENGIRIMAN BARANG (DELIVERY ORDER) 3. DLL
Kesimpulan : 1. Pembukuan dapat menghasilkan laporan keuangan 2. Pembukuan dapat ditrasir ke bukti dasar 3. Pembukuan terkait persediaan harus didukung oleh Bukti Dasar seperti Laporan Posisi Persediaan, Laporan Penerimaan Barang, Invoice, Surat Jalan, BAP stock Opname, dll
The Worst Practice Proses Pembukuan
TRANSAKSI
BUKTI DASAR
JURNAL
SALAH SATU BUKTI DASAR
BUKTI PENERIMAAN PERSEDIAAN
LAPORAN POSISI PERSEDIAAN
DAPAT BERUPA: 1. LAPORAN PENERIMAAN BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG 2. LAPORAN PRODUKSI BARANG JADI 3. DLL
LEDGER
TRIAL BALANCE
Laporan Keuangan
SUBSIDARY LEDGER
BUKTI PENGELUARAN PERSEDIAAN
DAPAT BERUPA: 1. BUKTI PEMAKAIAN BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG 2. SURAT JALAN PENGIRIMAN BARANG (DELIVERY ORDER) 3. DLL
Kesimpulan Praktek yang kurang Baik atas Pembukuan : 1. Pembukuan tidak dapat ditrasir ke bukti dasar 2. Pembukuan terkait persediaan harus tidak didukung oleh Bukti Dasar seperti Laporan Posisi Persediaan 3. Laporan Posisi persediaan tidak didukung oleh dokumen internal yang menyatakan bahwa barang telah diterima (receiving report) atau dipakai (slip issue) atau dikeluarkan (delivery order)
Keberatan dan Banding atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai PMK Nomor : 217/PMK.04/2010
Temuan: • Fasilitas Kepabeanan • Jumlah dan Jenis Barang
Surat Penetapan Pabean (SPP)
Temuan atas Tarif dan/atau nilai pabean oleh PFPD
SPTNP
Temuan: atas pelanggaran yang hanya dikenakan sanksi administrasi
Direktur Jenderal Bea dan CUkai
keberatan
SPSA banding
Pengadilan Pajak
Temuan: penetapan kembali tarif dan/atau Nilai Pabean
SPKTNP
banding
Penundaan Pelaksanaan Audit PMK Nomor: 200/PMK.04/2011 dan Perdirjen Nomor: PER9/BC/2012
Penundaan
Pelaksanaan Audit tidak dikenal dalam pelaksanaan audit Penundaan Penyerahan Data Audit diberikan 7 Hari kerja setelah Jangka Waktu Permintaan Data berakhir
Kewajiban Pengguna Jasa Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor: 17 Tahun 2006 Pengguna Jasa : Importir Eksportir Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara PPJK Pengusaha Pengangkutan
Kewajiban Pengguna Jasa : Menyelenggarakan Pembukuan Menyerahkan Data Audit jika diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah dan
bahasa indonesia Dalam hal menggunakan mata uang asing dan bahasa asing harus ijin menteri keuangan Menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dokumen serta surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha selama 10 tahun
TERIMA KASIH
