ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

Isyana Intan Puspita, Ali Purwito Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [email protected]

Abstrak Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendirian kawasan berikat berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan (PMK.147/PMK.04/2011). Malalui pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai persyaratatn pendirian kawasan berikat. Penelitian yang mendasari skripsi menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kebijakan publik, konsep perdangangan internasional, insentif pajak, konsep kepabeanan dan konsep kawasan berikat. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan kawasan berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat kawasan berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan kawasan berikat

Analysis of The Implementation of Bonded Zone Establisment Abstract This research describes the implementation of policy stance based on Finance Minister Regulation (PMK.147/PMK.04/2011) bonded area. Through Article 4 of Regulation of the Finance Minister, outlined the provisions regarding the requirements of bonded zone establishment. The underlying research using qualitative methods by describing the problem. While the theory used in this research include public policy, international trade concept, tax incentives, customs concepts and bonded zone concepts. Through the Finance Minister Regulation contained in Article 4, the government made efforts to locate the bonded area in the industrial park area or on cultivated area, but with certain conditions and must have an area of over 10,000 m2. This effort is not only to restore the nature of the bonded area in accordance with the Act, but also an effort to curb and the bonded zone control. Keywords: Public Policy, Bonded Zone, Requirements for tht Establishment

Pendahuluan Globalisasi adalah hasil dari ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka tanpa bantuan negara lainnya. Setiap negara akan menonjol dalam bidang yang berbeda. Jika negara-negara tersebut memiliki daya saing global, maka ia akan selamat dalam menghadapi persaingan dunia. Sehingga dalam hal ini, daya saing global merupakan salah satu stategi (Porter, 1998).

1

Analisis implementasi …, Isyana Intan Puspita, FISIP UI, 2013

Sehingga kegiatan dalam hal globalisasi dapat diketagorikan menjadi : 1. Globalisasi dalam hal ekonomi 2. Globalisasi dalam hal kebudayaan 3. Globalisasi dalam hal politik (John Rennie dan Yeoung-Hyun, 1999) Globalisasi dalam bidang ekonomi bisa dilihat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional membuka jalan bagi arus impor dan ekspor. Hal ini juga akan mengarah kepada efesiensi ekonomi dalam sebuah negara, karena dengan masuknya produsen asing diharapkan akan tercipta persaingan yang akan memicu produsen dalam negeri. Proses ini dikenal sebagai liberalisasi perdagangan. Kemampuan sebuah negara dalam berdagang dapat menunjukkan kekuatan negara tersebut karena kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang sangat vital (Rosecrance, 1991). Bila disimpulkan, perdagangan internasional mempunyai beberapa manfaat : 1. Motor penggerak perekonomian dalam negeri. 2. Sebagai dorongan pertumbuhan produk dalam negeri Karena hal ini mencakup banyak negara yang memiliki kepentingan masing-masing, maka dibentuk

Customs Union sebagai kesepakatan bersama untuk menentukan sistem dan

prosedur kepabeanan. Institusi ini didirikan dengan maksud untuk meminimalisir masalahmasalah yang muncul akibat kepentingan tersebut. Misalnya masalah terkait dengan tarif yang pada dasarnya diatur sedemikian rupa untuk melindungi produksi domestik. Dengan adanya customs union, diharapkan hambatan tarif tersebut dapat diperkecil. Customs Union juga bertujuan untuk mencapai efesiensi dalam biaya produksi. Untuk menunjang proses kepabeanan yang mencakup segala hal mengenai keluar masuknya barang dari dalam atau luar daerah pabean dan terkait pula pemungutan keuangan negara didalamnya. Seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat pemberian insentif dalam aspek-aspek kepabeanan. Tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk mendorong perekonomian, namun terdapat jangka waktu dan prasyarat dalam pemanfaatan intensif tersebut. Dalam prakteknya, insentif ini diberikan dalam bentuk fasilitas dan kemudahan bagi seluruh pengguna jasa kepabeanan yang betujuan untuk memperlancar arus barang. Salah satu bentuk intensif kepabeanan adalah Tempat Penimbunan Berikat. 2


Terdapat beberapa jenis Tempat Penimbunan Berikat, salah satunya adalah Kawasan Berikat. Penyelenggara Kawasan Berikat akan menerima panangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan 22. Fasilitas pada Kawasan Berikat ini bersifat institusional terhadap subjek pajak. Pemberian insentif melekat terhadap subjek pajak, yaitu institusi penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat, dan bukan melekat pada objek pajak. Pada dasarnya, bea masuk serta pajak-pajak dalam rangka impor yang diberi pembebasan atau keringanan maupun penangguhan tetap terhutang pada barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat yang kemudian apabila dikeluarkan dari kawasan bukan untuk tujuan ekspor, maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor tersebut tetap wajib dibayar. Dengan semakin banyaknya pendirian Kawasan Berikat, pemerintah mulai tidak bisa mengontrol proses-proses atau kegiatan yang berada didalamnya. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK 147/PMK.04/2011.Pada pasal 4 dalam peraturan tersebut dikatakan mengenai persyaratan pendirian Kawasan Berikat.Pada peraturan terdahulu mengenai Kawasan Berikat, dijelaskan bahwa Kawasan Berikat berada dalam kawasan industri. Walaupun tidak berada dalam kawasan industri, pengusaha tetap bisa menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat dan mendirikan Kawasan Berikat dengan cara mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai kawasan peruntukan industri. Dengan kata lain, Kawasan Berikat bisa didirikan pada lokasi manapun, sepanjang mendapatkan persetujuan pendirian. Peraturan terbaru mengenai Kawasan Berikat yaitu PMK 147/PMK.04/2011 mengharuskan Kawasan Berikat berada di dalam kawasan industri, kalaupun tidak, Kawasan Berikat dapat didirikan di kawasan budidaya dengan persyaratan tertentu. Tinjauan Teoritis Banyak faktor mempengaruhi implementasi kebijakan dan faktor-faktor ini saling berinteraksi. Edward mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Komunikasi Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada 3


pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011).Komunikasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran. omunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: a. Tranformasi informasi (transimisi). Beberapa masalah akan timbul jika pelaksana kebijakan justru yang tidak menyetujui kebijakan itu sendiri. Masalah transmisi ini juga akan timbul jika pengimplementasian kebijakannya harus memalalui struktur birokrasi yang berbelit-belit. b. Kejelasan informasi (clarity). Sebuah kebijakan harus di formulasikan dengan jelas dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diputuskan. Beberapa hal dapat menimbulkan kebijakan menjadi tidak jelas, seperti kerumitan dalam pembuatan kebijakan, oposisi dari masyarakat, perumusnya belum menguasai masalah c. Konsistensi informasi (consistency). Selain kejelasan kebijakan, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan juga harus berjalan dengan baik. Hal ini untuk menghindari adanya kebingungan di antara pelaksana. Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait 2. Sumber Daya Edward mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuanketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan. 3. Disposisi Disposisi adalah sikap dan komitmen pada kebijakan yang berlaku dari pelaksana kebijakan tersebut. Pelaksana-pelaksana ini harus memiliki karakteristik-karakteristik serat komitmen yang tinggi.Perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Pelaksana kebijakan harus memiliki karakter seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 4


implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi atau struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. a. Mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. b. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu berbelit-belit akan lebih berpotensi melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang tidak efektif dan efisien.(Edwards,1980) Dalam dunia kepabeanan, Export Processing Zone dikatakan memiliki pandangan mengenai perannya dalam mendukung perekonomian suatu negara. Empat kategori ini dijelaskan oleh Madani yang terdiri dari : 1. EPZ merupakan bagian integral dalam pengembangan ekonomi yang luas 2. EPZ sebagai katup pengaman ekonomi. EPZ dipandangndapat meraih devisa negara dan menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran. 3. EPZ menjadi wadah untuk alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia 4. EPZ menjadi sarana untuk melihat ekonomi pasar dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi ke luar. (Madani,1999) Metode Penelitian Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah yang terdapat di setiap bidang kehidupan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dari sumber informasi dan tidak ada intervensi sedikit pun dari peneliti (Creswell, 1994). Ciri dari penelitian kualitatif adalah latar yang ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena, keterlibatan yang mendalam oleh peneliti kepada subjek yang diteliti, fleksibel, tingkat akurasi data

5


dipengaruhi oleh hubungan peneliti dengan subjek yang diteliti, dan adanya penggalian nilai yang terkandung dari suatu perilaku. Hasil Penelitian Tata cara pendirian Kawasan Berikat di jelaskn dalam pasal 5 PMK 147/PMK.04/2011. Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan. Persyaratan tersebut adalah : 1. Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas 2. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain. 3. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain 4. Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan 5. Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang hasil produksi Dalam hal batas-batas berupa pagar pemisah, dijelaskan dan diterangkan lebih lanjut pada pasal 5 Peraturan Bea Cukai Nomor 57/BC/2011. Pagar pemisah harus memiliki tinggi paling rendah 2 meter. Pendirian Kawasan Berikat juga tidak terlepas dari persyaratanpersyaratan yang turut mengikat. Persyaratan ini diuraikan dalam pasal 4 PMK 147/PMK.04/2011. Kawasan Berikat harus berada dalam kawasan industri. Persyaratan ini juga

tertuang

dalam

KMK

291/KMK.05/1997.

Namun

apabila

dalam

KMK

291/KMK.05/1997 Kawasan Berikat boleh didirikan di luar kawasan industri sepanjang mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Tingkat II, PMK 147/PMK.04/2011 mengatakan lain. Kawasan Berikat bisa didirikan di luar kawasan industri dan didirikan di kawasan budidaya yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendirian

Kawasan

Berikat

di

kawasan

budidaya

juga

diperbolehkan

sepanjang

diperuntukkan bagi : 1. Perusahaan yang menggunakan bahan baku dan proses produksinya memerlukan lokasi khusus 6


2. Perusahaan industri mikro dan kecil 3. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri di dareah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis Kawasan Berikat yang berada dalam kawasan budidaya tersebut harus memiliki luas paling sedikit 10.000 m2. Lokasi tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih Pengusaha di Kawasan Berikat. Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat diajukan oleh perusahaan yang mengunakan baku atau produksinya memerlukan lokasi khusus, harus memenuhi persyaratan tambahan, yaitu : 1. Mempunyai batas-batas yang jelas dengan tempat atau bangunan lain. batas-batas yang jelas tersebut dapat berupa pembatas buatan dan/atau pembatas alam yang mengelilingi atau menyekat Kawasan Berikat untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas 2. Tidak berhubungan langsung dengan tenpat atau bangunan lain 3. Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang 4. Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang hasil produksi. Kawasan Berikat banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan sebaran ini ada yang terkonsentrasi dan ada yang tidak terkonsentrari. Yang dimaksud dengan konsentrasi wilayah adalah persebaran Kawasan Berikat yang berada di kawasan industri, sedangkan yang untuk Kawasan Berikat yang tidak berada dalam kawasan industri disebut dengan istilah tidak terkonsentrasi. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan Kawasan Berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat Kawasan Berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan Kawasan Berikat. Sebelumnya, pada KMK 291/KMK.05/1997 sudah ada penjelasan bahwa untuk memperoleh persetujuan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat, calon PKB tersebut telah mempunyai kawasan yang berada di kawasan industri. Kalaupun tidak, maka kawasan tersebut harus berada dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat II. 7


Kawasan Berikat banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan sebaran ini ada yang terkonsentrasi dan ada yang tidak terkonsentrari. Yang dimaksud dengan konsentrasi wilayah adalah persebaran Kawasan Berikat yang berada di kawasan industri, sedangkan yang untuk Kawasan Berikat yang tidak berada dalam kawasan industri disebut dengan istilah tidak terkonsentrasi. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan Kawasan Berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat Kawasan Berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan Kawasan Berikat. Sebelumnya, pada KMK 291/KMK.05/1997 sudah ada penjelasan bahwa untuk memperoleh persetujuan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat, calon PKB tersebut telah mempunyai kawasan yang berada di kawasan industri. Kalaupun tidak, maka kawasan tersebut harus berada dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat II. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyampaikan infomasi mengenai relokasi Kawasan Berikat kepada pengusaha kawasan berikat melalui PMK147/PMK.04/2011. Peraturan tersebut menyebutkan tetang batas waktu relokasi yang kemudian di revisi melalui perubahan kedua yaitu PMK 44/PMK.04/2012. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan peraturan terbaru ini meminta kepastian hukum mengenai pelaksanaan ketentuan pemenuhan lokasi Kawasan Berikat berlokasi di kawasan industri. Secara garis besar, masalah-masalah akan timbul apabila perusahaan yang akan mengajukan fasilitas Kawasan Berikat yang berlokasi di luar kawasan industri dengan luas kurang dari 10.000 m2 dan perusahaan yang akan mengajukan fasilitas Kawasan Berikat di luar kawasan industri dengan luas lebih dari 10.000 m2 namun pada kabupaten/kota yang sudah memiliki kawasan industri. Jika masalah diatas terkait dengan pendirian baru, terdapat pula masalah yang timbul mengenai Kawasan Berikat yang memang sudah berdiri sebelum PMK 147/PMK.04/2011 terbit, masalahnya mencakup perusahaan yang sudah mendapatkan ijin mendirikan Kawasan Berikat dengan luas kurang dari 10.000 m2 dan di luar kawasan industri, serta perusahaan yang sudah mendapatkan ijin mendirikan Kawasan Berikat dengan luas lebih dari 10.000 m2 namun diluar kawasan industri pada kabupaten/kota yang sudah memiliki kawasan industri.

8


Banyak pihak yang akhirnya mempertanyakan peraturan ini dalam hal pemenuhan persyaratan lokasi. Perusahaan yang sudah mendapatkan ijin untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat sebelum berlakunya peraturan terbaru namun berada di luar kawasan industri dan tidak memenuhi persyaratan, diminta untuk merelokasi Kawasan Berikat tersebut dengan diberikan tengat waktu. Pemberian batas waktu ini berubah secara bertahap, sejalan dengan adanya perubahan peraturan tersebut. Pada awalnya pemerintah memberikan batas waktu untuk melakukan relokasi sampai dengan 31 Desember 2011. Waktu yang diberikan oleh pemerintah dirasa tidak cukup oleh para perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 4 PMK 147/PMK.04/2011.

Perusahaan-perusahaan

mengeluhkan

bahwa

pemerintah

tidak

memberikan waktu cukup pada mereka jika memang peraturan tersebut harus dipenuhi tanpa ada pertimbangan lain. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan PMK 44/PMK.04/2012 sebagai perubahan kedua atas PMK 147/PMK.04/2011, dalam perubahan ini, pemerintah memperpanjang batas waktu sampai dengan 31 Desember 2016 untuk memberikan masa transisi yang lebih memadai bagi pengusaha Kawasan Berikat. Kawasan Berikat yang tidak berada dalam kawasan industri atau berada dalam kawasan budidaya namun tidak memenuhi ketentuan dapat diberikan perpanjangan waktu dengan syarat dan memenuhi kriteria sekurang-kurangnya: 1. Bea dan Cukai akan melihat tingkat kepatuhan dari perusahaan yang akan mendapatkan perpanjangan ijin. 2. Tingkat resiko dari perusahaan tersebut rendah 3. Perusahaan tidak memiliki tunggakan hutang atau kewajiban terkait dengan kepabeanan Terlepas dari pemberian jangka waktu yang lebih lama bagi para pengusaha Kawasan Berikat, perelokasian Kawasan Berikat ke lokasi yang diminta oleh Peraturan Menteri Keuangan bukanlah hal yang mudah. Jumlah Kawasan Berikat yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendirian, baik itu tidak berada dalam kawasan industri ataupun dengan luas kurang dari 10.000 m2, bukanlah jumlah yang sedikit namun cukup banyak. Relokasi Kawasan Berikat tidak hanya berdampak pada internal perusahaan namun juga pada ekternal perusahaan tersebut. Salah satu dampaknya adalah keberlangsungan investasi. Yang dimaksud dengan keberlangsungan investasi disini adalah anggapan yang menyatakan bahwa Kawasan Berikat merupakan salah satu wadah investasi. Kawasan Berikat tidak hanya dilihat 9


sebagai tenpat yang bersinggungan langsung dengan hal-hal yang terkait dengan ekspor dan impor, namun juga sebagai tempat dimana setiap perusahaan didalamnya mempunyai berbagai macam investasi. Sehingga secara kasat mata, pemindahan investasi yang harus dilakukan terkait relokasi Kawasan Berikat merupakan hal yang aneh untuk dilakukan. Pembahasan Adanya keharusan untuk merelokasi Kawasan Berikat, akan menimbulkan dampak-dampak internal dan eksternal baik untuk Kawasan Berikat ataupun lingkungan diluar Kawasan Berikat tersebut. Untuk menghindari dampak-dampak negatif tersebut, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Bea dan Cukai mensosialisasikan relokasi ini kepada Kawasan Berikat guna mempersiapkan segalanya untuk meminimalisir kendala dan hambatan yang nantinya akan dihadapi Kawasan Berikat sebaiknya dekat dengan pelabuhan udara dan pelabuhan laut untuk pengefisienan waktu dan biaya, sedangkan lokasi seperti itu sangatlah terbatas. Kawasan Berikat juga sebaiknya terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum. Jika kawasan-Kawasan Berikat yang sudah ada sekarang di haruskan mencari lokasi baru, banyak kendala yang akan dihadapi. Pencarian lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan Kawasan Berikat yang baik akan tehalang dengan jumlah lahan yang tersedia, kalaupun ada, lahan tersebut terletak jauh dari pelabuhan-pelabuhan dan hal ini akan menambah biaya dan ketidakpastian waktu. Ditambah apabila infrastruktur yang ada tidak memadai. Sulit menemukan lahan dengan minimum luas 10.000 m² di daerah-daerah strategis. Yang dimaksudkan dengan daerahdaerah strategis adalah daerah yang mendukung kelancaran arus barang, sehingga daerah yang harus dipilih sebagai Kawasan Berikat sebaiknya adalah kawasan yang ditunjang dengan sarana angkutan yang efisien, mulai dari pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sarana transportasi lainnya. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah peraturan ini memang tepat atau tidak untuk diambil pemerintah. Terbitnya PMK 147/PMK.04/2011 menjadi titik tolak dalam pemberian ijin Kawasan Berikat karena dalam peraturan ini, muncul klausal baru mengenai persyaratan pendirian yang lebih ketat. Pasal ini bukan hanya memperketat pemberian fasilitas Kawasan Berikat pada perusahaan yang baru akan mendirikan Kawasan Berikat, namun juga menimbulkan

10


ketidakpastian hukum pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan ijin sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini muncul. Gambar 1. Jumlah Kawasan Berikat

553

279 561

Kawasan Industri Diluar kawasan industri <10000m²

Diluar kawasan industri >10000m²

Sumber : Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Dari sebanyak 1393 perusahaan Kawasan Berikat, tidak semua yang berada di kawasan industri. Kawasan Berikat yang berada di dalam kawasan industri berjumlah 553 perusahaan, sedangkan sisanya berada di luar kawasan industri. Grafik diatas menunjukan : 1. Jumlah Kawasan Berikat adalah 1.393 perusahaan 2. Jumlah Kawasan Berikat yang berada dalam kawasan industri adalah 553 perusahaan 3. Jumlah Kawasan Berikat yang berada di luar kawasan industri adalah 840 perusahaan, dengan rincian : - Kawasan Berikat yang berada di luar kawasan industri dengan luas lebih dari 10.000 m2 adalah 561 perusahaan • Kabupaten yang tidak ada kawasan industri adalah 288 • Kabupaten yang ada kawasan industri adalah 273 - Kawasan Berikat yang berada di luar kawasan industri dengan luas kurang dari 10.000 m2 adalah 279 perusahaan Menilik dari peraturan mengenai Kawasan Berikat terdahulu, yaitu KMK 291/KMK.05/1997, yang mengijinkan Kawasan Berikat didirikan diluar kawasan industri namun harus melalui persetujuan Pemerintah Tingkat II untuk ditetapkan menjadi kawasan peruntukan industri, pada akhirnya sebagian besar Kawasan Berikat berada di luar kawasan industri. Dari data 11


terakhir, jumlah Kawasan Berikat yang berada di luar Kawasan Berikat berjumlah 840. Pasal 4 ayat 2 PMK 147/PMK.04/2011 memperbolehkan Kawasan Berikat didirikan di kawasan budidaya sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuannya adalah boleh menyelenggarakan kegiatan industri pada kota atau kabupaten yang belum ada kawasan industri atau sudah memliliki kawasan industri namun lahannya sudah habis. Dari jumlah Kawasan Berikat yang luasnya kurang dari 10.000 m2 dan berada di luar kawasan industri, terdapat 273 yang juga berada pada kabupaten dan kota yang sudah memiliki kawasan industri Secara tidak langsung KMK 291/KMK.05/1997 memberikan pengaruh terhadap jumlah Kawasan Berikat. Hal ini terjadi karena pengaruh diperbolehkannya pendirian Kawasan Berikat diluar kawasan industri sepanjang mendapatkan persetujuan sebagai kawasan peruntukan industri. Jika pemerintah akan tetap melaksanakan peraturan mengenai syaratsyarat pendirian Kawasan Berikat, maka Kawasan Berikat yang tidak sesuia akan tutup. Gambar 2. Pergerakan Jumlah Kawasan Berikat

Kawasan Berikat 1600 1469

1400

1472

1404

1393

1200

1266

1000 800

714

600 400 200 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Dalam hal ini, salah satu alasan pemerintah mengeluarkan PMK 147/PMK.04/2011 adalah karena kurangnya tenaga kepegawaian untuk mengawasi Kawasan Berikat di Indoneia yang jumlahnya sudah terlalu banyak. Sumber daya yang dimaksud dalam permasalahan yang timbul dari peraturan baru ini tidak secara langsung mengarah pada sumber daya manusianya, namun lebih kepada sumber daya lain. Sumber daya dapt terdiri dari manusia, anggaran, fasilitas serta informasi dan kewenangan. PMK 147/PMK.04/2011 mengharuskan Pengusaha Kawasan Berikat untuk melakukan relokasi, namun menurut sumber daya yang ada dalam 12


kawasan berikat tersebut seperti anggaran menjadi salah satu kendala. Hal ini sebabkan karena untuk melakukan relokasi, tentunya dibutuhkan dana yang besar. Dari segi fasilitas juga menjadi hambatan, karena lokasi dimana kawasan berikat sekarang berdiri sudah memiliki fasilitas-fasilitas mendukung baik dari internal ataupun eksternal. Fasilitas ekternal misalnya adalah hunian ataupun rumah sewa bagi pekerja-pekerja di dalam kawasan berikat. Dikarenakan tingginya biaya reloakasi dan keterbatasan lahan, terdapat usulan agar perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat sebelum berlakunya PMK 147/PMK.04/2011, tidak diwajibkan untuk relokasi terkait masalah luas maupun lokasi. Namun harus diikuti dengan pemenuhan ketentuan pendayagunaan IT Inventory yang bisa ditrasir dengan pemberitahuan pabean serta real time dan online. Sistem inventori perusahaan merupakan salah satu alat utama pengawasan. Diektorat Jendral Pajak telah mewajibkan perusahaan menggunakan sistem ini dengan tujuan agar inventori perusahaan dapat dikaitkan dengan dokumen pabean. Penilaian terhadap IT Inventory perusahaan akan berdampak pada profil perusahaan yang selanjutkan akan mempengaruhi tingkat layanan dan pengawasan kepada perusahaan. Kesimpulan Direktorat Jendral Bea dan Cukai belum total dalam mengomunikasikan

PMK 147/

PMK.04/2011, karena masih sebagian besar Kawasan Berikat yang tidak memenuhi ketentukan yang diberlakukan mengajukan keberatan atas kebijakan tersebut. Peraturan Menteri Keuangan ini masih dirasa menyulitkan pengguna fasilitas khususnya yang menyangkut masalah persyaratan pendirian, walaupun pemerintah mengambil kebijakan ini untuk lebih meningkat pelayanan Kawasan Berikat. Peraturan ini akan memerlukan evaluasi untuk mempermudah pengguna fasilitas. Dalam peraturan sebelum PMK 147/ PMK.04/2011 yaitu KMK 291/KMK.05/1997, mekanisme pendirian Kawasan Berikat di Indonesia dipermudah sehingga timbul banyaknya jumlah Kawasan Berikat. Terbitnya peraturan baru menandai munculnya kebijakan baru yang memeperketat pendirian. Sehingga bila dalam batas waktu yang ditentukan Kawasan Berikat yang bermasalah tidak melakukan relokasi, maka akan terjadi penurunan jumlah Kawasan Berikat secara signifikan. Salah satu alasan pemerintah akhirnya mengeluarkan PMK 147/PMK.04/2011 adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak Bea dan Cukai terhadap Kawasan Berikat di Indonesia yang jumlahnya ribuan. Pasal 4 dalam peraturan tersebut secara gambal menjelaskan mengenai ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha kawasan berikat agar memperoleh ijin untuk mendirikan Kawasan Berikat. Pengawasan menjadi hal yang sangat krusial, karenanya 13


Direktorat Jendral Bea dan Cukai merencanakan adanya wacana profilling untuk mempermudah mengontrol kawasan-kawasan berikat di Indonesia. Terkait dengan sumber daya khususnya yang terkait dengan anggaran, perolakasian kawasan berikat dirasa sulit karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar Saran Kawasan Berikat yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus menunjukan perilaku baik dengan taat dan patuh sehingga pejabat ynag berwenang mempertimbangkan Kawasan Berikat tersebut tidak harus melakukan relokasi. Sehingga Kawasan Berikat yang terkena peraturan tersebut hanya Kawasan Berikat yang akan berdiri. Pengusaha bisa beralih ke jenis fasilitas lainnya. Terdapat banyak fasilitas dalam bidang kepabeanan, misalnya KITE. Bila sebagian besar barang memang untuk ditujukan ekspor, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan menggunakan fasilitas KITE. Melakukan kerjasama yang baik dengan pihak yang berwenang. Apabila ketentuan ini tetap akan diperlakukan, pengusaha kawasan berikat sebaiknya melakukan koordinasi lebih banyak kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk membicarakan langkah mana yang tepat untuk diambil. Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai salah satu pemegang kekuasan dalam bidang kepabeanan sebaiknya memikirkan lebih jauh mengenai kebijakan keharusan relokasi bagi Kawasan Berikat yang tidak sesuai. DJBC juga diharapkan dapat miliki rencana jangka panjang sehingga baik pihak pemerintah maupun pihak Kawasan Berikat dapat mencapai tujuan bersama. Daftar Referensi Books: Creswell, J. W (1994). Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches. California : SAGE Publications Edward III, George (1980). Implementing Public Policy, Washington DC : Congressional Quartery Press. Porter, Michael (1998). The Competitive Advantage Of The Nation, New York : Free Press Rosecrance, Richard (1991). Kebangkitan Negara Dagang Kusumohamidjojo), Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Short, John Rennie., Yeoung-Hyun Addison Wesley Longman Limited

(penerjemah

Kim (1999). Globalization and The City, Assex :

Widodo, Joko (2007). Analisis Kebijakan Publik, Malang: Banyumedia Publishing 14

Budiono


Online Document: Madani, Dorsati (1999). A Review of The Role and Impact of Export Processing Zones. Accessed on Mei 16, 2013 from http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-2238

15


ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

Recommend Documents